Laporan Profil PKP Sulbar 2010 (Pendataan II)
-
Upload
umaralibin -
Category
Documents
-
view
204 -
download
2
Transcript of Laporan Profil PKP Sulbar 2010 (Pendataan II)
BAB I
PENDAHULUAN
Searah dengan pembagian urusan kewenangan antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah, Kementerian Perumahan Rakyat melimpahkan sebagian urusan
yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui kegiatan Dekonsentrasi. Untuk
Tahun 2010 ini, kegiatan yang dilimpahkan tersebut meliputi kegiatan Pendataan dan
Monitoring Pembangunan Perumahan dan Pemukiman, dan kegiatan Sosialisasi
Kebijakan di Bidang Perumahan dan Pemukiman.
Ketersediaan data sangat di perlukan khususnya dalam perencanaan dan
penyiapan Kebijakan Pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman. Selama ini
data yang tersedia belum sepenuhnya menunjang dan sangat terbatas. Undang–
undang no. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman pada pasal 11 ayat (1)
mengamanatkan bahwa pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun
kebijaksanaan di bidang perumahan dan pemukiman.
Kenyataan yang sering dirasakan di daerah adalah adanya persepsi yang
berbeda diantara para pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahan. Tidak jarang masalah ini menimbulkan kebingungan.
Masalahnya terkadang bukan saja oleh persepsi yang berbeda tapi juga oleh karena
ketidaktahuan akan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman ini Umumnya
permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya,
cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni.
Mengingat daerah kita merupakan daerah tertinggal, dengan komunitas penduduk
tersebar di daerah pesisir pantai dan pengunungan, banyak hal yang dapat kita lakukan
melalui monitoring dan pendataan kalau di bidang pembangunan perumahan dan
permukiman ini kita ketahui. Karena itu akan membuka peluang dan kesempatan bagi
Pemerintah melalui Pemerintah Daerah untuk menata wilayah komunitas tersebut agar
pembangunan perumahan dan permukimannya tidak kumuh, tidak teratur dan tidak
layak huni. serta dapat didukung oleh sarana dan prasarana yang bermanfaat.
Selain itu dalam serangkaian proses pelaksanaan pembangunan perumahan
kegiatan monitoring merupakan salah satu tahap yang harus dilaksanakan agar
pelaksanaan pembangunan perumahan dapat terlaksanakan sesuai dengan kriteria dan
sasaran yang telah di tetapkan ,pendataan monitoring ini dilakukan di Provinsi Sulawesi
barat sesuai dengan program dari kementrian perumahan rakyat.
Laporan Pendataan dan Monitoring 1
BAB II
PROFIL PERUMAHAN DI PROV/KAB/KOTA
2.1 Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Barat adalah pemekaran dari provinsi Sulawesi
selatan yang terbentuk berdasarkan undang – undang no 26 tahun 2004 pada 5
oktober 2004 sebagai provinsi yang ke–33 di Indonesia dengan 5 kabupaten, 69
kecamatan, 603 kelurahan/Desa, Luas wilayah darat : 16,990,77 km2, Luas
Perairan 20,342.00 km2 panjang pantai : 677 km’ Jumlah Pulau : 31 Pulau
Petani 61,57% Nelayan : 4,77%, Dengan ibu kota Mamuju dengan Jumlah
penduduk 1,158.336 jiwa, Strategi pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui :
Pemenuhan kebutuhan dasar
Pengembangan SDM
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menunjang
pembangunan secara berkelanjutan.
Pada dasarnya kondisi perumahan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat
sangat bervariasi, hampir setiap perumahan yang ada mengikuti kondisi tofografi
masing – masing wilayah, seperti halnya yang ada di Kabupaten Polman dan
Kabupaten Majene mengikuti pola jalan yang membentang mengikuti bentangan
pantai, Namun perumahan yang berada di daerah yang tofografinya landai
biasanya membentuk suatu kawasan perumahan yang biasa di identikkan
dengan pola grid.
Untuk kondisi perumahan tiap – tiap kabupaten ; Kabupaten Mamuju
rumah yang tersedia 74,906 unit yang tidak layak huni 1100 unit, Kabupaten
Polman rumah yang tersedia 80,162 unit, yang tidak layak huni 9,122, jumlah
rumah yang tersedia di Kabupaten Mamuju Utara 32.830 unit dan jumlah rumah
tidak layak huni sebanyak 2.146 unit, sementara di Kabupaten Mamasa jumlah
rumah yang tersedia 24.460 unit dengan jumlah rumah yang tidak layak huni
sebesar 11.801 unit dari 30.911 KK, dan Kabupaten Majene dengan jumlah
rumah 38.690 unit
2.2 Kabupaten Mamuju
Kabupaten mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada Provinsi
Posisi 1308’110”-2054’552” Lintang Selatan dan 11038’47” - 1305’35” Bujur Timur
Laporan Pendataan dan Monitoring 2
dari Jakarta ; (000’0” Jakarta = 160048’28” Bujur Timur Green Wich), Kabupaten
yang beribukota di Mamuju mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju
Sebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sebelah Selatan : Kab. Majene, Kab. Tana Toraja dan Kab. Mamasa
Sebelah Barat : Selat Makassar
Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 1602,812 Ha atau 8014,06 Km2
