LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) DINAS...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) DINAS...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
BAB I PENDAHULUAN 3
A. Gambaran Umum Organisasi 3
B. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perindustrian 6
dan Tenaga Kerja
BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. Perencanaan Kinerja 9
B. Perjanjian Kinerja 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 11
A. Capaian Kinerja Organisasi 11
B. Realisasi Anggaran 17
BAB. IV PENUTUP 18
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, terakhir kali dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian dan
Bidang Tenaga Kerja.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang
transmigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang
transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja
dan bidang transmigrasi;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Adapun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam
melaksankan tugas pokok dan fungsinya secara terstruktur dapat dilihat dalam Bagan
Organisasi sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. KLATEN
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUG BAGIAN PERECANAAN
DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
PERINDUSTRIAN
BIDANG
TENAGA KERJA
SEKSI PERENCANAAN DAN PERIZINAN
INDUSTRI
SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
SEKSI HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA
SEKSI TRANSMIGRASI
Sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten sebanyak 42 orang yang
dirinci menurut jenjang pendidikan dan jenjang pangkat dan golongan yang bisa
dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Jenjang Pendidikan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
NO BIDANG
PENDIDIKAN JUMLAH
PEGAWAI SD SLTP SLTA D I D II D III S 1 S 2 S 3
1 Sekretariat 0 0 5 0 0 1 2 3 0 11
2 Bidang Perindustrian 1 0 6 0 0 0 3 2 0 12
3 Bidang Tenaga Kerja 0 0 4 1 0 0 7 7 0 19
Jumlah 1 0 15 1 0 1 12 12 0 42
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Jenjang Pangkat dan Golongan di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
NO PANGKAT GOL JUMLAH
PEGAWAI
1 Juru Muda I/a 0 Orang
2 Juru Muda Tk.I I/b 0 Orang
3 Juru I/c 1 Orang
4 Juru Tk.I I/d 0 Orang
5 Pengatur Muda II/a 1 Orang
6 Pengatur Muda Tk.I II/b 3 Orang
7 Pengatur II/c 1 Orang
8 Pengatur Tk.I II/d 1 Orang
9 Penata Muda III/a 1 Orang
10 Penata Muda Tk.I III/b 16 Orang
11 Penata III/c 1 Orang
12 Penata Tk.I III/d 6 Orang
13 Pembina IV/a 6 Orang
14 Pembina Tk.I IV/b 2 Orang
15 Pembina Utama Muda IV/c 3 Orang
16 Pembina Utama Madya IV/d 0 Orang
17 Pembina Utama IV/e 0 Orang
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :
REKAPIITULASI DAFTAR BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2017
NO NAMA BIDANG BARANG
JUMLAH
BARANG KEADAAN
1 OKT 2017
MUTASI / PERUBAHAN SELAMA
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2017
JUMLAH BARANG
KEADAAN 31
DESEMBER
2017
KETERANGAN
BERKURANG BERTAMBAH
1
TANAH
2 0 0 2
Tanah Bangunan Pendidikan dan
latihan, tanah
bangunan laboratorium
(Lokasi di Batur)
2 PERALATAN DAN MESIN 1.079 5 63 1.137
a. Alat-alat Besar
b. Alat-alat Angkutan 29 5 24
c. Alat-alat Bengkel dan Alat
Ukur
d. Alat-alat Pertanian / Pertenakan
e. Alat-alat Kantor dan Rumah
Tangga 928 63 991
f. Alat-alat Studio dan
Komunikasi
26 26
g. Alat-alat Kedokteran
h. Alat-alat Laboratorium 96 96
i. Alat-alat Keamanan
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 6 0 0 6
a. Bangunan dan Gedung 6 6
b. Bangunan dan Monumen
4 JALAN , IRIGASI DAN
JARINGAN
a. Jalan dan Jembatan
b. Bangunan Air / Irigasi
c. Instalasi
d. Jaringan
5 ASET LAINNYA 49 0 0 49
a. Buku Perpustakaan 22 22
b. Barang bercorak Keseniaan / Kebudayaan
27 27
c. Hewan Ternak dan
Tumbuhan
6 KONTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
JUMLAH 1.136 5 63 1.194
B. Fungsi Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki tugas yang harus
dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu membantu
Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perindustrian, bidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja secara umum menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang
transmigrasi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan
bidang transmigrasi;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program kegiatan pelayanan terhadap
masyarakat menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Adapun permasalahan
yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah
sebagai berikut :
1. Permasalahan Perindustrian
a. Belum berkembangnya produk unggulan daerah.
b. Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di Bidang IKM .
c. Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi
d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan
laporan dari perkembangan usahanya.
e. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)
f. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.
g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para
pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
h. Terbatasnya produk berorientasi eksport.
i. Belum optimalnya pemberdayaan IKM melalui pola klaster.
j. Belum terwujudnya pola kemitraan antara industri besar dengan industri
kecil.
k. Masih minimnya investor industri besar.
l. Minimnya anggaran pembinaan dan pemberdayaan industri.
2. Permasalahan Bidang Tenaga Kerja
a. Pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi, di
sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang berakibat masih banyaknya
jumlah penganggur setiap tahun.
b. Produktivitas tenaga kerja masih rendah yang di sebabkan masih rendahnya
tingkat pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja/pencari kerja.
c. Jumlah pencari kerja lebih besar dari lowongan yang ada, sedangkan
lowongan yang ada tidak sesuai dengan persyaratan pencari kerja.
d. Info Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
e. Kurangnya kesadaran pengusaha dan pekerja dalam memahami peraturan
per-UU Ketenagakerjaan.
f. Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan UMK sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
g. Perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang belum optimal: Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) masih belum semua dilaksanakan, belum semua
pekerja dimasukkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
h. Bahwa dalam pemanggilan para pihak (pengusaha / pekerja) dalam upaya
penyelesaian industrial / PHK, sering pihak pengusaha selalu mengabaikan
surat pemanggilan.
3. Permasalahan Bidang Transmigrasi
a. Target alokasi calon Transmigrasi ditentukan oleh Provinsi, antara target
Kabupaten dan Provinsi tidak sama.
b. Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan.
c. Potensi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan tidak sesuai dengan
potensi daerah tujuan transmigrasi.
d. Pembangunan transmigrasi pada era Otonomi Daerah sangat rumit dan
memerlukan biaya tinggi. Target Penempatan ditentukan oleh Pemerintah
Provinsi, sedangkan kegiatan penempatan harus melalui: Rintisan
penjajagan, Perjanjian Kerjasama, Peninjauan lokasi, Penandatanganan
Kerjasama (MoU), Pelaksanaan Pengiriman, Pelaksanaan Monitoring.
e. Setelah Pelaksanaan Penempatan Transmigrans, banyak muncul
permasalahan, utamanya Pemberian Jaminan Hidup di daerah Penempatan
kadang tidak bisa diberikan secara rutin sehingga berdampak pada
kesehatan dan kadang muncul emosi dari para transmigran.
f. Kerjasama Antar Daerah (KSAD) belum menjadi acuan dalam pemecahan
masalah transmigran.
g. Lokasi Transmigrasi kadang belum sesuai dengan isi Kerjasama Antar
Daerah (KSAD).
h. Lokasi transmigrasi dalam Kerjasama Antar Daerah (KSAD) clear and
clean tapi kenyataannya belum.
i. Penyelesaiaan kasus yang tidak tepat waktu
j. Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan
bencana dan kemiskinan sangat diperlukan.
k. Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat
diperlukan untuk melihat lokasi yang sesungguhnya.
l. Permintaan target Transmigrans dari Provinsi melalui surat resmi.
m. Setelah Pelaksanaan Penempatan Transmigrans, banyak muncul
permasalahan, utamanya Pemberian Jaminan Hidup di daerah Penempatan
kadang tidak bisa diberikan secara rutin sehingga berdampak pada
kesehatan dan kadang muncul emosi dari para transmigrans.
n. KSAD belum menjadi acuan dalam pemecahan masalah transmigran
o. Belum ada sanksi kalau melanggar kesepakatan
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
a. VISI dan MISI
Visi merupakan keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan
datang. Seperti diketahui bersama bahwa visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang
dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah:
“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN
BERDAYA SAING”
Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui beberapa misi
Bupati dan Wakil Bupati. Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, misi Bupati
dan Wakil Bupati yang sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif,
kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi lokal.
