LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2016 PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang Banten 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan
hidayah-NYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2106.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan Surat
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November
2016 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari
semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada
kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.
Tangerang, 1 Februari 2017 Ketua, ttd.
Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. NIP. 196307051989032004
ii
Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan
peradilan khususnya Pengadilan Agama Tangerang. Pelayanan yang berwujud birokrasi atau
system berfungsi untuk rangkaian aturan yang harus ditempuh baik oleh masyarakat maupun
aparatur pengadilan guna memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja dan memberikan pelayanan
public secara teratur. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan
agenda pencapaian sasaran dalam kerangka upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama
Tangerang.
Secara umum capaian sasaran Pengadilan Agama Tangerang dalam jangka menengah
seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (renstra) 2015-2019, menunjukkan
perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan
perhatian tidak hanya dari aparatur Pengadilan Agama Tangerang, namun juga masyarakat yang
merupakan tujuan dari hampir seluruh pelayanan yang diterapkan. Sedangkan tingkat capaian
kinerja sasaran Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang
dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Dari 10 sasaran tidak semuanya
dinyatakan berhasil ada beberapa sasaran yang lebih rendah dari target.
Ke depan untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang berupa Terwujudnya
Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan Bermartabat diperlukan koordinasi dan
peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak terutama koordinasi dan kerjasama dengan
Peradilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung R.I. dengan tujuan meningkatkan pelayanan
masyarakat.
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2016 telah terealisasi anggaran DIPA 005.01
(Badan Urusan Administrasi MA-RI) sebesar Rp. 6.416.681.648,- atau 98,11% dari pagu sebesar
Rp. 6.540.126.000,- dan DIPA (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI) 005.04
sebesar Rp. 201.958.000,- atau 100% dari pagu sebesar Rp. 201.958.000,-
iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i RINGKASAN EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. Tugas dan Fungsi ................................................................................. 1 C. Kendala Pelaksanaan Tugas ................................................................ 3 D. Sistematika Penyajian .........................................................................
3
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis ................................................................................ 5 1. Visi dan Misi................................................................................... 5 2. Tujuan dan Sasaran Strategis ......................................................... 6 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ............................................ 6 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ........................................................... 9 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................. 13 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................ 16 C. Realisasi Anggaran ............................................................................... 28 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan .......................................................................................... 31 B. Saran .................................................................................................... 31
LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 4 Januari 2017 Nomor W27-
A3/0085/OT.01.1/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017, 2018 pada Pengadilan Agama Tangerang
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tangerang dalam
melaksanakan seluruh kegiatan baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi
mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai salah
satu lembaga negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan
yang ada yang dipercayakan oleh publik, oleh karena itu Pengadilan Agama Tangerang
membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2016.
B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Agama Tangerang merupakan lingkungan peradilan Agama di bawah
Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Agama
Tangerang sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan perpanjangan kekuasaan
Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dengan wilayah yurisdiksi Kota
Tangerang.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan dasar
Pengadilan Agama Tangerang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
2
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah.
Dalam melaksanakan tugas, Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan
beberapa fungsi :
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam
tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor Nomor
50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun
2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
(vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat
(1) Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya :
a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi
lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
3
b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta
memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan
transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.
C. Kendala pelaksanaan Tugas
Kenyataan dilapangan menunjukan ada beberapa kendala yang menghambat
pencapaian kinerja sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu, tidak semua
pencapaian sesuai yang diharapkan, kendala-kendala tersebut antara lain Kurangnya Sumber
Daya Manusia (SDM), masih terdapat rangkap pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga teknis
(contoh : Panitera Pengganti merangkap pekerjaan administrasi).
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menginformasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang selama tahun 2016 Capaian kinerja
(performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja
(performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi peradilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Agama Tangerang diperlukan suatu panyajian yang sistematis, untuk itu Tim Penyusun
membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :
1. Bab pertama, berisi pendahuluan tentang gambaran umum (dasar hukum) Pengadilan
Agama Tangerang yang merupakan salah satu institusi negara dibawah naungan
Mahkamah Agung R.I. sehingga mempunyai kewajiban untuk melaporkan
pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk LKjIP. Bab ini juga menjelaskan tugas-
tugas, fungsi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) peradilan serta
tata organisasi kantor termasuk tanggungjawab masing-msing bagian.
