LAPORAN LOKAKARYA - ilo. · PDF fileLAPORAN LOKAKARYA Perencanaan Bersama Program...
Transcript of LAPORAN LOKAKARYA - ilo. · PDF fileLAPORAN LOKAKARYA Perencanaan Bersama Program...
LAPORAN LOKAKARYA Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan di Kab. Blora
Blora, 19-20 Februari 2013
Disusun Oleh :
Tim PDPM-LPPM ITS
1
1. Latar Belakang
Permasalahan ketenagakerjaan, seperti pengangguran dan pengaruhnya seperti kemiskinan,
merupakan permasalahan sosial yang kita hadapi bersama. Program penciptaan lapangan kerja
produktif, yaitu lapangan kerja yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki dan
berkelanjutan, dibutuhkan untuk merespon permasalahan ini. Pemerintah telah melakukan upaya
untuk membuat program dan memfasilitasi pelaksanaan program ketenagakerjaan. Namun
demikian permasalahan ketenagakerjaan ini sangat kompleks. Pengetahuan dan kemampuan
pemerintah untuk merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program
ketenagakerjaan masih terbatas. Untuk itu, peran serta para pemangku kepentingan, seperti swasta
dan masyarakat penting dalam mendukung pemecahan permasalahan ketenagakerjaan. Langkah
kritis utama adalah memahami dan melakukan diagnosa terhadap kondisi ketenagakerjaan yang
ada, serta menyusun program dan prioritas untuk menyelesaikannya.
Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) adalah sebuah kegiatan untuk
membantu proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan mengedepankan berbagi
pengetahuan (knowledge sharing) antara pemangku kepentingan yang terkait dengan isu
ketenagakerjaan di tingkat daerah serta mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut
mengambil bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan.
Metodologi dalam Lokakarya Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan (PBPK) ini
diperkenalkan oleh ILO (Badan Perburuhan Internasional) dan terus dikembangkan melalui
kerjasama Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan masyarakat (PDPM) Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITS Indonesia dan Stockholm School of Economics (SSE)
Swedia, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan bantuan pendanaan dari
pemerintah Swedia melalui Swedish International Development Agency (SIDA).
2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan PBPK ini adalah agar pemangku kepentingan permasalahan ketenagakerjaan (Pemerintah,
swasta dan masyarakat):
a. Memiliki pemahaman lebih baik tentang permasalahan, tantangan dan peluang dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan
berkelanjutan.
2
b. Bersama-sama melakukan analisa ketenagakerjaan, sehingga kualitas perencanaan program
ketenagakerjaan dapat lebih baik.
c. Berdialog untuk menciptakan forum diskusi di antara pemangku kepentingan sebagai wadah
identifikasi permasalahan dan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja produktif serta
sarana pemberi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait.
d. Memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan dalam
penyusunan kebijakan strategi pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di
Daerah.
e. Bersama-sama berkomitmen untuk memperkuat dialog sosial antara pemerintah dan para
pemangku kepentingan di Daerah.
Sedangkan manfaat / luaran PBPK adalah:
a. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang arah dan rencana pembangunan di daerah,
termasuk permasalahan dan tantangannya.
b. Adanya pemahaman yang lebih baik tentang konsep perencanaan bersama program
ketenagakerjaan sebagai upaya penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan
c. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi (permasalahan, tantangan dan peluang)
pengembangan sumber daya produktif (SDM &SDA) serta kemampuannya untuk mendapatkan
kerja dengan kesempatan yang setara di daerah
d. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi ekonomi, yang mencakup identifikasi
permasalahan, tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi yang kondusif di daerah serta
kesempatan yang adil yang berkelanjutan
e. Adanya pemahaman gambaran terkini tentang kondisi (permasalahan, tantangan dan peluang)
kesetaraan dan keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi di daerah.
f. Teridentifikasinya potensi sektor unggulan di daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja
produktif yang inklusif dan berkelanjutan
g. Adanya rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk menindaklnajuti peluang dan menjawab
permasalahan dan tantangan penciptaan lapangan kerja di daerah melalui sektor unggulan ini
h. Adanya rekomendasi studi lanjut untuk mendukung hal-hal tersebut diatas.
Dalam kerangka untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Blora 2010-2015 yaitu:
"Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Menuju Masyarakat Blora yang Sejahtera".
3
3. Definisi
Seperti tertulis dimuka, tujuan lokakarya ini adalah menyusun masukan alternatif arahan kebijakan
dan program penciptaan lapangan kerja produktif yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut definisi
dari terminologi diatas:
Lapangan kerja produktif: lapangan kerja yang mampu memberikan kesempatan kerja dengan
penghasilan yang layak bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, serta
keluar dari garis kemiskinan. Untuk itu, lapangan kerja produktif erat kaitannya dengan pengurangan
pengangguran dan pekerja miskin.
Inklusif: seluruh warga masyarakat, baik pria maupun wanita, baik di kota maupun di desa memiliki
kesempatan yang samadalam memperoleh lapangan kerja produktif. Hal ini terkait erat dengan
kesetaraan.
Berkelanjutan: lapangan kerja produktif yang memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dapat
tersedia tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi mendatang.
4. Metodologi
Untuk mencapai tujuan diatas, kegiatan PBPK ini terdiri atas dua tahapan:
- Pra lokakarya, sebagai tahapan persiapan, untuk mengetahui APA karakteristik
ketenagakerjaan dan tantangan yang dihadapi daerah. Kegiatan ini dilakukan oleh tim ITS
bersama dengan SSE dengan cara melakukan eksplorasi data statistik.
- Lokakarya, dengan tujuan mempresentasikan data ketenagerjaan dan tantangannya,
melakukan konfirmasi temuan awal, serta mencari tahu MENGAPA permasalahan
ketenagakerjaan dan kemiskinan dapat terjadi dan mencari masukan BAGAIMANA tantangan
tersebut dapat diatasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama, yang difasilitasi oleh
Bappeda setempat, dengan dukungan narasumber dan fasilitator dari ITS.
Kerangka berpikir tahapan analisa diagnostik mengacu pada pohon ketenagakerjaan (lihat Gambar
4.1). Gambar 4.1 Diagram ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lapangan kerja produktif yang
inklusif dan berkelanjutan mengakar pada 4 faktor pembangunan yaitu:
- Tersedianya sumber daya produktif (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam)
- Adanya dukungan faktor penggerak ekonomi
- Yang dilaksanakan dengan mengedepankan aspek kesetaraan
- Dijalankan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan
4
Gambar 4.1. Diagram Ketenagakerjaan
Kerangka diagnosa ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pembangunan yang berhasil berupa
kegiatan ekonomi produktif, kemakmuran bagi masyarakat, kesejahteraan yang merata dan
berkelanjutan (Sisi kanan atas buah pohon ketenagakerjaan), sedangkan pembangunan yang tidak
berhasil menyebabkan penangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial (sisi kiri atas buah pohon
ketenagakerjaan).
Untuk itu, tahapan perancangan menjadi tahapan awal yang kritis. PBPK ini dilaksanakan dengan
mengadopsi pola pembelajaran orang dewasa, yang bersifat partisipatoris, dan melibatkan para
pemangku kepentingan lokal, yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarkat. Karena merekalah
yang memiliki pengetahuan sosial yang mungkin tidak terekam dalam data-data statistik yang ada.