yang terbagi atas luas daratan 6,252.91 Km2 dan luas laut 1,761.25 Km2
memiliki jumlah penduduk Tahun 2009 sebesar 315. 053 jiwa dengan kepadatan
26,3 jiwa/Km2. Kabupaten Mamuju secara administrasi Pemerintahan terbagi
atas 16 Kecamatan, terdiri dari 142 Desa, 10 Kelurahan dan 2 UPT. Sementara
jumlah Rumah tangga pada tahun 2008 sebanyak 74,906 jiwa dengan luas
wilayah Permukiman 3.818,755 Ha2
Kondisi dan Tantangan
RTRW Belum ada
1. RDTR masih dalam bentuk Draf.
2. RP4D belum ada.
3. SPPIP belum ada
4. Dll
Rumah Tidak Layak Huni
Dari 6 kecamatan yang sudah di survey rata-rata 1100 rumah per kecamatan
namun selebihnya belum dilakukan pendataan
Estimasi berkisar 10-15 ribu unit rumah
Kondisi Eksisting Perumahan
Bangunan Rumah susun dan Tidak Bersusun
1. Rumah Tinggal : 71.161Unit
2. Rumah Campuran : 3745 Unit
Total : 74.906
Tipe Rumah
1. Rumah Sederhana : 552430
2. Rumah Menengah : 18.726
3. Rumah Mewah : 750
Total : 74.906
Jenis Bangunan Rumah1. Rumah Permanen ; 70.4112. Rumah Semi Permanen : 39703. Rumah Tidak Permanen ; 525Total : 74.906
Laporan Pendataan dan Monitoring 3
2.3 Kabupaten Majene
`
Secara geografis kabupaten Majene kabupaten terletak antara 20038’45” -
30038’15” Lintang Selatan dan antara 118045’00” - 11904’45” BT. Kabupaten
Majene merupakan salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi
Barat yang terletak di pesisir pantai barat propinsi sulawesi barat memanjang
dari selatan ke utara. Luas wilayah kabupaten Majene adalah 947,84 Km2 atau
5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat, terdiri atas 8 Kecamatan dan 40
Desa/Kelurahan, dengan luas wilayah permukiman 2.616 ha2 atau 2,76% dari
luas wilayah Kabupaten Majene. Secara administratif Kabupaten Majene
berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten mamuju
Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Polewali mandar dan Mamasa
Sebelah Selatan Berbatasan dengan teluk Mandar
Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Kabupaten Majene pada akhir tahun 2009 memiliki jumlah penduduk
sekitar 148.647 jiwa yang terdiri dari 29.729 RT yang tersebar di kawasan
permukiman yang ada di Kabupaten Majene dengan pertumbuhan penduduk
sekitar 0,37 %/ tahun.
Kabupaten Majene pada lima tahun terakhir untuk sektor perumahan dan
permukiman mengalami berbagai peningkatan dan memunculkan berbagai isu
yang antara lain :
a. Isu kesenjangan Pelayanan
Isu ini muncul karena terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan
dan kesempatan berperan dibidang perumahan dan permukiman, khususnya
bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Oleh
karenanya kedepan perlu dikembangkan kepranataan dan instrumen
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berorientasi kepada
kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial dan
berkelanjutan.
b. Isu Lingkungan
Isu lingkungan pada umumnya muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi
dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya
teknologi yang kurang terkendali.
Laporan Pendataan dan Monitoring 4
c. Isu Urbanisasi Urbanisasi muncul disentra-sentra pertumbuhan kawasan yang tumbuh
cepat dan merupakan tantangan bagi pemerintah baik pemerintah pusat
maupun daerah untuk menjaga agar pertumbuhannya lebih mereta dan
terkendali termasuk upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan
permukiman.
2.4 Kabupaten Polman
Kabupaten Polewali Mandar terletak ± 195 km’ sebelah selatan Mamuju
ibukota Sulawesi Barat atau ± 250 km, Sebelah Utara Kota Makassar Ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan. Berada pada posisi 118040’27”-119032”27’ Bujur
Timur dan 02040”00’–3032’00” Lintang Selatan, dengan batas–batas administrasi
Sebagai Berikut :
Utara berbatasan dengan kabupaten Mamasa
Timur Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
Selatan Berbatasan dengan Teluk Mandar / Selat Makassar
Barat Berbatasan dengan Kabupaten Majene.
Luas Wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar ± 2.022,30 km2 Secara
administratif terdiri dari enambelas kecamatan, Yaitu Kec. Tubbi Taramanu, Alu,
Limboro, Tinambung, Balanipa, Luyo, Campalagian, Mapilli, Matangnga,
Tapango, Wonomulyo, Matakali, Anreapi, Polewali, Binuang dan kecamatan
Bulo. Dari enam belas kecamatan tersebut Kecamatan Tubbi Tammaranu
adalah merupakan kecamatan wilayah terluas, yakni sekitar ± 356.95 Km2 atau
sekitar 17.38% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan kawasan polewali
merupakan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil, yakni sekitar
1.02% dari luas wilayah kabupaten Polewali Mandar.
Kondisi topografi kabupaten Polewali Mandar relatif ekstrim, sebagian
besar wilayahnya (>78%) memiliki topografi berbukit atau bergunung kemiringan
antara 41 % sampai dengan 60%, serta sebagian diatas 60% sisanya memiliki
topografi datar atau landai dengan kelas lereng rata – rata 2%, yang luasanya
sekitar 38.300 hektar (18,505 dari total luas wilayah kabupaten)
Penduduk kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2009 jumlah
meningkat menjadi 373.263. Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun
0,050%. Kecamatan Campalagian merupakan kecamatan dengan jumlah
penduduk terbesar yaitu 51.165 jiwa, Sedangkan yang terkecil adalah
kecamatan Matangnga yaitu sebesar 4.932 jiwa.
