Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 · prasarana pendukung pemberian pelayanan publik....
Transcript of Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 · prasarana pendukung pemberian pelayanan publik....
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 iii
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 i
ii Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(SHPRB) Kementerian/Lembaga
Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 iii
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 i
Kata Pengantar
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB
adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan
tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga
maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan
evaluasi pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun,
yang dikenal sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB). Di lain pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi
eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah.
Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan
wewenang; praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN); dan lemahnya
pengawasan. Untuk itu Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi
eksternal juga terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan
RB dan pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan
Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan
Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik
(IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Kementerian/Lembaga
yang akan dievaluasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
Jakarta, Desember 2018 Sekretaris Utama
Dr. Adi Lumaksono M.A.
Kata Pengantar
ii Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 iii
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................................i
Daftar Isi .................................................................................................... iii
Daftar Gambar .................................................................................................. v
Daftar Lampiran ........................................................................................... vii
Bab 1. Pendahuluan ...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Ruang Lingkup ................................................................................. 2
1.3 Tujuan .................................................................................................. 2
Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi ..................................................................................... 3
2.1 Dimensi Pelayanan Publik ........................................................... 3
2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi .................................................. 7
Bab 3. Metodologi .......................................................................................... 9
3.1 Target Populasi ................................................................................ 9
3.2 Penentuan Sampel .......................................................................... 9
3.3 Metode Pencacahan .................................................................... 11
3.4 Metode Analisis ............................................................................. 12
Bab 4. Pengolahan Data ............................................................................. 17
4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data .......................................... 17
4.2 Tahapan Pengolahan Data ........................................................ 17
4.3 Hasil Pengolahan Data ............................................................... 18
4.3.1 Pengolahan Data SHPRB Tahap 1 ............................. 18
4.3.2 Pengolahan Data SHPRB Tahap 2 ............................. 18
Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Kementerian/Lembaga .................... 19
Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik .......................... 23
Daftar Pustaka .............................................................................................. 25
Lampiran 27
Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga, 2018 ........................................ 29
Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kementerian/Lembaga, 2018 ........................................ 33
Daftar Isi
iv Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 v
Daftar Gambar
Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel ............................................... 111
Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner ...................................................... 1212
Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK
………………………………………………………………………………….............. 14
Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP ………………………..….. 15
Gambar 5. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPP Tertinggi ....... 19
Gambar 6. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPAK
Tertinggi ............................................................................................................. 19
Gambar 7. Diagram Pencar IPP vs IPAK Kementerian/Lembaga .................... 20
Gambar 8. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik
pada K/L............................................................................................................. 21
Daftar Gambar
vi Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 vii
Daftar Lampiran
Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga, 2018 29
Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kementerian/Lembaga,
2018. ............................................................................................................... 33
Daftar Lampiran
viii Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 1
Bab 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, efektif dan efisien. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan RB
adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Untuk mengukur keberhasilan
tersebut, maka setiap instansi pemerintah baik Kementerian/Lembaga
maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan
evaluasi pelaksananaan reformasi birokrasi secara mandiri setiap tahun,
yang dikenal sebagai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB). Di lain pihak, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) melakukan evaluasi
eksternal terhadap PMPRB dimaksud pada setiap Instansi Pemerintah.
Evaluasi mandiri (PMPRB oleh Instansi Pemerintah) maupun evaluasi
eksternal (oleh Kementerian PAN dan RB) diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Dalam perjalanan mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif dan
efisien, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya penyalahgunaan
wewenang; praktek korupsi, kolusi dan, nepotisme (KKN); dan lemahnya
pengawasan. Untuk itu Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 mengatur tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam kaitannya dengan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan RB
dan pembangunan Zona Integritas tersebut, KemenPANRB melakukan
Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) bekerja sama dengan
Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil survei berupa Indeks Pelayanan Publik
(IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Indeks yang diperoleh
Pendahuluan
2 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
berfungsi sebagai pendukung penilaian “komponen hasil” yang tertuang
dalam Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE-RB). Kedua indeks
tersebut diharapkan mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan
perilaku anti korupsi Instansi Pemerintah. Selain itu, hasil survei juga
dijadikan dapat menjadi dasar bagi Instansi Pemerintah terkait untuk
melakukan perbaikan kualitas pelayanan publiknya.
1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(SHPRB) meliputi:
a. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk
evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit layanan di
Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Kota);
b. Survei Persepsi Pelayanan Publik dan Persepsi Anti Korupsi untuk
evaluasi Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja ZI di K/L.
1.3 Tujuan
Survei ini bertujuan untuk:
a. Memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum untuk
setiap K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks
Pelayanan Publik (IPP);
b. Memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum untuk setiap
K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI melalui Indeks Persepsi
Anti Korupsi (IPAK).
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 3
Bab 2. Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi
IPP dan IPAK yang dihasilkan dari survei ini dibentuk masing-masing
dari dimensi kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi. Agar dapat
diukur secara kuantitatif, dimensi kualitas pelayanan publik diuraikan ke
dalam beberapa unsur mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik dan PERMENPANRB No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Sementara dimensi perilaku anti korupsi diuraikan berdasarkan UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana tercantum dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak
Pidana Korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh KPK.
Unsur-unsur dari kedua dimensi tersebut dituangkan dalam kuesioner
untuk mendapatkan persepsi masyarakat/pengguna layanan. Subbab
berikut ini memberikan penjelasan singkat mengenai unsur-unsur dari
Dimensi Kualitas Pelayanan Publik dan Dimensi Perilaku Anti Korupsi.
2.1 Dimensi Pelayanan Publik
a. Prosedur
Prosedur/alur pelayanan adalah tahap-tahap/tata cara pelaksanaan
tugas atau pelayanan. Prosedur ini dapat dikatakan mudah dilaksanakan
atau tidak berbelit-belit apabila memenuhi semua persyaratan:
• Informasi prosedur/alur pelayanan tersedia
• Informasi prosedur/alur pelayanan dipublikasikan
• Informasi prosedur/alur pelayanan jelas terlihat
• Prosedur/alur pelayanan sesuai dengan produk pelayanan
• Pelaksanaan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinfor-
masikan
Tinjauan Dimensi Pelayanan Publik dan Perilaku Anti Korupsi
4 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
b. Persyaratan
Persyaratan pelayanan/instruksi tentang hal untuk mendapatkan
pelayanan adalah hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan
pelayanan. Persyaratan ini dapat dikatakan dapat dipenuhi dengan mudah
apabila informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diakses dengan
mudah dan dapat dipenuhi dengan mudah, dan memenuhi syarat:
Informasi persyaratan pelayanan tersedia
Informasi persyaratan pelayanan dipublikasikan
Informasi persyaratan pelayanan jelas terlihat
Persyaratan pelayanan sesuai dengan produk pelayanan
Persyaratan pelayanan yang dipenuhi sesuai dengan persyaratan
pelayanan yang diinformasikan
c. Biaya
Informasi tentang biaya pelayanan diketahui dengan jelas. Jika
pelayanan gratis, informasi bahwa tidak dipungut biaya diketahui dengan
jelas. Syarat biaya pelayanan dikatakan jelas yaitu:
Informasi biaya pelayanan tersedia
Informasi biaya pelayanan dipublikasikan
Informasi biaya pelayanan jelas terlihat
Biaya pelayanan terjangkau
Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya pelayanan yang
diinformasikan.