5. Agenda dan Peserta
Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2013, dengan hasil diskusi pada satu sesi
dijadikan masukan bagi sesi berikutnya, yaitu:
Hari 1: (a) Paparan visi dan misi Pemerintah Kab. Blora; (b) Penjelasan metodologi; (c) Strategi
pembangunan Kab. Blora (d) Fakta pembangunan ekonomi di daerah (e) Fakta
ketenagakerjaan di Kab. Blora (f) Keberlanjutan (g) Sumber daya produktif
5
Hari 2: (h) Mencapai tujuan pembangunan dengan keseteraan (i) Perencanaan pembangunan
yang berkelanjutan (j) Memilih sektor unggulan (k) Rekomendasi kebijakan (l)
Rencana tindak lanjut
Materi lokakarya tersebut disusun dalam kerangka, seperti disajikan pada Gambar 5.1.
Gambar 5.1. Kerangka Lokakarya
Jadwal lengkap lokakarya ini dapat dilihat pada Lampiran A.
Lokakarya ini diikuti oleh 32 peserta, terdiri atas 18 pemerintah, 8 swasta dan 6 masyarakat, serta
91% ( 26 orang) laki laki dan 9 % ( 6 orang) perempuan. Daftar peserta lokakarya dapat dilihat pada
Lampiran B. Gambaran awal tentang harapan peserta dapat dilihat di Lampiran C.
6. Hasil Lokakarya
Hasil lokakarya ini disusun dalam 4 subbab, yaitu: Struktur Demografi, Dinamika ketengakerjaan
yang meliputi ekonomi dan tenagakerja.
Sesi 1. Metodologi Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan
Sesi 2. StrategiPembangunan
Sesi 3.Fakta pembangunan
Ekonomi di daerah
Sesi 4.Fakta ketenagakerjaan di
daerah
Sesi 5.Fakta kesetaraaan & keberlanjutan
Tanya jawab : Pemahaman tentang Dinamika Ketenagakerjaan
Sesi 6.Paparan & Diskusi A
Sumber DayaProduktif (SDM &
SDA)
Sesi 7.Paparan & Diskusi B
Mencapai TujuanPembangunan dg
Kesetaraan
Sesi 8.Paparan & Diskusi C
Mencapai TujuanPembangunan yang
berkelanjutan
Sesi 9.Paparan & Diskusi D
Pemilihan sektorunggulan u/ lap kerja
yg inklusif & berkelanjutan
Sesi 10: Diskusi ERekomendasi Kebijakan.
Telaah ulang hasil diskusi A-D & menyusun rekomendasi kebijakan & RKA
Sesi 11: Diskusi FMasukan & studi lanjut
6
6.1. Struktur Demografi
6.1.1. Jumlah dan sebaran penduduk
Menurut BPS Kab. Blora (2012), Kabupaten Blora memiliki jumlah penduduk 833.768 jiwa dengan
luas wilayah 1820,588 km2, sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Blora adalah 458 jiwa/km2.
Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan dan 295 kelurahan dan desa. Sebagian besar penduduk
tinggal di desa, yaitu 76,42% (sekitar 637.166 jiwa) dan penduduk yang tinggal di kota 23,58%
(196.602 jiwa), seperti disajikan pada Gambar 6.1.
Sumber: Susenas Kab. Blora, 2011
Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Desa/Kota di Kabupaten Blora
6.1.2. Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin
Jumlah penduduk laki-laki Kab.Blora adalah 411.162 jiwa (49,31%) dan perempuan adalah
422.606 jiwa (50,69%). Struktur penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin didominasi usia
produktif, seperti disajikan pada Gambar 6.2. Penduduk usia kerja produktif, yaitu berusia 15-64
tahun sekitar 628.534 jiwa (75,38%) dan sisanya 100.707 (31,6%) orang adalah penduduk usia
dibawah 15 tahun dan usia lansia (usia 65 tahun ke atas.
Urban 23,58%
Rural 76,42% 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Urban Rural
23,7%
76,3%
23,5%
76,5% Laki-laki
Perempuan
7
Sumber: Blora dalam Angka 2012
Gambar 6.2. Piramida Penduduk Kabupaten Blora
6.2. Dinamika Ketenagakerjaan
6.2.1. Penduduk Angkatan Kerja
Jumlah penduduk angkatan kerja di Kab. Blora adalah 452.639 orang (54,29% dari total penduduk)
dimana 58,84% (266.328 orang) memiliki pendidikan SD ke bawah. Angkatan kerja yang
berpendidikan Perguruan Tinggi hanya 6,94% terdiri atas 2,66% adalah pendidikan
Diploma/sederajat dan 4,28% berpendidikan S1/S2 (lihat Gambar 6.3). Gambar 6.3 juga menyajikan
proporsi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan. Proporsi perempuan dalam partisipasinya di
pendidikan perguruan tinggi lebih besar dibanding laki-laki.
a) Berdasarkan pendidikan b) Berdasarkan Pendidikan dan Jenis kelamin
40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
0-4 5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
>75
Ribuan
Perempuan
Laki-Laki
58,84% 17,59%
9,42%
7,20%
2,66% 4,28%
≤ SD
SMTP
SMTA Umum
SMTA Kejuruan
Diploma I/II/III/Akademi
Universitas
0% 50% 100%
≤ SD
SMTP
SMTA Umum
SMTA Kejuruan
Diploma I/II/III/Akademi
Universitas
55,35%
60,19%
66,98%
57,50%
42,83%
49,94%
44,65%
39,81%
33,02%
42,50%
57,17%
50,06%
Laki-laki
Perempuan
8
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.3. Penduduk Angkatan Kerja berdasarkan tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Penduduk usia kerja yang bekerja sekitar 424.989 orang dan pengangguran sekitar 27.650 orang
(Lihat Tabel 6.1) dimana pengangguran yang berpendidikan SD sekitar 37,54% sedangkan
pengangguran dengan pendidikan SLTP sekitar 26,60% dan sisanya berpendidikan SLTA ke atas
(35,86%).
9
Tabel 6.1. Status penduduk angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Blora
Status Pendidikan yang ditamatkan
Jumlah SD ke bawah SLTP SLTA keatas
Angkatan Kerja 266.328 79.628 106.683 452.639
Bekerja 255.949 72.273 96.767 424.989
Penganggur 10.379 7.355 9.916 27.650
Bukan Angkatan Kerja *) *) *) 175.895 Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
6.2.2. Partisipasi Angkatan Kerja dan Defisit Tenaga Kerja Produktif
Tingkat partisipasi kerja secara umum cukup baik dimana perbandingan penduduk angkatan kerja
dengan penduduk usia kerja 72,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 27,98% penduduk
yang tidak bekerja karena tidak bekerja/menganggur atau memang tidak aktif bekerja (ibu rumah
tangga, sekolah dsb). Perbandingan penduduk yang bekerja terhadap penduduk usia kerja
(employment rate) sekitar 67,62% (lihat Tabel 6.2).
