LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIKgorontalo.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/11/1... · Sarana...
Transcript of LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIKgorontalo.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/11/1... · Sarana...
LAPORANPELAYANANINFORMASI
PUBLIK
LAPORANPELAYANANINFORMASI
PUBLIKKOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI GORONTALO
Jl. Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara Kec.Tilongkabila Kab. Bone Bolango
www.gorontalo.kpu.go.id
DAFTAR ISI
1• Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik
2• Sarana dan Prasarana
3• Anggaran dan Sumber Daya Manusia
4• Rincian Pelayanan Informasi
4• Rincian Pelayanan Informasi
8• Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik
9• Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik
10• Rencana Tindak Lanjut
GAMBARAN UMUM
elayanan publik dalammasyarakat dan keterbukaaninformasi publik tidak dapatdipisahkan, walaupun hal tersebuttelah diatur dalam Undang-Undangtersendiri. Negara berkewajibanmelayani setiap warga negarauntuk memenuhi hak dankebutuhan dasarnya dalamkerangka pelayanan publik.
Keterbukaan informasi publiksangat penting dalam memberikanpelayanan publik yang prima, dansebagai landasan hukum yangberkaitan dengan hak setiap oranguntuk memperoleh informasi,kewajiban badan publik dalammemberikan pelayanan denganketerbukaan informasi kepadapublik dengan cara cepat, tepatwaktu, biaya ringan/ proporsionaldan sederhana.
KPU Provinsi GorontaloPelayanan Informasi Publik
Dalam rangka pelayanan informasipublik, maka pada Tahun 2017,PPID KPU Provinsi Gorontalosecara bertahap masih melakukanpembenahan internalsebagaimana dipersyaratkan olehundang- undang, peraturan KomisiInformasi dan Peraturan sertaKeputusan- Keputusan KPU yangberkaitan dengan pengelolaaninformasi Publik di lingkunganKomisi Pemilihan Umum.
Keterbatasan sarana, dan ruanganpelayanan informasi publik tidakmengurangi upaya untukmemberikan pelayanan informasisecara optimal, cepat, akurat danmurah kepada pemohon informasi.
Pelayanan publik dalammasyarakat dan keterbukaaninformasi publik tidak dapatdipisahkan, walaupun hal tersebuttelah diatur dalam Undang-Undangtersendiri. Negara berkewajibanmelayani setiap warga negarauntuk memenuhi hak dankebutuhan dasarnya dalamkerangka pelayanan publik.
Keterbukaan informasi publiksangat penting dalam memberikanpelayanan publik yang prima, dansebagai landasan hukum yangberkaitan dengan hak setiap oranguntuk memperoleh informasi,kewajiban badan publik dalammemberikan pelayanan denganketerbukaan informasi kepadapublik dengan cara cepat, tepatwaktu, biaya ringan/ proporsionaldan sederhana.
1
Dalam rangka pelayanan informasipublik, maka pada Tahun 2017,PPID KPU Provinsi Gorontalosecara bertahap masih melakukanpembenahan internalsebagaimana dipersyaratkan olehundang- undang, peraturan KomisiInformasi dan Peraturan sertaKeputusan- Keputusan KPU yangberkaitan dengan pengelolaaninformasi Publik di lingkunganKomisi Pemilihan Umum.
Keterbatasan sarana, dan ruanganpelayanan informasi publik tidakmengurangi upaya untukmemberikan pelayanan informasisecara optimal, cepat, akurat danmurah kepada pemohon informasi.
Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis danHubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU ProvinsiGorontalo. Pelayanan informasi dilakukan di Ruang PPID, KantorKPU Provinsi Gorontalo Jl. Tinaloga No. 24 Kecamatan TilongkabilaKabupaten Bone Bolango.
Semua layanan informasi di KPU Provinsi Gorontalo bersifat gratisatau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biayapenggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggungjawab pemohon informasi.
KPU Provinsi Gorontalo
Sarana dan PrasaranaSarana dan PrasaranaPelayanan Informasi Publik
Sarana pelayanan informasi publik saat ini tersedia melalui beberapasaluran yang dapat diakses sebagai berikut : Datang Langsung : Ke Ruang PPID, Kantor KPU Provinsi
Gorontalo Jl. Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara Kec. TilongkabilaKab. Bone Bolango
Surat : Ditujukan Kepada Ketua/Sekretaris KPU ProvinsiGorontalo dengan alamat Jl. Tinaloga No. 24 Desa Toto UtaraKec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
Telepon/faximile : (0435) 830854 Email : [email protected]
2
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untukTahun Anggaran 2017 menggunakan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang terdapat padaBagian Teknis dan Hupmas.
KPU Provinsi Gorontalo
Anggaran danAnggaran danSumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia
Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untukTahun Anggaran 2017 menggunakan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang terdapat padaBagian Teknis dan Hupmas.
3
Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkanjajaran Ketua dan Anggota KPU, Kepala Bagian,Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, sertaperwakilan setiap Bagian. Adapun secara khusus,pengelolaan dan pelayanan informasi ditanganimelalui Bagian Teknis dan Hupmas.
RINCIAN PELAYANANINFORMASI
No URAIAN JUMLAH WAKTU
1 Informasi diberikanseluruhnya
15 Kurang dari 10hari kerja
2 Informasi diberikansebagian
0 -
2017 = 15PEMOHON INFORMASI
Informasi diberikansebagian
3 Permohonan informasidirespon tetapi tidakditindaklanjuti
0 -
4 Pemohon informasi ditolak 0 -
JUMLAH 15
4
Latar belakang pemohon informasi terdiri dari berbagai komponen, diantaranya instansipemerintah, mahasiswa, TNI/POLRI, partai politik/anggota partai politik dan lembagapenelitian serta masyarakat.
Selama tahun 2017 pemohon informasi yang paling banyak adalah datang langsung kekantor KPU Provinsi Gorontalo Jl. Tinaloga No. 24 Desa Toto Utara Kec. Tilongkabila Kab.Bone Bolango.
PPID di KPU Provinsi Gorontalo tidak menerima pengantian biaya dari pemohon informasi,tidak menerbitkan keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik.
TABEL PERMOHONAN PELAYANAN INFORMASITAHUN 2017
NO NOMORFORMULIR TANGGAL NAMA INFORMASI YANG DIMINTA
TUJUANPENGGUNAAN
INFORMASI1 1 28 Februari
2017Taufik Tindow Data Rekapitulasi Hasil Pemilu
2014Untuk DisampaikanKepimpinan Bank DataIntelejen
2 2 14 Maret 2017 Abd RazakMozin
Data DPD RI Arsip
3 3 24 Maret 2017 Ha. YettyLamadilaw
Data Pemilih AC Prov. GorontaloPilkada 2017
Informasi Data PemilihUntunMensosialisasikan 30%Perempuan Mau Jadicaleg
4 4 10 April 2017 Fitriyanri Dako Informasi Pelaksanaan pilkada Penyusunan statistikpolitik
5 5 19 April 2017 Razak Umar Sejarahpelaksanaan/Penyelenggaraanpemilu
riset
6 6 17 Mei 2017 Arisno AnasTangahu
Data Perorangan Semua Parpolpemilu prov Gorontalo
Pemutakhiran datainternal PKS
9... (lanjutan)
Arisno AnasTangahu
Data Perorangan Semua Parpolpemilu prov Gorontalo
Pemutakhiran datainternal PKS
7 7 18 Mei 2017 Tri NoviantoWidodo
Visi misi gubernur terpilih Bahan penyusunandokumen KPSPLH ProvGorontalo
8 8 19 Juli 2017 AmrullahHasiru
Surat keterangan perolehan suaraPKB pemilu 2014
Pemenuhan syarat Adminstrasi banpol tahun2017
9 9 15 September2017
Siskawaty Paki Permohonan Data parpol dananggota DPR Provinsi
RekrutmenPanwascam pilkadabupati 2018
10 10 19 November2017
Asrin Mosii Regulasi Tahapan pemilu danForm Dukungan CalonPerseorangan DPD RI 2019
Dinformasi dalamrangka pencalonanperseorangan
11 11 20 November2017
Razak Umar Riset
12 12 18 Oktober2017
Asep Tadiana,SH
Data Parpol 2019
13 13 25 Oktober2017
Irawan Hidayat Data Anggota KPU ProvinsiGorontalo
Pengumpulan DataProduk Tahunan dasardan kirka tahun 2018
14 14 26 Oktober2017
NovaliansyahAbusamad
Data pemilu riset
15 15 30 Oktober2018
Saleh Suleman SK Penetapan hasil perhitunagsuara pilkada gubernur 2017
arsip 5
RINCIAN
PENYELESAIAN SENGKETAINFORMASI PUBLIK
2017 = TIDAK ADA KEBERATANDAN SENGKETA
Selama Tahun 2017 PPID KPUProvinsi Gorontalo tidak menerbitkankeputusan PPID tentang PenolakanPermohonan Informasi Publik dantidak ada sengketa informasi publikdi KPU Provinsi Gorontalo.
8
KENDALADALAM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASIPUBLIK
Belum tersedianya data informasi yang mudah diakses; Pengelolaan arsip belum tersusun dengan baik; Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk
hardcopy, sehingga menyulitkan apabila terdapatpermohonan informasi;
Struktur PPID sudah terbentuk, tetapi masing-masingfungsi belum berjalan dengan optimal;
Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atasinformasi dan UU KIP di lingkungan internal KPU ProvinsiGorontalo;
Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentangPengelalaan dan Pelayanan Informasi Publik bersertaSurat Keputusan yang mendukung implementasi PKPUtentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
Belum tersedianya data informasi yang mudah diakses; Pengelolaan arsip belum tersusun dengan baik; Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk
hardcopy, sehingga menyulitkan apabila terdapatpermohonan informasi;
Struktur PPID sudah terbentuk, tetapi masing-masingfungsi belum berjalan dengan optimal;
Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atasinformasi dan UU KIP di lingkungan internal KPU ProvinsiGorontalo;
Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentangPengelalaan dan Pelayanan Informasi Publik bersertaSurat Keputusan yang mendukung implementasi PKPUtentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
9
RENCANA TINDAK LANJUT(RTL)
Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akandatang menjadi salah satu prioritas KPU Provinsi Gorontalo. Untukmendukung hal tersebut, KPU Provinsi Gorontalo akan menyiapkanserangkaian Rencana Tindak Lanjut :1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
informasi secara lebih baik;2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan
pemahaman akan UU KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 diinternal KPU Provinsi Gorontalo ;
3. Melakukan pengembangan Website KPU Provinsi Gorontalo agardapat menjadi sumber informasi yang lengkap dan terpercaya,sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara onlinekepada publik, dengan mudah, cepat dan tidak membutuhkanwaktu lama;
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU ProvinsiGorontalo secara lebih sistematis sekaligus melakukan prosesdigitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
5. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan informasi;6. Mengadakan dan melaksanakan rapat/pertemuan secara berkala
di internal stuktur PPID.
Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akandatang menjadi salah satu prioritas KPU Provinsi Gorontalo. Untukmendukung hal tersebut, KPU Provinsi Gorontalo akan menyiapkanserangkaian Rencana Tindak Lanjut :1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan
informasi secara lebih baik;2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan
pemahaman akan UU KIP dan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 diinternal KPU Provinsi Gorontalo ;
3. Melakukan pengembangan Website KPU Provinsi Gorontalo agardapat menjadi sumber informasi yang lengkap dan terpercaya,sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara onlinekepada publik, dengan mudah, cepat dan tidak membutuhkanwaktu lama;
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU ProvinsiGorontalo secara lebih sistematis sekaligus melakukan prosesdigitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
5. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan informasi;6. Mengadakan dan melaksanakan rapat/pertemuan secara berkala
di internal stuktur PPID.
10