d. Waktu
Pelayanan dilakukan pada rentang waktu di antara jam buka dan jam
tutup yang telah ditetapkan oleh unit layanan. Waktu pelayanan yang
dilaksanakan dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan apabila memenuhi
persyaratan:
Informasi waktu pelayanan tersedia
Informasi waktu pelayanan dipublikasikan
Informasi waktu pelayanan jelas terlihat
Tidak ada jam istirahat pelayanan
Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 5
e. Penyelesaian
Yang dimaksud dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai
dengan ketentuan adalah pelayanan selesai tepat waktu, sesuai dengan
target waktu yang telah ditetapkan, dimana pengguna dipastikan menerima
produk/jasa layanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kesesuaian
ini diukur dengan:
Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan tersedia
Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dipublikasikan
Informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan jelas terlihat
Jangka waktu penyelesaian pelayanan wajar
Penyelesaian pelayanan tepat waktu
f. Respon
Seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pelayanan yang
tidak memerlukan petugas. Yang dimaksud dengan petugas cepat dan
responsif yaitu petugas cekatan, memberikan layanan secara cepat, segera
memberikan tanggapan atas permintaan pengguna layanan dengan sigap.
Sedangkan yang dimaksud dengan aplikasi sistem pelayanan ramah
pengguna adalah bersifat user friendly, mudah dimengerti, mudah
digunakan, mempercepat dan mempermudah pengguna dalam
mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat dikategorikan menjadi:
Kategori 1 : Petugas tersedia/aplikasi sistem dapat diakses
Kategori 2 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat lambat (diatas 7 menit)
Kategori 3 : Respon Petugas/aplikasi sistem lambat (4-7 menit)
Kategori 4 : Respon Petugas/aplikasi sistem cepat ( 2-3 menit)
Kategori 5 : Respon petugas/aplikasi sistem sangat cepat (tidak
membiarkan pengguna layanan menunggu)
g. Performa
Performa yang dimaksud berkaitan dengan petugas yang memiliki
keahlian memadai yaitu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang
memadai dalam bidang terkait pelayanan, kompeten, sehingga dapat
memberikan pelayanan untuk memenuhi keperluan pengguna. Sementara
itu aplikasi sistem juga dapat memenuhi keperluan pengguna yaitu aplikasi
sistem dapat melakukan proses atau prosedur layanan untuk memenuhi
6 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
kebutuhan pengguna. Dalam hal ini dimensi performa dikategorikan
menjadi:
Kategori 1 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali (memakai seragam,
tanda pengenal, dll)
Kategori 2 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali dan melayani dengan
senyum, salam, sapa, sopan, dan santun
Kategori 3 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu
menjawab pertanyaan dari pengguna dengan bantuan petugas
lain
Kategori 4 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu
menjawab pertanyaan dari pengguna tanpa dibantu petugas
lain
Kategori 5 : Petugas/aplikasi sistem mudah dikenali, ramah dan mampu
memberikan solusi
h. Sarana
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, diperlukan dukungan sarana dan
prasarana pendukung pemberian pelayanan publik. Tersedia sarana
pendukung pelayanan yang memadai (seperti : loket, komputer, meja, mesin
antrian, papan informasi, lahan parkir, dan lain-lain) dapat diukur dari
tersedianya sarana prasarana berikut:
Tersedia ruang khusus pelayanan
Tersedia ruang tunggu
Tersedia tempat parkir
Tersedia toilet khusus pengguna layanan
Tersedia sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus
Tersedia sarana pengaduan
i. Pengaduan
Fasilitas pengaduan merupakan prasyarat paling penting dalam
pelayanan publik. Fasilitas pengaduan dapat berbentuk apapun, misalnya
kotak saran, hotline, call center, petugas customer service, website
pengaduan, fitur pengaduan pada halaman website. Maksud dari fasilitas
pengaduan jelas dan mudah diakses yaitu fasilitas pengaduan jelas, selalu
tersedia, dan mudah diakses oleh pengguna layanan dengan syarat:
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 7
Media layanan pengaduan tersedia
Media layanan pengaduan beragam (tempat pengaduan/hotline/call
center/media online)
Media layanan pengaduan mudah di akses
Prosedur untuk melakukan pengaduan mudah dilakukan
Respon pengaduan cepat
Status proses penanganan pengaduan jelas
2.2 Dimensi Perilaku Anti Korupsi
a. Integritas
Petugas yang berintegritas adalah petugas yang berfikir, berkata dan
berperilaku dengan baik sesuai etika dan memegang teguh prinsip-prinsip
moral. Hal ini ditunjukkan dengan sifat jujur, dapat dipercaya, konsisten,
bermartabat dan bertanggung jawab. Integritas yang dimaksud dalam
pertanyaan ini utamanya terkait dengan sikap-sikap pelayanan terhadap
masyarakat dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
b. Diskriminasi
Yang dimaksud dengan diskriminasi dalam pemberian pelayanan oleh
petugas adalah petugas memberikan penanganan pengaduan secara khusus
atau membedabedakan penanganan pengaduan terhadap pelapor
pengaduan yang satu dengan lainnya.
c. Kecurangan
Petugas tergolong memberikan pelayanan di luar prosedur apabila
petugas pernah memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan atau memberikan jenis layanan selain yang ditetapkan yang
mengindikasikan kecurangan.
d. Imbalan
Suap adalah pemberian sesuatu (uang/barang/fasilitas) untuk
memperoleh kemudahan/ keistimewaan dari petugas. Sedangkan gratifikasi
adalah segala bentuk pemberian, baik bernilai besar maupun kecil, yang
sifatnya tidak transaksional, sehingga pemberi seolah-olah tidak
8 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
menginginkan imbal balik apapun dari penerima, padahal pemberian
tersebut diberikan karena melihat posisi atau jabatan penerima. Misalnya:
pemberian hadiah/parsel kepada pejabat instansi pemerintah saat hari raya
keagamaan, pemberian diskon tiket perjalanan kepada pejabat instansi
pemerintah atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma,
pemberian hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak pejabat
instansi pemerintah, dan sebagainya.
e. Pungli
Setiap unit pelayanan publik memiliki ketentuan biaya yang harus
dibayarkan oleh masyarakat. Namun, terkadang masih ada petugas yang
meminta dan/atau menerima pembayaran atas pelayanan yang diterima
pengguna layanan di luar tarif resmi. Hal seperti ini biasa disebut pungutan
liar (pungli). Petugas meminta pungli untuk kewajiban yang seharusnya
sudah menjadi hak masyarakat. Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai
istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dan
lain-lain.
f. Calo
Setiap unit pelayanan publik memiliki diharapkan memiliki dan
menerapkan prosedur terukur dalam memberikan layanan kepada
masyarakat. Namun terkadang terdapat seorang calo/perantara yang dapat
mengakses layanan publik tanpa prosedur tersebut, misalnya waktunya
lebih cepat, syaratnya lebih sedikit, dan lain-lain. Keberadaan calo membuat
masyarakat terlanggar haknya karena petugas akan cenderung memberikan
pengistimewaan. Namun, hal ini berdampak pada tindakan pemberian
imbalan berupa uang/barang di luar tarif resmi dari pengguna layanan.
