Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
-
Upload
adinda-mutyarha-islamie -
Category
Documents
-
view
399 -
download
13
Transcript of Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
1/68
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
RUMAH SAKIT
di
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
APRIL 2016
Disusun oleh :
ADINDA MUTIARA ISLAMI
23131110
PROGRAM STUDI DIPLOMA III FARMASI
SEKOLAH TINGGI FARMASI BANDUNG
BANDUNG
2016
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
2/68
i
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
di
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Disusun olehAdinda Mutiara Islami
23131110
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi pada Program Studi DIII Farmasi
Sekolah Tinggi Farmasi Bandung
Sumedang, April 2016
Disetujui oleh
Preceptor PKL
RSUD Kabupaten Sumedang
Dra. Ida Damilah, MM., Apt
Pembimbing PKL
Program Studi DIII STFB
Rizki Siti Nurfitria, MSM., Apt
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
3/68
ii
KATA PENGANTAR
AssalamualaikumWr. Wb.
Puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, nikmat
dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja
Lapangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi
besar kita Muhammad saw kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita
semua selaku umatnya sampai akhir zaman.
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sumedang periode 01 April30 April 2016, Sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi pada Program Studi Diploma
III (D3) Farmasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Bandung dengan harapan mahasiswa
D3 Farmasi sebagai calon tenaga teknis kefarmasian mendapat gambaran secara
jelas mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan penyusunan laporan ini tidak
terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,
petunjuk, dan bimbingannya selama pembuatan laporan ini dan selama pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak H. Mulyana, SH., M.pd., MH.Kes selaku Ketua Yayasan Adhi Guna
Kencana.
2. Bapak Entris Sutrisno, S.Farm., MH.KES., Apt selaku Ketua Sekolah Tinggi
Farmasi Bandung.
3. Ani Anggriani, M.Si., Apt selaku Ketua Program Studi D3 Farmasi yang telah
membantu dan memberikan bimbingan untuk pelaksanaan Praktek Kerja
Lapangan.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
4/68
iii
4. Ibu Rizki Siti Nurfitria, MSM., Apt selaku pembimbing dari Sekolah Tinggi
Farmasi Program Studi D3 Farmasi yang telah memberikan bimbingan yang
sangat berguna selama Praktek Kerja Lapangan dan penyusunan Laporan
Praktek Kerja Lapangan ini.
5. Bapak dr. H. Hilman Taufik, Ws, M.Kes selaku Direktur RSUD Kabupaten
Sumedang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan
Praktek Kerja Lapangan di RSUD Sumedang.
6. Ibu Dra. Ida Damilah,MM., Apt selaku Pengelola Instalasi Farmasi Rumah
Sakit sekaligus pembimbing Praktek Kerja Lapangan di RSUD Kabupaten
Sumedang atas segala arahan, masukan dan perhatian selama pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan di RSUD Kabupaten Sumedang .
7. Seluruh staf RSUD Kabupaten Sumedang atas kerjasama dan bantuannya
selama masa Praktek Kerja Lapangan.
8. Seluruh rekan rekan seperjuangan Program Studi Ahli Madya Farmasi
Sekolah Tinggi Farmasi Bandung angkatan 2013.
9. Orang tua tercinta dan keluarga yang selalu mendoakan, mendukung,
memberi nasihat, semangat dan dorongan serta memberikan bantuan baik
moril maupun materil selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan
penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan.
Dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari bahwa banyak
kekurangan dalam penyusunan Laporan ini dan masih jauh dari kesempurnaan
karena keterbatasan pengetahuan yang penyusun miliki.
Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan membalas budi baik Bapak, Ibu,
dan Rekan-rekan sekalian dengan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap
semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
WassalamualaikumWr. Wb.
Sumedang, April 2016
Penulis
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
5/68
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR............................................................................... i
DAFTAR ISI........... ................................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN......................................... .................................... vi
BAB I PENDAHULUAN........................................... ............................... 1
1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan................................. 1
1.2
Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan .......................... 3
1.3
Waktu dan Tempat Praktek Kerja Lapangan............................ 4
BAB II TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT...................................... 5
2.1
Rumah Sakit ............................................................................. 5
2.1.1
Definisi Rumah Sakit................................................... 5
2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit .................................... 5
2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit ............................................... 6
2.1.4 Persyaratan Rumah Sakit .............................................. 9
2.1.5
Struktur Organisasi Rumah Sakit................................. 12
2.2
Instalasi Farmasi Rumah Sakit ................................................. 13
2.2.1 Pengertian Instalasi Rumah Sakit ................................. 13
2.2.2 Sumber Daya Manusia Rumah Sakit............................ 14
2.2.3 Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit.......................... 15
2.2.4 Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit......................... 16
2.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian................ 21
2.3
Panitia Farmasi dan Terapi ....................................................... 22
2.3.1 Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi.............. 23
BAB III TINJAUAN KHUSUS RSUD KABUPATEN SUMEDANG. 24
3.1
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang ................ 24
3.1.1 Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang........... 24
3.1.2 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.......... 24
3.1.3
Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang 25
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
6/68
v
3.1.4 Motto Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang............ 26
3.1.5 Struktur Organisasi RSUD Sumedang......................... 26
3.1.6
Sumber Daya Manusia RSUD Sumedang.................... 27
3.1.7 Sarana dan Prasarana RSUD Sumedang...................... 28
3.2 Instalasi Farmasi RSUD Sumedang......................................... 28
3.2.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD Sumedang 28
3.2.2 Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi RSUD Sumedang 28
3.2.3
Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi RSUD Sumedang 29
3.2.4
Pengelolaan Perbekalan Farmasi Instalasi Farmasi
RSUD Sumedang........................................................ 30
3.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian................ 33
3.3 Panitia Farmasi dan Terapi ....................................................... 34
3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Anggota PFT........................ 35
BAB IV PEMBAHASAN.......................................................................... 37
4.1 Instalasi Farmasi RSUD Sumedang......................................... 37
4.1.1
Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi
RSUD Sumedang......................................................... 37
4.1.2 Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi
RSUD Sumedang......................................................... 38
4.2 Pelayanan Kefarmasian RSUD Kabupaten Sumedang............ 38
4.2.1 Kegiatan Pengelolaan Perbekalan Farmasi.................. 38
4.2.2 Kegiatan Farmasi Klinik.............................................. 43
4.2.3
Pengendalian Mutu ....................................................... 43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.......................................................... 46
5.1 Simpulan................................................................................... 46
5.2
Saran ................................................................................... 47
DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 48
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
7/68
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Lampiran Judul Lampiran Halaman
Lampiran I Struktur Organisasi RSUD Sumedang49
Lampiran IIStruktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD
Sumedang50
Lampiran III Contoh Resep 51
Lampiran IVCopy Resep dan Formulir Permintaan Obat
Kosong52
Lampiran V Contoh Faktur Tanda Terima yang Sah 53
Lampiran VIContoh Lembar Permintaan Defecta Obat /
Alkes54
Lampiran VIIContoh Lembar Permintaan Defecta
Narkotika / Psikotropika55
Lampiran VIII Contoh Etiket Obat Luar 56
Lampiran IXContoh Surat Pesanan Perencanaan Obat
Generik57
Lampiran XContoh Kartu Stok Opname, Etiket yang di
Print, Lasa dan High Alert58
Lampiran XI
Formulir Permintaan dan Pengembalian
Perbekalan Farmasi untuk Tindakan di
Ruang IBS
59 60
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
8/68
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang PKL ( Praktek Kerja Lapangan )
Kesehatan merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan
kualitas sumber daya manusia. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan,
jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera maka kualitas
sumber daya manusianya perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat
kesehatannya.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan
upaya yaitu dengan membangun sarana-sarana kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan
dengan baik dan optimal. Dengan adanya pembangunan sarana-sarana kesehatan
tersebut pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan untuk hidup sehat.
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
Pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan
kesehatan adalah Rumah Sakit yang merupakan sarana kesehatan dan rujukan
pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan
yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien.
Berdasarkan Permenkes No 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit, yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.
