Laporan PKL DINBUDPAR JATENG
-
Upload
athiyah-salwa -
Category
Documents
-
view
2.969 -
download
70
description
Transcript of Laporan PKL DINBUDPAR JATENG
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
HOTEL SEBAGAI SARANA USAHA PARIWISATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
Disusun Oleh:
Nama : Athiyah Salwa
NIM : 2250406026
Jurusan : Bahasa dan Sastra Inggris
Prodi : Sastra Inggris
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2009
HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini telah disahkan oleh Pembimbing Lapangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Dosen Pembimbing
PKL program studi Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Semarang.
Hari :
Tanggal :
Dosen Pembimbing PKL Pembimbing LapanganProdi Sastra Inggris Ka. Sub. Bag Umum & Kepegawaian
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah
Puji Rahayu, PH, M.Hum Imam Sapuji NIP. 13187621 NIP. 500 083 225/ 19590914 198608 1 001
Mengetahui,
Ketua Jurusan A.n. Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataBahasa dan Sastra Inggris Prov. Jawa Tengah
Sekretaris
Drs. Ahmad Sofwan, Ph.D Tri Priyantihati, S.H. NIP. 131813664 NIP. 500 046 880/ 19540826 197703 2 002
ABSTRAK
Athiyah Salwa, Hotel Sebagai Sarana Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Laporan Praktik Kerja Lapangan, Program Studi Sastra Inggris S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 2009.
Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan kuliker mahasiswa yang wajib diambil untuk memenuhi persyaratan lulus. Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu proses belajar mahasiswa yang diaplikasikan di lingkungan kerja. Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan. Selain itu mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan serta pengalaman kerja yang tidak didapatkan dalam proses perkuliahan.
Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah di beberapa Daerah di Indonesia termasuk dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri banyak sekali objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun manca negara.
Untuk menunjang perkembangan pariwisata tersebut, Pemerintah Daerah sedang giat mengembangkan potensi apa saja yang layak dijual kepada publik. Sebagai contoh, desa wisata, kerajinan tangan khas daerah, maupun kesenian dan kebudayaan khas. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani segala macam urusan baik administrasi maupun praktik ikut berperan aktif dalam mengembangkan potensi wisata.
Hotel disebut sebagai sarana usaha pariwisata karena dengan adanya hotel-hotel yang tersebar di seluruh kota-kota di Jawa Tengah inilah promosi pariwisata dapat dijalankan. Hotel menjadi salah satu elemen yang mendukung perkembangan pariwisata karena ukuran suatu kota menjadi daerah yang pantas untuk dikunjungi skala Internasional adalah dari segi kuantitas maupun kualitas hotelnya. Apabila fasilitas yang dimiliki suatau hotel di suatu daerah telah mencakup seluruh kebutuhan pariwisata maka daerah tersebut sudah layak untuk dijual kepada pasar Internasional. Dengan hotel-hotel ini pula Pemerintah Daerah memperoleh pendapatan melalui retribusi yang wajib dibayar setiap hotel sebagai masukan dan pendapatan Daerah guna menunjang pembangunan perekonomian bangsa. .
Di akhor laporan ini penulis menyimpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka menambah wawasan terhadap dunia kerja dan juga dapat dijadikan wahana untuk menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja sehingga terbina hubungan kekerabatan yang saling menguntungkan.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik,
hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik
Lapoan Akhir PKL yang berjudul “ Hotel Sebagai Sarana Usaha Pariwisata Pada
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah”.
Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi selama penulis melaksanakan
kegiatan PKL pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang
beralamat di Jl. Pemuda no. 138 pada tanggal 1 Juli-31 Juli 2009.
Kegiatan PKL penulis tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis
sampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan antara
lain kepada:
1. Prof. Dr. Sudijono Sastroadmojo, M.Si selaku Rektor UNNES.
2. Drs. Ahmad Sofwan, Ph. D, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Bahasa Inggris.
3. Dra. Puji Rahayu, PH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang
telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menjalankan PKL
dengan baik.
4. Drs. Gatot Bambang H, M.Pd selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin pelaksanaan
PKL.
5. Bapak Wiluyo dan Ibu Asna yang telah menjadi Pembimbing Lapangan
penulis selama kegiatan PKL di kantor dinas dengan segala kesabaran dan
perhatiannya membimbing penulis.
6. Seluruh pegawai dan staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah meliputi kantor pusat, kantor Balai Pelayanan Informasi dan
Pengembangan Sarana Pariwisata, dan Musim Jawa Tengah Ranggawarsita.
7. Teman seperjuangan yang telah bersama-sama mengarungi biduk kegiatan
PKL Fransisca Titin Martini.
8. Kedua orang tua dan Murobbi penulis yang tidak pernah mengeluh membantu
secara financial dan matriil.
9. Teman-teman Sastra Inggris S1 angkatan 2006 yang telah bersama-sama
mengikuti dan mengecap pahit manisnya kegiatan PKL.
10. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akhir ini.
Demikian laporan akhir PKL ini penulis susun sebagai bahan evaluasi dari
pelaksanaan PKL yang telah penulis laksanakan. Penulis mohon maaf apabila
masih terdapat banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dihati
pembaca semua.
Akhirnya, Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat
bagi kampus Penulis tercinta khususnya dan bagi masyarakat pada umunya.
