LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) · bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) · bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP) TAHUN 2018
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang sekaligus merupakan serangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi , Misi dan Tujuan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar–besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyusun LKj IP Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, khususnya pada pasal 18, 19, 20 dan 21 mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Kepada para Kepala Sub Bagian dan seluruh jajaran staf Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah melaksanakan tugas–tugasnya dengan baik sesuai dengan Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan disampaikan terima kasih.
Selanjutnya disadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai–nilai yang berkembang untuk mendukung Kinerja Organisasi serta aspek–aspek yang belum tercakup dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini.
Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan Allah SWT semoga Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja di masa yang akan datang.
Lamongan, Januari 2019 KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I NIP. 19730509 199803 2 005
iii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ................................................................................................. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .......................................................................................... 2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ......................................................................... 2
1. Personil .............................................................................................................. 2
2. Sarana dan Prasarana ....................................................................................... 4
3. Pembiayaan ....................................................................................................... 4
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP........................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................................. 8
A. RENCANA STRATEGIS .......................................................................................... 8
1. Visi dan Misi ....................................................................................................... 8
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .............................................................. 9
3. Program dan Kegiatan ........................................................................................ 9
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ........................................................ 10
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ..................................................................... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 13
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 .................................................. 13
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ..................... 14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 ...................................... 17
BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 20
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 – 2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaporkan capaian kinerja (performance result) selama
tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021.
Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 yang tertuang dalam anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kinerja
Tahun 2018 sesuai dengan Rencana Kinerja 2018 tersebut. Bagian Kesejahteraan Masyarakat telah
merencanakan 1 (Satu) tujuan, untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh
adalah dengan melaksanakan 1 (Satu) Program serta 16 (Enam Belas) kegiatan yang sesuai
dengan rencana kinerja tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.483.068.500,- (Dua
Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
Selain itu Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan juga mengelola Bantuan
Hibah dan Bantuan Sosial yang anggarannya melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan dengan total
alokasi anggaran sebesar Rp. 62.349.000.000,- (Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh
Sembilan Juta Rupiah). Oleh karena itu upaya pencapaian sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu
dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar Rp 74.832.068.500,- (Tujuh
Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus
Rupiah).
Dari 16 (Enam Belas) kegiatan ditambah dengan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang
telah dilaksanakan dan telah ditetapkan capaian kinerjanya pada Tahun 2018, sebagian besar
kegiatan belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan (penyerapan anggaran kurang dari
100%) disebabkan adanya kendala yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut :
1. Ada anggaran suatu kegiatan yang dialihkan ke kegiatan lain seperti anggaran pada kegiatan
Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan yang terjadi
pengurangan pada PAK nya dan disebar ke kegiatan lainnya.
2. Untuk belanja langsung lainnya, adanya penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%
dikarenakan dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Untuk belanja tidak langsung, terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti
fotokopi rekening pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum apakah termasuk
golongan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga
harus dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki.
v
4. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap sehingga
tidak bisa diajukan pencairan dananya.
5. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Setda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan
Proposal permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai badan hukum
yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.
Dengan adanya alokasi anggaran yang tidak terserap tersebut, telah diambil langkah–
langkah yaitu dengan mengembalikannya ke kas daerah.
Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat ini, maka langkah–langkah
antisipatif kedepan yang akan diambil oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten
Lamongan adalah dengan mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengusulan, verifikasi data, dan
sosialisasi kepada calon penerima bantuan terkait dengan regulasi atau persyaratan dalam
mengajukan permohonan bantuan hibah maupun bantuan sosial agar dana yang dianggarkan untuk
bantuan tersebut maupun kegiatan-kegiatan lainnya dapat terserap seluruhnya sehingga target yang
telah ditetapkan setiap tahun pada RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good
Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban
yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor
IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam
pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan
bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas,
azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut,
azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah
guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa
(Good Governance and Clean Government ) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan
oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan RENSTRA Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016– 2021.
2
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah:
1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil
pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu
adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan Tingkat Pendidikan,
Jabatan, Pangkat/ Golongan yang mana jumlah personil di Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebanyak 11 orang dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel : 1 DAFTAR PERSONIL
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
IV III II GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV
1 3 1 - - - 7 2 2 11
NOESELON PNS TENAGA
HONORERJUMLAH
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
3
Tabel : 2 DAFTAR PERSONIL DAN TENAGA KONTRAK
DI BAGIAN KESMASY. SETDA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
NO.JABATAN
STRUKTURALJML PANGKAT/ GOL. RUANG JUMLAH
PEND.
FORMALJML KET
1 Kepala Bagian 1 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S-2 1 -
Pembina (IV/a) 1 S-2 1 -
S-2 1 -
S-1 1 -
Penata Tk. I (III/d) 1 S-1 1 -
Penata (III/c) 1 S-2 1 -
S-1 1 -
SMA 1 -
Penata Muda (III/a) 1 S-1 1 -
Tenaga Honorer 2 S-1 2 -
Jumlah 11 11 11
2 Kasubbag 3
3 Staf 7
Penata Tk. I (III/d) 2
Penata Muda Tk. I (III/b) 2
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1,
sebagaimana bagan dibawah ini.