4
2. Bab kedua, berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dimana
dijelaskan muatan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
3. Bab ketiga, berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil
perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2016
dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama
tahun 2016.
4. Bab keempat, berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari laporan
kinerja dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang dijiwai
semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor aparatur maupun
sistemnya yang sudah dicanangkan Mahkamah Agung yang dikenal dengan 8 area
perubahan guna mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang sumber daya dan
birokrasinya. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi
Pengadilan Agama Tangerang yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang
lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals)
organisasi. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang
2015-2019 telah mengalami revisi pada tahun 2016 karena ada beberapa item perlu
diperbaiki agar sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal.
Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam
pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan (IKU telah
direviu pada tahun 2016).
1. Visi dan Misi
Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan tugasnya berarah pada
visi dan misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, yaitu :
Visi :
Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang Yang Terhormat Dan
Bermartabat
Misi :
1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
2. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan integritas
dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien
6
4. Melaksanakan tertib adminisrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana sesuai
dengan ketentuan dan kebutuhan.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Tangerang Tahun Anggaran 2015-2019 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan
aparatur peradilan dengan uraian sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Meningkatnya penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
4. Meningkatnya tertib administrasi perkara
5. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu
6. Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan
7. Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat
8. Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan
9. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan
10. Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Dari Program yang utama sebagaiman tertuang dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran
2016 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang
merupakan satu kesatuan dari Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pengadilan Agama
Tangerang yaitu :
7
DIPA 005.01
a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2016
dipergunakan untuk :
- Layanan Dukungan Manajemen Peradilan
- Pembayaran gaji dan tunjangan
- Kebutuhan sehari-hari perkantoran
- Langganan daya dan jasa
- Pemeliharaan Kantor
- Pembyaran terkait pelaksanaan operasional kantor
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2016
dipergunakan untuk :
- Pengadaan pengolah data dan komunikasi
- Pengadaan Meubelair
- Pengadaan Air Conditioner (AC)
DIPA 005.04
A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2016
dipergunakan untuk :
- Penyelenggaraan pos pelayanan hukum
- Pembebasan biaya perkara
- Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan
8
Tabel 2.1. Matrik perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun
2016
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Prosentase mediasi yang diselesaikan
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
c. Prosentase perkara yang diselesaikan
d. Prosentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan)
e. Prosentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Prosentase yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu
d. Prosentase Penyitaan tepat waktu
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling (sidang diluar Pengadilan)
c. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
9
b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
c. Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti
7. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan
a. Prosentase tersedianya arsip elektronik
b. Prosentase putusan yang telah dianonimisasi
c. Prosentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung
8. Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan
Prosentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
9. Meningkatnya penyerapan anggaran
a. Prosentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)
b. Prosentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja
digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
10
aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi
(punishment).
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua Renstra Pengadilan
Agama Tangerang, sehingga capaian kinerja tahun 2016 tersebut mencerminkan
capaian awal renstra 2015-2019.
Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016
tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.540.126.000,- untuk DIPA 005.01
dan sebesar Rp. 201.958.000,- untuk DIPA 005.04. Anggaran ini akan digunakan
untuk mendukung tercapainya 9 item sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan
dalam renstra 2015-2019.
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No.