Semarang, Agustus 2009
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………......…………………............ i
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………........…………... ii
ABSTRAK ……………………………........………………………………...... iii
KATA PENGANTAR ……………………………………....……………….... iv
DAFTAR ISI .....………………………….........…………………………….. vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………….. 1
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan …………………………….... 2
C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan ……………………………... 3
D. Waktu dan Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan …...... 4
E. Metode Pengumpulan Data ………………………………..... 5
F. Analisa Data ………………………………………………….... 6
BAB II TINJAUAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JAWA TENGAH
A. Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah..7
B. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah .................................................................................. 9
C. Uraian Tugas Pokok Seluruh Staff dan Pegawai
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ......... 14
BAB III HOTEL SEBAGAI SARANA USAHA PARIWISATA
A. DEFINISI .................................................................................... 24
B. KLASIFIKASI ........................................................................... 25
C. RETRIBUSI HOTEL .................................................................. 29
BAB IV PENUTUP
A. Saran-Saran .................................................................................... 31
B. Kesimpulan .................................................................................... 32
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 35
LAMPIRAN ....................................................................................................... 36
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dalam suatu
negara yang memiliki peranan penting baik dari peranannya membangun
perekonomian suatu negara maupun peranannya dalam mengharumkan
nama suatu bangsa di mata dunia akan ke-eksotisan yang dimilikinya.
Pariwisata dapat diartikan juga sebagai usaha jasa pelayanan yang
melayani keperluan perjalanan seseorang atau kelompok ke destinasi wisata.
Pendapatan negara yang bersumber dari sektor pariwisata tidak dapat
dikatakan sedikit. Sektor pariwisata sangat mendukung pendapatan negara
melalui wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Apalagi Indonesia
merupakan negara tropis yang memiliki banyak daerah wisata yang
mengagumkan dan memiliki pesona dan daya tarik tersendiri.
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang banyak
dikunjungi wisatawan dan memiliki daerah yang potensial untuk dijual dan
dijadikan tempat wisata. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah
tujuan wisata, Indonesia menawarkan berbagai macam tujuan wisata seperti
pemandangan alam, budaya atau barang-barang kerajinan. Untuk itulah
diperlukan adanya pengembangan sektor pariwisata baik dari segi internal
objek itu sendiri maupun eksternal yang mendukung berkembangnya suatu
objek wisata. Segi eksternal yang dianjurkan untuk dimiliki dan menjadi
fasilitas suatu objek wisata diantaranya adalah handy-craft atau kerajinan
tangan dan kesenian yang menjadi ciri khas suatu objek wisata dan juga dari
segi penginapan maupun wisma bagi wisatawan luar yang menginginkan
menginap di sekitar lokasi wisata.
Hote/ penginapan/ villa merupakan tempat yang dipakai oleh
wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk menginap dan/
mengadakan pertemuan dalam hal ini baik hotel yang berdekatan dengan
objek wisata atau tidak.
Hotel menjadi salah satu tolak ukur maju atau tidaknya pembangunan
pariwisata suatu daerah. Boleh dikatakan, jika kualitas dan kuantitas hotel
memadai bagi pengunjung dalam dan luar negeri baik sekedar untuk
menginap maupun mengadakan pertemuan besar, suatu kota atau daerah
tersebut memang layak menjadi tempat kunjungan wisata berskala
Internasional. Sebaliknya, apabila jumlah dan pelyanan hotel dalam sutau
kota masih minim bagi pengunjung dalam dan luar negeri, berarti daerah
tersebut masih menjadi objek wisata kecil bagi wisatawan dan belum
berskala Nasional terlebih Internasional.
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk menggambarkan
dan menjelaskan poetensi hotel sebagai sarana usaha pariwisata guna
mendukung pembangunan perekonomian negara melalui proses yang telah
penulis jalankan selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
B. Tujuan
Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini antara lain:
a. Mempeeroleh pengalaman kerja secara langsung dilapangan
sebagaimana yang akan dihadapi nanti kelak setelah lulus dari bangku
perkuliahan.
b. Mengaplikasikan disiplin ilmu pengetahuan yang didapat di bangku
kuliah dengan apa yang menjadi pekerjaanya di lapangan.
c. Meningkatkan hubungan kekerabatan antara universitas dan instansi
dimana mahasiswa melaksanakan praktik kerja lapangan yang
diharapkan tumbuh menjadi hubungan kekerabatan yang baik.
d. Mengaharumkan nama baik universitas dengan prestasi baik yang
dilakukan mahasiswa selama proses praktik kerja lapangan.
C. Manfaat
Manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dibagi menjadi tiga
yaitu:
1. Bagi Mahasiswa
a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja khususnya di dinas
pemerintah seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah.
b. Mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai dunia
kerja dan problematikanya khusunya apa di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
c. Mahasiswa dapat menerapkan disiplin ilmu pengetahuan yang didapat
di bangku perkuliahan yang dapat diaplikasikan di dunia kerja secara
nyata.
2. Bagi Universitas
a. Universitas dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi mitra
tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapngan, sehingga diharapkan
nantinya instansi tersebut menjadi tempat terpilih untuk pelasksanaan
PKL di tahun-tahun berikutnya.
b. Universitas mendapatkan citra baik di mata masyarakat khusunya
instansi mitra dengan usaha dan hasil kerja yang baik dari mahasiswa
PKL.
3. Bagi Instansi Mitra
a. Pihak instansi mitra mendapatkan bantuan dan wawasan tentang apa
saja yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh mahasiswa PKL sesuai
dengan disiplin ilmu yang mahasiswa miliki terhadap pekerjaan di
instansi mitra.
b. Pihak instansi mitra mendapatkan referensi khususnya ketika akan
mencari tenaga kerja yang sesuai dengan bidang yang mereka
inginkan denagn adanya mahasiswa PKL.
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
1. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan
Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan satu bulan yaitu pada
tanggal 1 Juli s/d 31 Juli 2009.
2. Tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan
Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata yang terletak di Jalan Pemuda no. 138 Semarang. Selain itu
penulis juga berkesempatan melaksanakan kegiatan PKL di Bidang
Pemasaran, Balai Pelayanan Informasi dan Pengembangan Usaha Sarana
Pariwisata, dan Peprustakaan yang terletak di jalan Pemuda no. 147.
Selanjutnya PKL dilaksanakan di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh 1. Kegiatan PKL
dilaksanakan di beberapa tempat mengingat keseluruhan bidang terletak
tidak hanya di satu kantor pusat saja melainkan beberapa anak kantor.
E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam menyusun laporan ini adalah
1. Observasi
Observasi yakni metode yang dilakukan dengan pengamatan
langsung di tempat PKL untuk meninjau dari dekat agar diperoleh
gambaran secara konkrit tentang keadaan dan kinerja kantor Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
2. Wawancara
Wawancara dalam hal ini adalah metode yang dilakukan dengan
mengadakan wawancara langsung dengan subjek studi yaitu pimpinan
dan sebagian staff kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah guna memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan
dengan masalah yang dikaji.
3. Studi Pustaka
Studi Pustaka yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencatat
data-data yang diperoleh dari laporan-laporan, buku-buku, dan bahan-
bahan lain dari perpustakaan yang dimiliki oleh kantor Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
F. Analisa Data
Dalam laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif eksploratif
dengan mendeskripsikan apa yang menjadi permasalahan dan bahasan di
lapangan dalam hal ini di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah dan mengembangkannya manjadi sebuah wacana sehingga diperoleh
solusi untuk masalah tersebut.
Adapun data-data deskriptif eksploratif tersebut antara lain:
a. Latar belakang pemilihan judul yang dibahas pada Bab I
b. Profil dan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah yang dibahas pada Bab II
c. Pemasalahan yang akan dibahas pada Bab III
d. Saran dan kesimpulan yang akan ditarik di akhir bab, yaitu Bab IV.
BAB II
TINJAUAN UMUM
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA JAWA TENGAH
D. Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Pada tanggal 25 Oktober 1967 dibentuk Badan Pembimbing
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputuan Gubernur KDH
Provinsi Jawa Tengah Nomor Hukum G.3/6/1.
Pada tanggal 15 Maret 1971 dibentuk Direktorat Kepariwisataan
sebagai Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pada tanggal 15 April 1973 kedudukan Direktorat Kepariwisataan
ditingkatkan menjadi Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah
dengan dasar Surat Keputusan Gubernur KDH Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
363 Tahun 1977, maka diterbitkan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang meliputi
bentuk dasar hukum dan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata.
Atas dasar Peraturan Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
1981 maka pada tanggal 7 November 1981 Dinas Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah diubah menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah oleh MENDAGRI dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 104 tanggal 1 Desember 1981.
Pada tanggal 18 Oktober 1990 Presiden RI mengesyahkan UU Nomor
9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
Dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi
Daerah Tingkat I dan Dinas Tingkat II.
Dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Provinsi Daerah Tingkat I.
Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Atas dasar UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan
UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, maka diadakan tindak lanjut penggabungan
KANWIL VII DEPARPOSTEL JATENG dengan Dinas Pariwisata Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2001 yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Dinas lain di Provinsi Jawa
Tengah.
Dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun
2002 tentang tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2002 untuk mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Dinas
lain di Jawa Tengah.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2003 maka diatur tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Balai Pelayanan
Informasi dan Pengelolaan Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah.
Dikeluarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 dan 25
Tahun 1999.
Dikeluarkan Paraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001.
E. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
1. Visi
Di dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan visi
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut visi
pembangunan pariwisata Jawa Tengah dirumuskan “Terwujudnya Jawa
Tengah sebagai pusat kebudayaan dan destinasi pariwisata utama”.
Unsur-unsur yang terdapat dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Jawa Tengah mencakup berbagai aspek, tidak hanya meliputi
aspek wilayah geografis secara fisik melainkan juga mencakup
segenap unsur yang terdapat di dalamnya termasuk masyarakat,
adat istiadat, serta beragam kekayaan sumber daya yang dimiliki.
b. “Jawa Tengah yang Berbudaya” mengandung pengertian bahwa
Jawa Tengah dibangun berdasarkan nilai-nilai yang menjadi jati
diri masyarakat Jawa Tengah dengan senantiasa menjunjung
tinggi dan melestarikan nilai-nilai luhur yang telah secara turun
temurun menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa. Berbudaya juga berarti menjunjung
tinggi nilai-nilai persahabatan, persaudaraan, dan kemanusiaan
untuk menuju terwujudnya suasana yang aman, nyaman, dan
damai di Jawa Tengah.
c. “Destinasi Pariwisata Utama” adalah daerah tujuan wisata yang
mampu menarik wisatawan dengan keunikan objek dan daya tarik
yang dimiliki, yang berfungsi untuk menjadi distributor
wisatawan bagi destinasi pariwisata lainnya dan dapat bersinergi
dengan baik. Dalam konteks internal dan eksternal Jawa Tengah
sebagai destinasi utama tersebut dikembangkan dengan
berlandaskan pada bebarapa konsep, yakni konsep pembangunan
“pariwisata berbasis masyarakat”, “pariwisata berasas budaya”,
“pariwisata berwawasan lingkungan”, dan “pariwisata yang
berorientasi kepada ekonomi kerakyatan”.
d. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pembangunan pariwisata
yang dilaksanakan bersama masyarakat. Pemerintah dan swasta
berperan sebagai fasilitator. Inisiatif pengembangan diharapkan
muncul dari masyarakat sehingga akhirnya terwujud pariwisata
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
e. Pariwisata berasas budaya adalah pembangunan paiwisata yang
memanfaatkan budaya sebagai atraksi atau daya tarik dengan
tanpa mengurangi nilainya dan justru akan mampu mendukung
upaya pelestarian dan revitalisasi budaya.
f. Pariwisata berwawasan lingkungan dan pengembangannya tidak
akan menjadi boomerang mengingat lingkungan merupakan aset
atau modal utama pembangunan pariwisata.
g. Pariwisata yang berorientasi kepada ekonomi kerakyatan adalah
pembangunan pariwisata yang mampu memberikan peluang
kepada masyarakat untuk berusaha di berbagai sektor pariwisata
sehingga mampu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan
tarf hidup mereka.
2. Misi
Misi pembangunan pariwisata Jawa Tengah tahun 2009-2013
dirumuskan sebagai berikut:
1) Melestarikan, membina dan mengembangkan museum,
peninggalan sejarah dan purbakala, nilai-nilai budaya, seni dan
film.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan
dan kepariwisataan.
3) Membangun citra Jawa Tengah di bidang kebudayaan dan
kepariwisataan.
4) Mengembangkan potensi kebudayaan dan kepariwisataan yang
berdaya saing global.
5) Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dan
pariwisata.
6) Meningkatkan atraksi budaya, obyek dan daya tarik wisata, dan
pasar wisata.
7) Menyeimbangkan pertumbuhan potensi kebudayaan dan
kepariwisataan antar wilayah.
8) Meningkatkan kerjasama bidang kebudayaan dan kepariwisataan
antar pelaku.
9) Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi
kebudayaan dan kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kedudukan
Berdasarkan Pasal 19 tentang Kedudukan Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui SEKDA.
4. Tugas Pokok
Pasal 20 menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang
kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan.
5. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20, maka dalam Pasal 21 disebutkan bahwa fungsi Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata adalah:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan
kepariwisataan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang
kebudayaan dan kepariwisataan;
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kedudayaan dan kepariwisataan
lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan dan
permuseuman, nilai budaya, seni dan film, pengembangan
destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dam
kepariwisataan;
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
6. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Subbagian Program;
2) Subbagian Keuangan;
3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
c. Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan, membawahkan:
1) Seksi Kesejarahan;
2) Seksi Kepurbakalaan Dan Permuseuman.
d. Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film, membawahkan:
1) Seksi Nilai Budaya;
2) Seksi Kesenian;
3) Seksi Perfilman.
e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
2) Seksi Usaha Pariwisata;
3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
f. Bidang Pemasaran, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Pasar;
2) Seksi Sarana Pemasaran;
3) Seksi Promosi.
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
F. Uraian Tugas Pokok Seluruh Staff dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
1. Kepala Dinas
a) Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
b) Membawahi Sekretriat, Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan,
Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film, Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran, UPTD, dan Kelompok
Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan
kepegawaian.
a) Subbagian Program
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi:
koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
b) Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan,
meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi
di lingkungan Dinas.
c) Subbagian Umum Dan Kepegawaian
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan
kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian,
hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausa-haan, rumah
tangga, dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
3. Bidang Kesejarahan Dan Kepurbakalaan
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang kesejarahan, kepurakalaan dan permuseuman.
a) Seksi Kesejarahan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan pelaksanaan di bidang kesejarahan, meliputi:
Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi di bidang
penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
Pemahaman, inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan
publikasi sejarah;
Pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap
pengembangan sejarah;
Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan
wawasan kebangsaan;
Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai kemitraan pemetaan sejarah;
Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi;
Pelaksanaan kongres, seminar/lokakarya sejarah dan musyawarah
kerja tingkat daerah di provinsi;
Pemetaan sejarah skala provinsi, koordinasi dan kemitraan bidang
sejarah di provinsi;
Penyusunan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi dalam
penyelenggaraan diklat bidang kesejarahan.
b) Seksi Kepurbakalaan Dan Permuseuman
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan
dan pelaksanaan di bidang kepurbakalaan, meliputi:
Pelaksanaan pedoman ratifikasi konversi internasioanl;
Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan,
dan penetapan BCB/situs;
Registrasi BCB/situs dan warisan serta kawasan pariwisata;
Penanganan perlindungan , pemeliharaan dan pemanfaatan
BCB/situs warisan budaya;
Pengusulan penetapan BCB/ situs nasional kepada pusat dan
penetapan BCB/ situs dan warisan dunia;
Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan,
pemanfaatan BCB/situs;
Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air
dan pelaksanaan perijinan membawa BCB ke luar provinsi;
Survey dan pengangkatan BCB diatas 4 sampai dengan 12 mil
laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum;
Penerapan pedoman penelitian arkeologi dan pendirian museum;
Pengembangan, pemanfaatan, penambahan dan penyelamatan
museum;
Penyelenggaraan registrasi museum dan koleksi serta akreditasi
museum provinsi.
4. Bidang Nilai Budaya, Seni Dan Film
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang nilai budaya, kesenian dan perfilman.
a) Seksi Budaya
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang budaya meliputi;
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
Kriteria sistem pemberian penghargaan/ anugrah;
Kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan dan pengembangan
warisan budaya;
Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
warisan budaya;
Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
Peningkatan kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
pengembangan warisan budaya;
Penanaman nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti
bangsa;
Pembinaan lembaga keprcayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan lembaga adat;
Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga
adat dan masyarakat;
Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan lembaga adat.
b) Seksi Kesenian
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang kesenian dan kebahasaan, meliputi:
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi
asing di bidang kesenian;
Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka
kerjasama luar negeri;
Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival,
pameran dan lomba tingkat provinsi;
Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa
kepada bangsa dan negara;
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang
kesenian;
Pelaksanaan pembentukan dan/ atau pengelolaan pusat kegiatan
kesenian skala provinsi;
Pelaksanaan kebijakan nasional penetapan kebijakan provinsi;
Peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
kesenian skala provinsi.
c) Seksi Perfilman
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang perfilaman, meliputi:
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan
operasional perfilman;
Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film terhadap tim
asing;
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
di bidang usaha perfilman;
Standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
Kerjasama luar negeri di bidang perfilman;
Peningkatan produksi dan apresiasi film;
Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD)
skala provinsi.
5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwisata, usaha
pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia.
a) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengembangan produk pariwisata,
meliputi:
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedoman
pengembangan destinasi pariwisata;
Pelaksanaan kerjasama internasional dan fasilitasi kerjasama
pengembangan destinasi pariwisata;
Penyelenggaraan widyawisata skala provinsi.
b) Seksi Usaha Pariwisata
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata, meliputi:
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi.
c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia,
meliputi:
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan
pariwisata skala provinsi;
Penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya manusia
kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.
6. Bidang Pemasaran
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan pasar, sarana pemasaran, dan
promosi.
a) Seksi Pengembangan Pasar
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang pengembangan pasar, meliputi:
Penerapan penetapan pelaksanaan pedoman perencanaan
pemasaran;
Pelaksanaan penyusunan data base dan karakteristik pasar;
Pelaksanaan analisis pasar untuk menetapkan arah
pengembangan;
Pemeliharaan dan pemulihan pasar di dalam dan luar negeri;
Pelaksanaan penyusunan strategi pemasaran kebudayaan dan
pariwista;
Pelaksanan survey dan kajian potensi kebudayaan dan pariwisata.
b) Seksi Sarana Pemasaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang sarana pemasaran, meliputi:
Pengumpulan dan penyusunan data base untuk pengadaan sarana
pemasaran;
Pengadaan dan pemeliharaan sarana pemasaran;
Pembuatan brosur/ leaflet/ booklet, majalah, banner, touch-screen
dan sarana pemasaran lainnya serta pemeliharannya;
Pengelolaan sistem informasi pemasaran;
Penyediaan dan pendistribusian informasi produk kebudayaan dan
pariwisata kepada pusat pelayanan informasi dan publik.
c) Seksi Promosi
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang promo, meliputi:
Penyelenggaraan widyawasita;
Penetapan dan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan
pameran/ event budaya dan pariwisata, peserta/ penyelenggara
pameran/ event, road show;
Penerapan branding pariwisata dan penetapan tagline
kepariwisataan.
BAB III
HOTEL SEBAGAI SARANA USAHA PARIWISATA
Berdasarkan Organisasi Pariwisata Dunia , pariwisata atau turisme adalah
suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan
yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang
yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya
dengan tujuan rekreasi. (en.wikipedia.com/pariwisata)
Dapat dikatakan juga bahwa turisme adalah adalah industri jasa. Mereka
menangani jasa mulai dari transportasi; jasa keramahan - tempat tinggal,
makanan, minuman; dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi,
keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian,
petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.
(en.wikipedia.com/pariwisata)
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pariwisata juga menawarkan
tempat istirahat atau penginapan. Dalam bab ini, segala sesuatu yang berkenaan
dengan hotel akan dibahas.
1. Definisi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
Pasal 1, penginapan/ pesanggrahan/ villa adalah tempat penginapan/
pesanggrahan/ villa termasuk di dalamnya Wisma, Asrama, Balai Istirahat
Pekerja, Pondok dan Motel yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
Selain yang telah disebutkan diatas bahwa kepemilikan hotel
dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, banyak juga hotel-hotel
yang dibangun dan dikelola oleh pihak swasta yang berasal dari dana
pribadi (perseorangan) maupun atas sumber dana saham (kelompok).
Umumnya, hotel-hotel swasta inilah yang justru berkembang lebih
maju daripada hotel milik Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan,
pengelolaan swasta lebih teratur, terkondisi, dan berkembang setiap
tahunnya serta benar-benar diawasi pengelolaannya. Berbeda dengan
hotel/ penginapan milik Pemerintah daerah yang cenderung tak terurus,
terbengkalai dan monoton setiap tahunnya karena tidak ada pihak khusus
yang mengawasi perkembangannya.
2. Klasifikasi
Berdasarkan kepemilikannya hotel dibagi menjadi dua yaitu hotel
pemerintah dan swasta.
1) Hotel Pemerintah
Hotel pemerintah yaitu hotel yang dikelola dan ditangani oleh
pemerintah. Dibangun dengan sumber dana APBD, dan pendapatan yang
diperoleh pun akan menjadi milik pemerintah. Provinsi Jawa Tengah
sendiri memiliki empat hotel yang dikelola oleh Pemerintah daerah
dibawah pengawasan Balai Pelayanan Informasi dan Pengembangan
Usaha Sarana Pariwisata. Hotel tersebut antara lain;
a. Hotel Garuda
Hotel yang terletak di Jalan Raya Kopeng Km.14 Kopeng
diantara gunung Telomoyo dan Merbabu ini berada di jalur wisata
Kopeng-Ketep Jawa Tengah, hanya 500 meter dari taman rekreasi
Kopeng, dengan udara sejuk dan segar yang juga memiliki
pemandangan yang memikat dengan nuansa pedesaan alami dan
hamparan tanaman bunga dan perkebunan sayur serta buah-buah
segar.
Hotel ini memiliki 9 kamar yang terdiri dari 2 buah kamar Type
Anggrek, 6 buah Kamar Type Mawar, dan 1 buah Kamar Type
Melati dengan fasilitas yang cukup memadai. Hotel ini juga
dilengkapi fasilitas pertemuan untuk 40 orang, mushola, loby dan
tempat parkir.
b. Hotel Pondok Slamet
Hotel resort ini terletak di Komplek Lokawisata Baturaden di kaki
gunung Slamet yang memiliki hawa sejuk saat siang hari serta
memberikan suasana nyaman ketika kita beristirahat. Hotel ini
juga merupakan hotel yang memiliki fasilitas paling memadai
diantara hotel-hotel milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah yang lainnya.
Hotel ini memiliki 16 kamar yang terdiri dari 3 kamar type VIP, 4
kamar type Anggrek, 8 kamar type Mawar, dan 1 kamar type
Melati. Hotel ini juga dilengkapi fasilitas pertemuan untuk 75
orang, mushola dan tempat parkir.
c. Karimunjawa Inn
Hotel Karimunjawa terletak di Jalan Kapuran Karimunjawa di
tengah kota kepulauan Karimunjwa dan hanya berjarak 500 meter
dari pelabuhan perintis. Terhampar di depan hotel indahnya
panorama biru alami hamparan pantai Karimunjawa yang eksotis.
Perjalanan dapat ditempuh melalui jalur laut kurang lebih 3 jam
dari pelabuhan Semarang dan 5 jam dari pelabuhan Jepara.
Hotel ini memiliki 19 kamar yang terdiri dari 6 kamar Bungalow
Suit AC, 6 kamar Bungalow Family AC, 6 kamar type Standar
AC, dan 1 kama type Standar Fan.
d. Hotel Pringgosari
Hotel yang terletak di sekitar objek wisata Grojogan Sewu
Tawangmangu ini berada di kaki gunung Lawu. Hotel dengan
panorama keindahan alam sekitar pegunungan hutan pinus ini
terletak pada ketinggian 1100 meter diatas permukaan laut.
Hotel ini memiliki 14 kamar yang terdiri dari 4 buah kamar type
Anggrek, 5 buah kamar type Mawar, dan 5 buah kamar type
Melati. Hotel ini juga memiliki fasilitas loby dan tempat parkir.
2) Hotel Swasta
Adalah hotel swasta yang kepemilikan dan pengelolaanya ditangani
oleh pihak swasta. Pendapatan yang diperoleh pun akan ditangani oleh
pribadi maupun kelompok. Hanya saja hotel-hotel ini wajib membayar
pajak dan biaya retribusi kepada pemerintah. Dari sinilah pemerintah
memperoleh dana yang nantinya akan dikelola sebagai sumber
pendapatan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Direktori Usaha Hotel
Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah memiliki hampir 1000 hotel yang
dikelola oleh swasta baik hotel berbintang maupun tidak.
Berdasarkan golongannya hotel dibagi menjadi dua, yakni hotel
bintang dan hotel melati.
Hotel berbintang terdiri dari peringkat hotel bintang 1 sampai yang
tertinggi yaitu hotel bintang 5. Hotel-hotel ini memiliki fasilitas yang
memadai baik untuk menginap maupun mengadakan pertemuan dan event-
event khusus mulai dari loby,tempat parkir, mushola, ruang pertemuan
bahkan kolam renang. Di Jawa Tengah jumlah hotel berbintang mencapai
104 buah hotel yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Jawa Tengah.
Sedangkan hotel melati adalah hotel non-bintang yang biasanya
digunakan hanya untuk menginap, namun tidak menutup kemungkinan ada
juga yang memiliki fasilitas ruang pertemuan. Biasanya hotel-hotel melati
ini terbatas hanya sebagai penginapan/ pesanggrahan baik terletak di dekat
objek wisata maupun tidak. Hotel-hotel melati ini juga masih digolongkan
menjadi hotel melati, hotel melati 1, hotel melati 2, dan hotel melati 3. Di
Jawa Tengah sendiri hotel-hotel melati ini berjumlah 884 buah hotel. Bagi
pembaca yang hendak melihat hotel-hotel apa saja yang tergolong dalam
hotel melati ini, pembaca dapat membaca buku Direktori Usaha Hotel
Jawa Tengah tahun 2007 milik Dinas Provinsi Jawa Tengah.
3. Retribusi Hotel
Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi
Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat penginapan/
pesanggrahan/ villa termasuk di dalamnya wisma, asrama, balai istirahat
pekerja, pondok dan motel yang disediakan dan/ atau diberikan
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Masih
diatur dalam Perda, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi. Selanjutnya, Pembayaran Retribusi
Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib
Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat
Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Obyek Retribusi adalah
pelayanan penyediaan fasilitas tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan
menikmati pelayanan penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa.
Pembayaran Retribusi harus dibayar secara tunai dan tidak dapat
diborongkan. Segala sesuatu mengenai Retribusi maupun Utang Retribusi
dapat dilihat lebih rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Villa.
Retribusi dalam hal ini adalah besarnya tagihan yang harus
disetorkan oleh pemilik industri jasa seperti hotel atau dapat disebut Wajib
Retribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan
Pemerintah Daerah.
Untuk itulah mengapa hotel disebut sebagai Sarana Usaha Pariwisata
karena banyaknya hotel yang berada di Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan masing-masing hotel wajib membayar retribusi kepada Pemerintah
Daerah dapat menjadikan perekonomian Provinsi Jawa Tengah khususnya
di bidang pariwisata dapat berkembang baik.
BAB IV
PENUTUP
1. Saran-saran
Proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan oleh penulis di Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan cukup
baik dan lancar. Namun, pada praktek yang sesungguhnya, penulis dan rekan
penulis kurang dilibatkan dalam kinerja yang dilaksanakan di lapangan
sebagaimana yang diharapkan. Memang sebelumnya judul yang akan diangkat
penulis dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini berkaitan dengan museum
sehingga sebagian besar kegiatan yang dilakukan di kantor Dinas hanyalah
seputar pengenalan dan orientasi diberbagai bidang yang ada. Oleh
Pembimbing Lapangan konsentrasi lebih ditekankan pada kinerja Museum
Jawa Tengah Ranggawarsita sehingga saat di kantor Dinas penulis hanya
melakukan pengenalan dan observasi di setiap bidang dengan wawancara
seputar tugas pokok dan eksistensi setiap bidang.
Sebagai masukan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah, mahasiswa PKL khususnya program studi Sastra Inggis dapat
dilibatkan secara optimal dibagian TIC (Tourisme Information Center)
sehingga ketika ada wisatawan asing yang hendak mendapatkan jasa
pelayanan dapat dibantu menggunakan bahasa asli mereka khususnya Bahasa
Inggris apabila wisatawan tersebut kesulitan berkomunikasi menggunakan
Bahasa Indonesia.
Selain itu mahasiswa dapat dilibatkan di Bidang Pemasaran khususnya
Seksi Sarana Pemasaran dalam hal pembuatan dan penyusunan sarana
pemasaran seperti booklet dan/ leaflet berbahasa Inggris. Sehingga promosi
pariwisata yang digalakkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah tidak terbatas pada promosi berbahasa Indonesia saja melainkan
dengan bahasa asing. Dengan bahasa asing tersebut, diharapkan pariwisata
Provinsi Jawa Tengah lebih luas cakupannya dan masyarakat (wisatawan) luar
negeri dapat menilik apa saja yang ditawarkan oleh Jawa Tengah. Dengan
menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa yang memikat, diharapkan
pengunjung objek wisata luar negeri dapat meningkat setelah membaca pada
buku panduan pariwisata berbahasa asing tersebut yang dapat dimengerti
dengan mudah oleh wisatawan asing.
Diharapkan juga setelah adanya pelaksanaan PKL, akan terjalin kerjasama
yang baik antara instansi mitra dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas Negeri Semarang yang
menguntungkan satu sama lain. Sehingga kedua belah pihak mendapatkan
manfa’at dan keuntungan yang baik dengan adanya mahasiswa PKL.
2. Kesimpulan
Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Provinsi Jawa
Tengah yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah yang akan membantu
meningkatkan perekonomian bangsa. Akhir-akhir ini indutri pariwisata
Indonesia memang agak lesu dengan adanya gangguan keamanaan di
Indonesia seperti teror bom yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Namun,
sebagai bangsa yang besar dan kuat, hal ini dapat kita jadikan sebagai
tantangan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara
yang damai, ramah, dan merupakan tempat yang indah untuk dikunjungi.
Objek pariwisata di berbagai daerah di Indonesia khususnya Jawa
Tengah merupakan tempat yang layak jual guna menambah pendapatan
pembangunan bangsa. Untuk itulah objek wisata sudah selayaknya memilki
berbagai fasilitas yang mendukung berkembangnya potensi pariwisata
tersebut.
Diantara fasilitas yang mengiringi suatu objek wisata adalah hotel.
Hotel/ Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa merupakan tempat yang digunakan
oleh wisatawan untuk menginap dan/ mengadakan pertemuan termasuk
didalamnya wisma, asrama, Balai istirahat pekerja, pondok dan motel yang
dimiliki dan/ atau dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta.
Hotel-hotel inilah yang nantinya akan membayar retribusi kepada Pemerintah
Daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Sedangkan hotel milik PEMDA
memang dikelola mulai dari perawatannya, mekanismenya, maupun
pendapatannya.
Apabila pariwisata Indonesia berkembang dengan baik, hal ini akan
menimbulkan efek yang baik pula kepada indutri jasa pariwisata khusunya
hotel. Sehingga hasil yang didapatpun akan maksimal dan sangat membantu
perekonomian bangsa.
Untuk itulah kita sebagai generasi muda wajib mendukung dan
membantu perkembangan pembangunan bangsa dengan memajukan dan
meningkatkan potensi pariwisata yang ada di daerah lingkungan kita. Karena
bangsa yang besar ada di tangan generasi penerusnya seperti kita semua.
DAFTAR PUSTAKA
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Direktori Usaha Hotel Jawa Tengah Tahun 2007. 2007. DINBUDPAR. Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2008. DINBUDPAR. Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah. 2008. DINBUDPAR. Jawa Tengah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2008-2013) Bab III tentang Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. 2008. DINBUDPAR. Jawa Tengah.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR HADIR DAN KEGIATAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHSISWA
Nama : Athiyah Salwa Tempat PKL : Dinas Kebudayaan & Pariwisata JATENGNIM : 2250406026 Alamat : Jl. Pemuda no. 138Program Studi : Sastra Inggris S1 Waktu PKL : 1 Juli-31 Juli 2009
NO. HARI/ TANGGAL
KEGIATAN TANDA TANGAN
1 Rabu, 1-7-2009 Pengenalan dan orientasi Sub Bag. Program, Umum & Kepegawaian, dan Keuangan
2 Penuliss, 2-7-2009
Pengenalan dan orientasi Bidang Nilai Budaya Seni dan Film (NBSF) Seksi Nilai Budaya
3 Jum’at, 3-7-2009 Pengenalan dan orientasi Bidang Nilai Budaya Seni dan Film (NBSF) Seksi Kesenian & Perfilman
4 Senin, 6-7-2009 Izin mengikuti Ujian Semester Akhir di kampus
5 Selasa, 7-7-2009 Pengenalan dan orientasi Bidang Kesejarahan & Kepurbakalan Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalan & Permuseuman
6 Rabu, 8-7-2009 Libur dalam rangka Pemilu7 Penuliss, 9-7-
2009Izin mengikuti Ujian Semester Akhir di kampus
8 Jum’at, 10-7-2009 Pengenalan dan orientasi Bidang Pengemb. Destinasi Pariwisata Seksi Pengemb. Produk, Usaha Pariwisata, dan Pengemb. SDM
9 Senin, 13-7-2009 Pengenalan dan orientasi Bidang Pemasaran Seksi Pengemb. Pasara, Srn. Pemasaran, dan Promosi
10 Selasa, 14-7-2009 Pendalaman materi di Perpustakaan11 Rabu, 15-7-2009 Pengenalan dan orientasi Balai Pelayanan
Informasi dan Pengemb. Usaha Sarana Pariwisata Sub. Bag. Tata Usaha
12 Penuliss, 16-7-2009
Pengenalan dan orientasi Balai Pelayanan Informasi dan Pengemb. Usaha Sarana Pariwisata Sie. Pelayanan Informasi & Pemasaran Produk Wisata, dan Usaha sarana Pariwisata
13 Jum’at, 17-7-2009 Pelabelan buku-buku koleksi
Perpustakaan 14 Senin, 20-7-2009 Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih15 Selasa, 21-7-2009 Pelabelan buku-buku koleksi
Perpustakaan16 Rabu, 22-7-2009 Pengenalan dan orientasi Musium
Ranggawarsita Sub. Bag. Tata Usaha, dan Seksi Pengkajian dan Pelestarian
17 Penuliss, 23-7-2009
Pengenalan dan orientasi Musium Ranggawarsita Seksi Pelayanan dan Tata Pameran
18 Jum’at, 24-7-2009 Menrejemahkan Teks dari seksi Pengkajian dan Pelestarian
19 Senin, 27-7-2009 Pengenalan dan orientasi bagian-bagian Musium
20 Selasa, 28-7-2009 Pengenalan dan orientasi bagian-bagian Musium
21 Rabu, 29-7-2009 Pendalaman materi koleksi dan isi Musium
22 Penuliss. 30-7-2009
Pendalaman materi koleksi dan isi Musium
23 Jum’at, 31-7-2009 Bimbingan dan pengumpulan bahan laporan akhir
Semarang, Agustus 2009 Pembimbing Lapangan,
________________________NIP.
JADUAL PENEMPATAN PRAKTIK
MAHASISWA JURUSAN SASTRA INGGRIS S1
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
TANGGAL: 01 S/D 31 JULI 2009
NO. TANGGAL NAMA MAHASISWA LOKASI PENEMPATAN1. 1 Fransisca Titin Martini
Athiyah SalwaSekretariat:
a. Sub. Bagian Programb. Sub. Bag. Umum & Kepegawaianc. Sub. Bagian Keuangan
2. 2,3 Sda Bidang Nilai Budaya, Seni, dan Film:a. Seksi Nilai Budayab. Seksi Kesenianc. Seksi Perfilman
3. 6,7 Sda Bidang Kesejarahan & Kepurbakalan:a. Seksi Kesejarahanb. Seksi Kepurbakalan &
Permuseuman4. 9,10 Sda Bidang Pengemb. Destinasi Pariwisata:
a. Seksi Pengemb. Produkb. Seksi Usaha Pariwisatac. Seksi Pengemb. SDM
5. 13,14 Sda Bidang Pemasaran (Jl. Pemuda no. 147):
a. Seksi Pengemb. Pasarb. Seksi Srn. Pemasaranc. Seksi Promosi
6. 15,16 Sda Balai Pelayanan Informasi dan Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata:
a. Sub Bag. Tata Usahab. Seksi Pelayanan Informasi &
Pemasaran Produk Wisatac. Seksi Usaha Sarana Pariwisata
7. 17,21 Sda Perpustakaan 8. 22-30 Sda Musium Jawa Tengah Ranggawarsita
(Jl. Abdul Rahman Saleh 1):a. Sub. Bag. Tata Usahab. Seksi Pengkajian dan Pelestarianc. Seksi Pelayanan & Tata Pameran
9. 31 Sda Bimbingan Laporan Akhir