PEMBERANTASAN PENGEMIS DI LAMPU MERAH

KOTA BOGOR

Kelompok

Ratu Nurendah

Dayanti Novaliani

Nanda Finisa

Rahmatiaqmara Haziroh

Rino Partintanko

J3P115015

J3P115017

J3P115022

J3P115024

J3P115042

PARAMEDIK VETERINER

PROGRAM DIPLOMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2015

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan

PERMASALAHAN

Dalam diskusi kali ini, kami mengangkat sebuah permasalahan tentang

pemberantasan pengemis di lampu merah Kota Bogor. Masalah gelandangan dan

pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang belum teratasi dengan baik

sampai saat ini. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah berupaya

mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka gelandangan dan

pengemis. Namun ironisnya jumlah gelandangan dan pengemis sering mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.

PEMBAHASAN

Keberadaan pengemis sering kita jumpai di beberapa sudut Kota Bogor

makin hari makin bertambah. Banyak pengemis yang mengharapkan belas kasih

dari pengguna jalan yang kerap berada di lampu merah dan persimpangan jalan.

Di Kota Bogor, kawasan yang sering sekali dijadikan tempat favorit bagi

pengemis adalah seperti wilayah Tugu Kujang, Terminal Branang Siang, disetiap

lampu merah yang ada disepanjang Jalan Raya Pajajaran hingga perapatan

Warung Jambu dan sekitarnya.

Untuk mengantisipasi permasalaha ini, Kota Bogor sendiri memiliki

Peraturan Daerah (Perda) yang melarang keras keberadaan pengemis, peraturan

ini bukan hanya bagi pengemis itu sendiri akan tetapi bagi masyarakat yang

memberikan seperti tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2009 tentang larangan

memberikan uang atau barang apapun kepada Gelandangan atau Pengemis

terutama Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan

kegiatan gelandangan dan atau mengemis dan diperkuat dengan ayat 2 yang

menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengkoordinir atau bmengesploitasi

atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari

keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.

Menurut syariat Islam, hukum meminta-minta dengan menipu dan tanpa

adanya kebutuhan yang mendesak adalah haram. Beberapa hadist rasullulah

menjelaskan bahwa orang yang meinta-minta, kelak di hari kiamat tidak ada

sekerat daging pun diwajahnya. Orang meminta-minta kepada orang lain tanpa

ada kebutuhan seolah-olah memakan bara api.

Sejalan dengan Perda Nomor 8 tahun 2009 dan hukum agama islam,

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram atas segala aktivitas

yang menganggu ketertiban umum seperti mengemis. Namun fatwa ini belum bisa

diterapkan maksimal. Terbukti di tiap-tiap lampu merah masih ada saja ditemukan

gelandangan dan pengemis. Banyak masyarakat tetap memberi uang kepada

pengemis meskipun telah di keluarkan Perda dan fatwa haram, dengan alasan

kurangnya sosialisasi hal tersebut.

Segala aktivitas meminta-minta itu haram dan dilarang oleh agama karena

berpotensi merugikan banyak orang dan menimbulkan kerawanan. Apapun

alasannya, memberi uang kepada peminta-minta itu tidak dibenarkan. Maksudnya,

tidak hanya meminta tapi memberi juga masuk di dalamnya.

Selain faktor gangguan, tidak semua pengemis tersebut diduga bukan

meminta-minta karena keterpaksaan tapi karena bermental malas. Bahkan tak

jarang ditemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang

melakukan penipuan dengan menggugah iba masyarakat seperti pura-pura hamil,

sakit bahkan cacat. Disinyalir menurut informasi Dinas Sosial ini juga semacam

dikoordinir oleh kelompok-kelompok tertentu.

Upaya pemberantasan pengemis telah dilakukan tetapi belum maksimal,

masih ada pengemis disepanjang jalan lampu merah Kota Bogor. Salah satu upaya

tersebut adalah razia ke sejumlah titik yang disukai pengemis.

Angka gelandangan dan pengemis meningkat, banyak diantara mereka

merupakan wajah baru yang datang dari luar wilayah Kota Bogor. Hal tersebut

disebabkan daya tarik kota yang semakin kuat bagi orang-orang desa. Dimana

kota tetap menjadi tanah impan bagi orang desa untuk mengadu nasib di kota.

