Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Kota...
Transcript of Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Kota...
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala
Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
mempersyaratkan penyusunan laporan pertanggungjawaban, baik penggunaan
anggaran maupun kinerja yang dicapainya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara mulai eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan
rencana stratejik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah,
diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah
baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai
indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat
capaian akuntabilitas kinerja.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram ( 2016 – 2021 ) sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 10 Tahun 2016, Tanggal 15 Agustus 2016 Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dibidang kepegawaian daerah melaksanakan Misi ke-lima Pembangunan Kota
Mataram yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsif-prisif tata pemerintahan yang
baik (Good Governance)” sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang
kepegawaian daerah.
Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Kota Mataram tahun 2016.
B. KELEMBAGAAN
Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Perangkat Daerah Kota Mataram dan merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah
yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Mataram dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERT/2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram,
disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram
adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah membantu
Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Kota
Mataram mempunyai fungsi (Pasal 4) sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
kepegawaian daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggara
Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah.
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dipimpin oleh seorang kepala yang
terdiri dari 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang yaitu :
1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian,
2. Bidang Mutasi Kepegawaian,
3. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian,
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang berdasarkan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERTA/2008 tanggal 8 Agustus 2008
adalah sebagai berikut :
1. Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.
2. Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub
Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian.
Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
kegiatan ketatausahaan badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan
dan umum serta kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang
Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian serta Sub Bidang Pengembangan
Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian.
4. Bidang Mutasi Kepegawaian
Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Mutasi Kepegawaian
Fungsional dan Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan
bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program mutasi
kepegawaian.
5. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang
Kesejahteraan Kepegawaian dan Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian.
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Kepala Bidang kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaian.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan serta Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis
penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian.
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIK
Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada/timbul.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram, menetapkan
visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kota Mataram
yang Maju, Religius dan Berbudaya.
Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :
1. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan situasi kota
yang stabil, tertib dan kondusif, terbebas dari segala gangguan fisik maupun non
fisik yang mengancam ketentraman hidup masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya berdasarkan niai-nilai
keimanan dan ketaqwaan dan spiritualitas keagamaan, saling berterima dan
menjunjung tinggi toleransi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan agar menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan
keterampilan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
4. Meningkatkan kualitas pemberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi
lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good
Governance).
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan sarana dan prasarana perkotaan
berbasis tata ruang yang berkelanjutan.
7. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, bersih, dan akuntabel
melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara struktural maupun kultural.
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, perlu
didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas
pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.
1. Visi dan Misi
a. V i s i
Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi
logis di era globalisasi dan moderniasi memberi makna peningkatan persaingan
dan tuntunan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga Instansi
Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan
agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan
dan tuntutan masyarakat, komitmen aparatur terhadap terciptanya kondisi
birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat
mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam
upaya memperbaiki kinerja sektor publik.
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, serta mengacu visi dan misi
pembanguan Pemerintah Kota Mataram terutama misi ke-empat yaitu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance), maka dirumuskan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram, yaitu ”Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas
Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan
Akuntabel”
b. M i s i
Setelah ditetapkannya Visi, maka dirumuskan Misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya
saing.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
c. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan
analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang
akan datang.
Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Visi : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dalam memberikan
pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1 :
Meningkatkan
kualitas Sumber
Daya Aparatur
yang handal dan
berdaya saing
1. Terwujudnya Sumber Daya
Aparatur yang bersih dan
berkompeten.
2. Terpenuhinya hak dan
kewajiban pegawai ASN.
1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing.
2. Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan standar kompetensi.
1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN.
2. Pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN.
Misi 2 :
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
kepegawaian
berdasarkan
prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang
baik (good
governance)
1. Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat.
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD.
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
2. Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan aktual.
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.
d. Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan
komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.
Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka
beberapa strategi yang ditempuh antara lain :
1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;
2. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS;
3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
4. Peningkatan sistem informasi kepegawaian.
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut
ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :
1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;
2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS;
3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;
4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;
5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi,
tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel.
MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur
yang bersih dan berkompeten.
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban
pegawai ASN.
1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing.
2. Penempatan dalam Jabatan sesuai dengan standar kompetensi.
1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN. 2. Pemenuhan hak-hak kepegawaian
ASN
1. Penyusunan analisis kebutuhan diklat 2. Penyusunan analisis kebutuhan tugas
belajar 3. Peningkatan kompetensi, integritas dan
profesionlisme Sumber Daya Aparatur.
1. Evaluasi kehadiran masuk kerja 2. Pemerosesan terhadap setiap
pelanggaran disiplin secara berjenjang
1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pembiayaan tugas belajar dan diklat
2. Konsisten Penerapan Standar kompetensi Jabatan dan redistribusi penempatan pegawai ASN
1. Mendorong peningkatan kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan disiplin pegawai ASN
2. Konsisten penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin
MISI II : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat.
2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja SKPD.
1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
2. Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat dan aktual.
[[
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
SKPD .
1. Penyempurnaan SOP administrasi kepegawaian
2. Penataan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kepegawaian
3. Perubahan minsed petugas pelayanan kepegawaian
4. Pembangunan SIMPEG online 5. Penataan tata naskah (TAKAH) dinas
kepegawaian
1. Penataan tertib administrasi perkantoran terhadap kinerja SKPD
1. Menetapkan SOP pelayanan administrasi kepegawaian
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan SIMPEG dan TAKAH
1. Mendorong peningkatan kinerja SKPD dengan tertib
pelaksanaan administrasi perkantoran.
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
B. RENCANA KERJA
Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan
program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, maka program utama yang
dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016 dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.2
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
NO URAIAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1 Pendidikan penjenjangan struktural
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1 Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
2 Seleksi penerimaan calon PNS
3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
6 Pengelolaan administrasi kepegawaian
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan perjanjian antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap
SKPD, maka diperlukan sebuah dokumen perjanjian kinerja.
Dalam pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja
sebagaimana tersebut dalam tabel perjanjian kinerja berikut ini :
Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BKD KOTA MATARAM
NO
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Sumber Daya
Aparatur yang berdaya saing
Persentase Pejabat Struktural yang
telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
((Jml pejabat struktural yang telah
mengikuti diklat kepemimpinan / Jml
pejabat Struktural x 100 %)
75 %
Rasio pelanggaran disiplin PNS
(Jml PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin)
12 orang
2 Meningkatnya pelayanan Aparatur
yang berkualitas
Persentase bezetting jabatan structural
(Jumlah bezetting jabatan/Jumlah
Formasi Jabatan x 100 %)
95 %
Persentase bezetting pegawai.
(Jumlah bezetting pegawai/Jumlah
Kebutuhan Pegawai x 100 %)
90 %
Cakupan layanan administrasi
kepegawaian
(Jml penetapan/keputusan / Jml. Usul
layanan kepegawaian x 100 %)
95 %
Ketersediaan Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG) 1
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses pengukuran regular atas output dan
outcome yang dihasilkan suatu program. Sesuai dengan rencana kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram berkewajiban
untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja
instansinya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian
rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran
kinerja cara yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka kemajuan program kearah
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi setiap SKPD dalam
rangka pengukuran kinerja.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram adalah sebagai berikut :
1. Persentase Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat struktural sesuai eselon;
2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;
3. Persentase bezetting jabatan;
4. Persentase bezetting pegawai;
5. Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
6. Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran
strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja
sasaran.
Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
85 s/d 100 : Baik Sekali;
70 s/d < 85 : Baik;
55 s/d < 70 : Cukup;
0 s/d < 55 : Kurang.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar
100, sedangkan apabila capaian kinerja kinerja hasil prosentase capaian indikator
kinerja sasaran kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.
Dari 2 (dua) sasaran strategis SKPD dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU),
pancapaian kinerja sasaran pada BKD Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO KATEGORI JUMLAH SASARAN
1 Baik Sekali 5 Sasaran
2 Baik 1 Sasaran
3 Cukup 0 Sasaran
4 Kurang 0 Sasaran
Jumlah 6 Sasaran
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Adapun pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.1.
