Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 - rb.bps.go.id · 2 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi...
-
Upload
truongtram -
Category
Documents
-
view
228 -
download
0
Transcript of Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 - rb.bps.go.id · 2 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi...
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 iii
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 1
2 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(SHPRB) Pemerintah Provinsi
Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 3
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 i
Kata Pengantar
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB
adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan
tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga maupun
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan evaluasi
pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun, yang dikenal
sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Di lain
pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB
dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah melalui Survei Hasil Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (SHPRB).
Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang;
praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN); dan lemahnya pengawasan.
Untuk itu Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi eksternal juga terhadap
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB
dan pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan Survei
Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan Badan
Pusat Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Pemerintah Provinsi yang akan
dievaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
Jakarta, Desember 2018
Sekretaris Utama
Dr. Adi Lumaksono M.A.
Kata Pengantar
ii Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 iii
Daftar Isi
Kata Pengantar ...................................................................................................... i
Daftar Isi………… .................................................................................................. iii
Daftar Gambar ....................................................................................................... v
Daftar Lampiran .................................................................................................vii
Bab 1. Pendahuluan ............................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1
1.2 Ruang Lingkup ....................................................................................... 2
1.3 Tujuan ........................................................................................................ 2
Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi ........................................................................................... 3
2.1 Dimensi Pelayanan Publik ................................................................. 3
2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi ........................................................ 7
Bab 3. Metodologi ................................................................................................ 9
3.1 Target Populasi ...................................................................................... 9
3.2 Penentuan Sampel ................................................................................ 9
3.3 Metode Pencacahan .......................................................................... 11
3.4 Metode Analisis ................................................................................... 12
Bab 4. Pengolahan Data .................................................................................. 17
4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data ................................................ 17
4.2 Tahapan Pengolahan Data .............................................................. 17
4.3 Hasil Pengolahan Data ..................................................................... 18
Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Pemerintah Provinsi .............................. 19
Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik ............................... 23
Daftar Pustaka ................................................................................................... 25
Lampiran 27
Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, 2018 29
Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi, 2018 .............................................................................................. 30
Daftar Isi
iv Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 v
Daftar Gambar
Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel ....................................................... 11
Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner................................................................. 12
Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK .... 14
Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP ............................................... 15
Gambar 5. IPP Provinsi di Atas Rata-rata ....................................................................... 18
Gambar 6. IPP Provinsi di Bawah Rata-rata .................................................................. 19
Gambar 7. IPAK Provinsi di Atas Rata-rata .................................................................... 19
Gambar 8. IPAK Provinsi di Bawah Rata-rata ............................................................... 20
Gambar 9. Diagram Pencar IPP vs IPAK Pemerintah Provinsi …………………… 21
Gambar 10. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik pada
Pemerintah Provinsi ……………………………………………………………… 22
Daftar Gambar
vi Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 vii
Daftar Lampiran
Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, 2018 ........................ 28
Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi, 2018 ………… 29
Daftar Lampiran
viii Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 1
Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB
adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan
tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga maupun
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan evaluasi
pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun, yang dikenal
sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Di lain
pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi eksternal terhadap PMPRB
dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi mandiri (PMPRB oleh
Instansi Pemerintah) maupun evaluasi eksternal (oleh Kementerian PAN dan
RB) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang,
praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN) dan lemahnya pengawasan.
Untuk itu Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah.
Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB dan
pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan Survei Hasil
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan Badan Pusat
Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks
Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Indeks yang diperoleh berfungsi sebagai
pendukung penilaian “komponen hasil” yang tertuang dalam Lembar Kerja
Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE-RB). Kedua indeks tersebut diharapkan
mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan perilaku anti korupsi Instansi
Pemerintah. Selain itu, hasil survei juga dijadikan dapat menjadi dasar bagi
Pendahuluan
2 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Instansi Pemerintah terkait untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan
publiknya.
1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(SHPRB) meliputi:
a. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit layanan di
Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota);
b. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk
evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja ZI di K/L.
1.3 Tujuan
Survei ini bertujuan untuk:
a. Memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum untuk
setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks
Pelayanan Publik (IPP);
b. Memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum untuk setiap
K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks Persepsi
Anti Korupsi (IPAK).
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 3
Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi
IPP dan IPAK yang dihasilkan dari survei ini dibentuk masing-masing dari
dimensi kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi. Agar dapat diukur
secara kuantitatif, dimensi kualitas pelayanan publik diuraikan kedalam
beberapa unsur mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
dan PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sementara dimensi
perilaku anti korupsi diuraikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
tercantum dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi
“Memahami untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh KPK.
Unsur-unsur dari kedua dimensi tersebut dituangkan dalam kuesioner
untuk mendapatkan persepsi masyarakat/pengguna layanan. Subbab berikut
ini memberikan penjelasan singkat mengenai unsur-unsur dari Dimensi
Kualitas Pelayanan Publik dan Dimensi Perilaku Anti Korupsi.