Masalah maraknya gelandangan dan pengemis ini perlu mendapat

perhatian khusus untuk memberantasnya. Pemerintah perlu melakukan upaya-

upaya untuk memberantas para mengemis ini dengan maksimal. Campur tangan

masyarakat juga dibutuhkan, karena para pengemis ini meminta-minta kepada

masyarakat di tempat sekitar mereka beroperasi. Masyarakat yang memberi uang

pada pengemis inilah yang membangun mental pengemis untuk malas bekerja dan

malas dalam berusaha.

Bantulah pemerintah untuk tidak memberi apapun pada pengemis. Karena

hal paling sulit adalah memulihkan pola pikir mereka bagaimana bekerja untuk

menghasilkan uang bukan dari mengemis, karena karakter mereka sudah terbiasa

mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras.

SOLUSI

1. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah

a. Pemerintah seharunya menjaring koordinator para pengemis jalanan

tersebut. Karena mereka lah yang bertanggung jawab dalam mengirim

orang-orang untuk mengemis.

b. Pemerintah dapat menyediakan suatu kompleks rumah tinggal milik

Negara atau apartemen-apartemen milik Negara yang dapat

dipergunakan oleh keluarga tersebut secara gratis dalam kurun waktu

tertentu sampai mereka dirasa akan mampu untuk mendapatkan

pendapatan yang layak untuk tinggal di rumah atau apartemen sewaan

yang murah tetapi sehat dan layak huni. Dengan menempatkan

keluarga-keluarga yang kurang beruntung dalam hal materi tersebut

dalam suatu kompleks bersama, maka pengawasan dengan mudah

dapat dilakukan. Melalui bantuan perumahan ini diharapkan nilai-nilai

social dan kemasyarakatan serta arti penting rumah sebagai simbol

utama keluarga dapat kembali ditumbuhkan.

c. Dinas sosial bisa meminimalisir dengan menambahkan jumlah

lapangan kerja. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi

kemiskinan adalah minimnya jumlah lapangan kerja sehingga banyak

yang menganggur.

d. Pemerintah dapat mengirim mereka sebagai warga transmigrasi agar

mempunyai pendapatan yang cukup bagi keluarganya. Sementara bagi

mereka yang mengemis karena menjadikan mengemis sebagai

pekerjaan dan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya,

pemerintah harus berani memberikan hukuman pidana bagi mereka

karena telah melanggar undang-undang kesejahteraan masyarakat

f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor sebagai Penegak

Perda untuk melakukan razia kesejumlah titik yang biasa disukai oleh

para Gepeng.

g. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki panti rehabilitasi sendiri

sehingga gepeng dan anjal yang berhasil dijaring oleh razia dapat

diberikan pembinaan lanjutan sesuai dengan kemampuan dan

kreativitas sehingga mereka memiliki keahlian agar tidak kembali

turun jalan untuk mengemis.

h. Pemerintah Kota Bogor menerapkan Peraturan Daerah No. 8 tahun

2009 dengan maksimal.

i. Pemerintah Kota Bogor memasang plang berisi Peraturan Daerah No. 8

tahun 2009 tentang larangan aktivitas yang mengangu ketertiban umum

seperti pengemis dan larangan memberikan uang atau barang apapun

kepada Gelandangan atau Pengemis di persimpangan jalan dan di

lampu merah.

j. Pemerintah mengerahkan tim khusus untuk memantau beberapa titik

daerah yang sering ditempati para pengemis, menjaring para pengemis

tersebut juga menindak secara tegas masyarakat yang memberi uang

atau barang kepada pengemis berupa denda atau jalur hukum.

k. Pembangunan sekolah gratis bagi pengemis yang putus sekolah,

pemberian bantuan peralatan sekolah untuk anak-anak seperti seragam,

sepatu, tas, buku dan alat tulis supaya mereka dapat melanjutkan

sekolahnya.

l. Bagi pengemis anak jalanan yang masih memiliki keluarga, mereka

dipulangkan dan dipertemukan dengan keluarganya dan diberi bantuan

untuk melanjutkan pendidikan.

m. Pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal yan dilakukan

oleh Kementrian Sosial dan Dinas Sosial. Berkoordinasi dengan Dinas

Sosial setempat dan mengundang tokoh masyarakat supaya para

pengemis malu dan jera.

n. Para pengemis yang sudah dipulangkan kemudian mendapatkan

pelatihan keterampila sesuai minat dan bakatnya di lembaga khusus

yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah. Bagi meraka yang telah

mendapat pelatihan diminta surat kontrak untuk tidak mengemis lagi.