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang
diselesaikan
2%
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang
diselesaikan
82%
d. Persentase penurunan
tunggakan perkara (tunggakan
perkara yang diselesaikan)
100%
e. Persentase perkara yang
diselesaikan maksimal 5 bulan
75%
2. Peningkatan akseptabilitas putusan
Hakim
Persentase yang mengajukan
upaya hokum (banding, kasasi,
peninjauan kembali)
2%
11
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan
PK yang disampaikan secara
lengkap
100%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100%
c. Prosentase penyampaian
pemberitahuan isi putusan
tepat waktu
87%
d. Prosentase Penyitaan tepat
waktu
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
89%
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan melalui sidang
keliling (sidang diluar
Pengadilan)
3%
c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
95%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara yang
berkekuatan hukum tetap
1%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
12
c. Persentase temuan hasil
pemeriksaan hakim pengawas
bidang yang ditindaklanjuti
100%
7. Meningkatnya akuntabilitas dan
transparansi peradilan
a. Persentase tersedianya arsip
elektronik
20%
b. Persentase putusan yang telah
dianonimisasi
20%
c. Persentase perkara yang
diupload pada direktori
putusan Kepaniteraan
Mahkamah Agung
20%
8. Meningkatnya sarana penunjang
tupoksi peradilan
Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
25%
9. Meningkatnya penyerapan anggaran a. Persentase realisasi anggaran
program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahkamah Agung
(DIPA 01)
95%
b. Persentase realisasi anggaran
program peningkatan
manajemen peradilan agama
97%
13
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Tingkat capaian didasarkan pada pengukuran kinerja Peradilan Agama Tangerang
tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
masing indikator kinerja sasaran.
Tabel 3.1. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016
No. Sasaran
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Prosentase mediasi yang
diselesaikan
2% 1%
b. Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
100% 100%
c. Prosentase perkara yang
diselesaikan
82% 79%
d. Prosentase penurunan
tunggakan perkara (tunggakan
perkara yang diselesaikan)
100% 100%
e. Prosentase perkara yang
diselesaikan maksimal 5 bulan
75% 79%
2. Peningkatan
akseptabilitas putusan
Hakim
Prosentase yang mengajukan
upaya hukum (banding, kasasi,
peninjauan kembali)
2% 2%
3.
Peningkatan
efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Prosentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan
PK yang disampaikan secara
lengkap
100% 100%
14
b. Prosentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100% 100%
c. Prosentase penyampaian
pemberitahuan isi putusan
tepat waktu
87% 90%
d. Prosentase Penyitaan tepat
waktu
100% 100%
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Prosentase perkara prodeo
yang diselesaikan
89% 60%
b. Prosentase perkara yang dapat
diselesaikan melalui sidang
keliling (sidang diluar
Pengadilan)
3% 35%
c. Prosentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
95% 91%
5. Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara yang
berkekuatan hukum tetap
1% 1%
6. Meningkatnya
kualitas pengawasan
a. Prosentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100% 100%
b. Prosentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100% 100%
c. Prosentase temuan hasil
pemeriksaan hakim pengawas
bidang yang ditindaklanjuti
100% 100%
15
7. Meningkatnya
akuntabilitas dan
transparansi peradilan
a. Prosentase tersedianya arsip
elektronik
20% 43%
b. Prosentase putusan yang telah
dianonimisasi
20% 32%
c. Prosentase perkara yang
diupload pada direktori
putusan Kepaniteraan
Mahkamah Agung
20% 32%
8. Meningkatnya sarana
penunjang tupoksi
peradilan
Prosentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
25% 31,94%
9. Meningkatnya
penyerapan anggaran
a. Prosentase realisasi anggaran
program dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung (DIPA 01)
95% 98,11%
b. Prosentase realisasi anggaran
program peningkatan
manajemen peradilan agama
97% 100%
16
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2016, Peradilan Agama Tangerang telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan
dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
Tabel 3.2. Peningkatan percepatan penyelesaian perkara
No.
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi Capaian
((%)
1 Prosentase mediasi yang diselesaikan 2% 1%
2 Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100%
3 Prosentase perkara yang diselesaikan 82% 79%
4 Prosentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan)
100% 100%
5 Prosentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan
75% 79%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
1. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi ditargetkan sebesar
2% untuk tahun 2016. Tahun 2016 tercatat sebanyak 378 pelaksanaan mediasi dengan
hasil sebanyak 3 mediasi berhasil atau hanya 1% berhasil dan sisanya gagal. Angka ini
masih dibawah target, adapun penyebabnya karena kebanyakan pihak tetap pada
pendiriannya dan tidak ingin berdamai.