Laporan Pendataan dan Monitoring 5
Kepadatan Penduduk rata – rata di kabupaten Polewali Mandar sebesar
185 jiwa per km2. Penduduk terpadat berada di kecamatan Polewali Mandar
1.844 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan
Matangnga yakni sebesar 21 jiwa/km2. Berdasarkan data badan pusat statistik
jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten Polewali Mandar
sebesar 33.977 KK,atau 79.375 % dari jumlah KK dikabupaten Polewali Mandar.
Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Perumahan
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Tahun
2008-2010
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Kawasan Khusus Nelayan
Desa Tangngatangnga Tahun 2008 sebanyak 22 unit
Program Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Tahun 2009
sebanyak 40 unit
Program Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project Plus (NUSSP
PLUS) – New Site Developmrent (NSD) Tahun 2009
KPR bersubsidi dan KPR sederhana.
2.5 Kabupaten MamasaA. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa.
Kabupaten Mamasa secara geografis terletak pada koordinat 20 40’ 00” –
30 12’ 00” Lintang Selatan dan 1190 00’ 49” – 1190 32’ 27” Bujur Timur. Luas
wilayah sekitar 3005,88 Km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2009
sebanyak 126.134 jiwa yang tersebar pada 17 kecamatan dan 178
desa/kelurahan.
Batas - batas wilayah kabupaten Mamasa adalah:
Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju
Sebelah Timur dengan Prov. Sulawesi Selatan (Kab. Tana Toraja)
Sebelah Selatan dengan Kab. Polewali Mandar
Sebelah Barat dengan Kab. Mamuju dan Kabupaten Majene.
B. Kebijakan Pembangunan Perumahan Kabupaten Mamasa
Berdasarkan Kekuatan, kelemahan, peluang, dan permasalahan yang
dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Mamasa,
ditetapkannlah Visi, Misi, dan Strategi Pemerintah Kabupaten Mamasa
Tahun 2008 - 2013, yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa
Yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean”.
Laporan Pendataan dan Monitoring 6
Makna dari konsep ini diangkat dari komitmen moral ikatan masyarakat
Kabupaten Mamasa yang oleh masyarakat Kabupaten Mamasa digelar
dengan “Bumi Kodosapata Wai Sapalelean” yang senantiasa
mengutamakan persatuan dan kesatuan dan mencegah perpecahan dalam
masyarakat. Komitmen kebersamaan ini tercermin dari semboyan: “mesa
kada dipotuo pantan kada dipomate” yang bermakna: bersatu kita teguh
bercerai kita runtuh”
Makna yang terkandung didalam visi di atas, adalah :
Kondosapata; mengandung makna masyarakat yang memiliki ikatan
yang sangat solit dalam mendorong terwujudnya ekonomi yang
bertumpuh kepada kepentingan masyarakat, sehingga tercipta
masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang setaraf dan berkeadilan,
saling peduli dan saling mendorong serta mencegah timbulnya
kesenjangan ekonomi dalam suatu wilayah. Makna ini kita kenal dengan
masyarakat madani.
Wai Sapalelean; mengandung makna saling mempengaruhi, saling
memberi dorongan untuk maju secara bersama, tanpa ego lokal dan
generasi tetapi saling ketergantungan dan saling menerima antar
generasi. Makna ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan dan
berkeadilan.
Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, maka di ditetapkan 4
(empat) Misi Pemerintahan, yaitu :
1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
2. Mewujudkan Gerakan Pembangunan Berbasis Masyarakat
3. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
4. Mewujudkan Peranan Agama, Norma, dan Budaya Dalam Kehidupan
Bermasyarakat
Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas Pemerintah menempuh 2
(dua) strategi pokok pembangunan, yaitu :
1. Strategi gerakan pembangunan terpadu. Strategi ini diarahkan pada
usaha perwujudan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan
mengusahakan keserasian dan keselarasan antara pembangunan sektor
dan pembangunan wilayah melalui metode penetapan pusat-pusat
pertumbuhan.
Laporan Pendataan dan Monitoring 7
2. Strategi gerakan pembangunan berbudaya. Strategi ini dilakukan melalui
pendekatan kultur sosial (Socio cultural) terhadap sumber daya yang
berada dalam masyarakat, baik sumberdaya alam (natural recources)
maupun sumber daya manusia (human recources). Selain itu strategi ini
diarahkan pada pendekatan berdasarkan pada kebutuhan dengan
harapan pembangunan akan membawah perubahan pengetahuan,
sikap, dan perilaku yang akan berdampak pada keberlanjutan budaya
masyarakat.
Sedang kebijakan umum yang akan dilaksakan dibidang
pembangunan perumahan dan permukiman adalah pembangunan
perumahan dan permukiman diarahkan pada penyediaan, dan peningkatan
serta pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Selain itu juga beberapa tempat pemukiman masyarakat dapat
dikembangkan menjadi kawasan khusus, baik untuk kepentingan ekonomi
maupun kepentingan non ekonomi, yaitu :
1. Kawasan khusus pariwisata, yaitu perkampungan-perkampungan tradisinil
atau perkampungan Adat serta makam-makam tua (tradisionil).
2. Kawasn Khusus cagar budaya
3. Kawasan khusus laboratorium social
4. Kawasan khusus tertinggal terpencil
5. Kawasan khusus penelitian dan pengembangan sumber daya nasional
6. Kawasan khsus dampak/ pasca bencana.
2.6. Kabupaten Mamuju Utara
Kabupaten Mamuju Utara yang beribukota di Pasangkayu terletak di
bagian utara Provinsi Sulawesi Barat atau pada bagian barat dari Pulau
Sulawesi. Secara geografis terletak pada posisi : 00 40’ – 10 – 50”12” Lintang
selatan 1190 25” 26” – 1190 50”20” Bujur Timur dari Jakarta (00 0”0”Jakarta =
1600 48”28” Bujur Timur Green Wich). Kabupaten Mamuju Utara mempunyai
batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.