Untuk memenuhi tugas dan tujuan dari pelayanan kefarmasian maka
disusun suatu organisasi yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Instalasi
Farmasi Rumah sakit (IFRS) merupakan departemen yang dipimpin oleh Apoteker,
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
9/68
2
bertanggung jawab untuk perencanan, pengadaan obat, penyimpanan,
perdistribusian obat, penghapusan obat dan pengawasan terhadap kebutuhan
farmasi, untuk meningkatkan penggunaannya di rumah sakit serta memberi
informasi dan menjamin kualitas pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan
obat dan kebutuhan farmasi.
Tuntutan masyarakat terhadap kefarmasian yang paripurna membutuhkan
tenaga kesehatan yang terampil profesional serta berdedikasi tinggi. Sampai saat ini
ketersediaan kebutuhan tersebut masih minim bila dibandingkan dengan jumlah
penduduk serta tingkat kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Dalam
rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan dalam
meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat guna memperoleh taraf
kesehatan yang optimal, maka diperlukan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten
yang mampu menguasai bidangnya. Begitu pula Tenaga Teknis Kefarmasian yang
merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bekerja dalam bidang kefarmasian
yang harus mampu melayani masyarakat secara professional.
Sehubungan dengan hal diatas, untuk dapat menghasilkan Tenaga Teknis
Kefarmasian yang berkualitas dan professional serta mampu memberikan
pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan sesuai dengan keinginan masyaraakat,
maka diperlukan suatu program yang diharapkan mampu mengarahkan pada
pencapaian tujuan tersebut.
Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Farmasi Bandung mengadakan program
Praktek Kerja Lapangan guna memberikan pengalaman kerja kepada para
mahasiswa- mahasiswi Sekolah Tinggi Farmasi Bandung selaku calon Tenaga
Teknis Kefarmasian agar terdapat kesesuaian antara materi yang diajarkan di dalam
perkuliahan dengan dunia kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga
diharapkan Ahli Madya Farmasi yang dihasilkan kelak telah benar-benar siap terjun
kedunia kerja dengan berbekal pengalaman selama Praktek Kerja Lapangan. Bukan
hanya dalam hal pengaplikasian materi yang telah diterima di dalam perkuliahan
saja tetapi juga dalam hal pembentukan mental untuk memasuki dunia kerja.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
10/68
3
1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan
Tujuan diadakannya Praktek Kerja Lapangan di Rumah Sakit adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan pemahaman calon Ahli Madya Farmasi tentang tugas
pokok dan fungsi serta tanggung jawab TTK dalam membantu
Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon Ahli Madya Farmasi agar memiliki wawasan,
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk membantu
Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon Ahli Madya Farmasi untuk melihat
praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4.
Mempersiapkan calon Ahli Madya Farmasi dalam memasuki dunia
kerja sebagai TTK yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian
di Rumah Sakit.
1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan
Selain dari maksud dan tujuan Praktek Kerja Lapangan di atas, ada pula
manfaat dari dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan, diantaranya :
1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab TTK dalam
membantu Apoteker melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Rumah
Sakit secara langsung
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di
Rumah Sakit.
3.
Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi TTK yang profesional
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
11/68
4
1.4 Tempat Praktek Kerja Lapangan
Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilakukan di RSUD
Kabupaten Sumedang yang bertempat di Jl. Palasari No. 80 Sumedang.
RSUD Kabupaten Sumedang dipilih oleh saya karena RSUD Sumedang
banyak dipilih dan dipercaya oleh masyarakat dalam pelayanan kesehatan. RSUD
Sumedang memiliki tempat dan letak yang strategis serta dominan masyarakat dari
dalam maupun luar daerah Kota Sumedang melakukan baik rawat jalan maupun
rawat inap di sini. Sehingga menambah wawasan kami dalam melayani Resep
karena jumlah pasiennya cukup banyak dari hari ke hari.
1.5
Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan
Waktu pelaksanaan dan pelaporan dilaksanakan pada tanggal 01 April 2016
hingga 30 April 2016. Dengan pembagian jam kerja senin hingga jumat mulai dari
pukul 07.00 sampai dengan 15.00 .
Penempatan depo untuk Praktek Kerja Lapangan dibagi sebagai berikut :
Gambar 1.1 Jadwal Praktek Kerja Lapangan
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
12/68
5
BAB II
TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT
2.1 Rumah Sakit
2.1.1 Definisi Rumah Sakit
Rumah Sakit adalah sebuah institusi perawat kesehatan profesional yang
pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
Melayani hampir seluruh penyakit umum dan biasanya memiliki institusi perawat
daruratnya yang siaga 24 jam (Unit Gawat Darurat) untuk mengatasi bahaya dalam
waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.58 Tahun 2014 pasal 1 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit, Rumah Sakit adalah institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.
Rumah Sakit juga dapat didefinisikan sebagai institusi pelayanan kesehatan
bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh
perkembangan ilmu pengetahuan kesehetan, kemajuan teknologi, dan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang
lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang
setinggi tingginya. Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan
didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan,
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan, dan keselamatan
pasien, serta mempunyai fungsi sosial (Dewan Perwakilan rakyat RI, 2009).
2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna. Dalam meyelenggarakan tugasnya, maka berdasarkan
Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 Bab III pasal 5 tentang Rumah Sakit,
rumah sakit mempunyai beberapa fungsi yaitu:
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
13/68
6
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
2.1.3
Klasifikasi Rumah Sakit
Klasifikasi Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 56
tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Berdasarkan jenis
pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan menjadi Rumah Sakit
Umum dan Rumah Sakit Khusus.
1.
Rumah Sakit Umum
Rumah sakit umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesifik, pelayanan
penunjang medik, pelayanan instalasi dan perawatan secara rawat jalan, dan
rawat inap. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada
semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit umum dibagi menjadi
beberapa klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan pelayanan, sumber daya
manusia, peralatan, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen.
Klasifikasi Rumah Sakit Umum terdiri atas:
a.
Rumah sakit umum kelas A
Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas A paling sedikit
terdiri atas:
1)
1 (satu) apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit
2)
5 (lima) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh
paling sedikit 10 (sepuluh) tenaga teknis kefarmasian
3)
5 (lima) apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit 10
(sepuluh) tenaga teknis kefarmasian
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
14/68
7
4) 1 (satu) apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh
minimal 2 (dua) tenaga teknis kefarmasian
5) 1 (satu) apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2
(dua) tenaga teknis kefarmasian
6) 1 (satu) apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi
yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di
rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis
kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja
pelayanan kefarmasian Rumah Sakit dan
7)
1 (satu) apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat
merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau
rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang
jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian
Rumah Sakit.
b.
Rumah Sakit Umum Kelas B
Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas B paling sedikit
terdiri atas:
1)
1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah
Sakit
2) 4 (empat) apoteker yang bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh
paling sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian
3) 4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling
sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian
4) 1 (satu) orang apoteker di instalasi gawat darurat yang dibantu oleh
minimal 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian
5) 1 (satu) orang apoteker di ruang ICU yang dibantu oleh paling
sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian
6)
1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan dan
distribusi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi
klinik di rawat inap atau rawat jalan
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
15/68
8
7) 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat
merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau
rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang
jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian
Rumah Sakit.
c. Rumah Sakit Umum Kelas C
Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas C paling sedikit
terdiri atas:
1) 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah
Sakit
2) 2 (dua) apoteker yang bertugas di rawat inap yang dibantu oleh
paling sedikit 4 (empat) orang tenaga teknis kefarmasian
3)
4 (empat) orang apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling
sedikit 8 (delapan) orang tenaga teknis kefarmasian
4)
1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi
dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi
klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis
kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja
pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
d. Rumah Sakit Umum Kelas D
Tenaga kefarmasian pada rumah sakit umum kelas D paling sedikit
terdiri atas:
1) 1 (satu) orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah
Sakit
2) 1 (satu) apoteker yang bertugas di rawat inap dan rawat jalan yang
dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga teknis kefarmasian
3) 1 (satu) orang apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi
dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi
klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis
kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja
pelayanan kefarmasian Rumah Sakit.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
16/68
9
2. Rumah Sakit Khusus
Berdasarkan fasilitas dan kemampuannya Rumah Sakit Khusus
diklasifikasikan menjadi:
a. Rumah sakit khusus kelas A
b.
