LAPORAN - campakamulya.desa.id€¦ · Laporan realisasi APBDES Tahun 2018 dari Desa Campakamulya...
Transcript of LAPORAN - campakamulya.desa.id€¦ · Laporan realisasi APBDES Tahun 2018 dari Desa Campakamulya...
PERATURAN DESA Nomor : 03 Tahun 2018
TENTANG
LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA CAMPAKAMULYA TAHUN 2018
HASIL VERIFIKASI TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN
TERHADAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
DESA CAMPAKAMULYA KECAMATAN CIMAUNG TAHUN 2018
Desa : Campakamulya
Kecamatan : Cimaung Diterima Dokumen tanggal …………………2018
No. URAIAN
KELENGKAPAN
KET. ada
Tidak
ada
I DOKUMEN KELENGKAPAN RAPBDes
1. PERDES Laporan APBDes Tahun 2018
2. Lampiran PERDES Laporan APBDes Tahun 2018
3. Risalah Rapat tentang Laporan APBDes Tahun
2018
4. Notulen Rapat tentang Laporan APBDes Tahun
2018
5. Surat Keputusan BPD tentang Laporan APBDes
Tahun 2018
Cimaung , ………………………………………2018
Tim Verifikasi Kecamatan Cimaung
1. Ketua : DUDUNG,SE.MM (……………………………………….)
2. Sekretaris : NANAN KUSNANDI, S.Sos. (……………………………………….)
3. Anggota : ……………………………. (……………………………………….)
4. Anggota : JUHANA (……………………………………….)
5. Anggota : R.HENDI HERWANDI,SE (……………………………………….)
Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala
Desa Campakamulya Nomor: 421.1/0125/Des /XII/ 2018 tanggal 27
Desember 2018, kami telah menerima dan melakukan verifikasi melalui
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan Perdes
Laporan realisasi APBDES Tahun 2018 dari Desa Campakamulya
berdasarkan hasil verifikasi dan Evaluasi Tim serta memperhatikan syarat-
syarat yang dibutuhkan.
Persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada
prinsipnya sudah memverifikasi dan mengevaluasi Perdes Laporan
realisasi APBDES Tahun 2018 Desa Campakamulya.
Demikian surat ini dibuat agar menjadi maklum dan sebagai bahan
proses lebih lanjut. Atas perhatian dan bantuan Bapak kami sampaikan
terima kasih.
Camat Cimaung FAISAL SULAIMAN.S.STP.M.Si NIP 197507181996031 007
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: .....…. / …... / … / 20... : Penting : 1 (satu ) berkas : Hasil Verifikasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018
Cimaung,27 Desember 2018 Kepada Yth. Bapak Bupati Bandung melalui, Yth. DPMD di SOREANG
Dengan Hormat,
Sehubungan telah disusunnya Perdes Realisasi APBDES Desa
Campakamulya Tahun 2018 Nomor 03 tahun 2018 maka kami atas nama kepala
Desa mengajukan permohonan rekomendasi dan verifikasi dari tim pendamping
Kecamatan Cimaung
Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan sebagai
bahan verifikasi dan rekomendasi lebih lanjut. Atas perhatian Bapak kami
ucapkan terima kasih
Hormat Kami,
Kepala Desa Campakamulya,
SAEPUDIN Tembusan : Sdr. Ketua BPD Desa Campakamulya
Nomors Lampiran Perihal
: 421.1/0125/Des /XII/ 2018 : 1 (satu ) berkas : Hasil Verifikasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018
Campakamulya,27 Desember 2018 Kepada Yth. Bapak Camat Cimaung di Cimaung
PERATURAN DESA CAMPAKAMULYA
NOMOR: 03 TAHUN 2018
TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA ( APBDES)
DESA CAMPAKAMULYA TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMPAKAMULYA
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 36
Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung,
bahwa telah selesainya Laporan Realisasi APBDES Desa
Campakamulya Tahun 2018
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a , serta dalam rangka menunjang pelaksanaan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu
menetapkan Peraturan Desa Campakamulya tentang Laporan
Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara
Tahun 1950), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438 );
5. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Mentri Dalam negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang transparansi dan partisifasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Di Kabupaten Bandung( Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (
ADPD ) ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 2 seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2009
Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor tahun 2006 Nomor 7 seri D );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 8 seri D );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya
Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 10)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa
( Lembaran dareah kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007
Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13 );
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008
tantang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung
( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10 );
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung tahun 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada
Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 tahun 2013 tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Program Program Penguatan Pembangunan
Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19);
26. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1 / Kep.11/Kec / 2012
tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode 2012
– 2018 di wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tanggal
27 Desember 2012;
27. Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.1/