Bagan: 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. KEPALA BAGIAN KESMASY
M.NAFIK ABI NU'AIM, S.H. KASUBBAG AGAMA DAN PENDIDIKAN.
YULIATIN NINGSIH,S.E.
KARNADI, S.Pd.
SITI MASRUROH,S.H.I.
M. SOFWIN ARDIANSYAH, S.Pd.I.
ESTI NUR MULYANI, S.E.,M.M. KASUBBAG KEBUDAYAAN, PP & PO
FAKHRINA LELLY M,S.E.
TATAG TAUFANI AMRI,S.KM.
AMAMATUL QOYYISAH, S.E.
INDAH PUTRI LESTARI, S.Kom
SEKAR, S.H., M.M. KASUBBAG BINSOS
SU’EB
FREDI ERIES KURNIAWAN PUTRA, S.E.
M. TAJUDDIN AL BASHOR
4
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam
melaksanakan tugas di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan.
Adapun sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan dan masih layak pakai dapat
disampaikan dibawah ini:
Tabel : 3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2018
NO. JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 Station Wagon 1 Unit Baik
2 Sepeda Motor 4 Unit 4 Rusak Berat
3 Lemari Besi/ Metal 3 Buah 2 Rusak Berat
4 Filling Besi/ Metal 4 Buah 4 Rusak Berat
5 Lemari Kayu 4 Buah 4 Rusak Berat
6 Kursi Besi/ Metal 21 Buah 21 Kurang Baik
7 Meja Tulis 14 Buah Baik
8 Personal Komputer 7 Unit 3 Kurang Baik
9 Note Book 2 Unit Baik
10 Laptop 1 Unit Baik
11 Printer 6 Buah Baik
12 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 Buah Baik
13 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 3 Buah Baik
14 Meja Kerja Pegawai Non Eselon 14 Buah Baik
15 Meja Tamu Biasa 1 Buah 1 Kurang Baik
16 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 1 Buah Baik
17 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 3 Buah Baik
18 Camera + Attachment 1 Buah Baik
19 Microphone/ Wireless Mic 1 Unit Baik
20 Pesawat Telephone 2 Unit 1 Kurang Baik
21 Mesin Ketik Manual 2 Buah 1 Kurang Baik
22 Led TV Samsung 1 Unit Baik
23 Papper Shredder 1 Unit Baik
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
3. Pembiayaan
Guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018, dalam pelaksanaan
tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan memperoleh
anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan
pada tabel sebagai berikut:
5
Tabel : 4 DATA PEMBIAYAAN
TAHUN 2018
No KEGIATAN JUMLAH ( Rp )
KET.
Belanja Langsung
A Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat
1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan Pendidikan Dan Kebudayaan.
145.238.400,- Bag. Kesmasy
2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial Dan Kesehatan.
237.132.400,- Bag. Kesmasy
3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan Kesenian Dan Keolahragaan.
85.732.400,- Bag. Kesmasy
4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan.
413.300.000,- Bag. Kesmasy
5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab. Lamongan.
3.453.050.030,- Bag. Kesmasy
6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kab. Lamongan.
1.669.781.700,- Bag. Kesmasy
7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab. Lamongan.
1.326.068.400,- Bag. Kesmasy
8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kab. Lamongan. 640.705.500,- Bag. Kesmasy
9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren se Kab. Lamongan.
235.440.920,- Bag. Kesmasy
10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat. 136.000.000,- Bag. Kesmasy
11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam. 1.232.915.500,- Bag. Kesmasy
12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji. 550.000.000,- Bag. Kesmasy
13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan. 1.467.783.250,- Bag. Kesmasy
14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan. 139.920.000,- Bag. Kesmasy
15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur’an Kabupaten Lamongan.
400.000.000,- Bag. Kesmasy
16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba.
350.000.000,- Bag. Kesmasy
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.483.068.500,-
Belanja Tidak Langsung
A Belanja Hibah
I) Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta
1 KNPI 100.000.000,- BPKAD
2 Kegiatan kepada KPU 150.000.000,- BPKAD
3 Kegiatan Panwaslu 100.000.000,- BPKAD
6
4 Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah 26.751.600.000,- BPKAD
5 Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA 16.788.000.000,- BPKAD
6 Organisasi Profesi Lainnya 100.000.000,- BPKAD
7 Badan Narkotika Kabupaten (BNK) 100.000.000,- BPKAD
II) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan
1 Kelompok Masyarakat 17.784.400.000,- BPKAD
B Belanja Bantuan Sosial
I) Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan
1 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 475.000.000,- BPKAD
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 62.349.000.000,-
Sumber : Bagian Kesmasy Setda Kab. Lamongan.
