LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN … · DAFTAR TABEL Tabel Nama Tabel Halaman 2.6...
Transcript of LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN … · DAFTAR TABEL Tabel Nama Tabel Halaman 2.6...
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA BAGIAN BPHTB DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Medan
Oleh
Nama : Linna Pesta Hartina Gultom Npm : 110120100
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA MEDAN
2014
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas:
Nama : Linna Pesta Hartina Gultom
NPM : 110120100
Departemen : Akuntansi
Program Studi : S-1
Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB
DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan sebagai syarat menyusun Skripsi.
Medan, November 2014
Diketahui Oleh Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Dosen Pembimbing PKL
( Joana. L. Saragih, SE M.Si ) ( Dra. I.R.Purba, M.Si,Ak) NIDN : 0113087201 NIDN: 0106056002
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Setia Budi No. 479-F Tanjung Sari – Medan 20132 (061) 8210161 (4 Lines); Fax : (061) 8213269
PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atas:
Nama : Linna Pesta Hartina Gultom
NPM : 110120182
Departemen : Akuntansi
Program Studi : S-1
Judul : LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BAGIAN BPHTB
DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan pada Program
Studi Akuntansi Departemen pada Bagian BPHTB Dinas Pendapatan Kota Medan,
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
Medan, November 2014 Disetujui Oleh Diketahui Oleh, Dosen Pembimbing PKL Kepala Departemen Akuntansi ( Dra. I.R.Purba, M.si, Ak ) (Romasi Lumban Gaol, SE., M.Si) NIDN: 0106056002 NIDN: 0109086301
LEMBAR EKSEKUTIF
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, berasal dari hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peratu ran yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum public yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan kota Medan. Selama penulis melakukan praktik kerja lapangan di Dispenda Kota Medan penulis banyak mengetahui, mengerjakan laporan yang berhubungan dengan penagihan pajak restoran dan pajak hotel. Pajak ditagih karena diketahui masih ada pajak terutang/belum dibayar maka dikeluarkan surat tagihan yang dibuat sesuai prosedur penagihan pajak daerah. Pertama PKL disana banyak menemukan kesulitan dalam melakukan tugas yang diberikan tetapi selanjutnya penulis sudah terbiasa dan bisa mengatasi masalah tersebut.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
atas rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini disusun berdasarkan
atas pengalaman penulis selama mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL)
yang dilakukan selama satu bulan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Binjai dengan baik.
Laporan ini disusun sebagai salah satu tentang kegiatan mahasiswa
dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dikantor tersebut selama
satu bulan dan laporan ini menjelaskan tata cara kerja yang berlansung
dikantor tersebut.
Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) hingga
penyelesaian laporan ini,penulis dapat memperoleh bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
rasa terima kasih yang kepada :
1. Pastor Dr. Hieronymus Simorangkir,Pr selaku Rektor Universitas
Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs S. Sihombing, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
3. Ibu Romasi lumban gaol ,SE, M.Si selaku kepala Departemen
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo
Thomas Sumatera Utara,
4. Ibu Joana Saragih ,SE, M.Si selaku ketua program studi jurusan S-1
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas
Sumatera Utara ,
5. Ibu I.R Purba, SE, M.Si,AK selaku pembimbing PKL yang telah
banyak membantu menyelesaikan laporan PKL ini.
6. Kepala kantor dan seluruh pegawai di Kantor Dinas Pendapatan
Kota Medan.
7. Ibu Naikma Marbun selaku pembimbing penulis selama melakukan
kegiatan praktek kerja lapangan.
8. Teristimewa buat Almarhum ayah tercinta dan kepada mama saya yang selalu memberikan dukungan dan juga membantu dalam bentuk material kepada penulis.
9. Kepada seluruh keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan
doanya kepada penulis.
10. Buat teman – teman PKL saya terimakasih atas kerjasamanya selama
penulis melakukan praktek kerja lapangan.
Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan
dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.
Semoga segala kebaikan yang penulis terima dari semuanya baik
perorangan maupun lembaga dapat menjadi panutan bagi penulis dimasa
yang akan datang. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan
pembaca , akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.