11/Kec. tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa periode 2012-2018 se Kecamatan Cimaung tanggal 15
Agustus 2012;
28. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 01 tahun 2012 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Campakamulya;
29. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001 Ds. Cmpk / XII /
2012 tentang Susunan perangkat desa Desa campakamulya
kecamatan cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember
2012;
30. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001-Sekdes / XII /
2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa
Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal
31 Desember 2012;
31. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.003 Ds. Cmpk / XII /
2012 tentang Susunan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal
31 Desember 2012;
32. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 07 Tahun 2013 tentang
Perubahan Laporan realisasi Pembangunan Jangka Menengah
Desa Campakamulya Tahun 2013-2017;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMPAKAMULYA
dan
KEPALA DESA CAMPAKAMULYA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Laporan Realisasi APBDES Desa Campakamulya Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Pemerintah Daerah dalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsu
penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat iostiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas
sekretariat Desa ( Kaur Keuangan dan Umum ) dan Pelaksana Teknis Lapangan
( Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan Maks.5 Orang ) serta unsur Kewilayahan
( Kadus );
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam
Bidang tertib Administrasi pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan dan
Pemberdayaan masyarakat;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan
Demokrasi dalm Penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Desa;
12. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupaka mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa ( LPMD );
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut;
35. Belanja Pegawai merupakan Belanja konpensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat Pemerintahan Desa yang ditetapkan
sesuai ketentuan Perundang-undangan;
36. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang, dan /atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan
yang secara spesifik telah ditatpakn peruntukannya;
37. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada
pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan
keuangan;
38. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
desa tahun sebelumnya yang telah ditutup;
39. Belanja Barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian /
pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan / atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa;
40. Belanja Modal adalah Belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian . pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, Peralatan Dan Mesin, gedunhg dan
bangunan, jalan, irighasi dan jaringan dan asset tetap lainnya;
41. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
42. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar hagra jual produksi / jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
43. Dana Cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun Anggaran.
Pembentukan Dan Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
44. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa
untuk menampung seluruh Penerimaan Desa baik yang disimpan dalam rekening di
Bank maupun dalam brankas Bendahara Desa dan tercatat dalam Buku Kas Umum
Desa serta digunakan untuk pengeluaran desa;
45. Rekening Desa adalah Rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh
kepala desa pada bank yang ditetapkan.
BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2018, sebagai
berikut:
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) KETERANGAN
1 2 3 4
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
20.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer 2.076.202.300,00
1.2.1. Dana Desa 897.709.000,00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 166.951.600,00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 846.541.700,00
1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00
1.2.5. 2.
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.101.202.300,00
BELANJA
2.1. Belanja Desa 2.101.202.300,00
2.1.1. Belanja Pegawai 465.740.000,00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 636.729.578,00
2.1.3. Belanja Modal
998.732.722,00
JUMLAH BELANJA 2.101.202.300,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0 , 00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
0 , 00
Soreang, 13 Januari 2019
KEPALA DESA
SAEPUDIN
Pasal 1
Uraian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2,3,4,dan 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.
Pasal 2
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa;
BAB III
PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung.
Ditetapkan di : Campakamulya Pada Tanggal : 27 Desember 2018
Kepala Desa Campakamulya,
SAEPUDIN
Diundangkan di : Campakamulya
Pada tanggal : 27 Desember 2018
SEKRETARIS DESA CAMPAKAMULYA
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG,
HARIS
Lembaran Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun 2018.