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
No Sasaran Jumlah
IKU
Capaian Rata-
Rata % < 55
55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 Meningkatnya Sumber
Daya Aparatur yang
berdaya saing
2 94.49 - - - Baik
Sekali
2 Meningkatnya
pelayanan aparatur
yang berkualitas
4 94.87 - - - Baik
Sekali
Jumlah IKU 6 94,68 - - - Baik
Sekali
Rata-Rata Capaian Sasaran - 94,68 - - - Baik
Sekali
Dari 2 (dua) sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai 94.68 %
dengan kriteria “Baik Sekali”
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2016 dapat
digambarkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.2.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran 1 : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja
% < 55
55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 Persentase pejabat struktural
yang telah mengikuti
diklatpim sesuai eselon
88.98 Baik
Sekali
2 Rasio pelanggaran disiplin
PNS 100
Baik
Sekali
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Tabel 3.3.
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
No Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja
% < 55
55 s/d < 70
70 s/d < 85
85 s/d 100
1 Presentase bezetting jabatan
struktural 95.00
Baik
Sekali
2 Presentase bezetting
pegawai. 97.06
Baik
Seklai
3 Cakupan layanan
administrasi kepegawaian 100
Baik
Sekali
4 Ketersediaan sistem
informasi kepegawaian
(SIMPEG)
100 Baik
Sekali
C. EVALUASI KINERJA
Evaluasi kinerja pada dasarnya adalah evaluasi terhadap kinerja instansi secara
lebih mendalam, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis beserta
indikator kinerjanya, evaluasi kinerja organisasi yang ditujukan untuk menilai
akuntabilitas kinerja instansi dan evaluasi program yang dipilih.
Berikut ini kami sampaikan evaluasi sasaran pada tabel dibawah ini.
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Tabel 3.4.
EVALUASI CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)
No
Indikator Kinerja Utama (IKU)
S t
Tahun 2011
C K
Tahun 2012
CK
Tahun 2013
CK
Tahun 2014
CK
Tahun 2015
CK
Tahun 2016
CK
T R T R T R
T
R T R T R
1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
% 81 81,59 100 83 75,62 91,11 85 70,10 82,47 87 65.36 75.13 88 65.18 74.07 75 66.74 88.98
2 Rasio pelanggaran disiplin PNS
org 20 14 100 18 9 100 16 8 100 14 10 100 12 10 100 12 4 100
Rata-Rata Capaian IKU 100 95,55 91,24 86.57 87.04 94.49
Capaian Kinerja Sasaran 1 100 95,55 91,24 86.57 87.04 94.49
Hasil evaluasi sasaran 1 “Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya
saing” pada tahun 2011 capaian kinerja sebesar 100 %, tahun 2012 capaian kinerja
95,55 % sedangkan pada tahun 2013 capaian kinerja sebesar 91,24, serta pada tahun
2014 capaian kinerja sebesar 86.57, 2015 capaian kinerja 87.04 dan 2016 capaian
kinerja 94.49 sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran 1 terjadi
pluktuatif prosentase pencapaiannya.
Penjelasan IKU ”Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim
sesuai eselon.
Sesuai tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan
yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompetensi diperlukan sebagai
upaya peningkatan mutu profesionalisme antara lain melalui pendidikan dan pelatihan
jabatan yang merupakan usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun
2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, di sebutkan
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
bahwa “Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai
dengan jenjang jabatan struktural”.
Menindaklanjuti apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksud,
Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan
jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang
eseloneringnya sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam meningkatkan sumber
daya aparatur yang berdaya saing.
Pada tahun 2011 sampai 2013 telah ditunjuk beberapa pejabat struktural untuk
mengikuti diklatpim sebanyak 54 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak :
5 orang, dan diklatpim tingkat III sebanyak : 19 orang, serta diklatpim tingkat IV
sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2014 pejabat struktural yang mengikuti
diklatpim sebanyak 41 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak ( tidak ada),
diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 31 orang,
Tahun 2015 pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri
dari diklatpim tingkat II ( tidak ada), diklatpim tingkat III sebanyak 5 orang dan diklatpim
tingkat IV sebanyak 8 orang, 2016 pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak
28 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat II ( tidak ada), diklatpim tingkat III sebanyak
10 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 18 orang,.