Medan, Desember 2014
Penulis
LINNA P.H GULTOM
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii
LAPORAN EKSEKUTIF ............................................................................. iv
KATA PENGANTAR .................................................................................. v
DAFTAR ISI ................................................................................................ vii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ix
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. x
BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................ 1
1.1 Latar belakang praktek kerja lapangan (PKL) .............................. 1
1.2 Ruang lingkup praktek kerja lapangan ......................................... 2
1.3 Tujuan dan Manfaat praktek kerja lapangan (PKL) ...................... 2
1.4 Ruang lingkup Pembahasan ......................................................... 5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL ................................................
2.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kota Medan ........................... 6
2.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan ............................. 7
2.3 Struktur organisasi ...................................................................... 8
2.5 Uraian tugas pokok dan fungsi organisasi ................................... 9
2.6 Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medaan ................... 26
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
3.1 Kegiatan selama PKL ............................................................... 27
3.2 Pengalaman selama PKL .......................................................... 34
3.3 Hambatan selama PKL ............................................................. 35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Ringkasan pelaksanaan PKL ..................................................... 36
4.2 Saran ........................................................................................ 37
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Nama Tabel Halaman
2.6 Komposisi Pegawai Dispenda Kota Medan 26
2.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 27
DAFTAR GAMBAR
No Nama Gambar Halaman
1 Bagan Dinas Pendapatan Kota Medan 24
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Nama Lampiran
1 Surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan
2 Surat Izin Praktek Kerja Lapangan
3 Daftar Hadir Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Dalam era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin menguasai Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan kecepatan informasi khususnya dalam dunia pendidikan. Era
Globalisasi ini membuat banyak orang khususnya mahasiswa berlomba-lomba
menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Kecepatan informasi agar dapat
terampil, kreatif, inovatif, smart dan good citizen, sehingga siap pakai dalam
persaingan dunia kerja yang semakin kompentitif.
Berdasarkan hal tersebut lembaga-lembaga pendidikan khususnya di Negara
Indonesia saat ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia sebagai
tenaga kerja ahli menguasai bidangnya. Lembaga ini bertujuan untuk
“Mencerdaskan dan meningkatkan keterampilan, dan keahlian sumber daya
manusia”. Untuk itu diharapkan melalui lembaga pendidikan ini bangsa Indonesia
mampu menghasilkan sumber daya manusia yang prefesional dan berkualitas
tinggi serta menjadi tenaga kerja yang mampu mengikuti gerak laju
perkembangan dunia kerja dan informasi.
Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan menambah pengetahuan
setra wawasan para mahasiswa yang diharapkan mampu menjadi tenaga kerja
yang baik dan mempunyai nilai tambah. Dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan
(PKL) ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang di peroleh selama
dibangku kuliah dengan bekerja dilapangan dan diharapkan mahasiswa dapat
membandingkan sejauh mana penerapan disiplin ilmu pengetahuan diperkuliahan
dengan bekerja dilapangan. Sehubungan hal diatas, maka penulis Praktek Kerja
Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota selama 1 bulan.
Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bermanfaat bagi pembaca
khususnya penulis. Oleh karena itu sebagai salah satu lembaga Universitas Santo
Thomas yang diasuh oleh dosen-dosen yang berkualitas dan prefesional senantiasa
berusaha menciptakan mahasiswa yang berpotensi dan profesional sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
1.2. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Pendapatan
Kota Medan. Dalam pelaksanaan PKL di Dinas Pendapatan Kota Medan Penulis
ditempatkan di bagian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB ),
yang dilaksanakan mulai tanggal 22 September s/d 31 Oktober 2014, yang
berlangsung dengan baik dan lancar.
1.3. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan
1.3.1 Tujuan Bagi Lembaga
1. PKL ini dapat menjadi salah satu sumber rekrutasi, sehingga lembaga
dapat lebih cepat untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik. Selain itu,
program magang ini juga dapat menjadi sarana bagi lembaga untuk
memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan riset
terkait dengan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi
lembaga.