Tabel 6.2. Prediksi Tingkat aktifitas Penduduk, Pekerja dan Pengangguran
Distribusi penduduk dalam usia kerja berdasarkan jenis kelamin - 2011
Laki-laki Perempuan Total
1 Total populasi 411.162 422.606 833.768
2 Penduduk usia kerja 15+ 305.478 323.056 628.534
3 Dalam angkatan kerja 257.501 195.138 452.639
4 Bekerja 246.788 178.201 424.989
5 Pengangguran 10.713 16.937 27.650
6 Tidak aktif 17.895
7 Rasio ketergantungan, berdasarkan usia (%) 47,51% 29,97% 61,91%
8 Activity rate (%) = [3]/[2]*100 84,29% 60,40% 72,02%
9 Employment rate (%) = [4]/[2] 80,79% 55,16% 67,62%
10 Unemployment rate (%) = [5]/[3] 4,16% 8,68% 6,11%
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Jumlah angkatan kerja sekitar 452.639 jiwa (72,02%) dimana 67,62% diantaranya adalah penduduk
yang memiliki pekerjaan. Oleh karena itu masih terdapat pengangguran sekitar 6,11% (27.650
orang). Diantara penduduk yang bekerja, terdapat sekitar 69.018 orang merupakan pekerja tidak
produktif. Prediksi defisit tenaga kerja yaitu jumlah penduduk yang menganggur ditambah dengan
pekerja tidak produktif di Kabupaten Blora sekitar 96.668 orang (Lihat Gambar 6.4).
Dari segi pendidikan, kualitas penduduk angkatan kerja relatif rendah dimana angkatan kerja yang
berpendidikan SD sekitar 10.379 orang adalah pengangguran, sedangkan angkatan kerja yang
berpendidikan SLTP yang menganggur adalah 7.355 orang dan SLTA ke atas yang menganggur
10
adalah 9.916 orang (Lihat Tabel 6.1). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blora memiliki
persoalan pengangguran yang serius yaitu pengangguran dengan pendidikan rendah.
Sumber: Blora dalam Angka 2012 dan BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.4. Prediksi Defisit Lapangan Kerja Produktif di Kabupaten Blora
6.2.3. Sumber Daya Produktif
Menghasilkan ekonomi yang produktif tidak hanya melalui sumber daya manusia saja,
namun juga melalui sumber daya alam yang produktif. Dengan adanya sumber daya produktif
tersebut didukung dengan lingkungan yang baik maka akan menyebabkan pembangunan yang
berkelanjutan dengan kesetaraan. Hal ini dapat mengatasi defisit tenaga kerja dan mengatasi
kemiskinan. Oleh karena itu perlu diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari SDA
dan SDM yang ada di Kab. Blora.
Hasil diskusi terkait sumber daya produktif di Kabupaten Blora dilakukan untuk mengetahui kekutan,
kelemahan, peluang dan tantangan dari SDA dan SDM yang ada. Hasil diskusi disajikan pada Tabel
berikut:
Tabel 6.3 Hasil Diksusi Kelompok SDA
Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan Lahan pertanian tersedia
Masalah air yang kurang dan tanah tandus
Tingginya kebutuhan produk pertanian
Alih fungsi lahan
SDM mudah didapatkan Keberadaan tengkulak
11
Mendatangkan investor
Sumber minyak dan gas tersedia
SDM migas tidak tersedia
Dana bagi hasil migas, CSR, multiplier effect
Tenaga ahli migas kurang
Tersedia batuan galian C
Pengelolaan migas yang tidak memperhatikan lingkungan
Tingginya kebutuhan penggalian C
Belum adanya perda tentang penggalian C
Batasnya lahan sehingga merusak ekosistem
Tersedia tanaman palawija
Tidak optimalnya pengelolaan hutan
Tingginya kebutuhan palawija
Hama, air, cuaca dan penanganan pasca panen
Tersedia potensi usaha pertenakan
Pengelolaan ternak belum produktif
Tingginya permintaan konsumsi daging
Pakan ternak terbatas
Tersedia potensi kehutanan
Regulasi belum ada sehingga tidak ada kontribusi bagi PAD
Peluang kebutuhan hasil hutan
Masih fanatik dengan kayu jati
Sedangkan berikut adalah hasil diksusi untuk SDM :
Tabel 6.4 Hasil Diksusi Kelompok SDM
Kekuatan Kelemahan Peluang Tantangan
Jumlah penduduk angkatan kerja besar
SDM yang kurang (keterampilan)
Berdirinya pabrik gula Menciptakan/mencetak tenaga kerja yang lebih terampil
Etos kerja yang kuat
Kurang/rendah jiwa enterpreneur
Berdirinya pabrik pakan ternak
Perlunya membuka klaster-klaster baru dengan ide kreatif
Ulet pekerja keras
Lebih mengejar prestige daripada profit
Berdirinya pabrik semen
Ekonomi produktif berangkat dari ekonomi kreatif (perlunya pelatihan-pelatihan dan motivator
Mau menerima masukan
Memerlukan pendampingan
Jumlah populasi ternak sapi tinggi
Perubahan pola hidup di masyakarat
Akses pendidikan dasar & menengah terbuka luas
Masyarakat yang masih memegang budaya adat
Pembuatan kompas/biogas/energi
Globalisasi membuat masyarakat hidup dengan standar iklan-iklan TV
Pengolahan sampah
Pembagian kerja di kelurahan dan kecamatan, sesuai cluster
12
6.2.4. Penyerapan Tenaga Kerja Di Berbagai Sektor Ekonomi
Sektor pertanian yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan
sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi dengan penyerapan tenaga kerja 206.732 orang dan
sektor kedua adalah sektor perdagangan yang mampu menyerap 95.862 orang serta ketiga adalah
jasa kemasyarakatan yang menyerap sekitar 58383 orang tenaga kerja (lihat Gambar 6.5).
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.5. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor di Kabupaten Blora Tahun 2011
Sektor pertanian, bangunan dan perdagangan dan angkutan lebih banyak didominasi oleh penduduk
berpendidikan rendah (SD ke bawah). Tingkat pendidikan tenaga kerja yang terserap di sektor
industri dan jasa hampir merata. Sementara itu sektor keuangan, listrik memiliki tenaga kerja yang
berpendidikan lebih baik (lihat Gambar 6.6).
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, Gas dan Air
Bangunan
Perdagangan
Angkutan
Keuangan
Jasa-jasa
206732
2671
16431
564
28853
95862
10136
5357
58383
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, Gas dan Air
Bangunan
Perdagangan
Angkutan
Keuangan
Jasa-jasa
≤ SD SMTP SMTA Umum SMTA Kejuruan Diploma I/II/III/Akademi Universitas
13
Gambar 6.6. Tingkat Pendidikan Pekerja di Berbagai Sektor.
Pekerja sektor listrik, Gas dan Air didominasi oleh penduduk berpendidikan SLTA dengan gaji yang
cukup rendah yaitu Rp. 375.000,-. Upah pekerja sektor pertanian menunjukkan bahwa semakin
tinggi pendidikan maka upah yang didapatkan semakin besar. Sektor-sektor yang memberikan upah
relative rendah adalah sektor listrik, gas dan air, perdagangan, bangunan, angkutan. Sektor yang bisa
memberikan upah lebih baik di Kabupaten Blora adalah sektor pertambangan, jasa dan keuangan
(lihat Tabel 6.3). Pekerja kabupaten Blora yang terserap dalam ketiga sekor tersebut masih sangat
sedikit (Lihat Gambar 6.5).
Tabel 6.5. Rata-Rata Upah/Gaji Per Sektor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pekerja.
Pendidikan Lapangan Usaha
Pertanian Pertambangan Industri Listrik, Gas dan Air Bangunan
≤ SD 645.707 1.515.000 1.037.788
932.678
SMTP 779.308 4.375.000 349.782
729.471
SMTA Umum 1.312.483 2.425.000 1.130.177
735.487
SMTA Kejuruan 2.025.000 1.249.111 864.395 375.000 750.000
Diploma I/II/III/Akademi
6.025.000
Universitas
3.025.000 1.550.000
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Tabel 6.5. (lanjutan)
Pendidikan Lapangan Usaha
Rata-rata Perdagangan Angkutan Keuangan Jasa-jasa
≤ SD 517.358 776.086
553.181 780.869
SMTP 459.620 553.391 737.980 1.830.066 978.892
SMTA Umum 722.233 955.000 1.825.000 1.144.060 1.071.407
SMTA Kejuruan 816.752 509.150 1.283.358 1.930.717 1.446.040
Diploma I/II/III/Akademi
300.000 875.039 2.598.002 2.311.584
Universitas
1.925.000 2.484.337 2.354.038 2.351.069 Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
6.2.5. Tantangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blora
Kabupaten Blora memiliki defisit angkatan kerja produktif sekitar 96.668 orang terdiri dari 27.650
pengangguran dan 69.018 tenaga kerja tidak produktif. Persoalan ketenaga-kerjaan di Kabupaten
Blora adalah rendahnya kualitas pendidikan angkatan kerja terutama untuk penduduk yang tinggal di
pedesaan serta adanya pengangguran berpendidikan tinggi. Secara lebih detil, berdasarkan analisis
data sekunder ditemukan berbagai persoalan ketenaga-kerjaan di Kabupaten Blora diantaranya
adalah:
14
Ditinjau dari sisi pendidikan, kualitas tenaga kerja umumnya rendah karena paling banyak
berpendidikan SD ke bawah
Dengan kualitas SDM yang rendah tersebut, sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan
perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi. Sektor pertanian
menyerap 206.732 tenaga kerja, sektor perdagangan menyerap 98.862 tenaga kerja dan
sektor jasa kemasyarakatan menyerap sekitar 58.383 tenaga kerja)
Rata-rata penghasilan persektor berbeda, terendah adalah di sektor pertanian, perdagangan
dan jasa terutama untuk pekerja berpendidikan rendah (SD ke bawah).
Proporsi angkatan kerja yang berpendidikan SD kebawah di dominasi oleh laki-laki demikian
juga untuk pendidikan SLTP dan SLTA. Untuk angkatan kerja berpendidikan tinggi, proporsi
perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Berdasarkan hasil diskusi hal-hal penting yang terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan adalah :
Rendahnya pendidikan angkatan kerja serta skill/keahlian yang mereka miliki.
Tenaga kerja yang terserap tidak sesuai dengan bidang mereka.
Adanya pengangguran terdidik.
Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia seperti pelatihan sesuai dengan tingkat
pendidikan untuk melatih menjadi tenaga kerja siap pakai dan peningkatan wirausaha dengan
pemberdayaan SDM.
Lapangan pekerjaan khususnya untuk tenaga kerja berpendidikan rendah atau yang tidak
memiliki skill sangat perlu untuk disediakan.
Peningkatan nilai ekonomi di sektor pertanian diperlukan.
Adanya urbanisasi yang tinggi dikabupaten Blora, jaminan iklim usaha yang kondusif serta
kondisi investasi menjadi isu penting ketenagakerjaan yang terjadi di kabupaten Blora
6.3. Ketidaksetaraan
6.3.1. Ketidaksetaraan Penghasilan dan Kemiskinan
Kabupaten Blora masih meghadapi persoalan kemiskinan walaupun tingkat kemiskinan di
Kabupaten Blora terus menurun menjadi 16,24%. Tingkat kemiskinan tersebut masih lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional 12,36% (BPS, 2012). Tingkat kemiskinan ini erat
kaitannya dengan ketidaksetaraan penghasilan di berbagai sektor atau jenis pekerjaan maupun di
berbagai level tingkat pendidikan.
Sektor listrik, gas dan air memberikan upah tenaga kerja yang cukup rendah untuk pekerja dengan
pendidikan SLTA. Sektor perdagangan dan bangunan juga memiliki rata-rata penghasilan yang lebih
15
rendah dari sektor yang lain untuk. Terjadi kesenjangan penghasilan yang cukup tinggi antar
berbagai sektor. Tenaga kerja dengan pendidikan menengah memiliki upah yang rendah bahkan
dibandingkan dengan pendidikan lebih rendah untuk di berbagai sektor. Oleh karena itu peningkatan
kesejahteraan penduduk atau pemberantasan kemiskinan serta peningkatan kualitas SDM sesuai
dengan kemampuan serta pendidikan sangat diperlukan. Jika pemerintah Kabupaten Blora mampu
memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi sektor-sektor yang memberikan penghasilan
rendah terutama untuk pekerja dengan pendidikan rendah maka pemberantasa kemiskinan dapat
tercapai serta melakukan pelatihan peningkatan kualitas SDM seperti pelatihan tenaga kerja siap
pakai sesuai dengan bidangnya sehingga pemerataan penghasilan dapat dicapai.
6.3.2. Kesetaraan Gender
Proporsi laki-laki dan perempuan untuk angkatan kerja yang berpendidikan rendah (SD ke bawah)
didominasi oleh laki-laki demikian juga untuk angkatan kerja berpendidikan SLTP dan SLTA. Untuk
angkatan kerja berpendidikan tinggi, proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. (lihat
Gambar 6.7).
Namun demikian tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Blora masih rendah , yaitu: 1) activity
rate perempuan sebesar 60,40% sedangkan laki-laki yang mencapai lebih dari 84%., 2) employment
rate (perbandingan penduduk yang bekerja dan penduduk usia kerja) untuk laki-laki 80,79% dan
perempuan 55,16%. (Lihat Tabel 6.2).
a) Angkatan Kerja Menurut Pendidikan b) Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor
Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.7. Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
0% 50% 100%
≤ SD
SMTP
SMTA Umum
SMTA Kejuruan
Diploma I/II/III/Akademi
Universitas
55,35%
60,19%
66,98%
57,50%
42,83%
49,94%
44,65%
39,81%
33,02%
42,50%
57,17%
50,06%
Laki-laki
Perempuan 0 50 100
Pertanian
Pertambangan
Industri
Listrik, Gas …
Bangunan
Perdagangan
Angkutan
Keuangan
Jasa-jasa Laki-laki
Perempuan
16
Hasil diskusi terkait ketidaksetaraan gender di kabupaten Blora dilakukan untuk mengetahui
penyebab, peluang, tantangan serta solusi yang dibutuhkan. Hasil diskusi disajikan pada Tabel 6.4.