No. 03/LD/XII/2018
Lampiran I Peraturan Desa Campakamulya
Nomor : 03 Tahun 2018
Tanggal : 27 Desember 2018
Perihal : Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2018
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA CAMPAKAMULYA KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2018
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2018
Realisasi s.d 31/12/2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00
1.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 20.000.000,00 20.000.000,00 0 , 00
1.2. Pendapatan Transfer 2.076.202.300,00 2.076.202.300,00 0 , 00
1.2.1. Dana Desa 897.709.000,00 897.709.000,00 0 , 00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 166.951.600,00 166.951.600,00 0 , 00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 846.541.700,00 846.541.700,00 0 , 00
1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00 115.000.000,00 0 , 00
1.2.5. 2.
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0 , 00
JUMLAH PENDAPATAN 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00
BELANJA
2.1. Belanja Desa 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00
2.1.1. Belanja Pegawai 465.740.000,00 465.740.000,00 0 , 00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 636.729.578,00 636.729.578,00 0 , 00
2.1.3. Belanja Modal 998.732.722,00 998.732.722,00 0 , 00
JUMLAH BELANJA 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0 , 00
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0 , 00
Soreang, 27 Desember 2018
KEPALA DESA
SAEPUDIN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CAMPAKAMULYA Jl. Gunung Puntang Km 28 Campakamulya 40374 Tlp. 087821203360
Email: [email protected]
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
Pada Hari ini Rabu Tanggal 26 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat Di Gedung Serbaguna Desa Campakamulya telah dilaksanakan Rapat Desa Terbatas yang diikuti oleh BPD dengan Pemerintah Desa Campakamulya ( Sebagaimana Daftar hadir terlampir )
Adapun hasil kegiatan rapat tersebut adalah sebagai berikut :
Materi Rapat :
1. Membahas dan Menyusun Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) anggaran 2018;
Adapun Keputusan Hasil Rapat / Musyawarah Desa, adalah sebagai berikut:
1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, akan
dituangkan dala Peraturan Desa Tahun 2018 tentang Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Campakamulya.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar tanggung
jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Campakamulya, 26 Desember 2018 KEPALA DESA CAMPAKAMULYA, NOTULIS / SEKRETARIS, SAEPUDIN HARIS
Mengetahui / Menyetujui, KETUA BPD Campakamulya
DADANG SANTOSO
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CAMPAKAMULYA NOMOR : .... / BPD /XII/ 2018
T E N T A N G PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CAMPAKAMULYA
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CAMPAKAMULYA
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa;
b. bahwa sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi desa adalah desa berhak mengatur dan mengurus keuangannya sendiri yang sumbernya dapat berasal dari Bantuan Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Campakamulya Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Tahun Anggaran 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CAMPAKAMULYA
Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
transparansi dan partisifasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bandung( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 seri D );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung ( ADPD ) ( Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 seri D ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor tahun 2006 Nomor 7 seri D );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pencalonan , pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 seri D );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya Diserahkan kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa ( Lembaran dareah kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007
Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 13 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tantang
Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10 );
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan
Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengelolaan Program Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembara Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
27. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1 / Kep.11/Kec / 2012 tentang
Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 – 2018 di wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung tanggal 27 Desember 2012;
28. Keputusan Camat Cimaung Kabupaten Bandung Nomor 141.1/ 11/Kec.
tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2012-2018 se Kecamatan Cimaung tanggal 15 Agustus 2012;
29. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 01 tahun 2012 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Campakamulya;
30. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001 Ds. Cmpk / XII / 2012
tentang Susunan perangkat desa Desa campakamulya kecamatan cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;
31. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.001-Sekdes / XII / 2012
tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;
32. Keputusan Kepala Desa tentang 141.1 / Kep.003 Ds. Cmpk / XII / 2012
tentang Susunan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Campakamulya kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018 tanggal 31 Desember 2012;
33. Peraturan Desa Campakamulya Nomor 07 Tahun 2013 tentang
Perubahan Laporan realisasi Pembangunan Jangka Menengah Desa Campakamulya Tahun 2013-2017.
Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD tanggal 26 Desember 2018 tentang
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Tahun Anggaran 2018.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Campakamulya Nomor 03 tahun 2018 tentang
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
KEDUA Rincian Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Tahun Anggaran 2018, merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari teraturan tersebut.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Disetujui di Desa Campakamulya pada tanggal 26 Desember 2018
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CAMPAKAMULYA Ketua,
DADANG SANTOSO
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA CAMPAKAMULYA Jl. Gunung Puntang Km 28 Campakamulya 40374 Tlp. 087821203360
Email: [email protected]
RISALAH RAPAT TENTANG RAPBDes DESA CAMPAKAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2018
Berkaitan dengan Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018, maka pada:
Hari /tanggal : Rabu, 26 Desember 2018 Waktu : 13.00 s.d. selesai Tempat : Gedung Serba Guna Desa Campakamulya
Telah diselenggarakan rapat / musyawarah yang dihadiri oleh ketua beserta anggota BPD, Aparatur Pemerintahan Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:
Materi / Topik : 1. Pembahasan Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2018. Unsur Pimpinan Rapat:
Pimpinan Rapat : Saepudin (Kepala Desa) Notulis : Haris (Sekretaris Desa) Narasumber : Dadang Santoso Yanwar Kurnia ST Keputusan Hasil Rapat / Musyawarah : 1. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan dan keuangan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Campakamulya Demikian risalah rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Campakamulya, 26 Desember 2018 KEPALA DESA CAMPAKAMULYA, NOTULIS / SEKRETARIS, SAEPUDIN HARIS
NOTULEN RAPAT / RISALAH RAPAT
Nama Rapat : Pembahasan Laporan Realisasi APBDes T A 2018 Hari/Tanggal : Rabu , 26 Desember 2018 Waktu : jam 13.00 s.d.selesai Acara :
1. Pembukaan 2. Evaluasi Laporan APBDes 2018 3. Penutup
PIMPINAN SIDANG/ RAPAT: Ketua : SAEPUDIN Notulis : HARIS PESERTA SIDANG :
1. Ketua beserta Anggota BPD 2. Ketua beserta Anggota LPMD 3. Aparat Pemerintah Desa 4. Para Ketua RT dan RW 5. Ketua beserta Pengurus PKK Desa 6. Karang Taruna 7. Tokoh Masyarakat
KEGIATAN SIDANG / RAPAT :
1. Laporan Kepala Desa 2. Sambutan-sambutan 3. Evaluasi Anggaran Tahun 2013 4. Pembahasan / Tanya Jawab 5. Pengesahan RAPBDes Tahun Anggaran 2018 6. Penutup
Campakamulya, 26 Desember 2018 KEPALA DESA CAMPAKAMULYA, NOTULIS / SEKRETARIS,
SAEPUDIN HARIS
BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR: 0... / BPD / 2018
tentang
PERSETUJUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
bertempat di gedung Serba Guna Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten
Bandung, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Campakamulya, dengan
dihadiri oleh ketua BPD, Wakil ketua, sekretaris, dan anggota, serta kepala desa dan undangan
lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Laporan Realisasi anggaran pendapatan
dan belanja desa Campakamulya tahun anggaran 2018.
Dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan
para peserta, yaitu sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Campakamulya Tahun
2018 untuk segera ditetapkan menjadi Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2018 dengan Peraturan Desa.
Dengan rincian tersebut dibawah ini :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CAMPAKAMULYA
TAHUN ANGGARAN 2018
Realisasi s.d 31/12/2018
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
1. PENDAPATAN
1.1. Pendapatan Asli Desa 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00
1.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
1.2. Pendapatan Transfer 2.076.202.300,00 2.076.202.300,00 0 , 00
1.2.1. Dana Desa 897.709.000,00 897.709.000,00 0 , 00
1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 166.951.600,00 166.951.600,00 0 , 00
1.2.3. Alokasi Dana Desa 846.541.700,00 846.541.700,00 0 , 00
1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 115.000.000,00 115.000.000,00 0 , 00
1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0 , 00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.1.3.
2.
