LAPORAN PENDAHULUAN

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

Definisi

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja,

bahan & proses pengolahannya, landasan tempat kerja & lingkungannya serta cara-cara

melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi distribusi baik

barang maupun jasa.

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga & tidak diharapkan yang terjadi pada

waktu bekerja pada perusahaan. Tak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak

terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.

Perawat yang bekerja di perusahaan selain mempunyai pengetahuan dasar keperawatan, ia

juga mempunyai aspek-aspek khusus dalam tugas mereka. Karena itu dikembangkan

spesialisasi perawatan yang disebut dengan perawatan kesehatan kerja (occupational health

nursing).

Perawatan yang bekerja di perusahaan selain harus mahir dalam perawatan, ia juga harus

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyakit-penyakit akibat kerja, mengetahui

caracara pencegahan, diagnosis dini dan usaha-usaha lain dalam memberantas penyakit

akibat kerja. ia juga harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hubungan kerja yang

kurang baik, berkurangnya gairah kerja, serta hal-hal lain.

Tugas utama atau pekerjaan utama seorang perawat di perusahaan adalah melakukan promosi

kesehatan dan keselamatan kerja. Berikut ini akan dibahas mengenai peranan keperawatan

kesehatan kerja.

Prof. Iman Soepomo dalam bukunya “Pengantar Hukum Perburuhan” membagi hukum

perburuhan menjadi lima bidang sebagai berikut:

1. Bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja.

2. Bidang hubungan kerja.

3. Bidang kesehatan kerja.

4. Bidang keselamatan/keamanan kerja.

5. Bidang jaminan sosial.

Kelima bidang yang dikenal sebagai sistematika pancawarna tersebut didasarkan pada

pembagian materi perundang-undangan yang mengatur mengenai perburuhan. Bidang

kesehatan dan keselamatan kerja dapat dikatakan sebagai bidang yang menjadi awal

munculnya hukum perburuhan. Hal ini disebabkan oleh tujuan kedua bidang tersebut, yaitu

untuk melindungi buruh sebagai pihak ekonomi lemah dari eksploitasi yang cenderung

dilakukan oleh majikan sebagai pihak pemilik modal. Perlindungan pada bidang-bidang

inilah yang pertama kali diberikan oleh negara dalam bentuk regulasi bagi para buruh.

Dahulu, bidang kesehatan kerja disebut dengan istilah “perlindungan buruh”, namun istilah

itu tidak lagi dianggap tepat digunakan untuk kondisi saat ini. Menurut Prof. Iman Soepomo,

di Indonesia saat ini, semua bidang dalam hukum perburuhan bertujuan melindungi buruh

dari pihak ekonomi kuat. Dengan demikian, kesehatan kerja bukanlah satu-satunya bidang

yang berbicara mengenai perlindungan buruh, karena sesungguhnya perlindungan tersebut

merupakan hakikat dari hukum perburuhan secara keseluruhan. Sementara itu, bidang

keselamatan kerja, dahulu lebih ditujukan untuk menyelamatkan kepentingan ekonomis

perusahaan karena kecelakaan, untuk selanjutnya menyelamatkan para pekerja di tempat

kerja.

Prof. Iman Soepomo berpendapat bahwa istilah keamanan kerja lebih tepat daripada

keselamatan kerja karena tujuannya kini adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan

menciptakan keamanan di tempat kerja, bukan lagi sekadar menyelamatkan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 adalah suatu sistem program yang dibuat bagi

pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja

dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal

yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan

tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

Tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul

kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun, patut disayangkan tidak semua

perusahaan memahami arti pentingnya K3 dan bagaimana implementasinya dalam

lingkungan perusahaan.

Berkaitan dengan implementasi K3 dalam lingkungan perusahaan, upaya yang dilakukan

pihak pemerintah sebagai

pembentuk regulasi adalah mewujudkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Kepesertaan program Jamsostek bagi pekerja/buruh bersifat wajib sekaligus merupakan hak

yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja bagi para pekerjanya. Komponen yang termasuk

dalam program ini terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK),

Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Dalam praktiknya,

meski program Jamsostek dicanangkan sejak 1992, ternyata masih banyak perusahaan dan

pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai peserta program ini sesuai ketentuan yang

berlaku. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas

Jamsostek yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan dan pelanggaran atas ketentuan ini

akan dikenakan sanksi.

