laporan magang Gabungan
-
Upload
arif-gunawan -
Category
Documents
-
view
284 -
download
5
description
Transcript of laporan magang Gabungan
DAFTAR ISI
Kata Pengantar…………………………………………………. 1Daftar Isi……………………………………………………….. 2
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………. 3
1.2 Tujuan dan Maanfaat Magang………………………. 4
BAB 2 PAPARAN KEGIATAN
2.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Prov. Kalbar…. 7Sejarah Umum……………………………………….. 7Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi………………. 9Visi dan Misi………………………………………… 21Tujuan……………………………………………….. 21
2.2 Paparan Kegiatan Magang………………………….. 22Aktivitas Magang……………………………………. 23
BAB 3 KESIMPULAN & SARAN…………………………… 28
1
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur senantiasa dan tak henti – hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmatNya dalam rangka penyususan laporang magang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
Dan juga penulis berterima kasih kepada bapak Idris M.Noeh,SE,MM selaku dosen pembimbing kegiatan PKM Magang yang telah membimbing dalam proses kegiatan magang.
Semoga penyususan laporan KKM Magang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi pembaca
Pontianak, 28 Agustus 2015
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami
kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berfikir
manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang tidak akan
bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.
Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika di tunjang dengan sistem
pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan
kita berfikir kreatif, kritis, dan produktif.
Dalam UUD 1945 di sebutkan bahwa Negara kita ingin
mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas,
banyak cara yang bisa di tempuh, salah satunya adalah dengan di wajibkannya
praktek kerja / magang bagi siswa pelajar maupun mahasiswa. Dengan adanya
wajib magang, terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana
pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah praktek kerja / magang
harus di kembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan magang merupakan bagian yang
vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan.
3
Kegiatan Magang ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan
mahasiswa dengan dunia kerja atau dunia usaha secara nyata dan operasional
sehingga mahasiswa memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi
terhadap perannya. Di samping ini mahasiswa juga dapat melihat, mengamati,
membandingkan dan menganalisa kondisi perusahaan tempat melaksanakan
magang, sekaligus dapat menerapkan ilmu-ilmu dan teori–teori yang didapat di
Perguruan Tinggi.
Kegiatan magang mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas
Tanjungpura yang dilaksanakan setiap tahun merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan mutu proses belajar mahasiswa. Kegiatan magang mahasiswa di
lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura merupakan salah satu
mata kuliah yang memiliki 3 SKS dan dilaksanakan pada semester peralihan dari
semester 6 ke semester 7 antara bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahun
ajaran.
1.2. Tujuan dan Manfaat Magang
Adapun tujuan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah :
a. Menumbuhkan motivasi kerja dan berwirausaha di kalangan mahasiswa.
b. Membangun sikap mental di dalam kerja nyata yakni precaya
diri, sadar akan jadi dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-
cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovativ,
berani mengambil resiko dengan perhitungan, berperilaku
pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran
dan kritik, memiliki kemampuan empati dan ketrampilan sosial.
4
c. Meningkatkan kecakapan dan ketrampilan mahasiswa khususnya
sense of business.
d. Untuk meningkatkan, memperluas dan menetapkan pemahaman
mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
e. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam
suasana dunia kerja sesungguhnya.
f. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang
berkualitas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.
g. Menghasilkan tenaga kerja yang professional dengan tingkat
pengetahuan, keterampilan dan atas dasar kerja yang sesuai dengan
tuntutan dunia kerja.
h. Sebagai umpan balik bagi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan
Mahasiswa yang mampu memberikan pemikiran yang inovatif
dibidang masing-masing, sehingga lulusan Perguruan Tinggi
tidak asing dengan dunia kerja/usaha. .
i. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga
kerja yang berkualitas.
Dan manfaat dari kegiatan magang adalah :
1. Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi
dunia kerja guna meningkatkan soft skillnya.
2. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan
nyata di instansi guna mengasah kemampuan serta sikap
5
profesional.
3. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam
keterampilan praktek.
4. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa mengenai hal-
hal baru yang belum di dapat di dalam kuliah.
5. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah
dipelajari dilingkungan universitas dengan praktek.
6. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran serta
pengalaman kerja yang dirasakan diluar lingkungan Universitas
tentang dunia usaha perkantoran sebagai bentuk penyelenggaraan
pendidikan keahlian professional yang memadukan secara
sistematis dan mensinkronisasikan program pendidikan kuliah
dengan penguasaan keahlian yang diperoleh dilapangan.
6
BAB II
PAPARAN KEGIATAN
2.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
1. Sejarah Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Hakekat Otonomi Daerah adalah Desentralisasi atau proses
pendemokrasian Pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui
lembaga Perwakilan , lembaga politik dan lembaga – lembaga informal lainnya
yang ada di masyarakat, Perspektif kontemporer tentang Negara demokratis
menyebutkan bahwa demokrasi pada arus local cukup memberikan konstribusi
yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat Nasional ( National
Democracy ). Hal ini dikarenakan banyaknya kesempatan bagi berkembanganya
partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan Pemerintah yang
ditopang hadirnya iklim demokrasi yang menghargai kebebasan dan perbedaan
pendapat.
Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat
ditegakkan didalam masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh
norma – norma politik demokratis pula. Hal ini antara lain yang mendasar adalah
ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik, Budaya
demokrasi seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik di tingkat
local saat ini.
Untuk itu sudah seharusnyalah sasaran yang hendak dicapai dalam
mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah
sebagai berikut :
1. Tertatanya kehidupan politik, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur
politik di daerah yang kapabel, kredibel dan memiliki kepekaan yang tinggi
7
dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di
Daerah.
2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan yang transparan dalam
rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu adanya
program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
3. Terbangunnya budaya poitik yang berlandaskan pada etika politik dan
moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, kejujuran dan
keadilan.
4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan
prinsip – prinsip demokrasi.
Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang
diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
susunan Organissi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan
Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi
legislasi, anggaran , dan pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang,
DPRD mempunyai hak : (a). interpelasi, ( b) angket dan ( c ) menyatakan
pendapat.
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan
kerja yang berkedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang
setara bermakna di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan
yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam
membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan
8
bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam
membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan
fungsi masing – masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu
hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun
pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing – masing.
Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah
unsur pelaksana. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Provinsi di Bidang pelayanan kepada anggota DPRD dalam menyelenggarakan,
fungsi dan wewenang DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan
Gubernur Nomor 40 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
mempunyai fungsi:
1. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD;
2. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha, aparatur, keuangan, pelaksanaan
urusan dalam pengelolaan aset, urusan rumah tangga DPRD dan
Sekretariat DPRD;
3. penyelenggaraan urusan persidangan dan rapat-rapat, penyusunan risalah,
catatan dan penyusunan laporan hasil rapat, pertemuan dan kunjungan
kerja DPRD yaitu komisi, kepanitiaan dan fraksi serta penyelenggaraan
urusan keprotokolan;
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sekretariat DPRD;
9
5. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD;
6. penyelenggaraan fasilitas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan
kebijakan DPRD, penyiapan rancangan Raperda usul inisiatif DPRD dan
produk hukum DPRD lainnya, menyelenggarakan urusan kehumasan serta
pengaduan dan aspirasi masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Pimpinan DPRD.
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD
b. Bagian Umum dan Aparatur
c. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
d. Bagian Persidangan
e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
f. Kelompok Jabatan Fungsional
g. Tenaga Ahli
a. Sekretaris DPRD
Sekretaris DPRD adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas
memimpin, membina, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, mengevaluasi dan
mengendalikan kegiatan Sekretariat DPRD yang secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh
Sekretaris Daerah.
Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
a. Penetapan Program Kerja Sekretariat DPRD sebagai bahan pelaksanaan
tugas;
b. Penyeleggaraan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang tugas
Sekretariat DPRD;
10
c. Penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD;
d. Pengkoordinasi kegiatan di bidang Sekretariat DPRD berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
kebijakan dibidang tugas Sekretariat DPRD;
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi DPRD berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh
Sekretaris DPRD.
b. Bagian Umum & Aparatur
Bagian Umum dan Aparaturdipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD,Bagian umum
dan Aparaturmempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha
umum, surat menyurat, administrasi kepegawaian, gedung, rumah tangga, rumah
jabatan/dinas, pengelolaan aset, perjalanan dinas, ketertiban dan keamanan kantor.