Tingkat capaiannya : 3 378
x 100% = 1%
2. Tunggakan perkara pada tahun 2015 berjumlah 731 perkara dan di targetkan sebanyak
100% dapat diselesaikan. Realisasi penyelesaian perkara sisa tahun 2015 sebanyak 731
perkara dapat diselesaikan pada tahun 2016 atau sebanyak 100%, hal ini dikarenakan
pimpinan terus menerus melaksanakan pembinaan kepada para hakim terkait
penyelesaian perkara baik secara formal maupun informal, pada tahun 2016 Pengadilan
Agama Tangerang juga mendapat tambahan tenaga hakim sehingga semakin
mempercepat penyelesaian perkara.
17
Tingkat capaiannya : 731 731
x 100% = 100%
3. Prosentase capaian perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 termasuk sisa tahun 2015
tercatat sebesar 79%. Jumlah semua perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara
dan jumlah penanganan perkara tahun 2016 sebanyak 3.548 perkara (731 sisa tahun lalu
dan 2.817 perkara diterima tahun 2016). Dalam perjanjian kinerja capaian penyelesaian
perkara ditargetkan sebesar 82%. Jika dibandingkan dengan capaian masih dibawah
target sebesar 3%, hal ini dikarenakan intensitas perkara yang meningkat, relaas
penggilan banyak bermasalah khususnya panggilan delegasi (tabbayun).
Tingkat capaiannya : 2.822 3.548
x 100% = 79%
4. Prosentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan perkara yang diselesaikan) sangat
signifikan, dinama tunggakan untuk tahun tahun 2015 dapat diselesaikan semua,
sebanyak 731 sisa perkara tahuan 2015 dapat diselesaikan semua di tahun 2016. Pimpinan
terus menerus melaksanakan pembinaan kepada para hakim terkait penyelesaian perkara
baik secara formal maupun informal, pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tangerang juga
mendapat tambahan tenaga hakim sehingga semakin mempercepat penyelesaian perkara
sehingga target tercapai.
Tingkat capaiannya : 731 731
x 100% = 100%
5. Prosentase berkas perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan dihitung sebesar 79%, dari
2.822 perkara putus, sebanyak 2.222 perkara putus kurang dari 5 bulan. Penggunaan SIPP
memicu/mempermudah majelis dalam menangani perkara sehingga perkara dapat
diselesaikan kurang dari 5 bulan.
Tingkat capaiannya : 2.222 2.822
x 100% = 79%
18
Tabel 3.3. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
Indikator Kinerja Target Realisasi
Prosentase yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)
2% 2%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
Upaya hukum yang merupakan tolok ukur kepuasan masyarakat atas putusan (penyelesaian
perkara) ditargetkan sebesar 2% untuk tahun 2016 dan realisasi selama berjalanya tahun
anggaran tercapai sebesar 2%, hal ini berarti target upaya hukum dan Peninjauan Kembali
tercapai. Sebanyak 42 perkara dimohonkan upaya hukum dan PK dari sebanyak 2.822 perkara
yang diselesaikan tahun 2016. Pembinaan rutin oleh pimpinan telah membuat para hakim
lebih teliti dalam menyelesaikan perkara sehingga masyarakat pencari keadilan merasa puas
dengan putusannya dan tidak mengajukan upaya hukum.
Tingkat capaiannya : 42 2.822
x 100% = 2%
Tabel 3.4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Prosentase berkas perkara yang diajukan banding,
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100% 100%
2 Prosentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100% 100%
3 Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan
tepat waktu
87% 90%
4 Prosentase Penyitaan tepat waktu 100% 100%
19
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
1. Prosentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara
lengkap ditargetkan 100% dan dapat direalisasikan semuanya (100%). Sebanyak 42
perkara yang dimohonkan upaya hukumnya, semua pemberkasan untuk kepentingan
upaya hukum tersebut lengkap. Tidak ada permasalahan pada pemberkasan karena dari
awal perkara masuk data dan berkas sudah lengkap.