Tabel 6.6. Ketidaksetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan Kabupaten Blora
FAKTA KETIDAKSETARAAN
PENYEBAB PELUANG TANTANGAN SOLUSI
Jumlah perempuan lebih banyak
SLTA laki-laki lebih tinggi
D3 perempuan lebih banyak
S1 lebih banyak perempuan
Akses kesempatan kerja bagi wanita lebih kecil
Pola pikir wanita lebih lemah dibanding pria
Budaya patriarki, dimana laki-laki lebih super power
Masuknya investor
Banyaknya media sebagai sumber informasi dan komunikasi
Menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan
Era globalisasi
Mendatangkan investor luar dan investor lokal
Membuat home industri, misalnya One village one product
Lebih banyak pelatihan, setelah dilatih didampingi
Membuat industri yang padat karya karena selama ini industri yang masuk di Blora padat modal (pabrik besar tetapi tenaga kerja dari luar daerah), pabrik bulu mata di daerah tempel (jepon) hampir 2000 orang disetor ke banjarnegara (home industry)
Gender di masing-masing bidang: Di bidang pertanian:
Laki-laki lebih banyak di bidang pertanian.
Minyak dan Gas: tenaga laki-laki lebih banyak.
Home industry: tenaga kerja lebih banyak perempuan
Pabrik rokok: tenaga kerja lebih banyak perempuan
Ketersediaan lapangan pekerjaan yang variatif sesuai jenis [pekerjaan
Memaksimal-kan SDA yang ada
Mengolah SDA menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasaran ekspor
Adapun hal lain yang dapat dipertimbangkan terkait kesetaraan gender berdasarkan hasil diskusi
adalah pemerintah belum memikirkan mengenai sustainable mengenai one village one product
sehingga bisa memberdayakan perempuan supaya tidak perlu menjadi TKW, perlu pemberdayaan
produk lokal misalnya eggroll waluh; pemerintah perlu membenahi/membuat konsep untuk
sinergisitas sehingga perlu ada pelatihan mengenai business plan, pemasaran.
17
6.3.3. Ketidaksetaraan Desa-Kota
a) Proporsi angkatan kerja b) Tingkat pendidikan pengangguran Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker
Gambar 6.8. Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Desa-Kota
Tantangan untuk mengatasi defisit tenaga kerja produktif sekitar 96.668 orang yang harus
diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora umumnya tinggal di pedesaan dan berpendidikan
rendah. Dibutuhkan inovasi cerdas untuk dapat menyediakan lapangan kerja produktif bagi SDM
dengan kondisi seperti itu.
Hasil diskusi terkait kesetaraan tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan disajikan pada Tabel 6.5.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait hasil diskusi tersebut adalah pemanfaatan air sudah
cukup merata di hampir keseluruhan kecamatan; tidak semua kebijakan yang telah dilakukan terkait
masalah ini adalah salah karena sebenarnya sudah ada perbaikan; ketidaksetaraan pada sektor
pariwisata sering terjadi di desa tetapi akses masih tertutup seperti akses infrastruktur; infrastruktur
jalan di Kabupaten Blora sangat jelek, salah satunya disebabkan karena kontraktor buruk sehingga
menyebabkan kualitas jalan juga jelek; adanya peluang sudetan air (sekitar Kecamatan Cepu) untuk
diambil manfaatnya sebagai sumber air serta pemanfaatan pasir kuarsa di kabupaten Blora
sebenarnya bisa dilaksanakan apabila ada sinergisitas antara investor lokal dan investor luar.
Tabel 6.7. Ketidaksetaraan Desa-Kota dalam Ketenagakerjaan Kabupaten Blora
FAKTA KETIDAKSETARAAN
PENYEBAB PELUANG TANTANGAN SOLUSI
Pemanfaatan sumber air lebih banyak di kota (PDAM). Banyak sumber air yang masih
Kebijakan yang salah. Perlu adanya UU untuk penataan air.
UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:
Kondusitivitas di daerah belum terjamin
Perluasan lapangan kerja dengan
96217
328772
6168
21482
Perkotaan Pedesaan
Bekerja Pengangguran
0 5 10 15
≤ SD
SMTP
SMTA Umum
SMTA Kejuruan
Diploma I/II/III/Akademi
Universitas
Ribuan Perkotaan
Pedesaan
18
belum termanfaatkan secara merata di desa, misalnya waduk lokasinya ada di desa tetapi tidak ada yang teralokasikan untuk pertanian. Sehingga terjadi ketimpangan karena pemanfaatan untuk pertanian dan kehutanan kurang.
Sampai saat ini Perda Irigasi belum dibahas sebagai pijakan dalam penataan penggunaan air
air merupakan salah satu sumber kehidupan mutlak untuk makhluk hidup, baik di desa maupun di kota.
Perlunya investor yang masuk di desa untuk bersama-sama menata kelancaran ekonomi masyarakat desa.
Perlunya ketegasan pemerintah melalui regulasi.
RT/RW menjadi sebuah acuan dalam penataan lokasi-lokasi pertanian, pemukiman dsb.
Adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pengusaha.
Belum ada sinergisitas peran antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat.
keberadaan investor baik lokal maupun luar daerah.
Media sebagai media masyarakat seharusnya tidak memberitakan hal yang kontraproduktif supaya masyarakat juga mendapatkan informasi yang positif.
Adanya penambahan dana APBD yang dialokasikan untuk pemerataan pembangunan desa/ kota
Pembangunan infrastruktur lebih banyak di kota. Infrastruktur menjadi masalah krusial di Blora, banyak jalan akses yang belum terbangun antara desa dan kota, sehingga perlu perimbangan akses infrastruktur.
Akses APBD tidak seimbang, mayoritas APBD hanya digunakan sebaga belanja pegawai negeri.
Pemanfaatan galian C pengusaha luar daerah
Belum ada regulasi
Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.
Kebutuhan perumahan meningkat seiring dengan peningkatan populasi penduduk
Kebutuhan perumahan terus meningkat, kebutuhan lahan perumahan semakin tinggi
Tingkat pendidikan masyarakat desa yang rendah. Misalnya lulusan SD yang sudah tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena faktor ekonomi yang mengakibatkan SDM di desa sangat rendah
Minat/ kemauan/ kemampuan masyarakat desa rendah
Keberadaan universitas di Kab Blora, sehingga dapat diadakan kerjasama dengan universitas menggunakan dana dikti untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa
Kesadaran masyarakat desa untuk mendapatkan pendidikan dan pemerataan pendidikan tidak hanya orang kota
Memberikan kemudahan dan keringanan di bidang pendidikan Dilaksanakan pendidikan keterampilan, kursus, dan sebagainya yang disertai dengan pendampingan
6.4. Sektor Ekonomi dan Pemilihan Sektor Unggulan Tingkat pertumbuhan ekonomi Blora mengalami penurunan pada tahun 2011. Di tahun 2011, tingkat
pertumbuhan ekonomi Maros sebesar 2,7% sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten
19
Blora pada tahun 2010 sebesar 5,04%. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi
6,11% pada tahun 2011 dan tingkat kemiskinan di kabupaten Blora lebih tinggi dari nasional.