Calo/Perantara Perorangan adalah seseorang yang membantu
penyelesaian suatu urusan (perizinan, pelayanan, dsb) di instansi, bisa
berasal dari pegawai di instansi yang bersangkutan, orang yang dikenal dan
membantu pengurusan atas dasar surat kuasa, atau orang lain yang
memberikan jasa atas dasar upah tertentu.
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 9
Bab 3. Metodologi
3.1 Target Populasi
Populasi dalam survei ini adalah masyarakat pengguna layanan publik
dan stake holder terkait yang menerima pelayanan dari unit pelayanan.
Survei ini dirancang untuk dapat menyajikan data secara deskriptif pada
kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
dan satker yang menjadi unit penelitian. Unit penelitian dalam survei ini
dikategorikan dalam dua kelompok yaitu unit penelitian Zona Integritas (ZI)
dan Reformasi Birokrasi (RB).
3.2 Penentuan Sampel
Penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada besarnya margin of
error untuk setiap domain penelitian sebesar 0,1 s.d. 0,2. Dengan demikian
jumlah sampel yang diperlukan sekitar 30 s.d. 90 responden untuk setiap
kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota, dan satker zona integritas
yang selanjutnya dialokasikan secara merata ke setiap lokus sehingga setiap
lokus memperoleh alokasi sebanyak 30 responden.
𝑛 =𝑍2𝛼
2. 𝑝. (1 − 𝑝)
𝑒2
Keterangan:
n : jumlah responden untuk setiap kementerian/lembaga, provinsi, atau
kabupaten/kota
p : proporsi kejadian terhadap target populasi, diasumsikan sebesar 0,5
e : margin of error yang ditetapkan
Metodologi
10 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Metode pemilihan sampel dilakukan secara nonprobability sampling
dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
1. Customer List
Jika tersedia customer list, teknik pemilihan sampel dilakukan secara
purposive quota sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan
menentukan jumlah responden terlebih dahulu kemudian memilih
responden dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan responden diusahakan
agar memperhatikan aspek representatif dari profil/karakteristik pelanggan
yang memperoleh pelayanan, seperti jenis kelamin, kelompok umur (remaja,
dewasa, tua), level pelayanan (misal: untuk responden rumah sakit harus
memperhatikan kelas/level kamar pasien untuk yang rawat inap). Hal ini
dilakukan untuk menjaga agar sampel proporsional dan representatif. Selain
digunakan untuk pengumpulan data secara langsung, metode ini juga
digunakan untuk pengumpulan data secara tidak langsung yang dilakukan
melalui telepon atau email.
2. On the Spot
Jika tidak tersedia customer list, maka pemilihan responden survei
sesuai kejadian di lapangan (accidental/haphazard sampling). Metode ini
digunakan untuk survei yang dilakukan secara langsung. Caranya bisa
mengikuti aturan seperti berikut:
a. Jika diperkirakan rata-rata 1 hari pelanggan yang datang adalah 20
orang. Kemudian karena kita butuh minimal 30 responden selama 5 hari,
maka 1 hari kita mengambil 30/5 = 6 responden. Pengambilan 6
responden dalam 1 hari diurut saja dari 6 responden yang datang
pertama. Jika rata-rata sehari responden yang datang kurang dari 6,
maka seluruh responden yang datang, didata semuanya
b. Hal diatas adalah perumpamaan dan dapat disesuaikan di lapangan
nantinya.
c. Jika petugas dapat lebih dari 6 sehari, maka bisa menyesuaikan, sehingga
jika hal ini terjadi maka target responden bisa lebih.
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 11
Contoh mekanisme pemilihan sampel:
Misalkan, untuk pelayanan di rumah sakit terdiri dari pelayanan rawat
inap dan rawat jalan. Untuk pelayanan yang rawat inap, kamar pasien
diklasifikasikan menjadi Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Maka,
alternatif skema pemilihan sampel yang bisa dilakukan adalah:
Contoh di atas hanya sebagai ilustrasi saja, pembagian kuota sampel
dan mekanisme pemilihan responden untuk operasional di lapangan bisa
fleksibel disesuaikan dengan informasi yang ada pada customer list, variabel
kategorik yang dipandang perlu digunakan sebagai dasar penentuan
keterwakilan, serta karakteristik pelayanan di setiap lokus penelitian.
Prinsipnya, pemilihan responden diusahakan sedemikian rupa sehingga
sampel yang dipilih sebagai responden bisa lebih menjamin keterwakilan
dari karakteristik pengguna layanan yang menjadi target populasi.
3.3 Metode Pencacahan
Pelaksanaan pencacahan menggunakan dua metode, yakni survei
(wawancara) langsung kepada responden dan responden mengisi sendiri
(self enumeration) dengan rincian sebagai berikut:
Kelas VIP
(4 orang)
Kelas 1 (4 orang)
Jumlah responden (30 orang)
Rawat Jalan/ Inap (16 orang) -->
purposive quota sampling
Kelas 2 (4 orang)
Kelas 3 (4 orang)
IGD (14 orang) -->
accidental sampling, on the spot
Gambar 1. Contoh Mekanisme Pemilihan Sampel
12 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
1. Survei dengan wawancara langsung dilaksanakan terhadap instansi
pemerintah yang memiliki tugas utama melayani masyarakat secara
langsung maupun instansi pemerintah yang kegiatan utamanya tidak
terkait pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum namun
dapat dilakukan wawancara langsung dengan stake holder instansi
tersebut. Termasuk dalam kategori ini wawancara responden dengan
telepon.
2. Self enumeration dilakukan apabila responden diperoleh melalui
customer list dan tidak memungkinkan bagi responden untuk datang
langsung termasuk kuesioner yang dikirimkan melalui email
Gambar 2. Mekanisme Pemilihan Kuesioner
3.4 Metode Analisis
Output utama dari survei ini adalah angka Indeks Pelayanan Publik
(IPP) yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh
instansi pemerintah, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang
menggambarkan perilaku anti korupsi pada instansi pemerintah.
Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang ditanyakan kepada
responden dengan daftar pertanyaan sistematis dalam bentuk skala likert.
Skala likert dalam survei ini menggunakan 6 point pilihan jawaban, dimana
untuk setiap jawaban yang dipilih memiliki skor sebagai berikut:
1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Kurang setuju
4 = Agak setuju
5 = Setuju
6 = Sangat setuju
On The Spot Kuesioner SHPRB Apakah jumlah
masyarakat/ stake holder yang datang lebih dari
30?
Apakah lokus melayani publik secara langsung
kepada masyarakat?