Tingkat capaiannya : 42 42
x 100% = 100%
2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, selama tahun 2016
sebanyak 2.817 perkara diterima di Pengadilan Agama Tangerang dan semuanya sudah
didistribusikan kepada majelis dalam waktu kurang dari satu minggu untuk setiap
perkara. Manajemen yang bagus dan pemanfaatan program aplikasi (SIADPA dan SIPP)
sangant menunjang pembagian perkara tersebut.
Tingkat capaiannya : 2.817 2.817
x 100% = 100%
3. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu ditargetkan sebanyak
87% dan dapat direalisasikan sebanyak 90%. Sebanyak 2.136 pemberitahuan isi putusan
(PIP) pada tahun 2016 dapat dilaksankan sebanyak 1.915 PIP. Juru Sita/Juru Sita
Pengganti dalam melaksankan tugasnya tidak terganggu karena merangkap jabatan.
Sebanyak 4 orang JS/JSP Pengadilan Agama Tangerang tidak merangkap jabatan,
pembagian wilayah kerja JS/JSP juga banyak membantu mempercepat pemanggilan para
pihak.
Tingkat capaiannya : 1.915 2.136
x 100% = 90%
4. Prosentase Penyitaan tepat waktu tahun 2016 ditargetkan sebanyak 100%. Selama tahun
2016 ada sebanyak 1 perkara yang dimohonkan untuk penyitaan dan sudah dilakukan
bahkan sudah dieksekusi jadi penyitaan dapat direalisasikan 100%. Pengadilan Agama
Tangerang jarang sekali mendapat perkara yang dimintakan penyitaan atas objeknya.
Tingkat capaiannya : 1 1
x 100% = 100%
20
Tabel 3.5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan 89% 60%
2 Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui
sidang keliling (sidang diluar Pengadilan)
3% 35%
3 Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
95% 91%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
1. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebanyak 89%. Capaian penyelesaian perkara prodeo dari 75 perkara prodeo dapat diselesaikan sebanyak 45 perkara atau tercapai sebanyak 60%. Penyebab utama dikarenakan pengajuan perkaranya dilakukan pada akhir tahun sehingga perkaranya belum terselesaikan.
Tingkat capaiannya : 45 75
x 100% = 60%
2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling (sidang diluar Pengadilan) ditargetkan sebanyak 3% dan dalam kenyataanya dapat direalisasikan sebanyak 35% (lebih dari target). Selama tahun 2016 ada sebanyak 78 perkara yang dilakukan persidangan diluar gedung kantor (sidang keliling) dari sebanyak itu dapat diselesaikan sebanyak 27 perkara. Target penyelesaian tercapai karena masyarakat sangat kooperatif dalam persidangannya mereka selalu melengkapi semua berkas yang diperlukan.
Tingkat capaiannya : 27 78
x 100% = 35%
3. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) ditargetkan sebanyak 95% dan dapat direalisasikan sebanyak 91%. Sebanyak 2.817 perkara masuk, ada 2.542 mengajukan perkaranya dibantu petugas POSBAKUM dan sisanya mengajukan gugatan/permohonan menggunakan jasa pengacara (lawyer).
Tingkat capaiannya : 2.542 2.817
x 100% = 91%
21
Tabel 3.6. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator Kinerja Target Realisasi
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap
1% 0.04%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap ditargetkan sebanyak 1% dan dapat direalisasikan sebanyak 0,04% (lebih rendah dari target). Dari sebanyak 2.822 perkara putus hanya ada 1 perkara yang dimohonkan eksekusi. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya kesadaran hukum sehingga mereka dengan suka rela melaksanakan putusannya sendiri dan tidak mengajukan permohonan eksekusi.
Tingkat capaiannya : 1 2.822
x 100% = 0.04%
Tabel 3.7. Peningkatan kualitas pengawasan
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Prosentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
100% 100%
2 Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti
100% 100%
3 Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim
pengawas bidang yang ditindaklanjuti
100% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100%. Selama tahun 2016 ada sebanyak 22 pengaduan masuk dari masyarakat dan semuanya sudah ditindaklanjuti (100%). Pengadilan Agama Tangerang menganggap pengaduan adalah umpan balik (feed back) dari masyarakat untuk perbaikan sehingga terhadap semua pengaduan akan ditindaklanjuti.
22
Tingkat capaiannya : 22 22
x 100% = 100%
2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direlisasikan sebanyak 100%. Selama tahun 2016 tidak ada pemeriksaan ekternal.
Tingkat capaiannya : 0 0
x 100% = 100%
3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti ditargetkan sebanyak 100% dan dapat direalisasikan sebanyak 100%. Dalam tahun 2016 hawasbid telah 2 kali melaksankan pemeriksaan dan semuanya sudah ditindaklanjuti.
Tingkat capaiannya : 2 2
x 100% = 100%
Tabel 3.8. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Prosentase tersedianya arsip elektronik 20% 43%
2 Prosentase putusan yang telah dianonimisasi 20% 32%
3 Prosentase perkara yang diupload pada direktori
putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung
20% 32%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
1. Prosentase tersedianya arsip elektronik ditargetkan sebanyak 20% dan dapat direalisasikan sebanyak 43%. Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara sudah masuk arsip elektronik sebesar 1.191 perkara. Target dapat dicapai karena ditunjuk petugas khusus untuk membuat arsip elektronik dan sarana untuk kepentingan tersebut juga sudah menunjang.
Tingkat capaiannya : 1.191 2.822
x 100% = 43%
2. Prosentase putusan yang telah dianonimisasi ditargetkan sebanyak 20% dan dapat direalisasikan sebanyak 32%. Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara sudah dianonimasi sebesar 901 perkara. Target anonimisasi tercapai karena telah dibentuk tim khusus untuk anonimisasi.
23
Tingkat capaiannya : 901 2.822
x 100% = 32%
3. Prosentase perkara yang diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung ditargetkan sebanyak 20% dan dapat direalisasikan sebanyak 32%. Perkara putus tahun 2016 sebanyak 2.822 perkara sudah diupload ke direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung sebesar 901 perkara. Target diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung tercapai karena telah dibentuk tim khusus untuk anonimisasi sehingga hasilnya tinggal diupload pada direktori putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Tingkat capaiannya : 901 2.822
x 100% = 32%
Tabel 3.9. Peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
Indikator Kinerja Target Realisasi
Prosentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
25% 31,94%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
Sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas selama kurun
waktu 5 tahun adalah sebanyak 576 unit (100%), direncanankan capaian tersebut akan
selesai pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis yang sudah ditetapkan. Prosentase
tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
tahun 2016 ditargetkan 25%. Capaian sarana penunjang tupoksi peradilan tahun 2016 terdiri
dari pengadaan tahun 2016 sebanyak 124 unit dan 60 unit sarana tahun sebelumnya, sehingga
total capaian menjadi 184 unit atau 31, 94%, angka ini sudah melebihi target capaian tahun
2016. Perhitungan capaian didasarkan pada sarana yang dianggap masih bagus dan
berkualitas. Pengadaan tahun 2016 diprioritaskan guna menunjang tupoksi peradilan yang
memadai secara kuantitas dan kualitas.
Tingkat capaiannya : (60+124) 576
x 100% = 31,94%
24
Tabel 3.10. Peningkatan pelaksanaan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang
memadai
No. Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Prosentase realisasi anggaran program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung (DIPA 01)
95% 98,11%
2 Prosentase realisasi anggaran program peningkatan
manajemen peradilan agama
97% 100%
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah
sebagai berikut :
1. Prosentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) ditargetkan tercapai 95% dan dapat direalisasikan sebanyak 98%. Total anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 6.540.126.000,- (enam milyar lima ratus emapt puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.416.681.648,- (enam milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus emapat puluh delapan rupiah) atau sekitas 98%. Target tercapai karena semua kegiatan dalam DIPA terlaksana semua.