Sumber; BPS Kabupaten Blora, 2011
Gambar 6.9. Perbandingan Distribusi PDRB dan Lapangan Pekerjaan Per Sektor
Dari sudut ekonomi, 49,93% PDRB disumbang oleh sektor pertanian, dilanjutkan sektor perdagangan
(15,78%), keuangan (8,53%) dan jasa-jasa sebesar 8,29%. Namun kontribusi masing-masing sektor ini
dalam penciptaan lapangan kerja tidak merata. Sektor pertanian menyediakan tenaga kerja hingga
48,64%; sektor perdagangan sebesar 22,56%; sektor keuangan hanya menyediakan lapangan kerja
sebesar 1,26% dan sektor jasa mampu menyediakan 13,74%. Hal ini berarti terdapat ketimpangan
produktivitas antara sektor yang satu dengan yang lain. Sektor keuangan serta pertambangan
merupakan sektor yang paling produktif, karena jumah tenaga kerja sedikit, namun kontribusi
ekonominya besar.
Untuk itu, pemilihan sektor yang dapat terus menyediakan pekerjaan yang layak perlu dipertimbang-
kan. Pemilihan sektor perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
a. Menyerap tenaga kerja
b. Memberi nilai tambah besar
c. Keterkaitan dengan sektor lain (multiplier effect)
d. Memberikan peluang kerja yang setara antara desa dan kota serta laki-laki dan perempuan
e. Dijamin keberlanjutannya terkait pasar, sosial dan lingkungan
f. Mudah diimplementasikan
g. Biaya terjangkau
49,93% 48,64%
4,88% 0,63%
3,08%
6,79%
15,78% 22,56%
8,53% 1,26%
8,29% 13,74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Distribusi PDRB Lapangan Pekerjaan
Jasa-jasa
Keuangan
Angkutan
Perdagangan
Bangunan
Listrik, Gas dan Air
Industri
Pertambangan
Pertanian
20
Terdapat 4 sektor potensial sebagai sektor unggulan berdasarkan kriteria diatas serta keunggulan
komparatif wilayah, yaitu: perdagangan, industri besar, pertanian dan kerajinan.
Kerangka donat sistem pasar digunakan
untuk memandu hal yang perlu diperbaiki
untuk masing-masing sektor, yaitu dengan
mengeksplorasi:
1) Permasalahan dalam menjaga rantai
nilai di sektor ini;
2) Dukungan regulasi bagi penciptaan
iklim usaha,
3) Ketersediaan fungsi pendukung yang
dapat membuat sektor ini tumbuh.
7. Diskusi Upaya Pencapaian Target Lapangan Kerja Produktif di berbagai
sektor Pemerintah Kabupaten Blora telah menyadari bahwa isu tentang ketenagakerjaan
sangat penting dan merupakan tugas dan kewenangan utama bagi pemerintah Kabupaten Blora
dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana merencanakan
dan melaksanankan penataan tentang ketenagakerjaan (angkatan kerja dan bukan angkatan
kerja) dengan melibatkan semua stakeholder unsur swasta, BUMN dan perusahaan daerah.
Tingginya angka pengangguran cukup sulit untuk diatasi, namun setidaknya ada beberapa hal
yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blora :
1. Memberikan pelatihan berbasis kompetensi ditempat kerjanya masing-masing
2. Mengadakan pelatihan kepada generasi muda untuk menjadi wirausaha baru
3. Memberikan keterampilan manajerial untuk para wirausaha baru
4. Meningkatkan daya saing UMKM dan jejaring pemasaran serta mengoptimalkan peran pasar
tradisional
Sesuai dengan diskusi di bab sebelumnya, 2 sektor telah terpilih sebagai sektor
unggulan masing-masing ada di kota dan di desa. Dari hasil diskusi diketahui bahwa
perdagangan dan industri besar merupakan sektor unggulan di kota sedangkan untuk di desa
sektor unggulannya adalah pertanian dan kerajinan. Untuk itu, sub bab berikut menggambarkan
kondisi saat ini dari masing-masing sektor, usulan kebijakan dan indikator keberhasilannya.
1. RANTAI NILAI SEKTOR
UTAMA
I
N
P
U
T
P
A
S
A
R
2. FUNGSI PENDUKUNG DAN
LAYANAN USAHA
3. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Gambar 6.10. Kerangka Donat Sistem Pasar
21
Kriteria pemilihan dan rekomendasi program:
– Menyerap tenaga kerja
– Memberi nilai tambah besar
– Keterkaitan dengan sektor lain (multiplier effect)
– Memberikan peluang kerja yang setara (desa vs kota, pria/wanita)
– Dijamin keberlanjutannya (pasar, sosial dan lingkungan)
– Mudah diimplementasikan
– Biaya terjangkau
7.1. Sektor Perdagangan
Sektor perdagangan dipilih menjadi salah satu sektor unggulan di desa karena
dipercaya sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang
banyak.
7.1.1. Resiko dan Rekomendasi
Suksesnya pembangunan di sektor perdagangan di kota dapat menimbulkan resiko
sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :
Tabel 6.8. Resiko Sektor Perdagangan
Sosial Ekonomi Lingkungan
Urbanisasi Kesenjangan ekonomi Tanah Mahal
Mendorong masyarakat menjadi pelaku ekonomi dagang
Merangsang kebutuhan konsumtif
Disparatis desa dan kota (kesenjangan semakin lebar)
Penduduk padat Biya hidup tinggi
Kemacetan
Kriminalitas
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi berikut:
Tabel 6.9. Rekomendasi untuk Sektor Perdagangan
Sosial Ekonomi Lingkungan
Kejelasan status tanah
Pemerataan pembangunan
Perdagangan TOGA
Pengaturan lalu lintas
Meningkatkan kamtibmas
Revitalisasi Bazda
7.2. Sektor Industri Besar
Sektor industri besar dipilih menjadi sektor unggulan lainnya di kota karena :
Menyerap tenaga kerja
22
Memberikan nilai tambah
Memiliki keterkaitan dengan sektor yang lain
Memberikan lapangan kerja yang setara
Dijamin keberlanjutan
Pasarnya besar
Tidak merusak alam
7.2.1. Resiko dan Rekomendasi
Suksesnya pembangunan di sektor industri besar di kota dapat menimbulkan resiko sosial,
ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :
Tabel 6.10. Resiko Sektor Industri Besar
Sosial Ekonomi Lingkungan
Adanya urbanisasi Padat Modal Pencemaran lingkungan
Tumbuhnya penyakit masyarakat
Perusahaan pailit
UMK yang rendah karena pekerja yang dibayar murah
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
Tabel 6.11 Rekomendasi untuk Sektor Industri Besar
Sosial Ekonomi Lingkungan
Penciptaan lapangan kerja yang tidak padat modal
Pemasaran yang jelas Perlunya regulasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan
Pengelolaan manajemen yang baik
Monitoring dan evaluasi
Jaminan sostek
7.3 Sektor Pertanian
Sektor pertanian dipilih sebagai sektor unggulan di desa karena :
- Punya nilai ekonomi yang tinggi
- Mendukung sub sektor yang lain
- Pasarnya sangat besar
- Tanah di Blora banyak yang cocok untuk pertanian
7.3.1 Resiko dan Rekomendasi
Suksesnya pembangunan di sektor pertanian di desadapat menimbulkan resiko sosial,
ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :
23
Tabel 6.12. Resiko Sektor Pertanian
Sosial Ekonomi Lingkungan
Produksi naik, kebutuhan konsumtif yang sekunder naik
Produksi naik, harga turun Kerusakan lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia dan pestisida
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
Tabel 6.13. Rekomendasi untuk Sektor Pertanian
Sosial Ekonomi Lingkungan
Mendorong masyarakat untuk menabung, usaha produktif dan investasi
Penanganan pasca panen (penjualan setelah ada pengolahan, tidak langsung dijual)
Pertanian organik
7.4 Sektor Kerajinan
Sektor pertanian dipilih sebagai sektor unggulan di desa karena :
- Berkelanjutan
- Dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi yang berpendidikan tinggi maupun rendah
- Mudah dimulai
- Tidak membutuhkan modal yang besar
- Pasarnya luas/besar
- Memberikan peluang kerja setara
7.3.1 Resiko dan Rekomendasi
Suksesnya pembangunan di sektor kerajinan di desadapat menimbulkan resiko sosial,
ekonomi dan lingkungan sebagai berikut :
Tabel 6.12 Resiko Sektor Kerajinan
Sosial Ekonomi Lingkungan
Pengurangan tenaga kerja/ pengangguran
Permintaan pasar lesu sementara over product
Apabila bahan baku tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan
Untuk mengatasi resiko-resiko diatas, maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
Tabel 6.13 Rekomendasi untuk Sektor Kerajinan
Sosial Ekonomi Lingkungan
Melatih tenaga terampil (SDM) dengan pelatihan & pendampingan
Menjalin kemitraan dari luar daerah
Merahibilitasi bahan baku
AMDAL pengelolaan bahan kimia
Beralih ke bahan alam
24
Lampiran A. Agenda lokakarya HARI PERTAMA
No. WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
1 09.00 - 09.30 Registrasi Peserta Panitia
2 09.30 - 09.45 Menyanyikan Lagu "INDONESIA RAYA" Petugas
3 09.45 - 10.00 Doa Petugas
4 10.00 - 10.15 Laporan Penyelenggaraan Lokakarya
Kabid Pemerintahan
dan Kesejahteraan
Rakyat
5 10.15 - 10.45 Sambutan Bupati Blora Bupati Blora
6 10.45 - 11.15 Pengenalan Lokakarya Tim ITS Surabaya
7 11.15 - 11.30 Pengenalan Metodologi Perencanaan Bersama
Program Ketenagakerjaan Tim ITS Surabaya
8 11.30 - 11.50 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bappeda Kab Blora
9 11.50 - 12.10 Fakta Pembangunan Daerah Kabupaten Bappeda Kab Blora
10 12.10 - 12.30 Tanya jawab
11 12.30 - 13.30 ISHOMA
12 13.30 - 13.40 Probing Tim ITS Surabaya
13 13.40 - 14.00 Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota Tim ITS Surabaya
14 14.00 - 14.10 Fakta Kesetaraan dan Keberlanjutan Tim ITS Surabaya
15 14.10 - 14.30 Tanya jawab
16 14.30 - 14.50 Paparan Sumber Daya Produktif di Kabupaten/ Kota
(SDM dan SDA) Tim ITS Surabaya
17 14.50 - 15.10 Diskusi kelompok Tim ITS Surabaya
18 15.10 - 16.00 Presentasi kelompok Tim ITS Surabaya
19 16.00 - 16.30 Rangkuman hari pertama dan rencana diskusi hari ke-2 Tim ITS Surabaya
HARI KEDUA
No. WAKTU KEGIATAN KETERANGAN
1 08.30 - 08.45 Merangkum Lokakarya hati 1 : Pengenalan
kegiatan hari ke 2 dan ice breaking Peserta
2 08.45 - 09.05 Paparan: Mencapai Tujuan Pembangunan
Dengan Kesetaraan Tim ITS Surabaya
3 09.05 - 09.30 Diskusi kelompok Tim ITS Surabaya
4 09.30 - 10.00 Presentasi kelompok Tim ITS Surabaya
25
5 10.00 - 10.20 Paparan: Mencapai Tujuan Pembangunan
yang berkelanjutan Tim ITS Surabaya
6 10.20 - 10.45 Diskusi kelompok Tim ITS Surabaya
7 10.45 - 11.15 Presentasi kelompok Tim ITS Surabaya
8 11.15 - 11.35 Pemilihan sektor unggulan untuk lapangan
kerja yang inklusif dan berkelanjutan Tim ITS Surabaya
9 11.35 - 12.00 Diskusi kelompok Tim ITS Surabaya
10 12.00 - 12.30 Presentasi kelompok Tim ITS Surabaya
11 12.30 - 13.15 ISHOMA Tim ITS Surabaya
12 13.15 - 13.30 Ice breaking Tim ITS Surabaya
13 13.30 - 14.00 Rekomendasi kebijakan dan RKA Tim ITS Surabaya
14 14.00 - 14.30 Diskusi kelompok Tim ITS Surabaya
15 14.30 - 15.00 Presentasi kelompok
16 15.00 - 16.00 Masukan dan studi lebih lanjut
17 16.00 - 16.30 Evaluasi dan Penutupan Lokakarya Tim ITS Surabaya
dan Bappeda
Lampiran B. Daftar peserta lokakarya
PEMERINTAH
No. Nama Instansi Jabatan Telp/ HP/ Fax
1 Anex Fahcrian S. T Dinas Kesehatan Staf 085865259186
2 Christina Kus Dwi Budiana
BLH Kasubbag Umum
081326662011
3 Sri Rahardjo Bappeda Kasubbid 081326188338
4 Mohammad Soleh 081326058905
5 Budi Sulistyorini Deperindagkop Kasubbag 085641779920
6 Sugeng Pertanian Kasubbag 081325555520
7 Sunardi Dindikpora Staf 085225851498
8 Sukirno DPPKKI 08157646470
9 Sakdullah Bappeda IPW
10 Suharyanto Bappeda Staf 081325600040
11 Rudatiningsih Bag. Perekonomian
Kabag 08129884501
12 Zaini Miftah BPS Staf 081325507837
13 Mahbub Djunaedi Bappeda Litbang 087717398998
14 Nanik H. Bappeda Staf 082136880388
15 Ardian S Bappeda Staf 081393433584
16 Sutik Pemkesra Staf 081228261261
17 Hadi Praseno Bappeda Staf 081225138098
18 Subianto Disnaker 087833913960
26
SWASTA
No. Nama Instansi Jabatan Telp/ HP/ Fax
19 Ny. Lilik IWAPI Ketua 08122809832
20 Musyarofah Waluyo IWAPI Bendahara 81326473233
21 Dodik Setiawan Bravo Supermarket
Operasional 087717057279
22 Tuhu Setiyono Kadin Waketua 81225542554
23 Untung T Batik Blora Ketua 087717152556
24 Soewardji Gapoktan Ketua 082136888255
25 Heri Dwisusanto PT Unggul Jaya Blora
Ka. Personalia
085290093289
26 Sudarpo Said Ikatan Pedagang Kaki Lima
Ketua 081325661859
MASYARAKAT
No. Nama Instansi Jabatan Telp/ HP/ Fax
27 Edy Yulianto` LSM YRPB Ketua 81225129491
28 Winarno Sekretaris 87717245562
29 Haryanto HKTI
30 Yono Jawa Pos Reporter 81575127889
31 Moh. Soleh Sekretaris
32 Dally M. LPAW 8156546019
Lampiran C. Harapan, Kekhawatiran & Kontribusi lokakarya Sebelum lokakarya dimulai, peserta diminta untuk menuliskan harapannya, kekhawatiran dan
kontribusi yang akan diberikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya kesepamahaman
harapan demi efektifnya lokakarya, dan mempertimbangkan ketidak efektifan lokakarya di masa
lampau (jika ada) untuk menjadi lebih baik, serta mengajak peserta sebagai pelaku pembangunan
untuk dapat berperan aktif sejak tahapan perencanaan pembangunan. Rangkuman harapan peserta
dapat dilihat tabel berikut:
Harapan Kekhawatiran Kontribusi
Selama lokakarya (output)
Mendapat informasi yang banyak
Mampu mengidentifikasi masalah tenaga kerja serta mendapatkan teman baru
Semua unsur masyarakat (pemerintah, pengusaha, NGO) bisa berperan dalam lokakarya
Mendapat pemahaman baru, ilmu baru tentang ketenagakerjaan
Tidak ditindaklanjuti
Waktu molor sehingga proses tidak maksimal
Tidak jujur apa adanya
Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kerja
Peserta mengantuk dan lelah
Kurangnya data
Semua materi tidak terserap dengan baik karena terbatasnya waktu
Urbanisasi tenaga kerja ke
• Cukup merubah ekonomi di wilayah Blora
• Memberikan informasi jasa usaha pada masyarakat
• Pemerintah membantu penanggulanan
• Hasil lokakarya hanya menjadi dokumen sampah
• Bisa memberikan masukan bagi pengampu kebijakan dalam menentukan akan kebijakan bagi ketenagakerjaan
27
Dapat membuat perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan stakholde terkait (SKPD, LSM, masyarakat)
Pasca lokakarya (outcome)
Menghasilkan kesimpulan
yang dapat digunakan untuk
memberikan masukan
dalam mengambil kebijakan
ekonomi bagi Pemkab
Bisa bermanfaat bagi IWAPI Blora baik anggota maupun masyarakat
Ada tindak lanjut hasil lokakarya
Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
Adanya Program ketenagakerjaan pro pedagang kaki lima
Produksi rokok kretek tidak dibatasi dan permasalah ada kebebasan semua lini.