Mereka diberi modal usaha sesuai keterampilan yang dimiliki.

o. Pemberian penghargaan bagi “Kota Bebas Gelandangan dan

Pengemis” oleh Kementrian Sosial yang bertujuan sebagai

penghargaan dan kebanggaan telah berkontribusi menghapuskan

pengemis di daerahnya dan membangkitkan kota lain khususnya Kota

Bogor untuk meningkatkan kepeduliannya untuk memberantas

pengemis.

p. Pencanangan “Hari Bebas Gelandangan dan Pengemis” oleh Presiden

dan Wakil Presiden, maupun Kementrian Sosial, bertujuan untuk

mengundang simpati publik, terutama kalangan media cetak maupun

elektronik, sehingga seluruh masyarakat mengetahui dan ikut serta

memberantas pengemis di daerahnya. Pencanangan oleh Presiden ini

diharapkan mendapat perhatian dari jajaran pejabat pemerintah seperti

walikota, khusunya waliKota Bogor untuk mengejak masyarakatnya

memberantas pengemis.

q. Pemilihan “Duta Anti Gelandangan dan Pengemis” oleh kementrian

sosial. Duta ini diharapan dari kalangan artis yang melikiki background

keagamaan yang relative kuat, mampu berkomunikasi dengan baik

dengan masyarakat kelas bawah, dan memiliki komitmen yang kuat

dalam gerakan penghapusan gelandangan dan pengemis.

2. Yang perlu dilakukan oleh masyarakat

a. Masyarakat tidak memberi sumbangan dalam bentuk apapun kepada

pengemis karena menurutnya pemberian tersebut tidak mendidik dan

dapat merusak mental, tapi lebih baik jika disalurkan ke lembaga yang

lebih pantas menerimanya. Kalau ke pengemis, malah akan menumbuh

suburkan mereka

b. Pemberi uang juga akan diberikan hukuman pidana bisa dengan

ancaman kurungan atau denda.

SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Almanhaj. 2011. Hukum meminta-minta (mengemis) menurut syari'at islam.

[http://almanhaj.or.id/] Tanggal akses 21 September 2015

Bidik Nusantara. 2015. Perda Nomor 8 Kota Bogor, Melarang Memberikan Uang

Atau Barang Kepada Pengemis [http://www.bidiknusantara.com/].

Tanggal akses 24 September 2015

Detik News. 2013. MUI Sudah Haramkan Memberi ke Pengemis di Jalan.

[http://news.detik.com/]. Tanggal akses 24 September 2015

Irfan. 2014. Masalah dan Upaya Penanggulangan Pengemis di Tangerang.

[http://irvkusuma.blogspot.co.id/]. Tanggal akses 21 September 2015

Kompasiana. 2014. Bagaimana (Memberantas) Pengemis Di Indonesia. .

[http://www.kompasiana.com/]. Tanggal akses 21 September 2015

Kompasiana. 2013. Penghasilan pengamen dan pengemis di perempatan lampu

merah. [http://www.kompasiana.com/]. Tanggal akses 21 September

2015

Pojok Jabar. 2015. Gepeng, Jangan Diberi Sedekah. [http://jabar.pojoksatu.id/].

Tanggal akses 21 September 2015

Rahmawati, Laily. 2015. Kota Bogor razia pengemis dan anak jalanan.

[http://www.antaranews.com/]. Tanggal akses 24 September 2015

Rohman, Arif. 2010. Workshop Program Penanganan Gelandangan, Pengemis,

dan Anak Jalanan Terpadu. Jakarta: Kementrian Sosial RI.