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP
Untuk Sistematika Penyajian LKj IP Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:
SAMPUL DEPAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj IP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021.
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2018.
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha
untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah Lingkungan
Internal ( Kekuatan dan Kelemahan ) serta Lingkungan Eksternal ( Peluang dan Tantangan )
suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan
Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan. Adapun Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
a. Visi
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai VISI:
“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing “.
Dari Visi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan dan dikandung maksud agar
Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai
komitmen, bahwa dalam dinamika perubahan keadaan kearah masa depan terfokus agar
penyelenggaraan Pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan
dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan
diharapkan dapat menumbuhkembangkan komitmen seluruh komponen Sub Bagian
Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, mampu menjadi
akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi yang
mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Pemerintah Daerah dan menjalankan
kehendak masyarakat guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
Government).
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu:
“Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik“.
Makna dari Misi tersebut adalah secara eksplisit menyatakan apa yang harus
dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sektretariat Daerah Kabupaten Lamongan
yang kegiatannya berupa bantuan-bantuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan rincian
kegiatan masing-masing.
9
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif
dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik”.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan sasaran dan
indikator sasaran dari apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2018 dan perkiraan
target Tahun 2018. Adapun sasaran yang dimaksud adalah “Terwujudnya kebijakan
strategis bidang Pemerintahan Umum” dengan indikator sasaran yaitu “Persentase
kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti”.
3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yaitu ada 1 (Satu) program dan 16
(Enam Belas) kegiatan, adapun program dan kegiatan sebagai berikut:
1) Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat.
Dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial Dan Kesehatan.
c. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan Kesenian Dan Keolahragaan.
d. Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan.
e. Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kab. Lamongan.
f. Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kab. Lamongan.
g. Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kab. Lamongan.
h. Pendampingan Pembinaan Modin se Kab. Lamongan.
i. Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren se Kab.
Lamongan.
j. Kegiatan Pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan.
k. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam.
l. Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji.
m. Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan.
n. Penyelenggaraan Safari Ramadhan.
o. Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur’an Kabupaten Lamongan.
p. Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penggunaan
Peredaran Gelap Narkoba.
10
Selain program dan kegiatan tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda
Kabupaten Lamongan juga mengelola Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018 yang
anggarannya melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan antara lain sebagai berikut:
1) Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, yang meliputi:
(1) KNPI;
(2) Kegiatan kepada KPU;
(3) Kegiatan Panwaslu;
(4) Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah;
(5) Pondok Pesantren, Madin dan TPQ/TPA;
(6) Organisasi Profesi Lainnya.
(7) Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
2) Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, yang meliputi:
(1) Kelompok Masyarakat;
3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, meliputi:
(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja, dan target yang ingin dicapai
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, dengan penjabaran yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Sasaran “Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum”, dengan indikator
sebagai berikut :
1. Persentase tempat peribadatan yang dibantu.
Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target
indikator ini diwujudkan melalui program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/
Organisasi Swasta dengan kegiatan Belanja Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan
Tempat-tempat Ibadah. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 9,65% tempat ibadah
yang dibantu.
11
2. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar.
Adapun target yang ingin dicapai adalah 100%.
3. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu.
Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target
indikator ini diwujudkan melalui program Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/
Organisasi Swasta dengan kegiatan Belanja Hibah Kepada Pondok Pesantren, Madin dan
TPQ/ TPA. Adapun target yang ingin dicapai sebesar 14,9% lembaga pendidikan
keagamaan yang dibantu.
4. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu.
Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target
indikator ini diwujudkan melalui:
a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat, dengan
kegiatan Penyaluran Bahan Makanan Pokok Bagi Masyarakat Kabupaten Lamongan.
b. Program Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, dengan kegiatan
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat.
Adapun target yang ingin dicapai sebesar 16,53% masyarakat/ kelompok masyarakat/
ormas/ fakir miskin yang dibantu.
5. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana. Adapun target yang ingin dicapai adalah
terlaksananya 12 kegiatan keagamaan.
6. Jumlah Guru Ngaji, Ta’mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan
Ponpes yang memperoleh insentif.
Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target
indikator ini diwujudkan melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis
Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
a. Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji Se kabupaten Lamongan.
b. Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid Se Kabupaten Lamongan.
c. Pendampingan Pembinaan Imam Musholla Se Kabupaten Lamongan.
d. Pendampingan Pembinaan Modin Se Kabupaten Lamongan.
e. Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Ponpes Se Kab. Lamongan.
Adapun target yang ingin dicapai sebesar 19.855 orang dari gabungan Guru Ngaji, Ta’mir
Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes se Kabupaten
Lamongan.
12
7. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu.
Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target
indikator ini diwujudkan melalui Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat. Adapun
target yang ingin dicapai sebesar 4 lembaga yang dibantu.
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara
atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya
yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan
instansi pemerintah untuk:
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKj IP;
Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal
ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dapat dipertanggungjawabkan
peruntukannya, Perjanjian Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 terlampir.