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00
BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 440.999.300,00 440.999.300,00 0 , 00
2.1.1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 311.540.000,00 311.540.000,00 0 , 00
2.1.1.1. Belanja Pegawai 311.540.000,00 311.540.000,00 0 , 00
2.1.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 248.520.000,00 248.520.000,00 0 , 00
2.1.1.1.02. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 47.520.000,00 47.520.000,00 0 , 00
2.1.1.1.03. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat D 15.500.000,00 15.500.000,00 0 , 00
2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 88.852.100,00 88.852.100,00 0 , 00
2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.174.400,00 57.174.400,00 0 , 00
13/01/2019 11.41.55
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
2.1.2.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 10.500.000,00 10.500.000,00 0 , 00
2.1.2.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 17.230.000,00 17.230.000,00 0 , 00
2.1.2.2.03. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.891.000,00 2.891.000,00 0 , 00
2.1.2.2.04. Belanja Benda Pos dan Materai 6.000.000,00 6.000.000,00 0 , 00
2.1.2.2.08. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.553.400,00 3.553.400,00 0 , 00
2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0 , 00
2.1.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00
2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.1.2.3. Belanja Modal 31.677.700,00 31.677.700,00 0 , 00
2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.677.700,00 10.677.700,00 0 , 00
2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,00 13.000.000,00 0 , 00
2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00
2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 15.600.000,00 15.600.000,00 0 , 00
2.1.3.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0 , 00
2.1.3.1.07. Uang Sidang BPD dan Anggotanya 5.400.000,00 5.400.000,00 0 , 00
2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0 , 00
2.1.3.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.850.000,00 2.850.000,00 0 , 00
2.1.3.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 0 , 00
2.1.3.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.750.000,00 2.750.000,00 0 , 00
2.1.5 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 0 , 00
2.1.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0 , 00
2.1.5.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0 , 00
2.1.6 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.1.6.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 5.507.200,00 5.507.200,00 0 , 00
2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 5.507.200,00 5.507.200,00 0 , 00
2.1.7.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.1.7.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.507.200,00 3.507.200,00 0 , 00
2.1.14 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.1.14.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.1.14.1.13. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.023.909.000,00 1.023.909.000,00 0 , 00
2.2.2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 144.500.000,00 144.500.000,00 0 , 00
2.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.055.000,00 47.055.000,00 0 , 00
2.2.2.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0 , 00
2.2.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 46.555.000,00 46.555.000,00 0 , 00
2.2.2.3. Belanja Modal 97.445.000,00 97.445.000,00 0 , 00
2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 97.445.000,00 97.445.000,00 0 , 00
13/01/2019 11.41.56
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
2.2.3 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kan 35.000.000,00 35.000.000,00 0 , 00
2.2.3.2. Belanja Barang dan Jasa 10.610.000,00 10.610.000,00 0 , 00
2.2.3.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.610.000,00 10.610.000,00 0 , 00
2.2.3.3. Belanja Modal 24.390.000,00 24.390.000,00 0 , 00
2.2.3.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 24.390.000,00 24.390.000,00 0 , 00
2.2.5 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehata 53.000.000,00 53.000.000,00 0 , 00
2.2.5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.660.000,00 18.660.000,00 0 , 00
2.2.5.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0 , 00
2.2.5.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 18.060.000,00 18.060.000,00 0 , 00
2.2.5.3. Belanja Modal 34.340.000,00 34.340.000,00 0 , 00
2.2.5.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 34.340.000,00 34.340.000,00 0 , 00
2.2.6 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidik 77.000.000,00 77.000.000,00 0 , 00
2.2.6.2. Belanja Barang dan Jasa 24.980.000,00 24.980.000,00 0 , 00
2.2.6.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0 , 00
2.2.6.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 23.980.000,00 23.980.000,00 0 , 00
2.2.6.3. Belanja Modal 52.020.000,00 52.020.000,00 0 , 00
2.2.6.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 52.020.000,00 52.020.000,00 0 , 00
2.2.13 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sarana Air Ber 47.250.000,00 47.250.000,00 0 , 00
2.2.13.2. Belanja Barang dan Jasa 17.325.000,00 17.325.000,00 0 , 00
2.2.13.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 700.000,00 700.000,00 0 , 00
2.2.13.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 16.625.000,00 16.625.000,00 0 , 00
2.2.13.3. Belanja Modal 29.925.000,00 29.925.000,00 0 , 00
