Laporan Pemilu

coverLAPORAN PENYELENGGARANPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRDDAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENTAHUN 2014DIBUAT

OLEHPANITIA PEMILIHAN KECAMATANPONTIANAK TENGGARAKOTA PONTIANAKJl. Parit H. Husin II Komp. Puri Akcaya III Pontianak

Bab IBAB IPENDAHULUAN

I.1.Latar BelakangPemilihan umum untuk selanjutnya disebut pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujutan kedaulatan rakyat. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini juga dicantumkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan pemilihan umum untuk selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Makna dari kedaulatan rakyat tersebut adalah:1 pertama rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Kedua rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masingmasing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebutTujuan pemilu menurut ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan akyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.2.Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah :1.Agar dapat diketahui penilaian kinerja penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan ke bawah2.Agar penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik

Tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah untuk :1.Memberikan gambaran secara umum tentang mekanisme dan prosedur penyelenggaraan pemilu

2.Menggali permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan pemilu dan mencarikan solusi

1.3.SasaranSasaran yang ingin dicapai adalah dapat terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanpa menimbulkan perselisihan di kemudian hari

Laporan Penyelenggaran Pemilu

Panitia Pemilihan Kecamatan Pontianak Tenggara

Bab IIBAB IIPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

A.Dasar Hukum1.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD

3.Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

B.Tahap PersiapanTerdiri dari :1.Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)2.Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)3.Bimbingan orientasi kepada Pantarlih4.Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Satlinmas, yang terdiri dari KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang dan Petugas Satlinmas sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS

5.Bimbingan teknis kepada anggota PPS6.Bimbingan teknis kepada anggota sekretariat PPS yang menangani data pemilih (operator komputer)

C.Tahap Pelaksanaan1.Pemutakhiran Data Pemilih dengan berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan penccokan dan penelitian (coklit)2.Penyusunan Daftar Pemilih Semntara (DPS) dilanjutkan dengan penetapan DPS, yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)3.Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilanjutkan dengan penetapan DPSHP, (dilaksanakan secara berjenjang)4.Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilanjutkan dengan penetapan DPS, yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)5.Pemungutan dan penghitungan suaradi TPS6.Pengumuman hasil penghitungan suaradi TPS7.Penyampaian hasil penghitungan suaradan alat kelengkapan di TPS kepadaPPS8.Rekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPS/PPLN9.Pengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara di PPS10.Penyampaian berita acara, rekapitulasihasil penghitungan suara, dan alatkelengkapan11.Rekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPK12.Pengumuman salinan sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPK.13.Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota

14.Rekapitulasi dan penetapan hasilpenghitungan suara tingkatkabupaten/kota15.Pengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara tingkatkabupaten/kota16.Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi

D.Data-data1.Jumlah Pantarlih a. Kelurahan Bangka Belitung Darat=orangb. Kelurahan Bangka Belitung Laut=orangc. Kelurahan Bansir Darat=orangd. Kelurahan Bansir Laut=orangJumlah=0orang

2.Jumlah Petugas KPPSa. Kelurahan Bangka Belitung Darat=orangb. Kelurahan Bangka Belitung Laut=orangc. Kelurahan Bansir Darat=orangd. Kelurahan Bansir Laut=orangJumlah=0orang

Bab IIIBAB IIIPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

A.Dasar Hukum1.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum2.Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3.Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota

4.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

B.Tahap PersiapanTerdiri dari :1Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)2Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Satlinmas, yang terdiri dari KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang dan Petugas Satlinmas sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS

3Bimbingan orientasi kepada Pantarlih

C.Tahap Pelaksanaan1.Pemutakhiran terhadap Pemilih yang berumur 17 tahun pada tanggal 10 April s/d 9 Juli 2014 dan DPTb2.Penetapan DPS hasil pemutakhiran secara berjenjang3.Perbaikan DPS hasil pemutakhiran4.Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilanjutkan dengan penetapan DPT, yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS)5.Pemungutan dan penghitungan suara di TPS6.Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS7.Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS8.Rekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPS/PPLN9.Pengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara di PPS10.Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan11.Rekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPK12.Pengumuman salinan sertifikatrekapitulasi hasil penghitungan suaradi PPK.13.Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota

14.Rekapitulasi dan penetapan hasilpenghitungan suara tingkatkabupaten/kota15.Pengumuman rekapitulasi hasilpenghitungan suara tingkatkabupaten/kota16.Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi

D.Data-data1.Jumlah TPSa. Kelurahan Bangka Belitung Darat=TPSb. Kelurahan Bangka Belitung Laut=TPSc. Kelurahan Bansir Darat=TPSd. Kelurahan Bansir Laut=TPSJumlah=0TPS

2.Jumlah Petugas KPPSa. Kelurahan Bangka Belitung Darat=orangb. Kelurahan Bangka Belitung Laut=orangc. Kelurahan Bansir Darat=orangd. Kelurahan Bansir Laut=orangJumlah=0orang

Laporan Penyelenggaraan Pemilu


Bab IVBAB IVPERMASALAHAN

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan yang timbul selama pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dirinci sebagai berikut :

I.Data Pemilih1.Masih ditemukan adanya warga masyarakat tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

2.Kurangnya minat masyarakat untuk mengecek terdaftar atau tidaknya mereka dalam DPT dan DPK

3.Ssitem SIDALIH masih dirasakan lambat dan sering mengalami gangguan sehingga menghambat proses entry data

4.Terjadinya data ganda pemilih yang berulang-ulang sehingga PPS harus memverifikasi berkali-kali5.Kurangnya sosialisasi dari KPU di rumah sakit dan asrama mahasiswa yang mengakibatkan banyak masyarakat yang berada di tempat tersebut tidak dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum dimana sosialisasi yang dilaksanakan hanya di Rumah Tahana Negara (RUTAN) saja.

6.Adanya regrouping TPS mengakibatkan terjadinya perombakan keanggotaan KPPS, jumlah TPS dan lokasi TPS serta mengatur ulang data pemilih yang sudah ada.

7.Masih ditemukannya data pemilih yang tidak lengkap (tanpa NIK, tanpa nomor KK)

II.Logistik, Administrasi dan Keuangan1.Setting form Berita Acara untuk KPPS tidak melibatkan PPK dan PPS sehingga banyak berita acara yang tidak tersusun sebagai mana mestinya

2.Masih ditemukan logistik yang kurang, baik yang dalam kotak suara maupun yang di luar kotak suara

3.Banyaknya surat edaran yang diterbitkan oleh KPU pada saat menjelang hari pemungutan suara dan bersifat memaksa dan mendesak sehingga membingungkan PPK dan PPS.

4.Pembayaran honor selalu telat dan tidak tepat waktu seperti yang dijanjikan.5.Tidak ada bimbingan teknis lanjutan terhadap sekretariat PPS dalam menyusun SPJ

II.Seleksi KPPS, PPS dan PPK1.Seleksi KPPS masih mengedepankan orang yang berpengalaman dibandingkan yang memiliki kemauan kerja.

2.

IIITahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara1.Alokasi surat suara untuk pasien, karyawan rumah sakit dan keluarga pasien rumah sakit hanya mengandalkan surat suara dari TPS terdekat sehingga masih banyak yang tidak dapat memberikan hak suraranya akibat dari surat suara kurang ditambah jangka waktu yang diberikan hanya 1 (satu) jam.2.Masih ditemukan KPPS yang tidak mengisi Berita Acara tidak lengkap, tidak sinkron di antara satu sama lain sehingga timbul beda penulisan.

3.Surat Mandat untuk menghadiri rapat pelno hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh pengurus partai politik menggunakan tanda tangan hasil scan, bukan tanda tangan asli serta penulisan nomor surat tidak seragam padahal yang menerbitkan surat tersebut adalah dari sekretariat partai politik4.Saksi-saksi dari partai politik dan pasangan calon presiden/wakil presiden tidak profesional, hanya sekedar mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara seharusnye mereka mempunyai pengetahuan sama seperti penyelenggara pemilu

5.Kurang tegasnya KPU terhadap partai politik dalam merekrut saksi-saksi.6.Rentang waktu antara rapat pleno di tingkat PPS ke tingkat PPK terlalu lama

Laporan Penyelenggaraan Pemilu


Bab VBAB VPENYELESAIAN MASALAH

Dari permasalahan yang ada selama pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan juga Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

I.Data Pemilih1.Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK secara lisan dan langsung

2.Melakukan verifikasi faktual secara terus menerus terhadap pemilih ganda dan yang tidak mempunyai NIK dan nomor KK.

II.Logistik1.Meminta KPPS untuk memeriksa ulang kelengkapan yang kurang dan segera melaporkannya kepada PPS, PPK atau sekretariat PPS.

IV.Tahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara1.Memobilisasi anggota KPPS di TPS terdekat di rumah sakit yang bersedia untuk melayani pemilih di rumah sakit dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada kedua belah pihak, yang dalam hal ini pihak rumah sakit dan KPPS.2.Jika diketemukan pengisian form BA yang masih kurang, PPS meminta KPPS untuk segera melengkapinya sesegera mungkin.

Laporan Penyelenggaran Pemilu


Bab VIBAB IVKESIMPULAN

I.Kesimpulan1.Secara umum, pelaksanakaan pemilu sudah berjalan aman dan terkendali, permasalahan yang timbul masih dapat diatasi.

2.Koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS, bawaslu, panwaslu, panwascam dan PPL) berjalan dengan baik

II.Saran-saran1.Setting form Berita Acara untuk KPPS tidak melibatkan PPK dan PPS sehingga banyak berita acara yang tidak tersusun sebagai mana mestinya

2.Masih ditemukan logistik yang kurang, baik yang dalam kotak suara maupun yang di luar kotak suara

3.Banyaknya surat edaran yang diterbitkan oleh KPU pada saat menjelang hari pemungutan suara dan bersifat memaksa dan mendesak sehingga membingungkan PPK dan PPS.

II.Seleksi KPPS, PPS dan PPK1.Seleksi KPPS masih mengedepankan orang yang berpengalaman dibandingkan yang memiliki kemauan kerja.

2.

IIITahap Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara1.Alokasi surat suara untuk pasien, karyawan rumah sakit dan keluarga pasien rumah sakit hanya mengandalkan surat suara dari TPS terdekat sehingga masih banyak yang tidak dapat memberikan hak suraranya akibat dari surat suara kurang ditambah jangka waktu yang diberikan hanya 1 (satu) jam.2.Masih ditemukan KPPS yang tidak mengisi Berita Acara tidak lengkap, tidak sinkron di antara satu sama lain sehingga timbul beda penulisan.

3.Surat Mandat untuk menghadiri rapat pelno hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh pengurus partai politik menggunakan tanda tangan hasil scan, bukan tanda tangan asli serta penulisan nomor surat tidak seragam padahal yang menerbitkan surat tersebut adalah dari sekretariat partai politik4.Saksi-saksi dari partai politik dan pasangan calon presiden/wakil presiden tidak profesional, hanya sekedar mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara seharusnye mereka mempunyai pengetahuan sama seperti penyelenggara pemilu

5.Kurang tegasnya KPU terhadap partai politik dalam merekrut saksi-saksi.6.Rentang waktu antara rapat pleno di tingkat PPS ke tingkat PPK terlalu lama

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum


Laporan Pemilu

Documents

Transcript of Laporan Pemilu