1. Kombinasi On The Spot dan Customer List
2. Customer List
Kuesioner SHPRB
Kuesioner KISS idak
Ya
Ya
Tidak
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 13
Indeks yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik dan
dianalisis secara deskriptif menggunakan 2 teknik analisis, yaitu Analisis
Indeks dan Analisis Gap. Subbab berikut ini memberikan penjelasan singkat
dari kedua teknik analisis tersebut.
a. Analisis Indeks
1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
IPP memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum
oleh K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI kepada
masyarakat/ pengguna layanan.
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
IPAK penting untuk menggambarkan perilaku anti korupsi di instansi
pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI)
berdasarkan persepsi pengguna layanan.
Kedua indeks tersebut pada dasarnya merupakan rata-rata dari (sub)
indeks setiap unsur dalam dimensi kualitas pelayanan publik (untuk
penghitungan IPP) atau dimensi perilaku anti korupsi (untuk penghitungan
IPAK). Untuk mendapatkan IPP dan IPAK dari setiap unit instansi
pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/Kota, dan Unit Kerja ZI) dilakukan
penghitungan rata-rata tertimbang dari IPP dan IPAK satuan kerja di instansi
yang bersangkutan dengan penimbang jumlah sampel terpilih.
Hasil penghitungan IPP dan IPAK untuk setiap unit instansi pemerintah
tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran
umum mengenai kualitas pelayanan publik dan perilaku anti korupsi instansi
pemerintah di Indonesia.
b. Analisis Diagram Pencar
Analisis diagram pencar memetakan nilai IPP dan IPAK dari seluruh
instansi pemerintah untuk mengetahui performa relatif dari instansi
pemerintah tersebut. Diagram pencar dibuat untuk setiap kelompok instansi
pemerintah (K/L, Pemprov, Pemkab/kota, dan unit kerja ZI) dimana sumbu
X memetakan nilai IPP, sementara sumbu Y memetakan nilai IPAK. IPP dapat
dianggap sebagai upaya perubahan secara fisik, sementara IPAK sebagai
upaya perubahan secara mental dari masing-masing instansi pemerintah.
14 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Dengan mengambil nilai passing grade dari IPP atau IPAK sebagai acuan,
maka akan didapatkan empat kuadran yang menentukan performa dari
setiap instansi dalam upaya mereka melakukan reformasi birokrasi.
Gambar 3. Pembagian Kuadran Berdasarkan Diagram Pencar IPP vs IPAK
Seperti terlihat pada Gambar 1, Kuadran 1 merupakan capaian yang
diharapkan, karena pada kuadran ini, baik IPP maupun IPAK memiliki nilai
di atas passing grade yang ditetapkan. Kondisi pada kuadran ini patut untuk
dipertahankan dan instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini dapat
diusulkan sebagai yang instansi yang lulus pada penetapan WBK dan WBBM.
Kuadran 2 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP lebih rendah dan nilai IPAK
lebih tinggi dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Pada kondisi ini
peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan perlu
dilakukan peningkatan. Instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini
masih dapat diusulkan untuk mendapatkan kelulusan pada penetapan
wilayah Zona Integritas. Kuadran 3 menunjukkan kondisi dimana nilai IPP
dan IPAK lebih rendah dari pada nilai passing grade yang ditetapkan. Instansi
pemerintah yang terletak pada kuadran ini perlu dilakukan pembinaan lebih
intens karena membutuhkan perbaikan ekstra baik pada aspek fisik
(pelayanan) maupun aspek mental (perilaku anti korupsi). Kuadran 4
menunjukkan kondisi yang berlawanan dengan kuadran 2, yaitu nilai IPP
lebih tinggi dan nilai IPAK lebih rendah dari pada nilai passing grade yang
ditetapkan. Instansi pemerintah yang terletak pada kuadran ini memerlukan
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 15
pembinaan secara mental terutama yang terkait dengan perilaku anti
korupsi.
c. Analisis Diagram Laba-laba
Analisis diagram laba-laba memetakan nilai indeks dari setiap unsur di
dalam IPP dan IPAK. Sebagai acuan untuk melakukan analisis digunakan nilai
IPP dan IPAK tertinggi dan terrendah yang dicapai oleh instansi pemerintah
sebagai acuan. Dalam diagram tersebut, indeks setiap unsur pelayanan dari
instansi pemerintah yang memiliki IPP tertinggi dibandingkan dengan
instansi pemerintah yang memiliki IPP terendah. Dengan demikian,
berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui unsur-unsur pelayanan mana
yang memiliki nilai selisih (gap) yang tinggi sebagai bahan rekomendasi
untuk melakukan perbaikan pelayanan publik ke depan. Analisis dilakukan
untuk masing-masing kelompok instansi pemerintah (K/L, Pemprov,
Pemkab/kota, dan Unit Kerja ZI).
Gambar 4. Diagram Laba-Laba dari Unsur-unsur IPP
16 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 17
Bab 4. Pengolahan Data
4.1 Sistem Aplikasi Pengolahan Data
Pengolahan data SHPRB tahun 2018 menggunakan aplikasi yang sama
dengan yang digunakan pada SHPRB tahun 2017, namun ada modifikasi pada
kuesioner dan tabulasi. Aplikasi tersebut menggunakan infrastruktur yang
dimiliki BPS.
4.2 Tahapan Pengolahan Data
Pengolahan data dirancang sebagai berikut:
1. Estimasi pengolahan data dilakukan dimulai di akhir bulan September
2. Pengolahan data dilakukan secara terpusat dengan pertimbangan
efisiensi pada pelatihan petugas pengolahan, sumber daya, dan beban
kerja.
3. Petugas pengolahan data adalah mitra BPS (lulusan STIS), dan pegawai
BPS
4. Pengolahan data dilakukan ruang CSI (gedung 1 lantai 8)
5. Pengolahan data dilakukan dengan sistem ban berjalan, sesuai
dokumen yang telah diterima oleh sekretariat SHPRB pusat.
Rancangan pengolahan data tersebut tidah sepenuhnya dapat
direalisasikan. Adapun realisasi pengolahan data sebagai berikut:
1. Pengolahan data dilakukan dimulai bulan Agustus yaitu diawali dengan
pengolahan dalam rangka percepatan untuk lokus kepolisian.
2. Pengolahan data menggunakan 4 jenis server (aplikasi dan database)
sebagai dampak adanya perubahan kuesioner tipe pelayanan publik
(YANLIK) dan koordinasi (KISS) pada tanggal 16 September 2018.
3. Pengolahan data menggunakan ruang pelatihan, ruang rapat, dan
ruang perpustakaan.
4. Pengolahan data menggunakan softcopy kuesioner dalam rangka
percepatan pengolahan.
Pengolahan Data
18 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
5. Penguatan pengolahan data pada batching dan
pengawasan/pembagian dokumen.
6. Pengolahan data menggunakan sistem kolaborasi pada tahapan
batching dan pembagian dokumen.
7. Pengolahan data menggunakan Excel dalam rangka percepatan
tabulasi.