Merujuk data yang tertuang dalam tabel 3.4 pada nomor urut 1, dijelaskan bahwa
capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 88.96 % dengan realisasi 66.74 % dari target
75 %, meningkat bila dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 74.07 %.
Setelah dilakukan analisa data dapat disimpulkan bahwa :
- Jumlah pejabat struktural tahun 2015 sebanyak 931 orang, sedangkan jumlah
pejabat struktural pada tahun 2016 sebanyak 875 , penurunan jumlah pejabat
struktural sebanyak 56 orang.
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
- Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
yang berakibat pada promosi jabatan dari berbagai tingkatan eselon, sehingga
dibutuhkan penyesuaian kompetensi jabatan dengan diklat kepemimpinan sesuai
eseloneringnya.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk tercapainya target tahun-tahun yang
akan datang diperlukan anggaran yang cukup guna memenuhi kompetensi jabatan.
Berikut ini disampaikan data pejabat setruktural yang telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan sesuai eselonering jabatan pada tabel dibawah ini
Tabel 3.5.
BEZETTING JABATAN STRUKTURAL YANG SUDAH MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN SESUAI ESELONERING JABATAN
Per 29 Desember 2016
NO
BEZETTING JABATAN
SUDAH MENGIKUTI DIKLATPIM BELUM MENGIKUTI DIKLATPIM PROSENTASE (%)
ESE LON
JUM LAH
DIKLAT PIM TK .II
DIKLAT PIM TK.III
DIKLAT PIM TK.IV
DIKLAT PIM TK.II
DIKLAT PIM TK.III
DIKLAT PIM TK.IV
SUDAH BELUM
1. II. A 1 1 - - 0 - -
41.94 58.06 II. B 30 12 - - 18 - -
JUMLAH 31 13 - - 18 - -
2. III.A 44 1 39 - - 4 -
78.26 21.74 III.B 94 - 68 - - 26 -
JUMLAH 138 1 107 - - 30 -
3. IV.A 427 - 14 318 95
65.58 34.42 IV.B 247 - 1 124 122
V.A 32 - - 6 26
JUMLAH 706 - 15 448 243
TOTAL 875
14 122 448 18 30 243
66.74 33.26 584 291
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase
pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon”, dalam bentuk gambar
dibawah ini.
Gambar : 3.1.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU ”Rasio pelanggaran disiplin PNS”
Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa tingkat hukuman
disiplin terdiri dari : hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang dan
hukuman disiplin tingkat berat.
Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota
Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah yang salah satu tugasnya adalah
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
pembinaan disiplin PNS, telah membentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan oleh Walikota
Mataram dengan Keputusan Walikota Mataram Nomor 657/V/2016 Tanggal 18 Mei
2016 tentang Pembentukan Tim Penanganan Izin Perkawinan, Perceraian dan Kasus
Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Tim ini mempunyai tugas antara lain :
- Memberikan rekomendasi atas sanksi administrasi yang akan dikenakan terhadap
PNS;
- Memberikan atau menolak permohonan rekomendasi/ijin perceraian dan ijin untuk
beristri lebih dari seorang kepada PNS;
- Menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Pada Tahun 2011 Tim Pelaksana Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
menangani 24 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 9 kasus dan 15 kasus
pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Dari 15 kasus pelanggaran disiplin
PNS tingkat sedang dan berat telah diputus hukuman pelanggaran disiplin sebanyak 10
kasus sisanya 5 kasus masih dalam proses. Pada tahun 2012 kasus yang ditangani
sebanyak 20 kasus yang terdiri 11 kasus ijin cerai dan 9 kasus pelanggaran disiplin
PNS tingkat sedang dan berat, sedangkan yang telah mendapat keputusan hukuman
pelanggaran disiplin sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2013 kasus yang ditangani
sebanyak 30 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 6 kasus dan 24 kasus
pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Sedangkan pada tahun 2014 kasus
yang ditangani sebanyak 14 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 11 kasus dan 11
kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat. Pada tahun 2015 kasus yang
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
ditangani sebanyak 16 kasus yang terdiri dari ijin cerai sebanyak 5 kasus dan 11 kasus
pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat.