2.1 Dimensi Pelayanan Publik
a. Prosedur
Prosedur/alur pelayanan adalah tahap-tahap/tata cara pelaksanaan
tugas atau pelayanan. Prosedur ini dapat dikatakan mudah dilaksanakan atau
tidak berbelit-belit apabila memenuhi semua persyaratan:
• Informasi prosedur/alur pelayanan tersedia
• Informasi prosedur/alur pelayanan dipublikasikan
• Informasi prosedur/alur pelayanan jelas terlihat
• Prosedur/alur pelayanan sesuai dengan produk pelayanan
• Pelaksanaan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinfor-
masikan
Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi
4 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
b. Persyaratan
Persyaratan pelayanan/instruksi tentang hal untuk mendapatkan
pelayanan adalah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan
pelayanan. Persyaratan ini dapat dikatakan dapat dipenuhi dengan mudah
apabila informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diakses dengan mudah
dan dapat dipenuhi dengan mudah, dan memenuhi syarat:
• Informasi persyaratan pelayanan tersedia
• Informasi persyaratan pelayanan dipublikasikan
• Informasi persyaratan pelayanan jelas terlihat
• Persyaratan pelayanan sesuai dengan produk pelayanan
• Persyaratan pelayanan yang dipenuhi sesuai dengan persyaratan
pelayanan yang diinformasikan
c. Biaya
Informasi tentang biaya pelayanan diketahui dengan jelas. Jika pelayanan
gratis, informasi bahwa tidak dipungut biaya diketahui dengan jelas. Syarat
biaya pelayanan dikatakan jelas yaitu:
• Informasi biaya pelayanan tersedia
• Informasi biaya pelayanan dipublikasikan
• Informasi biaya pelayanan jelas terlihat
• Biaya pelayanan terjangkau
• Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya pelayanan yang
diinformasikan.
d. Waktu
Pelayanan dilakukan pada rentang waktu di antara jam buka dan jam
tutup yang telah ditetapkan oleh unit layanan. Waktu pelayanan yang
dilaksanakan dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan apabila memenuhi
persyaratan:
• Informasi waktu pelayanan tersedia
• Informasi waktu pelayanan dipublikasikan
• Informasi waktu pelayanan jelas terlihat
• Tidak ada jam istirahat pelayanan
• Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 5
e. Penyelesaian
Yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai
dengan ketentuan adalah pelayanan selesai tepat waktu, sesuai dengan target
waktu yang telah ditetapkan, dimana pengguna dipastikan menerima
produk/jasa layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kesesuaian ini
diukur dengan:
• Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan tersedia
• Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dipublikasikan
• Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan jelas terlihat
• Jangka waktu penyelesaian pelayanan wajar
• Penyelesaian pelayanan tepat waktu
f. Respon
Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pelayanan yang
tidak memerlukan petugas. Yang dimaksud dengan petugas cepat dan responsif
yaitu petugas cekatan, memberikan layanan secara cepat, segera memberikan
tanggapan atas permintaan pengguna layanan dengan sigap. Sedangkan yang
dimaksud dengan aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna adalah bersifat
user friendly, mudah dimengerti, mudah digunakan, mempercepat dan
mempermudah pengguna dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat
dikategorikan menjadi:
Kategori 1 : Petugas tersedia/aplikasi sistem dapat diakses
Kategori 2 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat lambat (diatas 7 menit)
Kategori 3 : Respon Petugas/aplikasi sistem lambat (4-7 menit)
Kategori 4 : Respon Petugas/aplikasi sistem cepat ( 2-3 menit)
Kategori 5 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat cepat (tidak membiarkan
pengguna layanan menunggu)
g. Performa
Performa yang dimaksud berkaitan dengan petugas yang memiliki
keahlian memadai yaitu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang
memadai dalam bidang terkait pelayanan, kompeten, sehingga dapat
memberikan pelayanan untuk memenuhi keperluan pengguna. Sementara itu
aplikasi sistem juga dapat memenuhi keperluan pengguna yaitu aplikasi sistem
dapat melakukan proses atau prosedur layanan untuk memenuhi kebutuhan
pengguna. Dalam hal ini dimensi performa dikategorikan menjadi:
6 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Kategori 1 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali (memakai seragam,
tanda pengenal, dll)
Kategori 2: Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali dan melayani dengan
senyum, salam, sapa, sopan, dan santun
Kategori 3: Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu
menjawab pertanyaan dari pengguna dengan bantuan petugas
lain
Kategori 4: Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu
menjawab pertanyaan dari pengguna tanpa dibantu petugas lain
Kategori 5: Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu
memberikan solusi
h. Sarana
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, diperlukan dukungan sarana dan
prasarana pendukung pemberian pelayanan publik. Tersedia sarana pendukung
pelayanan yang memadai (Seperti : Loket, Komputer, Meja, mesin antrian,
papan informasi, lahan perkir dll) dapat diukur dari tersedianya sarana
prasarana berikut:
• Tersedia ruang khusus pelayanan
• Tersedia ruang tunggu
• Tersedia tempat parkir
• Tersedia toilet khusus pengguna layanan
• Tersedia sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus
• Tersedia sarana pengaduan
i. Pengaduan
Fasilitas pengaduan merupakan prasyarat paling penting dalam
pelayanan publik. Fasilitas pengaduan dapat berbentuk apapun, misalnya kotak
saran, hotline, call center, petugas customer service, email pengaduan, fitur
pengaduan pada halaman website. Maksud dari fasilitas pengaduan jelas dan
mudah diakses yaitu fasilitas pengaduan jelas, selalu tersedia, dan mudah
diakses oleh pengguna layanan dengan syarat:
• Media layanan pengaduan tersedia
• Media layanan pengaduan beragam (tempat pengaduan/hotline/ call
center/media online)
• Media layanan pengaduan mudah di akses
• Prosedur untuk melakukan pengaduan mudah dilakukan
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 7
• Respon pengaduan cepat
• Status proses penanganan pengaduan jelas
2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi
a. Integritas
Petugas yang berintegritas adalah petugas yang berfikir, berkata dan
berperilaku dengan baik sesuai etika dan memegang teguh prinsip-prinsip
moral. Hal ini ditunjukkan dengan sifat jujur, dapat dipercaya, konsisten,
bermartabat dan bertanggung jawab. Integritas yang dimaksud dalam
pertanyaan ini utamanya terkait dengan sikap-sikap pelayanan terhadap
masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
b. Diskriminasi
Yang dimaksud dengan diskriminasi dalam pemberian pelayanan oleh
petugas adalah petugas memberikan penanganan pengaduan secara khusus
atau membedabedakan penanganan pengaduan terhadap pelapor pengaduan
yang satu dengan lainnya.