2. Sebagai salah satu sarana pertimbangan bagi lembaga dalam hal penilaian
kualitas mahasiswa yang pada akhirnya berhubungan pada penerimaan
tenaga kerja baru fresh graduate.
1.3.2. Bagi Institusi Program Studi Akuntansi S-1 Unika ST. Thomas
Program Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan dapat mempercepat waktu
penyesuaian bagi lulusan Program Studi S1-Akuntansi Unika Sumtera Utara dlam
memasuki dunia kerja.
1.3.3. Bagi Mahasiswa
1. Sebagai pelaksana mata kuliah wajib Praktek Kerja Lapangan.
2. Dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu teoritis yang selama ini di dapat di
perkuliahan.
3. Mendapat pengalaman nyata dari dunia kerja.
4. Memperluas wawasan mahasiswa tentang dunia kerja yang
sesunggunhnya.
5. Mengembangkan diri.
1.4. Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)
1.4.1. Bagi Lembaga
1. Mendapatkan SDM unggulan yang langsung dapat direkrut dan diseleksi.
2. Mendapatkan akses langsung informasi SDM yang siap pakai dan
kompeten.
3. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa peserta
program magang.
1.4.2. Bagi Mahasiswa
1. Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktekkan
langsung ilmu yang telah di dapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja.
2. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan
profesional.
3. Menjadikan lembaga tempat magang sebagai objek penelitian untuk tugas
akhir, sehingga tugas akhir yang dibuat benar-benar mencerminkan
masalh rill yang terjadi di perusahaan.
1.5. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang Lingkup Pembahasan dari Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini
adalah :
BAB I
Pendahulan berisikan tentang latar belakang, tujuan dan kerangka laporan.
BAB II
Tujuan umum tentang sejarah singkat berdirinya lembaga/ tempat PKL.
Berisikan tentang Struktur Organisasi, kedudukan, visi, dan misi, tugas
pokok dan Gambaran Data Pegawai Dinas Pendapatan Kota Medaan.
BAB III
Bagian ini menguraikan tentang kegiatan yang dilakukan penulis serta
hambatan yang dialami penulis dalam melaksanaan Praktek Kerja
Lapangan (PKL).
BAB IV
Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulisan
praktek Kerja Lapangan (PKL).
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
2.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Medan
Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada
bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah.
Pada sub bagian ini belum terdapat Sub Seksi, karena pada saat itu wajid pajak/
wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.
Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju
pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian
keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan
dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerima pajak dan retribusi daerah
yang merupakan kewjiban para wajib pajak/ wajib retribusi didalam daerah kota
medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya : Medan Tuntungan, Medan
Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan
Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan
Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.
Sehubungan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri KUPD no. 7/12/41 – 10
tentang Penyerangaman Struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia.
Maka pemerintah Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 1978
menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru.
Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-
seksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang
membawahi 3 ( Tiga ) Kepala Sub Bagian yaitu sub sektor perpajakan, retribusi
daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup
penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung serta memelihara dan didalam
peningkatan penerimaan pendapatn daerah.
Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pemerintah Kota Medan
melakukan penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kota
Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya
adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
2.2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Yaitu “ Terwujudnya Pendapatan
Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah “
Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Adalah :
1. Meningkatakan Kualitas Pelayanan terhadap Sumber dan Pengelola
Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah.
4. Meningkatkan Penegakan hukum.
2.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Dinas
Pendapatan Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat keputusan
Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan
Daerah Kota Medan.
Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pendataan Dan Penetapan terdiri dari :
a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
b. Seksi Pemeriksaan
c. Seksi Penetapan
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Bidang Penagihan terdiri dari :
a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :
a. Seksi Bagi Hasil Pajak
b. Seksi Bagi Hasil Bukann Pajak
c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
d. Seksi Peratuaran Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdirii dari :
a. Seksi Pengembangan Pajak
b. Seksi Pengembangan Retribusi
c. Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsionalis
2.5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan
1. Kepala Dinas
Dinas merupakan Unsur Pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas dan pokok
melaksankan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah
berdasarkan asa ekonomi dan tugas pembantuan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
Dinas Pendapatan Menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan
d. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipilih oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kelapa Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas dinas lingkup kesekretariatan melalui pengelolaan administrasi
umum, keuangan dan penyusunan program.
