LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR …€¦ · LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA...
Transcript of LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR …€¦ · LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA...
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
“OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI” KOMISI VIII DPR RI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2019-2020
2
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
TAHUN 2020
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PENGELOLAAN DANA HAJI BAB III : HASIL KUNJUNGAN BAB IV : REKOMENDASI
3
DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI OPTIMALISASI DANA HAJI PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL 13 FEBRUARI 2020
NOMOR NAMA JABATAN
FRAKSI
DAPIL URUT ANGG
1.
A-107
LAKSDYA, TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA
Wakil Ketua/
Ketua Tim
F- Gerindra
JATIM II
2. A-003 H. Marwan Dasopang Anggota F-PKB SUMUT II
3. A-146 M. R. Ihsan Yunus, BA, B.Comm, ME.Con Anggota F-PDIP JAMBI
4. A-211 Umar Bashor Anggota F-PDIP JATIM IV
5. A-218 Ina Ammania Anggota F-PDIP JATIM VII
6. A-172 Selly Andriany Gantina, A.Md Anggota F-PDIP JABAR VIII
7. A-280 Mohammad Saleh, S.E. Anggota F-PG BENGKULU
8. A-323 Muhammad Ali Ridha Anggota F-PG JATIM XI
9. A-098 Abdul Wachid Anggota F-Gerindra JATENG II
10. A-125 Drs. H. Saiful Rasyid MM Anggota F-Gerindra KALSEL I
11. A-380 Nurhadi, S.Pd Anggota F-Nasdem JATIM VI
12. A-042 H. An’im Falachuddin Mahrus Anggota F-PKB JATIM VI
13. A-559 H. Hasani Bin Zuber, S.IP Anggota F-Demokrat JATIM XI
14. - Achmad Sopian Bachriar, S.Sos Sekretariat Komisi VIII DPR RI
15. - Mardiyana Sekretariat Komisi VIII DPR RI
16. Heru Pribadi Sekretariat Komisi VIII DPR RI
17. - Suratman, S.H., M.H. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI
18. - Safitri Restu Widyowati Media Cetak & Medsos
4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan
oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan
kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk
melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota
haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Jemaah
Haji tunggu dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan jumlah Jemaah
Haji tunggu itu menimbulkan terjadinya penumpukan dana Jemaah Haji
dalam jumlah besar.
Akumulasi jumlah dana Jemaah Haji tersebut memiliki potensi
untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk
mendukung Penyenggaraan Ibadah Haji yang berkualitas. Peningkatan
nilai manfaat dana jemaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan
keuangan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.
Dana Haji menurut undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan haji pasal 1 ayat 2 adalah dana setoran biaya
penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana
abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka
penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk
kemaslahatan umat Islam
Sedangkan keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban
Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan
penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang
atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji
maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5
Keuangan haji adalah termasuk keuangan negara, dalam pasal 1
undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang
dimaksud Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Jenis 2016 2017 2018 Okt 2019
Pendaftar Haji Reguler 498,676 590,368 663,365 598,323
Pendaftar Haji Khusus 18,943 16,928 15,215 13,823
Total Pendaftar Jamaah Haji 517,619 607,296 678,580 612,146
Jamaah Berangkat Haji Reguler 157,583 206,511 205,533 213,715
Jamaah Berangkat Haji Khusus 14,241 16,470 16,198 16,388
Total Jamaah Berangkat 171,824 222,981 221,731 230,103
Total Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu
2,594,675
3,193,661
3,866,837
4,224,085
Sumber data Asbisindo perkumpulan Bank Syariah Indonesia
Menurut data dari Asbisindo perkumpulan Bank Syariah Indonesia
calon jamaah haji yang mendaftar pada tahun 2016 sebanyak 517.619
orang dan meningkat sampai pada bulan oktober 2019 sebanyak 612.146
orang. Sedangkan total Jemaah haji yang berangkat pada tahun 2016
sebanyak 171.824 orang dan meningkat menjadi 230.103 orang pada
tahun 2019. Tidak seimbangnya calon jamaah haji yang mendaftar dan
berangkat menimbulkan antrian yang cukup Panjang, tercatat pada tahun
2016 jamaah haji yang masuk daftar tunggu sebesar 2.594.675 yang
terdiri dari haji regular 2,553,676 dan haji khusus 40,999 dan meningkat
sampai oktober 2019 sebesar 4.224.085 orang yang terdiri dari jamaah
haji regular 4,143,786 dan haji khusus 80,299. Antrian tersebut
menimbulkan konsekuensi pemberangkatan yang bervariasi dari 11 tahun
sampai 41 tahun. Menurut laporan Badan Pengelola Keuangan Haji per
6
agustus 2019 dana haji mencapai 115,23 triliun dengan total asset
keuangan haji sebesar Rp.129,91 triliun.
Undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan haji mengamanatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
untuk mengelola keuangan haji yang sebelumnya di kelola oleh
Kemneterian Agama RI. Selanjutnya BPKH resmi berdiri dengan telah
keluarnya Keputusan Presiden nomor 74P tahun 2017 dan dilantiknya
Anggota badan pelaksana BPKH dan anggota Dewan Pengawas BPKH
pada tanggal 26 juli 2017.
BPKH saat didirikan tidak mendapatkan modal dasar dari APBN
dan tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional dari APBN.
Berbeda dengan pembentukan Lembaga negara baru lainnya, Lembaga
negara baru dibiayai oleh APBN dan mendapatkan modal anggaran dan
fasilitas dari Pemerintah. Seperti pembentukan Badan penyelenggara
jaminan social (BPJS) menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011
pasal 42 bahwa modal awal dari Pemerintah sebesar 2 triliun rupiah dan
pengalihan aset badan usaha milik negara yang menyelenggarakan
jaminan social seperti PT. Asuransi kesehatan Indonesia (Askes) dan PT.
Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Hal ini tentu saja membuat BPKH harus mengandalkan
sepenuhnya aset keuangan haji yang ada untuk membentuk dan
menjalankan BPKH. Kecepatan transformasi pengelolaan keuangan haji
dari Kementerian Agama RI menjadi BPKH yang ideal tentu saja
membutuhkan waktu, namun di sisi lain biaya penyelenggaraan ibadah
haji memiliki kebutuhan yang meningkat, sedangkan nilai manfaat hasil
dari pengelolaan investasi belum menunjukan kinerja yang optimal.
BPKH sesuai dengan pasal 10 ayat b undang-undang nomor 34
tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji bahwa operasional BPKH
dibebankan pada keuangan haji. Meningkatnya beban operasional BPKH
setiap tahunnya tentu saja berkorelasi dengan berkurangnya pemanfaatan
nilai manfaat bagi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
7
Pada tahun 2017 masa transisi BPKH mendapatkan dukungan
anggaran operasional sebesar Rp 25 miliar, meningkat di tahun 2018
sebesar 237,5 miliar, pada tahun 2019 sebesar 234,5 miliar dan
meningkat di tahun 2020 sebesar 324,9 miliar
Rincian Kegiatan 2019 2020
1 Pengembangan dan Kemaslahatan 5.927.867.000 5.915.700.000
2 Keuangan 3.326.457.000 5.368.529.500
3 Investasi 13.357.245.000 21.896.131.700
4 Operasional dan IT 19.782.351.500 15.338.928.500
5 Perencanaan dan Manajemen Risiko 5.354.692.590 9.168.066.999
6 SDM dan Pengadaan 162.879.022.836 218.652.235.168
7 Hukum dan Kepatuhan 4.315.773.404 7.593.258.000
8 Internal Audit 929.779.760 2.665.664.000
9 Sekban 6.763.861.125 20.815.557.000
10 Sekdewas 11.878.651.819 17.500.000.000
Total Anggaran 234.515.702.034 324.914.070.867
Rincian Biaya Operasional BPKH
Sumber laporan kinerja dan keuangan BPKH agustus 2019
Biaya operasional saat pengelolaan keuangan haji saat masih di
Kementerian Agama RI adalah sebesar Rp 10 miliar dengan kebijakan
penempatan keuangan haji pada simpanan di bank Syariah dan sukuk.
