LAPORAN PANITIA KHUSUS
-
Upload
mailan-bastarispd -
Category
Documents
-
view
290 -
download
4
description
Transcript of LAPORAN PANITIA KHUSUS
(Halaman 1)
LAPORAN PANITIA KHUSUSLKPJ. Pejabat BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2010
TENTANG
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2010
I. PENDAHULUAN
Yth. Sdr. Pj Bupati Kabupaten Pringsewu.
Yth. Sdr. Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.
Yth. Sdr. Anggota Forkompinda Kabupaten Tanggamus.
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan para Assisten Sekretaris Daerah.
Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi, Kepala Badan, Kepala bagian dan Kepala
Kantor se-Kab. Pringsewu.
Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Pringsewu.
Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Ormas, LSM se-Kabupaten Pringsewu
Yth. Sdr. Pimpinan Mass Media, Insan Pers, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,
Tokoh Agama Para Undangan.
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita haturkan puji syukur kehadirat
Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga
pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia
Khusus, terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Pringsewu Tahun
Anggaran 2010.
Lebih lanjut panitia khusus menanggapi bahwa LKPj yang disampaikan oleh Pj Bupati
merupakan laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama satu
tahun anggaran, yang diharapkan dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan : Arah
Kebijakan Umum Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro,
Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 2)
Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan
secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala
Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud
dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan
salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.
Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD
mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih
DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah
menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang
menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislative dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya
hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.
Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ
kepada DPRD. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut
berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaran pemerintahan
daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya
tranparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.
Sejalan dengan itu maka Pimpinan DPRD telah membentuk Panitia Khusus untuk
membahas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pringsewu Tahun 2010 dengan Surat
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu Nomor 08/PIMP/II/2006 tentang
Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Perhitungan APBD dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati. Pringsewu Tahun 2010.
Oleh karena itu terhitung mulai tanggal 9 Mei 2010 Panitia Khusus telah melakukan
Pembahasan Tingkat III antara Panitia Khusus dengan
Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Bagian tentang Kinerja Pelaksanaan Tugas PJ Bupati
Pringsewu Tahun 2010.
II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 3)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuanganan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Pringsewu di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4932);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 4)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
19. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan
Perawakilan Rakyat Daerah.
20. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Pringsewu.
III. HASIL PEMBAHASAN
Untuk mendekati hasil yang optimal, maka Panitia Khusus melakukan Pembahasan
dengan Tim Ahli dari Universitas Lampung dan melalui Hearing dengan Dinas
Instansi/Badan serta Kunjungan ke lapangan untuk meninjau Proyek-proyek
Pembangunan Fisik serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 5)
Dinas/Instansi, hal ini dimaksudkan agar dapat melihat secara langsung hasil-hasil
yang telah dicapai.
Berdasarkan hasil pembahasan dapat kami sampaikan catatan-catatan sebagai
berikut :
1. Sosialisasi Perda-perda yang sudah ada belum maksimal sehingga sangat
berpengaruh terhadap pemahaman dan ketaatan masyarakat.
2. Kedisplinan pegawai juga masih rendah meskipun Pemerintah Daerah
Kabupaten Pringsewu telah menerapkan 5 ( lima ) hari kerja.
Kedisplinan yang masih rendah ini disebabkan oleh :
a. Lemahnya sistim kontrol di masing-masing satuan kerja.
b. Tidak adanya Punishment (Hukuman / Sanksi) yang dapat membuat jera
pegawai.
c. Tidak adanya Reward (Hadiah / balas jasa) bagi pegawai yang baik dan
disiplin
d. Di sistem penempatan pegawai dalam menduduki jabatan-jabatan yang
lebih tinggi ( promosi ) tidak memperhitungkan kedisplinan.
3. Laparan disusun atau ditulis kurang memperhatikan kaidah penulisan laporan
yang baik, terlihat dari:
a. Konsistensi (ketaatan) dalam penggunaan besarnya huruf, contoh dalam
awal bab IV menggunakan huruf yang lebih besar dibandingkan dengan
huruf pada bab-bab yang lain.
b. Margin yang digunakan tidak konsisten (banyak halaman yg tidak sesuai
dengan margin, contoh bab 1 hal 11, 15; bab IV hal 24-27 dll)
c. Penggunaan paragraf dan alinea yang tidak konsisten, ada yang satu
ketukan ada yang dua ketukan (contoh Bab I halaman 4 dan 5 dll)
d. Penggunaan spasi yang tidak konsisten, sebagain besar menggunakan
spasi 1,5 tetapi Bab II halaman 24 menggunakan 1 spasi juga Bab V.
e. Penggunaan istilah dalam Bahasa Inggris tidak menggunakan huruf italik,
atau diberi garis bawah.
f. Tidak konsisten dalam penggunaan penomoran (numbering), awalnya
dimulai dengan Penomoraan huruf misalakan A…A.1 lalu selanjutnya
berubah menjadi 1 (lihat Bab V). ada juga yang dimulai dari B.1..B.4 lalu
berubah menjadi 5..6 dst ( lihat bab IV)
g. Point yang seharusnya diberi penomoran, namun tidak diberikan
penomoran (lihat Bab V halaman 32 – 45)
h. Dalam penyusunan kalimat, terdapat satu paragraf hanya terdiri dari
satu kalimat.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 6)
(LKPJ) seharusnya ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan standar, karena
akan dibaca oleh banyak pihak. Kecerobahon dalam penulisan menunjukan
bahwa LKPJ dibuat tanpa ada pihak yang melakukan pengeditan (editing) dalam
tata bahasa dan format penulisan. Kesan yang muncul LKPJ dibuat asal-asalan
sekedar memenuhi persyaratan administrasi.
4. Data-data statistik yang disajikan sebagian besar menggunakan data tahun
2009, seharusnya data menggunakan data tahun 2010 (bias dibuat catatan
angka sangat sementara, atau angka proyeksi yang dilakukan oleh BPS), karena
dalam anggaran tercantum anggaran pembuatan Pringsewu Dalam Angka.
Dalam anggaran dianggarkan sebesar Rp50juta dan telah terealisasi 100%.
5. Kabupaten Pringsewu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus
seharusnya ada perbandingan antara data-data indikator ekonomi, sosial
kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Tanggamus, sehingga dapat dilihat
apakah ada peningkatan atau penurunan indikator setelah 3 tahun terjadinya
pemekaran wilayah.
6. Data indikator ekonomi hanya ditampilkan secara sangat sederhana (naik atau
turun saja) tanpa ada analisis yang sederhana. Contoh analisis sederhana; share
sektor pertanian meningkat tetapi pertumbuhannya menurun, share sektor
perdagangan, hotel dan restoran menurun tetapi pertumbuhannya relatif naik
sedikit, shere sektor industry pengolahan menurun tetapi pertumbuhannya
meningkat cukup tinggi. Pertanyaanya mengapa terjadi dan bagaimana
mengantisipasinya serta mengambil manfaat dari perubahan tersebut.
7. Asumsi ekonomi makro kabupaten Pringsewu (Tabel 6 Bab I Halaman 18)
ditetapkan tanpa dasar kajian yang jelas, hanya mengikuti indikator Lampung
(Propinsi atau apa? Tidak ada keterangan yang jelas di tabel). Apakah sudah ada
kajian (studi ) atau belum? JIka studi belum dilakuan yang paling sederhana
asumsi mengikuti kabupaten Tanggamus sebagai bekas kabupaten induknya.
8. Potensi unggulan kabupaten (Bab I, hal 19 – 24) ditetapkan tanpa dasar yang
jelas, perlu ada kajian lebih dahulu untuk menetapkan sektor unggulan (dapat
menggunakan kajian yang telah dilakukan dahulu ketika masih menjadi wilayah
kabupaten Tanggamus). Namun jika tidak terdapat kajian atau studi sebelumnya
maka secara sederhana dapat digunakan indicator: a) produktivitas, b)
komperatif dan c) kompetitif dari sebuah komoditas.
9. Strategi pembangunan yang ditetapkan (Bab III) didasarkan kepada analisa
SWOT yang tidak lengkap (dasar kajian atau studi yang tdk jelas). Analisa SWOT
sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan hendaknya dibuat
secara lengkap sehingga dapat diperoleh rumusan kebijakan pembangunan
sesuai dengan hasil analisis yang baik.
10. Penetapan daerah prioritas dalam rangka pengembangan wilayah (BAB III hal
14 ) belum mencantumkan dasar kajian atau data maupun informasi potensi
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 7)
wilayah sebelumnya untuk pengembangan wilayah selanjutnya, misalnya dalam
penetapan Pringsewu atau wilayah lainnya.
11. Dalam target dan realisasi pendapatan daerah (bab IV hal 4) terlihat PAD
realisasi melampui target sebesar 120,37%, sedangkan dana perimbangan dan
lain-lain pendapatan yang syah tidak memenuhi target. Tetapi Realisasi PAD
yang melebihi target tersebut tidak menjelaskan mata anggaran mana aja yang
melebihi target dan apa penyebabnya. Demikian pula mengapa target dari
penerimaan yang lain tidak tercapai? contoh sederhana mengapa pajak parkir
tidak ada? Bukankah kota pringsewu merupakan daerah perdagangan? Mengapa
pelayanan parkir di jalan umum hanya mendapatkan dana sebesar 62 juta
setahun? Mengapa retribusi terminal hanya mendapatkan sebsesar 37 juta
setahun? Dll. Perlu studi untuk menetapkan target dalam pajak dan retribusi
agar penerimaan semakin meningkat.
12. Dalam menghitung rasio antar pos neraca laporan realisasi APBD (lihat bab IV
halaman 20-29), hasil perhitungan tidak dianalisa dengan baik apa apakah
telah sesuai dengan standart yang ada, mengapa terjadi dan harus berani
menyimpulkan apakah pengelolaan keuangan sudah baik atau belum. Terdapat
ketidakcermatan dalam perhitungan quick ratio, hasil perhitungan sebesar
90,96% (bab IV hal 21), namun dihalaman 22 angka berubah menjadi 101,40%.
Rasio PAD terhadap total pendapatan hanya 1,53%, Berapa standar ideal rasio
ini? Jika terlalu rendah apa yang harus dikerjakan.
13. Terdapat beberapa program & kegiatan yang diuraikan pada BAB V yang tidak
sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Lampiran 1. Contohnya dalam
uraian urusan pilihan bidang pertanian (BAB V – 26) tidak dicantumkan
program peningkatan ketahanan pangan, akan tetapi program tersebut telah
dianggarkan dalam Realisasi Fisik & Keuangan sebesar Rp 119.690.000
(Lampiran 1). Selain itu Uraian program & kegiatan khusus di bidang pertanian
(BAB V) belum mengacu pada pengembangan sektor pertanian yang dituliskan
pada BAB III- 18. Oleh karena itu perlu kajian, informasi atau data sebagai dasar
dalam penetapan pengembangan berbagai sektor khususnya pertanian.
14. Dalam penggunaan dana, rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah
72,41%, rasio belanja barang (untuk pegawai juga) terhadap total belanja
sebesar sebesar 10,36% sehingga 82,77% total anggara digunakan untuk
kepentingan pegawai. Rasio belanja hibah terhadap total belanja sebesar 0,95%
(ini yang sebagian lansung dirasakan masyarakat), rasio belanja modal
khususnya untuk jalan, irigasi dan jaringan (ini juga sebagian langsung
dirasakan oleh masyarakat) sebesar 6,63%. Hal yang menarik jika kita
perbandingkan antara belanja perjalanan dinas sebesar Rp4.664.854.000,00
dan biaya perjalanan pegawai sebesar Rp4.900.000,00 dengan besarnya PAD
sebesar Rp5.809.516.148,18 rasionya adalah sebesar 80,38%, artinya hampir
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 8)
semua PAD habis hanya untuk membiayai perjalanan dinas dan perjalanan
pegawai. Hal ini mencerminkan anggaran belum pro kepada Rakyat.
15. Penggunaan dana anggaran seharusnya dapat meningkatkan beberapa indikator
pelayanan Minimum (SPM) disetiap sektor (misalnya SPM bidang pendidikan,
SPM Pelayanan Publik), SPM bidang penataan ruang, perumahan, pemukiman
dan pekerjaan umum, dan bidang lainnya.
16. Beberapa MoU yang dilakukan antara Pengusaha / Investor /perbankan dengan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang memberikan beban ternyata ada
beberapa kekurangan yang strategis.
Sementara dalam Undang-undang Tahun 2004 semua kerja sama yang memberi
beban kapada masyarakat harus dibahas dan mendapat persetujuan DPRD.
Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain :
a. Tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan. DPRD hanya mendapat hasil
akhir, tidak dilibatkan aktif dalam proses pembahasannya.
b. Banyak MoU yang tidak disosialisasikan secara rinci kepada masyarakat,
yang akan terbebani.
17. Banyaknya Pekon yang tidak dapat melakukan pemilihan Kepala Pekon pada
tahun 2010 karena terbentur peraturan, akibatnya terjadi penumpukan
Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pekon tahun 2011 sampai 2012. Dari sisi ini
terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu kurang antisipatif terhadap
hal tersebut, akibatnya muncul akibat-akibat yang kurang positif.
18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Mendagri Nomor 29
tahun 2001 bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Triwulan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan selama ini belum terlaksana.
19. Penyerahan aset-aset daerah banyak yang kurang mendapat perhatian,
sehingga banyak aset daerah yang terlantar. Beberapa kali sudah diingatkan
kepada Pemerintah Kabupaten untuk menginventarisir aset Daerah yang
terlantar. Juga kasus sengketa lahan rawa kijing dan kasus pertanahan di daerah
gading rejo ( dengan kabupaten pesawaran) dan pagelaran.
20. Banyak kegiatan yang pengembalian Dana ke Kas daerahnya besar atau bahkan
lebih besar dari yang terpakai. Ini menunjukkan perencanaan yang tidak matang
atau hanya ingin mengambil administrasi Proyeknya saja ?.
21. Banyaknya piutang aset daerah yang masih belum optimal di upayakan
sehingga menyebabkan beberpa kegiatan pada dinas pendidikan seperti gaji
sertifikasi guru menjadi terhambat karena kurang aktifnya pemerintah daerah
dalam mengupayakan persoalan ini (Laporan arus kas) dana yang tidak
terserap, menunjukkan perencanaan yang tidak matang.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 9)
22. Ketika ada pekerjaan yang dianggarkan di Tahun 2010, tetapi kegiatan tersebut
perencanaanya juga dilaksanakan pada tahun 2010 sehingga membingungkan
anatara kegiatan perencanaan dan kegiatan fisik dilakukan secara bersamaan
dan ini hampir dilakukan pada seluruh dinas/badan dan kantor
23. Terlalu seringnya pemerintah daerah melakukan rolling jabatan sehingga
membingungkan dan seluruh SKPD dalam melaksanakan kegiatan dan
menyebakan ketidak tenangan banyak pegawai akan kegiatan yang akan
dilaksanakan
24. Banyak kegiatan yang tidak terintegrasi sehingga menyebabkan lamban dalam
penanganan.
25. Ada kantor/dinas/badan yang tidak mengetahui secara jelas berapa anggran
pada kantor nya sehingga terlihat sangat jelas dalam hearing kemarin antara
LKPJ dan Peraturan Bupati serta Rencana kerja Anggaran SKPD. Ditambah
dengan adanaya kegiatan yang dilaksanakan melebihi pagu anggran yang diatur
dalam peraturan Bupati.
26. Banyak SPj Satuan Kerja yang terlambat sampai 6 bulan. Ini menunjukan tidak
profesionalnya Satuan Kerja. Kepala Daerah agar mengevaluasi Satker-satker
yang tidak taat terhadap aturan tersebut.
27. Penempatan Kepala –kepala Dinas yang kurang pas pada proporsinya demikian
juga dengan promosi pegawai yang tidak memperhatikan prestasi dan
kedisiplinan pegawai yang bersangkutan, sehingga sering menjadi pertanyaan
apa dasar promosi? Karena ada pegawai yang tidak berprestasi, tidak disiplin
dan tidak berkompeten tetapi jabatan cepat sekali naik, sebaliknya ada pegawai
yang berprestasi, displin, bahkan menjadi pegawai teladan tetapi justru
jabatannya tidak naik-naik. Ada apa?
28. Jalan-jalan, bangunan kantor, serta jaringan irigasi yang sudah dibangun belum
satu tahun banyak yang sudah rusak.
29. Kepala-kepala Dinas yang masih Plh / Plt diharapkan agar segera diterbitkan SK
definitif sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih mantap atau
terfokus dengan bidangnya. Demikian juga dengan Sekolah – sekolah yang
Kepala Sekolahnya masih Plh/Plt untuk segera dilantik Kepala Sekolah
definitifnya, karena sangat berpengaruh kepada kinerja sekolah, apalagi ada dua
moment yang terlewati di sekolah tersebut yang membutuhkan kehadiran
Kepala Sekolah, yaitu momen penandatanganan Ijazah dan penerimaan murid
baru
30. Pemanfaatan Rumah Sakit Daerah masih kurang optimal baik dalam hal
pelayanan maupun fasilitas, misalnya masalah kebersihan Rumah Sakit Umum
Pringsewu yang masih memerlukan perhatian.
31. Pekerjaan bangunan calon kantor pemerintah daerah perlu ditingkatkan dan
dipercepat sehingga masa pakai akan dirasakan dan lebih efektif
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 10)
penggunaannya, sehingga mengurangi biaya sewa kantor yang selama ini
membebani APBD.
32. Pemilihan Kepala Pekon tidak perlu dibebani biaya yang memberatkan calon.
33. Dalam pelaksanaan tugas luar agar PJ Bupati dan Seketaris Daerah
melaksanakannya secara bergantian sehingga tidak terjadi kekosongan
Pimpinan yang bisa mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan.
34. Bagi SKPD yang memiliki tenaga Honorer diluar SKPD Teknis agar jumlahnya
dirasionalisasi sesuai dengan peraturan Pj Bupati sehingga tidak akan
membebani APBD .
35. Perlunya evaluasi terhadap Perda-perda yang dalam pelaksanaannya hasilnya
kurang optimal.
36. Beberapa kegiatan PNPM Mandiri, RIS PNPM, P2KP, Bedah Rumah, KUBE, dan
Bantuan Hibah lain agar dapat disosilisasikan lebiah baik lagi sehingga persolan
yang timbul selama tahun 2010 tidak akan terjadi lagi. Dan untuk tahun
selanjutnya agar dapat diprioritaskan kembali bagi daerah yang belum pernah
melaksanakan
37. Ada dinas yang Koordinasi antar bagian sangat lemah,bahkan Kepala TU tidak
tahu Kegiatan-kegiatan yang ada di dinasnya, karena Kepala Bidangnya tidak
tidak berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha.
38. Sampai sekarang mei 2011 pembebasan tanah untuk jalur masuk calon
pemerintah daerah kabupaten pringsewu belum selesai ini juga menunjukan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mengatasi masalah ini.
39. Hasil Kegiatan Jaring Asmara reses DPRD sangat sedikit yang sudah
direalisasikan dalam bentuk program oleh Eksekutif. Hal-hal seperti ini dapat
mengurangi kepercayaan masayarakat salah satu contoh keluhan masyarakat
banyumas dan Pardasuka atas rusaknya infrastruktur jalan yang sudah semakin
parah sejak tahun 2009, tetapi hingga kini belum mendapat penyelesaian yang
tuntas.
40. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, jauh dari pusat kota, kurang baik
pengerjaannya karena lemahnya pengawasan misalnya : pembangunan gedung
perpustakaan dan bangunan pendukung lainya yang dikerjakan asal-asalan dan
tidak memenuhi standar kelayakan bangunan.
41. Disatu sisi, realisasi penyelesaian pekerjaan hanya di Satuan Kerja terkait, bagus
untuk memperpendek rentang kendali. Tetapi ternyata akibatnya tidak ada
second opinion dan kontrol dari satuan kerja lainnya. Nampaknya diperlukan
tim lintas Satuan Kerja untuk menilai hasil pekerjaan Satuan Kerja ,sebelum
Bakeuda memberikan realisasi pembayaran.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 11)
42. Pada Belanja Modal/ barang dan jasa/program kegiatan tidak dapat
dilaksanakan, ini menunjukkan perencanaan teknis yang dibuat Satuan Kerja
tidak bagus dan cendrung asal-asalan.
43. Tender untuk dipercepat, karena dengan menunda-nunda pekerjaan, maka
pekerjaan akan dilakukan pada musim penghujan. Jangan sampai pekerjaan
bersifat buru-buru atau tergesa-gesa.
44. Plang nama banyak tidak dibuat dan dipasang oleh rekanan. Karenanya kalau
perlu rekanan tinggal memasang atau yang membuat dan memasang pihak
ketiga.
Plang nama harus mencantumkan : nama proyek, nilai proyek, volume dan
lokasi, waktu pekerjaan,dan sumber dana. Plang nama tersebut ditenderkan dari
pembuatan hingga pemasangan.
45. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pemerintah harus
mempunyai ide-ide cemerlang/ brilian untuk menciptakan lapangan pekerjaan,
hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan membina industri kecil, Usaha
Kecil Menengah (UKM) dan berusaha menarik investor agar mau masuk ke
Kabupaten Pringsewu.
46. Agar pembangunan Sumber Daya Manusia ditingkatkan untuk meningkatkan
mutu pendidikan dengan memberikan bekal kepada para guru Ilmu untuk
meningkatkan kecerdasan murid baik dari SD sampai tingkat SLTA.
47. Agar Pembangunan Gedung/ Sekolah mulai dari SD – SLTA dapat diselesaikan
dalam beberapa tahun kedepan agar tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap
sekolah yang rusak.
48. Pemerintah harus dapat semaksimal mungkin dapat melayani kesehatan
masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas baik tempat pelayanan maupun
tenaga medis, mulai dari perawat, bidan dan dokter yang harus bisa melayani
semua lapisan masyarakat sampai daerah-daerah yang masih susah dijangkau
sekalipun.
Dalam pelayanan yang maksimal tidak ada lagi yang akan kita lihat adanya
adanya anak yang menderita gizi buruk, dll, jangan hanya bisa pamer bahwa
APBD kita kinclong seperti tidak ada kekurangan akan tetapi dilapangan masih
ada masyarakat yang kurang gizi.
49. Belum maksimalnya pengelolaan asset-asset tempat wisata sehingga belum
mampu memberikan PAD yang signifikan, oleh karena itu perlu untuk
ditingkatkan melalui usaha Dinas terkait.
50. Penyuluhan kepada petani perlu ditingkatkan, hal ini akan sangat berpengaruh
terhadap produktifitas pertanian dan secara signifikan akan meningkatkan
pendapatan petani apabila dapat dilaksanakan dengan baik.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 12)
51. Sering terjadi gejolak di kecamatan, karena pengangkatan pejabat di Kecamatan
tersebut Camat tidak dimintakan Pendapat dan saran.
52. Kasi-kasi di kecamatan, banyak yang sudah terlalu lama menempati Jabatannya .
Perlu untuk di Evaluasi kembali, terutama kasi pendapatan di Kecamatan
53. Banyak sekali pagar jembatan di tepi jembatan, jurang dan jalan raya yang sudah
rusak, meskipun ini milik pemprov karena pemakainya rakyat Pringsewu agar
di programkan untuk perbaikan dan penambahan.
54. Banyak lampu jalan yang mati, sementara setiap tahun dianggarkan
pemeliharaan lampu jalan dan kita tetap membayar rekeningnya.
55. Lampu jalan yang hidup 24 jam nonstop sehingga hal ini bertentangan dengan
semangat penghematan energi yang sedang dicanangkan pemerintah.
Pembangunan Fisik
1. Kualitas jalan yang dibangun jauh dari harapan. Banyak ruas jalan yang dalam
hitungan bulan setelah dibangun sudah kembali seperti semula.
Dalam berbagai kesempatan sudah sering diingatkan untuk peningkatan kualitas
pekerjaan, akan tetapi ternyata justru banyak kwalitas pekerjaan yang menurun.
Tahun lalu juga sudah direkomendasikan kepada Pemkab untuk mem-black list
rekanan yang tidak taat dan menyalahi, tetapi faktanya masih berulang juga
pekerjaannya.
Banyak pekerjaan yang tidak selesai di satu tahun anggaran, akibatnya
menambah beban di tahun berikutnya. Belum lagi dengan kualitas yang buruk,
maka bangunan tersebut belum dipakai sudah rusak.
Misalnya : 1. Jalan menuju jalan kantor pemerintah daerah kabupaten
pringsewu
2. Pembangunan gedung perpustakaan pada dinas pendidikan.
2. Beberapa kegiatan juga dilakukan tanpa perencanaan matang, sehingga terjadi
pemborosan anggaran.
Misalnya pembangunan jaringan irigasi yang ada di kabupaten pringsewu
hampir semua proyek pekerjaanya melakukan adendum proyek ini menunjukan
lemahnya perencanaan yang dilakukan oleh satker terkait.
Usulan – usulan
- Lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat serta informasi program
kegiatan terhadap Perda-perda yang ada dan sudah disahkan oleh Pemda
Pringsewu.
- Mem-black List rekanan nakal dan ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten Pringsewu
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 13)
- Pada program ditahun anggaran 2012, harus berani menetapkan prioritas
kegiatan dengan tidak mengabaikan kegiatan yang lain. Misal kalau kita
menginginkan infrastuktur dan kesehatan di Pringsewu menjadi lebih baik,maka
dana untuk infrastuktur dan kesehatan dinaikkan.
- Peningkatan pelayanan masyarakat, dengan program-program yang terukur,
dan adanya standar pelayanan masyarakat
- Lebih dioptimalkan kembali kantor terpadu untuk melayani segala kebutuhan
masyarakat Pringsewu, sehingga masyarakat tidak repot untuk berpindah-
pindah kantor kalau ingin mencari dan membutuhkan sesuatu.
- Mulai berlakunya perpres No 54 tahun 2010 akan membantu pemerintah dalam
mesosilisasikan program kegiatan pengadaaan barang dan jasa, dan
menghindarai sistem premanisme dalam setiap tender kegiatan yang berujung
pada masyarakat sekitar yang dirugikan seperti yang terjadi pada dinas Bina
marga dan pertambangan serta cipta karya dan pengairan.
- Mulai difikirkan dan memulai dilakukan pelayanan pengaduan masyarakat
dengan standar-standarnya. Misal kalau masyarakat mengadukan tentang raskin
di pekonnya maka masyarakat tersebut tahu berapa lama dia akan mendapat
laporan dari hasil laporannya, siapa yang harus ditemui dan yang akan
memberikan laporan balik atas laporannya, dan sebagainya yang berkaitan
dengan review terhadap laporan tersebut.
- Hal-hal yang menyentuh langsung masyarakat agar mendapatkan porsi yang
serius dari Pemerintah Daerah,karena inilah yang menjadikan pemerintah itu
ada. Kalau hal yang mendasar ini pelayanannya buruk, maka kesimpulan
masyarakat pemerintah tidak perlu ada.
- Peningkatan kwalitas pembangunan setelah kwantitasnya ditambah sangat
signifikan.
- Ada sanksi yang jelas dan tegas dari Pemerintah Daerah bagi yang tidak bagus
pekerjaannya. Dan bukan retorika saja!
- Untuk tahun anggaran 2012 yang akan dibahas pada tahun 2011 ini, dalam
pembuatan KUA ( Kebijakan Umum Anggaran) juga dbuat standar kinerja yang
terukur yang disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
- Dalam pembuatan Standar Harga Barang juga perlu dibuat yang realistis dan
mempertimbangkan harga real di pasar, karena dibuku SHB yang menjadi buku
baku pembuatan RAPBD Tahun Anggaran 2011, banyak harga barang yang jauh
diatas harga pasar, misal harga eceran kertas HVS 70 gram dipasaran seharga
paling mahal Rp. 24.000,- tetapi didalam buku SHB sampai Rp. 51.000,-
- Tetapi ada juga harga yang sudah tidak realistis karena BBM yang naik tinggi
tetapi tidak diikuti dengan kenaikan anggaran yang berkaitan langsung dengan
kenaikan BBM tersebut.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 14)
- Mendorong dan mengapresiasi Pemerintah Daerah untuk lebih menata diri
sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih, profesional dan berwibawa
dengan lompatan-lompatan program yang berani dan mensejahterakan
masyarakat.
- Untuk segera membuat Standar Pelayanan Kabupaten Pringsewu, agar
memudahkan untuk membuat evaluasi dan mengukur kinerja masing-masing
Satuan Kerja.
- Peningkatan dan Pemindahan pejabat di wilayah kecamatan sebaiknya Bupati
meminta saran dan pendapat camat setempat, supaya tidak menimbulkan
gejolak.
IV. KESIMPULAN & SARAN
A. KESIMPULAN
Dari hasil Pembahasan dan tinjauan dilapangan, maka Panitia Khusus dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
1. Banyak pelaksanaan proyek yang dikerjakan tidak sesuai / menyimpang
dari bestek.
2. Pekerjaan Proyek Fisik, terutama rehab banyak yang dikerjakan asal jadi
sehingga kondisinya sangat memprihatinkan.
3. Kinerja Dinas/Instansi tehnis sangat tidak memuaskan.
B. SARAN
1. Agar Sdr. Bupati mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi
persoalan-persoalan yang timbul sesuai dengan temuan Panitia Khusus.
2. Diharapkan Sdr. Bupati untuk menempatkan personil atau apatur yang
mempunyai kapasitas dan kredibilitas, bukan hanya berdasarkan
pertimbangan like or dislike, atau pertimbangan Nepotisme yang sama
sekali tidak rasional.
3. Agar Sdr. Bupati segera membuat daftar / black list terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan serta diberi
sanksi tidak diberi pekerjaan pada masa yang akan datang.
4. Pengawasan untuk Daerah-daerah yang jauh dari pusat kota untuk
diintensifkan dan biaya pengawasan dapat ditambah untuk Daerah-
daerah yang jauh dan transportasinya sulit.
5. Agar memprioritaskan proyek-proyek yang langsung menyentuh pada
kepentingan masyarakat dan bukan hanya sekedar mengeluarkan
Anggaran untuk kepentingan sesaat.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010
(Halaman 15)
6. Pengajuan RAPBD baik murni maupun RAPBD Perubahan agar jangan
terlalu lambat dan molor, kita berharap untuk tahun ini pengesahan
APBD bisa dilakukan pada bulan November.
7. Untuk mengefektifkan pengawasan agar pengesahan DASK disesuaikan
dengan aturan yang ada satu bulan setelah pengesahan APBD.
8. Untuk RSUD Pringsewu agar secara khusus membuka poliklinik mata dan
telinga, dan para penilai serta pengawas pekerjaan harus mendapatkan
sertifikat sehat dari RSUD agar ketika menilai pekerjaan dapat melihat
dan mendengar dengan normal.
9. Kepada Bupati, untuk segera mengingatkan kepada pihak yang
berpiutang kepada Pemerintah Kabupaten agar segera menyelesaikan,
dan apabila tidak diindahkan segera menurunkan tim TGR.
10. Perlu Pembenahan secara menyeluruh pada seketariat DPRD mengingat
beban kerja dan program kerja sepertinya lambat dalam menyelesaikan
SPJ kegiatan sehingga menghambat kinerja dewan.
11. Disarankan untuk membuat Tim terpadu untuk menindaklanjuti saran
dan usulan DPRD Pringsewu ini, dan memberikan review laporan secara
berkala kepada tentang DPRD Pringsewu tentang pelaksanaan saran,
usulan, dan catatan ini.
V. PENUTUP
Demikianlah Laporan Panitia Khusus Kinerja LKPJ Tahun 2010 ini disampaikan
dengan harapan kiranya dapat menjadi pertimbangan Rapat Paripurna Yth. dalam
mengambil Keputusan.
Atas segala kekurangan dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Tahun 2010 ini kami
mohon maaf, dan atas segala perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima
kasih.
Wabillahitaufiq wal hidayah
Wassalamu’alikum Wr. Wb.
Laporan panitia khusus DPRD Pringsewu terhadap LKPJ Bupati Pringsewu 2010