Dalam melaksakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesektariatan
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas
c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan
Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan Dinas.
d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan
organisasi
e. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas
f. Penyiapan Bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
g. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kelapa Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Kesekretariatan terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah
dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan kepegawaian
f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan
fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi keuangan
kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan,
pengusulan, verifikasi.
d. Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi
keuangan
e. Penyusunan laporan keuangan Dinas
f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan
Program
b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan
program Dinas
c. Penyiapan bahan penyusunan rencan dan program Dinas
d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan penggendalian
e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Bidang Pendataan Dan Penetapan
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Dinas lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan,penetapan dan
pengelolaan data dan informasi.
Dalam melaksanakan tugas pokok seksi Pendataan dan Penetapan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pendataan Dan
Penetapan
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataaan, pendaftaran, pemeriksaan
penetapan, dan pengolahan data dan informasi.
c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib
retribusi dan pendataan daerah lainnya.
d. Pelaksanaan pengolahn dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD), Suarat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil
pemeriksaan dan informasi dadi instansi yang terkait.
e. Pelaksanaan proses penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya.
f. Perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi.
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Pelaporan lingkup bidang
pendataan dan penetapan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Pendataan dan
Pendaftaran.
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis Lingkup pendataan dan pendaftaran
c. Pelaksanaa pendataan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan
daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Dan
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)
d. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir
pendaftaran
e. Penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah / Wajib Retribusi Daerah Daerah serta penyimpanan surat
perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan
pendataan
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
2. Seksi Pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi pemeriksaan
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan
c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan unit pemeriksa / tim pemeriksa
d. Penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atas objek dan subjek pajak
e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengaan
tugas dan fungsinya.
3. Seksi Penetapan, menyelenggarakan :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penetapan
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penetapan
c. Penyiapan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah /
pokok retribusi daerah
d. Penyiapan penerbitan, pendistribusian serta penyimpanan arsip surat
perpajakan daerah / retribusi daerah yang berkaitan deengan penetapan
e. Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuaran pembayaran / penyetoran atas
permohonan wajib pajak
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Seksi pengolahan Data dan Informasi, menyelengarakan fungsi:
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Data dan Informasi
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan informasi
c. Pengumpulan dan pengolahan data objek pajak daerah / retribusi daerah
d. Penuangan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data
e. Pengiriman kartu data kepada Seksi Penetapan
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Bidang Penagihan
Bidang penagihan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berbeda di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang penagihan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pembukuan, verifikasi,
penagihan, perhitungan, pertimbangan, dan restitusi.
Dalam melaksanakan tugas pokok bidang penagihan menyengggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang penagihan
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan,
perhitungan, pertimbangan dan restitusi
c. Pelaksanaan ppembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah
dan pendapatan daerah lainnya
d. Pelaksanaan Penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya
e. Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
f. Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib
pajak atas permohonan wajib pajak
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang
penagihan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Penagihan terdiri dari :
1. Seksi Pembukuan dan Verifikasi, yang menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pembukuan dan Verifikasi
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembukuan dan verifikasi
c. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi tentang penetapan dan penerimaan
pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
d. Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda
berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga ke
dalam kartu persediaan benda berharga
e. Penyiapan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan dan
tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
f. Penyiapan bahan dan data laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan
sisa persediaan benda berharga secara berkala
g. Pelakunya tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Seksi Penagihan dan Perhitungan, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Penagihan dann
Perhitungan
b. Peyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan dan perhitungan
c. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
d. Penyiapan bahan dan data penerbitan dan pendistribusian dan
penyimpanan arsip surat perpajakan daerah / retribusi daerah yang
berkaitan dengan penagihan
e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pertimbangan dan Restitusi, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pertimbangan dan restitusi
b. Penerimaan permohonan restitusi dan pemindahbukuan dari wajib pajak
c. Penelitian kelebihan pembayaran pajak daerah / retribusi daerah yang
dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan
d. Penyiapan surat keputusan kepala dinas tentang pemberian restitusi dan
atau pemindahbukuan
e. Penerimaan surat keberatan dari wajib pajak / retribusi
f. Penelitian keberatan wajib pajak / wajib retribusi
g. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan wajib pajak / wajib retribusi
h. Penyiapan bahan dan data penerbitan surat keputusan kepala dinas tentang
persetujuan atau penolakan atas keberatan
i. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
k. Penyiapan Bahan Monitoring, evaaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5. Bidang Bagi Hasil Pendapatan
Bidang Bagi Hasil Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bagi Haasil
Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup
bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan bagi hasil dan perundang-
undangan dan pengkajian pendapatan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bagi Hasil Pendapatan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Bagi Hasil Pendapatan
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil pajak dan bukan
pajak, penata usahaan bagi hasil perundang-undangan dan pengkajian
pendapatan
c. Pelaksanaan penatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK,
dan lain-lain pendapatan yang syah
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi dari dana bagi hasil pajak
/ bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat,
DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
e. Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana hasil bagi hasil pajak /
bukan pajak provinsi dan dana bagi hasil pajak / bukan pajak pusat, DAU,
DAK, dan lain-lain pendapatan yang syah
f. Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan dan lain-
lain pendapatan yang syah
g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hasil
penndapatan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :
1. Seksi Bagi Hasil Pajak, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Pajak
c. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SSPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) / Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP), Pajak Bumi dan Bangunan
d. Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bagunan
e. Pelaksanaan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya, membantu
menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan
Bangunan kepada wajib pajak, penerimaan kembali hasil pengisian SPOP
dan mengirimkannya kepada Kantor Pelyanan PBB
f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bagi hasil bukan pajak
c. Pelaksanaan perhitungan dan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi,
dana bagi hasil bukan pajak pusat, DAU, DAK, dan lain-lain pendapatan
yang syah
d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penatausahaan bagi hasil
c. Pelaksanaan penatausahaan surat-surat ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan
d. Pelaksanaan penataushaan bagi hasil pajak dan bukan pajak DAU, DAK,
dan lain-lain pendapatan yang syah
e. Penyiapan bahan monitoring, evaluaasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4. Seksi Peraturan Perundang – Undangan dan Pengkajian pendapatan,
menyelenggarakan fungsi :
a. Pentiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Peraturan Perundang-
Undangan
b. Penyusunan bahan petunjuk tekniss lingkup peraturan perundang-
undangan dan pengkajian pendapatan
c. penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait
tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian atas
penerimaan pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang
syah
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang dan perimbangan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Bidang Pengembagan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang
Pengembangan Pendapatan Daerah mempuyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Dinas Lingkup pengembangan pajak, retribusi dan pendapatan
lain-lain.
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan
Pendapatan Daerah
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak, retribusi
dan pendapatan lain-lain
c. Pelaksanaan pengkajian potensi pajak daerah, retribusi dan pendapatn
lainnya
d. Penghitunagan potensi pajak dan retribusi daerah
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang
pengembangan pendapatan daerah
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepla Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Pajak, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengembangan Pajak
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pajak
c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah
di bidang pajak daerah
d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pajak daerah
e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya
2. Seksi Pengembangan Retribusi, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan Retribusi
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan retribusi daerah
c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah
di bidang retribusi daerah
d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi retribusi
daerah
e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Pendapattan Lain – Lain, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengembangan
Pendapatan Lain-lain
b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengembangan Pendapatan
Lain-lain
c. Penyiapan bahan dan data penyusunan rencana potensi pendapatan daerah
di bidang pendapatan lain-lain
d. Penyiapan bahan dan data pengkajian pengembangan potensi pendapatan
lain-lain.
7. Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan, nomenklatur , tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai denggan keahlian dan kebutuhan.