Untuk menjalankan profesionalitas pengelolaan BPKH tentu saja
membutuhkan biaya yang sangat besar, sesuai dengan beban kerja dan
tanggung jawab yang besar. Biaya operasional tersebut seharusnya dapat
dibebankan kepada APBN sesuai dengan prinsip keuangan negara sehingga
tidak menjadi beban pada nilai manfaat yang diperoleh. Harus dikaji kembali
regulasi pada undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan haji bahwa biaya operasional BPKH dibebankan dari nilai manfaat.
Selanjutnya BPKH mendapatkan beban pajak final hasil investasi dan
pengembangan dana pada instrument perbankan dan surat berharga
Syariah negara. Pada laporan keuangan yang disajikan pada tahun 2018
tercantum Rp 1,2 triliun beban pajak. Beban pajak ini harus dikaji kembali
dan diusulkan untuk mendapat pengecualian pajak kepada Kementerian
Keuangan agar mendapatkan kebijakan penghapusan beban pajak final hasil
8
investasi dan pengembangan dana keuangan haji. Penghapusan pajak ini
dapat terlihat pada BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja dengan
keluarnya peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2016 tentang pajak
penghasilan atas program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS.
Sedangkan perolehan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji
realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp 5,2 triliun, realisasi tahun 2018
sebesar Rp 5,7 triliun, target tahun 2019 sebesar Rp 7,2 triliun dan target
tahun 2020 sebesar Rp 8,05 triliun.
Komponen BPIH 2015 2016 2017 2018 2019
Biaya Yang dibayar Jamaah rata-rata 33.962.500 34.641.304 34.890.312 35.235.602 35.235.602
Biaya Yang ditanggung Nilai Manfaat 24.071.977 25.399.410 26.896.478 33.967.015 34.149.793
Total Biaya Per Jamaah Rata-Rata 58.034.477 60.040.714 61.786.790 69.202.617 69.385.395
Total Nilai Manfaat 3.735.970.884.175 3.941.988.381.348 5.486.881.475.537 6.878.931.934.046 7.259.801.971.254
Total Dana Jamaah 5.270.980.000.000 5.376.330.380.800 7.067.451.379.344 7.135.843.645.836 7.490.630.922.374
Total Nilai Manfaat dan Dana Jamaah 9.006.950.884.175 9.318.318.762.148 12.554.332.854.881 14.014.775.579.882 14.750.432.893.628
Sumber olah data BPIH
Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sejak tahun 2015 sampai
2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 9,0 triliun pada tahun 2015
meningkat menjadi Rp 14,7 triliun pada tahun 2019. Jika mengacu pada
biaya pelunasan jamaah rata-rata pada tahun 2015 sebesar Rp 33,962.500
dan pada tahun 2019 sebesar 35.235.602. kenaikan sangat signifikan pada
penggunaan anggaran nilai manfaat pada tahun 2015 sebesar Rp 3,7 triliun
dan pada tahun 2019 sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan BPIH setiap tahun
disebabkan karena adanya peningkatan pelayanan, kenaikan jumlah jamaah
haji, kenaikan kurs, dan perubahan harga pada komponen BPIH.