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018.
Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja
ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara
rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan ( inputs ), Keluaran ( outputs ),
Hasil ( outcomes ), Manfaat ( benefits ) maupun Dampak ( impacts ). Hasil pengukuran
pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ).
Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu :
85 – >100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 – 85 : Baik / Berhasil
55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.
Adapun hasil pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten
Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran “Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum”, dengan indikator
sebagai berikut :
1. Persentase tempat peribadatan yang dibantu.
Target yang ditetapkan adalah 9,65% atau 627 tempat peribadatan yang dibantu. Adapun
realisasi yang dicapai pada Tahun 2018 adalah 15,07% atau 980 tempat peribadatan yang
dibantu. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada
kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (156,17%).
2. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar.
Target yang ditetapkan adalah 100% atau 3 dokumen disusun tepat waktu dan benar.
Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2018 adalah 100% atau 3 dokumen tersebut
dilaksanakan tepat waktu dan benar. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran
kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
3. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu.
Target yang ditetapkan adalah 14,9% atau 510 lembaga pendidikan keagamaan yang
dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2018 adalah 13,71% atau 469 lembaga
pendidikan keagamaan yang dibantu. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran
kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (92,01%).
14
4. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu.
Target yang ditetapkan adalah 16,53% atau 1.332 masyarakat/ kelompok masyarakat/
ormas/ fakir miskin yang dibantu. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2018 adalah
22,93% atau 1.848 masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu.
Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori
Sangat Baik/ Sangat Berhasil (138,72%).
5. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana.
Target yang ditetapkan adalah 12 kegiatan keagamaan yang terlaksana. Adapun realisasi
yang dicapai pada Tahun 2018 adalah 15 kegiatan keagamaan yang terlaksana. Hasil
tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat
Baik/ Sangat Berhasil (125%).
6. Jumlah Guru Ngaji, Ta’mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan
Ponpes yang memperoleh insentif.
Target yang ditetapkan adalah 19.855 orang yang memperoleh insentif. Adapun realisasi
yang dicapai pada Tahun 2018 adalah 21.440 orang yang memperoleh insentif. Hasil
tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat
Baik/ Sangat Berhasil (107,98%).
7. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu.
Target yang ditetapkan adalah 4 lembaga keagamaan yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ
dan IPHI. Adapun realisasi yang dicapai pada Tahun 2018 adalah 4 lembaga keagamaan
yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ, dan DMI. Hasil tersebut jika merujuk pada skala
pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil (100%).
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
Analisis capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten
Lamongan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:
Sasaran “Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum”. Capaian indikator ini
tercapai rata-rata sebesar 117,13% (sangat baik/ sangat berhasil). Capaian sasaran ini diukur
melalui 7 (tujuh) indikator. Berikut tabel evaluasi persentase pencapaian indikator kinerja pada
sasaran dimaksud tahun 2018.
15
%
1
a) Persentase tempat peribadatan yang dibantu. 9,65 % 15,07 % 156,17
b) Persentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang
disusun tepat waktu dan benar.
100 % 100 % 100,00
c) Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang
dibantu.
14,90 % 13,71 % 92,01
d) Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/
fakir miskin yang dibantu.
16,53 % 22,93 % 138,72
e) Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana 12 kegiatan
keagamaan
15 kegiatan
keagamaan
125,00
f) Jumlah Guru Ngaji, Ta'mir Masjid, Imam Musholla, Modin,
dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang
memperoleh insentif.
19.855 orang 21.440 orang 107,98
g) Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI)
yang dibantu
4 lembaga
keagamaan
4 lembaga
keagamaan
100,00
TAHUN 2018
TARGET REALISASI
Persentase kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum
yang ditindaklanjuti.
NO INDIKATOR KINERJA
Dari tabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Persentase tempat peribadatan yang dibantu, dengan target sebesar 9,65% atau 627
tempat peribadatan yang dibantu sedangkan pencapaian realisasi sebesar 15,07% atau 980
tempat peribadatan yang dibantu, maka untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator
kinerja diperoleh nilai 156,17%. Realisasi tahun 2018 tersebut selain melebihi target juga
melebihi realisasi tahun 2017 yaitu 945 tempat peribadatan yang dibantu.
b. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar.
Target yang ingin dicapai adalah 100% dan pencapaian realisasi juga sebesar 100%.
Artinya untuk Tahun 2018, dokumen LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD telah dikerjakan atau
disusun tepat waktu dan benar.
c. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Target yang ingin dicapai adalah
14,9% atau 510 lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu. Sedangkan pencapaian
realisasi sebesar 13,71% atau 469 lembaga pendidikan keagamaan yang dibantu sehingga
untuk kesimpulan indikator sasaran dan indikator kinerja diperoleh nilai 92,01% atau berada
sedikit dibawah target telah ditentukan. Hal ini dikarenakan penerima bantuan yang sudah
tercantum di SK penerima bantuan, tidak membuat proposal permohonan bantuan untuk
mencairkan dana tersebut.
d. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Target
yang ingin dicapai adalah 16,53% atau 1.332 masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/
fakir miskin yang dibantu. Sedangkan pencapaian realisasi sebesar 22,93% atau 1.848
masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu. Kesimpulan yang
dapat diambil bahwa untuk indikator kinerja ini capaian realiasi sudah melebihi target yang
telah ditentukan yaitu 138,72%.