Pada tahun 2008 ,dengan luas wilayah 304.375 Ha. Kabupaten Mamuju
Utara secara administrasi pemerintahan terbagi atas 12 kecamatan ,terdiri dari
Laporan Pendataan dan Monitoring 8
63 desa. Kecamatan Baras merupakan kecamatan terluas dengan luas 43.343
Ha atau 14,24 persen dari seluruh luas wilayah kabupaten Mamuju Utara,
sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Sarjo dengan
luas 3.011 Ha (0,69). Kecamatan dengan jarak yang paling jauh dari ibukota
kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dengan ibukota Tammarunang,
mempunyai jarak sekitar 101 km dari Pasangkayu, sedangkan kecamatan yang
terdekat adalah Kecamatan Pedongga yang beribukota di Malei mempunyai
jarak sekitar 15 km dari Pasangkayu.
Rumah tangga menurut data statistik Kabupaten Mamuju Utara dalam
angka tahun 2009 adalah 32.830 sedangkan rumah tidak layak huni yang ada di
Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 2,146 kk
Kota Pasangkayu berdasarkan data kecamatan dalam angka dari jenis
bangunan dapat dilihat pada tebel di bawah ini :
No Jenis Bangunan RumahJumlahUnit
(1) (2) (3)1. Rumah Permanen 5942. Rumah Semi Permanen 7903. Rumah Tidak Permanen 2,555
Total 3,939
Pelaksanaan survei untuk mendapatkan data sekunder dan data primer
atau menguji validitas data. Pengumpulan data–data yang di butuhkan dilakukan
dengan chek list data maupun observasi lapangan.
BAB III
Laporan Pendataan dan Monitoring 9
RANGKAIAN KEGIATAN
3.1 Rapat Kerja
Rapat kerja dilaksanakan untuk mempersiapkan penyelenggaraan acara
Konsinyasi, yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana Konsinyasi pendataan dan
monitoring. Rangkaian pelaksanaan Rapat Kerja diisi dengan identifikasi bahan
dan rangkaian kegiatan persiapan yang perlu dilakukan, pembagian tugas bagi
setiap rangkaian penyiapan bahan dan kegiatan, dan monitoring serta evaluasi
perkembangan pelaksanaan tugas. Disamping itu dalam Rapat Kerja juga
dilakukan pengaturan jadwal kegiatan, pengaturan narasumber dan moderator,
serta persiapan gedung, konsumsi dan akomodasi, serta persiapan administrasi
peserta.
Guna persiapan pelaksanaan kegiatan konsinyasi pendataan dan
monitoring ini telah dilakukan Rapat Kerja sebanyak empat kali dengan waktu
sebagai berikut :
a. Rapat Kerja Pertama pada tanggal 02 September 2010 bertempat di Ruang
Rapat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat dengan dihadiri oleh Tim Pelaksana
sesuai daftar hadir terlampir dengan agenda rapat persiapan pelaksanaan
berupa inventarisasi kebutuhan dan pembagian tugas.
b. Rapat Kerja Kedua pada tanggal 06 oktober 2010 dilaksanakan di Ruang
Rapat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh keseluruhan Tim
Pelaksana dengan agenda rapat ke II untuk pemantapan persiapan kegiatan
pendataan monitoring pembangunan sesuai dengan pembagian tugas yang
telah dibagi pada rapat kerja pertama.
c. Rapat Kerja Ketiga pada tanggal 10 November 2010 dilaksanakan di Ruang
Rapat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh keseluruhan Tim
Pelaksana dengan agenda rapat utama adalah Lanjutan persiapan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Konsinyasi Pendataan dan Monitoring.
d. Rapat Kerja Keempat pada tanggal 30 November 2010 dilaksanakan di Ruang
Rapat Bappeda Sulawesi Barat dihadiri oleh seluruh tim pelaksana dengan
agenda rapat utama adalah Membahas tentang hasil pelaksanaan konsinyasi
3.2 Rapat Koordinasi
Guna memantapkan pelaksanaan kegiatan Konsinyasi Pendataan dan
Monitoring agar dapat berjalan dengan lancar maka perlu dilaksanakan Rapat
Koordinasi yang membahas persiapan pelaksanaan secara menyeluruh. Rapat
koordinasi ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November 2010
Laporan Pendataan dan Monitoring 10
bertempat di Hotel d”Maleo yang dihadiri oleh seluruh Tim Pelaksana. Dalam
Rapat koordinasi ini beberapa hal yang dibahas adalah sebagai berikut :
a. Mengecek pengiriman surat panggilan, konfirmasi, dan kesiapan kehadiran
peserta kabupaten;
b. Mempersiapkan petugas yang akan mengatur pembagian kamar peserta di
hotel tempat penginapan.
c. Mengecek surat pemberitahuan, kesiapan kehadiran, waktu kedatangan,
dan petugas penjemput narasumber dari Kementerian Perumahan Rakyat;
d. Mengecek penggandaan materi untuk peserta;
e. Mengecek persiapan kamar peserta, kamar narasumber, gedung tempat
acara, dan konsumsi acara;
f. Mengecek penggandaan panduan dan jadwal acara;
3.3 Asistensi/Konsultasi
Pelaksanaan Pendataan Monitoring ini sering melakkukan Konsultasi dengan
Kementerian Perumahan Rakyat dalam teknis pelaksanaan, mengenai
pengaturan jadwal, pembayaran honorarium dan pengaturan administrasi.
Konsultasi dilakukan melalui telepon, email dan pada saat acara pertemuan
yang diadakan oleh Kemenpera.