9
Peningkatan kebutuhan pembiayaan pada penyelenggaraan ibadah
haji khususnya pembiayaan BPIH yang bersumber dari dana haji harus
dapat terpenuhi sehingga Jemaah haji tetap mendapatkan kualitas
pelayanan, pembinaan dan pelindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji
setiap tahun. Untuk itu Komisi VIII DPR RI membentuk PANJA Optimalisasi
Pengelolaan Keuangan Haji BPKH sebagai bentuk pengawasan dan
masukan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang optimal,
akuntabel dan efisien.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 98 ayat 3 mengenai tugas komisi di
bidang pengawasan meliputi: “a. melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan
pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan d.
melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah”.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji:
a) Pasal 21, “besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendapat persetujuan DPR.”
b) Pasal 25, “laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji
disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai”.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2014 tentang Peraturan Tata Tertib
DPR RI, Pasal 4 tentang tugas Komisi di bidang pengawasan.
4. Keputusa rapat internal Komisi VIII DPR RI
C. Tujuan
10
Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, tujuan Komisi VIII DPR RI
membentuk Panja Pengelolaan Keuangan Haji adalah untuk:
1. Panja akan melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga
terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Panja akan melakukan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan
identifikasi masalah yang ada.
3. Panja akan melakukan pemetaan berbagai tantangan dan hambatan
dalam masalah Pengelolaan Keuangan Haji sehingga dapat diperoleh
rekomendasi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
4. Panja akan menyusun alternatif rekomendasi untuk perbaikan
pengelolaan keuangan haji.
D. Target Capaian
Target yang hendak dicapai oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI
terumuskannya rekomendasi kebijakan mengenai:
a. Peningkatan akuntabilitas optimalisasi pengelolaan keuangan
penyelenggaraan haji.
b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
E. Permasalahan
1. Bagaimana pengelolaan keuangan haji yang efisien, optimal, akuntabel,
serta dapat meningkatkan nilai manfaatnya bagi jamaah haji dan umat
Islam.
2. Status Kelembagaan BPKH sebagai badan hukum publik yang tidak
mendapatkan pembiayaan dari APBN.
3. Pengelolaan keuangan haji yang profesional membutuhkan biaya
operasional yang besar.
4. Meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji di masa
akan datang.
5. Pengelolaan investasi keuangan haji belum optimal.
6. Nilai manfaat bagi calon jemaah haji daftar tunggu yang kurang optimal.
11
7. Distribusi nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji untuk program
kemashlahatan umat.
8. Pengenaan pajak hasil investasi yang dilakukan oleh BPKH.
BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
A. Umum
Postur RKAT 2020, seperti yang dituangkan dalam rencana RKAT
BPKH yang kami terima, maka proyeksi penerimaan secara total adalah
sebesar Rp 148,1 Triliun. Porsi penerimaan berasal dari saldo awal haji
yang dikelola, setoran awal, setoran lunas, dan nilai manfaat penempatan
serta investasi. Dengan besarnya nilai penerimaan yang dikelola oleh
BPKH, tercatat nilai manfaat yang diproyeksikan tahun 2020 mencapai Rp
8 Triliun. Nilai manfaat ini terdiri dari penempatan deposito dan giro Rp 1,8
Triliun dan investasi Rp6,2 Triliun, Nilai ini naik 9,1 persen dibanding
tahun 2019.
Meskipun nilai penerimaan naik, tetapi harus diakui juga bahwa
pengeluaran BPKH tahun 2020 juga meningkat hampir Rp 1 Triliun
dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2019 total pengeluaran Rp 16,2
Triliun maka tahun 2020 meningkat menjadi Rp 17,1 Triliun. Berdasarkan
rancangan RKAT BPKH tahun 2020 ini, maka Panja diantara akan
melakukan pendalaman bagaimana agar nilai penerimaan yang dikelola
oleh BPKH bisa semakin meningkat untuk kepentingan jemaah haji.