16
e. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana. Target yang ingin dicapai adalah 12 kegiatan
keagamaan yang terlaksana. Sedangkan pencapaian realisasi yaitu 15 kegiatan keagamaan
yang terlaksana atau 125%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, ada alokasi anggaran
untuk melaksanakan 15 kegiatan keagamaan dimaksud yaitu Kegiatan Hisab dan Rukyat,
Penghafal Al-Qur’an, PHBI (sebanyak 5 kegiatan), Fasilitasi Pelaksanaan Haji, Pembinaan
Keagamaan (sebanyak 6 kegiatan), dan kegiatan Safari Ramadhan.
f. Jumlah Guru Ngaji, Ta’mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan
Ponpes yang memperoleh insentif. Target yang ingin dicapai adalah 19.855 orang.
Sedangkan pencapaian realisasi sebesar 21.440 orang. Kesimpulan yang dapat diambil
bahwa untuk indikator kinerja ini capaian realiasi sudah melebihi target yang telah
ditetapkan (107,98%).
g. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu. Target yang ingin dicapai adalah 4 lembaga
keagamaan yang dibantu yaitu BAZ, MUI, LPTQ, dan IPHI. Sedangkan pencapaian realisasi
sebanyak 4 lembaga keagamaan yang dibantu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa
untuk indikator kinerja ini capaian realiasi sudah sesuai target yaitu 100% meliputi BAZ,
MUI, LPTQ, dan DMI (Dewan Masjid Indonesia).
Terhadap target capaian yang melebihi maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah
konstruktif dan kongkrit melalui strategi dan kebijakan untuk melakukan perbaikan pada tahun
selanjutnya.
Upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap target capaian yang sesuai atau
melebihi target antara lain anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan penyaluran
bantuan dimaksud, dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan juga sejalan dengan
peningkatan jumlah anggaran, diharapkan juga tenaga staf yang mengelola penyaluran
bantuan tersebut, juga ditambah agar tidak terjadi kelebihan beban kerja sehingga bantuan
dapat tersalurkan dengan optimal.
Sedangkan upaya-upaya tindak lanjut yang bisa dilakukan terhadap capaian yang tidak sesuai
target antara lain:
a. Dilakukan rasionalisasi target atau revisi terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun-
tahun selanjutnya apabila dirasa alokasi anggaran yang diterima tidak mampu untuk
memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut.
b. Mengajukan tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan baru dalam rangka
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan.
c. Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan verifikasi data dengan kecamatan atau instansi
lain terkait dengan penyaluran bantuan kepada calon penerima bantuan yang membutuhkan
data dari kecamatan atau instansi dimaksud.
17
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan dianggarkan pada APBD tahun 2018 total sebesar
Rp. 74.832.068.500,- (Tujuh Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam
Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 66.741.335.380,- (Enam
Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga
Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau 89,19%. Namun dari anggaran tersebut tidak semua
melekat di DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan. Dari total
anggaran tersebut dibagi menjadi 2 kelompok yakni:
1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten
Lamongan sebesar Rp. 12.483.068.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.587.835.380,-
atau 92,83%.
2. Anggaran yang melekat pada DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda
Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 62.349.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
55.153.500.000,- atau 88,46%.
Untuk mengetahui lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada rincian di bawah ini :
Sasaran “Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum”, dengan indikator
sebagai berikut :
1. Persentase tempat peribadatan yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp.
26.751.600.000,- yang melekat di BPKAD Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 23.846.100.000,- atau 89,14%. Hasil tersebut jika merujuk pada
skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
2. Persentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang disusun tepat waktu dan benar.
Untuk indikator ini, pada tahun 2017 masih dianggarkan kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Bidang Sosial untuk meng-cover pelaksanaan pembuatan
laporan tersebut. Namun untuk tahun 2018, kegiatan tersebut sudah dihapus dari DPA
Bagian Kesmasy.
3. Persentase lembaga pendidikan keagaman yang dibantu, dengan alokasi dana sebesar Rp.
16.788.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.338.000.000,- atau 91,36%.
Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori
Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
18
4. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/ fakir miskin yang dibantu, dengan
alokasi dana sebesar Rp. 18.197.700.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
16.132.700.000,- atau 88,65%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja
maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
5. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana.
Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana, dengan alokasi dana sebesar Rp.
3.926.618.750,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.455.074.000,- atau 87,99%.
Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori
Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
6. Jumlah Guru Ngaji, Ta’mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan
Ponpes yang memperoleh insentif.
Jumlah Guru Ngaji, Ta’mir Masjid, Imam Musholla, Modin, dan Penyelenggara Pendidikan
Ponpes yang memperoleh insentif, dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.325.046.550,-.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.045.755.880,- atau 96,19%. Hasil tersebut jika
merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada kategori Sangat Baik/ Sangat
Berhasil.
7. Jumlah lembaga keagamaan yang dibantu.
Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI) yang dibantu, dengan alokasi dana
sebesar Rp. 2.035.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.430.000.000,- atau
70,27%. Hasil tersebut jika merujuk pada skala pengukuran kinerja maka masuk pada
kategori Baik/ Berhasil.
Untuk indikator kinerja yang penyerapan anggarannya belum mencapai 100% secara umum
mempunyai kendala yang hampir sama yaitu:
1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi rekening
pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum apakah termasuk golongan
organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga harus
dikembalikan ke pihak pemohon untuk direvisi/ diperbaiki.
2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak lengkap
sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya.
3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang diterima Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 namun tidak ditindaklanjuti/
diajukan Proposal permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai
badan hukum yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.
19
4. Untuk belanja langsung, ada penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% dikarenakan
dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan.
20
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Secara umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana Tugas yang
dibebankan dan telah memenuhi sasaran terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan
Umum, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Fungsi utama yang diharapkan adalah melaksanakan Penyiapan perumusan
Kebijaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian dan pemberian fasilitasi bidang
Kesejahteraan Masyarakat, meliputi Pemuda dan Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan,
perlindungan anak, kebudayaan, Agama, Pendidikan, Bina Sosial, tenaga kerja, transmigrasi
serta kesehatan, dan juga Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja Setda
Kabupaten Lamongan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
B. SARAN
Keberhasilan yang dicapai Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda kabupaten
Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun
eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas
kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan
dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda
Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-
tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
Dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai,
sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait
dengan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan dalam bentuk:
a. Dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah dan Asisten Tata Praja agar Pendanaan Program
dapat diselenggarakan dengan baik.
b. Penyiapan Bahan Perumus Kebijakan Teknis dengan Instansi terkait dalam Pelayanan
Administrasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi Pemuda dan Olah Raga,
Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, Agama, Pendidikan, Bina
Sosial, tenaga kerja, transmigrasi serta kesehatan.
21
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Bagian Kesejahteraan
Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan dapat
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan
petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin.
Instansi : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing
Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
1 6
1 Memberikan sosialisasi terkait
peraturan perundang-undangan
terutama tentang Penyaluran Bantuan
Hibah dan Bantuan Sosial
2 Memberikan pelatihan dan
ketrampilan internal dalam
menjalankan aplikasi SAKTI
3 Mengeluarkan produk SOP (Standar
Prosedur Operasional) baik dalam
pelaksanaan kegiatan belanja
langsung maupun prosedur
penyaluran bantuan hibah dan
bantuan sosial.
KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730509 199803 2 005
RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2016 - 2021
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARANKET
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKANTUJUAN
2 3 4
PROGRAM
5
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang berkualitas
dengan didukung birokrasi yang
efektif dan efisien serta mampu
memberikan pelayanan publik yang
lebih baik
Terwujudnya kebijakan
strategis bidang
Pemerintahan Umum
Persentase kebijakan strategis
bidang Pemerintahan Umum
yang ditindaklanjuti
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Kesejahteraan Rakyat.
S K P D : Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran : 2018
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
1 3 4 5 6 7 8
Input:
DanaRupiah 145.238.400 111.570.500 76,82
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kegiatan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah penyaluran bantuan hibah kegiatan keagamaan, pendidikan dan
kebudayaan
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 237.132.400 230.629.500 97,26
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kegiatan bina sosial dan kesehatanKegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah penyaluran bantuan hibah Kegiatan Bina Sosial dan Kesehatan% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 85.732.400 84.525.500 98,59
Output:
Tersalurnya bantuan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Olah
Raga.
Kegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah penyaluran bantuan hibah kegiatan Kepemudaan, Kesenian dan
Keolahragaan.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 413.300.000 413.300.000 100,00
Output:
Jumlah kegiatan Bhakti Sosial yang dilaksanakanKegiatan 3 3 100,00
- Keluarga Kurang Mampu
- Panti Asuhan
- Pasukan Kuning
Outcome:
Persentase pelaksanaan penyaluran bahan makanan pokok bagi masyarakat
Kabupaten Lamongan
% 100 100 100,00
4 Penyaluran Bahan Makanan
Pokok Bagi Masyarakat
Kabupaten Lamongan.