2.2.13.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 29.925.000,00 29.925.000,00 0 , 00
2.2.14 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai S 43.750.000,00 43.750.000,00 0 , 00
2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa 18.330.000,00 18.330.000,00 0 , 00
2.2.14.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 800.000,00 800.000,00 0 , 00
2.2.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 17.530.000,00 17.530.000,00 0 , 00
2.2.14.3. Belanja Modal 25.420.000,00 25.420.000,00 0 , 00
2.2.14.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 25.420.000,00 25.420.000,00 0 , 00
2.2.15 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasa 49.300.000,00 49.300.000,00 0 , 00
2.2.15.2. Belanja Barang dan Jasa 17.958.000,00 17.958.000,00 0 , 00
2.2.15.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0 , 00
2.2.15.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 17.508.000,00 17.508.000,00 0 , 00
2.2.15.3. Belanja Modal 31.342.000,00 31.342.000,00 0 , 00
2.2.15.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 31.342.000,00 31.342.000,00 0 , 00
2.2.16 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Ru 32.000.000,00 32.000.000,00 0 , 00
2.2.16.2. Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00 10.550.000,00 0 , 00
2.2.16.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 390.000,00 390.000,00 0 , 00
2.2.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.160.000,00 10.160.000,00 0 , 00 13/01/2019 11.41.56
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
2.2.16.3. Belanja Modal 21.450.000,00 21.450.000,00 0 , 00
2.2.16.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 21.450.000,00 21.450.000,00 0 , 00
2.2.18 Kegiatan Pembangunan Drainase 223.059.000,00 223.059.000,00 0 , 00
2.2.18.2. Belanja Barang dan Jasa 70.085.025,00 70.085.025,00 0 , 00
2.2.18.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.832.175,00 1.832.175,00 0 , 00
2.2.18.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 68.252.850,00 68.252.850,00 0 , 00
2.2.18.3. Belanja Modal 152.973.975,00 152.973.975,00 0 , 00
2.2.18.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 152.973.975,00 152.973.975,00 0 , 00
2.2.20 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
2.2.20.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0 , 00
2.2.20.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.500.000,00 1.500.000,00 0 , 00
2.2.20.3. Belanja Modal 3.500.000,00 3.500.000,00 0 , 00
2.2.20.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0 , 00
2.2.23 Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan e-governmen 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00
2.2.23.3. Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00
2.2.23.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 8.000.000,00 8.000.000,00 0 , 00
2.2.26 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) 186.050.000,00 186.050.000,00 0 , 00
2.2.26.2. Belanja Barang dan Jasa 57.575.953,00 57.575.953,00 0 , 00
2.2.26.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0 , 00
2.2.26.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.102.303,00 1.102.303,00 0 , 00
2.2.26.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 54.898.650,00 54.898.650,00 0 , 00
2.2.26.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.450.000,00 1.450.000,00 0 , 00
2.2.26.3. Belanja Modal 128.474.047,00 128.474.047,00 0 , 00
2.2.26.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 128.474.047,00 128.474.047,00 0 , 00
2.2.27 Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong 20.000.000,00 20.000.000,00 0 , 00
2.2.27.2. Belanja Barang dan Jasa 6.025.000,00 6.025.000,00 0 , 00
2.2.27.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.025.000,00 6.025.000,00 0 , 00
2.2.27.3. Belanja Modal 13.975.000,00 13.975.000,00 0 , 00
2.2.27.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 13.975.000,00 13.975.000,00 0 , 00
2.2.28 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastruk 100.000.000,00 100.000.000,00 0 , 00
2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0 , 00
2.2.28.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 705.000,00 705.000,00 0 , 00
2.2.28.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.020.000,00 1.020.000,00 0 , 00
2.2.28.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 8.275.000,00 8.275.000,00 0 , 00
2.2.28.3. Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0 , 00
2.2.28.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 90.000.000,00 90.000.000,00 0 , 00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 66.000.000,00 66.000.000,00 0 , 00
2.3.1 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00
2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00
13/01/2019 11.41.57
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
2.3.1.2.08. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00
2.3.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
2.3.2.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0 , 00
2.3.2.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 750.000,00 750.000,00 0 , 00
2.3.2.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 0 , 00
2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 40.000.000,00 40.000.000,00 0 , 00
2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0 , 00
2.3.3.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PK K 33.000.000,00 33.000.000,00 0 , 00
2.3.3.3. Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0 , 00
2.3.3.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0 , 00