B. Setoral Awal Jemaah Haji
Kebijakan pendaftaran dengan prinsip first come first served, yang
memungkinkan bagi setiap muslim untuk secara otomatis mendapatkan
jatah kuota haji jika telah membayar setoran awal BPIH sebesar Rp 25
juta. Berkenaan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
12
BPIH, sebelumnya perlu dijelaskan bahwa sejak tahun 2008 hingga
sekarang, setoran awal BPIH dan hasil manfaatnya telah mencapai
kurang lebih Rp 96,4 triliun. Berkenaan dengan akumulasi dana yang
sangat besar tersebut, ada pihak-pihak yang mempertanyakan terkait
pengelolaan dan pertanggungjawabannya, tetapi ada pula pihak yang
menyayangkan mengapa dana sebesar itu tidak dinvestasikan sehingga
hasilnya dapat dikembalikan kepada Jemaah Haji.
C. Program BPKH
Program Kerja (Proker) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAT)
2018 adalah bagian dari perumusan kebijakan dan Renstra BPKH tahun
2018-2022. Proker 2018 menjalankan program awal BPKH dengan fokus
pada pengeloaan kekayaan haji yang telah dipindahkan dari Kemenag,
efisiensi dan rasionalitas BPIH, virtual account, penempatan dana haji dan
peningkatan dana kelolaan serta pelaksanaan program kemaslahatan
umat. RKAT 2018 disusun sebagai masa transisi menuju perhitungan
anggaran berbasis kinerja. RKAT akan diukur berdasarkan pencapaian
kinerja. RKAT terdiri dari biaya operasional kantor, belanja pegawai dan
anggota BPKH. RKAT 2018 disusun berdasarkan biaya per bidang, yakni
bidang Hukum dan Kepatuhan, Perencanaan dan pengembangan,
Keuangan, Investasi, SDM dan Kemaslahatan, Operasional dan
Manajemen Risiko serta program Pengawasan.
13
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan tanggapan terhadap kabar
yang beredar di media sosial terkait dengan pengelolaan dana haji melalui Sukuk
Dana Haji Indonesia (SDHI) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Pemerintah untuk Infrastruktur.
14
Pengelolaan dana haji dilakukan secara optimal, profesional, syariah,
transparan, efisien, dan nirlaba. Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat
efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik Jemaah haji.
Pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara transparan, dipublikasikan,
diaudit oleh BPK dan diawasi oleh DPR. Dana haji yang diinvestasikan di sukuk
dana haji di Pemerintah tetap utuh bahkan terus dikembangkan dan tidak ada
yang berkurang. Pemerintah selalu mengembalikan pokok sukuk dana haji pada
saat jatuh tempo dan memberikan imbal hasil, tepat waktu dan tepat jumlah.
Sejak tahun 2009, Kementerian Agama dan sekarang BPKH telah
menginvestasikan dana haji melalui instrumen SBSN Pemerintah termasuk SDHI
dengan outstanding per Juni 2018 sebesar Rp 37,9 T. Menurut keterangan
Kementerian Keuangan di media sosial (30 November 2017) penerbitan SBSN
seri SDHI digunakan untuk general financing (pembiayaan APBN secara umum)
dan tidak digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara spesifik
(earmarked).
Biaya haji bagi Jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal dan
setoran lunas Jemaah haji yang bersangkutan, dan nilai manfaat dari hasil
penempatan dan investasi dana haji. Penggunaan nilai manfaat untuk Jemaah
berangkat sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2018 mengenai pengelolaan
keuangan haji sebagian nilai manfaat juga dialokasikan kepada Jemaah tunggu
dalam bentuk virtual account. Pemerintah dan BPKH menjamin bahwa Jemaah
haji yang berangkat dipastikan mendapat pelayanan memadai dan dipenuhi
semua hak-hak keuangannya. Jemaah tunggu mendapat bagian nilai manfaat
(virtual account).
Tidak ada penerapan sistem Ponzi.
Setiap tahun BPKH memperoleh tambahan akumulasi dana kelolaan dari
setoraan awal Jemaah baru dan dikelola oleh BPKH (bukan Pemerintah) untuk
15
mendapatkan nilai manfaat. Investasi BPKH pada instrumen SBSN dikelola dan
dijamin oleh Pemerintah dalam skema APBN. Hasil investasi dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan ibadah haji dan Jemaah haji tunggu melalui virtual account.