Adapun peraturan yang berlaku, yaitu :
1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh Tenaga Fungsional
Senior yang ditunjuk
3. Jumlah tenaga kerja fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional, diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Adapun struktur Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut:
BAGAN DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN
BIDANG
PENGEMBANGAN
PENDAPATAN DAERAH
BIDANG BAGI HASIL
PENDAPATAN BIDANG PENAGIHAN SI
SEKSI BAGI HASIL PAJAK
UPT
SEKSI BAGI HASIL
BUKAN PAJAK
SEKSI
PENATAUSAHAAN
BAGI HASIL
SEKSI PERATURAN
PERUNDANG -
UNDANGAN DAN
PENGKAJIAN
SEKSI
PENGEMBANGAN
PAJAK
SEKSI
PENGEMBANGAN
RETRIBUSI
SEKSI
PENGEMBANGAN
PENDAPATAN
SEKSI PEMBUKUAN
DAN VERIFIKASI
SEKSI PENAGIHAN
DAN
PERHITUNGAN
SEKSI
PERTIMBANGAN
DAN RESTITUSI
SEKSI
PENDATAAN
DAN
SEKSI
PEMERIKSAAN
SEKSI
PENETAPAN
SEKSI
PENGOLAHAN
DATA DAN
DINAS
SEKRETARARIAT
SUB BAGIAN
UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
BIDANG PENDATAAN
DAN PENETAPAN Kelompok
Jabatan
Fungsional
Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Kota Medan
Tahun 2014
No Jabatan Golon
gan Jumlah
1 Kadis IV / b 1 Orang 2 Sekretaris IV / a 1 Orang 3 Kasubbag Umum III / d 1 Orang 4 Kasubbag Penyusunan Program III / c 1 Orang 5 Kasubbag Keuangan III / d 1 Orang 6 Kabid Penagihan IV / a 1 Orang 7 Kabid Pengembangan dan Pendapatan
Daerah IV / a 1 Orang
8 Kabid Bagi Hasil Pendapatan III / d 1 Orang 9 Kabid Pendataan dan Penetapan IV / a 1 Orang 10 Kasi Pengembangan Restitusi IV / a 1 Orang 11 Kasi Pemeriksaan III / c 1 Orang 12 Kasi Pendataan dan Pendaftaran III / c 1 Orang 13 Kasi Penetapan III / c 1 Orang 14 Kasi Pengolahan Data dan Informasi III / d 1 Orang 15 Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak III / d 1 Orang 16 Kasi Peraturan Per-UU-an dan
Pengkajian Pendapatan III / d 1 Orang
17 Kasi Bagi Hasil Pajak III / d 1 Orang
18 Kasi Bagi Hasil Bukan Pajak III / c 1 Orang
19 Kasi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
III / c 1 Orang
20 Kasi Pengembangan Pajak Daerah III / c 1 Orang
21 Kasi Pembukuan dan verifikasi III / d 1 Orang
22 Kasi Pertimbangan dan Restitusi III / c 1 Orang
23 Kasi Penagihan dan Perhitungan III / d 1 Orang 24 Kepala UPT
- Wil. I - Wil. II-III - Wil. IV - Wil. V - Wil VI-VII
III / d III / c III / d III / d III / c
7 Orang
25 Kasubbag TU UPT - UPT I - UPT II - UPT III - UPT IV - UPT V - UPT VI - UPT VII
III / b III / a III / c III / c III / d III / a III / b
7 Orang
26 Staff IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II / a -
2 Orang 37 Orang 21 Orang 108 Orang 84 Orang 11 Orang 9 Orang 34 Orang 15 Orang 1 Orang
Jumlah Pegawai 359 Orang
Sumber: Data diolah oleh Penulis Keterangan :
1. Golongan IV / b : 1 Orang
2. Golongan IV / a : 7 Orang
3. Golongan III / d : 50 Orang
4. Golongan III / c : 33 Orang
5. Golongan III / b : 108 Orang
6. Golongan III / a : 90 Orang
7. Golongan II / d :11 Orang
8. Golongan II / c : 9 Orang
9. Golongan II / b : 34 Orang
10. Golongan II / a : 15 Orang
11. Golongan - : 1 orang
Tabel 2.7
Komposisi Pegawai Honor Dinas Pendapatan Kota Medan Tahun 2014
No Bidang Jumlah
1 Sekretariat 14 Orang
2 Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 5 Orang
3 Bidang Penagihan 12 Orang
4 Bidang Pendataan dan Penetapan (DATAP) 8 Orang
5 Bidang Bagi Hasil Pendapatan (BPH) 14 Orang
6 PHL (Pegawai Harian Lepas) 33 Orang
Total Pegawai Honor 86 Orang
BAB III
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
3.1 Kegiatan selama Praktek Kerja Lapangan
Selama satu bulan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor
Dinas Pendapatan Kota Medan, adapun kegiatan yang dilaksanakan di Kantor
Dinas Pendapatan Kota Medan sebagai berikut.