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
b. TUJUAN
Untuk mewujudkan dua misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja mempunyai tujuan yang ingin dicapai pembangunan bidang
perindustrian dan tenaga kerja adalah:
1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
2. Meningkatnya daya saing produk industri daerah
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi
1. SASARAN
Sasaran yang hendak dicapai dalam memenuhi tujuan Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing
sektor ketenagakerjaan.
2. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja.
3. Meningkatnya dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing
sektor Perindustrian.
4. Meningkatnya minat masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi.
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan
kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati
Klaten untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja telah melaksanakan 11 program 45 kegiatan yang didukung oleh
APBD II sebelum perubahan sebesar Rp.1.813.966.000,- dan setelah perubahan sebesar
Rp. 2.480.524.000,-.
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator
dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja dengan Bupati Klaten Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap
instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka
menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pada tahun 2017 , Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah
melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) Kepala
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten Tahun 2017 dan sasaran strategis
rencana pembangunan daerah, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis rencana
pembangunan daerah yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :
Sasaran 1.1 : Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan
daya saing sektor ketenagakerjaan. Untuk mengukur capaian kinerja
pada sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai
berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
% Capaian Tahun
Sebelumnya
(Tahun 2016)
Target Akhir
Periode
Renstra SKPD Tahun
2016-2021
% Capaian thd target
Akhir
Periode Renstra
SKPD Tahun
2016-2021
(1) (2) (3) (4) (5)=4/3x100 (6) (7) (8)=4/7*100
1 Peningkatan dan
pengembangan produktifitas, nilai
tambah dan daya saing
sektor ketenagakerjaan
Tingkat Pengangguran Terbuka 4,15 4,35 95,18 156,97 4,04 107,67
Pencari kerja yang ditempatkan 25,55 22,19 86,85 66,67 26,00 85,35
Persentase kasus hubungan
pekerja dan perusahaan tertangani 81 100 123,46 97,25 85 117,65
Rasio daya serap tenaga kerja 1774,50 1770 99,75 1.997,14 1815,00 97,52
Angka Partisipasi angkatan kerja 68,10 69,51 102,07 84,76 69,00 100,74
Rasio penduduk yang bekerja 1,01 2 198,02 2 1,09 183,49
117,55 400,80 333,36 115,40
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Peningkatan dan
pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.
Kabupaten Klaten dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk sasaran peningkatan dan
pengembangan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan
diukur dari 6 (enam) indikator yaitu indikator. Tingkat Pengangguran Terbuka
ditargetkan 4,15% terealisasi 4,35%, dikarenakan pada satu sisi terdapat pertumbuhan
angkatan kerja yang masih tinggi, di sisi lain perluasan konsep kerja yang kurang
berakibat masih banyaknya jumlah penganggur setiap tahun. Pencari kerja yang
ditempatkan ditargetkan 25,55% terealisasi 22,19% dikarenakan jumlah pencari kerja
lebih besar dari lowongan yang ada, sedangkan lowongan yang ada tidak sesuai dengan
persyaratan pencari kerja. Persentase kasus hubungan pekerja dan perusahaan
tertangani ditargetkan 81 % terealisasi 100% dikarenakan antara pekerja dan pengusaha
yang berselisih telah terjadi kesepakatan bersama sesuai peraturan ketenagakerjaan.
Rasio daya serap tenaga kerja ditargetkan 1.774,50 terealisasi 1.770, dikarenakan Info
Pasar kerja yang ada belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rasio penduduk
yang bekerja ditargetkan 1,01 % terealisasi 2 % dikarenakan produktivitas tenaga kerja
masih rendah yang di sebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan
angkatan kerja/pencari kerja.
Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bidang ketenagakerjaan
dalam perbaikan peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Adapun alternatif
yang telah dilakukan untuk meningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai
tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan Kabupaten Klaten adalah melalui:
1 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan program kegiatan pelatihan
baik Institusional maupun Non Institusional dan Lembaga Latihan Kerja Swasta.
2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan prioritas kegiatan Peningkatan
Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online dan Penyaluran serta penempatan
melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN, Padat Karya Produktif, diselenggarakan
pelatihan .
3 Penetapan upah minimum Kabupaten (UMK) dibuat secara tetap, misalnya kenaikan
UMK berdasarkan prosentase tetap.
4 Penanganan Diskriminasi tenaga kerja menurut jenis kelamin, contoh:sebagai besar
dunia industry hanya memberikan kesempatan kerja kepada wanita & pabrik
rokok,pabrik garmen.
5 Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan
kerja serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkurangnya kasus
PHI/ PHK.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah
sebesar Rp 636.632.299,- atau 83,77 % dari total pagu sebesar Rp 760.000.000,-
Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar
Rp.123.367.701,- atau sebesar 16,23% dari Pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah:
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LKPS)
- Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja AKAD
- Kegiatan Pelatihan Otomotif
- Kegiatan Pelatihan Las
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Kegiatan Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja
- Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- Kegiatan Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja
- Kegiatan Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS, dan BKK
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedure, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi / Lembaga Serikat Pekerja
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
- Kegiatan Operasional Dewan Pengupahan
- Kegiatan Sosialisasi Upah Minimum
- Kegiatan Penyesaian Kasus PHI/PHK
- Kegiatan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan
Sasaran 1.2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2, dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
% Capaian
Tahun Sebelumnya
(Tahun 2016)
Target Akhir Periode
Renstra
SKPD Tahun 2016-2021
% Capaian
thd target
Akhir Periode Renstra
SKPD Tahun
2016-2021
(1) (2) (3) (4) (5)=4/3x100 (6) (7) (8)=4/7*100
2 Menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat
Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB
34,86 35,94 103,10 113,21 35,5 101,24
Pertumbuhan Industri 17,12 0,02 0,12 104,41 20,68 0,10
Cakupan bina kelompok pengrajin 36.058 24.577 68,16 61 38.205 64,33
Jumlah Industri Menengah Besar 132 133 100,76 101,52 132 100,76
Jumlah Produk yang memakai ISO
dan SNI 59 60 101,69 60 73 82,19
Jumlah IKM yang memiliki Standar Produk Teknologi Manufaktur 70 71 101,43 71 82 86,59
Jumlah IKM Mebel memiliki
SVLK 231 183 79,22 100 431 42,46
79,21 87,24 5568,45 68,24
Untuk capaian kinerja Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat melalui pengukuran 7 (tujuh) indikator sebagai berikut: Kontribusi Sektor
industri rumah tangga terhadap PDRB dengan target 34,86 % terealisasi 35,94 %
dengan mendorong masuknya investor industri besar. Indikator Pertumbuhan Industri
ditargetkan 17,12 % terealisasi 0,02 % dikarenakan masih rendahnya tingkat
profesionalisme SDM di bidang IKM dan rendahnya daya saing produk IKM dalam
menghadapi dampak globalisasi. Indikator Cakupan bina kelompok pengrajin
ditargetkan 36.058 terealisasi 24.577 dikarenakan minimnya anggaran pembinaan dan
pemberdayaan industri. Indikator Jumlah Industri Menengah Besar ditargetkan 132
terealisasi 133 dengan melaksanakan temu bisnis untuk pola kemitraan antara industri
besar dengan industri kecil. Indikator Jumlah Produk yang memakai ISO dan SNI
ditargetkan 59 terealisasi 60 dikarenakan peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk
memberikan informasi, data dan laporan dari perkembangan usahanya. Indikator
Jumlah IKM yang memiliki Standar Produk Teknologi Manufaktur ditargetkan 70
terealisasi 71 dikarenakan peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk
IKM dalam menghadapi dampak globalisasi. Indikator Jumlah IKM Mebel memiliki
SVLK ditargetkan 231 terealisasi 183 dikarenakan belum optimalnya jaringan
kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka
peningkatan daya saing IKM.
Dilihat Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 tahun 2017 mencapai
kurang dari 100%, maka dari itu pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
masih perlu ditingkatkan, karena dilihat dari masih banyaknya masalah-masalah
perindustrian yang harus diselesaikan, adapun alternatif solusi yang telah dilakukan
untuk menyelesaikan permasalahan perindustrian adalah melalui :
1. Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah.
2. Bintek dan pelatihan profesionalisme SDM di Bidang IKM dalam bidang
industri.
3. Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM dalam
menghadapi dampak globalisasi.
4. Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan
laporan dari perkembangan usahanya.
5. Merencanakan dan menetapkan adanya Rencana Induk Pengembangan Industri
Daerah (RIPIDA).
6. Penambahan inovasi dan diversifikasi produk.
7. Memperkuat jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha
lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
8. Peningkatan produk berorientasi eksport.
9. Peningkatan dan pemberdayaan IKM melalui pola klaster.
10. Melaksanakan Temu Bisnis untuk pola kemitraan antara industri besar dengan
industri kecil.
11. Mendorong masuknya investor industri besar.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah
sebesar Rp. 660.030.000,- atau 70,22 % dari total pagu sebesar Rp. 940.000.000,- .
Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp.279.970.000,-
atau sebesar 29,78% dari Pagu yang ditentukan .
Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah:
Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah
- Kegiatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri
- Kegiatan Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri
- Kegiatan Pelatihan pembuatan kerajinan tas makram/rajut berbahan baku benang
nylon(DBHCHT)
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Mesin Rekayasa Pengrajin Ketela/ Sukun/ Kentang (DBHCHT)
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Mandi Susu (DBHCHT)
- Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tas Kulit (DBHCHT)
Program peningkatan kemampuan teknologi industry
- Kegiatan Peningkatann Koodinasi Pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten
Klaten
Sasaran 1.3 : Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat
sasaran dan tepat manfaat.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3, dimaksud maka dilakukan
pengukuran kinerja sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
%
% Capaian Tahun
Sebelumnya
(Tahun 2016)
Target Akhir Periode
Renstra SKPD
Tahun 2016-
2021
% Capaian
thd target Akhir
Periode Renstra
SKPD
Tahun 2016-2021
3 Terwujudnya pelayanan
publik tepat waktu, tepat
multi, tepat sasaran dan tepat manfaat
Presentase Peningkatan minat
transmigrasi 35 93,75 267,86 60 55 170,45
Transmigrasi Swakarsa/ Umum 30 4 13,33 63,33 80 5
Untuk capaian kinerja terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu,
tepat sasaran dan tepat manfaat melalui pengukuran 2 (dua) indikator Presentase
Peningkatan minat transmigrasi 35 % terealisasi 93,75 % dikarenakan para calon
transmigran ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ingin punya tanah untuk
bertani, tempat transmigran dekat dengan perkotaan, adanya Transmigran pola shearing
anatara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan daerah tujuan. Indikator
Transmigrasi Swakarsa/ Umum ditargetkan 30 KK terealisasi 4 KK, dikarenakan
peminat calon transmigrasi cukup banyak tapi target alokasi calon transmigrasi
ditentukan oleh Provinsi, antara target Kabupaten dan Provinsi tidak sama..
Dilihat Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3 tahun 2017 mencapai
kurang dari 100%, maka dari itu pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di
urusan transmigrasi masih perlu ditingkatkan, adapun alternatif solusi yang telah
dilakukan untuk peningkatan tarap hidup masyarakat melalui program transmigrasi
adalah melalui :
1 Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi ( MOU )
antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.
2 Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan
kemiskinan sangat diperlukan.
3 Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat diperlukan untuk
melihat lokasi yang sesungguhnya.