Pengelolaan keuangan haji dilakukan secara hati-hati dan aman, tidak
berbahaya bagi Jemaah haji berangkat maupun Jemaah haji tunggu. Waktu
tunggu Jemaah haji menurut informasi dari Kementerian Agama memang
semakin panjang, namun dipastikan tidak ada Jemaah tunggu yang tidak
berangkat sampai akhir hayat, kecuali meninggal atau membatalkan. Jemaah
haji tunggu akan berangkat sesuai dengan urutan waktu tunggu dan banyaknya
kuota haji Indonesia setiap tahun.
D. Sasaran/Target Keuangan/Finansial BPKH
1. Meningkatkan Imbal Hasil, dengan target nilai manfaat Rp 6,7 T
(2018)→ Rp 10,5 T (2022) dari jenis instrumen;
1. Perbankan Syariah
2. SDHI/SBSN
3. Sukuk Korporasi
4. Investasi Langsung
5. Investasi Lainnya
2. Jumlah Dana Kelolaan dengan tambahan calon jamaah 450 ribu: 101,6
T (2018) → 155,4 T (2022), alokasi penempatan/investasi ke instrumen
keuangan:
1. Deposito Syariah: 55% (2018) → 30% (2022)
2. SDHI: 35% (2018) → 20% (2022)
3. SBSN: 5% (2018) → 20% (2022)
4. Sukuk Korporasi: 5% (2018) → 10% (2022)
5. Investasi Langsung: 10% (2019) → 20% (2022)
16
3. Memastikan ketersediaan rasio likuiditas: 2X musim haji
4. Menjalankan Program Kemaslahatan: Pelayanan Ibadah haji (15
program), Prasarana Ibadah (12), Pendidikan dan Dakwah (12),
Pemberdayaan Ekonomi Umat (5), Sosial keagamaan (3), Kesehatan (3)
E. Optimalisasi Pendapatan Nilai Manfaat BPKH 2019 & 2020
17
BAB III
HASIL KUNJUNGAN
Berdasarkan pertemuan Tim Panja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil
Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kepala UTP Embarkasi Haji Sukolilo, Kabid Haji,
BPKH, BPS Bipih, dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, dapat
dicatatan antara lain:
1) Embarkasi Haji Jawa Timur masih kekurangan kendaraan operasional
untuk pelayanan jemaah haji.
2) Belum optimalnya fungsi Embarkasi Haji Sukolilo untuk pelayanan umum,
sehingga target capaian PBN Tahun 2020 sebesar Rp 4,3 M tercapai.
3) Lamanya masa tunggu jemaah haji di Jawa Timur yang mencapai 28
Tahun, sementara waktu tunggu rata-rata nasonal selama 20 tahun.
4) Belum efektifnya gerakan Jemaah haji muda, selama ini 60% jemaah haji
dalam posisi dan keadaan risiko tinggi.
5) Jumlah dana Haji Tahun 2019 sebesar Rp 125 T dan target nilai manfaat
tahun 2020 sebesar Rp 8 T
6) BPKH belum bisa melaksanakan target investasi langsung dana haji
sebesar 70% agar nilai manfaat atau imbal hasil lebih tinggi. BPKH
berencana menginvestasi dana haji 30% di bank dan yang 70% investasi
langsung pelayanan akomodasi, katering dan penerbangan haji.
7) Masih perlunya optimalisasi dana kemaslkahatan sebesar Rp188 M untuk
penyediaan kendaraa ambulan, Peruruan Tinggi Agama Islam yang
terkena Bencana dan kegiatan mansik haji
8) Dana haji belum dioptimalkan untuk pelayanan penerbangan haji dan
umrah.
9) Masih kurangnya sosialisasi persyaratan pendamping jemaah haji lanjut
usia.
10) Belum sinkronnya mekanisme kerja antara BPKH dengan BPS Bipih.