Tingkat capaiannya : 6.416.681.648 6.540.126.000
x 100% = 98,11%
2. Prosentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama ditargetkan tercapai sebesar 97% dan dapat direalisasikan sebesar 100%. Total anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 201.958.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 201.958.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau sekitas 100%. Target tercapai karena semua kegiatan dalam DIPA terlaksana semua.
Tingkat capaiannya : 201.958.000 201.958.000
x 100% = 100%
25
Tabel 3.11. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian
2015
Capaian
2016
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Prosentase mediasi yang
diselesaikan
2% 1%
b. Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
100% 100%
c. Prosentase perkara yang
diselesaikan
78% 79%
d. Prosentase penurunan
tunggakan perkara (tunggakan
perkara yang diselesaikan)
100% 100%
e. Prosentase perkara yang
diselesaikan maksimal 5 bulan
77% 79%
2. Peningkatan akseptabilitas
putusan Hakim
Prosentase yang mengajukan upaya
hukum (banding, kasasi,
peninjauan kembali)
1% 2%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Prosentase berkas perkara yang
diajukan banding, kasasi dan PK
yang disampaikan secara
lengkap
100% 100%
b. Prosentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100% 100%
c. Prosentase penyampaian
pemberitahuan isi putusan tepat
waktu
88% 90%
d. Prosentase Penyitaan tepat
waktu
98% 100%
26
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Prosentase perkara prodeo yang
diselesaikan
81% 60%
b. Prosentase perkara yang dapat
diselesaikan melalui sidang
keliling (sidang diluar
Pengadilan)
41% 35%
c. Prosentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
77% 91%
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Prosentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara yang
berkekuatan hukum tetap
2% 1%
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Prosentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100%
b. Prosentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100% 100%
c. Prosentase temuan hasil
pemeriksaan hakim pengawas
bidang yang ditindaklanjuti
100% 100%
7. Meningkatnya akuntabilitas
dan transparansi peradilan
a. Prosentase tersedianya arsip
elektronik
30% 43%
b. Prosentase putusan yang telah
dianonimisasi
16% 32%
c. Prosentase perkara yang
diupload pada direktori putusan
Kepaniteraan Mahkamah
Agung
16% 32%
27
8. Meningkatnya sarana
penunjang tupoksi
peradilan
Prosentase tersedianya sarana
penunjang tupoksi peradilan yang
memadai secara kuantitas dan
kualitas
10,5% 31,94%
9. Meningkatnya penyerapan
anggaran
a. Prosentase realisasi anggaran
program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahkamah Agung
(DIPA 01)
88,30% 98,11%
b. Prosentase realisasi anggaran
program peningkatan
manajemen peradilan agama
100% 100%
Grafik 3.1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016
28
C. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2016
adalah sebagai berikut :
1. DIPA 005.01
a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.