3.4. Pelaksanaan Pendataan dan Monitoring Supervisi I (3 - 4 September 2010, Penjelasan Ke tim Kabupaten Tentang
Kegiatan pendataan & monitoring) Koordinasi pelaksanaaan awal pendataan
dan monitoring
Supervisi II (9 - 10 Oktober 2010, pemantauan Kemajuan hasil pendataan dan
monitoring)
Supervisi III (11-12 November 2010, Finalisasi pendataan dan
monitoringdata/Rapat Tim Kabupaten )
3.5 Pelaksanaan Konsinyasi
Acara Konsinyasi Pendataan dan Monitoring yang di laksanakan pada
tanggal 25 s/d 27 November 2010 Hari Jumat – Sabtu di Hotel d”Maleo Jl. Yos
Sudarso No.51 Mamuju ,Sulbar .Peserta dari TIM Pelaksana Kegiatan
Konsinyasi Pendataan dan monitoring dari Kabupaten,Narasumber dari Tim
Provinsi dan Kemenpera dan cek in tgl 25 November 2010 jam 12.00 agenda
yang di bahas Hasil Pendataan dan Monitoring di tiap – tiap kabupaten .
waktu dan tempat,peserta ,narasumber/agendaacara
Laporan Pendataan dan Monitoring 11
1. Akomodasi peserta
Peserta dan narasumber di berikan akomodasi di Hotel d”Maleo, menyatu
dengan tempat pelaksanaan Konsinyasi Pendataan dan Monitoring. Aula
tempat pelaksanaan sosialisasi terletak di lantai 2 Hotel d”Maleo. Suasana
hotel, baik kamar peserta maupun aula tempat Konsinyasi begitu tenang
karena aulanya menghadap ke pantai Mamuju, yang jalan disekitarnya
jarang dilalui kendaraan, sehingga suasananya tenang dan tidak ribut.
Kondisi kamar hotel yang ditempati para peserta juga memadai dilihat dari
fasilitas dan furniture yang ada di kamar.. Akomodasi narasumber
2. Peserta Konsinyasi Pendataan dan monitoring
Karena kegiatan ini adalah Konsinyasi pendataan dan monitoring di bidang
perumahan, maka yang diundang adalah para pejabat yang menjadi anggota
Tim Pendataan & Monitoring Provinsi dan Kabupaten sesuai SK Kepala
Bappeda Sulbar No 06. C / IV / Bappeda tanggal 19 April 2010.
3. Acara pembukaan dan Penutupan
Seremoni pembukaan dilaksanakan oleh Sekertaris Bappeda Provinsi
Sulawesi Barat, dan Penutupan dilakukan oleh Sekretaris Bappeda Provinsi
Sulawesi Barat. Acara Pembukaan dan Penutupan dapat dilaksanakan
dengan baik dan lancar.
4. Pelaksanaan Pemaparan hasil pendataan Tiap–tiap kabupaten hari
pertama. Pemaparan di hari pertama dilaksanakan setelah acara
pembukaanmalam hari tgl 25 November 2010 dan pagi hari tgl 26 November
2010 Dimulai sesi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai sore hari.
Pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
5. Pelaksanaan kesepakatan hasil pendataan hari kedua
Kesepakatan hasil pendataan di hari kedua juga dapat dilaksanakan dengan
baik dan lancar dimulai dari pagi sampai siang hari, sampai acara
penutupan.
6. Narasumber
Seluruh Narasumber Konsinyasi pendataan dan perumahan ini berasal dari
Kementerian Perumahan Rakyat. Sangat dirasakan oleh Peserta, baik yang
berasal dari Provinsi maupun dari Kabupaten, bahwa para Narasumber
sangat memahami dan menguasai tujuan dari pemaparan tiap-tiap
kabupaten dari hasil pendataan daerahnya yang dibawakan. Wawasan para
narasumber juga cukup luas dalam memberi keterangan, penjelasan
maupun contoh-contoh terhadap hasil pendataan & monitoring yang
dibawakan. Sehingga para peserta dapat memahami dengan baik masukan
yang dibawakan oleh para narasumber.
Laporan Pendataan dan Monitoring 12
7. Moderator
Para moderator yang terdiri dari tiga orang, berasal dari Pejabat Bappeda
Provinsi Sulawesi Barat. Keseluruhan moderator dapat menjalankan
tugasnya dengan baik, sehingga pelaksanaan pemberian materi dari sesi ke
sesi dapat berjalan dengan lancar. Kerjasama juga terjalin dengan baik
diantara moderator. Sehingga pelaksanaan keseluruhan kegiatan ini dapat
berjalan dengan baik dan lancar.
8. Pelaksanaan Diskusi dan tanya jawab.
Diakhir setiap sesi para narasumber memberi ruang dan waktu yang cukup
bagi para peserta, untuk mengajukan pendapat mengenai hal–hal yang
kurang jelas atau bentuk-bentuk kasus yang terjadi daerah masing-masing
peserta, untuk di konfirmasi atau minta penjelasan berdasarkan sudut
pandang kebijakan. Para peserta juga relatif dapat memanfaatkan waktu
diskusi ini dengan baik. Moderator dan narasumber juga dapat mengatur
pemberian waktu bertanya kepada para peserta dengan baik.
9. Administrasi peserta
Administrasi peserta baik berupa perlengkapan maupun pengaturan lainnya
seperti pengaturan kamar, registrasi, daftar hadir, uang saku, dan lainnya
dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena telah dipersiapkan dengan
baik jauh hari sebelumnya dalam beberapa rapat kerja dan dimantapkan
persiapannya dalam rapat koordinasi.
10. Konsumsi
Para peserta dan narasumber selama kegiatan berlangsung mendapatkan
konsumsi yang merupakan satu kesatuan anggaran kegiatan. para
narasumber dan para peserta memberikan apresiasi yang positif terhadap
konsumsi yang disiapkan oleh pihak hotel. Selama pelaksanaan berlangsung
tidak ada keluhan terhadap penyediaan konsumsi ini. Hal ini dikarenakan
penyediaan konsumsi dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan menu variatif.
Laporan Pendataan dan Monitoring 13
BAB IV
HASIL ANALISIS PENDATAAN DAN MONITORING
4.1 Provinsi Sulawesi Barat
Berdasarkan hasil pendataan & monitoring yg dilaksanakan di tingkat Provinsi
Sulawesi Barat, dapat disampaikan beberapa hal :
Pembangunan Perumahan memanfaatkan dana APBD/APBN
Belum pernah dilakukan survey kebutuhan rumah
Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan
Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait
Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan
perumahan bagi para stakeholders
Pemerintah Provinsi belum pernah melakukan survai kependudukan untuk
mengetahui kebutuhan akan perumahan?
kondisi penyediaan infrastruktur jaringan sarana dan prasarana umum (air
bersih, listrik, akses jalan) pada kawasan perumahan dan permukiman belum
memadai.
4.2 Kabupaten Mamuju
Analisis Program BSP2S
Untuk memenuhi kebutuhan pambangunan perumahan layak huni
tersebut, dalam RPJM Nasional 2004–2009 pemerintah menargetkan fasilistas
paembangunan rumah secara swadaya sebesar 3.600.000 unit. Untuk
membantu Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat memenuhi
kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni, melalui kegiatan pembangunan
rumah baru (PB), Peningkatan kwalitas (PK) serta kegiatan peningkatan kwalitas
Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Badan usaha Milik negara /Daerah
(BUMN/BUMD), swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)
dan Development (CD) lainya serta swadaya masyarakat sendiri.
Pemerintah melalui Kementerian perumahan rakyat memiliki komitmen untuk
memberikan bantuan stimulan melalui program Bantuan Stimulan pembanguana
perumahan swadaya (BSP2S) dan peningkatan kwalitas perumahan (PKP).
Pada tahun 2009 kegiatannya dilaksanakan di 32 provinsi ,201 kabupaten/kota.
Kabupaten Mamuju telah menerima BSP2S sejak tahun 2008 sampai saat ini
(2010), namun demikian beberapa kendala yg di hadapi antara lain:
Alokasi anggaran pusat yang diluncurkan ke daerah (Kab.Mamuju) sangat
kecil di banding kebutuhan ,sementara alokasi APBD terbatas,
Laporan Pendataan dan Monitoring 14
Kemandirian masyarakat masih kurang atau pola pikir masyarakat masih
tradisional
Bimnbingan teknis aparat terkait dan masyarakat masih kurang
LKM kurang profesional
Keterlambatan pencairan anggaran dari pusat
Bimbingan Konsultan Pendamping masih kurang Optimal
Pokja kurang Optimal karna tidak didukung anggaran biaya operasional yang
memadai
Analisis Pendataan Perumahan
Dewasa ini kebutuhan akan (rumah) semakin meningkat, sehingga antara
permintaan (supplay) dan ketersediaan (Demand) sudah tidak seimbang,
Sementara nilai propety semakin naik akibat perkembangan dan tuntutan
ekonomi yang semakin meningkat .Sehingga konsikuensinya adalah munculnya
rumah–rumah sewa (rent haouse) dan pemukiman kumuh yang memiliki
timbulan sampah yang cukup tinggi dan pemanfaatan ruang yang tidak teratur.
Bebarapa hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan
tempat tinggal (rumah) di bidang perumahan, antara lain ;
1. RTRW belum ada saat ini masih dalam pembahasan tingkat provinsi
2. Akibat belum terselesainya RTRWP yang menjadi turunan RTRW Kabupaten,
maka semua dokumen perencanaan menyangkut penataan ruang dan
pemukiman belum ada, seperti RP4D, RUTRK, RDTR, RTR, SPPIP dan
sebagainya.
3. Belum ada lembaga/badan/dinas/SKPD tersendiri yang menangani bidang
perumahan.
4. Alokasi anggaran perumahan dalam APBD sangat minim karna terplot ke
infrastruktur dasar,seperti jalan,jembatan, drenaise dll.
5. Rasio perkembangan penduduk yang sangat tinggi (diatas 2,0% atau hampir
sama dengan rata–rata pertumbuhan penduduk kota–kota metropolis di
Indonesia) tiap tahuntidak berbanding dengan perkembangan bidang
perumahan.
4.3 Kabupaten Majene
Beradasarkan hasil analisis
Permasalahan sektor perumahan dan pemukiman Kabupaten Majene
yang ada pada saat ini adalah sebagai berikut:
a. Sistem penyelenggaraan di bidang perumahan dan pemukiman masih belu
sejalan dengan tujuan yang ada di tinjau dari segi dukungan prasarana serta
sarananya
Laporan Pendataan dan Monitoring 15
b. Akses terhadap tanah ,Belum mantapnya pelayanan dan akses taerhadap
hak atas tanah untuk perumahan khususnya bagi kelompok masyarakat
miskin dan berpendapatan rendah (MBR) .