Rumah sakit khusus kelas B
c.
Rumah sakit khusus kelas C
Jenis Rumah Sakit Khusus antara lain: Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak,
Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat,
Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi, dan Mulut, Rehabilitasi Medik,
Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin.
2.1.4 Persyaratan Rumah Sakit
Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,
sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Rumah sakit didirikan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari
Instalasi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu atau lembaga teknis
daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk
badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
1. Lokasi
a. Persyaratan lokasi harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan,
keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian
kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan rumah sakit.
b.
Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan
menyangkut upaya pemantauan lingkungan dan/atau dengan analisis
mengenai dampak lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2.
Ketentuan mengenai tata ruang dilaksanakan sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota,
rencana tata ruang kawasan perkotaan dan/atau rencana tata bangunan dan
lingkungan.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
17/68
10
3. Bangunan
a. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis banganan gudang pada
umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Persyaratan teknis bangunan rumah sakit, sesuai dengan fungsi,
kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta
perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang
cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut.
c.
Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri dari ruang Ruang rawat
jalan, Ruang rawat inap, Ruang gawat darurat, Ruang operasi, Ruang
tenaga kesehatan, Ruang radiologi, Ruang laboratorium, Ruang
sterilisasi, Ruang farmasi, Ruang pendidikan dan latihan, Ruang kantor
dan administrasi, Ruang ibadah, ruang tunggu, Ruang penyuluhan
kesehatan masyarakat rumah sakit, Ruang menyusui, Ruang mekanik,
Ruang dapur, Laundry, Kamar jenazah, Taman, Pengelolaan sampah,
Pelataran parkir yang mencukupi
4. Prasarana
Prasarana meliputi Instalasi air, Instalasi mekanikal, Instalasi gas medic,
Instalasi uap, Instalasi pengelolaan limbah, Pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, Petunjuk standar sdan sarana evakuasi saat
terjadi keadaan darurat, Instalasi tata udara, Sistem informasi dan
komunikasi, serta Ambulans
5. Sumber daya manusia
Harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang
medis, tenaga keperawatan tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah
sakit dan tenaga non kesehatan.
a. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus sesuai dengan jenis dan
klasifikasi rumah sakit.
b. Rumah sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik
atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rumah sakit.
c. Rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
18/68
11
d. Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib
memiliki surat ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e.
Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja
sesuai dengan standar profesi, standar pelayan rumah sakit, standar
prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak
pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.
6. Kefarmasian
a. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi
dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau.
b. Pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit harus mengikuti standar
pelayanan kefarmasian.
c. Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di
rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu.
d. Besaran harga perbekalan farmasi pada inslatasi farmasi rumah sakit
harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan
pemerintah.
7. Peralatan
a.
Persayaratan peralatan meliputi peralatan medis dan non medis harus
memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan,
keselamatan dan layak pakai.
b. Peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai
pengujian fasilitas kesehatan dan atau institusi pengujian fasilitas
kesehatan yang berwenang.
c. Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan
dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.d. Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di rumah sakit harus
dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien.
e. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit harus dilakukan
oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
f. Pemeliharaan peralatan harus didokumentasikan dan dievaluasi secara
berkala dan berkesinambungan.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
19/68
12
2.1.5 Struktur Organisasi di Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045
MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan
Departemen Kesehatan, susunan organisasi rumah sakit adalah sebagai berikut:
1. Rumah Sakit Umum Kelas A
a. RSU kelas A dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur utama.
b. Direktur utama membawahi paling banyak 4 (empat) direktorat.
c.
Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau
3 (tiga) bagian.
d. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
e. Masing masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian
2.
Rumah sakit umum kelas B pendidikan
a. RSU kelas B pendidikan dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur
utama.
b.
Direktur utama membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang atau 3 (tiga)
bagian.
c.
Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
d.
Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
e. Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
3. Rumah sakit umum kelas B non pendidikan
a. RSU kelas B non pendidikan dipimpin oleh seorang kepala disebut
direktur utama.
b. Direktur utama membawahi paling banyak 2 (dua) direktorat.
c.
Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau
3 (tiga) bagian.
d. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
e. Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
4. Rumah sakit umum kelas C
a. RSU kelas C dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur.
b.
Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bagian.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
20/68
13
c. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
d. Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
5.
Rumah sakit umum kelas D
a. RSU kelas D dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur.
b. Direktur membawahi 2 (dua) seksi dan 3 (tiga) sub bagian.
c. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
d. Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
6.
Rumah sakit khusus kelas A
a.
RSU kelas A dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur utama.
b.
Direktur utama membawahi paling banyak 4 (empat) direktorat.
c. Masing-masing direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang atau
3 (tiga) bagian.
d. Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
7. Rumah sakit khusus kelas B
a. RSU kelas B dipimin oleh seorang kepala disebut direktur utama.
b. Direktur utama membawahi paling banayk 2 (dua) direktorat.
c.
Masing-masing direktorat terdiri dari 2 (dua) bidang atau 2 (dua)
bagian.
d. Masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
e. Masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
8.
Rumah sakit khusus kelas C
a. RSU kelas C dipimpin oleh seorang kepala disebut direktur.
b. Direktur membawahi 2 (dua) seksi dan 3 (tiga) sub bagian.
2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit
2.2.1 Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Berdasarkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi adalah suatu unit pelaksana
fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di
rumah sakit.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
21/68
14
Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi/fasilitas
di rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian
yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Pekerjaan kefarmasian
terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, serta pengembangan obat, bahan obat,
dan obat tradisional.
Instalasi farmasi rumah sakit juga dapat didefinisikan sebagai suatu
departemen atau bagian dari rumah sakit dibawah pimpinan apoteker dan dibantu
oleh beberapa orang apoteker yang memenuhi persyaratan perundang undangan
yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat, atau fasilitas
penyelenggraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan
kefarmasian yang terdiri atas pelayan paripurna mencakup perencanaan,
pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi,
dispensing obat berdasarkan resep, pengendalian mutu, dan pengendalian distribusi
serta penggunaan obat.
2.2.2 Sumber Daya Manusia
Instalasi farmasi rumah sakit harus memiliki apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian yang sesuai dengan beban kerja dan petugas penunjang lain agar
tercapai sasaran dan tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, kualifikasi SDM Instalasi Farmasi
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Untuk pekerjaan kefarmasian terdiri dari:
1)
Apoteker
2) Tenaga Teknis Kefarmasian
b.
Untuk pekerjaan penunjang terdiri atas:
1)
Operator komputer/teknisi yang memahami kefarmasian
2)
Tenaga administrasi
3) Pekarya/pembantu pelaksana
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
22/68
15
2. Persyaratan SDM
1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus dikepalai oleh seorang apoteker.
2)
Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis
kefarmasian.
3)
Tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pelayana kefarmasian
harus di bawah supervise apoteker.
4) Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus memenuhi persyaratan
administrasi seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang
2.2.3 Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Berdasarkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit, Tugas dari IFRS meliputi:
1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh
kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai
prosedur dan etik profesi.
2.
Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu, efisien.
3.
Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi,
alat kesehatan, dan bahan habis pakai guna memaksimalkan efek terapi dan
keamanan serta meminimalkan resiko.
4. Melaksanakan komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) serta memberikan
rekomendasi kepada dokter dokter, perawat, dan pasien.
5. Berperan aktif dalam Tim Farmasi Terapi.
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan
kefarmasian.
7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan
formularium rumah sakit.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
23/68
16
2.2.4 Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Berdasarkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit, Fungsi IFRS meliputi:
1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
a.
Pemilihan
Pemilihan merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
kebutuhan pemilihan perbekalan farmasi tersebut berdasarkan pada
Formularium dan standar pengobatan, Standar sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan, Pola
penyakit, Efektifitas dan keaamanan, Pengobatan berbasis bukti, Mutu,
Harga, dan Ketersediaan di pasaran
b.