8. Pengolahan data meniadakan sistem double entry dalam rangka
percepatan hasil akhir pengolahan.
9. Pelaporan hasil pengolahan dalam bentuk spider chart, dan sccater
plot/kuadran disediakan berupa aplikasi hasil SHPRB yang terpisah
dari aplikasi pengolahan dan dapat diakses melalui link shprb-
dev.bps.go.id/chart.
4.3 Hasil Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah
pengumpulan data sehingga tahapan pengolahan data menyesuaikan dengan
tahapan pengumpulan data yang terbagi dalam dua tahap sebagai berikut:
4.3.1 Pengolahan Data SHPRB Tahap 1
Pengolahan data tahap 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 28-30
Agustus 2018 kepada seluruh lokus Kepolisian Republik Indonesia baik di
pusat dan daerah seluruh Indonesia. Realisasi pengumpulan data lokus
kepolisian untuk jenis survei Reformasi Birokrasi (RB) adalah 113 Lokus dan
seluruhnya sudah dilakukan pengolahan data.
4.3.2 Pengolahan Data SHPRB Tahap 2
Pengolahan data tahap 2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 12
September-15 November 2018 kepada lokus kementerian/lembaga.
Realisasi pengumpulan data lokus kementerian/ lembaga untuk jenis survei
RB adalah 308 lokus yang terdiri dari 92 lokus prioritas dan 216 lokus bukan
prioritas, seluruh lokus tersebut sudah dilakukan pengolahan data.
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 19
Bab 5. Analisis IPP dan IPAK Kementerian/Lembaga
Berdasarkan hasil SHPRB 2018, diketahui rata-rata nilai Indeks
Palayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah 3,38 dari skala
4. Dari seluruh K/L yang dicacah pada SHPRB 2018, sepuluh K/L dengan nilai
IPP tertinggi disajikan pada Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa
secara umum, sepuluh besar K/L memiliki kinerja pelayan publik yang tidak
terlalu beragam, ditunjukkan melalui nilai IPP yang berkisar di kisaran nilai
3,5. Namun demikian, instansi BIN menunjukkan kinerja pelayanan publik
yang lebih menonjol yaitu sebesar 3,70.
Gambar 5. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPP Tertinggi
Di sisi lain, rata-rata Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) K/L
menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPP K/L yaitu
sebesar 3,50. Jika K/L diurutkan berdasarkan nilai IPAK-nya, sepuluh K/L
dengan nilai IPAK tertinggi dapat diperlihatkan pada Gambar 4. Berbeda
dengan sebaran nilai IPP sepuluh K/L yang menunjukkan kinerja pelayanan
publik yang tidak terlalu beragam antar instansi, penilaian persepsi anti
korupsi di sepuluh besar K/L menunjukkan nilai IPAK yang sedikit lebih
bervariasi. Instansi dengan nilai IPAK tertinggi adalah LIPI dengan nilai 3,86
sedangkan Perpusnas menempati urutan kesepuluh dengan nilai IPAK 3,61.
Analisis IPP dan IPAK
Kementerian/Lembaga
20 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Gambar 5 menunjukkan sebaran nilai IPP dan IPAK dari seluruh K/L
yang didata pada SHPRB 2018. Dari gambar tersebut terlihat bahwa secara
umum besaran nilai IPP suatu instansi K/L berbanding lurus dengan nilai
IPAK-nya. K/L pemerintah yang memiliki tingkat pelayanan publik yang
tinggi biasanya akan diikuti dengan tingkat perilaku anti korupsi yang tinggi,
demikian sebaliknya. Jika dilihat dari sebarannya, sebagian besar
kementerian menyebar di kuadran 4 (sebanyak 65 dari 82 K/L), dalam artian
mayoritas K/L masih memerlukan pembinaan secara mental terutama yang
terkait dengan perilaku anti korupsi. Sebanyak 7 K/L berada pada kuadran 3
yang merupakn kondisi paling tidak diharapkan. Kepada 7 K/L tersebut
perlu dilakukan pembinaan lebih intens karena membutuhkan perbaikan
ekstra baik pada aspek fisik (pelayanan) maupun aspek mental (perilaku anti
korupsi). Pada kondisi yang diharapkan (kuadran 1) hanya terdapat 10 K/L.
Kesepuluh K/L ini patut untuk menjadi teladan bagi K/L lainnya dalam hal
upaya perbaikan pelayanan public maupun perbaikan yang terkait dengan
perillaku anti korupsi.
Gambar 6. Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Nilai IPAK Tertinggi
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 21
Gambar 7. Diagram Pencar IPP vs IPAK Kementerian/Lembaga
22 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 23
Bab 6. Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik
Memperhatikan diagram laba-laba pada Gambar 19, untuk
kementerian/ lembaga, unsur pelayanan yang perlu untuk mendapatkan
perhatian dan sebagai rekomendasi perbaikan adalah pada unsur
Persyaratan dan Respon. Pada unsur Persyaratan terdapat beberapa hal
yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa persyaratan bagi pelayanan publik
yang diberikan semestinya: tersedia, dipublikasikan, jelas terlihat, sesuai
dengan produk pelayanan, dan sesuai dengan persyaratan yang
diinformasikan. Sementara unsur Respon banyak terkait dengan petugas
pelayanan dan system/aplikasi pelayanan yang diberikan. Petugas
pelayanan semestinya dapat bertindak cepat dan responsif, sedangkan
aplikasi/sistem semestinya bersifat user friendly, mudah dimengerti, mudah
digunakan, dan bersifat mempercepat proses pelayanan yang diberikan.
Gambar 8. Diagram Laba-laba Penilaian atas Unsur Pelayanan Publik pada K/L
Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik
24 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 25
Daftar Pustaka
Barbieri, C. 2010. An Importance-Performance Analysis of The Motivations
Behind Agritourism And Other Farm Enterprise Developments In
Canada. Journal of Rural and Community Development 5, 1/2, pp. 1-20.
Deacon, A. and G.E. Du Rand. 2013. An Importance-Performance Assessment
of Deligates’ Satisfaction with The Catering Component of Courses
Offered by Continuing Education at The University of Pretoria. Journal
of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol. 41, pp. 95-103.
Dadi, Agustinus Ferdinandus Paskalino. 2011. Kepastian Hukum tentang
Status Keuangan Negara di Lingkungan BUMN Persero dan
Implikasinya terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Korupsi. Tesis. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. “Memahami untuk Membasmi” Buku
Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK
Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1985. A Conceptual Model of
Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of
Marketing, Vol. 49, No. 4, pp. 41-50. American Marketing Association
Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1988. SERVQUAL: A Multiple-
Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality.
Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, pp. 12-40.
Parasuraman, A, V.A. Zeithaml, and L.L. Berry. 1994. Alternative Scales for
Measuring Service Quality: A Comparative Assessment Based on
Psychometric and Diagnostic Criteria. Journal of Retailing, Vol. 70, No.
3, pp. 201-230.