4 Permintaan target Transmigran dari Provinsi melalui surat resmi.
5 Pembuatan KSAD dipersiapkan jauh-jauh hari.
6 Kalau ada masalah transmigrasi supaya berpatokan pada KSAD
7 KSAD supaya selesai ditandatangani sebelum pemberangkatan (KSAD diproses sebelum
penempatan)
8 Kenyataan lokasi trans supaya sesuai dengan isi KSAD
9 Lokasi trans supaya disiapkan yang clear and clean
10 Dalam KSAD supaya ada BAB atau pasal yang mengatur sanksi
11 Mengusahakan calon transmigrasi penerima bantuan sosial tidak mundur sehingga bantuan
sosial dicairkan.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah
sebesar Rp. 146.151.150,- atau 58,46 % dari total pagu sebesar Rp 250.000.000,- Hal
ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp.103.848.850,- atau
sebesar 41,54% dari Pagu yang ditentukan . Terjadinya efisiensi penggunaan sumber
daya yang terlalu besar ini dikarenakan adanya pembatasan quota transmigran di
wilayah yang akan ditempati transmigran, sehingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi hanya bisa memberangkatkan 4 KK dari 30 KK yang ditargetkan tahun
ini.
Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain adalah:
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam
rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi
- Kegiatan Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan transmigrans
Program Transmigrasi Lokal
- Kegiatan Penyuluhan transmigrasi lokal
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada tahun anggaran 2017, di dukung dengan Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp. 2.480.524.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD
II, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 92.901.984,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.654.401.725,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 124.454.600,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian
sasaran adalah sebagai berikut :
Sasaran Program
Anggaran Sebelum
Perubahan Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi %
Rencana (Rp) Rencana (Rp) Realisasi (Rp)
1 Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sektor ketenagakerjaan.
1.1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
430.000.000 430.000.000 359.469.500 83,60
1.2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 220.000.000 220.000.000 173.560.349 78,89
1.3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
110.000.000 110.000.000 103.602.450 94,18
2 Menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
2.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
250.000.000 890.000.000 641.600.000 72,09
2.2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
50.000.000 50.000.000 18.430.000 36,86
3 Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.
2.3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 218.000.000 218.000.000 122.839.650 56,35
3.1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 32.000.000 32.000.000 23.311.500 72,85
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila dibandingkan Tahun
2016 maka terjadi Penurunan sebesar 1,74 %. Pada Tahun 2017 penyerapan anggaran
sebesar 75,46 % dan pada Tahun 2016 penyerapan anggaran sebesar 77,20%.
LAMPIRAN 2
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2017
NO JENIS
BELANJA PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH % RENCANA
KEUANGAN REALISASI
KEUANGAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
A BOP Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
250.000.000
890.000.000
641.600.000
248.400.000 72,09
1
Pembinaan Industri Kecildan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
50.000.000 50.000.000
47.907.500
2.092.500
95,82
2 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri
50.000.000
50.000.000
27.497.000
22.503.000 54,99
3 Pelatihan Pembuatan Mesin Rekayasa Pengrajin Ketela/ Sukun/ Kentang (DBHCHT)
200.000.000
167.146.500
32.853.500 83,57
4 Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi Mandi Susu (DBHCHT)
200.000.000
171.497.000
28.503.000 85,75
5 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tas Makram/Rajut Berbahan Baku Benang Nylon (DBHCHT)
150.000.000
240.000.000
127.290.500
112.709.500 53,04
6 Pelatihan Pembuatan Tas Kulit (DBHCHT)
150.000.000
100.261.500
66,84
49.738.500
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
50.000.000
50.000.000
18.430.000
31.570.000
36,86
1 Peningkatan Koordinasi Pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten
50.000.000
50.000.000
18.430.000
36,86
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 220.000.000
220.000.000
173.560.349
46.439.651
78,89
1
Penyusunan informasi Bursa Tenaga Kerja
45.000.000
45.000.000
28.611.349