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2018
KET
Fasilitasi Penyaluran Bantuan
Kegiatan Keagamaan,
Pendidikan dan Kebudayaan
1
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
2
Program Fasilitasi Dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan
Rakyat
2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan
Kegiatan Bina Sosial dan
Kesehatan
Fasilitasi Penyaluran Bantuan
Kegiatan Kepemudaan
Kesenian dan Keolahragaan
3
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
KETPROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Input:
Dana Rupiah 3.453.050.030 3.224.593.368 93,38
Output:
Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan pembinaanGuru Ngaji 13.900 11.996 86,30
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten Lamongan yang
terlaksana
% 100 86 86,30
Input:
DanaRupiah 1.669.781.700 1.645.534.850 98,55
Output:
Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan pembinaanTakmir Masjid 2.450 2.025 82,65
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Takmir Masjid se Kabupaten Lamongan% 100 83 82,65
Input:
DanaRupiah 1.326.068.400 1.305.245.242 98,43
Output:
Jumlah Imam Musholla yang mendapatkan pembinaan
Imam
Musholla4.750 4.799 101,03
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Imam Musholla se Kabupaten Lamongan% 100 101 101,03
Input:
DanaRupiah 640.705.500 635.755.500 99,23
Output:
Jumlah modin yang mendapatkan pembinaanModin 2.000 2.250 112,50
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Modin se Kabupaten Lamongan% 100 113 112,50
Input:
DanaRupiah 235.440.920 234.626.920 99,65
Output:
Jumlah Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren yang mendapatkan
pembinaan.
Penyelenggar
a Pendidikan
Ponpes
500 370 74,00
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan kepada Penyelenggara Pendidikan Ponpes se
Kabupaten Lamongan.
% 100 74 74,00
Input:
DanaRupiah 136.000.000 136.000.000 100,00
Output:
Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan.Peserta 300 300 100,00
Pendampingan Pembinaan
Imam Musholla se Kab.
Lamongan.
8
5 Pendampingan Pembinaan
Guru Ngaji se Kab.
Lamongan.
6 Pendampingan Pembinaan
Takmir Masjid se Kab.
Lamongan.
7
Program Fasilitasi Dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan
Rakyat
10
Pendampingan Pembinaan
Modin se Kab. Lamongan.
9 Pendampingan Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan
Pondok Pesantren se Kab.
Lamongan.
Kegiatan Pelatihan Hisab dan
Rukyat Kabupaten Lamongan.
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
KETPROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Outcome:
Persentase peserta Hisab dan Rukyat Kabupaten Lamongan yang mendapatkan
pelatihan.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 1.232.915.500 1.091.067.000 88,49
Output:
Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Besar IslamKegiatan 6 6 100,00
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam di Kabupaten Lamongan
yang terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 550.000.000 525.650.000 95,57
Output:
Jumlah kegiatan yang dilaksanakanKegiatan 2 2 100,00
- Pemberangkatan Jamaah Haji
- Pemulangan Jamaah Haji
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji
Kabupaten Lamongan yang terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 1.467.783.250 1.166.437.000 79,47
Output:
Jumlah kegiatan yang dilaksanakanKegiatan 6 6 100,00
- Pengajian Umum
- Tasyakuran
- Haul
- Istighosah
- Pembinaan Mental dan Spiritual di Lingkungan Pemkab Lamongan
- Halal Bihalal
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan keagamaan Kabupaten Lamongan yang
terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 139.920.000 139.920.000 100,00
Output:
Terlaksananya kegiatan Safari RamadhanKegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase jumlah kegiatan Safari Ramadhan yang terlaksana.% 100 100 100,00
Pembinaan Keagamaan
Kabupaten Lamongan.
14
Program Fasilitasi Dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan
Rakyat
10
13
Penyelenggaraan Safari
Ramadhan.
Pelaksanaan Peringatan Hari
Besar Islam.
12 Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji.
Kegiatan Pelatihan Hisab dan
Rukyat Kabupaten Lamongan.
11
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
KETPROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Input:
DanaRupiah 400.000.000 396.000.000 99,00
Output:
Terlaksananya pembinaan bagi penghafal Al-Qur'an dan Wisuda AkbarKegiatan 1 1 100,00
Outcome:
Persentase kegiatan pembinaan penghafal Al-Qur'an dan Wisuda Akbar yang
terlaksana.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 350.000.000 246.980.000 70,57
Output:
Jumlah peserta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba yang difasilitasi.
Peserta 500 500 100,00
Outcome:
Persentase jumlah peserta Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba yang mendapatkan
pembinaan.