c. Kecurangan
Petugas tergolong memberikan pelayanan di luar prosedur apabila
petugas pernah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan atau memberikan jenis layanan selain yang ditetapkan yang
mengindikasikan kecurangan.
d. Imbalan
Suap adalah pemberian sesuatu (uang/barang/fasilitas) untuk
memperoleh kemudahan/ keistimewaan dari petugas. Sedangkan gratifikasi
adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun kecil, yang sifatnya
tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak menginginkan imbal
balik apapun dari penerima, padahal pemberian tersebut diberikan karena
melihat posisi atau jabatan penerima. Misalnya: pemberian hadiah/parsel
kepada pejabat Instansi Pemerintah saat hari raya keagamaan, pemberian
diskon tiket perjalanan kepada pejabat Instansi Pemerintah atau keluarganya
untuk keperluan pribadi secara cumacuma, pemberian hadiah atau sumbangan
pada saat perkawinan anak pejabat Instansi Pemerintah, dsb
8 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
e. Pungli
Setiap unit pelayanan publik memiliki ketentuan biaya yang harus
dibayarkan oleh masyarakat. Namun, terkadang masih ada petugas yang
meminta dan/atau menerima pembayaran atas pelayanan yang diterima
pengguna layanan di luar tarif resmi. Hal seperti ini biasa disebut pungutan liar
(pungli). Petugas meminta pungli untuk kewajiban yang seharusnya sudah
menjadi hak masyarakat. Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah
seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dll.
f. Calo
Setiap unit pelayanan publik memiliki diharapkan memiliki dan
menerapkan prosedur terukur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Namun terkadang terdapat seorang calo/perantara yang dapat mengakses
layanan publik tanpa prosedur tersebut, misalnya waktunya lebih cepat,
syaratnya lebih sedikit, dll. Keberadaan calo membuat masyarakat terlanggar
haknya karena petugas akan cenderung memberikan pengistimewaan. Namun,
hal ini berdampak pada tindakan pemberian imbalan berupa uang/barang di
luar tarif resmi dari pengguna layanan.
Calo/Perantara Perorangan adalah seseorang yang membantu
penyelesaian suatu urusan (perijinan, pelayanan, dsb) di instansi, bisa berasal
dari pegawai di instansi yang bersangkutan, orang yang dikenal dan membantu
pengurusan atas dasar surat kuasa, atau orang lain yang memberikan jasa atas
dasar upah tertentu.
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 9
Bab 3. Metodologi
3.1 Target Populasi
Populasi dalam survei ini adalah masyarakat pengguna layanan publik
dan stake holder terkait yang menerima pelayanan dari unit pelayanan. Survei
ini dirancang untuk dapat menyajikan data secara deskriptif pada
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan
satker yang menjadi unit penelitian. Unit penelitian dalam survei ini
dikategorikan dalam dua kelompok yaitu unit penelitian Zona Integritas (ZI)
dan Reformasi Birokrasi (RB).
3.2 Penentuan Sampel
Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada besarnya margin of error
untuk setiap domain penelitian sebesar 0,1 s.d. 0,2. Dengan demikian jumlah
sampel yang diperlukan sekitar 30 s.d. 90 responden untuk setiap
kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, dan satker zona integritas
yang selanjutnya dialokasikan secara equal ke setiap lokus sehingga setiap lokus
memperoleh alokasi sebanyak 30 responden.