16.388.651 63,58
2
Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja
10.000.000
10.000.000
9.770.500
229.500
97,71
3
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
25.000.000
25.000.000
22.798.500
2.201.500 91,19
4
Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja
100.000.000
100.000.000
94.603.000
5.397.000 94,60
5
Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK
40.000.000
40.000.000
17.777.000
44,44
Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas TK
430.000.000
430.000.000
359.469.500
70.530.500
83,60
1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
15.000.000 15.000.000
7.785.250
7.214.750
51,90
2 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD 65.000.000
65.000.000
38.047.500
26.952.500 58,53
3 Pelatihan Otomotif 27.359.250
200.000.000 200.000.000 172.640.750 86,32
4
Pelatihan Las
150.000.000
150.000.000
140.996.000
9.004.000 94,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
110.000.000
110.000.000
103.602.450
6.397.550 94,18
1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
16.000.000
16.000.000
14.747.000
1.253.000 92,17
2
Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja
12.000.000
12.000.000
11.312.000
688.000
94,27
3 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
25.000.000
25.000.000
24.018.000
982.000
96,07
4
Operasional Dewan Pengupahan
12.000.000
12.000.000
11.647.500
352.500
97,06
5
Sosialisasi Upah Minimum
18.000.000
18.000.000
17.421.400
578.600
96,79
6
Penyelesaian Kasus PHI/PHK
8.000.000
8.000.000
6.565.300
1.434.700 82,07
7
Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan
19.000.000
19.000.000
17.891.250
1.108.750 94,16
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
218.000.000
218.000.000
122.839.650
95.160.350
56,35
1 Peningkatan kerjasama antara wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
53.000.000
53.000.000
47655900 5.344.100 89,92
2 Monitoring & Evaluasi Transmigrasi 50.000.000
50.000.000
43.042.250
6.957.750 86,08
3 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi
115.000.000 115.000.000
32.141.500
82.858.500
27,95
Program Transmigrasi Lokal
32.000.000
32.000.000
23.311.500
8.688.500 72,85
1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal 32.000.000
32.000.000
23.311.500
8.688.500 72,85
Jumlah A dan rata-rata % A
1.310.000.000
1.950.000.000
1.442.813.449 507.186.551
73,99
Program Pelayanan Adm perkantoran
263.082.000
309.640.000
247.230.060
62.409.940
79,84
1 Penyediaan jasa komunikasi umber daya air dan listrik
8.400.000
8.700.000
8.655.000
45.000
99,48
2
Pengelolaan Administrasi Keuangan
10.000.000
10.000.000
9.475.400
524.600
94,75
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
36.437.000
42.554.000
37.832.084
4.721.916 88,90
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.000.000
20.000.000
18.735.000
1.265.000 93,68
5
Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan
9.500.000
9.500.000
9.500.000
- 100,00
6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000
10.000.000
8.481.300
1.518.700 84,81
7
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan PerUU-an
4.508.000
4.508.000
4.150.000
358.000
92,06
8
Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000
30.000.000
21.682.500
8.317.500 72,28
9
Rapat-rapat Koordinasi & Konsul ke Luar Daerah
104.859.000
135.000.000
100.734.776
34.265.224 74,62
10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsul ke Dalam Daerah
25.000.000
30.000.000
20.775.000
9.225.000 69,25
11
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
9.378.000
9.378.000
7.209.000
2.169.000 76,87
Program Peningkt. Srn & Prasarana Aparatur 215.884.000
185.884.000
160.147.600
18.761.900
86,15
1
Pengadaan peralatan gedung kantor
48.342.000
48.342.000
47404600
937.400 98,06
2
Pemeliharaan Rtn/Brkala Kend Dinas Oprsnl
70.115.000
70.115.000
61.510.500
8.604.500 87,73
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
47.427.000
47.427.000
38.207.000
9.220.000 80,56
4
Fasilitasi Pindahan Kantor
50.000.000
20.000.000
13.025.500
65,13
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 15.000.000
25.000.000
16.499.000
8.501.000 66,00
1 Penyusunan dan Evaluasi Kerja SKPD 10.000.000
10.000.000
2.859.000
7.141.000 28,59
2 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD
5.000.000 15.000.000
13.640.000
1.360.000 90,93
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
10.000.000
5.068.200
4.931.800 50,68
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000 10.000.000
5.068.200
4.931.800 50,68
Jumlah B dan rata-rata % B
503.966.000
530.524.000
428.944.860 101.579.140
80,85
Jumlah (A+B) dan rata-rata % (A+B)
1.813.966.000
2.480.524.000
1.871.758.309
608.765.691 75,46