Perencanan
Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan jumlah dan
periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin
terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien.
c. Pengadaan
Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk
merealisasikan perencaan. Pengadaan yang efektif harus menjamin
ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang
terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan
yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah
yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan
metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak,
pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.
d. Penerimaan
Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis,
spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera
dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
24/68
17
e. Penyimpanan
Setelah barang diterima di instalasi farmasi perlu dilakukan
penyimpanan sebelum didistribusikan. Penyimpanan harus dapat
menjamin kualitas dan kamanan perbekalan farmasi sesuai dengan
persyaratan kefarmasian yang meliputi persyaratan stabilitas dan
keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan
jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
f. Pendistribusian
Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka
menyalurkan/menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit
pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah,
dan ketepatan waktu. Rumah sakit harus menentukan sistem distribusi
yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian.
System distribusi yang dapat dipakai antara lain sistem distribusi
persediaan lengkap di ruangan, sistem resep perorangan, sistem unit
dosis, dan sistem kombinasi.
g.
Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan
penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai. Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus
bersama dengan Tim Farmasi dan Terapi (TFT) di Rumah Sakit.
Tujuan pengendalian persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai adalah untuk:
1) Penggunaan obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.
2)
Penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi.
3)
Memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi
kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa,
dan kehilangan serta pengembalian pesanan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
25/68
18
h. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan
dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Tahap pemusnahan obat terdiri dari:
1)
Membuat daftar sediaan farmasi, alat keehatan, dan bahan medis
habis pakai yang akan dimusnahkan.
2)
Menyiapkan berita acara pemusnahan.
3)
Mengoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan
kepada pihak terkait.
4) Menyiapkan tempat pemusnahan.
5)
Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk
sediaan serta peraturan yang berlaku.
2. Pelayanan farmasi klinik
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit,
pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan
Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan
meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan
keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality
of life) terjamin.
Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi:
a. Pengkajian dan Pelayanan Resep
Kegiatan dalam pelayanan kefarmasian yang dimulai dari seleksipersyaratan administrasi, persyaratan farmasi dan persyaratan klinis
baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.
1) Persyaratan administrasi meliputi:
a)
Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien
b) Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter
c) Tanggal resep
d)
Ruangan/unit asal resep
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
26/68
19
2) Persyaratan farmasi meliputi:
Bentuk dan kekuatan sediaan
a)
Dosis dan jumlah obat
b) Stabilitas dan ketersediaan
c) Aturan, cara dan tekhnik penggunaan
3) Persyaratan klinis meliputi:
a) Ketepatan indikasi
b)
Duplikasi pengobatan
c)
Alergi, interaksi dan efek samping obat
d)
Kontra indikasi
e) Efek aditif
b. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat
Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk
mendapatkan informasi mengenai seluruh obat/sediaan farmasi lain
yang pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat
diperoleh dari wawancara atau data rekam medik/pencatatan
penggunaan obat pasien.
c. Rekonsiliasi Obat
Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi
pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. rekonsiliasi
dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (medication
error) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau
interaksi obat.
d.
Pelayanan Informasi Obat
Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk
memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada
dokter, apoteker, profesi kesehatan lainnya dan pasien.Tujuan:
1)
Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga
kesehatan di lingkungan rumah sakit:
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
27/68
20
2) Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakn yang
berhubungan dengan obat, terutama bagi panitia/komite farmasi
dan terapi
3)
Meningkatkan profesionalisme apoteker
4) Menunjang terapi obat yang rasional
e. Konseling
Merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengidentifikasi dan
penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan
penggunaan obat pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Tujuan:
1)
Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien
2) Menanyakan hal-hal yang menyangkut obat yang dikatakan oleh
dokter kepada pasien
3)
Apa yang dikatakan dokter mengenai obat
4) Bagaimana cara pemakaian
5) Efek yang diaharapkan dari obat tersebut
6) Memperagakan dan menjelaskan mengenai cara peggunaan obat
7)
Verifikasi akhir mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi
dan menyeleseikan masalah yang berhubunngan dengan cara
penggunaan obat, untuk mengoptimalkan tujuan terapi
f. Visite
Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap bersama tim dan
tenaga kesehatan lainnya. Tujuannya adalah Pemilihan obat,
Menerapkan secara langsung pengetahuan farmakologi terapetik,
Menilai kemajuan pasien, dan Bekerja sama dengan tenaga kesehatan
lain.
g. Pemantauan Terapi Obat
Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang
mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif
dan rasional bagi pasien. Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas
terapi dan meminimalkan risiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki
(ROTD).
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
28/68
21
h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
Monitoring Efek Samping obat (MESO) merupakan kegiatan
pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang
terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan
profilaksis, diagnosa dan terapi.
i.
Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) merupakan program evaluasi
penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara
kualitatif dan kuantitatif.
j. Dispensing Sediaan Steril
Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah
Sakit dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas
produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta
menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.
k.
Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD)
Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan interpretasi
hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang
merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas usulan dari apoteker
kepada dokter.
2.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian
Pengendalian Mutu adalah mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian
terhadap pelayanan yang diberikan, secara terencana dan sistematis, sehingga dapat
diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme
tindakan yang diambil. Melalui pengendalian mutu diharapkan dapat terbentuk
proses peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian yang berkesinambungan.
Pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang dapat
dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berlalu.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Tujuan kegiatan ini
untuk menjamin Pelayanan Kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang. Pengendalian mutu
Pelayanan Kefarmasian harus terintegrasi dengan program pengendalian mutu
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
29/68
22
pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Kegiatan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian meliputi:
1. Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan
evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai target yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan, yaitu:
a. monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan rencana kerja
(membandingkan antara capaian dengan rencana kerja);
b. memberikan umpan balik terhadap hasil capaian.
3. Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu:
a. melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai target yang ditetapkan;
b. meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.
Dalam pelaksanaan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian dilakukan
melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang harus dapat dilaksanakan oleh
Instalasi Farmasi sendiri atau dilakukan oleh tim audit internal.
Monitoring dan evaluasi merupakan suatu pengamatan dan penilaian secara
terencana, sistematis dan terorganisir sebagai umpan balik perbaikan sistem dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakanterhadap seluruh proses tata kelola Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
2.3 Panitia Farmasi dan Terapi
Berdasarkan PerMenKes RI Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Dalam pengorganisasian Rumah Sakit
dibentuk Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) yang merupakan unit kerja dalam
memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit mengenai kebijakan
penggunaan Obat di Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari dokter yang
mewakili semua spesialisasi yang ada di Rumah Sakit, Apoteker Instalasi
Farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya apabila diperlukan. PFT harus dapat
membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam Rumah Sakit yang
berhubungan/berkaitan dengan penggunaan Obat.
Ketua PFT dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang Apoteker,
apabila diketuai oleh dokter maka sekretarisnya adalah Apoteker, namun
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
30/68
23
apabila diketuai oleh Apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter. PFT harus
mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 (dua) bulan sekali dan untuk Rumah
Sakit besar rapat diadakan sekali dalam satu bulan.
Rapat PFT dapat mengundang pakar dari dalam maupun dari luar Rumah
Sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan PFT, memiliki
pengetahuan khusus, keahlian - keahlian atau pendapat tertentu yang bermanfaat
bagi PFT.
2.3.1 Tugas dan Fungsi Panitia Farmasi dan Terapi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2014
tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, tugas Panitia Farmasi dan Terapiyaitu:
1.
Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan Obat di Rumah Sakit.
2. Melakukan seleksi dan evaluasi Obat yang akan masuk dalam formularium
Rumah Sakit.
3.
Mengembangkan standar terapi.
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan Obat.
5.
Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan Obat yang rasional.
6. Mengkoordinir penatalaksanaan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki.
7. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error.
8. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan Obat di Rumah
Sakit.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
31/68
24
BAB III
TINJAUAN KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
3.1 Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang
3.1.1 Lokasi
Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah rumah sakit umum milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dipimpin oleh seorang direktur dan
merupakan rumah sakit dengan tipe B non pendidikan.
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu sarana
kesehatan tempat menyelenggarakan kegiatan memelihara dan meningkatkan
kesehatan (upaya kesehatan) di wilayah Kabupaten Kota Sumedang beralamat di
Jl. Palasari No. 80/Jl. Prabu Geusan Ulun No. 41.
3.1.2 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang
Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang sebelum tahun 1920
ditangani oleh dokter zending yang bernama dr. Lemenia. Tempat pengobatannya
di jalan raya yang sekarang bernama Jalan Prabu Geusan Ulun.
Pada tahun 1932 di dalam Kota Sumedang dibangun sebuah rumah sakit
yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Sederhana yang dicat hitam (Bahasa
Sunda = Hideung) sehingga Rumah Sakit ini kemudian dikenal sebagai Rumah
Sakit Hideung yang bertempat di Ciuyah (Sekarang Jl. R.A. Kartini).
Pada tahun 1932 Garnisum Hindia Belanda dibubarkan dan dokter
militernya pun dipindahkan, setelah itu kesehatan di daerah Sumedang hanya
dijabat oleh seorang Mantri (yaitu Mantri Aan) dibantu oleh seorang pembantu
yang mengurus poli klinik, sedangkan perawatan di Rumah Sakit Hideung
ditiadakan.
Tanggal 15 Maret 1953 didirikan Kantor Dinas Kesehatan tersendiri yang
terpisah dari Rumah Sakit, maka sejak pemisahaan itulah Rumah Sakit diadakan
berbagai perubahan dan perluasan lahan dari tahun ketahun.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
32/68
25
Dengan diterbitkannya Keppres No. 38 tahun 1992 tentang penetapan RS
sebagai Unit Swadana, maka dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993,
tanggal 23 Pebruari 1993, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 445
2052/POUD, tanggal 25 Mei 1993, tentang uji coba Unit Swadana Daerah Rumah
Sakit Umum Sumedang, kemudian pada tanggal 1 Juli 1993 RSU Kabupaten
Sumedang diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah
Kabupaten Sumedang.
Pada tanggal 1 April 2009 RSU Unit Swadana Daerah Kabupaten
Sumedang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Status Penuh berdasarkan
Peraturan Bupati Sumedang nomor 47 Tahun 2009.
Kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah
dalam memberikan kewenangan otonomi yang lebih luas kepada unit-unit
pelayanan tertentu untuk menyelenggarakan manajemen secara mandiri, sehingga
mampu merespon kebutuhan masyarakat secara tepat, cepat dan fleksibel.
Direktur RSUD Kab. Sumedang dari masa ke masa:
1. dr. R. Djoenaedi 1935 1953
2.
dr. Sanusi Galib 1953 1963
3.
dr. R. Sunali Sukartaatmaja 1963 1969
4. dr. H. Arifin Karnadiharja 1969 1973
5. dr. Neorony Hidajat 1973 1995
6.
dr. M. Apandi, Sp. PD 1995 1999
7. dr. Hj. Tuti Sugihharti Djamhur, MPH 1999 2004
8. drg. Agus Irianto, MM 2004 2009
9.
dr. H. Hilman Taufik, Ws, M. Kes.2009 hingga sekarang
3.1.3 Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang
Visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah sebagai
berikut:
1. Visi
Terwujudnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah EMAS (Efektif,
Maju, Agamis, dan Sejahtera).
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Djoenaedi&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Sanusi_Galib&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Sunali_Sukartaatmaja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Arifin_Karnadiharja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Neorony_Hidajat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._M._Apandi,_Sp.PD&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Hj._Tuti_Sugihharti_Djamhur,_MPH&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drg._Agus_Irianto,_MM&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Hilman_Taufik,_Ws,_M.Kes&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Hilman_Taufik,_Ws,_M.Kes&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Drg._Agus_Irianto,_MM&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Hj._Tuti_Sugihharti_Djamhur,_MPH&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._M._Apandi,_Sp.PD&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Neorony_Hidajat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._H._Arifin_Karnadiharja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Sunali_Sukartaatmaja&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._Sanusi_Galib&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr._R._Djoenaedi&action=edit&redlink=1 -
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
33/68
26
2. Misi
Menyelenggarakan pelayanan prima dengan menyempurnakan manajemen
pengelolaan BLUD meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme
pegawai yang berbasis keimanan dan ketaqwaan.
a. Menyelenggarakan pelayanan prima yang efektif kepada semua
pelanggan.
b. Meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam rangka
otonomi pengelolaan Rumah Sakit untuk mewujudkan RSUD yang
maju.
c. Meningkatkan manajemen pelayanan yang amanah berbasis keimanan
dan ketaqwaan.
d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD dengan implementasi
sistem remunerasi yang profesional.
3.1.4 Motto Rumah Sakit Umum Sumedang
Motto Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah
CERMAT (Cepat, Efisien, Ramah, Mutu, Aman, Tertib)
3.1.5
Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang
Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang terdiri dari:
1. Direktur
2. 2 Wakil Direktur yang terdiri dari:
a.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan
b. Wakil Direktur Pelayanan Medis
3. 3 Kepala Bagian yang terdiri dari:
a.
Bagian Program dan Anggaran
b. Bagian Keuangan
c. Bagian Bagian Kepegawaian dan Aset
4. 3 Kepala Bidang yang terdiri dari:
a. Bidang Pelayanan Medis
b. Bidang Keperawatan
c.
Bidang Penunjang Medis
5.
6 Kepala Seksi yang terdiri dari:
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
34/68
27
a. Seksi Klinik Medis
b. Seksi Mutu Pelayanan Medis
c.
Seksi Asuhan Keperawatan
d.
Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
e. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medis
f.
Seksi Pelayanan Penunjang Medis
6. 7 Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
a. Sub Bagian Program
b.
Sub Bagian Anggaran
c. Sub Bagian Pendapatan
d.
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
e. Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi
f. Sub Bagian Umum dan Aset
g. Sub Bagian Kepegawaian
7.
23 Instalasi dan 2 Unit
8. Kelompok Fungsional
3.1.6 Sumber Daya Manusia RSUD Sumedang
Peningkatan dan penambahan pelayanan serta rekruitmen pegawai dengan
yang baru, serta adanya sistem pembagian tugas yang jelas, kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia terus ditingkatkan terutama tenaga fungsional, untuk
menunjang pelaksanaa pelayanan medis spesialis, pelayanan keperawatan
profesional dengan metoda MPPKL (Metoda Pelayanan Keperawatan Profesional)
serta pelayanan penunjang lainnya. Ketenagakerjaan di RSUD Kabupaten
Sumedang hingga akhir tahun 2014 berjumlah 976 orang yang terdiri dari:
1.
Tenaga Medis
a. 23 orang dokter spesialis
b.
31 orang dokter umum
c. 2 orang dokter gigi
2.
412 orang tenaga keperawatan
3. 111 orang tenaga kesehatan lainnya
4. 375 orang tenaga non medis
5.
22 orang tenaga struktural/manajerial
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
35/68
28
3.1.7 Sarana dan Prasarana RSUD Sumedang
Sarana gedung/bangunan yang dimiliki RSUD Kabupaten Sumedang saat
ini terdiri dari gedung baru dan gedung lama yang telah direnovasi sedemikian rupa
sehingga kondisi dan tata ruang disesuaikan dengan bentuk pelayanan prima.
3.2 Instalasi Farmasi RSUD Sumedang
3.2.1 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi RSUD Sumedang
Struktur organisasi sangat diperlukan dalam rangka pengeloaan rumah sakit
maupun yang lebih khusus dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit agar
pengelolaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam organisasi telah ditentukan
tugas wewenang serta tanggungjawab. Instalasi Farmasi Rumah Sakit RSUDSumedang dipimpin oleh seorang apoteker yang bertanggung jawab sebagai Kepala
Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit RSUD Sumedang
membawahi:
1. Unit Gudang
a. Sub Unit Administrasi dan Pelaporan
b. Sub Unit Penyimpan Barang
2. Unit pelayanan dispensing yang terdiri dari:
a. Depo Farmasi Instalasi Rawat Darurat (IRD)
b.
Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 1
c. Depo Farmasi Rawat Jalan Lantai 2
d. Depo Farmasi Rawat Inap
e. Depo Farmasi Instalasi Bedah Sentral (IBS)
3. Unit Mutu dan Pelayanan Farmasi Klinik
a. Sub Unit Mutu dan Pelayanan Farmasi
b. Sub Unit Pelayanan Farmasi Klinik
3.2.2 Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi RSUD Sumedang
Sumber daya manusia yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umun
Daerah Sumedang terdiri dari:
1. Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit dipimpin oleh seorang apoteker.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
36/68
29
2. Unit Gudang dipimpin oleh satu orang koordinator yang dibantu oleh
penanggung jawab penyimpan barang dan penanggung jawab administrasi
pelaporan.
3.
Unit Pelayanan Dispensing dipimpin oleh satu orang koordinator yang
dibantu oleh penanggung jawab di tiap-tiap depo farmasi.
4.
Unit Mutu dan Pelayanan Farmasi Klinik dipimpin oleh satu orang
koordinator yang dibantu oleh penanggung jawab mutu pelayanan farmasi
dan penanggung jawab pelayanan farmasi klinik.
Secara keseluruhan, jumlah sumber daya manusia Instalasi Farmasi RSUD
Sumedang terdiri dari 57 orang, diantaranya:
1.
Apoteker (8 orang)
2. Sarjana Farmasi (2 orang)
3. Ahli Madya Farmasi (14 orang)
4. SMK Farmasi (23 orang)
5.
Administrasi (2 orang)
6. Teknisi yang memahami kefarmasian (4 orang)
7. Pembantu pelaksana (4 orang)
3.2.3 Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah
Sumedang
Sarana Instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang terdiri dari:
1. Gudang farmasi
2. Ruangan kantor/administrasi (ruang pimpinan, ruang staf, ruang
kerja/administrasi tata usaha, ruang pertemuan)
3.
Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai
4. Ruang distribusi sediaan farmasi (depo farmasi rawat inap, depo farmasi
rawat jalan, depo farmasi instalasi rawat darurat, dan depo farmasi instalasi
bedah sentral)
5.
Ruang konsultasi/konseling obat
6. Ruang produksi
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
37/68
30
Prasarana Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang terdiri
dari:
1.
Peralatan untuk penyimpanan, peracikan, dan pembuatan produksi obat atau
alat kesehatan (lemari, rak obat, meja racik, alat racik, lemari pendingin,
pallet)
2.
Peralatan kantor/administrasi farmasi (komputer, printer, alat tulis kantor,
serta penunjang dokumen lainnya)
3. Lemari penyimpanan khusus untuk obat golongan narkotika dan
psikotropika.
4. Penerangan, sarana air, dan sistem pengolahan dan pembuangan limbah
yang baik.
3.2.4 Pengelolaan Perbekalan Farmasi Instalasi Farmasi RSUD Sumedang
Kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi di Instalasi Farmasi RSUD
meliputi:
1.
Pemilihan
Pemilihan merupakan proses dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi
di rumah sakit, identifikasi pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan
kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat essensial, dan berdasarkan
formularium yang dihasilkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi.
2. Perencanan
Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan
perbekalan farmasi yang akan dipesan atau dibeli untuk melengkapi
kebutuhan. Perencanaan ini dibuat berdasarkan permintaan di setiap depo
farmasi berupa defekta yang kemudian direkap dan diberikan ke bagian
pengadaan. Proses perencanaan dibuat berdasarkan rata-rata pengeluaran
obat berdasarkan pola konsumsi obat pada bulan lalu.
3.
Pengadaan
Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan
perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh bagian perencanaan.
Pemesanan obat dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan langsung
ke PBF yang sudah membuat kontrak kerja dengan Rumah Sakit.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
38/68
31
4. Penerimaan
Perbekalan farmasi diterima dan diperiksa oleh Tim Penerima dan Tim
Pemeriksa perbekalan farmasi yang berada di gudang farmasi.
5.
Penyimpanan
Penyimpanan adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan perbekalan
farmasi karena penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan
memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima
pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang
dapat merusak mutu obat. Penyimpanan di gudang farmasi RSUD
Sumedang dibedakan berdasarkan jenis, bentuk sediaan, dan golongan obat.
Obat khusus BPJS disimpan di rak terpisah dengan obat khusus untuk pasien
umum yang kebanyakan merupakan obat paten dan obat dengan merk
dagang.
6. Pendistribusian
Pendistribusian perbekalan farmasi di RSUD Sumedang dilakukan dengan
sistem desentralisasi, yaitu berdasarkan permintaan dari setiap depo farmasi
langsung ke gudang farmasi dengan menuliskan kebutuhan di lembar
defekta, kegiatan tersebut biasa disebut dengan mengamprah. Namun untuk
depo farmasi Instalasi Bedah Sentral (IBS) permintaan ada yang dilakukan
sebulan sekali yaitu khusus untuk obat-obatan yang sering dipakai dengan
tujuan agar persediaan tetap ada.
Pendistribusian lengkap ke setiap ruang perawatan dan poliklinik dilakukan
dengan sistem floor stock yaitu :
Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelolaoleh Instalasi Farmasi.
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang
disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat
dibutuhkan.
Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang
mengelola (di atas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan
kepada penanggung jawab ruangan.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
39/68
32
Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obatfloor stock
kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.
Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan kemungkinan
interaksi Obat pada setiap jenis Obat yang disediakan difloor stock.
7.
Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka
penatausahaan obat dan alat kesehatan secara tertib, baik yang diterima,
disimpan, didistribusikan, dan digunakan di rumah sakit. Kegiatan ini
dimaksudkan agar terssedian informasi mengenai jenis dan jumlah
penerimaan, persediaan, pengeluaran, pemakaian, dan data mengenai waktu
dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. Di gudang farmasi terdapat
beberapa macam teknik pencatatan yang bertujuan sebagai rekapitulasi data.
pencatatan yang dilakukan Gudang Farmasi Instalasi Rumah Sakit Umum
Daerah Sumedang adalah:
a. Pencatatan penerimaan perbekalan farmasi dari distributor
b. Pencatatan perencanaan pembuatan kebutuhan perbekalan farmasi
c.
Pelaporan narkotika dan psikotropika
d. Pelaporan obat kadaluwarsa
e. Pelaporan obat per triwulan
f. Pelaporan obat perbulan
g. Pelaporan amprahan obat ruangan
h. Pelaporan ketersediaan obat
8. Pemusnahan
Pemusnahan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi
yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar
dengan cara membuat usaulan pemusnahan perbekalan farmasi kepada
pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
40/68
33
3.2.5 Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian
Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang dapat
dilakukan terhadap kegiatan yang sedang berjalan maupun yang sudah berlalu.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk
menjamin Pelayanan Kefarmasian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
dan upaya perbaikan kegiatan yang akan datang.
Pengendalian mutu harus terintegrasi dengan program pengendalian mutu
pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi
Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang diantaranya:
1.
Standar Pelayanan Minimal farmasi
a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi
b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan
c. Penulisan resep sesuai formularium
d.
Tidak terjadinya kesalahan penyerahan obat
e. Kepuasaan pelanggan
2. Indikator Area Klinis Farmmasi
a.
Kejadiaan nyaris cedera peresepan obat
b. Kepatuhan penggunaan obat ARV pada pasien rawat jalan ( poli teratai )
c. Angka keterlambatan penyerahan obat jadi farmasi rawat jalan
3. Indikator Area Manajemen (IAM) Farmasi
a. Pengadaan rutin obat penting untuk memenuhi kebutuhan pasien
4. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
a. Ketaatan penggunaan alat pelindung diri
5.
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien :a. Angka kesalahan identifikasi pasien
b. Angka insiden karena salah komunikasi
c. Angka kepatuhan cuci tangan bagi karyawan
d.
Persentase obat high alert yang ditemukan tanpa label
6. Insiden Keselamatan Pasien
a. Insiden kesalahan pembacaan resep
b.
Insiden kesalahan penyerahan obat
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
41/68
34
3.3 Panitia Farmasi dan Terapi
Panitia Farmasi dan Terapi merupakan badan yang membantu pimpinan
rumah sakit dalam menetapkan kebijakan tentang obat dan penggunaan obat di
rumah sakit. Panitia Farmasi dan terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan
komunikasi antara para staf medik dengan staf farmasi. Salah satu Salah satu fungsi
Panitia Farmasi dan Terapi adalah mengembangkan formularium di Rumah Sakit
dan merevisinya. Formularium adalah himpunan obat yang diterima / disetujui oleh
Panitia Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada
setiap batas waktu yang ditentukan.
Susunan Panitia Farmasi dan terapi pada RSUD Kabupaten Sumedang adalah :
1.
Penanggung Jawab : Direktur RSUD Kabupaten Sumedang
2. Pengarah : dr. H. Swastika, Sp.S
3. Sekretaris : Rudhi, S.Farm, Apt
4. Anggota : 1. Ketua Kelompok Staf Medik Bedah dan Orthopedi
2.
Ketua Kelompok Staf Medik Anak
3. Ketua Kelompok Staf Medik Penyakit Dalam
4. Ketua Kelompok Staf Medik Kebidanan dan
Kandungan
5. Ketua Kelompok Staf Medik Gigi dan Mulut
6. Ketua Kelompok Staf Medik Penunjang
7. Ketua Kelompok Staf Medik Indera dan Anaestesi
8. Ketua Kelompok Staf Medik Saraf dan Jiwa
9. Ketua Kelompok Staf Medik Umum
10. Kepala Bidang Penunjang Medis
11.
Kepala Bidang Pelayanan Medis12. Kepala Bidang Keperawatan
13. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Penunjang
Medis
14.
Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis
15. Kepala Instalasi Farmasi
16. Ketua Komite Perawatan
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
42/68
35
3.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Panitia Farmasi dan Terapi
Berdasarkan keputusan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang No
445/006/SK/RSU/2015 tugas pokok dan fungsi panitia farmasi dan terapi adalah
sebagai berikut :
1. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua :
a.
Mengkoordinir kegiatan Paniti Farmasi dan Terapi
b. Mengembangkan Formularium Rumah Sakit serta melakukan
perencanaan evaluasi dan revisi pada setiap batas waktu yang
ditentukan.
c.
Menerbitkan kebijakan kebijakan mengenai pemilihan obat,penggunaan obat serta evaluasinya.
d. Mengkoordinir pembuatan Pedoman diagnosis dan Terapi
e. Membantu Direktur Rumah Sakit dalam meningkatkan pengelolaan
dan penggunaan obat secara rasional
f. Memberikan rekomendasi kepada Direktu Rumah Sakit untuk
mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional
g.
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan KSM
h. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaannya
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris :
a. Menetapkan jadwal dan materi rapat Panitia Farmasi dan Terapi,
membuat notulen dan menyebarluaskan hasil rapat terhadap pihak
terkait
b. Merekapitulasi Formularium Obat Rumah Sakit, hasil dari Panitia
Farmasi dan Terapic.
Merekapitulasi Pedoman Diagnosis dan Terapi, hasil dari Panitia
Farmasi dan Terapi
d.
Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan penggunaan
obat dan memberikan umpan balik atas pengkajian tersebut
3.
Tugas Pokok dan Fungsi Anggota :
a. Melaksanakan rapat Panitia farmasi dan Terapi sesuai jadwal, minimal
2 (dua) bulan satu kali
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
43/68
36
b. Melaksanakan dalam menyusun Formularium rumah sakit yang
diajukan Kelompok Staf Medis
c.
Melaksanakan dalam menyusun Standar prosedur Operasional dan
pedoman Diagnosis dan Terapi yang diajukan Kelompok Staf Medis
d. Melakukan evaluasi penggunaan obat obatan di Rumah Sakit serta
mendorong pelaksanaan standar terapi secara rasional.
e. Melakukan analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan obat di Rumah
Sakit.
f.
Menampung memberi saran dan ikut memecahkan masalah lainnya
dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan habis pakai di Rumah Sakit.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
44/68
37
BAB IV
PEMBAHASAN
RSUD Kabupaten Sumedang ini telah banyak dipilih dan dipercaya oleh
masyarakat dalam pelayanan kesehatan. RSUD Kabupaten Sumedang memiliki
lokasi yang strategis karena terletak di pinggir jalan sehingga mempermudah akses
masyarakat untuk melakukan pengobatan. RSUD Sumedang adalah Rumah Sakit
kelas B Non Pendidikan, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan
kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialitik dan subspesialitik
terbatas.
Bentuk kepemilikan Rumah Sakit RSUD Sumedang merupakan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit
berorientasi kepada kepentingan pasien ( farmasi klinik ) yaitu dengan
menyelenggarakan sediaan farmasi, pengelolaan obat, pendistribusian obat,
pelayanan obat atau resep dokter dan pelayanan informasi obat serta kegiatan lain
seperti pendidikan dan penelitian.
4.1
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah suatu bagian/unit/divisi/fasilitas di
rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang
ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri.
Pelayanan Instalasi RSUD Sumedang membawahi 3 bagian Sub Instalasi
yaitu Gudang Farmasi, Unit Pelayanan Dispensing, Unit Mutu dan Pelayanan
Farmasi Klinik . Gudang Farmasi terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu bagian
Administrasi dan Bagian Penyimpan Barang, Sedangkan Pelayanan Dispensingterbagi menjadi beberapa Depo Yaitu Depo IRD (Instalasi Rawat Darurat), Depo
Rawat Jalan lantai 1 dan lantai 2, Depo Farmasi Rawat Inap dan Depo Instalasi
Bedah Sentral, Unit Mutu Pelayanan Farmasi dan Unit Pelayanan Farmasi Klinik.
4.1.1 Sumber Daya Manusia Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Sumedang
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit,
dibantu oleh 3 orang Koordinator.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
45/68
38
Koordinator Gudang dibantu oleh Tenaga Kefarmasian lainnya yang
bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan penyimpanan barang dan pelayanan
administrasi Pelaporan. Koordinator Pelayanan Depo Farmasi dibantu oleh
beberapa orang Tenaga Kefarmasian lainnya yang memiliki tanggung jawab atas
kelancaran pelayanan disetiap Depo Farmasi. Koordinator Unit Mutu dan
Pelayanan Farmasi Klinik, dibantu oleh 2 orang Tenaga kefarmasian lainnya
sebagai penanggung jawab mutu pelayanan farmasi dan pelayanan farmasi klinik.
Sumber Daya Manusia Tenaga Kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah
Sakit Umum Daerah Sumedang belum seluruhnya memenuhi Standar yang
dipersyaratkan dalam Permenkes No 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Perizinan
Rumah Sakit. Dimana jumlah Apoteker yang bertanggung jawab pada tiap tiap
depo masih belum mencukupi dari yang dipersyaratkan sedangkan untuk jumlah
sumber daya tenaga teknis kefarmasian lainnya di Instalasi farmasi Rumah Sakit
Umum Daerah Sumedang telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk Rumah
Sakit Umum Tipe B.
4.1.2 Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kabupaten Sumedang
Dalam pedoman Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit yang
medukung operasional pelayanan kefarmasian di perlukan sarana dan prasarana
yang layak dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sumedang telah disesuaikan sedemikian rupa dan telah cukup menunjang fungsi
serta proses pelayanan kefarmasian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
Peraturan Menteri Kesehatan No 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit.
4.2 Pelayanan Kefarmasian RSUD Kabupaten Sumedang
4.2.1 Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai
Kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit berorientasi kepada kepentingan
pasien yaitu dengan menyelenggarkan Sediaan Farmasi, Pengelolaan Obat,
Pendistribusian Obat serta kegiatan lainnya yang mencakup semua kegiatan
pengelolaan perbekalan farmasi.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
46/68
39
RSUD Sumedang telah menjalankan kegiatan pengelelolaan perbekalan
farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan Permenkes RI No. 58 Tahun 2014
Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
1.
Pemilihan
Pemilihan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Sumedang didasarkan atas
formularium yang di buat oleh Panitia Farmasi dan Terapi dengan
pertimbangan mutu, pola penyakit, efektifitas , keamanan dan ketersediaan.
2.
Perencanaan
Perencanaan dibuat berdasarkan rata rata pengeluaran obat berdasarkan
pola konsumsi obat pada bulan lalu.
3. Pengadaan
Pengadaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari
a. Pengadaan untuk Gudang Farmasi RSUD Kabupaten Sumedang
Pengadaan dilakukan oleh bagian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan) disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan berdasarkan
perencanaan yang telah dibuat sebelumnya oleh bagian perencanaan.
Pemesanan obat dilakukan dengan menggunakan Surat Pesanan
langsung ke PBF yang sudah membuat kontrak kerja dengan Rumah
Sakit
b. Pengadaan untuk Depo Farmasi atau Ruangan di RSUD
Kabupaten Sumedang
Pengadaan barang di setiap depo farmasi berasal dari gudang farmasi,
dimana masingmasing depo melakukan pencatatan keperluan barang
di dalam kertas defecta yang dilakukan setiap pagi hari. Defectamerupakan lembar permintaan barang ke gudang farmasi yang berisi :
Tanggal penulisan, asal depo, nama barang, jumlah barang yang
diminta, realisasi, nama petugas depo dan gudang farmasi. Defecta
dibuat dengan 2 rangkap, 1 rangkap untuk arsip depo yang diserahkan
dengan barang dan 1 rangkap untuk arsip gudang farmasi yang nantinya
akan diinput ke komputer kemudian datanya di transfer ke depo secara
online.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
47/68
40
4. Penerimaan
Perbekalan farmasi diterima dan diperiksa oleh Tim Penerima , sedangkan
untuk pemeriksaan disesuaikan dengan faktur dari Nama PBF , Nama
barang, Jumlah Barang, Expire Date dan kondisi fisik. Kemudian direkap
dibuku penerimaan barang dan dicatat pada kartu stok dimasing masing
kartu obat.
Pencatatan Stok Obat
Kartu stok berfungsi :
a.
Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan,
pengeluaran, hilang, rusak atau kadaluwarsa
b. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1
(satu) jenis obat yang berasal dari 1 (satu) sumber dana
c. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu) kejadian mutasi
obat
d. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan, perencanaan
pengadaan-distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik
obat dalam tempat penyimpanannya.
5.
Penyimpanan
Penyimpanan perbekalan farmasi di gudang dan depo telah diatur sesuai
dengan persyaratan dan standar kefarmasian. Susunan penyimpanan dibuat
berdasarkan pembagian berikut :
a. Disetiap rak di cantumkan identitas obat seperti : Nama Obat, Kekuatan
Sediaan, Expire Date, Bentuk Sediaan, Golongan Obat, Nomor Batch
dan label jika diperlukan.b. Disusun berdasarkan bentuk sediaan dan jenis perbekalan farmasi, obat
generik dan obat paten
c. Disusun secara alfabetis
d.
Obat obat Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari kayu dua
pintu dengan pintu yang selalu terkunci.
e.
Obatobat termolabil yang memerlukan penyimpanan di suhu dingin
(2 - 8 C) disimpan pada kulkas terpisah.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
48/68
41
f. Obat High Alert dan LASA
Obat High Alert adalah obat yang memiliki konsentrasi tinggi dan obat
yang memiliki resiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak
diinginkan. Sedangkan obat LASA (Look Alike Sound Alike) adalah
obat yang memiliki rupa mirip dan ucapan mirip.
Hal yang diperhatikan untuk obat LASA :
1)
LASA (Look Alike Sound Alike) merupakan sebuah peringatan
(warning) untuk keselamatan pasien (patient safety) : obat-obatan
yang bentuk / rupanya mirip dan pengucapannya / namanya mirip
TIDAK BOLEH diletakkan berdekatan. Walaupun terletak pada
kelompok abjad yang sama harus diselingi dengan minimal 2 (dua)
obat dengan kategori LASA diantara atau ditengahnya
2)
Diberikan penanda dengan stiker LASA berwarna kuning dan
stiker merah bertuliskan High Alert pada tempat penyimpanan
obat Apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien,
maka diberikan tanda LASA dan High Alert pada kemasan primer
obat.
6. Distribusi
Sistem pendistribusian di Instalasi Farmasi RSUD Kabupaten Sumedang
menerapkan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out)
serta menerapkan sistem desentralisasi. Penerapan sistem desentralisasi
dilakukan dengan adanya depodepo farmasi dilingkungan rumah sakit. sistem
penyediaan dan sitribusi barang menganut sistem satu pintu yaitu semua barang
farmasi diterima dan dikeluarkan hanya oleh IFRS, sehingga kebutuhan dan
pemakaian barang dapat dipantau dengan baik.
Depo depo Farmasi yang terdapat di Instalasi Farmasi tersebut sangat
penting dan efektif terutama untuk kepuasan pelayanan pasien. Dalam
melakukan pelayanan klinik pasien di RSUD Kabupaten Sumedang dibagi
menjadi 2 pasien yaitu pasien umum dan BPJS, untuk pelayanan resepnya pada
tiap depo memiliki alur yang sama dimana RSUD ini telah menggunakan sistem
komputerisasi sehingga semuanya dilakukan dengan cara penginputan.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
49/68
42
a. Rawat Jalan
Untuk pasien rawat jalan obat akan diberikan dengan sistem resep
individu, dimana obat yang diberi sesuai dengan yang tertulis pada
resep atas nama pasien tersebut.
b. Rawat Inap
Untuk pasien rawat inap, obat akan diberikan menggunakan KOP (kartu
obat pasien) dengan sistem ODDD (One Day Dose Dispensing)
merupakan sistem distribusi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan
untuk satu hari pemakaian, pembagian obat dilakukan untuk 24 jam
sehingga dibuat pembagian untuk pagi , siang, malam sesuai dengan
petunjuk aturan minum obat pasien.
c.
Instalasi Gawat Darurat
adalah Depo yang melayani pasien Gawat Darurat dan Hemodialisa,
Pelayanan farmasi IGD dibuka selama 24 jam, untuk pasien IGD obat
akan diberikan dengan sistem unit dosis (UDD) dimana obat dikemas
dalam kemasan per satu kali pakai dan hal ini sangat menguntungkan
bagi pasien umum karena pasien hanya membayar obat yang mereka
gunakan saja. Sistem ini juga dapat memperkecil risiko terjadinya
kesalahan pemberian obat karena adanya pengendalian dan
pengawasan langsung dari aspoteker atau asisten apoteker pada saat
sebelum dan sesudah penyiapan obat, serta oleh perawat ketika
menyerahkan obat kepada pasien.
d. Instalasi Bedah Sentral
Untuk pelayanan perbekalan farmasi pada Depo IBS dilakukan dengan
lembar Formulir Permintaan danPengembalian Perbekalan Farmasi
Untuk Tindakan di Ruang IBS dimana formulir ini terdapat 2 lembar
yaitu dari bagian Anastesi dan bagian Bedah, perbedaan dari 2 formulir
tersebut terletak pada nama Perbekalan Farmasinya. Setelah operasi
selesai dilakukan, paket obat yang tidak terpakai dikembalikan kepada
depo farmasi bedah sental dan diinput ke komputer.
-
7/25/2019 Laporan PKL RSUD Kab Sumedang
50/68
43
7. Pencatatan dan Pelaporan
Di gudang farmasi terdapat beberapa macam teknik pencatatan yang
bertujuan sebagai rekapitulasi data.pencatatan yang dilakukan Gudang
Farmasi Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang adalah:
a. Pencatatan penerimaan perbekalan farmasi dari distributor
b. Pencatatan perencanaan pembuatan kebutuhan perbekalan farmasi
c. Pelaporan narkotika dan psikotropika
d.
Pelaporan obat kadaluwarsa
e. Pelaporan obat per triwulan
f.
Pelaporan obat perbulang. Pelaporan amprahan obat ruangan
h. Pelaporan ketersediaan obat
8. Pemusnahan
Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kes