𝑛 =𝑍2𝛼
2. 𝑝. (1 − 𝑝)
𝑒2
Keterangan:
n : jumlah responden untuk setiap kementerian/lembaga, provinsi, atau
kabupaten/kota
p : proporsi kejadian terhadap target populasi, diasumsikan sebesar 0,5
e : margin of error yang ditetapkan
Metodologi
10 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Metode pemilihan sampel dilakukan secara nonprobability sampling dan
secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
1. Customer List
Jika tersedia customer list, teknik pemilihan sampel dilakukan secara
purposive quota sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan
menentukan jumlah responden terlebih dahulu kemudian memilih responden
dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan responden diusahakan agar
memperhatikan aspek representatif dari profil/karakteristik pelanggan yang
memperoleh pelayanan, seperti jenis kelamin, kelompok umur (remaja, dewasa,
tua), level pelayanan (misal: untuk responden rumah sakit harus
memperhatikan kelas/level kamar pasien untuk yang rawat inap). Hal ini
dilakukan untuk menjaga agar sampel proporsional dan representatif. Selain
digunakan untuk pengumpulan data secara langsung, metode ini juga digunakan
untuk pengumpulan data secara tidak langsung yang dilakukan melalui telepon
atau email.
2. On the Spot
Jika tidak tersedia customer list, maka pemilihan responden survei sesuai
kejadian di lapangan (accidental/haphazard sampling). Metode ini digunakan
untuk survei yang dilakukan secara langsung. Caranya bisa mengikuti aturan
seperti berikut:
a. Jika diperkirakan rata-rata 1 hari pelanggan yang datang adalah 20 orang.
Kemudian karena kita butuh minimal 30 responden selama 5 hari, maka 1
hari kita mengambil 30/5 = 6 responden. Pengambilan 6 responden
dalam 1 hari diurut saja dari 6 responden yang datang pertama. Jika rata-
rata sehari responden yang datang kurang dari 6, maka seluruh responden
yang datang, didata semuanya
b. Hal diatas adalah perumpamaan, dan dapat disesuaikan di lapangan
nantinya.
c. Jika petugas dapat lebih dari 6 sehari, maka bisa menyesuaikan, sehingga
jika hal ini terjadi maka target responden bisa lebih.
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 11
Contoh mekanisme pemilihan sampel:
Misalkan, untuk pelayanan di rumah sakit terdiri dari pelayanan rawat
inap dan rawat jalan. Untuk pelayanan yang rawat inap, kamar pasien
diklasifikasikan menjadi Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Maka, alternatif
skema pemilihan sampel yang bisa dilakukan adalah:
Contoh di atas hanya sebagai ilustrasi saja, pembagian quota sampel dan
mekanisme pemilihan responden untuk operasional di lapangan bisa fleksibel
disesuaikan dengan informasi yang ada pada customer list, variabel kategorik
yang dipandang perlu digunakan sebagai dasar penentuan keterwakilan, serta
karakteristik pelayanan di setiap lokus penelitian. Prinsipnya, pemilihan
responden diusahakan sedemikian rupa sehingga sampel yang dipilih sebagai
responden bisa lebih menjamin keterwakilan dari karakteristik pengguna
layanan yang menjadi target populasi.
3.3 Metode Pencacahan
Pelaksanaan pencacahan menggunakan dua metode, yakni survei
(wawancara) langsung kepada responden dan responden mengisi sendiri (self
enumeration) dengan rincian sebagai berikut:
Kelas VIP
(4 orang)
Kelas 1 (4 orang)
Jumlah responden (30 orang)
Rawat Jalan/ Inap (16 orang) -->
purposive quota sampling
Kelas 2 (4 orang)
Kelas 3 (4 orang)
IGD (14 orang) -->
accidental sampling, on the spot
Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel
12 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
1. Survei dengan wawancara langsung dilaksanakan terhadap Instansi
Pemerintah yang memiliki tugas utama melayani masyarakat secara
langsung maupun instansi pemerintah yang kegiatan utamanya tidak
terkait pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum namun
dapat dilakukan wawancara langsung dengan stakeholder instansi
tersebut. Termasuk dalam kategori ini wawancara responden dengan
telepon.
2. Self enumeration dilakukan apabila responden diperoleh melalui
customer list dan tidak memungkinkan bagi responden untuk datang
langsung termasuk kuesioner yang dikirimkan melalui email
Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner
3.4 Metode Analisis
Output utama dari survei ini adalah angka Indeks Pelayanan Publik (IPP)
yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi
pemerintah, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggambarkan
perilaku anti korupsi pada instansi pemerintah.
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang ditanyakan kepada
responden dengan daftar pertanyaan sistematis dalam bentuk skala likert. Skala
likert dalam survey ini menggunakan 6 point pilihan jawaban, dimana untuk
setiap jawaban yang dipilih memiliki skor sebagai berikut:
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Kurang setuju
4 = Agak setuju
5 = Setuju
6 = Sangat setuju
On The Spot Kuesioner SHPRB Apakah jumlah
masyarakat/ stakeholder yang datang lebih dari
30?
Apakah lokus melayani publik secara langsung
kepada masyarakat?
1. Kombinasi On The Spot dan Customer List
2. Customer List
Kuesioner SHPRB
Kuesioner KISS idak
Ya
Ya
Tidak
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 13
Indeks yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dan
dianalisis secara deskriptif menggunakan 2 teknik analisis, yaitu Analisis Indeks
dan Analisis Gap. Subbab berikut ini memberikan penjelasan singkat dari kedua
teknik analisis tersebut.
a. Analisis Indeks
1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
IPP memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum oleh
K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI kepada masyarakat/
pengguna layanan.
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
IPAK penting untuk menggambarkan perilaku anti korupsi di instansi
pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI) berdasarkan
persepsi pengguna layanan.
Kedua indeks tersebut pada dasarnya merupakan rata-rata dari (sub)
indeks setiap unsur dalam dimensi kualitas pelayanan publik (untuk
penghitungan IPP) atau dimensi perilaku anti korupsi (untuk penghitungan
IPAK). Untuk mendapatkan IPP dan IPAK dari setiap unit instansi pemerintah
(K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI) dilakukan penghitungan rata-
rata tertimbang dari IPP dan IPAK satuan kerja di instansi yang bersangkutan
dengan penimbang jumlah sampel terpilih.
Hasil penghitungan IPP dan IPAK untuk setiap unit instansi pemerintah
tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran
umum mengenai kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi instansi
pemerintah di Indonesia.
b. Analisis Diagram Pencar
Analisis diagram pencar memetakan nilai IPP dan IPAK dari seluruh
instansi pemerintah untuk mengetahui performa relatif dari instansi
pemerintah tersebut. Diagram pencar dibuat untuk setiap kelompok instansi
pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/kota, dan unit kerja ZI) dimana sumbu X
memetakan nilai IPP, sementara sumbu Y memetakan nilai IPAK. IPP dapat
dianggap sebagai upaya perubahan secara fisik, sementara IPAK sebagai upaya
perubahan secara mental dari masing-masing instansi pemerintah. Dengan
mengambil nilai passing grade dari IPP atau IPAK sebagai acuan, maka akan
14 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
didapatkan empat kuadran yang menentukan performa dari setiap instansi
dalam upaya mereka melakukan reformasi birokrasi.
Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK
Seperti terlihat pada Gambar 1, Kuadran 1 merupakan capaian yang
diharapkan, karena pada kuadran ini, baik IPP maupun IPAK memiliki nilai di
atas passing grade yang ditetapkan. Kondisi pada kuadran ini patut untuk
dipertahankan dan instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini dapat
diusulkan sebagai yang instansi yang lulus pada penetapan WBK dan WBBM.
Kuadran 2 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP lebih rendah dan nilai IPAK
lebih tinggi dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Pada kondisi ini
peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan perlu dilakukan
peningkatan. Instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini masih dapat
diusulkan untuk mendapatkan kelulusan pada penetapan wilayah Zona
Integritas. Kuadran 3 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP dan IPAK lebih
rendah dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Instansi pemerintah yang
terletak pada kuadran ini perlu dilakukan pembinaan lebih intens karena
membutuhkan perbaikan ekstra baik pada aspek fisik (pelayanan) maupun
aspek mental (perilaku anti korupsi). Kuadran 4 menunjukkan kondisi yang
berlawanan dengan kuadran 2, yaitu nilai IPP lebih tinggi dan nilai IPAK lebih
rendah dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Instansi pemerintah yang
terletak pada kuadran ini memerlukan pembinaan secara mental terutama yang
terkait dengan perilaku anti korupsi.
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 15
c. Analisis Diagram Laba-laba
Analisis diagram laba-laba memetakan nilai indeks dari setiap unsur di
dalam IPP dan IPAK. Sebagai acuan untuk melakukan analisis digunakan nilai
IPP dan IPAK tertinggi dan terrendah yang dicapai oleh instansi pemerintah
sebagai acuan. Dalam diagram tersebut, indeks setiap unsur pelayanan dari
instansi pemerintah yang memiliki IPP tertinggi dibandingkan dengan instansi
pemerintah yang memiliki IPP terendah. Dengan demikian, berdasarkan
diagram tersebut dapat diketahui unsur-unsur pelayanan mana yang memiliki
nilai selisih (gap) yang tinggi sebagai bahan rekomendasi untuk melakukan
perbaikan pelayanan publik ke depan. Analisis dilakukan untuk masing-masing
kelompok instansi pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/kota, dan Unit Kerja ZI).
Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP
16 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 17
Bab 4. Pengolahan Data
4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data
Pengolahan data SHPRB tahun 2018 menggunakan aplikasi yang sama
dengan yang digunakan pada SHPRB tahun 2017, namun ada modifikasi pada
kuesioner dan tabulasi. Aplikasi tersebut menggunakan infrastruktur yang
dimiliki BPS.
4.2 Tahapan Pengolahan Data
Pengolahan data dirancang sebagai berikut:
1. Estimasi Pengolahan data dilakukan dimulai di akhir bulan September
2. Pengolahan data dilakukan secara terpusat dengan pertimbangan efisiensi
pada pelatihan petugas pengolahan, sumber daya, dan beban kerja.
3. Petugas pengolahan data adalah mitra BPS (lulusan STIS), dan pegawai BPS
4. Pengolahan data dilakukan ruang CSI (gedung 1 lantai 8)
5. Pengolahan data dilakukan dengan system ban berjalan, sesuai dokumen
yang telah diterima oleh sekretariat SHPRB pusat.
Rancangan pengolahan data tersebut tidah sepenuhnya dapat
direalisasikan. Adapun realisasi pengolahan data sebagai berikut:
1. Pengolahan data dilakukan dimulai bulan Agustus yaitu diawali dengan
pengolahan dalam rangka percepatan untuk lokus kepolisian.
2. Pengolahan data menggunakan 4 jenis server (aplikasi dan database)
sebagai dampak adanya perubahan kuesioner tipe pelayanan publik
(YANLIK) dan koordinasi (KISS) pada tanggal 16 September 2018.
3. Pengolahan data menggunakan ruang pelatihan, ruang rapat, dan ruang
perpustakaan.
4. Pengolahan data menggunakan softcopy kuesioner dalam rangka
percepatan pengolahan.
5. Penguatan pengolahan data pada batching dan pengawasan/pembagian
dokumen.
6. Pengolahan data menggunakan sistem kolaborasi pada tahapan batching
dan pembagian dokumen.
Pengolahan Data
18 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
7. Pengolahan data menggunakan Excel dalam rangka percepatan tabulasi.
8. Pengolahan data meniadakan sistem Double Entry dalam rangka
percepatan hasil akhir pengolahan.
9. Pelaporan hasil pengolahan dalam bentuk spider chart, dan sccater
plot/kuadran disediakan berupa aplikasi hasil SHPRB yang terpisah dari
aplikasi pengolahan dan dapat diakses melalui link shprb-
dev.bps.go.id/chart.
4.3 Hasil Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah
pengumpulan data sehingga tahapan pengolahan data menyesuaikan dengan
tahapan pengumpulan data. Pengolahan data lokus pemerintah provinsi
dilakukan dalam tahapan pengolahan data tahap 2 (dua) yang dilaksanakan
pada tanggal 12 September-15 November 2018. Realisasi pengumpulan data
lokus pemerintah provinsi untuk jenis survei RB adalah 87 lokus dan
seluruhnya sudah dilakukan pengolahan data.
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 19
Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Pemerintah Provinsi
Secara keseluruhan, terdapat 31 Provinsi yang menjadi objek penilaian
terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Rata-rata nilai IPP seluruh
provinsi adalah 3,31. Dari semua provinsi tersebut, 13 diantaranya memiliki IPP
di atas rata-rata 3,31 (Gambar 6). Provinsi dengan capaian IPP tertinggi adalah
Kalimantan Barat, sedangkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan capaian
terendah.
Sementara itu, rata-rata IPAK dari semua provinsi adalah 3,37. Dimana,
50 persen provinsi mampu mencapai IPAK di atas rata-rata (Gambar 8). IPAK
terbaik diperoleh Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan IPAK terendah berada di
Provinsi Sumatera Selatan.
Gambar 5. IPP Provinsi di Atas Rata-rata
Analisis IPP dan IPAK
Pemerintah Provinsi
Q
4
Q
2
20 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Gambar 6. IPP Provinsi di Bawah Rata-rata
Gambar 7. IPAK Provinsi di Atas Rata-rata
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 21
Gambar 8. IPAK Provinsi di Bawah Rata-rata
Gambar 10 menunjukkan sebaran nilai IPP dan IPAK dari seluruh
Pemprov yang didata pada SHPRB 2018. Dari gambar tersebut terlihat bahwa
secara umum besaran nilai IPP berbanding lurus dengan nilai IPAK, artinya
pemprov dengan capaian IPP yang tinggi cenderung memiliki perilaku anti
korupsi yang tinggi yang baik, demikian sebaliknya. Jika dilihat dari sebarannya,
sebagian besar pemprov berada di kuadran 4 (sebanyak 26 dari 32 pemprov),
dalam artian mayoritas pemprov masih memerlukan pembinaan secara mental
terutama yang terkait dengan perilaku anti korupsi. Sebanyak 5 pemprov
berada pada kuadran 3 yang merupakan kondisi paling tidak diharapkan.
Kepada ketiga pemprov tersebut perlu dilakukan pembinaan lebih intens
karena membutuhkan perbaikan ekstra baik pada aspek fisik (pelayanan)
maupun aspek mental (perilaku anti korupsi). Pada kondisi yang diharapkan
(kuadran 1) hanya terdapat 1 pemprov (Sulawesi Utara). Pemprov ini patut
untuk menjadi teladan bagi pemprov lainnya dalam hal upaya perbaikan
pelayanan public maupun perbaikan yang terkait dengan perillaku anti korupsi.
22 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Gambar 9. Diagram Pencar IPP vs IPAK Pemerintah Provinsi
Q
2
Q
4
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 23
Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik
Rekomendasi perbaikan untuk pemerintah provinsi didasarkan pada
diagram laba-laba seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 20. Untuk
pemerintah provinsi secara umum unsur pelayanan yang perlu mendapatkan
perhatian adalah pada unsur Pengaduan, Waktu dan Penyelesaian.
Pada unsur Pengaduan terdapat dua hal penting yang menjadi kunci
keberhasilan pelayanan publik, yaitu yang terkait dengan media layanan
pengaduan, dan proses/prosedur pengaduan itu sendiri. Media layanan
pengaduan harus tersedia pada beragam jenis seperti adanya tempat
pengaduan, hotline, callcenter, atau via media online. Disamping itu media
layanan pengaduan tersebut haruslah mudah diakses oleh pengguna layanan.
Sementara itu yang terkait dengan proses/prosedur layanan pengaduan mesti
bersifat: mudah dilakukan, respon cepat terhadap pengaduan yang diajukan,
serta status proses penanganan pengaduan jelas.
Gambar 10. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik pada
Pemerintah Provinsi
Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik
24 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Unsur Waktu banyak terkait dengan durasi dari pelayanan yang diberikan
(jam buka tutup layanan) dengan lebih memperhatikan kepada hal-hal seperti:
adanya informasi mengenai waktu pelayanan yang dipublikasikan dan terlihat
jelas oleh pengguna layanan, idealnya tidak ada jam istirahat dalam
memberikan pelayanan, dan pelakasanaan layanan harus sesuai dengan yang
diinformasikan.
Hampir sama dengan unsur waktu, unsur Penyelesaian lebih banyak
terkait dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Pelayanan yang diberikan
semestinya bisa selesai tepat waktu, dan sesuai dengan target waktu yang telah
ditetapkan, dimana pengguna dipastikan menerima produk/jasa layanan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 25
Daftar Pustaka
Barbieri, C. 2010. An Importance-Performance Analysis of The Motivations
Behind Agritourism And Other Farm Enterprise Developments In Canada.
Journal of Rural and Community Development 5, 1/2, pp. 1-20.
Deacon, A. and G.E. Du Rand. 2013. An Importance-Performance Assessment of
Deligates’ Satisfaction with The Catering Component of Courses Offered
by Continuing Education at The University of Pretoria. Journal of Family
Ecology and Consumer Sciences, Vol. 41, pp. 95-103.
Dadi, Agustinus Ferdinandus Paskalino. 2011. Kepastian Hukum tentang Status
Keuangan Negara di Lingkungan BUMN Persero dan Implikasinya
terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Korupsi. Tesis. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. “Memahami untuk Membasmi” Buku
Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK
Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1985. A Conceptual Model of
Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of
Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 41-50. American Marketing Association
Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item
Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of
Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.
Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1994. Alternative Scales for
Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on
Psychometric and Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, Vol. 70, No. 3,
pp. 201-230.
Daftar Pustaka
26 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 27
Lampiran
Lampiran
28 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 29
Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, 2018
Pemerintah Provinsi
Pro
sed
ur
Pe
rsy
arat
an
Bia
ya
Wak
tu
Pe
ny
eles
aian
Res
po
n
Pe
rfo
rma
Sara
na
Pe
nga
du
an
IPP
(Sk
ala
4)
IPP
(%
)
Aceh 3,40 3,43 3,37 3,39 3,28 3,39 3,38 3,30 3,40 3,37 84,30
Sumatera Utara 3,33 3,31 3,10 2,82 2,82 3,25 3,31 3,16 2,80 3,10 77,51
Sumatera Barat 3,51 3,53 3,43 3,47 3,36 3,37 3,49 3,27 3,30 3,41 85,37
Riau 3,50 3,52 3,46 3,44 3,34 3,34 3,38 3,47 3,66 3,46 85,75
Jambi 3,19 3,25 3,36 3,24 3,16 3,40 3,23 3,18 3,70 3,30 82,51
Sumatera Selatan 3,17 3,18 3,17 3,23 3,16 3,05 3,25 3,11 3,10 3,16 78,91
Sumatera Selatan 3,32 3,33 3,21 3,37 3,26 3,34 3,42 3,23 2,80 3,25 81,33
Lampung 3,24 3,33 3,29 3,24 3,01 3,23 3,34 3,07 3,40 3,24 80,94
Bangka Belitung 3,33 3,33 3,34 3,36 3,33 3,31 3,30 3,27 2,50 3,23 80,74
Kepulauan Riau 3,38 3,25 3,30 3,32 3,24 3,23 3,36 3,29 2,80 3,24 81,03
DKI Jakarta 3,34 3,29 3,15 3,42 3,25 3,39 3,41 3,24 3,07 3,28 82,10
Jawa Barat 3,03 3,15 2,78 2,98 2,92 3,01 3,09 3,34 - 3,04 75,96
Jawa Tengah 3,43 3,46 3,31 3,38 3,36 3,46 3,51 3,27 3,40 3,40 84,95
D.I Yogyakarta 3,31 3,37 3,15 3,35 3,33 3,33 3,32 3,30 3,40 3,32 82,79
Jawa Timur 3,41 3,54 3,27 3,45 3,48 3,58 3,51 3,35 3,40 3,44 86,11
Banten 3,26 3,27 3,29 3,29 3,22 3,17 3,32 3,19 2,87 3,21 80,22
Bali 3,27 3,40 3,38 3,30 3,22 3,87 3,60 3,20 3,70 3,44 85,94
Nusa Tenggara Timur 3,60 3,56 3,45 3,52 3,51 3,29 3,54 3,47 3,56 3,50 87,47
Kalimantan Barat 3,56 3,66 3,54 3,52 3,54 3,58 3,62 3,44 3,54 3,56 88,89
Kalimantan Tengah 3,36 3,40 3,40 3,38 3,38 3,19 3,33 3,25 - 3,34 83,38
Kalimantan Timur 3,34 3,39 3,31 3,34 3,27 3,29 3,39 3,29 3,55 3,35 83,79
Kalimantan Utara 3,45 3,44 3,47 3,40 3,31 3,34 3,43 3,21 3,30 3,37 84,33
Sulawesi Utara 3,57 3,56 3,50 3,58 3,52 3,54 3,55 3,34 3,40 3,51 87,66
Sulawesi Tengah 3,21 3,24 2,87 3,36 3,28 2,34 3,63 3,11 - 3,13 78,23
Sulawesi Selatan 3,51 3,35 3,35 3,37 3,32 3,18 3,37 3,07 3,09 3,29 82,26
Sulawesi Tenggara 3,38 3,27 3,26 3,31 3,17 3,29 3,30 3,27 3,40 3,29 82,36
Gorontalo 3,28 3,34 3,12 3,29 3,17 3,32 3,36 3,25 2,20 3,15 78,70
Sulawesi Barat 3,34 3,37 3,37 3,43 3,35 3,37 3,40 3,30 2,79 3,30 82,54
Maluku 3,36 3,29 3,23 3,25 3,18 3,14 3,29 3,09 - 3,23 80,72
Maluku Utara 3,30 3,35 3,46 3,37 3,29 3,24 3,33 3,01 3,20 3,28 82,07
Papua Barat 3,35 3,40 3,32 3,32 3,26 3,26 3,24 3,09 3,19 3,27 81,74
Papua 3,30 3,34 3,28 3,36 3,22 3,31 3,34 3,06 3,00 3,25 81,13
30 Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018
Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi, 2018
Pemerintah Provinsi
Inte
grit
as
Dis
kri
min
asi
Kec
ura
nga
n
Imb
alan
Pu
ngl
i
Cal
o
IPA
K (
Skal
a 4
)
IPA
K (
%)
Aceh 3,45 3,41 3,41 3,41 3,41 3,40 3,41 85,28
Sumatera Utara 3,38 3,41 3,47 3,47 3,45 3,21 3,40 84,97
Sumatera Barat 3,46 3,51 3,52 3,53 3,52 3,50 3,51 87,65
Riau 3,45 3,42 3,42 3,42 3,42 3,33 3,41 85,25
Jambi 3,35 3,28 3,28 3,28 3,28 3,29 3,29 82,36
Sumatera Selatan 3,36 3,20 3,20 3,20 3,20 3,27 3,24 81,00
Sumatera Selatan 3,34 3,20 3,24 3,34 3,35 3,19 3,28 81,92
Lampung 3,35 3,26 3,26 3,26 3,26 3,28 3,28 82,04
Bangka Belitung 3,39 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 84,10
Kepulauan Riau 3,38 3,26 3,26 3,26 3,26 3,31 3,29 82,21
DKI Jakarta 3,36 3,59 3,63 3,60 3,63 3,26 3,51 87,81
Jawa Barat 3,13 3,40 3,32 3,38 3,36 3,07 3,28 81,94
Jawa Tengah 3,49 3,44 3,44 3,44 3,44 3,35 3,43 85,79
D.I Yogyakarta 3,38 3,30 3,30 3,30 3,30 3,34 3,32 82,91
Jawa Timur 3,43 3,40 3,37 3,37 3,45 3,41 3,41 85,16
Banten 3,37 3,27 3,27 3,27 3,27 3,20 3,27 81,79
Bali 3,60 3,50 3,50 3,50 3,50 3,20 3,47 86,67
Nusa Tenggara Timur 3,59 3,31 3,38 3,37 3,38 3,41 3,41 85,14
Kalimantan Barat 3,51 3,26 3,26 3,26 3,26 3,32 3,31 82,84
Kalimantan Tengah 3,43 3,33 3,33 3,33 3,33 3,38 3,35 83,85
Kalimantan Timur 3,46 3,36 3,36 3,36 3,36 3,37 3,38 84,41
Kalimantan Utara 3,42 3,41 3,41 3,41 3,41 3,38 3,41 85,18
Sulawesi Utara 3,65 3,57 3,57 3,62 3,61 3,60 3,60 90,05
Sulawesi Tengah 3,63 3,38 3,29 3,28 3,30 3,24 3,36 83,89
Sulawesi Selatan 3,42 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 84,62
Sulawesi Tenggara 3,38 3,28 3,28 3,28 3,28 3,29 3,30 82,39
Gorontalo 3,39 3,31 3,31 3,31 3,31 3,29 3,32 82,97
Sulawesi Barat 3,45 3,38 3,38 3,38 3,38 3,41 3,40 84,93
Maluku 3,35 3,25 3,25 3,25 3,25 3,27 3,27 81,74
Maluku Utara 3,47 3,46 3,59 3,66 3,68 3,67 3,59 89,72
Papua Barat 3,45 3,33 3,33 3,45 3,43 3,39 3,40 84,95
Papua 3,35 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 83,08
Laporan SHPRB Pemerintah Provinsi Tahun 2018 31