c. Tingkat kebutuhan perumahan tingginya kebutuhan perumahan yang layak
dan terjangkau masih belum dapat di imbangi karna terbatasnya kemampuan
penyediaan baik oleh masyarakat,dunia usaha pemerintah.Secara nasional
kebutuhan perumahan masih relatif besar sebagai gambaran status
keebutuhan perumahan pada tahu 2000 meliputi : kebutuhan rumah yang
belum terpenuhi (backlog) sekitar 4,3 juta unit rumah : pertumbuhan
kebutuhan rumah baru setiap tahunnya sekitar 800 ribu unit rumah serta
kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi
persyaratan layak huni sekitar 13 juta unit rumah (25 %)
d. Kemampuan ekonomi warga MBR, ketidak mampuan masyarakat miskin dan
berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau
serta memenuhi standar lingkungan pemukiman yang responsif (Sehat,
Aman, Harmonis dan Berkelanjutan).
e. Pembiayaan pengadaan perumahan, belum tersedianya dana jangka panjang
bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch
pendanaan dalam pengadaan perumahan
f. Prasarana pemukiman, sebagian besar kualitas perumahan dan pemukiman
masih tebatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai
sesuai skala kawasan yang ditetapkan, baik sebagai kawasan perumahan
maupun sebagai kawasan pemukiman yang berkelanjutan.
g. Kepadatan dan kapasitas daya tampung, masih banyak ditemui kawasan
perumahan dan pemukiman yang telah melebihi daya tampung dan daya
dikung lingkungan.
h. Kondisi fisik lingkungan, terdapat kecenderungan yang kurang positif bahwa
sebagian kawasan permahan dan pemukiman telah mulai bergeser menjadi
lebih tidak teratur, kurang berjati diri dan kurang memperhatikan nilai-nilai
kontekstual sesuai sosial budaya setempat serta nilai-nilai arsitektural yang
baik dan benar.
4.4 Kabupaten Polman
Kebutuhan rumah di kabupaten Polewali Mandar masih sangat tinggi
Hasil analisis sebagai berikut :
1. Jumlah kepala rumah tangga tahun 2009 sebanyak 90.496 KK
2. Jumlah yang memiliki rumah sebesar 51.571 KK atau sebesar 56,98% dan
yang belum memiliki sebesar 38,925 KK atau sebesar 43,02%, Jumlah
Laporan Pendataan dan Monitoring 16
tersebut termaksuk di dalamnya ± 9,122 rumah yang tidak layak huni
menurut kondisi bangunan fisik (hasil olah data PDKBM tahun 2008).
3. Pada Tahun 2009 kabupaten polewali mandar telah menetapkan kawasan
siap bangun/lingkungan siap bangun untuk pemukiman sebesar 52 hektar di
kecamatan tinambung dan kecamatan binuang.
4. Kawasan Siap bangun kelurahan madette, kelurahan Darma dan Kelurahan
Manding, tahun 2011 direncanakan akan di bangun 200 unit rumah sehat
sederhana dan rusunawa untuk mahasiswa di kawasan pemukiman siap
bangun NUSSP Plus–NSD.
5. Khusus pemukiman yang terletak di kawasan perumahan nelayan
Tangngantanga dan kawasan relokasi korban bencana masih membutuhkan
fasilitas berupa pembangunan jalan lingkungan, Drainase, Air bersih, Listrik
dan MCK.
4.5. Kabupaten Mamasa
Permasalahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Wilayah Kabupaten Mamasa pada umumnya merupakan daerah
dataran tinggi/pegunungan, rawan longsor, dan dominan hutan sehingga
relatif sulit dijangkau oleh jaringan transportasi maupun komunikasi.
Kabupaten Mamasa merupakan wilayah yang masih sangat tertinggal
dalam berbagai bidang pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat
masih sangat rendah sehingga memerlukan perhatian dan keberpihakan
pembangunan yang besar dari Pemerintah. Permasalahan umum yang
dihadapi pemerintah daerah dalam usaha pengembangan wilayah termasuk
pembangunan perumahan adalah, antara lain;
(1) terbatasnya akses transportasi antar wilayah baik dalam Kabupaten
Mamasa maupun ke kabupaten lain disekitarnya;
(2) Aksesibilitas penduduk terhadap pembangunan dan sumber-sumber
ekonomi masih sangat rendah;
(3) Kapasitas sumberdaya manusia relatif masih rendah;
(4) Infrastruktur dasar seperti jalan, energi listrik, pos dan telekomunikasi,
sanitasi dan air bersih, serta lembaga keuangan masih sangat sulit;
(5) Prsarana perekonomian berupa pasar belum memadai termasuk pasar
kabupaten (Pasar Mamasa),
(6) Akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih sangat sulit,
(7) Revitalisasi pertanian belum berjalan dengan baik, dan berbagai
permasalahan lainnya yang secara simultan menghimpit tumbuh dan
berkembangnnya kesejahteraan masyarakat.
Laporan Pendataan dan Monitoring 17
Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pembangunan perumahan
adalah:
a. Belum rampungnya RTRW Kabupaten Mamasa
b. Belum adanya Dokumen RP4D Kabupaten Mamasa
c. Belum adanya investor yang berminat menamkan modal di bidang
perumahan
d. Masih banyaknya Kepala Keluarga (KK) yang belum memiliki rumah
sehingga dalam satu rumah tinggal lebih dari satu KK.
e. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
f. Fasilitas permukiman masyarakat masih jauh dari memadai baik dari
kesehatan maupun dari segi aksesibilitas.
g. Berdasarkan data tahun 2009 bahwa di kabupaten Mamasa terdapat
30.911 KK, sedangkan rumah yang tersedia hanya sekitar 24.460 unit
atau hanya mencukupi 79,13 % KK. Sehingga terjadi Backlog perumahan
mencapai sekitar 6.451 unit atau sekitar 20,87 %. Selain permasalahan
kekurangan rumah masih banyak rumah masyakat yang tidak layak huni,
yakni sekitar 11.801 unit atau sekitar 48, 25 %. Selain kondisi rumah
yang tidak layak huni juga fasilitas lingkungan tidak sehat/kumuh.
Usulan Pemecahan Masalah
1. Kabupaten Mamasa
a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan
permukiman
b. Penyediaan lokasi pembangunan perumahan
c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat rumah
sehat
d. Penyediaan dana untuk pembangunan perumahan dan permukiman
2. Provinsi Sulawesi Barat
a. Fasilitasi Pembangunan perumahan dan permukiman di kab. Mamasa
b. Penyediaan Dana Dekon pembangunan perumahan dan permukiman
c. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
3. Pusat/ Kementerian Perumahan Rakyat
a. Bantuan pembangunan perumahan dan permukiman
b. Dukungan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman
c. Fasilitasi Pembangunan perumahan dan permukiman di kab. Mamasa
Laporan Pendataan dan Monitoring 18
4.6. Kabupaten Matra
Perumusan mengenai potensi dan kendala pembangunan kawasan
didasari oleh : Hasil analisis kawasan yang meliputi analisis kependudukan,
sektor potensi daya dukung lingkungan kebutuhan prasarana dan sarana.
Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat yang berumur 5
tahun kami menyadari bahwa masih banyak permasalahan yang kami hadapi
seperti sumber daya manusia yang belum tercukupi sementara kami akan kaya
sumber daya alam, kemudian jumlah toko material (buatan) bangunan yang
terbatas di daerah kami membuat harga menjadi mahal dan harga mobilisasi
material (alam) bangunan juga tinggi akibat terbatasnya jumlah armada
pengankut material bangunan. Untuk memberikan hasil yang terbaik pada
pendataan dan monitoring ini dilakukan pendekatan perencanaan wilayah
sebagai daerah hunian, dengan mempertimbangkan beberapa aspek
perencanaan antara lain dari segi aksebilitas, kondisi topografi, kesetrategian
lokasi, kondisi kontur tanah, kebisingan dan potensi alam dan buatan.
Pendekatan participatory digunakan untuk memperoleh urutan proritas
pengembangan dan masukan–masukan dari berbagai stekholder untuk
melengkapi peta potensi yang sudah di hasilkan. Selain melalui penyebaran
kosioner dan wawancara, pendekatan participactory ini juga di lakukan dengan
melalui pembahasan–pembahasan untuk mengkaji lebih lanjut hasil analisis
yang di buat.
Pertimbangan menggunakan participatory approach adalah, bahwa saat
ini pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak relevan lagi. Di
era reformasi perlu melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan
pembangunan. Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk
meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti juga mendapatkan hasil
akhir yang menguntungkan untuk semua pihak. Keuntungan lainnya yang akan
di peroleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian
hari.
Penggunaan participatory approach akan menimbulkan berbagai
persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan waktu. Masalah ini
akan di coba di minimalkan melalui persiapan materi dan pelaksanaan seminar
yang matang,sehingga kesepakatan dapat dengan segera dicapai tanpa
mengurangi kebebasan stakeholders untuk mengeluarkan pendapatnya.
Laporan Pendataan dan Monitoring 19
BAB VREKOMENDASI
Evaluasi yang dilaksanakan di atas, telah memberikan catatan kepada Tim
Pelaksana beberapa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk
berikutnya. Beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Waktu yang dibutuhkan lebih baik ditambah untuk pendataan bagi tim pedataan
kabupaten sehingga data yang dihasilkan dari kegiatan pendataan lengkap,
representatif dan sesuai yang diharapkan.
2. Para Peserta yang terlibat dalam kegiatan pendataan dan sosialisasi bidang
perumahan sebaiknya diupayakan berasal dari para Pejabat yang lingkup tugas
pokoknya berhubungan erat dengan bidang perumahan dan permukiman, atau
para pejabat yang dapat merumuskan atau mempengaruhi kebijakan di tingkat
Provinsi dan Kabupaten, serta tidak diwakilkan kepada Staf maupun pegawai baru.
3. Untuk lebih memperkaya wawasan dan sharing pengalaman para Peserta,
sebaiknya dihadirkan pula narasumber yang berasal dari praktisi atau pihak
developer. Sehingga pengalaman, permasalahan dan solusi yang mereka temui
dan tawarkan selama ini dapat mereka sharing dengan para peserta yang notabene
adalah para pejabat pengambil kebijakan.
4. Dana dari APBN di usahakan 100% dan sudah tidak ada dana pendamping dari
APBD.
5. Pendataan di daerah di perlukan beberapa tenaga sehingga dana untuk
pendataan di daerah di perbasar mengingat lokasi pendataan sulit di jangkau.
Laporan Pendataan dan Monitoring 20
BAB VIPENUTUP
Demikian Laporan Pelaksanaan kegiatan Pendataan dan monitoring Bidang
Perumahan Rakyat ini dibuat, sebagai bahan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya. Semoga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap
pelaksanaan kegiatan tersebut, dan guna perbaikan maupun peningkatan
pelaksanaan selanjutnya, terima kasih.
Mamuju, Desember 2010
Pejabat Pembuat Komitmen
Ir. H. Muh. Akhsan, MT
Laporan Pendataan dan Monitoring 21
Lampiran – Lampiran :
Lampiran A – SK Tim Pelaksana Pendataan & Monitoring
Lampiran B – Surat undangan Rapat dan Absensi Rapat
Lampiran C – Surat Tugas Asistensi /Konsultasi
Lampiran D – Surat –Surat Terkait Pelaksanaan Pendataan
Lampiran E – Surat – surat terkait Pelaksanaan Konsinyasi
Lampiran F – Dokumentasi
Lampiran G – Hal – hal lain yang dianggap perlu
Laporan Pendataan dan Monitoring 22