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja dilingkungan bagian Umum dan Aparatur
b. pelaksanaan ketatausahaan umum, surat menyurat dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan dalam, perlengkapan, perawatan
dan pemeliharaan gedung/kantor, halaman/taman, barang inventaris,
rumah jabatan/dinas ketertiban dan keamanan kantor;
d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan
kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
11
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang
umum dan aparatur;
f. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Sekretariat DPRD berkenaan
dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
g. pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan tugas dan fungsi staf Bagian Umum
dan Aparatur;
h. pelaksanaan koordinasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian
Umum dan Aparatur;
i. pelaksanan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh
Sekretaris DPRD.
Bagian Umum dan Aparatur membawahi :
Sub Bagian Tata Usaha;
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
Sub Bagian Aparatur.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing – masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Umum dan Aparatur
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya.
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, rumah jabatan / dinas,
perlengkapan kantor, perawatan dan pemeliharaan gedung / halaman dan barang –
barang inventaris, serta ketertiban dan keamanan di Lingkungan Sekretariat.
Sub Bagian Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah
bahan administrasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata
laksana serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan
fungsional dan pengawasan melekat.
12
c. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpul,
mengolah bahan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pengelolaan
administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
b. penyelenggaraan fasilitasi perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana
kerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
c. penyelenggaraan fasilitasi penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana
kerja, keuangan, monitoring dan evaluasi dilingkungan Sekretariat DPRD;
d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan perumusan, bahan
kebijakan teknis penyusunan rencana kerja dan keuangan, monitoring dan
evaluasi DPRD dan Sekretariat DPRD;
e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian
Rencana Kerja dan Keuangan;
f. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Bidang
Rencana Kerja dan Keuangan;
g. pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. penyusunan konsep sarana dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan
keuangan;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
j. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja dan keuangan yang
diserahkan oleh Sekretaris DPRD.
13
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor. 40 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan
Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 40 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor.
14 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor. 40 Tahun 2008
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2015 Nomor. 14 )
Bagian Rencana Kerja dan Keuangan membawahi :
Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.
Sub Bagian Keuangan.
Sub Bagian Verifikasi
Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing – masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Rencana kerja dan Keuangan.
Sub Bagian Rencana kerja , Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas
mengumpulkan, mengolah dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan
rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan DPRD dan
Sekretariat DPRD.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas fasilitasi analisa, penyusunan
kebutuhan anggaran dan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pengelolaan
keuangan tahunan DPRD dan Sekretariat DPRD, pelaksanaan administrasi
keuangan, penyusunan daftar gaju dan tunjangan pegawai, penghasilan Anggota
DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.
Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan
bahan, kelengkapan pendukung serta melakukan verivikasi administrasi keuangan
terhadap kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
14
d. Bagian Persidangan
Bagian persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.Bagian
Persidanganmempunyai tugas mempersiapkan penyelenggaraan acara kegiatan
DPRD, persidangan, rapat-rapat, tata tempat, catatan, risalah, keprotokolan dan
perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD, laporan kunjungan kerja serta
kegiatan DPRD lainnya.
Bagian Persidangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja Bagian Persidangan;
b. penyelenggaraan penyusunan jadwal acara persidangan, rapat-rapat dan
tata tempat dalam kaitannya dengan kegiatan DPRD dan Sekretariat
DPRD;
c. penyelenggaraan penyiapan catatan, resume, risalah dan laporan rapat-
rapat, dengar pendapat, dan kunjungan kerja yang diselenggarakan oleh
DPRD, alat kelengkapan DPRD dan fraksi;
d. penyelenggaraan penyusunan bahan, naskah dan surat menyurat yang
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pimpinan DPRD,
komisi, kepanitiaan, Bahan kehormatan dan Fraksi;
e. penyelenggaraan penyusunan bahan keperluan evaluasi dan permasalahan
yang akan dan sedang dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD untuk
dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan masukan;
f. penyelenggaraan urusan protokol, administrasi perjalanan dinas dan urusan
keprotokolan lainnya;
g. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf Bagian
Persidangan;
h. penyelenggaraan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian
Persidangan;
15
i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
Bagian Persidangan;
j. pelaksanaan tugas lain di bidang persidangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.