% 100 100 100,00
Input:
DanaRupiah 100.000.000 0 0,00
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kepada KNPI.Lembaga 1 0 0,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan hibah kepada KNPI.Lembaga 1 0 0,00
Input:
DanaRupiah 150.000.000 0 0,00
Output:
Tersalurnya bantuan kegiatan kepada KPU.Lembaga 1 0 0,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan kepada KPU.Lembaga 1 0 0,00
Input:
DanaRupiah 100.000.000 0 0,00
Output:
Tersalurnya bantuan kegiatan Panwaslu.Lembaga 1 0 0,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan kegiatan Panwaslu.Lembaga 1 0 0,00
Input:
DanaRupiah 26.751.600.000 23.846.100.000 89,14
Lembaga Keagamaan dan
Tempat-tempat Ibadah
4
Belanja Hibah Kepada Badan/
Lembaga/ Organisasi Swasta
1
2 Kegiatan Kepada KPU
KNPI
Program Fasilitasi Dan Koordinasi
Kebijakan Strategis Kesejahteraan
Rakyat
16 Fasilitasi Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penggunaan
Peredaran Gelap Narkoba.
15 Fasilitasi Pembinaan
Penghafal Al-Qur'an
Kabupaten Lamongan.
Kegiatan Panwaslu3
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
KETPROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Output:
Tersalurnya bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat-tempat Ibadah.
Lembaga
Agama dan
Tempat-
tempat
ibadah
627 980 156,30
Outcome:
Terlaksananya pembangunan lembaga agama dan tempat-tempat ibadah di
Kabupaten Lamongan.
Lembaga
Agama dan
Tempat-
tempat
ibadah
627 980 156,30
Input:
DanaRupiah 16.788.000.000 15.338.000.000 91,36
Output:
Penyaluran bantuan hibah kepada Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ/TPA.Lembaga 510 469 91,96
Outcome:
Tersalurnya bantuan kepada Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ/TPA.Lembaga 510 469 91,96
Input:
DanaRupiah 100.000.000 0 0,00
Output:
Penyaluran bantuan hibah kepada Organisasi Profesi LainnyaLembaga 1 0 0,00
Outcome:
Tersalurnya bantuan hibah kepada Organisasi Profesi Lainnya.Lembaga 1 0 0,00
Input:
DanaRupiah 100.000.000 0 0,00
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK).Lembaga 1 0 0,00
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten
(BNK).
Lembaga 1 0 0,00
Input:
DanaRupiah 17.784.400.000 15.719.400.000 88,39
Output:
Tersalurnya bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat.Lembaga 845 623 73,73
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat.Lembaga 845 623 73,73
Input:
DanaRupiah 475.000.000 250.000.000 52,63
Output:
Tersalurnya bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.Kejadian 25 90 360,00
Belanja Bantuan Sosial kepada
Organisasi Kemasyarakatan
Badan Narkotika Kabupaten
(BNK)
7
Lembaga Keagamaan dan
Tempat-tempat Ibadah
4
Belanja Hibah Kepada Badan/
Lembaga/ Organisasi Swasta
1 Bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan
Pondok Pesantren, Madin dan
TPQ/TPA
Kelompok Masyarakat1
5
Belanja Hibah Kepada Kelompok
Masyarakat/ Perorangan
6 Organisasi Profesi Lainnya
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
%
PENCAPAIAN
TARGET
KETPROGRAM
KEGIATAN
URAIAN
Outcome:
Terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.Kejadian 25 90 360,00
Belanja Bantuan Sosial kepada
Organisasi Kemasyarakatan
1 Bantuan sosial yang tidak
dapat direncanakan
DOKUMEN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018
BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SETDA KABUPATEN LAMONGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : FADELI, S.H.,M.M.
Jabatan : BUPATI LAMONGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA,
BUPATI LAMONGAN
FADELI, S.H.,M.M.
Lamongan, Januari 2018 PIHAK PERTAMA,
KEPALA BAGIAN KESMASY
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19730509 199803 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SETDA KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Terwujudnya kebijakan strategis bidang Pemerintahan Umum
1. Presentase tempat peribadatan yang dibantu. 2. Presentase laporan LKPJ, Renja SKPD, dan LPPD yang
disusun tepat waktu dan benar 3. Presentase lembaga pendidikan keagamaan yang
dibantu. 4. Presentase masyarakat/ kelompok masyarakat/ ormas/
fakir miskin yang dibantu. 5. Jumlah kegiatan keagamaan yang terlaksana. 6. Jumlah Guru Ngaji, Ta’mir Masjid, Imam Musholla, Modin,
dan Penyelenggara Pendidikan Ponpes yang memperoleh insentif.
7. Jumlah lembaga keagamaan (BAZ, MUI, LPTQ, IPHI)
yang dibantu.
9,65%
100%
14,90%
16,53%
12 keg
19.855 org
4 lembaga
Program: 1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis
Kesejahteraan Rakyat (16 Kegiatan) Rp. 11.263.268.500,-
2. Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta (7 Kegiatan) Rp. 29.007.500.000,- 3. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan (1 Kegiatan) Rp. 14.031.500.000,- 4. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan (1 Kegiatan) Rp. 475.000.000,-
Lamongan, Januari 2018 BUPATI LAMONGAN
FADELI, S.H.,M.M.
KEPALA BAGIAN KESMASY SETDA KABUPATEN LAMONGAN
FARAH DAMAYANTI Z, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19730509 199803 2 005