kota besar
Tidak ada kepedulian dari dinas terkait
Belum mengetahu ketenagakerjaan di Blora dan sekitar
Ketidakjelasan maksud pemerintah tentang rokok, mengakibatkan pekerja takut jadi pengangguran
Formalitas dan eksklusif
Kurang responsifnya peserta lokakarya dalam mengikuti pelaksanaan lokakarya
Adanya ketersediaan lapangan kerja yang dapat menampung tenaga kerja potensial
Apakah hasil lokakarya ini dapat diterapkan?
Waktu yang kurang untuk melaksanakan lokakarya sedangkan materinya banyak’
Belum mengehui data sumber daya/ SDM di Kab Blora
Tidak dapat memberi solusi dan realisasi tentang pengentasan masalah pengangguran
Apabila tidak ada kesinergisan dengan legislatif
• Perencanaan proses pembangunan UU 25/ 2004
• Mendorong tenaga kerja potensial di bidang pertanian
• Dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di tempat kerja
• Menyediakan peraturan (UU tentang tenaga kerja)
• Terciptanya peluang usaha dan tersedianya lapangan kerja
• Menyediakan data-data yang terkait dengan tema dan tupoksi
• Pentinngnya data untuk perencanaan dan evaluasi
• Menyumbangkan ilmu pertanian untuk diskusi
• SDM IWAPI bisa membantu perempuan untuk meningkatkan SDM agar bisa punya usaha menambah penghasilan
• Peluang untuk daur ulang sampah yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat
• Meningkatkan ekonomi mandiri denga pendapatan yang seimbang
• Informasikan kepada investor untuk masuk Blora
• fakta-fakta pedagang kaki lima Blora
• Sosialisasi sekitar kita • Memberikan informasi
tentang pemilihan sekolah/ pendidikan anak
• Memimpin rekan-rekan pramuniaga dan SPG dalam bekerja
28
Lampiran D. UMPAN BALIK PENYELENGGARAAN LOKAKARYA Berikut adalah hasil dari peta pemahaman peserta lokakarya:
Keterangan :
M1 : Strategi Pembangunan Daerah TK I/II
M2 : Fakta Pembangunan Ekonomi di Kabupaten/Kota
M3 : Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten/kota
M4 : Fakta Kesetaraan & Keberlanjutan
M5 : Sumber Daya Produktif di Kabupaten/Kota (SDM & SDA)
M6 : Mencapai Tujuan Pembangunan Dengan Kesetaraan
M7 : Sektor Unggulan untuk Lapangan Kerja Eklusif & berkelanjutan
M8 : Rekomendasi Kebijakan & RKA
Sedangkan berikut ini adalah hasil umpan balik dari penyelenggaraan lokakarya :
No. Pertanyaan Ya Bisa
Diperbaiki Tidak
PERSIAPAN
1 Lokakarya diinformasikan jauh-jauh hari 12 2 6
2 Pemberian informasi di tempat lokakarya dan sebelum memulai lokakarya dengan jelas
6 4 8
3 Ada cukup waktu jeda sebelum dan diantara setiap sesi
15 4 1
4 Peserta mengerti tujuan dan hasil yang diharapkan dari lokakarya
20 - -
ISI DAN MATERI
5 Materi presentasi relevan dan berguna 18 2 -
6 Kelengkapan isi presentasi 16 4 -
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% A
wal
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
Aw
al
Akh
ir
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
0 - 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%
29
7 Tidak ada informasi yang hilang dari proses penerjemahan
11 4 1
PROSES DAN METODOLOGI
8 Instruksi pengerjaan tiap sesi dinformasikan dengan jelas
19 1 -
9 Fasilitator memandu lokakarya dengan efektif
18 2 -
10 Presentasi yang diberikan menarik dan berguna untuk mencapai hasil lokakarya
18 2 -
11 Diskusi dan kerja kelompok yang dilakukan berguna untuk mencapai hasil lokakarya
18 2 -
12 Metodologi yang diadopsi berguna untuk mencapai hasil lokakarya
18 2 -
13 Durasi tiap sesi dan durasi lokakarya mencukupi
10 7 3
14 Beban kerja dalam lokakarya tidak terlalu berat
14 5 1
15 Ada cukup waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok dan tugas individu
8 11 -
16 Tata letak baik untuk membantu produktivitas
13 4 3
17 metodologi lokakarya ini berguna untuk masa yang akan datang
16 3 -
LOGISTIK
18 Lokasi lokakarya (termasuk ruangan dan fasilitasnya) mendukung produktivitas lokakarya
15 4 1
19 Hidangan yang disediakan baik dan bersih 16 4 -
20 Peralatan yang digunakan membantu produktivitas lokakarya
17 3 -
LAIN-LAIN
21 Secara keseluruhan, apakah harapan anda dalam lokakarya ini terpenuhi?
14 6 -
30
Lampiran E. Dokumentasi Lokakarya
Pembukaan Lokakarya
Proses Penyampaian Materi dan Diskusi
31
Proses Penyampaian Materi dan Diskusi
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Pusat Studi PDPM LPPM-ITS
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya
Telp. 031-5962271