Bagian Persidangan membawahi :
Sub Bagian Rapat dan Risalah;
Sub Bagian Komisi, Kepanitiaan dan Fraksi;
Sub Bagian Keprotokolan.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing – masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Persidangan.
Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas penyiapan bahan
jadwal acara, ruangan rapat / tata tempat , fasilitas rapat, surat memyurat, catatan
(rekaman),menyusun risalah dan laporan serta bahan – bahan yang berkaitan
dengan rapat – rapat dan acara DPRD.
Sub Bagian Komisi, Kepanitiaan dan Fraksi mempunyai tugas
menyiapkan bahan yang diperlukan serta surat menyurat dan laporan yang
berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja, rapat – rapat Komisi dan kepantiaan
serta menyiapankan bahan – bahan pembentukan alat kelembagaan DPRD serta
melaksanakan urusan administrasi yang berkaitan dengan Fraksi.
Sub Bagian Keprotokolan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
keprotokolan, administrasi perjalanan dinas dan urusan keprotokolan, administrasi
perjalanan dinas dan urusan keprotokolan lainnya.
16
e. Bagian Hukum & Hubungan Masyarakat
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakatdipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas memfasilitasi
dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan rancangan produk-produk hukum
DPRD, dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi serta urusan
pengaduan dan aspirasi masyarakat.
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan bahan pembahasan dan perumusan
kebijakan DPRD, rencangan peraturan daerah usul inisiatif dan produk
hukum DPRD lainnya;
c. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan bahan dan naskah evaluasi terhadap
kebijakan, produk hukum DPRD dan peraturan perundang-undangan;
d. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat, komunikasi, informasi,
publikasi dan perpustakaan;
e. penyelenggaraan kegiatan dokumentasi hukum, produk DPRD;
f. penyelenggaraan urusan pengaduan dan aspirasi masyarakat;
g. penyelenggaraan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat;
h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
i. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat;
j. penyelenggaraan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat;
17
k. pelaksanaan tugas lain di bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat yang
diserahkan oleh Sekretaris DPRD;
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat membawahi :
Sub Bagian Perundang-undangan;
Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
Sub Bagian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat.
Sub Bagiqan sebagaiman dimaksud masing – masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Sub Bagian Perundang – Undangan mempunyai tugas
menyelenggarakan penyiapan bahan dan pemberian saran atau pertimbangan
dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah usul insiatifDPRD dan
dari Kepala Daerah, fasilitasi evaluasi terhadap Peraturan Daerah , Produk Hukum
DPRD dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan
urusan pengembangan hubungan masyarakat, komunikasi, informasi, pem
beritaan dan kerja sama DPRD dengan pihak lain, penyiapan dan
pengelolaan naskah, dokumen, produk hokum, dan perpustakaan untuk keperluan
DPRD dan Sekretariat DPRD.
Sub Bagian Pengaduan dan aspirasi Masyarakat mempunyai tugas
fasilitasi pengumpulan dan pengolahan bahan pengaduan dan penyampaian
aspirasi masyarakat kepada DPRD serta penyiapan bahan tindak lanjutnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan.Jabatan Fungsional dipimpin
18
oleh Pejabat Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris DPRD
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan
tertentu.
Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui
jenis jabatan.
g. Tenaga Ahli
AdapunTenaga Ahli disediakan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan
persetujuan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas membantu DPRD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tenaga Ahli dimaksud ditunjuk
dengan surat penugasan untuk waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan
DPRD.
Dan berikut ini adalah struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Barat :
19
20
3. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
1. Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.
Adapun visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar adalah :“Terwujudnya Tertib
Administrasi dan Pelayanan Yang Prima Dalam Mendukung Kelancaran
Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat ”.
2. Misi
Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan
organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang
sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih eksis dan dapat mengikuti
efek global otonomi daerah.
Berkaitan dengan tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan
Barat dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi menetapkan misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang didukung oleh
sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
3. Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD;
4. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan
masyarakat.
4. Tujuan
Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target
ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan
21
organisasi.Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari
perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.
Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tujuan strategis untuk mencapai misi: “Meningkatkan efektivitas persidangan
dan penyelenggaraan kegiatan DPRD” adalah Meningkatkan
kualitaspenyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan
keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaanadministrasi
dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi;
2. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: “Meningkatkan penyiapan dan
pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat” adalah Menciptakan
produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan
masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik.
2.2 Paparan Kegiatan Magang
Pelaksanaan kegiatan magang yang di laksanakan sejak Tanggal 3 Agustus
2015 sampai dengan Tanggal 28 Agustus 2015 adalah merupakan syarat
wajib yang harus di ikuti oleh mahasiswa fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
dalam rangka bersinergi dengan dunia kerja maupun dengan masyarakat dan
merupakan sarana penerapan IPTEK yang di dapat baik dari kuliah maupun non
kuliah (Ekstrakurikuler).
Kegiatan magang di laksanakan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Barat, dalam pelaksanaan kegiatan magang di Kantor tersebut
kami bertiga ditempatkan pada bagian yang berbeda, yaitu bagian Keuangan,
Hukum dan Humas, serta bagian Persidangan.
22
A. Aktivitas Magang
Nama : Uray Hugie Gumilar
Nim : B41112070
Bagian : Keuangan
1. Minggu Pertama
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu pertama yang dimulai pada
tanggal 3 Agustus 2015 – 7 Agustus 2015 yaitu :
Senin 3 Agustus 2015 yaitu verifikasi kejelasan mahasiswa magang di
Tata Usaha sekaligus penempatan mahasiswa di beberapa bagian instansi
Selasa 4 Agustus 2015 yaitu mengecap berkas
Rabu 5 Agustus 2015 yaitu jadi supir untuk mengambil uang di Bank serta
fotocopy beberapa berkas dan memisahkan SPJ (surat
pertanggungjawaban)
Kamis 6 Agustus 2015 yaitu merekap SPM (surat perintah membayar)
Jum’at 7 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah
membayar)
2. Minggu Kedua
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu kedua yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 – 14 Agustus 2015 yaitu :
Senin 10 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah
membayar)
Selasa 11 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah
membayar)
Rabu 12 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah
membayar)
Kamis 13 Agustus 2015 yaitu merekap SSP (surat setoran pajak)
23
Jum’at 14 Agustus 2015 yaitu merekap SSP (surat setoran pajak)
3. Minggu ketiga
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu ketiga yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2015 – 21 Agustus 2015 yaitu :
Selasa 18 Agustus 2015 yaitu mengecek SPPD (surat perintah perjalanan
dinas)
Rabu 19 Agustus 2015 yaitu mengecek SPPD (surat perintah perjalanan
dinas)
Kamis 20 Agustus 2015 yaitu mengecek SPJ (surat pertanggungjawaban)
Jum’at 21 Agustus 2015 yaitu mengecek SPJ (surat pertanggungjawaban)
4. Minggu keempat
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu keempat dimulai pada tanggal 24 Agustus 2015 – 28 Agustus 2015 yaitu :
Senin 24 Agustus 2015 yaitu membuat kwitansi
Selasa 25 Agustus 2015 yaitu mengecek setoran pajak
Rabu 26 Agustus 2015 yaitu mengecek setoran pajak
Kamis 27 Agustus 2015 yaitu membuat kwitansi
Jum’at 28 Agustus 2015 yaitu berpamitan kepada semua staf yang ada di
lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Nama : Rudi Hartono
Nim : B41112047
Bidang : Hukum dan Humas
Pada minggu pertama yang saya lakukan adalah melayani pengaduan
masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
seperti pengaduan ketidaknyamanan pasien di Rumah Sakit Daerah.