3.2 Pengalaman Selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Setiap pengalaman dapat dijadikan pelajaran dan sebagai motivasi untuk
perkembangan pengetahuan dan dapat juga dijadikan untuk meningkatkan
produktivitas pekerjaan selanjutnya yang mana bila semakin sering dilakukan
maka akan semakin mudah dan semakin dikuasai.
Awalnya memang sulit dikarenakan tidak terbiasa dengan situasi kerja yang
menuntut hasil tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan secara penuh pada
saat Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3.3 Hambatan selama Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
Adapun hambatan yang dialami penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) adalah :
1. Perbedaan pemahaman mengenai teori dalam perkuliahan dengan penerapan
di perusahaan membuat penulis agak kewalahan mengikuti cara kerja
staff/pegawai.
2. Kurangnya pengetahuan penulis mengenai informasi umum tentang Dinas
Pendapatan kota Medan.
3. Pada awal Pelaksanaan PKL penulis mengalami hambatan untuk
berkomunikasi dengan para staff pegawai di perusahaan tempat pelaksanaan
PKL karena sebelumnya penulis tidak biasa berada dalam lingkungan kerja
yang sesungguhnya.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Ringkasan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis telah banyak
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang berarti dan berharga bagi
penulis.
Adapun pengalaman penulis :
1. Praktik Kerja Lapangan ini sangat membantu untuk siap terjun ke dunia kerja
yang memiliki disiplin kerja, dan serta bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas yang diberikan.
2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis menambah
pengalaman dan mengetahui bagaimana gambaran dari seorang yang bekerja
sehingga nanti kerja tidak bingung lagi.
3. Berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL), penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu dan
pengetahuan yang diperoleh dari kampus sangat membantu menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan oleh instrukstur kepada penulis.
4.2 Saran-Saran Tentang Mekanisme Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
(PKL)
Saran-saran tentang mekanisme pelaksanaan PKL yang kiranya dapat
diperhatikan oleh mahasiswa maupun pihak Unika ST. Thomas khususnya
Program Studi Akuntansi S-1 Akuntansi Dijabarkan sebagai berikut :
4.2.1 Bagi Mahasiswa
Disarankan untuk lebih aktif dalam bertanya dan mencari tempat praktik kerja
lapangan (PKL) lebih cepat dan jika ditolak dapat langsung mencari di
perusahaan lainnya.
Harus menaati peraturan yang ada di perusahaan tempat pelaksanaan praktik
kerja lapangan (PKL).
Diharapkan dapat mengikuti instruksi-instruksi baik dari dosen maupun dari
pimpinan perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
Diharapkan dapat menjaga nama baik Universitas Katolik Santo Thomas
selama melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL).
4.2.2 Bagi Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas
Memberikan pengarahan kepada mahasiswa untuk menghadapi hal-hal yang
terjadi dalam pelaksanaan prktik kerja lapangan (PKL) dan membantu
mahasiswa jika terlibat masalah ditempat pelaksanaan praktik kerja lapangan
(PKL).
Membantu mahasiswa dengan mempercepat proses selesainya transkrip nilai
dan mempercepat proses selesainya surat pengantar dari fakultas kepada
perusahaan tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL).
4.2.3 Bagi Perusahaan
Pihak perusahaan kiranya tidak bosan untuk membimbing para mahasiswa
yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) maupun riset yang
berhubungan dengan kegiatan perusahaan, karena hal ini akan sangat berguna baik
secara akademis bagi mahasiswa maupun bagi pengembangan perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman Dinas Pendapatan Kota Medan
Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan