LAPORAN MAGANG MEKANISME PENOLAKAN CEK ...repository.uinjambi.ac.id/190/1/EPS.150556_Trima...
Transcript of LAPORAN MAGANG MEKANISME PENOLAKAN CEK ...repository.uinjambi.ac.id/190/1/EPS.150556_Trima...
i
LAPORAN MAGANG
MEKANISME PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
PADA PELAKSANAAN KLIRING DALAM LALU LINTAS
PEMBAYARAN
GIRAL ANTAR BANK DI PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG
HAYAM WURUK JAMBI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Oleh :
TRIMA META SATARI
NIM: EPS150556
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2018
ii
iii
iv
v
vi
vii
MOTTO
Perjuangkanlah Hidupmu Tidak Peduli Seberapa Buruk Dirimu
Jika Kamu Tidak Dapat Menahan Lelahnya Belajar
Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan
(Imam Syafi’i)
viii
ABSTRAK
Laporan magang ini berjudul “Mekanisme Penolakan Cek dan/atau
Bilyet Giro pada Pelaksanaan Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral
Antar Bank di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk
Jambi”.Dalam penulisan laporan magang ini bertujuan untuk mengetahui
Mekanisme Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Pelaksanaan Kliring dalam
Lalu Lintas Pembayaran Giral di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk
Jambi.Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara, dan studi pustaka.Sedangkan metode analisis data yang digunakan
dalam tugas akhir ini adalah metode analisis deskriptif. Pada laporan ini penulis
member kesimpulan bahwa : Mekanisme Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro
pada Pelaksanaan Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral Antar Bank di PT.
BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi, meliputi : Pelaksanaan kliring,
alasan penolakan cek dan/atau bilyet giro, tata cara penatausahaan penolakan cek
dan/atau bilyet giro.
Berdasarkan penjelasan tentang Mekanisme Penolakan Cek dan/atau
Bilyet Giro pada Pelaksanaan Kliring dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral Antar
Bank di PT. BRI Syariah dan telah dilaksanakan oleh Kantor Cabang Hayam
Wuruk Jambi dapat disimpulkan mekanisme penolakan dalam pelaksanaan kliring
telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia untuk
mengembangkan penyelenggaraan Sistem Pembayaran di Indonesia.
Kata kunci : Penolakan Cek dan/atau Bilyet giro, Kliring
ix
PERSEMBAHAN
Sebagai ungkapan terima kasih cinta dan kasih sayang yang tulus persembahkan
Karya Ilmiah ini penulis untuk :
1. Ayahanda Ridwan dan Ibunda Misriati yang telah mengasuh,
membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang sehingga aku
benar-benar dapat memahami arti kehidupan ini.
2. Untuk Kakak-Kakakku Alfaraudy Satari dan Billona Satari yang selalu
memberiku motivasi dan semangat untuk maju.
3. Untuk semua keluarga besarku yang telah berjasa mengajarkanku banyak
hal hingga aku bias sampai pada saat ini.
Dengan hati yang tulus dan ikhlas ini, kupanjatkan doa kepada Allah SWT.
semoga Allah membalas semua jerih payah mereka dengan pahal yang berlipat
ganda.
Amiin Ya Robbal’alamiin
x
xi
xii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
PERNYATAAN KEASLIAN
NOTA DINAS
MOTO ............................................................................................................. i
ABSTRAK ..................................................................................................... ii
PERSEMBAHAN ..........................................................................................iii
KATA PENGANTAR ................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………………….1
B. Masalah Pokok Laporan………………………………………….….6
C. Tujuan Dan Manfaat Penulis………………………………….……..6
1. Tujuan Penulisan………………………………….……...…..6
2. Manfaat Penulisan………………………………….……..….7
D. Metode Penulisan………………………………………….…………8
1. Jenis Data Penelitian…………………………………………8
2. Sumber Data……………………………………….………...8
3. Metode Pengumpulan Data……………………….….………9
4. Teknik Analisis Data…………………………….…….…….10
E. Waktu Dan Lokasi Magang…………………………………………11
F. Sistematika Penulisan………………………………………….……12
BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Mekanisme……..……………………………………….13
xiii
B. Pengertian Penolakan……….………………………………………14
C. Giro………………………….………………………………....……14
1. Pengertian Giro……………………………………………14
2. Jenis Dan Persyaratan Giro Pembukaan Rekening Giro….15
D. Cek………………………...………………………………………16
1. Pengertian Cek………………...…………………………..16
2. Jenis-Jenis Cek…………………………………………….17
E. Bilyet Giro…………………………………………………………18
1. Pengertian Bilyet Giro……………………………………..18
2. Kewajiban Bilyet Giro……………………………………..19
3. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Bilyet Giro....20
F. Kliring………………………………………………………...……21
1. Pengertian Kliring…………………………………………..21
2. Jenis-Jenis Kliring……………………………………….….21
3. Peserta Kliring………………………………………….…..22
4. Tolakan Kliring……………………………………………..24
5. Jadwal Kliring…………………………………....…………25
6. Biaya Kliring……………………………………………….28
G. Tinjauan Pustaka…………………………………………………...28
BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Syariah………………..29
1. Sejarah PT. BRI Syariah…………………………………...29
2. Visi Dan Misi BRI Syariah………………………………...32
a. Visi BRI Syariah………………………………..….32
b. Misi BRI Syariah………………………………..…32
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas……………………32
4. Produk-Produk Perbankan Bank BRISyariah……………..39
B. Hasil Kegiatan Magang…………………………………………....42
1. Pelaksanaan Kliring PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam
Wuruk Jambi………………………………………………42
xiv
a. Kegiatan Kliring......................................................42
b. Batasan Waktu…………………………………….46
c. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring..……47
2. Penatausahaan Alasan Penolakan Cek Dan/Atau Bilyet Giro.48
3. Penatausahaan Penolakan Cek Dan/Atau Bilyet Giro……...52
4. kriteria DHN……………………………………………..….60
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan……………………………………………………...…..62
B. Saran…………………………………………………………….…..62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan adanya perkembangan perekonomian di era perdagangan bebas yang
mengarah pada tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi dan bersifat ketat.
Tentu saja hal ini berdampak pada adanya globalisasi perekonomian baik
perekonomian makro maupun perekonomian mikro. Oleh karena itu, diperlukan
adanya peningkatan kemampuan yang menyangkut daya bersaing dan daya
kreativitas dari setiap usaha guna mempertahankan usahanya. Pada dasarnya
tingkat persaingan usaha menuntut akan kemudahan dan kecepatan yang
didapatkan dari produk (jasa) yang dihasilkan dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat konsumtif, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pembayaran.
Karena kebutuhan pembayaran semakin meningkat seiring dengan
peningkatan mobilitas keuangan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga
keuangan dan penyedia jasa keuangan atau bank. Dengan demikian, diharapkan
orang dalam memenuhi kebutuhan pembayarannya tidak perlu lagi menggunakan
alat pembayaran yang berupa uang tunai melainkan dengan cara pembayara
elektronik yaitu pembayaran tidak langsung guna melaksanakan aktivitas
pembayaran maupun penagihan melalui perantara bank.1
Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta
memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan
adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya
apakah hanya menghimpun dana atau hanya melnyalurkan dana atau kedua-
duanya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 1 Desi Susilowati, Tugas Akhir : “Prosedur Pelaksanaan Kliring Dalam Lalu Lintas Pembayaran Giral
Antar Bank Di Transaction Processing Unit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Surakarta” (Surakarta: USM, 2010), Hal. 9
2
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.2
Dalam sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari adanya lalu lintas
pembayaran baik pembayaran tunai maupun pembayaran elektronis yang bersifat
nontunai. Karena keduanya saling berkaitan dan saling menunjang. Dengan
adanya sistem pembayaran yang baik dan terstruktur akan menunjang kelancaran
dan keberhasilan dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini secara tiak langsung juga
akan memberikan dampak positif pada kemajuan dan perkembangan sistem
keuangan pada perbankan.
Begitu juga sebaliknya, kegagalan sistem pembayaran akan mengakibatkan
resiko internal dan eksternal yang berupa adanya ketidakstabilan perekonomian
negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya penentuan dan pelaksanaan sistem
pembayaran yang aman dan lancar agar dapat memberikan berbagai kemudahan
dalam memperlancar arus lalu lintas pembayaran.
Lalu lintas pembayaran adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi
komersial atau financial dari pembayar kepada penerimanya. Sedangkan lalu
lintas pembayaran giral dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pembayaran
dengan warkat atau nota kliring yang dilakukan dengan cara saling
memperhitungkan antar bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan
nasabah. Dalam lalu lintas pembayaran, suatu pembayaran dapat dilakukan secara
langsung (tradisional) maupun secara tidak langsung (modern). Pembayaran
langsung adalah pembayaran yang dilakukan pada umumnya yakni dengan
menggunakan uang kartal. sedangkan pembayaran tidak langsung (modern)
dilaksanakan dengan menggunakan alat pembayaran yang berupa uang giral yang
berbasis pada warkat (cek, bilyet giro, dan lain-lain). Pelaksanaan pembayaran
tidak langsung pada hakekatnya dilakukan oleh bank melalui jasa-jasa transaksi
pembayaran yang disediakan pihak bank. Dengan memanfaatkan jasa pembayaran
yang disediakan oleh bank, maka pembayaran akan lebih efektif dan efisien
karena akan lebih menghemat tenaga dan biaya dengan hasil yang optimal. Hal ini
2 Dr. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2014), hal. 3
3
tentu saja dapat menyelesaikan pembayaran oleh bank tersebut direalisasikan
dengan adanya kliring.3
Dalam kamus perbankan Indonesia, kliring adalah perhitungan hutang piutang
antara para peserta secara terpusat disuatu tempat dengan saling menyerahkan
surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat
diperhitungkan.
Kliring merupakan sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan
oleh Bank Indonesia (BI) dengan tujuan memperluas dan memperlancar lalu lintas
pembayaran giral. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010
Tentang Sistem KliringNasional Bank Indonesia, Kliring adalah pertukaran data
keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama maupun
atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Manfaat yang didapat melalui kliring adalah :
1. Mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya
relatif murah
2. Mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif.
Kliring dilaksanakan dan di koordinasi oleh lembaga kliring yang berupa bank
sentral atau Bank Indonesia. Tujuan dari diadakannya lembaga kliring adalah agar
dapat mengatur dan mengawasi pelaksanaan kliring antar bank. Dengan
melibatkan bank lain sebagai peserta kliring langsung aktif (PLA) maupun peserta
kliring langsung pasif (PLP). Lembaga kliring menjadi tempat berkumpulnya
semua anggota clearingman dan clearinggirl dari bank anggotanya untuk
melakukan perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat – warkat kliring.
Adapun salah satu bank yang menjadi anggota kliring adalah PT. PT. BRI Syariah
Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi. PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam
Wuruk Jambi sebagai bank umum menjadi peserta kliring langsung aktif yang
setiap hari memberikan layanan kliring kepada nasabah yang membutuhkan
layanan kliring tersebut untuk melakukan pembayaran maupun penagihan kepada
nasabah bank lain dengan pembayaran yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.
3 Cristina Merliana B :”Proses Kliring pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Medan Gatot
Subroto” ( Medan : USU, 2014) hal. 3-4
4
Selain itu, PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi juga berperan
dalam mengikuti aktivitas dan kegiatan kliring yang meliputi kliring penyerahan
dan kliring pengembalian di bawah lembaga kliring yakni Bank Indonesia. Jasa
pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang
ada berdasarkan sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga kliring agar
pelaksanaannya lebih aman dan tertib.
Namun dalam proses kliring ini ada beberapa hal yang menghambat
kelancaran prosesnya, diantaranya penolakan warkat. Warkat yang dikliringkan
tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa
warkat yang ditolak pembayarannya. Alasan penolakan kliring pada saat
penerimaan warkat kliring, disebabkan karena kurangnya persyaratan warkat
kliring.
Berdasarkan observasi yang terjadi pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang
Hayam Wuruk Jambi, ada beberapa penolakan cek dan/atau bilyet giro pada
pelaksanaan kliring. Dan alasan yang sering terjadi yaitu saldo rekening giro atau
rekening khusus tidak cukup. Dan ini akan berdampak pada pemilik rekening
yaitu apabila pemilik rekening bermasalah dan tidak memperbaikinya dalam
kurun waktu yang telah ditentukan, maka Kantor Pusat Daftar Hitam Nasional
(KPDHN) yaitu satuan kerja di kantor pusat yang mengelola data pemilik
rekening giro yang masuk daftar hitam seluruh cabang BRISyariah secara
nasional, bank wajib menetapkan dan mencantumkan ke dalam Daftar Hitam
Indivudual Bank (DHIB) yaitu suatu daftar yang dibuat oleh BRISyariah yang
mencantumkan identitas pemiliki rekening giro yang melakukan penarikan
Cek/Bilyet giro kosong untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam Nasional
(DHN) melalui Bank Indonesia. DHN adalah daftar yang merupakan kumpulan
DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari KPDHN untuk
diakses oleh BRISyariah. Apabila pemilik rekening giro telah masuk ke dalam
Daftar Hitam Nasional, maka atas nama pemilik rekening giro tersebut tidak bisa
membuka rekening giro yang baru di Bank manapun.
Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Kota Jambi, pelaksanaan
kliring pertama dilakukan oleh petugas berwenang menyerahkan warkat pada
5
bagian koordinator kliring untuk dicatat kedalam neraca kliring. Setelah kliring
pertama dilanjutkan dengan kliring kedua apa ada kekurangan prosedur yang
mengakibatkan penolakan warkat. Pada kegiatan kliring kedua ini lebih dikenal
dengan kliring retur.
Di lapangan, penulis melihat dalam pelaksanaan kliring pada PT. BRI Syariah
Kantor Cabang Hayam Wuruk Kota Jambi dalam hal operasional kliring ada
kekurangan diantaranya, tidak semua pihak operasional mengetahui tentang
kliring dan hanya satu yang menjadi petugas kliring.
Dengan masalah diatas, untuk lebih memperjelas pelaksanaan kliring yang
dilakukan PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Kota Jambi, maka
penulis tertarik untuk menulis laporan akhir ini dengan judul: “MEKANISME
PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO PADA PELAKSANAAN
KLIRING DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL ANTAR
BANK DI PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG HAYAM WURUK
JAMBI”.
Tabel 1.
Jumlah Warkat Kliring
Per Bulan Juni 2018 s/d Agustus 2018
Bulan Penerimaan (In) Penyerahan (Out)
Juni 65 7
Juli 106 2
Agustus 70 6
Keterangan : Jumlah warkat kliring untuk penerimaan tiap bulan lebih tinggi
dibandingkan dengan warkat kliring untuk penyerahan. Jumlah warkat
penerimaan lebih tinggi dikarenakan banyak nasabah bank lain yang melakukan
penarikan dana di PT. BRI Syariah kantor cabang Jln. Hayam Wuruk No. 32 RT.
35 Kel. Jelutung Kota Jambi. Dalam kliring, bukan hanya yang dilihat jumlah
warkat saja melainkan juga jumlah nominal dana yang ditarik.
Sumber : Bank BRI Syariah
6
B. Masalah Pokok Laporan
Dengan berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang ada, dan dengan
melihat aspek layanan kliring yang mempunyai peranan penting dalam suatu
bank. Maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan kliring yang dilakukan pada PT. BRI Syariah
kantor cabang Hayam Wuruk Jambi?
2. Apa alasan penolakan cek/atau bilyet giro pada pelaksanaan kliring pada
PT. BRI Syariah kantor cabang hayam wuruk Jambi ?
3. Bagaimana mekanisme penolakan cek/atau bilyet giro pada pelaksanaan
kliring pada PT. BRI Syariah kantor cabang hayam wuruk Jambi ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
a. Tujuan Operasional
Dalam tujuan operasional ini dimaksudkan untuk mengetahui
alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro pada pelaksanaan kliring
pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi.
b. Tujuan Fungsional
Tujuan fungsional ini adalah agar penelitian yang penulis susun
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
c. Tujuan Individual
Sebagai persyaratan untuk memperoleh sebutan profesi Ahli
Madya atau A.Md pada program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri STS
Jambi.
7
2. Manfaat Penulisan
Dalam penyusunan laporan ini, terdapat berbagai manfaat bagi
banyak pihak baik pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang tidak
terlibat langsung. Adapun manfaat yang dimaksud adalah :
Bagi Bank :
a. PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam Wuruk Jambi dapat
mengetahui tentang apa alasan penolakan cek dan/atau bilyet giro
pada pelaksanaan kliring yang selama ini telah dilaksanakan oleh
staff kliring, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi apakah alasan
penolakan kliring telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Bank Indonesia sebagai lembaga kliring.
b. PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam Wuruk Jambi dapat lebih
meningkatkan kualitas pelayanan kliring karena kliring memiliki
peranan penting terutama bagi Lalu Lintas Pembayaran giral antar
bank khususnya Lalu Lintas Pembayaran dalam negeri.
Manfaat Universitas :
Sebagai khasanah wacana bagi Universitas Islam Negeri Jambi
Manfaat Bagi Penulis :
a. Dapat menambah kemampuan dan wawasan penulis baik di bidang
ilmu pengetahuan maupun soft skill yang berupa keterampilan kerja
yang diperoleh selama penulis melaksanakan kuliah kerja magang di
PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam Wuruk Jambi.
b. Penulis dapat lebih mengapresiasikan terhadap teori-teori yang ada
dengan keadaan yang nyata dan sebenarnya.
Manfaat Bagi Pembaca :
a. Pembaca dapat lebih mengetahui tentang penolakan kliring secara teori
yang dilaksanakan oleh PT. BRI syariah cabang Jambi
8
b. Dapat memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca yang awam
dengan adanya layanan kliring yang disediakan oleh PT. BRI syariah
kantor cabang Hayam Wuruk Jambi
D. Metode Penelitian
1. Jenis Data Penelitian
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah
dengan metode penelitian kualitatif.
Istilah kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975:5)
mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka,
pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic
(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau
organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya
sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9)
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam
ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari
pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam
peristilahannya.4
Masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai
mekanisme penolakan cek dan/atau bilyet giro pada pelaksanaan kliring
dalam lalu lintas pembayaran giral antar bank di PT. BRI Syariah kantor
cabang Hayam Wuruk Jambi.
2. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, sumber data berasal dari :
a. Data Primer
4 Prof. Dr. Lexy J. Moleong,M.A “Metodologi Penelitian Kualitatif”(PT Remaja Rosdakarya-
Bandung, 2010), hal 4
9
Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data
pertama di lokasi penelitiaan. Data primer dalam penulisan ini di
peroleh melalui observasi dan wawancara langsung dari Ibu Yeni Sri
Wahyuni selaku pegawai back officer dan Bapak Wandi selaku
petugas kliring bank BRISyariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi,
yakni yang memahami langsung tentang mekanisme penolakan cek
dan/atau bilyet giro pada pelaksanaan kliring dalam lalu lintas
pembayaran giral antar bank di PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam
Wuruk Jambi.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak
langsung melalui perantara atau bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya. Data sekunder dalam penulisan laporan ini diperoleh
dengan cara melakukan dengan pendekatan atau dokumentasi
terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan
dalam penulisan laporan.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan laporan akhir ini digunakan metode
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Observasi
Merupakan pengamatan aktivitas pencatatan fenomena yang
dilakukan secara sistematis, pengamatan dapat dilakukan secara
terlibat (partisipasi) ataupun nonpartisipasi. Dalam hal ini penulis
mengamati secara langsung dengan terlibat aktivitas atau kegiatan
kerja di PT. BRISyariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi melalui
kegiatan Magang.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan guna bertujuan
untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden. Dalam hal ini, penulis mengajukan
10
pertanyaan dan tanya jawab kepada pihak bank BRISyariah Kantor
Cabang Hayam Wuruk Jambi, yakni wawancara langsung dengan Ibu
Yeni selaku pegawai Back Officer dan Bapak Wandi selaku Pegawai
Kliring bank BRISyariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi.
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh
penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik
atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat
diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-
karangan ilmiah, skripsi-skripsi, peraturan-peraturan, ketetapan-
ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis
baik tercetak maupun elektronik lain.
Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan
data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai
pada tahap menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan
relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan.
4. Teknik Analisis Data
Pengertian analisis data adalah proses mencari dan menyusun
secara data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesis, dan menyusun ke
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan
orang lain.
Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini berupa
metode analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan atau
menggambarkan suatu peristiwa yang sedang diteliti dan menganalisis
berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan
11
teori dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan kesimpulan-
kesimpulan. Adapun alasan penggunaan metode ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali
dan menganalisis berbagai fenomena empirik yang terjadi. Dengan
metode ini penulis dituntut dapat mendeskripsikan/memaparkan,
menganalisis dan menginterpretasikan data-data dari pengamatan
langsung mengenai mekanisme penolakan cek dan/atau bilyet giro pada
pelaksanaan kliring dalam lalu lintas pembayaran giral antar bank di PT.
BRI Syariah kantor cabang Hayam Wuruk Jambi. Tempat penelitian
dilakukan di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Jln. Hayam Wuruk No. 32
RT. 35 Kel. Jelutung Kota Jambi
Analisis data ini merupakan penguraian data melalui tahapan
kategorisasi, dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara
data yang secara spesifik tentang kualitatif. Setelah semua data terkumpul
dari data primer dan data sekunder, dan kemudian dianalisis dengan
pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul,
selanjutnya mengelola dan menganilisis data tersebut. Analisis data
tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai mekanisme penolakan
cek dan/atau bilyet giro pada pelaksanaan kliring dalam lalu lintas
pembayaran giral antar bank di PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam
Wuruk Jambi.
b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah
atau sub kategori yang diteliti.
c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif.
d. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang
telah ditentukan.
E. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Waktu
12
Adapun kegiatan magang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu
terhitung dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai 31 Maret 2018.
Dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
Senin s/d Jumat : Pukul 07.30 s/d 17.00
Jam Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.30
Sabtu s/d Minggu : Libur
2. Lokasi Magang
Lokasi kegiatan magang dilakukan di PT. BRI Syariah kantor
cabang Jln. Hayam Wuruk No. 32 RT. 35 Kel. Jelutung Kota Jambi,
Jambi-36136.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan laporan, diperlukan sekali adanya susunan atau hal-hal
yang akan dibahas di dalamnya. Sistematika tersebut dimaksudkan untuk
memberikan gambran secara luas mengenai isi pada laporan magang ini
sehingga pembaca dapat melihat secara jelas hubungan antara BAB yang satu
dengan BAB yang lain. Dalam penulis mebagi ke dalam 5 BAB yang
selanjutnya setiap BAB terbagi dalam sub bab seperti diuraikan di bawah ini :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang, identifikasi masalah,
masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode
pengumpulan data, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan
laporan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan tentang uraian landasan teori atau konsep yang digunakan
untuk penulis laporan mengenai data yang ditemui selama magang yang
berhubungan erat dengan permasalah yang berkaitan dengan penulisan
laporan.
BAB III PEMBAHASAN
13
Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran umum instansi magang,
deskripsi kegiatan magang dan hasil dari kegiatan magang mengenai
mekanisme penolakan cek dan/atau bilyet giro pada pelaksanaan kliring dalam
lalu lintas pembayaran giral di pt. Bri syariah kantor cabang hayam wuruk
jambi.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisikan bab penutup yang berisi kesimpulan dan hasil
pembahasan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan
pemikiran dan masukan usaha menuju perbaikan.
14
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Mekanisme
Mekanisme berasal dari bahasa yunani mechane yang memiliki arti
instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat
sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan
sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat
dijelaskan menjadi 4 pengertian.
Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian
dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara
tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan
tujuan.
Kedua mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan
dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin
tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik
dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang
bergerak.
Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni
dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsic tidak dapat berubah
bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.5
Menurut Moenir pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian kerja
sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang
berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil
yang maksimal serta mengurangi kegagalan.
Menurut Bagus pengertian mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan
bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan
fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.6
5 https://id.m.wikipedia.org diakses pada tanggal 3 September 2018
6 www.definisimenurut paraahli.com diakses pada tanggal 3 September 2018
15
B. Penolakan
Penolakan berasal dari kata dasar tolak. Penolakan memiliki arti dalam
kelas nomina atau kata benda sehingga penolakan dapat menyatakan nama
dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti
dari penolakan berarti proses, cara, perbuatan menolak.7
Penolakan juga dapat diartikan yaitu tidak menerima (memberi,
meluluskan, mengabulkan), dan tidak membenarkan.8
Penolakan adalah suatu tindakan anti terhadap apa yang menjadi kebijakan
ataupun peraturan yang dibuat oleh suatu subyek yang tidak sependapat
dengan banyak pihak.9
C. Giro
1. Pengertian Giro
Pengertian rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan
Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet
giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara
pemindahbukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening
giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan
yang ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan
kesempurnaan cek, serta saldonya yang tersedia.
Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana
penarikan, yaitu cek dan/atau bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan
secara tunai, maka sarana penarikannya adalah dengan menggunakan cek.
Sedangkan untuk penarikan nontunai adalah dengan bilyet giro.
Disamping itu, jika kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang,
maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat
pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangai di atas materai.10
7 https://www.apaarti.com diskses pada tanggal 3 September 2018
8 https://www.kbbi.com diakses pada tanggal 3 September 2018
9 https://brainly.co.id diakses pada tanggal 3 September 2018
10 Dr. Kasmir, Op.Cit,.76-77
16
2. Jenis Dan Persyaratan Giro Pembukaan Rekening Giro
a. Jenis Rekening Giro
Rekening giro dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis
berdasarkan nasabah yang melakukan perjanjian pembukaan
rekening giro, yaitu :
1) Rekening Giro Perorangan
Rekening giro perorangan adalah rekening giro atas nama
perorangan yang di buka oleh orang-perorangan termasuk
individu yang memiliki usaha seperti toko, restoran, bengkel,
dan/atau warung
2) Rekening Giro Badan
Rekening giro badan adalah rekening giro atas nama
instansi pemerintah/lembaga negara, organisasi masyarakat dan
sejenisnya, badan usaha dan/atau badan hukum, termasuk
didalamnya bank dan bank perkreditan rakyat. Contoh rekening
giro badan antara lain rekenig giro yang dibuka oleh badan usaha
atau badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) atau peraturan perundang lainnya,
seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, firma, atau
commanditaire vennootschap (CV).
3) Rekening Giro Gabungan (Joint Account)
Rekening giro gabungan adalah rekening giro yang dimiliki
oleh lebih dari satu pemilik rekening, yang dapat terdiri dari
gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran dari
keduanya.11
b. Persyaratan Pembukaan Rekening Giro
11
Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP,”Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong”(Jakarta:2007), hal. 1-2
17
Permohonan pembukaan rekening giro dari calon pemilik
rekening kepada bank harus dilakukan secara tertulis dengan
melampirkan persyaratan paling kurang meliputi :
1) Data sebagai dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (know your
customer principles), seperti identitas calon nasabah serta
maksud dan tujuan pembukaan rekening giro oleh calon pemilik
rekening.
2) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk nasabah yang
diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku.
3) Data serta informasi lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan
yang berlaku, seperti ketentuan yang ditetapkan oleh bank.12
D. CEK
1. Pengertian Cek
Berdasarkan KUHD pasal 178 s/d 229 perihal cek, cek merupakan
surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro
nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang
disebutkan di da lamnya atau kepada pemegang cek tersebut.
Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank
yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar
sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada
pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja
yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk
diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara
tunai maupun pemindahbukuan.13
12
Ibid. hal 2-3 13
Dr. Kasmir, Op.Cit., hal 78
18
Gambar 2.1
Contoh Cek
Sumber : Bank BRISyariah
2. Jenis-Jenis Cek
Cek dapat dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :
a. Cek Atas Nama
Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama
seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek
tersebut (penguangnya hanya oleh yang tercantum dalam cek).
b. Cek Atas Unjuk
Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. di dalam
cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu
jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat
diuangkan oleh si pembawa cek.
c. Cek Silang
Cek silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas
diberi dua tanda silang. cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi
cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai
pemindahbukuan.
d. Cek Mundur
Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari
tanggal sekarang atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya
19
terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si
penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.
e. Cek Kosong
Cek kosong atau blank cheque merupakan cek yang dananya tidak
tersedia di dalam rekening giro penarik. Ketidaksediaan dana ini
mengakibatkan cek tiak bias dijalankan. Apabila setelah beberapa kali
dilakukan penarikan cek tetapi rekening belum terisi juga, maka
rekening giro dapat masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional..14
E. BILYET GIRO
1. Pengertian Bilyet Giro
Berdasarkan FBI No. 18/41/PBI/2016 tanggal 29 November 2016
dan SEBI No. 18/32/DPSP Tanggal 29 November 2016, perihal bilyet
giro, bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan nasabah suatu
bank yang bersangkutan, untuk memindahkan sejumlah uang dari
rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet
giro, pada bank yang sama atau bank yang lain.15
Bilyet giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat
perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro
nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening
yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau
nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama halnya
dengan cek, bilyet giro bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lainyang
bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya melalui kliring untuk
yang dalam satu kota.
Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya
dipindahkan dari rkening nasabah si pemberi bilyet giro kepada nasabah
14
Ibid., hal. 80-81 15
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP :”Bilyet Giro”(Jakarta : 2016), hal. 1
20
penerima bilyet giro. Sebaliknya, jika dipindahbukukan ke rekening di
bank yang, maka harus melalui proses kliring.16
Gambar 2.6
Contoh Bilyet Giro
Sumber : Bank BRISyariah
2. Kewajiban Bilyet Giro
a. Kewajiban Bank Tertarik
1) Memenuhi syarat formal
2) Menatausahakan bilyet giro dan rekening giro
3) Melakukan konfirmasi kepada nasabah *apabila diperlukan
4) Melaksanakan pemindahbukuan
5) Menindaklanjuti pemblokiran
6) Menolak bilyet giro yang tidak memnuhi syarat
b. Kewajiban Bank Penerima
1) Memastikan syarat formal dipenuhi
2) Melakukan verifikasi :jumlah koreksi, masa berlaku, pihak yang
mengunjukkan bilyet giro.
3) Meneruskan bilyet giro ke bank tertari
4) Menolak bilyet giro yang tidak memenuhi syarat
5) Menyampaikan alasan penolakan bilyet giro ke penerima
16
Dr. Kasmir, Op.Cit,.82-83
21
6) Meneruskan dana ke rekening penerima
c. Kewajiban Penarik
1) Mengisi bilyet giro secara lengkap dan benar
2) Menyediakan dana yang cukup pada waktu yang ditentukan
3) Memblokir bilyet giro yang hilang atau rusak
d. Kewajiban Penerima
1) Menolak bilyet giro jika tidak diisi lengkap
2) Mengunjukkan bilyet giro pada waktu yang ditentukan
3) Memblokir bilyet giro yang hilang atau rusak melalui penarik
e. Syarat Formal
Diisi oleh bank :
1) Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro
2) Nama bank tertarik
3) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk pemindahbukuan dana
Diisi oleh penarik :
1) Nama dan nomor rekening penerima
2) Nama bank penerima
3) Jumlah dana dalam angka dan huruf
4) Tanggal efektif
5) Nama jelas penarik
6) Tanda tangan basah penarik17
3. Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengguanaan Bilyet Giro
a. Bilyet giro bukan sarana transfer dana
b. Bilyet giro tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan
c. Jika saldo pada rekening penarik tidak cukup pada saat bilyet giro
diunjukkan, penarik dikategorikan sebagai penarik bilyet giro kosong
d. Bilyet giro harus dibawa langsung oleh penerima atau kuasanya
e. Diterbitkan dalam mata uang rupiah
f. Tidak dapat ditarik tunai
17
Bank Indonesia,”Bilyet Giro”(www.bi.go.id: 2017)
22
g. Hanya dapat ditagihkan ke bank sejak tanggal efektif
h. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan
i. Tanggal efektif harus berada dalam masa berlaku bilyet giro
j. Masa berlaku bilyet giro 70 hari sejak tanggal penarikan
k. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh bank indonesia
l. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi18
F. KLIRING
1. Pengertian Kliring
Pengertian kliring menurut Peraturan Bank Indonesia
No.7/18/PBI/2005, Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik
dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas
nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Kliring adalah jasa penyelesaian utang piutang antarbank dengan
cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di
lembaga kliring. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan
cek dan/atau bilyet giro melalui bank. Sedangkan pengertian warkat-
warkat adalah surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat
piutang lainnya.19
Ir. Ade Arthesa berpendapat bahwa kliring merupakan sarana
perhitungan warkat antar bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
dimana BI menjadi bank sentral yang mengatur dalam memperluas dan
memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pengertian ini mengacu pada
perhitungan warkat antar bank yang dilakukan penuh oleh bank
Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia membuat lembaga kliring untuk
menyelesaikan aktivitas tersebut.20
2. Jenis-Jenis Kliring
a. Kliring Kredit
18
Ibid. 19
Dr. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2014), hal. 3 20
https://dosenekonomi.com>bisnis diakses pada tanggal 3 September 2018
23
Kliring kredit adalah warkat – warkat perintah pembayaran yang
diberikan nasabah kepada bank untuk membayar kewajibannya melalui
kliring bank lainnya. Warkat kredit terdiri dari 2 jenis, yaitu :
1) Warkat kredit masuk (incoming clearing) adalah warkat kredit
kliring yang diterima (masuk) dari bank peserta kliring lainnnya.
2) Warkat kredit keluar (outgoing clearing) adalah warkat kredit yang
diterima suatu bank untuk dibayar melalui kliring kepada bank
lainnya.
b. Kliring Debet
Kliring Debet adalah warkat – warkat penagihan piutang uang giral
(cek, bilyet giro, wesel, draft L/C, Promes nota, dan lain - lain) yang
disetorkan nasabah kepada bank peserta kliring untuk ditagihkan
kepada bank penerbitnya. Dalam warkat debit kliring dibedakan
menjadi 2 macam, yakni :
1) Warkat debet masuk ( incoming clearing ) Adalah warkat uang giral
dari bank bersangkutan yang diterima bank lain.
2) Warkat debit keluar ( outgoing clearing ) Adalah warkat uang giral
dari bank lainnya yang disetorkan pada bank untuk ditagih kepada
bank penerbitnya.21
3. Peserta Kliring
a. Pihak yang menjadi peserta :
1) Bank Indonesia
2) Bank Umum
3) Penyelenggara Transfer Dana (PTD) selain bank yang telah
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia
b. Jenis Kepesertaan :
1) Peserta Langsung Utama (PLU), mengirimkan DKE secara
langsung menggunakan infrastruktur SKNBI dan setelmen dana
dilakukan ke rekening setelmen dana sendiri.
21
Bank Indonesia,”SKNBI”(Jakarta : 2018)
24
2) Peserta Langsung Afiliasi (PLA), mengirimkan DKE secara
langsung menggunakan infrastruktur SKNBI namun setelemn dana
dilakukan melalui bank pembayar.
3) Peserta Tidak Langsung (PTL), mengirimkan DKE dan setelmen
dana dilakukan melalui bank penerus.22
c. Syarat Kepesertaan :
PLU PLA PTL
1. Izin usaha
2. Tidak dalam
status pailit
3. Rekening giro di
BI
4. Menyediakan
infrastruktur SPK
1. Izin usaha transfer dana dari
Bank Indonesia
2. tidak dalam status pailit
3. Memiliki jaringan kantor
yang luas di mayoritas
provinsi di Indonesia
4. Kinerja keuangan yang baik
5. Aset minimal Rp1T atau
modal min Rp500M
6. Tidak tercantum dalam DKM
& DHN
7. Menyediakan infrastruktur
SPK
8. Menunjuk 1 Bank pembayar
9. Memiliki perjanjian dengan
bank pembayar
1. Izin usaha
transfer dana dari
Bank Indonesia
2. Tidak dalam
status pailit
3. Tidak tercantum
dalam DKM &
DHN
4. Menunjuk 1 Bank
penerus
5. Memiliki
perjanjian
kerjasama dengan
Bank penerus
d. Kewajiban Kepesertaan :
1) Menjaga kelancaran dan keamanan penggunaan SKNBI
2) Melakukan pengkinian data kepesertaan dan melaporkan kepada
penyelenggara dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan
SKNBI
22
Bank Indonesia, Pedoman Umum Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia : 2016), hal. 5
25
3) Bertanggungjawab atas kebenaran DKE dan seluruh informasi yang
dikirim peserta kepada penyelenggara melalui SKNBI
4) Melaksanakan perjanjian dengan penyelenggara apabila diperlukan
dalam rangka SKNBI
5) Menginformasikan biaya transaksi melalui SKNBI kepada nasabah
secara transparan
6) Memberikan data dan infomasi terkait penyelenggaraan SKNBI
kepada Bank Indonesia
7) Mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem
pembayaran yang telah disetujui oleh Bank Indonesia
4. Tolakan Kliring
Bank tertarik wajib menolak Cek dan/atau Bilyet Giro jika Cek
dan/atau Bilyet Giro memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan
sebagai berikut :
a. Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup
b. Rekening Giro atau rekening khusus telah ditutup
c. Unsur cek/syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat
penyebutan tempat dan tanggal penarikan
d. Unsur cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan penarik
e. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhhi, yaitu tidak terdapat nama
dan nomor rekening giro pemegang
f. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yait tidak terdapat nama
bank penerima
g. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah
dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf
selengkap-lengkapnya.
h. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda
tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel
26
i. Bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum
tanggal efektif, atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang
waktu pengunjukkan
j. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya
tenggang waktu pengunjukkan berdasarkan surat pembatalan dan
penarik.
k. Cek dan/atau Bilyet Giro sudah kadaluwarsa
l. Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada bi;yet giro tidak
ditandatangai oleh penarik.
m. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
n. Bank penagih bukan merupakan bank penerima yang disebut dalam
cek silang khusus atau bilyet giro sebagai bank penerima dana.
o. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh penarik karena
hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari
kepolisian).
p. Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang
berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran
dari instansi yang berwenang).
q. Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang(harus dilampiri
dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)
r. Perintah dalam DKE Debit tidak sesuai dengan perintah dalam warkat
debit yang bersangkutan.
s. Penerimaan DKE Debit tidak disertai dengan penerimaan fisik warkat
debit.
t. Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.
u. Warkat debit yang diterima oleh bank tertarik bukan ditujukan untuk
bank tertarik
v. Tidak ada endosemen pada cek atas nama yang dialihkan pada pihak
lain
27
w. Nota debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang
mendasarinya.23
5. Jadwal Kliring
Waktu dan Pelaksanaan kliring terdapat pembagian zona. Zona
adalah daerah atau kawasan dengan pembatasan khusus. Penetapan zona
pada kliring ditentukan dari banyaknya jumlah warkat debit yang terjadi
pada suatu wilayah. Untuk Penetapan zona dalam Kliring Warkat Debit,
sbb :
1) Zona 1 yaitu daerah atau wilayah yang melakukan warkat kurang dari
250 warkat.
2) Zona 2 yaitu daerah atau wilayah yang melakukan warkat lebih dari
250-2.000 warkat.
3) Zona 3 yaitu daerah atau wilayah yang melakukan warkat 2.000-
10.000 warkat.
4) Zona 4 yaitu daerah atau wilayah yang melakukan warkat lebih dari
10.000 warkat.
PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam Wuruk Jambi termasuk ke
dalam zona 2, karena wilayah Jambi merupakan wilayah yang melakukan
warkat lebih dari 250-2.000 warkat
Waktu dan pelaksanaan kliring ditentukan oleh Bank Pelaksana,
pelaksanaannya dua kali dalam setiap hari kerja. Pertemuan pertama dan
kedua masing-masing karyawan yang bertugas dari bank peserta kliring
saling menukarkan warkat-warkat yang ada dan melihat apakah warkat
yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
oleh pusat dan sesuai dengan aturan yang ada.
Layanan kliring warkat debit
23
Ibid., hal. 37-38
28
Kegiatan Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Kliring Penyerahan 08.00-10.00 08.00-10.30 08.00-11.30 08.00-15.00(H-1)
Kliring Pengembalian 10.00-13.00 10.30-14.00 11.30-15.00 08.00-11.30
Perhitungan Transaksi 13.00-13.30 14.00-14.30 15.00-15.30 11.30-12.00
Setelmen di Penyelenggara 13.30 14.30 15.30 12.00
Kriteria Penetapan Zona dalam Kliring Warkat Debit :
Wilayah Rata-Rata Harian Warkat Debit
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
WIT ≤250 >250-2.000
2.000-10.000 >10.000 WITA
WIB ≤30 >30-2.000
ZONA 1
Manokwari Tj BI Karimun kotamobagu Jayapura Bima
Kuala Kapuas Meulaboh Bitung Kupang Bau bau
Tembilahan Sumbawa Ternate Atambua Watampone
Tahuna Solok Pare-pare Prabumulih Tarakan
Kolaka Lamongan Luwuk Sumenep Ambon
Maumere Langsa Palopo Sorong Gorontalo
Biak Sintang
ZONA 2
Lumajang Tuban Tebing Tinggi Tj. Pinang Pk Pinang
Purworejo Dumai Pasuruan Magelang Serang
Palangkaraya PangkalanBun Rantaurapat P. Siantar Sukabumi
Sumedang Kabanjahe Cianjur Bengkulu Balikpapan
Situbondo Bojonegoro Jombang Palu Purwokerto
Payakumbuh Subang Pd.Sidempuan Kudus Jambi
29
Ketapang Probolinggo Mojokerto Madiun Banjarmasin
Cilacap Lhokseumawe Tulungagung Karawang Padang
Metro Lubuklinggau Kisaran Pekalongan Tasikmalaya
Sibolga Muara Bungo Banyuwangi Kendari Samarinda
Salatiga Pamekasan Banda Aceh Tegal Manado
Kotabumi Blitar Bukit Tinggi Kediri Malang
Baturaja Purwakarta Sangaraja Jember Yogyakarta
Singkawang Sampit Garut Mataram Bogor
ZONA 3 ZONA 4
Cirebon Bd.Lampung Semarang Jakarta
Pontianak Pekanbaru Denpasar Surabaya
Batam Makasar Solo Medan
Palembang Bandung
6. Biaya Kliring
Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank Indonesia mengenakan
biaya proses kepada peserta yang besarnya adalah sebagai berikut :
a. Kliring Debet
1) Biaya proses kliring debet untuk wilayah kliring yang pemilahan
warkat debetnya dilakukan secara otomasi sebesar Rp1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) per transaksi dengan rincian Rp1.000,00
(seribu rupiah) untuk proses DKE debet dan Rp500,00 (lima ratus
rupiah) untuk proses warkat debet.
2) Biaya proses kliring debet untuk wilayah kliring yang pemilahan
warkat debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp1.000,00 per
transaksi yang merupakan biaya proses DKE Debet.
b. Kliring Kredit Biaya proses kliring kredit sebesar Rp1.000,00 (seribu
rupiah) per transaksi.
30
BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Syariah
1. Sejarah PT. BRI Syariah
Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.,
terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah
mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui
suratnyo o.10/67/KEP.GBI/dpg/2008, maka pada tanggal 17 Oktober
2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI
Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara
konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan
prinsip syariah Islam.
Dua tahun lebih PT.BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah
bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan
nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan
menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan
prinsip syariah.
Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah industry perbankan nasional
dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.
Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap
sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani
masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan
merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah
dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Pada PT. BRI Syariah semakin kokoh setalah pada 19 Desember
2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. BRI
(Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (proses spin
off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan
dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur utama PT. BRI
31
(Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Raharjo selaku Direktur Utama PT.
BRI Syariah.
Sejak tahun 2010 PT. BRI Syariah berhasil mendudukkan diri
sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi asset di Indonesia. Karim
consulting Indonesia memberikan penghargaan Islamic finance award
kepada PT. BRI Syariah sebagai 3rd
rank full fledged sharia bank in
Indonesia pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT.
BRI Syariah memperoleh penghargaan sebagai the 2nd
rank the most
expansive Islamic bank. Dalam tahun 2012, museum rekor dunia-
indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai bank syariah pertama
yang nemiliki layanan mobile banking di 4 toko online dan sebagai
philantrophy pertama di Indonesia yang menggunakan anjungan tunai
mandiri (ATM) dalam penyaluran kepada binaan,secara konsisten PT.
BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya
adalah membangun kerjasama strategis dengan PT. Bank Rakyat
Indonesia ( Persero), Tbk. Dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Untuk membangun kantor layanan
syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana
masyarakat. Pada tahun 2013, PT. BRI Syariah merintis usaha dalam
upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan
pada tahun 2014 sesuai izin bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.
Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar
berdasarkan asset PT BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi
aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan
berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah menargetkan
menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan
layanan perbankan.
Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero), Tbk., dengan
memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero), Tbk.,
32
sebagai kantor layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang
berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan
consumer berdasarkan prinsip syariah.24
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG HAYAM WURUK JAMBI
24
https://www.brisyariah.co.id/sejarah akses tanggal 3 September 2018
PIMPINAN CABANG
PIMPINAN CABANG
PEMBANTU
BRANCE QUALITY
ASURANCE
REVIEWER JUNIOR
MICRO
MARKETING
MANAGER
FINANCING SUPPORT
MANAGER
MARKETING MANAGER
TASK FORCE /
COLLECTION MANAGER
OPERASIONAL
BACK OFFICE
GENERAL AFAIR
SECURITY
PEGADAIAN
FUNDING AND RELATIONSHIP
OFFICER
ACCOUNT OFFICER
ADMINISTRASI
TELLER LEGAL
ACCOUNT OFFICER MIKRO
UNIT HEAD
CUSTOMER SERVICE
BRANCE OFFICER
SUPERVISOR
APPRAISAL
AREA SUPPORT
CUSTODY
33
2. Visi dan Misi PT. BRI Syariah
Berikut ini adalah visi dan misi PT. BRI Syariah sebagai lembaga
keuangan bank yang berbasis syariah :
a. Visi
Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan
financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah
untuk kehidupan lebih bermakna
b. Misi
1) Memahami beragam individu dan mengakomodasi
beragam kebutuhan financial nasabah,
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan
etika dengan prinsip-prinsip syariah
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana
kapanpun dan dimanapun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan
kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.
3. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas
a. Struktur organisasi
PT. BRI Syariah dalam menjalankan kegiatan kerja
membentuk susunan organisasi yang fungsional dan terangkum
dalam bentuk pembagian tugas dan wewenang dari beberapa unit
kerja. Penyusunan organisasi akan menunjukan satu jabatan dlam
melaksanakan/ suatu fungsi dan juga mempertegas bagaimana
fungsi-fungsi dari setiap unit kerja memiliki kedudukan serta
peranan yang berbeda-beda. Fungsi struktur organisasi sendiri
adalah untuk mengatur kegiatan sumber daya manusia yang
dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana ang telah
ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain
struktur organisasi adlah fungsi manajemen yang berhubungan
dengan pembagian tugas dan sebagi pengatur arus kerja dan timbal
34
balik antara atasan dan bawahan guna mencapai tujuan yang
diinginkan secara maksimal.
Pengorganisasian dalam PT. BRI Syariah Kantor Cabang
Hayam Wuruk Jambi sangatlah penting, karena tanpa adanya
pengorganisasian, maka tidak akan terwujud seperti uraian tugas,
wewenang dan tanggungjawab, uraian kaitan tugas atau pekerjaan
yang satu dengan pekerjaan yang lain. Oleh karena itu adanya
struktur organisasi akan mempermudah segala keputusan,
kebijakan, tanggungjawab dan garis komando dari atas ke bawah
akan mengalir dari pimpinan teratas kepimpinan terbawah. Unit
kerja regional pada PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam Wuruk
Jambi terbagi atas :
1) Unit mikro syariah
2) Unit pembiayaan consumer
3) Unit financing support
4) Unit operasional
b. Uraian tugas unit kerja PT. BRI Syariah kantor cabang Hayam
Wuruk Jambi
1) Pimpinan cabang (PINCA)
Tugas dan wewenang PINCA adalah :
a) Melakukan kegiatan pemasaran bank untuk
pengembangan maupun pembiayaan
b) Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang
mendukung perkembangan laba usaha PT. BRI Syariah
(Persero), Tbk kantor cabang Hayam Wuruk Jambi
c) Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dan
rencana kerja anggaran serta meningkatkan kualitas
aktiva produktif
d) Mewakili direksi dalam hal melakukan perbuatan hukum
dan lain-lain sesuai dengan batas kewenangan.
35
2) Pimpinan cabang pembantu (PINCAPEM)
Tugas dan wewenang PINCAPEM adalah :
a) Melakukan pertanggung jawaban operasional dan
financial kantor cabang pembantu
b) Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara
keseluruhan
c) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
d) Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta
mengelola layanan unggul kepada nasabah
e) Mempertanggung jawabkan pelaksaan tugas pokok,
fungsi serta kegiatannya
3) Marketing manager (MM)
Tugas dan wewenang MM :
a) Merumuskan dan merencanakan target market dan
sasaran pembiayaan bank sesuai dengan kemampuan
internal bank dengan memperhatikan kondisi pasar
b) Bertanggung jawab atas penyusun program kerja dan
anggaran unit kerja yang dipimpinnya
c) Merumuskan dan merencanakan target atau sasaran
funding dan pelayanan dari atau nasabah
d) Melaksanakan pembinaan dan penilaian secara berkala
kepada unit kerja yang dipimpinnya..
4) Manager operasional (MO)
Tugas dan wewenang MO :
a) Membuat program kerja dan anggaran bidang operasional
kantor cabang
b) Meneliti dan memberikan persetujuan atas dokumen atau
warkat maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan
kegiatan operasional sesuai wewenang yang diberikan
c) Mendatangi specimen di bank Indonesia, rekening Koran
bank-bank lain dan pajak
36
5) Manager marketing micro
Tugas dan wewenang manager micro :
a) Bertanggung jawab terhadap operasional dan pembiayaan
unit mikro
b) Bertanggung jawab terhaap proses pencapaian tarher
setiap bulan
c) Meriview dan pengambil keputusan pembiayaan
6) Financing support manager (FSM)
Tugas dan wewenang FSM :
a) Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan
informasi keuangan untuk menghasilkan laporan
keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan
tepat waktu
b) Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan,
pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan
secara akurat dan tepat waktu
7) Sales officer (SO) mikro
Melakukan proses pemasaran untuk segmen usaha
konsumen.
8) Account officer (AO)
Tugas AO :
a) Bertanggung jawab atas program-program marketing
sekaligus
b) Memasarkan produk-produk consumer
9) Funding officer (FO)
Melakukan kegiatan pemasaran berbagai produk perbankan
baik dana dan jasa untuk mengoptimalkan bisnis kantor
cabang
10) Report & custody
37
Melakukan pengolahan data an membuat laporan
pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternaal,
sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku
11) Legal officer (legal officer)
Tugas legal officer adalah melakukan analisis yuridis,
melakukan pemeriksaan jaminan, pengikatan jaminan
(pengangkatan akad), menyiapkan perjanjian pembiayaan,
melakukan penyimpanan legal dokumen dan melakukan
pengawasan pembiayaan.
12) Appraisal
a) Menilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah terkait
dengan ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan dari
pihak bank
b) Mencocokkan kebenaran data antara dokumen jaminan
yang diajukan dnegan keadaan fisik dengan jaminan
dilapangan (survey lapangan)
13) Financing administration (FA)
Tugas FA :
a) Melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi,
mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo
b) Memverivikasi data administrasi customer bank dan
produk bank
14) Branch operation supervisor (BOS)
a) Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi
operasional teller dan customer service sehingga
kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada
transaksi yang tertunda penyelesaiannya yntuk mencapai
service excellent (implementasi fungsi servive profider)
b) Membina dan melatih teller dan customer service agar
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar
38
c) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja
terutama halaman, banking hall dan area kerja teller,
customer service dan area front office lainnya, seperti
tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur
d) Mengelola operasional teller dan customer service kantor
cabang pembantu
e) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan
khususnya yang terkait dengan operasional front office
lantor cabang
f) Melakukan sosialisasi kepada teller dan customer service
serta pihak terkatit lainnya dalam rangka
implementasikebijakan dan aturan yang berlaku untuk
setiap layanan operasi front office di kantor cabang
15) Relationship officer (RO)
Menagih pembayaran paa nasabah dnegan cara trjun
langsung ke lapangan
16) Collection (collector)
Tugasnya adalah melakukan penagihan langsung ke
nasabah dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu
dalam upaya penyelesaian pembiayaan sesuai ketentuan atau
sesuai dengan prosedur term of use dari pihak bank
17) General affair (GA)
Tugasnya adalah mengurus segala hla yang besifat umum
seperti melakukan pembelian aset kantor, mengurus
pemeliharaan aset kantor, mengurus perjanjian perpanjangan
sewa kantor, dalam mengatur jadwal/agenda kedatangan tamu
perusahaan (booking tiket pesawat dan hotel), mengatur
akomodasi untuk perjalanan dinas pegawai kantor
18) Teller
a) Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan
tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan
39
yang ditetapkan untuk mencapai service excellent-
implementasi fungsi service provider
b) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas operasional
tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan
instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah
ditetapkan
c) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja
terutama counter teller dan kondisi khasanah
d) Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait
dengan operasi teller
e) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor
dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang
berlaku untuk setiap layanan operasi front office di kantor
cabang pembantu
19) Customer service (CS)
a) Melayani nasabah dengan cara memberikan informasi
produk dan layanan serta melaksanakan transaksi
operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan
instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang
ditetapkan, menangani keluhan nasabah serta memahami
produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi
layanan customer service
b) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor
dan berkoordinasi secara prokatif dengan karyawan
lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan
yang berlaku untuk setiap layanan operasi front officerdi
kantor cabang pembantu
c) Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan
rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan yang
ditetapkan untuk mencapai service excellent
(implementasi fungsi service provider)
40
20) Unit head
Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk
segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab
terjadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi
bisnis maupun administrasi.
21) Penaksir madya
Bertugas untuk melakukan operasional gadai. Mulai dari
barang jaminan, melihat dan meneliti keaslian barang
jaminanserta menjaga barang jaminan dlam khasanah. Selain
itu penaksir gadai juga bertugas memberikan surat peringatan
lelang kepada nasabah jika sudah jatuh tempo dan nasabah
belum melunasinya.
4. Produk-Produk Perbankan Bank BRISyariah
a. Pendanaan :
1) Tabungan faedah BRISyariah iB
Adalah produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah
perorangan yang menginkan kemudahan transaksi keuangan
sehari-hari
2) Tabungan Haji BRISyariah iB
Adalah produk simpanan yang menggunakan akad bagi
hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.
3) Tabungan Impian BRISyariah iB
Adalah produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk
nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian
nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan
terencana memakai mekanisme autodebet setoran ruti bulanan .
4) Simpanan Faedah BRISyariah iB
Adalah simpanan dana pihak ketiga dengan akad
mudharabah dimana nasabah sebagai pemilik dana bank sebagai
41
pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua
belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang
disepakati antara bank dengan nasabah
5) Simpel (Simpanan Pelajar) BRISyariah iB
Adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara
nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah
dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi
dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya manabung sejak
dini
6) Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB
Adalah simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah
dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang
penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran
lainnya, atau dengan pemindahbukuan
7) Deposito BRISyariah iB
Adalah produk simpanan berjangka menggunakan akad
bagi hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan
maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal
b. Pembiayaan :
1) KPR BRISyariah iB
Adalah pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan
untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan
hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah)/sewa
menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran
dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan
dibayar setiap bulan
2) KPR Sejahtera BRISyariah iB
Adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR)
yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah
42
dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dalam ragka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari
pengembang (developer)
3) KKB BRISyariah iB
Adalah pembiayaan kepemilikan mobil dari BRISyariah
kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan
kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah)
dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran
yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan
4) KMF BRISyariah iB
Adalah kepemilikan Multi Faedah pembiayaan yang
diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala
kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara
yang mudah.
5) Pembiayaan Umroh BRISyariah iB
Adalah pembiayaan yang diberikan kepada setiap muslim
yang melakukan perjalanan ke Baitullah untuk menyempurnakan
niat nasabah beribadah dan berziarah ke Baitullah
6) KMF Purna BRISyariah iB
Adalah kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang
diberikan kepada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau
keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan
menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) atau sewa menyewa
(Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah
angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
7) KMF Pra Purna BRISyariah iB
Adalah fasilitass pembiayaan kepada para PNS aktif yang
akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau
keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan
menggunakan prinsip jual beli atau sewa menyewa dimana
43
pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran dengan
jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar
setiap bulan sampau memasuki masa pensiunan.
8) Pembiayaan kepemilikan emas BRISyariah iB
Adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan
kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabaha dimana
pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap
bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan
9) Qardh beragun emas
Adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana
emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRISyariah
selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya
penyimpanan dan pemeliharaan atas emas
10) Mikro BRISyariah
Adalah pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan
konsumsi. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi wira usaha dan
atau pengusaha dengan lama usaha minimal 2 tahun untuk
produk pembiayaan mikro, dan minimal 6 tahun untuk
pembiayaan KUR.
B. Hasil Kegiatan Magang
1. Pelaksanaan Kliring PT. BRI Syariah Kantor Cabang Hayam Wuruk
Jambi
a. Kegiatan Kliring
1) Kliring Penyerahan
Kliring penyerahan adalah bagian dari siklus Kliring guna
memperhitungkan warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE)
yang diserahkan oleh peserta kliring.
Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud,
Penyelenggara akan melakukan perhitungan kliring sehingga
dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring dan berbagai bentuk
laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir
transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan
44
pembukuan transaksi kliring ke rekening nasabah bank. Kegiatan
yang harus dilakukan dalam kliring penyerahan adalah:
a) Menerima warkat kliring penyerahan yang disertai form
setoran dari nasabah yang merupakan surat perintah untuk
membayar ataupun menagih kepada nasabah bank lain yang
juga merupakan peserta kliring melalui Teller. Penerimaan
warkat kliring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan sebelumnya.
b) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap warkat yang
telah diterima, apakah warkat tersebut merupakan warkat
yang dapat dikliringkan atau tidak, dan warkat yang dimaksud
telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan Lembaga Kliring yaitu Bank Indonesia.
Warkat yang dapat dikliringkan harus dinyatakan dalam mata
uang rupiah, bernilai nominal penuh dan telah memenuhi
tanggal efektif jatuh tempo.
c) Warkat yang dapat dikliringkan dikirim ke Transaction
Processing Unit untuk diproses oleh staff clearing
(Clearingmen).
d) Membuat dan mencetak laporan data keuangan untuk
membandingkan dengan data yang telah di download.
e) Verivikasi data berdasarkan laporan data keuangan oleh
section Head (kepala seksi).
f) Upload hasil verivikasi ke SPK (Sistem Peserta Kliring).
g) Membuat data keuangan elektronik (DKE) kliring penyerahan
berdasarkan warkat yang diterima dengan rincian nominal
warkat serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat.
h) Verivikasi Data Keuangan Elektronik (DKE), apabila telah
memenuhi ketentuan dan spesifikasi maka Data Keuangan
Elektronik (DKE) selanjutnya dapat dilaksanakan persetujuan
(approval) oleh Section Head.
i) Membuat dan mencetak laporan keuangan sebagai pengantar
kliring.
j) Membubuhkan tanda tangan dari pejabat yang berwenang atau
orang yang specimen/tanda tangannya didaftarkan di Bank
Indonesia (pimpinan cabang, manager officer, supervisor) dan
diberi stempel “kliring”.
2) Kliring Pengembalian (Retur)
45
Kliring pengembalian adalah bagian dari suatu siklus
kliring guna memperhitungkan warkat dan atau DKE debet kliring
penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam
ketentuan bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan
dan persyaratan penerbitannya
a) Menerima warkat debet penyerahan dari Bank lain di Bank
Indonesia melalui proses pendistribusian warkat.
b) Verivikasi warkat debet yang diterima apakah warkat tersebut
dapat dikliringkan atau tidak. Warkat yang tidak dapat
dikliringkan atau warkat tolakan adalah warkat debet yang
memenuhi salah satu atau lebih dari alasan penolakan sesuai
dengan SE BI No.9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007. Adapun
rincian tentang alasan penolakan terhadap warkat meliputi :
- Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup
- Rekening Giro atau rekening khusus telah ditutup
- Unsur cek/syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu
tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan
- Unsur cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan
penarik
- Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhhi, yaitu tidak
terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang
- Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yait tidak terdapat
nama bank penerima
- Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak
terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam
angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya.
- Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak
terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi
dengan cap/stempel
- Bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal penarikan atau
sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif dicantumkan
tidak dalam tenggang waktu pengunjukkan
- Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh penarik setelah
berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan berdasarkan
surat pembatalan dan penarik.
- Cek dan/atau Bilyet Giro sudah kadaluwarsa
- Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada bi;yet giro
tidak ditandatangai oleh penarik.
- Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
46
- Bank penagih bukan merupakan bank penerima yang
disebut dalam cek silang khusus atau bilyet giro sebagai
bank penerima dana.
- Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh
penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan
surat keterangan dari kepolisian).
- Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh
instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh penarik (harus dilampiri
dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).
- Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang(harus
dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang
berwenang)
- Perintah dalam DKE Debit tidak sesuai dengan perintah
dalam warkat debit yang bersangkutan.
- Penerimaan DKE Debit tidak disertai dengan penerimaan
fisik warkat debit.
- Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.
- Warkat debit yang diterima oleh bank tertarik bukan
ditujukan untuk bank tertarik
- Tidak ada endosemen pada cek atas nama yang dialihkan
pada pihak lain
- Nota debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau
perjanjian yang mendasarinya
c) Penolakan warkat debet disertai dengan Surat Keterangan
Penolakan (SKP) yang berisi alasan-alasan penolakan warkat
sesuai dengan SE BI No. 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007.
Surat Keterangan Penolakan (SKP) dibuat dalam rangkap 3
yakni untuk warkat asli diserahkan kepada peserta yang
mengkliringkan dan lembar kedua untuk nasabah penyetor serta
lembar ketiga ditujukan bagi penyelenggara. Dalam hal ini,
surat keterangan penolakan tersebut diberi tanda tangan dan
nama terang dari pejabat yang berwenang. Jika warkat ditolak
pembayarannya karena diduga terdapat hubungan dengan suatu
tindak pidana sesuai dengan surat lapor dari pihak berwajib.
Dengan demikian selain membuat surat keterangan penolakan
(SKP) peserta tertarik juga harus menahan warkat tersebut dan
membuat surat keterangan penahanan warkat rangkap 3.
d) Memilih warkat tolakan yang disertai dengan surat keterangan
penolakan (SKP) berdasarkan bank penerima.
47
e) Membuat surat peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang
ditujukan kepada penarik Cek/ Bilyet Giro kosong agar
menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas
rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar
hitam.
- Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro
kosong pertama, yang berisi peringatan agar penarik tidak
menarik Cek/Bilyet Giro kosong lagi.
- Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet
Giro kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan
melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama
penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik
Cek/Bilyet Giro kosong untuk ketiga kalinya.
- Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) yaitu
surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet
Giro kosong yang memenuhi kriteria untuk masuk dalam
daftar hitam (menarik Cek/Bilyet Giro kosong 3 lembar
atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan atau menarik
Cek/Bilyet Giro kosong 1 lembar dengan nominal diatas
Rp. 1 milyar), dan pemberitahuan telah dilakukannya
penutupan rekening penarik, perintah untuk
mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet Giro yang belum
terpakai, pencantuman nama penarik dalam daftar hitam
serta dihentikannya hubungan rekening koran penarik
dengan bank.
f) Entry atau memasukkan data warkat tolakan ke dalam Sistem
Peserta Kliring (SPK).
g) Verivikasi data yang telah di entry dan approval sesuai
kewenangan.
h) Melakukan proses batching (menggabungkan data yang telah
diverivikasi).
i) Membuat data keuangan elektronik (DKE) untuk diserahkan
kepada penyelenggara kliring lokal dengan rincian nominal
saldo serta jumlah lembar dan jumlah nominal warkat debet
tolakan untuk masing-masing bank penerima.
j) Membuat dan mencetak laporan kliring yang berguna sebagai
pengantar kliring.
48
k) Membubuhkan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dan
memberikan stempel kliring pada warkat debet.25
b. Batasan waktu
Adapun batasan waktu dalam melaksanakan kliring, yaitu :
1) Zona 1 : Penyerahan : 08.05 S/D 10.00 WIB
Pengembalian : 10.00 S/D 13.00 WIB
2) Zona 2 : Penyerahan : 08.05 S/D 10.30 WIB
Pengembalian : 10.00 S/D 14.00 WIB
3) Zona 3 : Penyerahan : 08.05 S/D 11.30 WIB
Pengembalian : 10.00 S/D 15.00 WIB
4) Zona 4 : Penyerahan : 08.05 S/D 15.00 WIB
Pengembalian : 08.05 S/D 11.30 WIB
c. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring
Dalam penyelenggaraan Kliring, Bank Indonesia
mengenakan biaya proses kepada peserta yang besarnya adalah
sebagai berikut :
1) Kliring Debet
a) Biaya proses kliring debet untuk wilayah kliring yang
pemilahan warkat debetnya dilakukan secara otomasi sebesar
Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per transaksi dengan
rincian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk proses DKE debet
dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk proses warkat debet.
b) Biaya proses kliring debet untuk wilayah kliring yang
pemilahan warkat debetnya dilakukan secara manual sebesar
Rp1.000,00 per transaksi yang merupakan biaya proses DKE
Debet.
25
wawancara langsung dari Ibu Yeni Sri Wahyuni selaku pegawai Back Officer dan bapak wandi selaku petugas kliring bang BRISyariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi
49
2) Kliring Kredit Biaya proses kliring kredit sebesar Rp1.000,00
(seribu rupiah) per transaksi.
3) Setiap permohonan pembatalan penolakan cek dan/atau bilyet giro
kosong yang dilaksanakan oleh Bank BRISyariah dikenakan biaya
administrasi sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah), Rp100.000,00 untuk diberikan kepada penyelenggara
kliring yaitu Bank Indonesia dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu
rupiah) untuk diberikan kepada Bank BRISyariah. Kecuali untuk
permohonan pembatalan penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong
karena keadaan darurat yang disetujui oleh bank indonesia
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Biaya
administrasi tersebut belum termasuk pajak pertambahan nilai.
4) Setiap kelalaian yang dilakukan oleh tiap bank, akan dikenakan
biaya Rp100.000,00 yang akan diberikan kepada pihak
penyelenggara kliring yaitu Bank Indonesia
2. Penatausahaan Alasan Penolakan Cek Dan/Atau Bilyet Giro
Matriks Pengkategorian Alasan Penolakan Cek Dan/Atau Bilyet Giro
PENGGOLONGAN
ALASAN PENOLAKAN
(Alasan 1)
Saldo rekening giro
atau rekening khusus
tidak cukup
(Alasan 2)
Rekening giro atau
rekening khusus telah
ditutup
(Alasan 3)
Unsur Cek dan/atau
Bilyet Giro tidak
dipenuhi, yaitu tidak
terdapat penyebutan
tempat dan tanggal
penarikan
Wajib pilih alasan 3
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib dipilih alasan 3
(tiak diketegorikan
sebagai penolakan
cek dan/atu bilyet giro
kosong)
50
(Alasan 4)
Cek dan/atau BG tidak
terdapat tandatangan
penarik
Wajib pilih alasan 4
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 4
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 5)
Cek dan/atau BG tidak
terdapat nama dan
nomor rekening giro
pemegang
Wajib pilih alasan 5
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 5
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 6)
Cek dan/atau BG tidak
terdapat nama Bank
penerima
Wajib pilih alasan 6
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 6
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 7)
Cek dan/atau BG tidak
terdapat jumlah dana
yang dipindahbukukan
baik dalam angka
maupun dalam huruf
selengkap-lengkapnya
Wajib pilih alasan 7
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 7
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 8)
Cek dan/atau BG tidak
terdapat tandatangan,
nama jelas dan/atau
cap/stempel
Wajib pilih alasan 8
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 8
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 9)
Cek dan/atau BG
diunjukkan sebelum
Wajib pilih alasan 9
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
Wajib pilih alasan 9
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
51
tanggal penarikan atau
sebelum tanggal efektif
atau tanggal efektif
dicantumkan tidak dalam
tenggang waktu
pengunjukan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 10)
Cek dan/atau BG
dibatalkan oleh penarik
setelah berakhirnya
tenggangwaktu
pengnjukan berdasarkan
surat pembatalan dari
penarik
Wajib pilih alasan 10
(tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan10
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 11)
Cek dan/atau BG sudah
kadaluarsa
Wajib pilih alasan 11
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 11
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 12)
Perubahan teks/perintah
yang telah tertulis pada
bilyet giro tidak
ditandatangani oleh
penarik
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 13)
Tanda tangan tidak
cocok dengan spesimen
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
52
giro kosong) giro kosong)
(Alasan 14)
Bank penagih bukan
merupakan Bank
penerima yang disebut
dalam Bilyet Giro
sebagai Bank penerima
dana
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 15)
Cek dan/atau BG
diblokir pembayarannya
oleh penarik karena
hilang atau dicuri (harus
dilampiri dengan surat
keterangan kepolisian)
Wajib pilih alasan15
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 15
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 16)
Cek dan/atau BG
diblokir pembayarannya
oleh instansi yang
berwenang karena
diduga terkait dengan
tindak pidana yang
dilakukan olej penarik
(harus dilapiri dengan
surat pemblokiran dari
instansi yang
berwenang)
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 17)
Rekening giro diblokir
oleh instansi yang
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
53
berwenang (harus
dilampiri dengan surat
pemblokiran dari
instansi yang
berwenang)
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 18)
Perintah dalam data
elektronik Cek dan/atau
BG tidak sesuai dengan
perintah dalam Cek
dan/atau BG
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 19)
Penerimaan data
elektronik Cek dan/atau
BG tidak disertai dengan
penerimaan fisik Cek
dan/atau BG
Wajib pilih alasan 19
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 19
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 20)
Cek dan/atau BG diduga
palsu/dimanipulasi
Wajib pilih alasan 20
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 20
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 21)
Cek dan/atau BG yang
diterima oleh bank
tertarik bukan ditujukan
untuk bank tertarik
Wajib pilih alasan 21
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
Wajib pilih alasan 21
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
cek dan/atau bilyet
giro kosong)
(Alasan 22)
Tidak ada endosemen
pada cek atas nama yang
Wajib pilih alasan 1
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
Wajib pilih alasan 2
(Tidak dikategorikan
sebagai penolakan
54
dialihkan pada pihak lain cek dan/atau bilyet
giro)
cek dan/atau bilyet
giro)
3. Penatausahaan Penolakan Cek Dan/Atau Bilyet Giro
a. Dalam menatausahakan penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong,
Bank tertarik wajib membuat :
1) Data Penolakan
Data penolakan berisi informasi antara lain alasan
penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak melalui
kliring.
2) Surat Keterangan Penolakan (SKP)
Dalam hal bank melakukan penolakan Cek dan/atau Bilyet
Giro melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI),
Bank wajib membuat SKP dan menyampaikan kepada pemegang
dengan tata cara sebagai berikut :
a) Bank tertarik wajib mengisi informasi pada “DKE Debet
Kliring Pengembalian” secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada penyelenggara kliring.
b) Bank tertarik wajib membuat “Daftar Data Kliring
Elektronik (DKE) yang ditolak per peserta pengirim”
(D3P3) berdasarkan data “DKE Debet Kliring
Pengembalian” untuk disampaikan kepada bank penagih.
c) Penyelenggara kliring memproses “DKE Debet Kliring
Pengembalian” dan mendistribusikannya kepada bank
penagih.
d) Bank Penagih mencetak SKP berdasarkan incoming “DKE
Debet Kliring Pengembalian”.
e) Bank Penagih wajib mencocokkan SKP tersebut dengan
D3P3.
55
f) Bank penagih menyampaikan SKP dimaksud kepada
pemegang.
g) SKP dibuat dalam rangkap 2, masing-masing ditujukan :
- Lembar ke-1 untuk Pemegang
- Lembar ke-2 untuk Bank Penagih26
3) Surat Pemberitahuan (SP)
a) SP merupakan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi
penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong. SP ditujukan
kepada pemilik rekening secara langsung atau melalui
penarik agar pemilik rekening menyadari kemungkinan bank
akan melakukan :
i. Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro
jika pemilik rekening telah memenuhi kriteria DHN.
ii. Pencantuman identitas pemilik rekening dalam DHN
iii. Penutupan rekening giro jika pemilik rekening melakukan
lagi penarikan cek dan/atau bilyet giro kososng setelah
dicantumkan dalam DHN.
b) SP terdiri dari :
i. SP I
SP I dikenakan kepada pemilik rekening yang
melakukan penarikan 1 (satu) lembar Cek dan/atau Bilyet
Giro kosong dalam kurun waktu 6 (enam) bulan
sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan cek
dan/atau bilyet giro kosong. Dalam hal pemilik rekening
giro dimaksud melakukan penarikan kembali cek
dan/atau bilyet giro yang berbeda dalam jangka waktu 6
(enam) bulan maka dikenakan SP II. Apabila penarikan
cek dan/atau bilyet giro dilakukan kembali setelah
26
Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP, Op.Cit., 15-16
56
melampaui jangka 6(enam) bulan sejak penarikan cek
dan/atau bilyet giro terakhir maka pemilik rekening
dikenakan SP I kembali.
ii. SP II
SP II dikenakan kepada pemilik rekening yang
melakukan :
- Penarikan kembali 1(satu) lembar Cek dan/atau Bilyet
giro kosong yang berbeda dalam kurun waktu 6
(enam) bulan sejak penarikan Cek dan/atau Bilyet giro
kosong pertama.
- Penarikan sebanyak 2 (dua) lembar Cek dan/atau
Bilyet giro kosong pada hari yang sama, dan dalam
kurun waktu 6 (enam) bukan sebelumnya tidak pernah
melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong.
SP II berisi hal-hal sebagai berikut :
- Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang
bersangkutan telah melakukan penarikan lagi Cek
dan/atau Bilyet giro kosong dalam kurun waktu 6
(enam) bulan sejak penarikan Cek dan/atau Bilyet giro
kosong terakhir.
- Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan
melakukan penarikan lagi 1 lembar Cek dan/atau
Bilyet giro kosong yang berbeda dan merupakan
penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong untuk
ketiga kalinya dalam kurun waktu 6(enam) bulan sejak
penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong yang
pertama maka bank akan membekukan hak
penggunaan Cek dan/atau Bilyet giro serta
mencantumkan identitas pemilik rekening dalam
DHN.
57
c) Tata cara pembuatan dan peruntukan SP
i. Bank tertarik membuat SP secara benar dan lengkap,
serta memuat informasi tentang :
- Pemberitahuan bahwa telah terjadi penarikan Cek
dan/atau Bilyet giro kosong
- Nomor, tanggal penarikan, nilai nominal Cek dan/atau
Bilyet giro kosong
- Tanggal penolakan
- Alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet giro kosong
ii. Bank tertarik harus menyampaikan SP kepada pemilik
rekening secara langsung atau melalui penarik paling
lambat 2 hari kerja sejak tanggal penolakan Cek
dan/atau Bilyet giro kosong yang dibuktikan dengan
tanggal yang tertera pada stempel pos pengiriman atau
bukti pengiriman lainnya.
iii. Dalam hal rekening giro adalah rekening gabungan,
maka SP ditunjukkan kepada seluruh pemilik rekening.
iv. SP disampaikan kepada pemilik rekening yang
melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong,
baik yang diunjukkan melalui proses kliring.
v. SP dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
ditujukan :
- Lembar ke-1 untuk pemilik rekening
- Lembar ke-2 untuk bank tertarik sebagai arsip27
4) Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek
Dan/Atau Bilyet Giro (SPP)
a) SPP merupakan surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan
Cek dan/atau Bilyet giro pemilik rekening dibekukan oleh
27
Ibid., hal. 18-23
58
bank karena memenuhi satu atau lebih hal-hal sebagai
berikut :
i. Pemilik rekening telah melakukan penarikan Cek
dan/atau Bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria
DHN
ii. Identitas pemilik rekening dicantumkan dalam DHN
oleh bank lain.
b) SPP berisi hal-hal sebagai berikut :
i. Pemberitahuan bahwa hak penggunaan Cek dan/atau
Bilyet giro pemilik rekening dibekukan oleh bank
tertarik
ii. Permintaan untuk memenuhi kewajiban pengembalian
sisa blanko Cek dan/atau Bilyet giro yang belum
digunakan
iii. Permintaan untuk memenuhi kewajiban penyediaan
dana yang cukup di rekening giro yang bersangkutan
jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet giro yang masih
beredar
iv. Pemberitahuan bahwa identitas pemilik rekening akan
dicantumkan dalam DHN
v. Pemberitahuan bahwa jika pemilik rekening melakukan
penarikan lagi Cek dan/atau Bilyet giro kosong 1 lembar
dengan nilai berapapun, rekening giro pemilik
identitasnya dicantumkan kembali dalam DHN.
c) Dalam hal pemilik rekening telah melakukan 1 kali
penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong dan pada hari
selanjutnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak penarikan Cek
dan/atau Bilyet giro kosong yang pertama melakukan
kembali penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong 2 lembar
59
atau lebih pada hari yang sama, maka bank tertarik langsung
menyampaikan SPP kepada pemilik rekening yang
bersangkutan tanpa menyampaikan SP II terlebih dahulu.
d) Dalam hal pemilik rekening pada hari yang sama melakukan
penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong yang berbeda
sebanyak 3 lembar atau lebih pada bank tertarik yang sama
atau melakukan penarikan 1 lembar Cek dan/atau Bilyet giro
dengan nominal Rp500.000.000,00 atau lebih, maka bank
tertarik menyampaikan SPP kepada pemilik rekening yang
bersangkutan tanpa menyampaikan SP I dan SP II terlebih
dahulu.
e) Tata cara pembuatan dan peruntukan SPP
i. Bank tertarik wajib membuat dan menyampaikan SPP
kepada pemilik rekening yang telah memenuhi criteria
DHN
ii. Bank selain Bank tertarik yang memelihara rekening
giro atas nama pemilik rekening yang identitasnya telah
dicantumkan dalam DHN oleh bank, wajib membuat
dan menyampaikan SPP kepada pemilik rekening
tersebut.
iii. SPP wajib disampaikan secara benar
iv. SPP disampaikan kepada pemilik rekening dengan
ketentuan sebagai berikut :
- Bank tertarik, wajib menyampaikan SPP paling
lambat 14 hari kerja sejak tanggal penarikan Cek
dan/atau Bilyet giro yang menyebabkan pemilik
rekening dicantumkan dalam DHN
- Bank selain Bank tertarik wajib menyampaikan SPP
paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal penerbitan
60
DHN yang dicantumkan identitas pemilik rekening
tersebut
- Kewajiban penyampaian SPP oleh bank tertarik atau
bank selain bank tertarik dibuktikan dengan tanggal
yang tertera pada stempel pos pengiriman atau bukti
pengiriman lainnya.
v. SPP diberikan kepada pemilik rekening atau melalui
penarik yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet
giro kosong.
vi. Dalam hal rekening giro adalah rekening giro gabungan,
maka SPP disampaikan kepada seluruh pemilik
rekening giro gabungan
vii. SPP dibuat dalam rangkap 2 masing-masing tujukan :
- Lembar ke-1 untuk pemilik rekening
- Lembar ke-2 untuk arsip bank tertarik atau bank
selain bank tertarik28
5) Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR)
a) SPPR merupakan surat pemberitahuan ditutupnya rekening
giro pemilik rekening karena melakukan lagi penarikan 1
lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet giro kosong setelah
identitas pemilik rekening tersebut dicantumkan dalam DHN
b) SPPR kepada pemilik rekening berisi hal-hal sebagai
berikut:
i. Penarik telah melakukan penarikan kembali Cek
dan/atau Bilyet giro kosong setelah identitas pemilik
rekening tersebut dicantumkan dalam DHN
ii. Permintaan untuk memenuhi kewajiban pengembalian
sisa blanko Cek dan/atau Bilyet giro yang belum
28
Ibid., 23-27
61
digunakan, apabila masih terdapat sisa blanko Cek
dan/atau Bilyet giro yang belum digunakan
iii. Permintaan untuk memenuhi kewajiban penyediaan
dana yang cukup di rekening khusus jika masih terdapat
Cek dan/atau Bilyet giro yang masih beredar
iv. Pemberitahuan pencantuman kembali identitas pemilik
rekening dalam DHN periode berikutnya.
c) Dalam hal pemilik rekening yang identitasnya dicantumkan
dalam DHN melakukan penarikan lagi 1 lembar atau lebih
Cek dan/atau Bilyet giro kososng sebelum dibekukan hak
penggunaan Cek dan/atau Bilyet gironya, Bank tertarik
wajib menerbitkan SPPR tanpa didahului dengan penerbitan
SPP.
d) Tata cara pembuatan dan peruntukan SPPR
i. Bank tertarik wajib membuat dan menyampaikan SPPR
kepada pemilik rekening yang melakukan lagi penarikan
1 lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet giro kosong
setelah identitas pemilik rekening tersebut dicantumkan
dalam DHN
ii. SPPR wajib dibuat secara lengkap
iii. SPPR disampaikan kepada pemilik rekening paling
lambat 14 hari kerja sejak tanggal penarikan Cek
dan/atau Bilyet giro yang mengakibatkan ditutupnya
rekening giro pemilik rekening
iv. Kewajiban penyampaian SPPR oleh bank tertarik
dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada pos
pengiriman atau bukti pengiriman lainnya
62
v. SPPR diberikan kepada pemilik rekening yang
melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet giro kosong,
yang diunjukkan melalui proses kliring
vi. SPPR dibuat dalam rangkap 2, masing-masing
ditujukan:
- lembar ke-1 untuk pemilik rekening
- lembar ke-2 untuk arsip bank tertarik
vii. Penutupan rekening giro pemilik rekening oleh bank
tertarik dilakukan pada tanggal penerbitan SPPR29
b. Kriteria DHN
1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam Daftar Hitam
Indivudual Bank (DHIB) identitas pemilik rekening yang
melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong jika
memenuhi kriteria DHN yaitu sebagai berikut:
a) Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang
berbeda sebanyak 3 lembar atau lebih dengan nilai nominal
masing-masing di bawah Rp500.000.000,00 pada bank
tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 bulan.
b) Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong 1
lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,00 atau lebih
2) Perhitungan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang
diunjukkan melalui proses kliring kepada bank tertarik dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Setiap lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan
oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh bank
tertarik dengan alasan :
- Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup
- Rekening giro atau rekening khusu ditutup
29
Ibid., 27-30
63
b) Ketentuan Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan
alasan :
- Unsur-unsur cek dan syarat formal bilyet giro tidak
terpenuhi
- Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah tenggang
waktu pengunjukkan berakhir
- Cek dan/atau Bilyet Giro telah kadaluwarsa
- Bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal efektif, atau
tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu
pengunjukkan
- Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh
penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat
keterangan kepolisian).
c) 1 lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang sama dan
diunjukkan berulang-ulang oleh pemegang kepada bank
tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo
rekening tidak cukup, atau rekening telah ditutup, dihitung
sebagai 1 lembar penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong
d) Beberapa lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan
oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh bank
tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo
rekening tidak cukup, atau saldo rekening telah ditutup,
jumlah penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosongnya
dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau Bilyet Giro
ditolak.30
30
Ibid., 33-34
64
BAB IV
PENUTUPAN
A. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan kliring ini di lakukan setiap hari kerja oleh Bank
brisyariah Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi. Kliring merupakan salah satu
produk jasa mereka. Pelaksanaan kliring di Bank BRISyariah Kantor Cabang
Hayam Wuruk Jambi dilakukan yaitu kliring penyerahan dan kliring
pengembalian. Prosedur pelaksanaan kliring yang diselenggarakan telah
sesuai dengan sistem dan mekanisme Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
(SKNBI) serta telah direalisasikan dengan baik.
Namun, pelaksanaan kliring tersebut sering mengalami kendala yang
menghambat proses kegiatan kliring. Kendala yang dimaksud adalah sering
terjadinya penolakan kliring yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan
pengetahuan pemilik rekening giro sebelum mengeluarkan warkat (cek
dan/atau bilyet giro).
B. Saran
Secara umum, pelaksanaan Kliring yang diterapkan oleh PT. BRI Syariah
Kantor Cabang Hayam Wuruk Jambi sudah berjalan dan dilaksanakan dengan
cukup baik. Namun, terkadang kurangnya ketelitian dan kecermatan nasabah
peserta kliring, teller, dan/atau petugas kliring menyebabkan terjadinya
tolakan atas warkat kliring atau kiriman uang (human error). Untuk beberapa
tolakan akan dikenakan biaya dan sifatnya mendebet rekening. Tentu hal
tersebut sangat merugikan cashflow baik nasabah ataupun bank yang
bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan kepada petugas
maupun teller, serta nasabah peserta kliring, baik atas nama Bank BRISyariah
ataupun atas nama bank lain untuk lebih meningkatkan ketelitian. Sebelum
menyetorkan warkat, nasabah harus meneliti dengan cermat warkat yang akan
disetorkan. Seiring dengan peningkatan ketelitian dan kecermatan, baik
65
petugas ataupun teller, dan juga nasabah peserta kliring, tentu terjadinya
kesalahan yang menyebabkan tolakan kliring bisa diminimalisir lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia. 2007. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DSAP pada
Tanggal 19 Juni 2007. Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet
Giro Kosong. Jakarta
Bank Indonesia. 2016. Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank
Indonesia. Pedoman Umum Penyelenggara Sistem Kliring Nasional Bank
Indonesia (SKNBI)
Bank Indonesia. 2007. Lampiran SE No. 9/13/DASP Tanggal 19 Juni 2007.
Matriks Pengkategorian Alasan Penolakan Cek Dan/Atau Bilyet Giro.
Bank Indonesia. 2010. Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010. Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Cristina Merliana B. 2014. Proses Kliring Pada PT. Bank Mandiri (Persero)
Cabang Medan Gatot Subroto (Tugas Akhir). Medan (ID): Universitas
Sumatera Utara
Desi Susilowati. 2010. Prosedur Pelaksanaan Dalam Lalu Lintas Pembayaran
Giral Antar Bank Di Transaction Unit PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Cabang Surakarta (Tugas Akhir). Surakarta (ID): Universitas
Sebelas Maret
https://id.m.wikipedia.org
https://www.definisimenurutparaahli.com
https://www.apaarti.com
https://www.kbbi.com
https://brainly.co.id
Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta :Pt Rajagrafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif:Pt Remaja
Rosdakarya-Bandung
Wawancara langsung dengan Ibu Yeni Sri Wahyuni selaku pegawai Back Officer
dan Bapak Wandi selaku petugas kliring bank BRISyariah Kantor
Cabang Hayam Wuruk Jambi
Lampiran-lampiran