6.198.126.000,- (enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh
enam ribu rupiah), dan dapat direalisasikan sebagai berikut :
- Layanan Dukungan Manajemen Peradilan Rp. 35.868.529,- (tiga puluh lima juta
delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)
- Pembayaran belanja pegawai Rp. 5.405.497.925,- (lima milyar empat ratus lima
juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
- Pembayaran belanja barang operasional (5211) Rp. 245.403.390,- (dua ratus empat
puluh lima jutaempat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)
- Pembayaran belanja barang persediaan (5218) Rp. 48.931.175,- (empat puluh
delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
- Pembayaran belanja jasa (5221) Rp. 147.250.448,- (seratus empat puluh tujuh juta
dua ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)
- Pembayaran belanja pemeliharaan (5231) sebesar Rp. 192.881.181,- (seratus
sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan
puluh satu)
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan dapat direalisasikan sebagai berikut :
- Pengadaan alat pengolah data sebesar Rp.131.430.000,- (seratus tiga puluh satu
juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Pengadaan Meubelair sebesar Rp. 194.880.000,- (seratus sembilan puluh empat juta
delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
29
- Pengadaan Air conditioner (AC) sebesar Rp. 14.539.000,- (empat belas juta lima
ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
Tabel 3.12. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Per Program Tahun Anggaran 2016
No Program Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran (%)
1 Program dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya
Layanan Dukungan Manajemen
Peradilan 35.919.000 35.868.529 99,89
Pembayaran belanja pegawai 5.520.633.000 5.405.497.925 97,91
Pembayaran belanja barang
operasional 248.506.000 245.403.390 98,75
Pembayaran belanja barang
persediaan 49.034.000 48.931.175 99,79
Pembayaran belanja jasa 151.100.000 147.250.448 97,45
Pembayaran belanja pemeliharaan 192.934.000 192.881.181 99,97
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Mahkamah
Agung
Pengadaan Alat Pengolah Data 132.000.000 131.430.000 99,57
Pengadaan Meubelair 195.000.000 194.880.000 99,94
Pengadaan AC 15.000.000 14.539.000 96,93
TOTAL 6.540.126.000 6.416.681.648 98,11
30
2. DIPA 005.04
Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 201.958.000,-
(dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan dapat
direalisasikan dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja perjalanan dalam negeri (5241) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
b. Belanja barang non operasional (5212, untuk perkara prodeo) sebesar Rp. 26.250.000,-
(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
c. Belanja perjalanan dalam negeri (5241, untuk sidang keliling) sebesar Rp. 18.708.000,-
(delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)
d. Belanja jasa (5221, untuk layanan pos bantuan hukum) sebesar Rp. 156.000.000,-
(seratus lima puluh enam juta rupiah)
Tabel 3.13. Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2016
No Program Pagu
Anggaran
Realisasi
Anggaran (%)
Program peningkatan manajemen
Peradilan Agama
1 Belanja perjalanan dalam negeri 1.000.000 1.000.000 100
2 Belanja barang non operasional
(untuk perkara prodeo) 26.250.000 26.250.000 100
3 Belanja perjalanan dalam negeri
(untuk sidang keliling) 18.708.000 18.708.000 100
4 Belanja jasa (untuk layanan pos
bantuan hukum) 156.000.000 156.000.000 100
TOTAL 201.958.000 201.958.000 100
31
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan program kerja secara optimal dengan
anggaran dan sarana yang terbatas.
2. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan tugas dan fungsi peradilan (judicial
power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara
yang masuk dan beberapa target belum tercapai.
3. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi pembinaan dan Pengawasan,
yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan
fungsional, para staf serta ditunjuknya hakim pengawas bidang.
5. Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan fungsi administrasi, yakni
menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi
umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) dengan Sumber Daya
Manuasia (SDM) yang terbatas.
B. Saran
1. Kinerja Pengadilan Agama Tangerang perlu ditingkatkan lagi agar semua target dalam
perjanjian kinerja tercapai
2. Diperlukan adanya penambahan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, khususnya
untuk petugas administrasi.
3. Diperlukan diklat atau bimtek baik dibidang yudisial maupun non yudisial untuk
meningkatkan kemampuan SDM dalam meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan
Agama Tangerang
4. Diperlukan anggaran yang memadai khususnya belanja modal pengadaan sarana dan
prasarana penunjang tupoksi.
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA TANGERANG Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang Banten 2017
PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017 UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang
diselesaikan
3%
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100%
c. Persentase perkara yang
diselesaikan
85%
d. Persentase penurunan
tunggakan perkara
(tunggakan perkara yang
diselesaikan)
100%
e. Persentase perkara yang
diselesaikan maksimal 5
bulan
80%
2. Peningkatan akseptabilitas putusan
Hakim
Persentase yang mengajukan
upaya hukum (banding, kasasi,
peninjauan kembali)
3%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara
yang diajukan banding,
kasasidan PK yang
disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
100%
c. Prosentase penyampaian
pemberitahuan isi putusan
tepat waktu
88%
d. Prosentase Penyitaan tepat
waktu
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
92%
b. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
95%