Pada minggu Kedua yang saya lakukan adalah membantu pekerjaan
kasubbag bagian Hukum dan Humas
24
Pada minggu Ketiga yang saya lakukan adalah mempersiapkan Karnaval
Khatulistiwa yang akan diikuti oleh Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Barat
25
Minggu keempat yang saya lakukan adalah mengkliping surat kabar buat
laporan bagian Hukum dan Humas
Nama : Muhammad Arif Gunawan
Nim : B41112058
Bidang : Persidangan
1. Minggu Pertama
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu pertama yang dimulai pada
tanggal 3 Agustus 2015 – 7 Agustus 2015 yaitu :
a. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengurusi SPT ( Surat Perintah Tugas)
dan SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ) anggota DPRD yang telah
diklaim, yang dilakukan adalah memberi nomor SPT dan SPPD dan kemudian
menginputnya ke dalam buku catatan.
b. Setelah SPT dan SPPD yang telah diklaim ditandatangani Ketua DPRD
Provinsi Kalimantan Barat kemudian giliran tugas saya untuk memisahkan
slip surat itu untuk arsip bagian persidangan yang berwarna hijau dan yang
26
lainnya untuk diserahkan ke bagian keuangan.
c. Slip SPT dan SPPD yang telah dipisahkan saya antar ke bagian keuangan dan
meminta bukti paraf pada buku catatan bahwa SPT dan SPPD telah diterima
bagian keuangan.
2. Minggu Kedua
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu kedua yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 – 14 Agustus 2015 yaitu :
a. Kegiatan yang saya lakukan adalah masih sama seperti minggu pertama yaitu
mengurusi SPT dan SPPD anggota DPRD.
b. Membantu para staf yang butuh bantuan seperti melipat undangan rapat,
membetulkan program komputer dan sebagainya.
c. Diminta bantuan oleh Kabag Persidangan mencarikan putusan Mahkamah
Konstitusi tentang pengunduran diri anggota yang mencalonkan diri menjadi
kepala daerah dan mencarikan AD/ART Partai Demokrat.
d. Ikut menyaksikan persidangan dalam pembahasan tentang APBD yang
dikurangi.
3. Minggu ketiga
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu ketiga yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2015 – 21 Agustus 2015 yaitu :
a. Kegiatan saya pada minggu ketiga juga masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya yaitu mengurusi SPT dan SPPD.
b. Membantu staf persidangan menyiapkan persidangan.
c. Menginput data SPT dan SPPD yang di buku catatan ke Komputer
d. Menyaksikan Persidangan lanjutan pembahasan APBD.
4. Minggu keempat
Aktivitas yang saya lakukan pada minggu keempat dimulai pada tanggal 24 Agustus 2015 – 28 Agustus 2015 yaitu :
a. Membantu staf persidangan yang butuh bantuan seperti menginput data dan
27
membuatkan kartu nama.
b. Memisahkan slip SPT dan SPPD yang telah direvisi karena kesalahan pengetikan dan kemudian menurunkanny ke bagian keuangan
28
BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan pada hakekatnya memberikan
pelayanan administratif Dewan yang meliputi Kesekretariatan, pengelolaan
keuangan, fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga
ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Itu artinya bahwa
Instansi ini bertanggung jawab atas kinerja Anggota Dewan DPRD Provinsi
Kalimantan Barat yang telah dipilih oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab
besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
Dan Sekretariat Dewan senantiasa siap mendukung dan menunjang
pelaksanaan kegiatan, khususnya menterjemahkan aspirasi dan memperjuangkan
hak-hak rakyat serta memberikan pengayoman dan pelayanan secara prima
kepada rakyat.
Kami sangat beruntung bisa magang di Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Barat, kegiatan magang ini sangat bermanfaat bagi kami walaupun
cukup singkat tetapi sangat berkesan bagi kami, karena banyak pelajaran yang
kami dapat dari sini yang tidak kami dapatkan dari
B. Saran
a. Untuk para staf / pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar
dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga tujuan yang
diharapkan dapat tercapai
b. Untuk bagian yang mengurusi anak-anak magang apabila dalam penempatan
magang mahasiswa tidak mendapatkan tempat yang minim kerja, maka
mahasiswa tersebut dapat di rolling ke tempat yang aktif pekerjaannya. Agar
mahasiswa tersebut tidak merasa bosan dan kegiatan magang ini dapat
berjalan secara efektif.
c. Untuk Universitas mungkin waktu yang digunakan mahasiswa untuk magang
29
dapat di tambah karena belum terlalu maksimalnya karena cukup singkat yaitu
satu bulan yang mana efektifnya sekitar dua sampai tiga bulan.
30