2.3.4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.3.4.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 400.000,00 400.000,00 0 , 00
2.3.4.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0 , 00
2.3.4.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 1.750.000,00 0 , 00
2.3.4.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.150.000,00 6.150.000,00 0 , 00
2.3.4.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0 , 00
2.3.4.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0 , 00
2.3.4.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 0 , 00
2.3.4.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 700.000,00 700.000,00 0 , 00
2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.3.5.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.000.000,00 2.000.000,00 0 , 00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 565.294.000,00 565.294.000,00 0 , 00
2.4.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00
2.4.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00
2.4.2.2.01. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 400.000,00 400.000,00 0 , 00
2.4.2.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 1.435.000,00 1.435.000,00 0 , 00
2.4.2.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00 2.750.000,00 0 , 00
2.4.2.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.015.000,00 2.015.000,00 0 , 00
2.4.2.2.09. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 1.550.000,00 1.550.000,00 0 , 00
2.4.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 300.000,00 300.000,00 0 , 00
2.4.2.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0 , 00
2.4.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0 , 00
2.4.2.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 4.000.000,00 4.000.000,00 0 , 00
2.4.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0 , 00
2.4.2.2.17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi 750.000,00 750.000,00 0 , 00
2.4.2.2.21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung 550.000,00 550.000,00 0 , 00 13/01/2019 11.41.57
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
2.4.4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0 , 00
2.4.4.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0 , 00
2.4.4.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0 , 00
2.4.6 Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyara 14.400.000,00 14.400.000,00 0 , 00
2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0 , 00
2.4.6.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0 , 00
2.4.7 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00
2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0 , 00
2.4.7.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 1.090.000,00 1.090.000,00 0 , 00
2.4.7.2.06. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 3.210.000,00 3.210.000,00 0 , 00
2.4.7.2.07. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000,00 1.700.000,00 0 , 00
2.4.7.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0 , 00
2.4.7.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 0 , 00
2.4.7.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.4.10 Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik yang Dike m 311.800.000,00 311.800.000,00 0 , 00
2.4.10.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0 , 00
2.4.10.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 65.000.000,00 65.000.000,00 0 , 00
2.4.10.3. Belanja Modal 246.800.000,00 246.800.000,00 0 , 00
2.4.10.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 246.800.000,00 246.800.000,00 0 , 00
2.4.16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penun 21.000.000,00 21.000.000,00 0 , 00
2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0 , 00
2.4.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 21.000.000,00 21.000.000,00 0 , 00
2.4.17 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bant 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.4.17.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0 , 00
2.4.18 Kegiatan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Sekolah Yang Ti 7.294.000,00 7.294.000,00 0 , 00
2.4.18.2. Belanja Barang dan Jasa 7.294.000,00 7.294.000,00 0 , 00
2.4.18.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7.294.000,00 7.294.000,00 0 , 00
2.4.22 Kegiatan Tunjangan BPD 58.200.000,00 58.200.000,00 0 , 00
2.4.22.1. Belanja Pegawai 58.200.000,00 58.200.000,00 0 , 00
2.4.22.1.06. Tunjangan BPD dan Anggotanya 58.200.000,00 58.200.000,00 0 , 00
2.4.23 Kegiatan Insentif RT/RW 75.600.000,00 75.600.000,00 0 , 00
2.4.23.1. Belanja Pegawai 75.600.000,00 75.600.000,00 0 , 00
2.4.23.1.08. Insentif RT/RW 75.600.000,00 75.600.000,00 0 , 00
2.5 Bidang Tidak Terduga 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
2.5.2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
2.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
2.5.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0 , 00
JUMLAH BELANJA 2.101.202.300,00 2.101.202.300,00 0 , 00
13/01/2019 11.41.58
KODE REK URAIAN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp ) LEBIH/(KURANG)
( Rp )
1 2 3 4 5
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0 , 00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0 , 00
Soreang, 27 Desember 2018
KEPALA DESA
SAEPUDIN
Demikian Berita Acara Badan permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Campakamulya, 27 Desember 2018 Wakil Ketua BPD, KETUA BPD Campakamulya,
DANI SOPYAN DIMYATI DADANG SANTOSO