Daftar Pustaka
26 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 27
Lampiran
Lampiran
28 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 29
Lampiran 1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kementerian/Lembaga, 2018
Kementerian/Lembaga
Pro
sed
ur
Pe
rsy
ara
tan
Bia
ya
Wa
ktu
Pe
ny
ele
saia
n
Re
spo
n
Pe
rfo
rma
Sa
ran
a
Pe
ng
ad
ua
n
IPP
(S
ka
la 4
)
IPP
(%
)
Arsip Negara Republik Indonesia
3,2 3,24 3,19 3,21 3,12 3 3,32 3,07 3,15 3,17 79,25
Badan Ekonomi Kreatif 3,34 3,41 3,41 3,42 3,41 3,18 3,45 3,13 3,46 3,36 84,00
Badan Informasi Geospasial 3,37 3,24 3,24 3,21 3,35 3,32 3,32 3,29 3,06 3,27 81,75
Badan Intelijen Negara 3,71 3,68 3,69 3,67 3,75 3,69 3,7 3,59 3,85 3,7 92,50
Badan Keamanan Laut 3,37 3,44 3,32 3,47 3,46 3,39 3,52 3,4 3,42 3,42 85,50
Badan Kepegawaian Negara 3,41 3,43 3,39 3,5 3,24 3,39 3,45 3,35 3,57 3,41 85,25
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
3,5 3,43 3,53 3,38 3,33 3,17 3,47 3,35 3,41 3,4 85,00
Badan Koordinasi Penanaman Modal
3,31 3,27 3,37 3,26 3,21 3,19 3,32 3,29 3,19 3,27 81,75
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3,52 3,47 3,41 3,42 3,44 3,36 3,42 3,17 3,28 3,39 84,75
Badan Narkotika Nasional 3,61 3,62 3,42 3,48 3,47 3,59 3,65 3,26 3,63 3,52 88,00
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3,36 3,43 2,91 3,43 3,32 3,32 3,44 3,29 3,85 3,37 84,25
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3,48 3,44 3,39 3,31 3,33 3,42 3,43 3,42 3,55 3,42 85,50
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3,63 3,63 3,62 3,65 3,52 3,52 3,68 3,53 3,54 3,59 89,75
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
3,2 3,2 3,28 3,22 3,13 2,98 3,18 3,04 3,37 3,18 79,50
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
3,31 3,19 3,35 3,28 3,33 3,18 3,35 3,33 3,47 3,31 82,75
Badan Pemeriksa Keuangan 3,27 3,31 3,52 3,51 3,34 3,26 3,44 3,41 3,22 3,36 84,00
Badan Pengawas Obat dan Makanan
3,37 3,27 3,64 3,28 3,19 3,13 3,36 3,32 2,97 3,28 82,00
Badan Pengawas Pemilihan Umum
3,43 3,39 3,48 3,43 3,45 3,35 3,51 2,92 3,61 3,4 85,00
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3,08 3,08 3,42 3,26 3,23 3,06 3,3 3,23 3,14 3,2 80,00
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3,52 3,55 3,6 3,57 3,55 3,5 3,61 3,49 3,6 3,55 88,75
30 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Kementerian/Lembaga
Pro
sed
ur
Pe
rsy
ara
tan
Bia
ya
Wa
ktu
Pe
ny
ele
saia
n
Re
spo
n
Pe
rfo
rma
Sa
ran
a
Pe
ng
ad
ua
n
IPP
(S
ka
la 4
)
IPP
(%
)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3,57 3,61 3,57 3,48 3,5 3,54 3,57 3,48 3,6 3,55 88,75
Badan Pusat Statistik 3,59 3,53 3,43 3,53 3,46 3,45 3,63 3,35 3,44 3,49 87,25
Badan Siber dan Sandi Nasional
3,42 3,44 3,44 3,46 3,4 3,26 3,52 3,26 3,34 3,39 84,75
Badan Standardisasi Nasional
3,29 3,3 3,42 3,31 3,18 3,12 3,29 2,81 2,98 3,19 79,75
Badan Tenaga Nuklir Nasional
3,45 3,46 3,41 3,5 3,48 3,42 3,51 3,33 3,04 3,4 85,00
Kejaksaan Agung 3,51 3,52 3,06 3,39 3,32 3,27 3,41 3,07 3,4 3,33 83,25
Kementerian Agama 3,33 3,36 3,26 3,32 3,21 3,25 3,32 3,04 3,75 3,32 83,00
Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
3,33 3,37 3,35 3,37 3,1 3,11 3,36 3,29 3,23 3,28 82,00
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3,5 3,44 3,46 3,3 3,44 3,36 3,62 3,48 3,6 3,47 86,75
Kementerian Dalam Negeri 3,47 3,48 3,55 3,53 3,46 3,48 3,57 3,39 3,65 3,51 87,75
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3,53 3,53 3,39 3,38 3,47 3,38 3,47 3,45 3,15 3,42 85,50
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3,36 3,44 3,52 3,36 3,34 3,34 3,52 3,2 3,7 3,42 85,50
Kementerian Hukum dan HAM
3,28 3,26 3,34 3,29 3,08 3,09 3,28 3,19 3,21 3,22 80,50
Kementerian Kelautan dan Perikanan
3,38 3,4 3,73 3,4 3,39 3,34 3,58 3,36 3,32 3,43 85,75
Kementerian Kesehatan 3,31 3,3 3,39 3,32 3,22 3,27 3,28 3,17 2,98 3,25 81,25
Kementerian Keuangan 3,5 3,43 3,44 3,45 3,35 3,25 3,35 3,35 3,4 3,39 84,75
Kementerian Komunikasi dan Informatika
3,55 3,43 3,46 3,13 3,19 3,38 3,36 3,21 3,28 3,33 83,25
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3,13 3,07 3,12 3,12 3,18 3,05 3,16 3,16 3,07 3,12 78,00
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3,41 3,28 3,4 3,31 3,36 3,21 3,29 3,34 3,37 3,33 83,25
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3,39 3,3 3,39 3,3 3,38 3,21 3,37 3,36 3,32 3,34 83,50
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 31
Kementerian/Lembaga
Pro
sed
ur
Pe
rsy
ara
tan
Bia
ya
Wa
ktu
Pe
ny
ele
saia
n
Re
spo
n
Pe
rfo
rma
Sa
ran
a
Pe
ng
ad
ua
n
IPP
(S
ka
la 4
)
IPP
(%
)
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3,49 3,46 3,53 3,46 3,37 3,48 3,45 3,36 3,59 3,47 86,75
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3,39 3,36 3,29 3,44 3,34 3,39 3,41 3,12 3,2 3,33 83,25
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3,33 3,28 3,17 3,31 3,17 3,13 3,23 2,95 4,95 3,39 84,75
Kementerian Luar Negeri 3,52 3,5 3,72 3,56 3,58 3,52 3,52 3,32 3,28 3,5 87,50
Kementerian Pariwisata 3,1 2,94 3,02 3,14 3 2,84 3,04 3,14 3,1 3,04 76,00
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3,35 3,31 3,44 3,41 3,35 3,21 3,46 3,34 3,49 3,37 84,25
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3,21 3,23 3,31 3,33 3,31 3,11 3,27 3,27 3,26 3,26 81,50
Kementerian Pemuda dan Olahraga
3,26 3,19 3,27 3,34 3,15 3,18 3,45 2,89 3,11 3,2 80,00
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3,4 3,36 3,43 3,36 3,31 3,42 3,33 3,43 3,38 3,38 84,50
Kementerian Perdagangan 3,26 3,15 3,26 3,3 3,02 3,24 3,35 3,17 3,23 3,22 80,50
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
3,47 3,41 3,79 3,28 3,29 3,4 3,6 3,3 3,43 3,44 86,00
Kementerian Perhubungan 3,1 3,18 3,21 3,28 3,15 3,12 3,27 2,98 3,3 3,18 79,50
Kementerian Perindustrian 3,51 3,47 3,64 3,45 3,28 3,64 3,51 3,39 3,15 3,45 86,25
Kementerian Pertahanan 3,54 3,5 3,64 3,46 3,58 3,44 3,48 3,44 3,55 3,51 87,75
Kementerian Pertanian 3,59 3,59 3,63 3,57 3,53 3,54 3,58 3,53 3,59 3,57 89,25
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3,19 3,23 3,33 3,15 3,11 3,01 3,3 3,15 2,83 3,14 78,50
Kementerian Sekretariat Negara
3,52 3,6 3,69 3,56 3,42 3,33 3,55 3,37 3,74 3,53 88,25
Kementerian Sosial 3,51 3,47 3,49 3,45 3,39 3,29 3,44 3,31 3,48 3,43 85,75
Kementerian Tenaga Kerja 3,67 3,54 3,66 3,57 3,47 3,36 3,54 3,27 3,14 3,47 86,75
Kepolisian Negara RI (POLRI)
3,58 3,59 3,56 3,52 3,5 3,46 3,55 3,45 3,57 3,53 88,25
Lembaga Administrasi Negara
3,49 3,45 3,43 3,47 3,43 3,34 3,45 3,43 3,42 3,44 86,00
32 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Kementerian/Lembaga
Pro
sed
ur
Pe
rsy
ara
tan
Bia
ya
Wa
ktu
Pe
ny
ele
saia
n
Re
spo
n
Pe
rfo
rma
Sa
ran
a
Pe
ng
ad
ua
n
IPP
(S
ka
la 4
)
IPP
(%
)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3,63 3,62 3,6 3,68 3,65 3,62 3,73 3,46 3,2 3,58 89,50
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3,16 3,27 3,32 3,32 3,33 3,13 3,32 3,34 3,27 3,27 81,75
Lembaga Ketahanan Nasional
3,54 3,46 3,7 3,58 3,6 3,38 3,56 3,42 3,51 3,53 88,25
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
3,47 3,42 3,44 3,45 3,44 3,33 3,45 3,41 3,4 3,42 85,50
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3,41 3,34 3,47 3,27 3,25 3,29 3,49 3,32 3,27 3,34 83,50
Mahkamah Agung (MA) 3,41 3,42 3,39 3,39 3,37 3,36 3,39 3,31 2,97 3,34 83,50
Ombudsman Republik Indonesia
3,36 3,43 3,48 3,39 3,17 3,24 3,23 3,11 3,13 3,28 82,00
Perpustakaan Nasional 3,46 3,45 3,38 3,46 3,51 3,47 3,49 3,06 3,67 3,44 86,00
Radio Republik Indonesia 3,57 3,58 3,44 3,54 3,57 3,5 3,4 3,27 3,65 3,5 87,50
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
3,52 3,46 3,4 3,28 3,51 3,3 3,32 3,34 3,7 3,43 85,75
Sekretariat Jenderal DPD 3,36 3,36 3,41 3,33 3,36 3,32 3,42 3,3 3,41 3,36 84,00
Sekretariat Jenderal DPR 3,53 3,51 3,51 3,47 3,41 3,45 3,46 3,26 3,25 3,43 85,75
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM
3,4 3,44 3,26 3,36 3,34 3,41 3,41 3,2 2,97 3,31 82,75
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
3,43 3,39 3,27 3,42 3,37 3,35 3,55 3,22 3,55 3,4 85,00
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
3,39 3,37 3,53 3,48 3,47 3,11 3,49 3,46 3,47 3,42 85,50
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3,5 3,49 3,31 3,43 3,35 3,53 3,44 3,22 3,5 3,42 85,50
Sekretariat Jenderal MPR 3,42 3,39 3,49 3,46 3,43 3,34 3,43 3,31 3,43 3,41 85,25
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
3,4 3,33 3,29 3,38 3,39 3,38 3,4 3,33 3,5 3,38 84,50
Televisi Republik Indonesia 3,44 3,43 3,48 3,48 3,44 3,39 3,5 3,13 3,27 3,4 85,00
Tentara Nasional Indonesia 3,48 3,47 3,62 3,43 3,41 3,5 3,5 3,36 3,64 3,49 87,25
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 33
Lampiran 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kementerian/Lembaga, 2018
Instansi Pemerintah
Inte
gri
tas
Dis
kri
min
asi
Ke
cura
ng
an
Imb
ala
n
Pu
ng
li
Ca
lo
IPA
K (
Sk
ala
4)
IPA
K (
%)
Arsip Negara Republik Indonesia 3,34 3,04 3,14 3,27 3,37 3,37 3,26 81,50
Badan Ekonomi Kreatif 3,61 3,42 3,44 3,57 3,6 3,58 3,54 88,50
Badan Informasi Geospasial 3,5 3,41 3,36 3,58 3,58 3,58 3,5 87,50
Badan Intelijen Negara 3,76 3,71 3,71 3,86 3,86 3,87 3,8 95,00
Badan Keamanan Laut 3,53 3,49 3,59 3,66 3,67 3,65 3,6 90,00
Badan Kepegawaian Negara 3,49 3,42 3,42 3,42 3,42 3,45 3,44 86,00
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
3,6 3,54 3,57 3,51 3,64 3,52 3,56 89,00
Badan Koordinasi Penanaman Modal
3,44 3,34 3,39 3,49 3,52 3,47 3,44 86,00
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3,45 3,54 3,54 3,54 3,54 3,56 3,53 88,25
Badan Narkotika Nasional 3,62 3,41 3,47 3,55 3,58 3,55 3,53 88,25
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
3,47 3,43 3,47 3,54 3,59 3,46 3,49 87,25
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3,4 3,41 3,55 3,6 3,67 3,62 3,54 88,50
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3,63 3,59 3,66 3,74 3,76 3,8 3,7 92,50
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
3,27 3,35 3,45 3,44 3,46 3,33 3,38 84,50
Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
3,43 3,1 3,18 3,34 3,39 3,36 3,3 82,50
Badan Pemeriksa Keuangan 3,47 3,35 3,39 3,51 3,54 3,56 3,47 86,75
Badan Pengawas Obat dan Makanan
3,41 3,51 3,59 3,65 3,71 3,43 3,55 88,75
Badan Pengawas Pemilihan Umum
3,55 3,64 3,67 3,73 3,75 3,68 3,67 91,75
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3,39 3,35 3,43 3,56 3,6 3,51 3,47 86,75
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3,67 3,52 3,52 3,52 3,52 3,57 3,55 88,75
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
3,59 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,54 88,50
34 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Instansi Pemerintah
Inte
gri
tas
Dis
kri
min
asi
Ke
cura
ng
an
Imb
ala
n
Pu
ng
li
Ca
lo
IPA
K (
Sk
ala
4)
IPA
K (
%)
Badan Pusat Statistik 3,63 3,44 3,44 3,44 3,44 3,51 3,48 87,00
Badan Siber dan Sandi Nasional 3,56 3,36 3,34 3,52 3,56 3,58 3,49 87,25
Badan Standardisasi Nasional 3,43 3,47 3,53 3,61 3,64 3,6 3,55 88,75
Badan Tenaga Nuklir Nasional 3,55 3,56 3,57 3,53 3,56 3,57 3,56 89,00
Kejaksaan Agung 3,49 3,51 3,48 3,51 3,51 3,36 3,48 87,00
Kementerian Agama 3,37 3,33 3,35 3,38 3,38 3,23 3,34 83,50
Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
3,3 3,2 3,2 3,19 3,18 3,18 3,21 80,25
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3,6 3,32 3,58 3,54 3,72 3,7 3,58 89,50
Kementerian Dalam Negeri 3,56 3,44 3,52 3,56 3,57 3,53 3,53 88,25
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3,45 3,43 3,46 3,45 3,46 3,47 3,45 86,25
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3,56 3,5 3,52 3,66 3,68 3,64 3,59 89,75
Kementerian Hukum dan HAM 3,37 3,35 3,38 3,36 3,42 3,39 3,38 84,50
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2,59 3,81 3,81 3,8 3,81 3,75 3,59 89,75
Kementerian Kesehatan 3,43 3,46 3,48 3,44 3,53 3,39 3,45 86,25
Kementerian Keuangan 3,46 3,39 3,46 3,57 3,57 3,55 3,5 87,50
Kementerian Komunikasi dan Informatika
3,48 3,33 3,45 3,53 3,52 3,53 3,47 86,75
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3,3 3,12 3,24 3,5 3,49 3,43 3,35 83,75
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3,45 3,41 3,45 3,53 3,55 3,58 3,5 87,50
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3,5 3,28 3,39 3,52 3,55 3,53 3,46 86,50
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3,43 3,6 3,76 3,77 3,78 3,77 3,68 92,00
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3,46 3,45 3,42 3,46 3,45 3,45 3,45 86,25
Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018 35
Instansi Pemerintah
Inte
gri
tas
Dis
kri
min
asi
Ke
cura
ng
an
Imb
ala
n
Pu
ng
li
Ca
lo
IPA
K (
Sk
ala
4)
IPA
K (
%)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3,34 3,37 3,34 3,39 3,43 3,4 3,38 84,50
Kementerian Luar Negeri 3,52 3,44 3,46 3,46 3,46 3,38 3,45 86,25
Kementerian Pariwisata 3,12 3,18 3,24 3,44 3,42 3,48 3,31 82,75
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3,53 3,33 3,49 3,64 3,67 3,67 3,55 88,75
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3,29 3,27 3,33 3,48 3,49 3,51 3,4 85,00
Kementerian Pemuda dan Olahraga
3,41 3,37 3,36 3,37 3,39 3,37 3,38 84,50
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3,42 3,45 3,44 3,44 3,44 3,43 3,44 86,00
Kementerian Perdagangan 3,39 3,4 3,41 3,43 3,45 3,44 3,42 85,50
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
3,52 3,4 3,46 3,55 3,55 3,58 3,51 87,75
Kementerian Perhubungan 3,41 3,08 3,18 3,19 3,18 3,24 3,21 80,25
Kementerian Perindustrian 3,67 3,72 3,66 3,73 3,72 3,65 3,69 92,25
Kementerian Pertahanan 3,62 3,54 3,52 3,56 3,54 3,5 3,55 88,75
Kementerian Pertanian 3,57 3,55 3,59 3,59 3,59 3,6 3,58 89,50
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3,27 3,37 3,41 3,55 3,59 3,53 3,45 86,25
Kementerian Sekretariat Negara 3,64 3,52 3,59 3,61 3,59 3,61 3,59 89,75
Kementerian Sosial 3,47 3,49 3,48 3,59 3,62 3,61 3,54 88,50
Kementerian Tenaga Kerja 3,59 3,46 3,49 3,6 3,61 3,53 3,55 88,75
Kepolisian Negara RI 3,58 3,46 3,46 3,46 3,46 3,45 3,48 87,00
Lembaga Administrasi Negara 3,48 3,38 3,45 3,59 3,58 3,59 3,51 87,75
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3,75 3,87 3,84 3,9 3,91 3,91 3,86 96,50
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3,46 3,29 3,36 3,49 3,5 3,49 3,43 85,75
Lembaga Ketahanan Nasional 3,58 3,4 3,48 3,66 3,66 3,6 3,56 89,00
36 Laporan SHPRB Kementerian/Lembaga Tahun 2018
Instansi Pemerintah
Inte
gri
tas
Dis
kri
min
asi
Ke
cura
ng
an
Imb
ala
n
Pu
ng
li
Ca
lo
IPA
K (
Sk
ala
4)
IPA
K (
%)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
3,45 3,31 3,4 3,49 3,55 3,54 3,46 86,50
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3,47 3,85 3,84 3,87 3,9 3,89 3,8 95,00
Mahkamah Agung 3,43 3,37 3,37 3,37 3,37 3,4 3,39 84,75
Ombudsman Republik Indonesia 3,39 3,27 3,3 3,4 3,42 3,36 3,36 84,00
Perpustakaan Nasional 3,56 3,61 3,61 3,6 3,63 3,61 3,61 90,25
Radio Republik Indonesia 3,57 3,57 3,56 3,58 3,61 3,6 3,58 89,50
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
3,48 3,4 3,46 3,56 3,56 3,6 3,51 87,75
Sekretariat Jenderal DPD 3,54 3,12 3,3 3,48 3,55 3,57 3,43 85,75
Sekretariat Jenderal DPR 3,46 3,49 3,53 3,57 3,64 3,7 3,57 89,25
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HAM
3,43 3,65 3,69 3,73 3,72 3,71 3,66 91,50
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
3,55 3,34 3,39 3,42 3,44 3,49 3,44 86,00
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
3,55 3,45 3,49 3,47 3,47 3,49 3,48 87,00
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3,43 3,43 3,42 3,42 3,46 3,46 3,44 86,00
Sekretariat Jenderal MPR 3,48 3,18 3,38 3,5 3,6 3,57 3,45 86,25
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
3,53 3,38 3,4 3,48 3,48 3,19 3,41 85,25
Televisi Republik Indonesia 3,59 3,52 3,49 3,54 3,56 3,63 3,55 88,75
Tentara Nasional Indonesia 3,53 3,7 3,7 3,7 3,7 3,69 3,67 91,75