18
11) Masih banyak jemaah haji yang belum tahu bahwa total biaya berjalanan
ibadah haji itu sebesar Rp 69 juta, sedangkan besaran Bipih Rp 35 juta
dan dukungan dari nilai manfaat sebesar Rp 34 juta.
12) Kinerja BPKH perlu ditingkatkan sehingga tampak adanya nilai manfaat
dana haji pada saat dikelola Kementerian Agama RI dengan hasil
pengelolaan dana haji oleh BPKH.
13. Adanya keluhan kebijakan bagi jemaah haji kloter terakhir menggunakan
ihram sejak di embarkasi haji Sukolilo.
14. Perlu dipertimbangkan posisi BPKH berkedudukan sebagai BLU
15. Perlunya ada roadmap kemapuan BPKH dalam memberikan dukungan
biaya komponen BPIH setiap tahun berjalan sehingga dalam jangka waktu
tertenyu jemaah haji tidak lagi membayar Setoran Pelunasan haji.
16. Indikator keberhasil optimalisasi pengelolaan dana haji adalah pelayanan
jemaah meningkat, pembayaran Bipih berkurang, Nilai Mafaat meningkat
hasilnya, prinsip istitha’ah jemaah haji dari aspek kemampuan membayar
terjaga.
17. Belum semua jemaah haji mendapatkan virtual account karena dana yang
tersedia tidak mencukupi, pada tahun 2018 dianggaran Rp 1,2 T namun
dipotong undung mendukung pelayanan penambahan 10.000 jemaah haji
sehingga anggaran yang tersedia tinggal Rp777 M
18. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama belum mengatur Tes
kesehatan bagi jemaah haji bukah saat peluasan, sehingga sering kali ada
jemaah haji yang tidak bisa diberangkatkan karena alasan kesehatan
(istitha’ah aspek kesehatan).
19. Ada perbedaan mekanisme pelimpahan porsi antara jemaah haji reguler
dengan jemaah haji khusus. Pelimpahan porsi bagi jemaah haji yang
meninggal belum ada peraturan menteri agama.
20. Minimnya sosialisasi BPIH Reguler dan BPIH Khusus
19
BAB IV REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pertemuan Tim Panja Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan
kerja ke Provinsi Jawa Timur, dismpaikan beberapa rekomendasi, antara lain:
1. BPKH segera melakukan sosialisasi besaran BPIH pada tahun berjalan,
sehingga besaran Bipih lebih rasional dan Nilai Manfaat sesuai dengan
peroleh jemaah haji pada tahun berjalan, tidak menggerus atau
menggunakan nilai manfaat jemaah haji yang belum berangkat agar aspek
istiha’ah dalam kemampuan membayar bagi jemaah haji tetap terjaga.
2) Kementerian Agama melakukan sosialisasi pendamping jemaah usia lanjut.
3) Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan RI melakuka sinkronisasi
persyaratan kesehatan jemaah haji yang dialukan pada saat pelunasan.
4) BPKH meningkatkan sosialisasi hasil Optimalisasi Dana Haji serta besaran
Bipih yang rasional
5) UPT Embarkasi Haji sinergi dengan BPKH dalam penyediaan kendaraan
operasional haji yang bersumber dari dana kemaslahatan ummat.
6) BPKH bersinergi dengan BPS Bipih dalam optimalisasi pengelolaan dana
haji.
7) Kementerian Agama segera menyusun PMA tentang Pelimapahan Porsi
Jemaah Haji yang meninggal baik Jemaah haji Reguler maupun jemaah haji
khusus.
8) BPKH menyusun roadmap optimalisasi dana haji sehingga dalam jangka
waktu tertentu jemaah haji tidak lagi membayar setoran pelunasan.
20
9) Kementerian Agama RI dan BPKH bersinerga bagaimana langkah strategis
mengurang lamanya waktu tunggu jemaah haji, diantaranya melalu jemaah
haji yang siap melakukan pelunan BPIH pada tahun berjalan.
:
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI WAKIL KETUA
LAKSDYA, TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA