Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota ... · Dalam melaksanakan pembangunan...
Transcript of Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota ... · Dalam melaksanakan pembangunan...
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2015
IV-6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-7
IV - 7
KATA PENGANTAR
Bismillaahirrahmanirrahiim.
Assalaamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan
tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2016 dengan
lancar serta atas perkenan-Nya pula kami dapat menyusun Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016 yang merupakan
kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal
69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2015
selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
melalui Gubernur Jawa Barat.
Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2016, teknis
pelaporan LPPD Tahun 2016 secara prinsip baik substansi maupun teknis
perhitungan, agar tetap berpedoman Pada dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 120.04./10174/OTDA Tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun
2016.
Strategi dan arah pembangunan dirumuskan berdasarkan evaluasi
indikator makro dan kinerja pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya
selama kurun waktu sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dalam
menentukan isu-isu strategis sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-8
IV - 8
pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2016. Hal lain yang dijadikan acuan
penentuan isu strategis adalah masalah terkini dalam skala nasional dan
provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2013-2017.
Dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kota
Tasikmalaya maka Strategi dan Arah Kebijakan Daerah di tetapkan dengan
fokus pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2016 adalah “Mendorong
Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Fokus pembangunan
pada periode ini merupakan lanjutan dari fokus pembangunan sebelumnya.
Oleh karena iu, pada periode ini pembangunan diprioritaskan pada upaya
mendorong kemndirian ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan
kualitas hidup masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat adalah upaya
untuk meningkatkan kemampuan membayar dalam memperoleh barang/jasa
yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya pningkatan daya
beli diantaranya melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan
produktivitas usaha, pengendalian inflasi, penyediaan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha. Peningkatan kesejahteraan social adalah upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas
hidup masyarakat. Langkah Utama yang menjadi prioritas diantaranya dengan
mutu layanan pendidikan, kesehatan, jaminan social, penanganan penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat
berdampak langsung pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota
Tasikmalayayang sehat, produktif, mandiri dan dapat bersaing baik di tingkat
lokal, regional, nasional maupun global.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini masih banyak
terdapat kekurangan. Namun demikian, laporan ini mudah-mudahan dapat
dijadikan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
masukan dalam mendorong kinerja daerah serta sebagai bahan pembinaan lebih
lanjut oleh Pemerintah.
Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Wassalaamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-9
IV - 9
Paraf Hirarkis : Tasikmalaya, Maret 2017
WALIKOTA TASIKMALAYA
H. BUDI BUDIMAN
1 Sekretaris Daerah : 1.
2 Kepala Bappelitbang : 2.
3 Asisten Adm Pemerintahan : 3.
4 Kepala BPKAD : 4.
5 Kabag Pem : 5.
6 Kabid Akuntansi BPKAD : 6.
7 Kabid Pem Bappelitbang : 7.
8 Kasubag Bina Otda : 8.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-10
IV - 10
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum .............................................................................................. I-1
B. Gambaran Umum Daerah ....................................................................... I - 1
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A. Visi dan Misi ................................................................................................. II -1
B. Strategi dan Arah Kebijakan .................................................................... II – 2
C. Prioritas daerah .......................................................................................... II - 6
BAB III URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi ............................................................... III- 1
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ............................................... III -9
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan............................................ III -99
D. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ...................................................................... III -121
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.......................................................... IV – 1
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan……………...................................... IV – 5
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama antar Daerah........................................................................... V – 1
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga ………………………………… V – 8
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ..................................... V –12
D. Pembinaan Batas Wilayah ....................................................................... V –16
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ..................................... V -19
F. Pengelolaan Kawasan Khusus………………………………....................... V -22
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum....................... V-23
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan ………………............................................................................ V – 1
B. Saran ……………………………………………………………………………… V – 2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-11
IV - 11
A Dasar Hukum
B Gambaran Umum Daerah
LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-12
IV - 12
A. DASAR HUKUM
Kota Tasikmalaya resmi terbentuk pada tanggal 17 Oktober 2001
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tasikmalaya sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya yang menginduk
kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat dimana Kota
Administratif Tasikmalaya merupakan bagian dari Kabupaten Tasikmalaya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Kondisi Geografis Daerah
Kota Tasikmalaya terletak antara 108o08’38” Bujur Timur-
108o24’02” Bujur Timur dan antara 7o10’ Lintang Selatan -7o26’32”
Lintang Selatan, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak
± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari Kota
Jakarta.
Dari aspek geologisnya, struktur geologi Kota Tasikmalaya
terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu
susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah
dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api
tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota
Tasikmalaya. Sedangkan Iklim di Kota Tasikmalaya memiliki 3 sampai 4
bulan kering dan 8 sampai 9 bulan basah, dengan rata-rata curah hujan
di Kota Tasikmalaya sekitar 302,67 mm.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota
Tasikmalaya termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan
Timur dengan sektor unggulan meliputi pertanian, perkebunan,
perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan
dan pertambangan mineral. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya diarahkan sebagai
bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi,
sertapusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa.
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-13
IV - 13
a. Batas Administrasi Daerah
Kota Tasikmalaya secara administratif berbatasan dengan beberapa
daerah kabupaten lain, yaitu :
Sebelah Utara : Kecamatan Cisayong dan Kecamatan
Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya,
Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan
Sindangkasih dan Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis;
Sebelah Selatan
: Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan
Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
Sebelah Barat : Kecamatan Sukaratu,Kecamatan
Leuwisari, Kecamatan
Singaparna,Kecamatan Sukarame,dan
Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Tasikmalaya;
Sebelah Timur : Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan
Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya.
b. Luas Wilayah
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten
Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah
Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah
administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2),
terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan.
Adapun luas masing-masing wilayah sesuai dengan peraturan
yang berlaku sebagaimana tertera pada Tabel 1.1 dan gambar 1.1
berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-14
IV - 14
Tabel 1.1
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Kelurahan
No Kecamatan Luas Wilayah
(Km2)
Jumlah
Kelurahan
1 2 3 4
1 Kawalu 42,77 10
2 Tamansari 35,99 8
3 Cibeureum 19,04 9
4 Purbaratu 12,01 6
5 Tawang 7,07 5
6 Cihideung 5,49 6
7 Mangkubumi 24,53 8
8 Indihiang 11,09 6
9 Bungursari 16,90 7
10 Cipedes 8,96 4
Jumlah 183,85 69
Sumber :RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-15
IV - 15
Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Tasikmalaya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-16
IV - 16
c. Topografis
Kota Tasikmalaya berdasarkan bentang alamnya berada pada
daerah dengan ketinggian berkisar antara 201-503 m diatas
permukaan laut (dpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan
relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari
Kecamatan Bungursari (kaki G.Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan
yang terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu
sekitar 201 mdpl.
Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, tempat tertinggi Kota
Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun
ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara serta sebagian kecil dari
timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan
wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan
Cibeureum, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan
dan kebun campuran.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2
dan Tabel 1.3.
Tabel 1.2
Ketinggian Tempat Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya
No Kecamatan Tinggi dari Muka Laut
(mdpl)
1 2 3
1 Kawalu 201 mdpl (Kelurahan Urug) - 445 mdpl
(Kelurahan Gunung Tandala)
2 Tamansari 347 mdpl (Kelurahan Setiamulya) - 448 mdpl
(Kelurahan Setiawargi)
3 Cibeureum 250 mdpl (Kelurahan Singkup) - 362 mdpl
(Kelurahan Setiajaya)
4 Purbaratu 320 mdpl
5 Tawang 340 mdpl (Kelurahan Lengkongsari) - 359 mdpl
(Kelurahan Kahuripan)
6 Cihideung 349 mdpl (Kelurahan Nagarawangi) - 365 mdpl
(Kelurahan Cilembang)
7 Mangkubumi 343 mdpl (Kelurahan Sambongjaya) - 473 mdpl
(Kelurahan Cipawitra)
8 Indihiang 410 mdpl (Kelurahan Sukajaya)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-17
IV - 17
9 Bungursari 503 mdpl (Kelurahan Bungursari)
10 Cipedes 333 mdpl (Kelurahan Sukamanah) - 398 mdpl
(Kelurahan Cipedes)
Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011 – 2031
Tabel 1.3
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya
Kelas Lereng Keterangan Luas (Hektar) % Luas
1 2 3 4
0 – 2 Datar 4659,00 25,34
2 – 5 Landai 6443,14 35,04
5 – 15 Sedang 6221,24 33,83
15 – 40 Curam 1061,69 05,77
Total 18.385,07 100
Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011 – 2031
2. Gambaran Umum Demografis.
a. Jumlah Penduduk
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan
faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai
sasaran pembangunan tetapi juga menjadi pelaksana pembangunan.
Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada
peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahan
mobilitasnya yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan,
yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk dalam suatu
daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang
dibutuhkan dalam proses pembangunan dalam pengelolaan sumber
daya alam (SDA), selain juga sebagai konsumen dalam pembangunan.
Dalam peran ganda ini sudahsepatutnya pembahasan tentang
dinamika penduduk dalam pembangunan dapat dicermati sesuai
dengan ukuran kualitas dan kuantitasnya.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-18
IV - 18
Setiap tahun jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota
Tasikmalaya sebanyak 685.106 jiwa, dengan rincian sebanyak 349.019
jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 336.087 jiwa
berjenis kelamin perempuan. Tabel 1.4 berikut ini menunjukkan
jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya Tahun 2016.
Tabel 1.4.
Jumlah Penduduk Di Kota Tasikmalaya Tahun 2016
NO KECAMATAN
PENDUDUK
JUMLAH %
1 CIHIDEUNG 73.113 10,67
2 CIPEDES 80.308 11,72
3 TAWANG 61.872 9,03
4 INDIHIANG 53.580 7,82
5 KAWALU 90.841 13,26
6 CIBEUREUM 61.345 8,95
7 TAMANSARI 72.043 10,52
8 MANGKUBUMI 94.523 13,80
9 BUNGURSARI 53.553 7,82
10 PURBARATU 43.928 6,41
TOTAL 685.106
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tasikmalaya
Dilihat dari sebaran penduduknya di 10 kecamatan di Kota
Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling
banyak adalah Kecamatan Mangkubumi dengan penduduk sebanyak
94.523 jiwa atau sekitar 13,80 % dari total penduduk Kota
Tasikmalaya, diikuti oleh Kecamatan Kawalu yang hampir setara yaitu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-19
IV - 19
sebanyak 90.841 jiwa atau sekitar 13,26 % dan Kecamatan Cipedes
80.308 jiwa atau sekitar 11,72 %. Sementara itu kecamatan dengan
penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu dengan penduduk
sebanyak 43.928 jiwa, hanya 6,41 persen dari total penduduk Kota
Tasikmalaya. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai jumlah dan
kepadatan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya menurut Kecamatan
dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :
Tabel 1.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2016
NO KECAMATAN JUMLAH JIWA % LUAS
WILAYAH
KEPADATAN
PENDUDUK
1 CIHIDEUNG 73.113 10,67 5,49 13.317
2 CIPEDES 80.308 11,72 8,96 8.963
3 TAWANG 61.872 9,03 7,07 8.751
4 INDIHIANG 53.580 7,82 11,04 4.853
5 KAWALU 90.841 13,26 42,77 2.124
6 CIBEUREUM 61.345 8,95 19,04 3.222
7 TAMANSARI 72.043 10,52 35,99 2.002
8 MANGKUBUMI 94.523 13,80 24,53 3.853
9 BUNGURSARI 53.553 7,82 16,90 3.169
10 PURBARATU 43.928 6,41 12,01 3.658
TOTAL 685.106 100 183,80 53.912
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya
b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia, Jenis
Pekerjaan dan Pendidikan.
Dilihat dari distribusi atau sebaran penduduknya di 10
kecamatan di Kota Tasikmalaya, kecamatan yang memiliki
jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mangkubumi
dengan penduduk sebanyak 94.523 orang atau sekitar 13,80 persen
dari total penduduk Kota Tasikmalaya. Sementara itu kecamatan
dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Purbaratu yaitu
sebanyak 43.928 jiwa atau 6,41 persen, sesuai tabel 1.6.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-20
IV - 20
Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan
Kecamatan Kawalu dikarenakan kedua kecamatan ini memang
mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan
lainnya. Namun demikian, tingginya jumlah penduduk di Kecamatan
Mangkubumi juga disinyalir karena di wilayah ini terdapat sentra
perdagangan (pasar induk), sentra industri dan UKM, sehingga
masyarakat cenderung lebih tertarik untuk berusaha dan tinggal di
Kecamatan Mangkubumi. Begitu pula halnya dengan Kecamatan Kawalu
yang terkenal sebagai sentra industri bordir.
Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2016
NO KECAMATAN
PENDUDUK
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 CIHIDEUNG 36.971 10,59 36.142 10,75 73.113 10,67
2 CIPEDES 41.019 11,75 39.289 11,69 80.308 11,72
3 TAWANG 30.927 8,86 30.945 9,21 61.872 9,03
4 INDIHIANG 27.219 7,80 26.361 7,84 53.580 7,82
5 KAWALU 46.667 13,37 44.174 13,14 90.841 13,26
6 CIBEUREUM 30.912 8,86 30.433 9,06 61.345 8,95
7 TAMANSARI 37.167 10,65 34.876 10,38 72.043 10,52
8 MANGKUBUMI 48.229 13,82 46.294 13,77 94.523 13,80
9 BUNGURSARI 27.336 7,83 26.217 7,80 53.553 7,82
10 PURBARATU 22.572 6,47 21.356 6,35 43.928 6,41
TOTAL 349.019 100 336.087 100 685.106 100
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-21
IV - 21
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya
Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota
Tasikmalaya yaitu 50,94 persen laki-laki dan 49,06 persen perempuan.
Perkembangan sex ratio penduduk di Kota Tasikmalaya yang selalu
lebih dari 100 sejak beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa
pertambahan penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan
penduduk perempuan. Hal ini dapat dibandingkan jumlah jumlah
penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 685.106 jiwa, dengan rincian
sebanyak 349.019 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan
sebanyak 336.087 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga angka
sex ratio (perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan) mencapai
sebesar 101,85. Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kota
Tasikmalaya terdapat 101 penduduk laki-laki.
Tabel 1.7
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif
Kota Tasikmalaya Tahun 2016
NO KECAMATAN
KELOMPOK UMUR PRODUKTIF
(TAHUN) JUMLAH
0 – 4 15 – 64 > 65
1 CIHIDEUNG 16.637 51.742 4.734 73.113
2 CIPEDES 17.908 57.288 5.112 80.308
3 TAWANG 13.292 43.697 4.883 61.872
4 INDIHIANG 12.565 37.690 3.325 53.580
5 KAWALU 21.812 63.919 5.110 90.841
6 CIBEUREUM 14.075 43.378 3.892 61.345
7 TAMANSARI 17.524 50.863 3.656 72.043
8 MANGKUBUMI 23.148 65.799 5.576 94.523
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-22
IV - 22
9 BUNGURSARI 13.460 36.922 3.171 53.553
10 PURBARATU 10.167 30.625 3.136 43.928
TOTAL 160.588 481.923 42.595 685.106
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya
Kualitas penduduk Kota Tasikmalaya yang menjadi modal bagi
pembangunan juga turut didukung oleh struktur usia penduduknya.
Banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah
sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut.
Semakin kecil presentase penduduk usia tidak produktif, maka semakin
kecil penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif
tersebut. Dengan demikian beban ekonomi secara total juga semakin
kecil, sehingga pada akhirnya secara ekonomi akan mengalami
peningkatan.
Tabel 1.7 memperlihatkan bahwa seluruh kecamatan memiliki
penduduk usia produktif (15-64 Tahun). Kecamatan Mangkubumi
memilik penduduk usia produktif paling banyak yaitu sebanyak 65.799
orang diikuti oleh Kecamatan Kawalu yaitu sebanyak 63.919 orang.
Tingginya jumlah penduduk usia produktif di Kecamatan Mangkubumi
dan Kecamatan Kawalu dikarenakan kedua kecamatan ini memang
mempunyai wilayah yang lebih luas dibandingkan wilayah kecamatan
lainnya.
Melihat tingginya jumlah usia produktif di beberapa kecamatan
yang merupakan sentra bisnis, ditenggarai kaum imigran yang masuk ke
Kota Tasikmalaya lebih didominasi oleh penduduk laki-laki berusia
produktif (usia 15-64 tahun) yang bertujuan mencari nafkah/bekerja.
Analisa ini didukung oleh banyaknya jumlah penduduk laki-laki
dibanding perempuan pada Tahun 2016. Tidak dapat dipungkiri,
tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya telah menjadi
magnet bagi penduduk dari daerah lain untuk tinggal dan mencari nafkah
di Kota Tasikmalaya. Penduduk usia produktif merupakan suatu modal
dalam pelaksanaan pembangunan di segala sector, dengan harapan
produktivitas dan efektivitas yang terjadi didukung pula dengan sarana
dan prasaran pembangunan, dimana manusia merupakan tujuan dan
pelaksanan pembangunan. Keluasan pilihan bagi usia produktif untuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-23
IV - 23
meningkatkan kualitas dirinya secara kumulatif tentu akan mendorong
naiknya angka IPM.
Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Tasikmalaya Tahun 2016
NO KELOMPOK
UMUR
JENIS KELAMIN
TOTAL % LAKI-LAKI % PEREMPU
AN
%
1 0 – 4 20.684 5,93 19.352 5,78 40.036 5,84
2 5 – 9 30.754 8,81 28.937 8,64 59.691 8,71
3 10 – 14 31.381 8,99 29.480 8,80 60.861 8,88
4 15 – 19 30.383 8,71 28.733 8,57 59.116 8,63
5 20 – 24 30.765 8,81 30.092 8,98 60.857 8,88
6 25 – 29 28.224 8,09 26.714 7,97 54.938 8,02
7 30 – 34 30.172 8,64 28.766 8,58 58.938 8,60
8 35 – 39 27.912 8,00 26.254 7,83 54.166 7,91
9 40 – 44 26.308 7,54 25.294 7,55 51.602 7,53
10 45 – 49 22.869 6,55 22.452 6,70 45.321 6,62
11 50 – 54 19.794 5,67 19.784 5,90 39.578 5,78
12 55 – 59 16.039 4,60 15.787 4,71 31.826 4,65
13 60 – 64 12.975 3,72 12.606 3,76 25.581 3,73
14 65 – 69 8.222 2,36 8.412 2,51 16.634 2,43
15 70 – 74 6.320 1,81 6.723 2,01 13.043 1,90
16 > 75 6.217 1,78 6.701 2,00 12.918 1,89
TOTAL 349.019 100 336.087 100 685.106 100
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya
Mencermati Tabel 1.8 terlihat bahwa panjang batang penduduk
usia muda (0-4) tahun relatif lebih panjang dibandingkan dengan
kelompok usia penduduk diatasnya. Hal ini menunjukkan bahwa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-24
IV - 24
tingkat kelahiran masih relatif tinggi, sehingga upaya-upaya
pemerintah dalam menggalakkan program KB masih harus terus
dilaksanakan. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dan menekan
angka kematian pada bayi dan balita sangat penting untuk
meningkatkan kualitas hidup penduduk selanjutnya.
Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua yaitu
angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah
penduduk usia kerja yang bekerja ditambah penduduk yang
menganggur. Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah,
mengurus rumah tangga, dan lainnya (mereka yang tidak melakukan
kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan serta mereka yang
hidupnya tergantung dari orang lain, seperti pensiunan, lanjut usia,
cacat, dipenjara atau sakit kronis). Berdasarkan hasil Suseda 2016 ,
penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja di Kota Tasikmalaya
sebesar 299.866 orang (60,67 %), dengan perincian yang bekerja
sebanyak 287.209 orang (62,69%) dan menganggur sebanyak 12.657
orang (4,22 %). (Gambar 1.2.)
Gambar.1.2.
Persentase Penduduk Usia KerjaBerdasarkan AngkatanKerja dan
Bukan Angkatan Kerja di Kota TasikmalayaTahun 2016 (persen)
Sumber : Indikator Makro Tahun 2015,Bappeda dan BPS Kota
Tasikmalaya
Sedangkan distribusi Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan
Jenis Pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 1.9 berikut :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-25
IV - 25
Tabel 1.9
Distribusi Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan Jenis Pekerjaan
NO KECAM
ATAN
PEKERJAAN
BELUM/
TIDAK
BEKERJA
MENGURUS
RUMAH
TANGGA
PELAJAR/
MAHASIS
WA
PNS TNI POLRI
1 CIHIDE
UNG 15.386 16.762 14.714 995 44 72
2 CIPEDE
S 17.332 17.987 15.906 1.644 59 198
3 TAWAN
G 12.928 13.560 12.613 2.052 355 68
4 INDIHIA
NG 11.257 12.120 10.688 1.364 49 102
5 KAWAL
U 18.622 21.946 18.018 1.348 59 86
6 CIBEUR
EUM 11.818 15.187 12.635 1.398 171 48
7 TAMAN
SARI 15.362 17.858 13.804 837 54 45
8 MANGK
UBUMI 20.137 21.849 19.568 1.746 82 127
9 BUNGU
RSARI 12.781 12.814 9.873 782 20 114
10 PURBA
RATU 9.193 10.831 8.369 632 47 27
TOTAL 144.816 160.914 136.188 12.798 940 887
Tabel 1.9
Distribusi Penduduk Kota Tasikmalaya berdasarkan Jenis Pekerjaan
(lanjutan)
NO KECAMATA
N
PEKERJAAN
JUMLAH KARYAW
AN
SWASTA
KARYAWA
N BUMN
KARYAWA
N BUMD LAINNYA
1 CIHIDEUNG 4.374 157 36 20.573 73.113
2 CIPEDES 4.621 397 78 22.086 80.308
3 TAWANG 4.500 386 76 15.334 61.872
4 INDIHIANG 3.936 238 49 13.777 53.580
5 KAWALU 2.267 147 32 28.316 90.841
6 CIBEUREU
M 2.370 135 37 17.546 61.345
7 TAMANSARI 2.045 72 11 21.955 72.043
8 MANGKUB
UMI 3.967 258 64 26.725 94.523
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-26
IV - 26
9 BUNGURSA
RI 1.761 85 26 15.297 53.553
10 PURBARAT
U 1.572 60 17 13.180 43.928
TOTAL 31.413 1.935 426 194.789 685.106
Pendidikan adalah hak setiap warga negara yang bertujuan
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah
satu sarana meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia.
Kesepakatan dunia dalam pencapaian Millenium Development Goals
(MDG’s) untuk pendidikan anak-anak di mana pun baik laki-laki atau
perempuan akan mampu menyelesaikan pendidikan dasar.
Hakekat pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk
mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan
berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempunyai peranan yang
sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup, semakin tinggi
tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas
sumber daya manusianya. Oleh karenanya agar pendidikan dapat
dimiliki oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-
masing individu, maka pendidikan memerlukan dukungan dan
tanggung jawab dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.
Tabel 1.10
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya
Tahun 2016
No Kecamatan SD/MI SMP/MT
s
SMA/MA/
SMK JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kawalu 40 19 11 70
2 Tamansari 26 18 11 55
3 Cibereum 27 11 8 46
4 Purbaratu 18 5 5 28
5 Tawang 28 12 18 58
6 Cihideung 30 15 13 58
7 Mangkubumi 32 10 7 49
8 Indihiang 19 6 10 35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-27
IV - 27
9 Bungursari 24 10 5 39
10 Cipedes 31 9 9 49
Kota Tasikmalaya 284/276 109/111 103/99 506/486
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
Pada tabel 1.10. menunjukkan distribusi sekolah per kecamatan
tahun 2016, untuk tingkat SD dan SMP sebaran antar kecamatan relatif
merata, namun sebaran SMA agak sedikit timpang, Kecamatan Tawang
dan Cihideung jumlahnya lebih banyak dibanding kecamatan-kecamatan
lainnya.
Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi
rendahnya derajat pendidikan masyarakat. Tingginya derajat
pendidikan masyarakat dapat dilihatdari meningkatnya indikator-
indikator pendidikan seperti tingginya angka melek huruf dan tingginya
angka rata-rata lama sekolah. Untuk mendapatkan angka yang tinggi
pada kedua indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang
kelas/rombongan belajar (rombel) yang telah mencukupi untuk semua
penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar telah
mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yangmencukupi,
kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu
pendidikan.
Tabel 1.11
Rasio Guru-Murid dan Kelas-Murid
di Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Tingkatan Sekolah Jumlah
Guru
Jumlah
Murid
Rasio
Guru-
Murid
Rasio
Kelas-
Murid
(1) (2) (3) (4) (5)
1. SD/MI 3.672 74.839 1 : 20 1 : 33
2. SMP/MTs 2.762 39.337 1 : 14 1 : 35
3. SMA/SMK/MA 3.045 34.047 1 : 11 1 : 30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-28
IV - 28
Sumber: : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Rasio atau perbandingan antara guru dengan murid harus sesuai,
sehingga seorang guru ketika mengajar tidak boleh melebihi batas
kemampuannya dalam mengendalikan kelas dan membimbing anak didik
secara intensif. Beberapa praktisi pendidikan menyarankan bahwa
kemampuan ideal seorang guru mengelola kelas dengan jumlah murid
sekitar 20 orang per kelas, sehingga proses belajar-mengajar bisa
berlangsung efektif dan efisien.
Tabel 1.11 memperlihatkan rasio guru-murid di Kota
Tasikmalaya tahun 2016 sebesar 1:20 untuk SD/MI, 1:14 untuk
SMP/MTs, dan 1:11 untuk SMA/SMK/MA. Hal ini berarti jumlah
beban murid yang harus diawasi, dibimbing serta diajar oleh seorang
guru adalah sebanyak 20 orang murid di tingkat SD/MI, 14 orang
murid di tingkat SMP/MTs dan 11 murid di tingkat SMA/SMK/MA.
Data tersebut diatas sudah termasuk yang mengikuti Paket A, Paket B
dan Paket C tiap tingkatan pendidikan.
Berdasarkan rasio-rasio tersebut dan dengan merujuk pada
kriteria ideal di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa
ketersediaan jumlah guru dan kelas dibandingkan dengan jumlah
murid yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan telah memadai. Ke
depan upaya yang perlu dilakukan adalah penataan guru dalam rangka
pemerataan penyebaran dan peningkatan kualitas/kompetensi guru,
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta regulasi
pendidikan sehingga pendidikan dapat dinikmati atau dijangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat.
Jika diamati secara rinci, semakin tinggi jenjang/tingkat
pendidikan maka rasio murid-guru semakin menurun. Salah satu
penyebab utamanya adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk yang
juga semakin menurun seiring dengan kenaikan jenjang/tingkat
pendidikan. Dengan memadainya ketersediaan sarana dan prasarana
pendidikan, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan,
terutama pendidikan dasar, semakin terbuka karena pemerintah telah
banyak menyediakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu tingkat
partisipasi penduduk untuk bersekolah juga harus ditingkatkan. Angka
partisipasi murni Kota Tasikmalaya beberapa tahun ini menunjukkan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-29
IV - 29
perkembangan yang relatif stabil di semua tingkatan pendidikan, mulai
dari SD/MI sampai dengan tingkat SMA/sederajat. Hal ini
mengindikasikan terjaganya pemerataan dan perluasan kesempatan
belajar.
Tabel 1.12
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya
Indikator 2014 2015 2016
1 2 3 6
1. APM usia 7-12 tahun
(SD/MI/Paket A) 99,78 99,83 99,85
2. APS usia 13-15 tahun
(SLTP/MTs/Paket B) 93,70 93,79 93,82
3. APS usia 16-18 tahun
(SMU/SMK/Paket C) 89,26 89,30 89,32
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya
Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan
antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16-18 tahun yang sedang
bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12); usia SMP (13–
15) dan usia SMA (16-18). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2016
untuk usia SD/MI/Paket A sebesar 99,85 persen, artinya dari seluruh
penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,85
persen, sisanya 0,15 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang
sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, angka
partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs/Paket B sebesar 93,82
persen dan angka partisipasi penduduk usia SMA/MA/SMK sebesar
89,32 persen (Tabel 1.12.). Semakin tinggi tingkatan sekolahnya
semakin turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang
melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke
sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain.
Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan
salah satu ukuran untuk mengklasifikasikan kualitas seseorang.
Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat
pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang,
baik pola pikir maupun pola tindakannya. Dalam sudut pandang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-30
IV - 30
penduduk sebagai subyek pembangunan, seseorang yang mempunyai
kualitas tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar
terhadap pembangunan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan
penduduk dapat menggambarkan mutu/kualitas sumber daya
manusia dalam tingkat pendidikan. Distribusi penduduk Kota
Tasikmalaya berdasarkan pendidikan akhir dirinci pada Tabel 1.13.
Tabel 1.13 Distribusi Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir
NO KECAMATAN
PENDIDIKAN AKHIR
TIDAK/
BELUM
SEKOLA
H
BELUM
TAMAT
TAMAT
SD/
SEDERJAT
SLTP/
SEDERAJ
AT
SLTA/
SEDERAJ
AT
DIPLOMA
I/ II
1 CIHIDEUNG 11.378 7.035 17.416 11.773 20.605 621
2 CIPEDES 13.758 7.046 21.858 11.184 20.027 624
3 TAWANG 10.101 5.928 12.031 8.676 17.932 718
4 INDIHIANG 8.070 5.300 13.997 8.467 13.400 536
5 KAWALU 15.565 9.159 36.465 13.442 12.398 427
6 CIBEUREUM 8.824 6.387 20.749 9.654 11.902 371
7 TAMANSARI 12.733 7.594 31.223 9.939 8.203 258
8 MANGKUBU
MI 16.266 10.133 32.389 13.471 16.959 673
9 BUNGURSAR
I 10.057 5.376 20.203 7.477 8.047 258
10 PURBARATU 7.416 4.470 16.554 6.487 7.339 170
TOTAL 114.168 68.428 222.885 100.570 136.812 4.656
Sumber : DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-31
IV - 31
Tabel 1.13
Distribusi Penduduk berdasarkan Pendidikan Akhir
(Lanjutan)
NO KECAMATAN
PENDIDIKAN AKHIR
JUMLAH AKADEMI/
DIPLOMA
DIPLOMA IV/
STRATA I STRATA II STRATA III
1 CIHIDEUNG 1.013 3.085 174 13 73.113
2 CIPEDES 1.341 4.137 320 13 80.308
3 TAWANG 1.434 4.578 443 31 61.872
4 INDIHIANG 877 2.700 215 18 53.580
5 KAWALU 781 2.395 204 5 90.841
6 CIBEUREUM 722 2.520 197 19 61.345
7 TAMANSARI 414 1.573 97 9 72.043
8 MANGKUBUMI 1.104 3.269 243 16 94.523
9 BUNGURSARI 545 1.485 101 4 53.553
10 PURBARATU 336 1.079 76 1 43.928
TOTAL 8.567 26.821 2.070 129 685.106
Sumber : DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas di Kota
Tasikmalaya pada tahun 2015 yang terbanyak adalah tamat
SD/sederajat sebanyak 40,85 persen, diikuti tamat SMA/sederajat
(20,10 persen), tamat SMP/sederajat (19,85 persen), tidak tamat SD
(12,42 persen). Sisanya sebanyak 6,80 persen saja yang mampu
menamatkan sekolah hingga perguruan tinggi, berarti dari sebanyak
1.000 penduduk usia 10 tahun ke atas, hanya 68 orang yang
berkesempatan menyelesaikan pendidikan tinggi (Diploma, Akademi,
Perguruan tinggi).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-32
IV - 32
Tabel 1.14
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas
Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Pendidikan
Yang ditamatkan
Penduduk 10 Tahun Keatas
Laki-laki Perempua
n
Laki-Laki +
Perempuan
1 4 5 6
1. < SD 11,06 13,77 12,42
2.
SD/MI/Sederajat 40,01 41,68 40,85
3.
SMP/MTS/Sederajat 20,07 19,63 19,85
4.
SMA/Sederajat 21,97 18,22 20,10
5. Akademi/PT 6,89 6,7 6,80
Jumlah (%) 100 100 100
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya 2015
Semakin besar proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan
tinggi (SMU/sederajat keatas), maka menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan dasar yang telah dicapai juga semakin tinggi, implikasinya
angka melek huruf juga akan semakin mendekati angka 100. Angka
melek huruf merupakan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang
bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana
dalam kehidupan sehari-hari.
Tabel 1.15
Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Melek Huruf
Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya
No Kecamatan AMH
(Persen)
Indeks Melek
Huruf Ranking
1 2 3 4 5
1 Kawalu 99,86 99,86 8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-33
IV - 33
2 Tamansari 99,58 99,58 9
3 Cibeureum 99,93 99,93 6
4 Purbaratu 99,94 99,94 5
5 Tawang 99,96 99,96 2
6 Cihideung 99,98 99,98 1
7 Mangkubumi 99,90 99,90 7
8 Indihiang 99,96 99,96 3
9 Bungursari 99,36 99,36 10
10 Cipedes 99,95 99,95 4
Kota Tasikmalaya 99,82 99,82
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2015 Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk mengukur
keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di
daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak
pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka melek huruf juga
menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam
menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan
untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek
huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual
sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Parameter pembangunan pendidikan dapat dilihat dari tinggi
rendahnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator antaralain
tingginya angka melek huruf (AMH) dan tingginya angka rata-rata lama
sekolah (RLS).Untuk mendapatkan angka yang tinggi pada kedua
indikator tersebut tentu dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan
belajar (rombel) yang mencukupi, banyaknya guru yang mengajar telah
mencukupi untuk semua murid serta kualitas guru pun sangat
menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan (Gambar 1.3).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-34
IV - 34
Gambar 1.3
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk Usia 15 tahun Keatas di Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Gambar 1.3. mengilustrasikan perkembangan angka melek huruf
Kota Tasikmalaya periode 2006-2015 yang terus bergerak naik mendekati
angka 100, dari 98,80 persen pada tahun 2006, merangkak naik menuju
99,20 persen di tahun 2007, dan seterusnya sampai pada tahun 2015
mencapai 99,82 persen.
Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah proses
yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara
instan. Belum tercapainya angka melek huruf sebesar 100 dikarenakan
masih adanya penduduk usia tua (56 tahun ke atas) yang belum bisa
membaca dan menulis karena memang belum pernah mengenyam
pendidikan sama sekali. Meskipun telah dilakukan berbagai program
untuk memberantas buta aksara, diperlukan kesabaran dan keuletan
tinggi untuk membujuk mereka agar kembali memiliki minat mengakses
informasi dunia luar dengan meningkatkan kemampuan membaca dan
menulis.
Selain pencapaian angka melek huruf yang meningkat (Tabel
1.16), capaian rata-rata lama sekolah di Kota Tasikmalaya juga terus
mengalami peningkatan meskipun relatif sedikit. Pada tahun 2006
capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota
Tasikmalaya sebesar 8,40 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga
mencapai 8,93 tahun pada tahun 2015. Masih besarnya proporsi
penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah mempunyai kontribusi
sebagai penyebab lambatnya kemajuan rata-rata lama sekolah di Kota
8,4 8,41 8,44
8,59
8,83 8,85
8,88 8,89 8,9 8,93
98,80
99,20
99,42 99,45
99,55 99,57
99,75 99,79 99,80 99,82
98,60
98,80
99,00
99,20
99,40
99,60
99,80
100,00
8,2
8,4
8,6
8,8
9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RLS (tahun) AMH (%)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-35
IV - 35
Tasikmalaya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh
untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua penduduk
yang berpendidikan rendah untuk meneruskan sekolahnya baik dalam
pendidikan formal maupun non formal yang setara dengan pendidikan
formal, seperti Kejar Paket A, B dan C.
Tabel 1.16. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks RLS
Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya
No. Kecamatan RLS
(Tahun)
Indeks
RLS Ranking
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kawalu 8,59 57,27 5
2 Tamansari 7,76 51,73 10
3 Cibeureum 8,47 56,47 6
4 Purbaratu 7,88 52,53 9
5 Tawang 12,01 80,07 1
6 Cihideung 10,82 72,13 2
7 Mangkubumi 7,92 52,80 8
8 Indihiang 9,07 60,47 4
9 Bungursari 7,93 52,87 7
10 Cipedes 9,75 65,00 3
Kota Tasikmalaya 8,93 59,53
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2015
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-36
IV - 36
3. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Daerah
Sebagian besar pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan
pusat industri di Priangan Timur berada di Kota Tasikmalaya. Wilayah
Priangan Timur ini mencapai hampir seperlima dari total keseluruhan
wilayah Jawa Barat, itu artinya hampir seperlima dari pusat
perekonomian yang ada di Jawa Barat berada di Kota Tasikmalaya.
Oleh karena itu, sangat cocok bagi para investor baik di sektor
perhotelan, sarana dan prasarana, serta pusat perbelanjaan untuk
menanamkan modalnya di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya
merupakan salah satu kota yang memberikan peluang yang besar bagi
para investor untuk melakukan usahanya, karena didukung dengan
jumlah penduduk sekitar 685 ribu sehingga sangat potensial untuk
dijadikan faktor produksi dan pangsa pasar investasi.
Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di
wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya juga memiliki
perkembangan yang lebih baik dibandingkan kota-kota besar lainnya
yang cenderung stagnan atau jalan di tempat tanpa ada pembangunan
yang berarti atau signifikan. Oleh karena itu, para investor baik itu
investor lokal maupun asing yang akan menanamkan modalnya perlu
melirik Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota yang sangat potensial
dan strategis untuk mengembangkan usaha. Bagi para investor lokal
yang akan melakukan ekspansi atau perluasan cabang dapat
menjadikan kota ini sebagai salah satu pilihan terbaik. Bagi investor
asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, kota ini dapat
dijadikan basis usaha baru.
Di Indonesia, kawasan potensial saat ini harus dikembangkan
ke daerah-daerah sehingga pembangunan dapat lebih merata, saat ini
kawasan industri hanya terpusat di Jabodetabek, Surabaya, Semarang
dan Bandung, hal ini dapat menyebabkan kawasan tersebut menjadi
jenuh dan tidak terkendali. Oleh karena itu, kota ini dengan tangan
terbuka membuka kesempatan yang sangat besar bagi para investor
untuk menanamkan modalnya di kota ini. Bidang-bidang yang sangat
potensial di kota ini diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan,
pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat
industri.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-37
IV - 37
Sebagai kota besar yang berkembang pesat dan kota yang
memiliki segudang potensi alam, pusat belanja dan oleh-oleh, pusat
budaya maupun seni, sebagai tempat perhelatan acara-acara akbar
seperti festival, kejuaraan nasional, pusat kuliner, dan tujuan
pendidikan utama, kota ini masih minim jumlah hotel yang
representatif dibandingkan kota-kota besar lainnya, oleh karena itu
bidang perhotelan sangat cocok untuk dikembangkan di kota ini. Kota
Tasikmalaya masih membutuhkan banyak jumlah hotel baru untuk
lebih memajukan geliat ekonomi di kota ini.
Selain memiliki banyak potensi alam, Kota Tasikmalaya juga
memiliki berbagai potensi yang belum dikembangkan secara maksimal,
misalnya industri bordir yang sudah mendunia, kelom geulis, dan batik
tasik, kerajinan mendong, payung geulis dan lain-lain. Sehingga hal ini
memerlukan sentuhan tangan para investor-investot baru untuk dapat
menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya, dengan jumlah kecamatan sebanyak 10
kecamatan, yang terdiri dari 69 kelurahan, merupakan salah satu
wilayah di Priangan Timur yang memberikan andil yang cukup
signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat. Dari sisi lain secara
geografis letaknya sangat strategis di jalur utama yang
menghubungkan Bandung dengan wilayah Priangan Timur dan Jawa
Tengah serta menghubungkan antara Kabupaten Garut, Ciamis, dan
sekitarnya.
Hal ini tentu saja menjadi keuntungan secara ekonomi bagi
Kota Tasikmalaya. Kondisi ini tentu saja menjadi potensi untuk
menggerakkan roda perekonomian Kota Tasikmalaya ke arah yang
lebih maju.
Berbagai kebijakan makro ekonomi yang diarahkan pada upaya
untuk mendorong secara simultanpeningkatan kinerja sektor riil
maupun moneter harus tetap dikembangkan.
Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional
sebagaimana yang terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah.
Kondisi keuangan global yang terjadi, memberikan dampak terhadap
para pelaku usaha, rumahtangga, serta menerpa aspek penawaran dan
permintaan di Kota Tasikmalaya, meskipun
demikian seluruh kategori perekonomian di Kota Tasikmalaya masih
mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-38
IV - 38
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (Tiga Tahun terakhir)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya selama
periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang
signifikan. PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku di Kota
Tasikmalaya tahun 2015 mencapai Rp.15,23 trilyun, meningkat dari
tahun 2014 yang mencapai Rp. 13,62 trilyun dan pada tahun 2013
sebesar Rp.12,29 trilyun. Berikut disajikan PDRB Kota Tasikmalaya
atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2013-2015
(Tabel 1.17) :
Tabel 1.17.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013–2015 (Juta Rupiah)
Kategori 2013 2014 2015
[1] [2] [3] [4]
I Primer 746.309,4 797.355,4 857.848,0
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 744.832,0 794.768,7 856.152,0
B Pertambangan dan Penggalian 1.477,4 1.586,7 1.696,0
II Sekunder 3.561.237,6 4.040.377,8 4.548.870,9
C Industri Pengolahan 1.862.086,0 2.030.566,9 2.194.571,0
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.294,3 1.400,1 1.490,8
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 48.037,6 49.885,2 54.197,5
F Konstruksi 1.649.819,7 1.958.525,6 2.298.611,6
III Tersier 7.986.393,6 8.786.039,1 9.827.393,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 2.929.227,8 3.228.236,3 3.570.343,6
H Transportasi dan Pergudangan 1.121.258,1 1.211.381,9 1.427.977,7
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 583.686,1 643.847,1 709.608,0
J Informasi dan Komunikasi 349.481,6 402.136,5 451.207,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.336.675,0 1.487.715,7 1.661.449,3
L Real Estate 206.678,5 219.408,6 232.835,0
M,N Jasa Perusahaan 129.471,0 139.643,4 149.059,3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 602.920,2 650.650,9 710.402,5
P Jasa Pendidikan 200.059,8 228.635,5 263.694,0
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-39
IV - 39
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 223.044,9 244.309,7 292.241,3
R,S,T,U Jasa lainnya 303.890,6 329.073,6 358.574,9
PDRB 12.293.940,6 13.623.772,3 15.234.112,0
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Meskipun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, namun
peningkatan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok
kategori bersangkutan, karena pada Nilai Tambah Bruto atas dasar
harga berlaku masih terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau
deflasi). Dengan demikian untuk mengetahui nilai PDRB Kota
Tasikmalaya secara riil digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga
konstan Tahun 2010, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga
(Tabel 1.18).
PDRB atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami
peningkatan sebesar 6,29 persen, yaitu dari Rp. 11,63 trilyun pada
tahun 2014 menjadi Rp. 12,37 trilyun pada tahun 2015.
Tabel 1.18. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan 2010,Tahun 2013–2015 (Juta Rupiah)
Kategori 2013 2014 2015
[1] [2] [3] [4]
I Primer 603.329,3 617.400,7 619.573,9
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 602.103,2 616.148,0 618.295,9
B Pertambangan dan Penggalian 1.226,1 1.252,7 1.278,0
II Sekunder 3.144.566,7 3.362.734,0 3.584.246,0
C Industri Pengolahan 1.638.282,8 1.691.003,9 1.748.700,5
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.191,2 1.251,8 1.263,3
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang 41.900,4 43.144,9 44.807,7
F Konstruksi 1.464.192,4 1.627.333,4 1.790.474,5
III Tersier 7.212.974,5 7.657.148,0 8.164.971,8
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 2.652.346,7 2.862.497,7 3.060.148,6
H Transportasi dan Pergudangan 1.090.996,9 1.111.908,1 1.172.819,3
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 517.699,5 544.446,3 576.393,1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-40
IV - 40
J Informasi dan Komunikasi 334.532,5 389.072,8 440.613,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.140.110,1 1.196.121,5 1.272.815,2
L Real Estate 187.054,9 193.919,8 200.869,8
M,N Jasa Perusahaan 123.847,6 127.161,7 130.475,9
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 496.347,5 508.023,5 520.504,9
P Jasa Pendidikan 179.853,7 199.661,6 220.817,8
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 201.352,8 218.481,4 244.610,0
R,S,T,U Jasa lainnya 288.832,4 304.853,5 323.903,9
PDRB 10.961.870,6 11.637.282,7 12.369.791,7
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya
d.1. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk diketahui pada
suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini
memperlihatkan bagaimana perekonomian di suatu wilayah tumbuh
membesar dari sisi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Laju
pertumbuhan ekonomi dapat juga dijadikan sebagai ukuran
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.
Berdasarkan hasil analisa PDRB atas dasar harga konstan tahun
dasar 2010, dapat dilihat kinerja perekonomian Kota Tasikmalaya pada
periode 3 (tiga) tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, yaitu
dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 6,29
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya artinya secara agregat,
kuantitas output perekonomiannya meningkat sebesar 6,29 persen
dibanding tahun sebelumnya. Untuk diketahui, bahwa sejak mulai
berdirinya Kota Tasikmalaya sampai tahun 2015 perekonomian Kota
Tasikmalaya secara konsisten dan meyakinkan mengalami
perkembangan yang signifikan. (Tabel 1.19).
Perkembangan kinerja seluruh kategori ekonomi dalam
membentuk PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2013-2015 mengalami
pertumbuhan positif. Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi
kategori yang tumbuh paling tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 13,25
persen pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh Kategori Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 12,42 persen, Kategori Jasa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-41
IV - 41
Pendidikan yang tumbuh sebesar 10,60 persen serta Kategori Konstruksi
dengan pertumbuhan sebesar 10,03 persen.
Tabel 1.19.
Laju Pertumbuhan Kategorial Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2013 - 2015(Persen)
Kategori 2013 2014 2015
[1] [2] [3] [4]
I. Primer 1,54 2,33 0,35
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,54 2,33 0,35
B Pertambangan dan Penggalian 2,12 2,17 2,02
II. Sekunder 8,24 6,90 6,62
C Industri Pengolahan 6,05 3,22 3,41
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,58 5,09 0,92
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang 5,37 2,97 3,85
F Konstruksi 10,91 11,14 10,03
III. Tersier 5,69 6,16 6,63
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor 4,66 7,92 6,90
H Transportasi dan Pergudangan 1,94 1,92 5,48
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,10 5,17 5,87
J Informasi dan Komunikasi 7,43 16,30 13,25
K Jasa Keuangan dan Asuransi 11,75 4,91 6,41
L Real Estate 3,85 3,67 3,58
M,N Jasa Perusahaan 8,14 2,68 2,61
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 2,53 2,35 2,46
P Jasa Pendidikan 11,72 11,01 10,60
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,67 8,51 12,42
R,S,T,U Jasa lainnya 10,36 5,89 5,90
PDRB 6,17 6,16 6,29
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-42
IV - 42
d.2. Struktur Ekonomi
Untuk dapat memberikan gambaran bagaimana struktur
perekonomian di wilayah, indikator yang sering digunakan adalah
distribusi persentase kategorial PDRB. Distribusi persentase kategorial
menunjukkan komposisi dan peranan/andil masing-masing kategori
dalam mendukung terbentuknya PDRB secara keseluruhan. Semakin
besar persentase nilai tambah bruto suatu kategori, semakin besar pula
pengaruh kategori tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu
daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi
nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB, sehingga akan
tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan (kategori
andalan) di suatu wilayah.
Apabila dilihat dari peranannya pada pembentukan PDRB Kota
Tasikmalaya, kategori-kategori yang sangat dominan peranannya di Kota
Tasikmalaya pada tahun 2015 adalah kategori Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori Konstruksi, kategori
Industri Pengolahan, yang masing-masing mempunyai peranan sebesar
23,44 persen, 15,09 persen dan 14,41 persen serta ketiga kategori
tersebut mampu tumbuh sebesar 6,90 persen, 10,03 persen, dan 3,41
persen (Gambar 1.4).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-43
IV - 43
Gambar 1.4
Peranan/ DistribusiPersentase Kategorial dalam PDRB Kota
Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku pada Pembentukan Struktur
Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2015 (Persen)
d.3. Pendapatan Per Kapita
PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor
produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial
dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah
pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya dite-
rima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.
PDRB per kapita Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan
selama periode 2012 – 2015, rata-rata mencapai lebih dari 10 persen per
tahunnya. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya atas
dasar harga berlaku mencapai Rp.17,09 juta kemudian naik menjadi
Rp.18,86 juta pada tahun 2013 dan Rp.20,79 juta pada tahun 2014
kemudian naik menjadi Rp.23.17 juta pada tahun 2015. Perkembangan
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-44
IV - 44
PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel 1.20 di
bawah ini.
Tabel 1.20.
PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dan Pertumbuhannya, 2012-2015
Tahun
Atas Dasar
Harga Berlaku
(Juta Rp.)
Pertum-
buhan
(%)
Atas Dasar
Harga Konstan
2010
(Juta Rp.)
Pertum-
buhan
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
2012 17,09 8,88 15,93 5,18
2013 18,86 10,33 16,82 5,60
2014 20,79 10,23 17,77 5,66
2015 23,17 11,45 18,81 5,88
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya
Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita tersebut masih
belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota
Tasikmalaya secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita
yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih
terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat
berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil
dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar
harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Dari
Tabel 1.20 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari
PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.15,93
juta, pada tahun 2013 menjadi Rp.16,82 juta dan pada tahun 2014
mencapai Rp.17,77 juta. Sedangkan pada tahun 2015, PDRB per kapita
Kota Tasikmalaya mencapai Rp.18,81 juta. Dari dua kondisi di atas
memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh
sebesar 5,88 persen pada tahun 2014.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-45
IV - 45
d.4. Inflasi
Salah satu indikator yang digunakan untuk menjaga stabilitas
perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Inflasi ataupun Deflasi
merupakan persentase tingkat perubahan harga sejumlah barang dan
jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumahtangga.
Penghitungan inflasi sangat berguna untuk dapat memperoleh
indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang
perkembangan harga di suatu wilayah. Hal tersebut sangat penting,
karena indikator tersebut dapat digunakan sebagai informasi
awal/dasar untuk pengambilan keputusan atau kebijakan, baik di
tingkat ekonomi makro ataupun mikro. Pada tingkat mikro yaitu
rumahtangga atau masyarakat dapat memanfaatkan inflasi sebagai
dasar penyesuaian pada pengeluaran atau konsumsi rumahtangga
terhadap pendapatan yang diterima.
Angka inflasi dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan
kontrak bisnis oleh suatu perusahaan. Sedangkan pada konteks makro,
angka inflasi dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu
wilayah. Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi antara lain karena
terjadi peningkatan permintaan pasar maupun adanya kenaikan biaya
produksi yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga jual barang
dan jasa yang diproduksinya.
Keadaan seperti ini sering terjadi pada saat-saat tertentu, seperti
menjelang bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru dan
tahun ajaran baru. Selain itu, inflasi juga disebabkan karena kebijakan
pemerintah dimana sejak tahun 2014 pemerintah mengurangi subsidi
bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM ini menyebabkan
kenaikan pada biaya transportasi sehingga berdampak terhadap semua
jenis komoditas.
Inflasi yang rendah akan dapat menggairahkan kondisi perbankan,
karena akan mampu menurunkan suku bunga, kemudian dapat
merangsang sektor riil untuk berproduksi yang akhirnya akan
berdampak baik pada penanaman modal untuk melakukan suatu
kegiatan ekonomi.
Inflasi ideal untuk ukuran Indonesia saat ini berkisar antara 4
sampai 6 persen. Angka inflasi tersebut cukup ideal untuk pertumbuhan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-46
IV - 46
ekonomi, menjaga stabilitas moneter serta stabilitas daya beli masyarakat
dan peningkatan investasi.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen secara konsisten
untuk menjaga angka inflasi agar tetap ideal. Hal ini ditunjukkan dengan
dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas
secara rutin setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi fenomena
perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi yang terjadi di Kota
Tasikmalaya. Setelah mengevaluasi fluktuasi perubahan harga, TPID
melakukan berbagai program untuk dapat menjaga kestabilan harga
komoditi yang ada di pasar, sehingga angka inflasi dapat terkendali.
Pada tahun 2011 angka inflasi Kota Tasikmalaya sebesar 4,17 dan
tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 3,87. Angka tersebut
menunjukan bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012
perekonomian di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan cukup terkendali
dan stabil. Sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 laju inflasi Kota
Tasikmalaya naik di angka 6,89 dan 8,09 yang dipicu oleh kenaikan
Bahan bakar Minyak (BBM). Adapun untuk Tahun 2015 angka inflasi
mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,53,
capaian ini salah satunya oleh pernurunan harga BBM pada awal tahun
2015 yang berdampak pada menurunnya harga barang dan jasa
dikarenakan biaya transportasi orang dan barang menjadi lebih murah.
Dari hasil evaluasi terhadap kondisi perekonomian makro dapat
dilihat kecenderungan laju inflasi di Kota Tasikmalaya 2 (dua) tahun
terakhir yang masih berada di atas rata-rata laju inflasi Jawa Barat.
Sehingga hal ini harus disikapi dengan baik dan dicarikan solusi yang
multi dimensi. Dengan telah dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya pengendalian laju inflasi
terutama yang berkaitan dengan sisi permintaan dan penawaran
komoditi di Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan baik. Capaian laju
inflasi Kota Tasikmalaya selengkapnya pada Tabel 1.21.
Laju inflasi Kota Tasikmalaya di dominasi oleh kelompok bahan
makanan dan sandang yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok
lainnya. Namun demikian diharapkan laju inflasi dapat ditekan tidak
melebihi angka 5 persen, dengan asumsi bahwa tidak ada faktor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-47
IV - 47
eksternal maupun internal yang mengganggu baik sisi penawaran
maupun permintaan, seperti arus distribusi dan ketersediaan barang di
pasaran. Penetapan laju inflasi Kota Tasikmalaya dibawah 5 persen
merupakan upaya dalam meningkatkan gairah kerja, melaksanakan
diversifikasi usaha, menabung, dan mengadakan investasi yang
berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.
Pengendalian laju inflasi akan sangat berpengaruh pada daya beli
masyarakat.
Tabel 1.21
Laju Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2015
(Year on year)
Tahun Kalender Laju Inflasi (%)
(1) (2)
2011 4.17
2012 3,87
2013 6,89
2014 8,09
2015 3,53
Sumber :BPS Kota Tasikmalaya
e. Indek Gini
Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan
adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa
besar perbanding-an distribusi dari pengeluaran dengan distribusi
pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif
penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva
Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti
pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah
antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan
pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari
0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup
serius.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-48
IV - 48
Koefisien Gini di Kota Tasikmalaya dari Suseda 2016 mencapai
0,39 yang berarti pemerataan pendapatannya kategori sedang. Keadaan
ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita
(pendapatan) penduduk Kota Tasikmalaya belum mampu mengurangi
kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang
diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan
bawah.
Gambar 1.5 . Perkembangan Koefisien Gini
di Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2016
Sumber : jabar.bps.go.id dan Suseda 2016
4. INDIKATOR MAKRO
Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Tasikmalaya juga perlu dilihat
dalam konteks yang lebih luas lagi (multi dimensional). Hal ini
dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling
bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal
ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih
komprehensif dan holistik.
Indikator Makro Kota Tasikmalaya menunjukan perkembangan
yang sangat positif, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.22 di bawah
ini :
0,33
0,37 0,4 0,39
0,37
0,49
0,39
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tahun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-49
IV - 49
Tabel 1.22.
Indikator Makro Kota TasikmalayaTahun 2013-2015
No Indikator Makro Satuan 2013 2014 2015 2016
1. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Basis
Point 75,71 75,88 76,23
Angka Harapan
Hidup (AHH) Tahun 70,80 70,91 71,13
Indeks Kesehatan Basis
Point 76,33 76,51 76,85
Angka Melek Huruf
(AMH) % 99,79 99,80 99,82
Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) Tahun 8,89 8,90 8,93
Indeks Pendidikan
Basis
Point 86,28 86,30 86,39
Paritas Daya Beli
(PPP=Purchasing
Power Parity)
Ribu
Rupiah 639,110 640.470 643.080
Indeks Daya Beli
Basis
Point 64,50 64,82 65,42
2. Jumlah Penduduk Jiwa 651.676 654.794 657.477 659.606
3. Laju Pertumbuhan
Penduduk % 0,54 0,48 0,41 0,32
4. PDRB adh berlaku Juta
Rupiah 12.293.940,6 13.623.772,3 15.234.112,0
5. Inflasi % 6,88 8,09 3,53 2,75
6. Laju Pertumbuhan
Ekonomi % 6,17 6,16 6,29
7. PDRB per kapita
berlaku Rp
18.860.000,0
0
20.790.000,0
0
23.170.000,0
0
8. Indeks Gini Basis
Point 0,394 0,371 0,490
9. Angka Kemiskinan % 17,19 15,95 16,28
10.
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
% 6,52 5,38 5,46 4,22
11. Partisipasi Angkatan
Kerja % 64,22 60.67 66,21 62,69
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-50
IV - 50
No Indikator Makro Satuan 2013 2014 2015 2016
12.
Rasio Penduduk yang
Bekerja Terhadap
Angkatan Kerja
% 93,48 94.62 94,54 95,78
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Keterangan :
*) Angka Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS RI)
**) Masih dalam perhitungan BPS
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-51
IV - 51
A Ringkasan Urusan Desentralisasi
B Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan
C Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
D Indikator Kinerja Kunci
LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
BAB III URUSAN DESENTRALISASI
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-52
IV - 52
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Kota
Tasikmalaya mempunyai susunan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri
dari :
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan;
2) Dinas Kesehatan;
3) Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
4) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
5) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan;
6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9) Dinas Pendapatan Daerah;
10) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
4. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
3) Badan Kepegawaian Daerah;
4) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
5) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6) Inspektorat;
7) Kantor Lingkungan Hidup;
8) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo;
5. 10 Kecamatan;
6. 69 Kelurahan;
7. Lembaga lainnya, yang terdiri dari :
1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
2. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-53
IV - 53
B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1) Urusan Wajib
Alokasi belanja urusan wajib sebesar Rp.903.896.935.816,40 direalisasikan
sebesar Rp.826.303.202.024,00 atau 87,82%. Belanja tersebut digunakan untuk
mendanai 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya
dengan 138 program sebagaimana uraian dibawah ini.
1. Urusan Pendidikan.
Berdasarkan rekapitulasi, dari alokasi belanja langsung urusan pendidikan sebesar
Rp.63.221.824.668,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.58.881.175.265,00 atau
93,13%. Hampir seluruh program pada urusan wajib pendidikan ini dilaksanakan oleh
Disdik, namun terdapat pula program yang dilaksanakan bersama SKPD lain yaitu
Program Pendidikan Menengah dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun oleh Disdik dan DCKTRK.
Program, rencana dan realisasi anggarannya diuraikan sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.2.287.465.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.117.035.248,00 atau
95,17%; dilaksanakan oleh Disdik.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.727.184.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.631.720.185,00 atau 88,87%;
dilaksanakan oleh Disdik.
c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.27.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.26.951.400,00 atau 99,82%; dilaksanakan oleh
Disdik.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.85.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.85.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Disdik
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Disdik
f. Program Adminstrasi Persekolahan, alokasi anggaran Rp.15.346.070.500,00
realisasi anggaran sebesar Rp.13.461.250.188,00 atau 87,62%; dilaksanakan oleh
Disdik
g. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas
(UPTD), alokasi anggaran Rp.761.658.500,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.728.001.235,00 atau 95,58%; dilaksanakan oleh Disdik
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-54
IV - 54
h. Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran Rp.853.160.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.804.879.900,00 atau 94,34%; dilaksanakan oleh Disdik.
i. Program Pendidikan Menengah, alokasi anggaran sebesar Rp.9.896.250.000,00
terealisasi sebesar Rp.9.534.589.392,00 atau 96,35%; dilaksanakan oleh Disdik dan
DCKTRK.
j. Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran Rp.759.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp.758.036.000,00 atau 99,87%; dilaksanakan oleh Disdik.
k. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, alokasi anggaran
Rp.750.931.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.738.041.000,00 atau 98,28%;
dilaksanakan oleh Disdik.
l. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran Rp.750.000.000,00
dapat direalisasikan sebesar Rp.718.737.027,00 atau 95,83%; dilaksanakan oleh
Disdik.
m. Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar, dengan anggaran sebesar
Rp.2.102.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.095.933.450,00 atau
99,71%; dilaksanakan oleh Disdik.
n. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun,
dengan anggaran Rp.28.848.104.668,00 dapat direalisasikan sebesar
Rp.27.111.005.240,00 atau 93,98%; dilaksanakan oleh Disdik dan DCKTRK.
o. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan, alokasi
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.139.308.000,00
atau 92,87%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
2. Urusan Kesehatan.
Anggaran urusan wajib kesehatan sebesar Rp.239.046.517.135,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp.201,090,526,957,00 atau 84,12%. Program dalam urusan
wajib kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinkes, RSUD dr. Soekardjo, Setda, DCKTRK
dan Kecamatan.
Program-program tersebut adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.19.720.407.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.15.899.436.339,00 atau
80,62%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-55
IV - 55
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.4.238.643.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.862.819.655,00 atau
67,54%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.911.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.676.503.315,00 atau 74,26%; dilaksanakan oleh
Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.1.616.542.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.414.048.000,00 atau
87,47%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.76.040.110,00 atau 95,05%; dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.19.835.450,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh Dinkes dan
RSUD dr. Soekardjo.
g. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya,
alokasi anggaran Rp.27.942.730.712,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.25.579.955.540,00 atau 91,54%; dilaksanakan oleh Dinkes.
h. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan
Kesehatan, alokasi anggaran Rp.444.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.429.815.414,00 atau 96,81%; dilaksanakan oleh Dinkes.
i. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dari anggaran sebesar
Rp.3.514.247.195,00 dapat direalisasikan Rp.2.013.929.016,00 atau 98,61%;
dilaksanakan oleh Dinkes.
j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dari anggaran sebesar
Rp.4.046.224.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.857.201.135,00 atau
95,33%; dilaksanakan oleh Dinkes.
k. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dari anggaran
Rp.1.606.062.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.567.477.000,00 atau
97,60%; dilaksanakan oleh Dinkes, Kec. Indihiang, Kec. Tawang dan Kec. Cipedes.
l. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dari anggaran Rp.763.241.010,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp.747.081.300,00 atau 97,88%; dilaksanakan oleh Dinkes.
m. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran Rp.1.939.394.000,00
terealisasi Rp.1.877.039.777,00 atau 96,78%. Program ini dilaksanakan oleh
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-56
IV - 56
Dinkes, Setda dan seluruh Kecamatan.
n. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dari anggaran
Rp.1.432.946.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.339.557.584,00 atau
93,48%; dilaksanakan oleh Dinkes.
o. Program Standarisasi pelayanan kesehatan, alokasi anggaran
Rp.1.101.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.097.633.550,00 atau 99,63%;
dilaksanakan oleh Dinkes.
p. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dari anggaran
Rp.18.131.807.600,00 direalisasikan sebesar Rp.12.004.321.000,00 atau 66,21%;
dilaksanakan oleh Dinkes.
q. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dari anggaran
Rp.6.790.250.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.6.144.131.682,00 atau
90,48%; dilaksanakan oleh Dinkes dan DCKTRK.
r. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dari anggaran
Rp.62.024.324.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.49.555.603.052,00 atau
79,90%; dilaksanakan oleh Dinkes, dan RSUD dr. Soekardjo.
s. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan anggaran sebesar
Rp.4.203.277.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.614.389.831,00 atau 85,99%;
dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
t. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran sebesar
Rp.22.181.095.813,00 terealisasi sebesar Rp.17.108.325.009,00 atau 77,13%;
dilaksanakan oleh Dinkes dan RSUD dr. Soekardjo.
u. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita, dari anggaran
Rp.110.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.109.718.548,00 atau 99,74%;
dilaksanakan oleh Dinkes.
v. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dari anggaran Rp.
360.507.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.337.492.000,00 atau 93,62%;
dilaksanakan oleh Dinkes.
w. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dari anggaran
Rp.195.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.180.811.800,00 atau 92,72%;
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-57
IV - 57
dilaksanakan oleh Dinkes dan Setda.
x. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dari anggaran
Rp.551.945.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.543.188.880,00 atau 98,41%;
dilaksanakan oleh Dinkes.
y. Program Peranserta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
anggaran Rp.30.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar
Rp.30.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh Dinkes.
z. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan dari anggaran Rp.13.254.601.000,00 dapat direalisasikan sebesar
Rp.12.639.967.050,00 atau 94,80%; dilaksanakan oleh Dinkes dan DCKTRK.
aa. Program Standarisasi administrasi kesehatan, dari alokasi anggaran sebesar
Rp.75.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.71.386.000,00 atau 95,18%;
dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
bb. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, alokasi anggaran sebesar
Rp.41.544.079.500,00 terealisasi sebesar Rp.37.792.500.741,00 atau 90,97%;
dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
3. Urusan Pekerjaan Umum.
Alokasi anggaran urusan wajib pekerjaan umum sebesar Rp.208.964.469.000,00
terealisasi sebesar Rp.198.834.208.642,00 atau 95,15 %. Program dalam urusan wajib
pekerjaan umum ini dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
Program-program tersebut adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.1.491.451.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.369.865.225,00 atau
91,85%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.1.351.421.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.172.612.427,00 atau
86,77%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.55.163.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.53.883.500,00 atau 97,68%; dilaksanakan oleh
DBMPPE.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.110.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.109.507.300,00 atau 99,55%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-58
IV - 58
anggaran sebesar Rp.19.727.700,00 atau 98,64%; dilaksanakan oleh DBMPPE
dan DCKTRK.
f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran
Rp.27.019.560.500,00 terealisasi sebesar Rp.24.120.768.500,00 atau 89,27%;
dilaksanakan oleh DBMPPE.
g. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, alokasi anggaran
sebesar Rp.11.898.815.000,00 terealisasi sebesar Rp.11.758.453.700,00 atau
98,82%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
h. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran
Rp.14.305.002.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.429.638.041,00 atau 93,88%;
dilaksanakan oleh DBMPPE.
i. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, alokasi
anggaran Rp.1.972.300.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.855.654.650,00 atau
94,09%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya, alokasi anggaran Rp.36.682.767.250,00 terealisasi
Rp.35.235.261.400,00 atau 96,05%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
k. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, alokasi anggaran
Rp.1.562.182.000,00 terealisasi Rp.1.530.475.000,00 atau 97,97%; dilaksanakan
oleh DBMPPE.
l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, alokasi
anggaran Rp.6.721.763.750,00 terealisasi Rp.6.578.247.124,00 atau 97,86%;
dilaksanakan oleh DCKTRK.
m. Program Pengendalian Banjir, alokasi anggaran Rp.6.299.066.000,00 terealisasi
Rp.6.247.169.675,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, alokasi anggaran
Rp.329.167.000,00 terealisasi Rp.327.034.300,00 atau 99,35%; dilaksanakan oleh
DCKTRK.
o. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, alokasi sebesar Rp.96.317.710.000,00
terealisasi Rp.93.418.582.700,00 atau 96,99%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
p. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong, alokasi
anggaran Rp.948.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.945.154.900,00 atau 99,62%;
dilaksanakan oleh DCKTRK dan DBMPPE.
q. Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar, alokasi anggaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-59
IV - 59
Rp.1.879.300.000,00 terealisasi Rp.662.172.500,00 atau 35,24%; dilaksanakan
oleh DCKTRK.
4. Urusan Perumahan.
Alokasi anggaran urusan wajib perumahan sebesar Rp.57.565.586.400,00 terealisasi
sebesar Rp.55.663.014.367,00 atau 96,69%. Program dalam rangka melaksanakan
urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, alokasi
anggaran Rp.844.849.000,00 terealisasi Rp.704.620.000,00 atau 83,40%; yang
dilaksanakan oleh DCKTRK.
b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, alokasi anggaran Rp.385.000.000,00
terealisasi Rp.369.368.500,00 atau 95,94%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan
Dinsosnakertrans.
c. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman,
alokasi anggaran Rp.972.388.800,00 terealisasi Rp.917.108.550,00 atau 94,32%;
dilaksanakan oleh DCKTRK.
d. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman, alokasi anggaran sebesar
Rp.55.363.348.600,00 terealisasi Rp.53.671.917.317,00 atau 96,94%;
dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.
5. Urusan Penataan Ruang.
Alokasi anggaran urusan wajib penataan ruang sebesar Rp.2.246.750.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp.2.055.305.151,00 atau 91,48%. Program dalam rangka
melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
a. Program Perencanaan Tata Ruang, alokasi anggaran Rp.46.750.000,00 terealisasi
Rp.46.750.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
b. Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota), alokasi
anggaran Rp.1.065.000.000,00 terealisasi Rp.943.062.240,00 atau 88,55%;
dilaksanakan oleh Bappeda dan DCKTRK.
c. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran
Rp.1.135.000.000,00 terealisasi Rp.1.065.492.911,00 atau 93,88%; dilaksanakan
oleh DCKTRK dan Bappeda.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan.
Anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan sebesar Rp.9.736.799.555,00
terealisasi sebesar Rp.9.091.972.932,00 atau 93,38%. Program dalam rangka
melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.1.196.157.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.132.669.575,00 atau
94,69%; dilaksanakan oleh Bappeda.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-60
IV - 60
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.1.430.718.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.302.135.050,00 atau
91,01%; dilaksanakan oleh Bappeda.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.44.975.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.44.956.000,00 atau 99,96%; dilaksanakan oleh
Bappeda.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.20.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.19.170.500,00 atau 95,85%;
dilaksanakan oleh Bappeda.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.55.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.50.875.700,00 atau 92,50%; dilaksanakan oleh Bappeda.
f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.15.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.13.650.000,00 atau 91,00%; dilaksanakan oleh Bappeda.
g. Program Pengembangan Data/ Informasi, alokasi anggaran Rp.1.716.011.655,00
terealisasi Rp.1.563.383.063,00 atau 91,11%; dilaksanakan oleh Bappeda, Setda
dan Kecamatan Bungursari.
h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 realisasi Rp.47.704.000,00
atau 95,41%; dilaksanakan oleh Bappeda.
i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran
Rp.4.449.837.000,00 terealisasi Rp.4.242.975.094,00 atau 95,35%; dilaksanakan
oleh Disdik; Dinkes; DBMPPE; DCKTRK; Bappeda; Dishubkominfo; KLH;
Disdukcapil; Badan KBPMP3A; Dinsosnakertrans; Dinas KUMKM Perindag;
Disbudparpora; Kantor Kesbangpol; seluruh Kantor Kecamatan; Satpol PP dan
Linmas; Karpusda; dan Distankanhut.
j. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, alokasi anggaran
Rp.399.100.000,00 terealisasi Rp.376.690.650,00 atau 94,39%; dilaksanakan oleh
Bappeda dan Setda.
k. Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran Rp.360.000.000,00 terealisasi
Rp.297.763.300,00 atau 82,7%; dilaksanakan oleh Bappeda.
7. Urusan Perhubungan.
Anggaran urusan wajib perhubungan sebesar Rp.31.071.440.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp.30.363.412.332,00 atau 97,72%. Sebagian besar program
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-61
IV - 61
untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dishubkominfo, kecuali Program
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan
Setda.
Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.20.435.595.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.20.058.050.205,00 atau
98,15%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.1.301.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.163.229.250,00 atau
89,41%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.60.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.59.708.000,00 atau 99,51%; dilaksanakan oleh
Dishubkominfo.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.45.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.44.930.000,00 atau 99,84%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.9.800.000,00 atau 98,00%; dilaksanakan oleh
Dishubkominfo.
f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, alokasi
anggaran Rp.1.007.995.000,00 terealisasi Rp.1.001.445.120,00 atau 99,35%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, alokasi anggaran Rp.260.000.000,00
terealisasi Rp.256.525.700,00 atau 98,66%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
h. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, alokasi anggaran
Rp.7.016.400.000,00 terealisasi Rp.6.870.171.635,00 atau 97,92%; dilaksanakan
oleh Dishubkominfo dan Setda.
i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, alokasi
anggaran Rp.296.250.000,00 terealisasi Rp.283.812.400,00 atau 95,80%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
j. Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas, alokasi anggaran Rp.339.500.000,00
terealisasi Rp.336.802.297,00 atau 99,21%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
k. Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan, alokasi anggaran
Rp.299.700.000,00 terealisasi Rp.278.937.725,00 atau 93,07%; dilaksanakan oleh
Dishubkominfo.
l.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-62
IV - 62
8. Urusan Lingkungan Hidup.
Anggaran urusan wajib lingkungan hidup sebesar Rp.14.745.912.300,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp.14.012.740.370,00 atau 95,03%. Program untuk memenuhi
urusan wajib ini dilaksanakan oleh KLH, Bappeda dan DCKTRK yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.386.701.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.357.709.205,00 atau 92,50%;
dilaksanakan oleh KLH.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.136.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.131.716.513,00 atau 96,67%;
dilaksanakan oleh KLH.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.20.500.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh KLH.
d. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh KLH.
e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran
Rp.9.237.627.300,00 terealisasi sebesar Rp.8.969.969.302,00 atau 97,10%;
dilaksanakan oleh DCKTRK.
f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, alokasi
anggaran Rp.1.239.624.000,00 terealisasi Rp.1.227.156.300,00 atau 98,99%;
dilaksanakan oleh DCKTRK, Bappeda dan KLH.
g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, alokasi anggaran
Rp.550.000.000,00 terealisasi Rp.534.170.000,00 atau 97,12%; dilaksanakan
KLH.
h. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, alokasi anggaran Rp.65.000.000,00 realisasi Rp.64.730.850,00
atau 99,59%; dilaksanakan oleh KLH.
i. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran
Rp.3.103.210.000,00 terealisasi Rp.2.699.788.200,00 atau 87,00%; dilaksanakan
oleh DCKTRK dan Bappeda.
9. Urusan Pertanahan.
Program untuk memenuhi pertanahan yaitu Program Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh Setda dengan
jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.671.074.000,00 terealisasi sebesar
Rp.635.068.200,00 atau 94,63%.
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
Anggaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dengan jumlah alokasi
anggaran sebesar Rp.2.386.703.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.169.495.111,00 atau
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-63
IV - 63
90,90%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Disdukcapil,
yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.1.049.361.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.922.217.822,00 atau 87,88%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.450.627.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.401.924.015,00 atau 89,19%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.31.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.30.400.000,00 atau 98,06%; dilaksanakan oleh
Disdukcapil.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.250.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.238.798.174,00 atau 95,52%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.49.050.500,00 atau 98,10%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.18.993.000,00 atau 94,97%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
g. Program Penataan Administrasi Kependudukan, alokasi anggaran
Rp.554.715.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.525.668.600,00 atau 94,76%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran
untuk melaksanakan urusan wajib ini adalah Rp.516.403.405,00 terealisasi sebesar
Rp.374.308.175,00 atau 72,48% dilaksanakan melalui :
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan alokasi
anggaran Rp.291.856.905,00 terealisasi Rp.216.480.725,00 atau 74,17%;
dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
b. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
dengan alokasi anggaran Rp.224.546.500,00 terealisasi Rp.157.827.450,00 atau
70,29%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Program untuk memenuhi urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.709.435.500,00 terealisasi sebesar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-64
IV - 64
Rp.5.332.896.773,00 atau 93,40% melalui Program yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.686.579.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.656.942.689,00 atau 95,68%;
dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.223.328.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.196.558.219,00 atau 88,01%;
dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.47.075.000,00 atau 94,15%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
d. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.8.950.000,00 atau 89,50%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
e. Program Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Rp.1.374.391.000,00
terealisasi Rp.1.249.019.400,00 atau 90,88%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
f. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan alokasi anggaran
Rp.2.968.137.000,00 terealisasi Rp.2.812.861.015,00 atau 94,77%; dilaksanakan
oleh BKBPMP3A dan Kecamatan.
g. Program Kesehatan Reproduksi dengan alokasi anggaran Rp.397.000.000,00
terealisasi Rp.361.490.450,00 atau 91,06%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
13. Urusan Sosial.
Anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp.7.586.559.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp.7.189.818.706,00 atau 94,77%. Dengan uraian sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.1.077.702.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.014.688.168,00 atau
94,15%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.565.465.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.492.536.660,00 atau 87,10%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.15.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,00,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.99.475.000,00 atau 99,48%;
dilaksanakan oleh BPBD.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-65
IV - 65
Keuangan, alokasi anggaran Rp.60.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.59.593.100,00 atau 99,32%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.30.000.000,00,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.25.712.750,00 atau 85,71%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans dan BPBD.
g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran
Rp.1.772.040.000,00 terealisasi Rp.1.713.752.625,00 atau 96,71%; dilaksanakan
oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
h. Program Pembinaan Anak Terlantar, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00
terealisasi Rp.49.975.000,00 atau 99,95%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
i. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, alokasi anggaran
Rp.62.860.000,00 terealisasi Rp.62.532.000,00 atau 99,48%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans.
j. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), alokasi anggaran Rp.100.000.000,00
terealisasi Rp.99.498.500,00 atau 99,50%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
k. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran
Rp.1.132.527.000,00 terealisasi Rp.999.848.948,00 atau 88,28%; dilaksanakan
oleh BKBPMP3A, Dinsosnakertrans, BPKBD, dan Setda.
l. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya, alokasi anggaran Rp.2.620.965.000,00 terealisasi
Rp.2.557.182.455,00 atau 97,57%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans,
Kecamatan Cibeureum dan Bappeda.
Selain program yang telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah tersebut, terdapat
juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS yang merupakan
program kebijakan Top Down yakni sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di
daerah yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran PKH Kota Tasikmalaya
tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 4.1. Alokasi dan Realisasi PKH Kota TasikmalayaTahun 2016
No Tahap Realisasi
Jmlh RTS Anggaran
1 I 20.369 17.629.243.750
2 II 20.323 7.551.463.750
3 III 20.279 7.561.948.750
4 IV 20.163 7.467.680.000
5 Tahap I KPM
Validasi
7.460 1.960.636.408
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-66
IV - 66
JUMLAH 42.170.972.658
Sumber : UPPKH, 2016.
14. Urusan Ketenagakerjaan.
Anggaran urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp.1.085.286.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp.1.056.778.950,00 atau 97,37%. Seluruh program untuk
memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans yaitu :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, alokasi anggaran
Rp.472.649.000,00 terealisasi Rp.451.625.950,00 atau 95,55%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans.
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, alokasi anggaran Rp.150.749.000,00
terealisasi Rp.149.083.000,00 atau 98,89%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, alokasi
anggaran Rp.461.888.000,00 terealisasi Rp.456.070.000,00 atau 98,74%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
15. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
Program untuk memenuhi urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah dengan
anggaran sebesar Rp.4.873.661.000,00 realisasi sebesar Rp.4.634.795.227,00 atau
95,10% dengan uraian sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.793.589.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.758.712.966,00 atau 95,57%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.792.101.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.747.750.026,00 atau 94,40%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.47.950.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.45.153.020,00 atau 94,17%; dilaksanakan oleh
Dinas KUMKM Perindag.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.79.210.000,00 atau 99,01%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.45.399.500,00 atau 90,80%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.9.495.000,00 atau 94,95%; dilaksanakan oleh Dinas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-67
IV - 67
KUMKM Perindag.
g. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, alokasi
anggaran Rp.75.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.71.283.350,00 atau
95,04%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
h. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah, alokasi anggaran Rp.275.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.264.206.018,00 atau 96,07%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
i. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah, alokasi anggaran Rp.1.585.020.000,00 terealisasi
Rp.1.505.714.101,00 atau 95,00%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
j. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, alokasi anggaran
Rp.1.165.000.000,00 terealisasi Rp.1.108.121.246,00 atau 95,12%; dilaksanakan
oleh Dinas KUMKM Perindag dan DCKTRK.
16. Urusan Penanaman Modal.
Urusan wajib penanaman modal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp.3.244.189.000,00 terealisasi Rp.3.120.371.991,00 atau 96,18%.
Program ini dilaksanakan oleh BPMPPT, yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.1.127.563.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.084.329.638,00 atau
96,17%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.329.874.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.280.677.669,00 atau 85,09%;
dilaksanakan oleh BPMPPT.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.72.800.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.71.995.000,00 atau 98,89%; dilaksanakan oleh
BPMPPT.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.34.844.650,00 atau 98,56%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.9.936.000,00 atau 99,36%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, alokasi anggaran
Rp.1.668.952.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.638.589.034,00 atau
98,18%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
g. Program Peningkatan Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.2.116.614.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.2.010.395.107,00 atau 94,98%; dilaksanakan oleh
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-68
IV - 68
Bina Marga, Bappeda, Dishub, Disdukcapil, Setda, BPMPPT, Kec. Cihideung,
Dispenda.
17. Urusan Kebudayaan.
Anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp.4.664.716.200,00 terealisasi
Rp.4.391.249.205,00 atau 94,14%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.873.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.833.584.340,00 atau 95,39%;
dilaksanakan oleh Disbudparpora.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.416.940.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.363.276.045,00 atau 87,13%;
dilaksanakan oleh Disbudparpora.
c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.25.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.24.948.000,00 atau 99,79%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.29.730.000,00 atau 84,94%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.8.250.000,00 atau 82,50%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
f. Program Pengembangan Nilai Budaya, alokasi anggaran Rp.17.000.000,00
terealisasi Rp.16.950.000,00 atau 99,71%; dilaksanakan oleh Kecamatan
Cihideung.
g. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, alokasi anggaran Rp.3.286.876.200,00
terealisasi Rp.3.114.510.820,00 atau 94,76%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.
Anggaran urusan wajib kepemudaan dan olahraga sebesar Rp.11.520.447.500,00
dengan realisasi Rp.10.549.005.910,00 atau hanya 91,57%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora. Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, alokasi anggaran
Rp.746.225.000,00 terealisasi Rp.737.368.810,00 atau 98,81%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora, Setda dan Kec. Cibeureum.
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, alokasi anggaran
Rp.2.064.257.000,00 terealisasi Rp.1.639.178.500,00 atau 79,41%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora, Seluruh Kecamatan dan Setda.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, alokasi anggaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-69
IV - 69
Rp.8.709.965.500,00 terealisasi Rp.8.172.458.600,00 atau 93,83%; dilaksanakan
oleh DCKTRK dan Disbudparpora.
19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
Anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar
Rp.13.747.551.000,00 dengan realisasi Rp.12.763.534.155,00 atau 92,84%. Program
untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.340.638.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.212.286.863,00 atau 62,32%;
dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.469.890.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.437.885.772,00 atau 93,19%;
dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.9.405.000,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh
Kantor Kesbangpol.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.23.500.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.20.900.000,00 atau 88,94%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.6.100.000,00 atau 87,14%; dilaksanakan oleh Kantor
Kesbangpol.
f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi anggaran
Rp.3.127.440.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.938.891.495,00 atau 93,97%;
dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas, Kec. Tawang dan Kec. Purbaratu.
g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, alokasi
anggaran Rp.331.000.000,00 terealisasi Rp.149.763.100,00 atau 45,25%;
dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.
h. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran sebesar
Rp.4.361.102.000,00 terealisasi Rp.4.076.672.695,00 atau 93,48%; dilaksanakan
oleh Kantor Kesbangpol, Setda dan seluruh Kecamatan.
i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), alokasi
anggaran Rp.200.000.000,00 terealisasi Rp.198.104.050,00 atau 99,05%;
dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP dan Linmas.
j. Program Pendidikan Politik Masyarakat, alokasi anggaran Rp.3.003.000.000,00
terealisasi Rp.2.894.985.980,00 atau 96,40%; dilaksanakan oleh Kantor
Kesbangpol.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-70
IV - 70
k. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, alokasi
anggaran Rp.1.873.981.000,00 terealisasi Rp.1.818.539.200,00 atau 97,04%;
dilaksanakan oleh BPBD.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian.
Anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar
Rp.195.654.107.403,40 dengan realisasi Rp.179.530.081.724,00 atau 92,45%.
Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.27.095.944.821,40 realisasi anggaran sebesar Rp.25.263.395.904,00 atau
93,24%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, Kecamatan,
Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.24.846.076.132,00 realisasi anggaran sebesar Rp.22.335.490.323,00 atau
89,90%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh
kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.
c. Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.1.058.434.750,00
realisasi anggaran sebesar Rp.1.037.381.640,00 atau 98,01%; dilaksanakan oleh
BKD, BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, Kec.Kawalu, Kec.Cihideung,
Kec.Tawang, Kec.Cipedes, Kec.Purbaratu, dan Satpol PP.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.566.920.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.509.362.800,00 atau 89,85%;
dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat DPRD, Dispenda, Inspektorat, dan
Sekretariat KORPRI.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.677.862.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.656.898.920,00 atau 96,91%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Setda,
Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, dan
Sekretariat KORPRI.
f. Program Pengembangan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan, alokasi anggaran Rp.10.648.900.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.10.189.376.331,00 atau 95,68%; dilaksanakan oleh seluruh kecamatan.
g. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.138.670.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.134.416.225,00 atau 96,93%; dilaksanakan oleh BKD,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-71
IV - 71
BPKBD, Setda, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat,
Satpol PP, dan Sekretariat KORPRI.
h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, alokasi
anggaran Rp.16.438.142.500,00 terealisasi Rp.15.122.573.496,00 atau 92,00%;
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
i. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah, alokasi anggaran Rp.546.825.000,00 terealisasi Rp.539.401.768,00 atau
98,64%; dilaksanakan oleh Setda.
j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
alokasi anggaran Rp.10.462.277.750,00 terealisasi Rp.9.787.516.821,00 atau
93,55%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Dinas Pendidikan, BPKBD,
Setda, Sekretariat DPRD, dan Dispenda.
k. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, alokasi anggaran Rp.2.447.690.000,00 terealisasi
Rp.2.226.987.994,00 atau 94,41%; dilaksanakan oleh Inspektorat.
l. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, alokasi anggaran Rp.75.740.000,00 terealisasi Rp.68.900.443,00
atau 90,97%; dilaksanakan oleh Inspektorat.
m. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, alokasi anggaran
Rp.1.843.181.000,00 terealisasi Rp.1.679.876.600,00 atau 91,14%; dilaksanakan
oleh Dinkes, DBMPPE, Disdukcapil, Bappeda, BPMPPT, Kesbangpol, Dispenda
dan Seluruh Kecamatan.
n. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, alokasi anggaran
Rp.672.546.000,00 terealisasi Rp.566.974.403,00 atau 84,30%; dilaksanakan oleh
Setda.
o. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran
Rp.2.523.219.000,00 terealisasi Rp.1.983.322.891,00 atau 78,60%; dilaksanakan
oleh Setda dan BPKBD.
p. Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, alokasi
anggaran Rp.5.741.392.700,00 terealisasi Rp.5.497.082.426,00 atau 95,74%;
dilaksanakan oleh Setda, Seluruh Kecamatan, Inspektorat, dan Satpol PP.
q. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan, alokasi anggaran
Rp.14.493.630.000,00 terealisasi Rp.13.165.300.170,00 atau 90,84%;
dilaksanakan oleh Setda, DCKTRK, Kec. Cibereum, dan Satpol PP.
r. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah, alokasi anggaran
Rp.28.191.470.000,00 terealisasi Rp.24.450.045.557,00 atau 86,73%;
dilaksanakan oleh Dinas BMPPE dan DCKTRK.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-72
IV - 72
s. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah anggaran Rp.2.233.001.000,00 realisasi Rp.1.879.583.663,00 atau
84,17%; dilaksanakan oleh Kesbangpol, dan Setda.
t. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, alokasi anggaran Rp.70.000.000,00
terealisasi Rp.66.225.000,00 atau 94,61%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.2.116.614.000,00
terealisasi Rp.2.010.395.107,00 atau 94,98%; dilaksanakan oleh DBMPPE,
Bappeda, Dishub, Disdukcapil, BPMPPT, Kec. Cihideung dan Dispenda.
v. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, alokasi anggaran
Rp.4.633.397.200,00 terealisasi Rp.4.272.294.611,00 atau 92,21%; dilaksanakan
oleh Disdik, Setda, Bappeda, Dinsosnakertrans dan Dinas KUMKM Perindag.
w. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi
anggaran Rp.8.803.445.400,00 terealisasi Rp.8.479.829.528,00 atau 96,32%;
dilaksanakan oleh Dispenda, Setda dan seluruh Kecamatan.
x. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah,
alokasi anggaran Rp.617.680.000,00 terealisasi Rp.588.263.793,00 atau 95,24%;
dilaksanakan oleh BPKBD, Dispenda, Satpol PP dan Linmas.
y. Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran
Rp.638.076.750,00 terealisasi Rp.525.064.239,00 atau 82,29%; dilaksanakan oleh
Bappeda, Setda dan BPKBD.
z. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, alokasi anggaran
Rp.15.494.820.500,00 terealisasi Rp.14.675.901.724,00 atau 94,71%;
dilaksanakan Setda dan seluruh Kecamatan.
aa. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran
Rp.9.405.450.900,00 terealisasi Rp.8.782.100.047,00 atau 93,37%; dilaksanakan
oleh Dinkes, Bappeda, BKD, Setda, Kec. Kawalu, Kec. Tamansari, Kec.
Mangkubumi, Kec. Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes, Kec. Bunggursari,
BPMPPT, Satpol PP, Korpri dan Dispenda.
bb. Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik, alokasi anggaran
Rp.3.172.700.000,00 terealisasi Rp.2.984.216.000,00 atau 94,06%; dilaksanakan
oleh DCKTRK.
21. Urusan Ketahanan Pangan
Urusan wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan
Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.000.000,00 terealisasi
Rp.1.341.343.678,00 atau 90,63% yang dilaksanakan oleh Distankanhut dan Setda.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui program
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-73
IV - 73
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, alokasi anggaran
Rp.824.196.000,00 terealisasi Rp.756.959.260,00 atau 91,84%. Program ini
dilaksanakan oleh BKBPMP3A, Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi. Kec. Cibereum, Kec.
Indihiang, dan Kec. Cipedes.
23. Urusan Statistik
Urusan wajib Statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik daerah dengan alokasi anggaran Rp.105.000.000,00
terealisasi Rp.93.255.000,00 atau 88,81%. Program ini dilaksanakan oleh Dinkes.
24. Urusan Kearsipan.
Urusan wajib Kearsipan dianggarkan sebesar Rp.1.674.798.750,00 dengan realisasi
Rp.1.579.758.183,00 atau 94,33%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini sebagai
berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.531.776.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp.501.295.853,00 atau 94,27%;
dilaksanakan oleh Karpusda.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.271.845.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.257.257.150,00 atau 94,63%;
dilaksanakan oleh Karpusda.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.6.250.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp.6.237.000,00 atau 99,79%; dilaksanakan oleh
Karpusda.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.66.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.66.792.000,00 atau 99,99%;
dilaksanakan oleh Karpusda.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.25.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.24.990.000,00 atau 99,96%; dilaksanakan oleh Karpusda.
f. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.7.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.7.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Karpusda.
g. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan anggaran
Rp.337.000.000,00 realisasi Rp.316.947.080,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh
Karpusda.
h. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan
anggaran Rp.50.000.000.000,00 realisasi Rp.49.637.000,00 atau 99,27%;
dilaksanakan oleh Karpusda dan Setda.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-74
IV - 74
i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasidengan anggaran
Rp.351.000.000,00 realisasi Rp.349.602.100,00 atau 99,60%; dilaksanakan oleh
Setda.
25. Urusan Komunikasi Dan Informatika.
Urusan wajib komunikasi dan informatikaalokasi anggaran sebesar
Rp.16.299.631.000,00 dengan realisasi Rp.15.508.937.035,00 atau 96,88%. Program
untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, alokasi
anggaran Rp.11.299.631.000,00 terealisasi Rp.10.857.978.470,00 atau 96,09%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo dan Setda.
b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi, alokasi
anggaran Rp.172.740.000,00 terealisasi Rp.165.137.545,00 atau 95,60%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
c. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran
Rp.4.536.138.000,00 terealisasi Rp.4.485.821.020,00 atau 98,89%; dilaksanakan
oleh Dishubkominfo, Sekretariat DPRD dan Setda.
26. Urusan Perpustakaan
Urusan wajib Perpustakaan,dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.545.000.000,00
terealisasi sebesar Rp.5.283.188.725,00 atau 95,28%; dilaksanakan oleh Karpusda,
melalui program :
a. Program pengembangan Budaya Baca, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00
terealisasi Rp.9.907.000,00 atau 99,07%;
b. Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, alokasi anggaran
Rp.5.535.000.000,00 terealisasi Rp.5.273.281.725,00 atau 95,27%;
2) Permasalahan dan Solusi
Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2016, terdapat berbagai
permasalahan sebagai berikut:
1. Pendidikan
Permasalahan :
a. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah.
b. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai.
Solusi :
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-75
IV - 75
a. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar, meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan keseteraan, pembinaan dan pencegahan siswa
rawan DO.
b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan anggaran
baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN serta pemberdayaan
komite sekolah, partisipasi masyarakat dan sektor swasta melalui CSR.
2. Kesehatan
Permasalahan :
a. Masih tinginya Angka Kematian Ibu ( AKI ) yaitu mencapai 134,73 per 100.000
kelahiran dengan kematian sebanyak 16 kasus dari 13.729 kelahiran.
b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin.
Solusi :
a. Untuk mengurangi angka kematian ibu telah dilakukan peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kompetensi dan pemetaan bidan,
validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta
meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta. Selain itu
direncanakan akan dibangun Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT).
b. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi
masyarakat miskin telah dilakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin, pengintegrasian peserta JAMKESDA ke BPJS Kesehatan,
peningkatan koordinasi dengan BPJS dan Rumah Sakit Swasta serta penyediaan
dana JAMKESDA bagi masyarakat miskin diluar peserta BPJS Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum
Permasalahan :
a. Sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya belum dilengkapi dengan saluran
drainase dan trotoar.
b. Terdapat beberapa area yang mengalami genangan ketika hujan lebat.
Solusi :
a. Dilakukan pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan drainase, serta
pembangunan jalan dilakukan secara simultan dengan penunjangnya.
b. Optimalisasi fungsi drainase dan normalisasi saluran air dan sungai.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-76
IV - 76
4. Perhubungan
Permasalahan :
a. Akses transportasi angkutan umum masih belum menjangkau seluruh wilayah
Kota Tasikmalaya.
b. Jumlah fasilitas lalu lintas (Rambu, Marka, APPIL, PJU dan lain-lain) belum sesuai
kebutuhan.
c. Terjadi kemacetan di beberapa titik pada waktu tertentu.
Solusi :
a. Perubahan dan penambahan rute trayek angkutan dan pembangunan terminal
Tipe C
b. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas terus ditingkatkan sesuai
dengan kemampuan keuangan.
c. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.
5. Perumahan dan Permukiman
Permasalahan :
a. Masih banyak rumah tangga yang belum bersanitasi baik.
b. Masih tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal (backlog perumahan).
c. Masih cukup luas kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani.
d. Belum optimalnya penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan
formal dari pengembang ke Pemerintah Daerah.
Solusi :
a. Pembangunan sanitasi berbasis masyarakat/komunal, peningkatan sosialisasi
tentang PHBS kepada masyarakat dan pembangunan jamban sehat bagi rumah
tangga.
b. Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat melalui bantuan rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stimulan pembangunan rumah baru untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan memfasilitasi pembangunan
perumahan oleh pengembang swasta.
c. Pengurangan luas kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur permukiman baik yang didanai dari APBD Kota,
bantuan keuangan provinsi, maupun bantuan pemerintah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-77
IV - 77
d. Terus meningkatkan koordinasi dalam pendataan serta verifikasi Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU) pada perumahan yang telah terbangun untuk kemudian
memfasilitasi proses serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah.
6. Penataan Ruang
Permasalahan :
a. Belum tersedianya regulasi tentang penataan pemanfaatan ruang secara detil.
b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang.
c. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau/Ruang Publik.
Solusi :
a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Detil
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
b. Dilakukan sosialisasi tentang tata ruang melalui media cetak maupun elektronik.
c. Penambahan dan pembangunan RTH diantaranya pembangunan taman warga,
penataan median dan pulau jalan, pembangunan taman depan Mesjid Agung dan
pembebasan bukit sampai dengan saat ini sudah mencapai 63.397M2.
7. Lingkungan Hidup
Permasalahan :
a. Pengelolaan persampahan masih belum optimal.
b. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup belum optimal.
Solusi :
a. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan antara lain pengadaan armada
dan sewa alat berat, pengelolaan sampah dengan Sistem 3R (reuse, reduce,
recycle), penguatan SDM, kelembagaan pengelola sampah, optimalisasi TPSA
Ciangir dan direncanakan Pemetaan dalam rangka Pengelolaan sampah mulai
dari hulu ke hilir.
b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
melalui pengadaan dan pemeliharaan alat uji kualitas lingkungan, pengawasan
lingkungan terhadap objek yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-78
IV - 78
8. Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan :
Belum tercapainya target persentase kepemilikan akta kelahiran dan kematian karena
belum terupdatenya database kepemilikan akta kelahiran secara keseluruhan. Hal ini
disebabkan :
a. pelayanan akta kelahiran atau kematian melalui Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan di Kota Tasikmalaya baru dilaksanakan Tahun 2012, sedangkan
sebelumnya masih menggunakan pencatatan secara manual.
b. Masih kurangya kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen catatan
sipil dimana mereka membuat dokumen hanya ketika diperlukan saja.
Solusi :
Optimalisasi Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan, updating database akta
kelahiran, sosialisasi pentingnya kepemilikan akta kelahiran dari mulai tingkat bawah
serta direncanakan akan dilaksanakan kegiatan sensus kepemilikan akta kelahiran.
9. Sosial
Permasalahan :
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal
khususnya: anak jalanan, gelandangan dan pengemis (GEPENG), penyandang
disabilitas, ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).
Solusi :
Untuk mengoptimalkan penanganan PMKS yang ada di Kota Tasikmalaya dengan
keterbatasan sarana dan prasarana yang kurang memadai maka penanganan yang
dilakukan antara lain :
- Bekerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial atau Panti-Panti Sosial
Masyarakat sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhan penanganannya.
- Pembinaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial,
diantaranya:
a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
c. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS.
- Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan aturan/juklak
juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan daerah tentang
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-79
IV - 79
10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Permasalahan :
a. Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian dan kesadaran masyarakat untuk
berkoperasi.
b. Kurangnya kualitas SDM dan produk hasil UKM serta terbatasnya akses UKM
terhadap permodalan.
Solusi :
a. Merevitalisasi koperasi melalui pembinaan agar koperasi tidak aktif menjadi
koperasi aktif dan mensosialisasikan gerakan masyarakat sadar koperasi
(GEMASKOP) di Kota Tasikmalaya serta mendorong koperasi agar melaporkan
pelaksanaan RAT setiap tahun.
b. Melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UKM serta memfasilitasi
akses UKM terhadap permodalan baik berupa pemberian bantuan modal kerja
maupun chaneling dengan perbankan.
11. Perdagangan
Permasalahan :
a. Berkembangnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata dengan baik.
b. Maraknya pendirian toko modern/mini market yang belum memiliki ijin.
c. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM untuk memiliki ijin usaha.
Solusi :
a. Melakukan pendataan, penataan dan pemberdayaan PKL di beberapa lokasi
seperti di komplek Dadaha dan jalan Cihideung.
b. Sejak diberlakukannya peraturan daerah 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, kami terus melakukan
pembinaan kepada minimarket serta toko modern sekaligus mensosialisasikannya,
agar pelaku usaha yang bergerak dalam usaha toko modern senantiasa
berpedoman terhadap Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan perda
no. 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern, sampai sekarang masih memproses IUTM bagi Minimarket.
c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya aspek legalitas bagi usaha dan
mempermudah prosudur perijinan melalui perijinan online.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-80
IV - 80
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1) Urusan Pilihan
Pada tahun 2016, rencana belanja langsung urusan pilihan sebesar
Rp.50.208.191.125,00 direalisasikan sebesar Rp.47.692.450.939,00 atau 94,99%.
Belanja tersebut digunakan untuk membiayai 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Tasikmalaya, selengkapnya diuraikan di bawah ini.
1. Urusan Pertanian.
Berdasarkan rekapitulasi, dari rencana belanja langsung urusan pertanian sebesar
Rp.23.599.738.000,00 realisasinya Rp.22.527.595.968,00 atau 95,46%. Program
dalam urusan ini seluruhnya dilaksanakan oleh Distankanhut, berikut ini besaran
alokasi dan realisasi anggaran per program:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran
Rp.872.608.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.842.360.235,00 atau 96,53%;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.535.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.481.255.160,00 atau 89,95%;
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran
Rp.26.880.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.25.200.000,00 atau 93,75%;
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp.50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp.49.994.500,00 atau 99,99%;
e. Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp.10.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp.9.985.000,00 atau 99,85%;
f. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, alokasi
anggaran Rp.1.500.000.000,00 realisasi Rp.1.434.390.000,00 atau 95,63%;
g. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, alokasi anggaran
Rp.7.965.000.000,00 realisasi Rp.7.635.211.292,00 atau 95,86%;
h. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, alokasi
anggaran Rp.138.240.000,00 realisasi Rp.130.880.000,00 atau 94,68%;
i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, alokasi anggaran
Rp.100.000.000,00 realisasi Rp.95.496.500,00 atau 95,50%;
j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, alokasi anggaran
Rp.6.660.000.000,00 realisasi Rp.6.330.315.182,00 atau 95,05%;
k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, alokasi anggaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-81
IV - 81
Rp.2.123.364.500,00 realisasi Rp.1.962.387.080,00 atau 92,42%;
l. Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, alokasi anggaran
Rp.2.666.206.500,00 realisasi Rp.2.608.628.500,00 atau 97,84%;
m. Program Peningkatan SDM Pertanian, alokasi anggaran Rp.817.439.000,00
realisasi Rp.787.240.831,00 atau 96,31%;
n. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pertanian, alokasi anggaran
Rp.135.000.000,00 realisasi Rp.134.251.750,00 atau 99,45%.
2. Urusan Kehutanan.
Realisasi anggaran urusan pilihan kehutanan adalah Rp.6.307.539.250,00 dari yang
dianggarkan sebesar Rp.6.441.753.000,00 atau 97,92%. Urusan pilihan ini
dilaksanakan oleh Distankanhut melalui dua program yaitu Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.789.193.000,00 terealisasi
Rp.3.710.194.250,00 atau 97,92%; dan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.2.652.560.000,00 terealisasi
Rp.2.597.345.000,00 atau 97,92%.
3. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Realisasi anggaran urusan pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah
Rp.5.669.755.200,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.979.200.000,00 atau
94,82%. Urusan ini dilakanakan oleh DBMPPE melalui Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan dengan alokasi anggaran Rp.150.000.000,00
realisasinya Rp.134.740.900,00 atau 89,83%; serta Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan alokasi anggaran
Rp.5.829.200.000,00 terealisasi Rp.5.535.014.300,00 atau 94,95%.
4. Urusan Pariwisata.
Anggaran urusan pilihan pariwisata sebesar Rp.405.000.000,00 dengan realisasi
Rp.348.112.690,00 atau 85,95%. Untuk memenuhi urusan pilihan ini dilaksanakan
melalui Program :
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, alokasi anggaran
Rp.205.000.000,00 terealisasi Rp.175.521.650,00 atau 85,62%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, alokasi anggaran
Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp.126.022.550,00 atau 84,02%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, alokasi anggaran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-82
IV - 82
Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp.46.568.490,00 atau 93,14%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
5. Urusan Kelautan Dan Perikanan.
Anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan sebesar Rp.5.770.318.000,00 dengan
realisasi Rp.5.589.593.082,00 atau 96,87%. Program untuk memenuhi urusan pilihan
ini semuanya dilaksanakan oleh Distankanhut, yaitu :
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, alokasi anggaran
Rp.3.676.600.000,00 realisasi Rp.3.550.074.700,00 atau 96,56%.
b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, alokasi
anggaran Rp.750.000.000,00 realisasi Rp.723.811.974,00 atau 96,51%.
c. Program Peningkatan Produksi Perikanan, alokasi anggaran Rp.1.343.718.000,00
realisasi Rp.1.315.706.408,00 atau 97,92%.
6. Urusan Perdagangan.
Anggaran urusan pilihan Perdagangan sebesar Rp.6.399.250.125,00 dengan realisasi
Rp.5.861.354.684,00 atau 91,59%. Urusan pilihan perdagangan dilaksanakan melalui
program:
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan alokasi
anggaran Rp.936.134.125,00 realisasinya Rp.880.370.971,00 atau 94,04%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda.
b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan alokasi anggaran
Rp.3.664.799.400,00 realisasinya Rp.3.504.514.213,00 atau 95,63%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, DCKTRK dan Setda.
c. Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Pasar dengan alokasi anggaran
Rp.1.798.316.600,00 realisasinya Rp.1.476.469.500,00 atau 82,10%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Setda dan DCKTRK.
7. Urusan Industri.
Urusan pilihan industri dilaksanakan melalui dua program yaitu Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.1.460.000.000,00 realisasi Rp.1.237.310.215,00 atau 82,10% yang dilaksanakan
oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda, serta Program Pengembangan Sentra-sentra
Industri Potensial dengan alokasi anggaran Rp.112.932.000,00 realisasi
Rp.111.191.000,00 atau 98,46% yang dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag,
Kec. Mangkubumi dan Kec. Cihideung, sehingga total anggaran untuk melaksanakan
urusan pilihan ini adalah sebesar Rp.1.572.932.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.1.348.501.215,00 atau 85,73%.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-83
IV - 83
8. Urusan Ketransmigrasian.
Urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans melalui program
Transmigrasi Regional dengan alokasi anggaran Rp.40.000.000,00 terealisasi
Rp.39.998.850,00 atau 100,00%.
2) Permasalahan dan Solusi
1. Pertanian
Permasalahan :
a. Tingginya harga agroinput (sarana produksi pertanian dan alsintan) sementara
kemampuan permodalan petani sangat terbatas.
b. Pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman
produk pertanian masih rendah.
c. Alih fungsi lahan pertanian produktif akibat perkembangan Kota Tasikmalaya.
d. Pemberian bantuan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
terhambat dengan masalah hibah kepada Rumah Tangga Sasaran, sesuai dengan
Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Solusi :
- Pengendalian serta pengawasan terhadap harga,
ketersediaan dan peredaran sarana produksi pertanian
(pupuk, benih, pestisida dsb), peningkatan fasilitasi
permodalan petani melalui pengembangan dan
pendampingan terhadap bantuan permodalan petani yang
telah ada seperti bantuan Program PUAP (Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan dan Program PUMP
(Pengembangan Usaha Mina Perdesaan) serta
memfasilitasi petani untuk chaneling dengan perbankan.
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam
hal budidaya serta penganekaragaman produk pertanian
melalui optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan.
- Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya,
Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-84
IV - 84
serta dilaksanakannya Kajian Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan untuk melindungi lahan-lahan
pertanian produktif yang selanjutnya direncanakan menjadi
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Selain itu dilakukan
upaya pengembangan pertanian perkotaan pada lahan-
lahan sempit serta intensifikasi lahan pekarangan dengan
tanaman-tanaman produktif.
- Untuk kegiatan pada Program Penanggulangan Kemiskinan
dilaksanakan perubahan jenis kegiatan dari kegiatan
pemberian bantuan hibah sarana produksi pertanian
menjadi kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dan
kemampuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada sektor
Usaha Pertanian dan Perikanan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-85
IV - 85
A Kesimpulan
B Saran
BAB VI PENUTUP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-86
IV - 86
LPPD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 | BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-87
IV - 87
A. Kesimpulan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini merupakan manifestasi
pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang
disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagai realisasi dari dokumen perencanaan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.
Uraian yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, KLPJ dan ILPPD, Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta
memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
120.04/10174/Otda tanggal 23 Desember 2016 tentang Manual
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2016.
Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya
pada Tahun 2016 secara operasional dilaksanakan oleh
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menurut bidang urusannya
masing-masing sehingga LPPD pada hakikatnya merupakan laporan
SKPD dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun
2016 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
BAB VI PENUTUP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-88
IV - 88
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 69 dan Pasal 70.
2. LPPD Tahun 2016 yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota
Tasikmalaya mencakup penyelenggaraan :
a. Urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan
pilihan;
b. Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
c. Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan.
3. LPPD yang disampaikan ini telah menyajikan seluruh
pelaksanaan urusan desentralisasi yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah baik itu urusan wajib maupun urusan
pilihan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan serta
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai capaian kinerja
penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan oleh Pemerintah Kota
Tasikmalaya pada tahun 2016, dimana secara umum seluruhnya
dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian, masih perlu
upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab
berbagai tantangan yang dihadapi kedepan seiring dengan
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-
haknya dalam penyelengggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
4. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada LPPD Pemerintah Kota
Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan
yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan
serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
pada umumnya dinilai berjalan baik dan lancar.
B. Saran
Hasil pembangunan yang telah dicapai di Kota
Tasikmalaya, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar
apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dapat
dicapai dan dilaksanakan. Berbagai kekurangan, kelemahan dan
permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun
2016 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada
tahun-tahun mendatang.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-89
IV - 89
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016 ini kami sampaikan,
semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan
penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kota
Tasikmalaya dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh
Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia pada umumnya dan di Kota Tasikmalaya pada
khususnya.
Paraf Hirarkis : Tasikmalaya, Maret
2017
WALIKOTA TASIKMALAYA
H. BUDI BUDIMAN
1 Sekretaris Daerah : 1.
2 Kepala Bappelitbangda : 2.
3 Asisten Adm Pemerintahan : 3.
4 Kepala BPKAD : 4.
5 Kabag Pem : 5.
6 Kabid Akuntansi BPKAD : 6.
7 KabidPem Bappelitbangda : 7.
8 Kasubag Bina Otda : 8.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-90
IV - 90
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2016
IV-91
IV-91 IV - 91