Sementara masih banyak perusahaan belum melaksanakan program Jamsostek, tenaga kerja

yang bekerja di sektor informal/luar hubungan kerja, mulai digarap untuk menjadi peserta

program Jamso tek berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) beserta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja,

yang jumlahnyasangat besar dan memerlukan perlindungan Sosial (social security).

Dasar Hukum Keselamatan & Kesehatan Kerja

1. UU no.13/2003 Pasal 86

a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

Keselamatan & kesehatan kerja

Moral & kesusilaan

Perlakuan yang sesuai dengan harkat & martabat manusia

Untuk melindungi keselamatan kerja/buruh guna mewujudkan produktivitas

kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.

b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) dilaksanakn sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. UU no.14/1969 Pasal 9 dan 10

a. Pasal 9

Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas:

Keselamatan

Kesehatan

Kesusilaan

Pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat

manusia & moral agama

b. Pasal 10

Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi:

Norma keselamatan kerja

Norma kesehatan kerja

Norma kerja

Pemberian ganti kerugian, perawatan & rehabilitasi dalam hal kecelakaan

kerja

3. UU no.1/1970

a. Agar pekerja & setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja selalu berada

dalam keadaan sehat & selamat.

b. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai & digunakan secara aman & efisien.

c. Agar proses produksi berjalan secara lancar tanpa hambatan.

4. UU no.3/1992

a. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan

kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat

kerja & pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

b. Jaminan kecelakaan kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan

kecelakaan kerja meliputi:

Biaya pengangkutan.

Biaya pemeriksaan pengobatan dan/atau perawatan.

Biaya rehabilitasi.

Santunan berupa uang meliputi: santunan sementara tidak mampu bekerja,

santunan cacat sebagian untuk selamanya, santunan cacat total untuk

selamanya baik fisik maupun mental, dan santunan kematian.

Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk

kesejahteraan hidup & meningkatan produksi & produktivitas nasional.

2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.

3. Sumber produksi dipelihara & dipergunakan secara aman & efisien.

Kerugian-Kerugian yang disebabkan Kecelakaan Akibat Kerja

Kecelakaan menyebabkan lima jenis kerugian, antara lain:

1. Kerusakan: Kerusakan karena kecelakaan kerja antara lain bagian mesin, pesawat alat

kerja, bahan, proses, tempat, & lingkungan kerja.

2. Kekacauan Organisasi: Dari kerusakan kecelakaan itu, terjadilah kekacauan dai dalam

organisasi dalam proses produksi.

3. Keluhan & Kesedihan: Orang yang tertimpa kecelakaan itu akan mengeluh &

menderita, sedangkan kelurga & kawan-kawan sekerja akan bersedih.

4. Kelainan & Cacat: Selain akan mengakibatkan kesedihan hati, kecelakaan juga akan

mengakibatkan luka-luka, kelainan tubuh bahkan cacat.

5. Kematian: Kecelakaan juga akan sangat mungkin merenggut nyawa orang &

berakibat kematian.

Kerugian-kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi

terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung & biaya tersembunyi.

Biaya langsung adalah biaya pemberian pertolongan pertama kecelakaan, pengobatan,

perawatan, biaya rumah sakit, biaya angkutan, upah selama tak mampu bekerja, kompensasi

cacat & biaya perbaikan alat-alat mesin serta biaya atas kerusakan bahan-bahan.

Sedangkan biaya tersembunyi meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau

beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi.

Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja

Kecelakaan disebabkan oleh dua golongan penyebab antara lain:

1. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human acts).

2. Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe conditions).

Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja

Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan:

1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai

kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, kontruksi, perwatan &

pemeliharaan, pengwasan, pengujian, & cara kerja peralatan industri, tugas-tugas

pengusaha & buruh, latihan, supervisi medis, PPPK, & pemeriksaan kesehatan.

2. Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah mati atau tak resmi

mengenai misalnya kontruksi yang memnuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis

peralatan industri tertentu, praktek-praktek keselamatan & hygiene umum, atau alat-

alat perlindungan diri.

3. Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-

undangan yang diwajibkan.

4. Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat & ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya,

penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri,

penelitian tentang pencegahan peledakan gas & debu, atau penelaahan tentang bahan-

bahan & desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat & peralatan

pengangkat lainnya.

5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis &

patologis faktor-faktor lingkungan & teknologis, & keadaan-keadaan fisik yang

mengakibatkan kecelakaan.

6. Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang

menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Pengaturan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang yang bekerja dalam lingkungan

perusahaan, terutama yang secara khusus bergerak di bidang produksi, untuk dapat

memahami arti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja dalam bekerja kesehariannya.

Hal ini memiliki urgensi yang besar, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun karena

aturan perusahaan yang meminta untuk menjaga hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan

kinerja dan mencegah potensi kerugian bagi perusahaan.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa penting perusahaan berkewajiban

menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan perusahaannya.

Patut diketahui pula bahwa ide tentang K3 telah ada sejak dua puluh tahun yang lalu, namun

hingga saat ini, masih ada pekerja dan perusahaan yang belum memahami korelasi antara K3

dengan peningkatan kinerja perusahaan, bahkan tidak mengetahui eksistensi aturan tersebut.

Akibatnya, seringkali mereka melihat fasilitas K3 sebagai sesuatu yang mahal dan seakan-

akan mengganggu proses bekerja. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami

terlebih dahulu landasan filosofis pengaturan K3 yang telah ditetapkan pemerintah dalam

undang-undang.

Tujuan Pemerintah membuat aturan K3 dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.

4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau

kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.

6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu,

kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.

8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun

psikis, peracunan, infeksi dan penularan.

9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.

11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

12. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.

13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses

kerjanya.

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau

barang.

15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.

16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan

penyimpanan barang.

17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya

kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Dari tujuan pemerintah tersebut terlihat bahwa esensi dibuatnya aturan penyelenggaraan K3

pada hakekatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan,

pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan,

pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dalam penyimpanan bahan, barang,

produk tehnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya

kecelakaan. Dengan adanya aturan tersebut, potensi bahaya kecelakaan kerja dapat

dieliminasi atau setidaknya direduksi. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan

dalam penyelenggaraan K3, yaitu:

1. Seberapa serius K3 hendak diimplementasikan dalam perusahaan.

2. Pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing pekerja bila tidak

melaksanakan K3 serta keterlibatan berupa dukungan serikat pekerja dalam

pelaksanaan program K3 di tempat kerja.

3. Kualitas program pelatihan K3 sebagai sarana sosialisasi.

Hal lain yang juga diperlukan dalam rangka mendukung terlaksananya program K3 adalah

adanya suatu komite K3 yang bertindak sebagai penilai efektivitas dan efisiensi program serta

melaksanakan investigasi bila terjadi kecelakaan kerja untuk dan atas nama pekerja yang

terkena musibah kecelakaan kerja. Apabila terjadi peristiwa demikian, maka hal-hal yang

harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Kerja terjadinya kecelakaan.

2. Pelatihan, Instruksi, Informasi dan Pengawasan kecelakaan kerja.

3. Kemungkinan resiko yang timbul dari kecelakaan kerja.

4. Perawatan bagi korban kecelakaan kerja dan perawatan peralatan sebagai upaya

pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan.

5. Perlindungan bagi pekerja lain sebagai tindakan preventif.

6. Aturan bila terjadi pelanggaran (sanksi).

7. Pemeriksaan atas kecelakaan yang timbul di area kerja.

8. Pengaturan pekerja setelah terjadi kecelakaan kerja.

9. Memeriksa proses investigasi dan membuat laporan kecelakaan kepada pihak yang

berwenang.

10. Membuat satuan kerja yang terdiri atas orang yang berkompeten dalam penanganan

kecelakaan di area terjadi kecelakaan kerja.

Inti dari terlaksananya K3 dalam perusahaan adalah adanya kebijakan standar berupa

kombinasi aturan, sanksi, dan keuntungan dilaksanakannya K3 oleh perusahaan bagi pekerja

dan perusahaan, atau dengan kata lain adanya suatu kebijakan mutu K3 yang dijadikan

pedoman bagi pekerja dan pengusaha.

Penerapan K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan K3

itu sendiri. Landasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang

menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. Di Indonesia, sumber-sumber hukum yang

menjadi dasar penerapan K3 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang “Keselamatan Kerja”.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang” Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang “Penyelenggaraan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

4. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang “Penyakit yang Timbul karena

Hubungan Kerja”.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1993 tentang “Petunjuk Teknis

Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

Semua produk perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban

tenaga kerja terhadap keselamatan kerja untuk:

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan/atau ahli

keselamatan kerja.

2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang

diwajibkan.

4. Meminta pada pengurus agar melaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan

kerja yang diwajibkan.

5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan

kesehatan kerja serta alatalat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya

kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-

batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Jamsostek

Sebagai perwujudan program K3 yang diharapkan menjadi program perlindungan khusus

bagi tenaga kerja, maka dibuatlah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yaitu suatu

program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti sebagian pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan

pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Jauh sebelum tahun 1992, ketika program Jamsostek dicanangkan, pemerintah telah

mengeluarkan sebuah regulasi mengenai jaminan sosial yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Program-program

yang menjadi ruang lingkup aturan ini adalah:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

2. Tabungan Hari Tua.

3. Jaminan Kematian (JK).

Setiap program tersebut dilaksanakan dengan mekanisme asuransi yang dikelola oleh sebuah

badan penyelenggara, yaitu PT Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 1947, yang juga merupakan salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, menyebutkan

dalam Pasal 36 bahwa perusahaan yang diwajibkan membayar tunjangan diwajibkan pula

membayar iuran guna mendirikan suatu dana. Artinya, undang-undang tersebut menentukan

bahwa kewajiban membayar ganti kerugian bagi buruh yang tertimpa kecelakaan kerja harus

dilaksanakan sendiri oleh pihak majikan yang bersangkutan.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga

Kerja mengalihkan kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut dari pihak pengusaha atau

pemberi majikan kepada badan penyelenggara, yaitu PT Astek. Iuran untuk pembayaran

jaminan kecelakaan kerja ini seluruhnya ditanggung oleh perusahaan yang mengikutsertakan

diri dalam program tersebut.

Sementara itu, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pertama kali diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berdasarkan

undangundang ini, pemeliharaan kesehatan diartikan sebagai upaya penanggulangan dan

pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan,

termasuk pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.Yangberhak memperoleh

pemeliharaan jaminan kesehatan adalah tenaga kerja, suami atau istri, dan anak.17 Ruang

lingkup jaminan pemeliharaan kesehatan dalam undang-undang ini meliputi:

1. Rawat jalan tingkat pertama;

2. Rawat jalan tingkat lanjutan;

3. Rawat inap;

4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;

5. Penunjang diagnostik;

6. Pelayanan khusus; dan

7. Pelayanan gawat darurat.

Semua pengelolaan program tersebut di atas dilaksanakan dengan mekanisme asuransi oleh

sebuah badan penyelenggara, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang berdiri

dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995.

Pelaksanaan K3 dan Jamsostek di Indonesia

Dalam praktik di lapangan, pelaksanaan program Jamsostek belum berjalan sebagaimana

mestinya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya tuntutan dan protes yang datang dari

kalangan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota lembaga legislatif,

serta elemen masyarakat lainnya yang dialamatkan kepada pengusaha, PT Jamsostek,

maupun instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Secara luas, berita-berita mengenai

fakta tersebut dapat dengan mudah diakses melalui media cetak dan media elektronik, baik

nasional maupun daerah, namun nampaknya belum juga ada perubahan signifikan yang

menjadikan penyelenggaraan Jamsostek lebih baik.

Daftar Pustaka

1. Poerwanto, Helena dan Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja. Jakarta: BadanPenerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

2005.

2. Suryandono, Widodo. Jaminan Sosial. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, 2005.