Sedangkan pada tahun 2016 kasus yang ditangani sebanyak 30 kasus yang terdiri dari
ijin cerai sebanyak 26 kasus dan 4 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan
berat.
Melihat perbandingan pada tahun 2011,2012,2013,2014,2015 dan 2016
khususnya kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat adanya
fluktuasi dari 14 kasus pada tahun 2011 menjadi 9 kasus pada tahun 2012 menjadi 8
kasus pada tahun 2013 menjadi 24 kasus, Tahun 2014, 3 kasus. Tahun 2015 ada 11
kasus dan 4 kasus Tahun 2016 sedangkan dilihat jumlah kasus yang diadukan baik
kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS
mengalami peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu
sebanyak 9 kasus pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 6 kasus pada tahun
2013 serta 11 kasus pada tahun 2014 dan 5 kasus pada tahun 2015 serta 26 kasus
pada tahun 2016.
Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian
indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100 % dari target kasus
12 dapat ditekan hanya 4 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat
pada tahun 2016. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan
berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS
yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS.
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Rasio
Pelanggaran Disiplin Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Gambar : 3.2.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam evaluasi capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya pelayanan aparatur
yang berkualitas, telah ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dalam
pencapaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.6
EVALUASI CAPAIAN SASARAN 2 (Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)
N
o
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
St
n
Tahun 2011 C K
2011
Tahun 2012 CK
2012
Tahun 2013 C K
2013
Tahun 2014
C K
2014
Tahun 2015
CK
2015
Tahun 2016
T R T R T R T R R R
T
R
CK
2016
1 Presentase bezetting
jabatan
struktural
% 87 86,97 99,94 88 87,90 99,89 89 91,96 100 90 94.14 100 90 94.95 100 95 90.62 95
2 Presentase bezetting
pegawai. % 90 89,03 98,93 90 86,73 96,37 92 84,82 92,20 94 90.54 96.32 94 80.91 86.07 90 87.36 97.06
3 Cakupan layanan
administrasi
kepegawaian
% 100 98,43 98,43 100 93,26 93,26 100 96,87 96,87 100 98.24 98.24 100 92.44 92.44 95 95.15 100
4 Ketersediaan sistem
informasi
kepegawaian
(SIMPEG)
% - - - - - - - - - - 1 100 1 1 100 1 1 100
Rata-Rata Capaian IKU 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63 94.87
Capaian Kinerja Sasaran 2 99,10 96,51 96,36 98.64 94.63 94.87
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Hasil evaluasi sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang berkualitas” pada
2016 capaian kinerja sasaran sebesar 94.87 % dengan rata-rata capaian IKU sebesar
94.87 % mengalami peningkatan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 0.24 % dari
tahun 2015 .
Penjelasan IKU Presentase Bezetting Jabatan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh
perangkat daerah dari berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka
penyusunan organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan dalam bentuk penataan
organisasi perangkat daerah.
Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa ”Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang disempurnakan dengan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Sususnan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Lembaga lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram.
Penyusunan formasi jabatan masing-masing perangkat daerah dilakukan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang merupakan tugas dan fungsi
Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram selaku SKPD pelaksana pembinaan dan pengembangan aparatur menentukan
bezeting jabatan perangkat daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
pemerintahan dan pembangunan, pengisian jabatan struktural sangat dibutuhkan dalam
rangka mewujudkan produktivitas kinerja organisasi perangkat daerah.
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang dibentuk dengan Keputusan
Walikota Mataram Nomor 800/820/BKD/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang
Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Lingkup Pemerintah Kota
Mataram, mempunyai tugas antara lain memberikan pertimbangan kepada Walikota
Mataram tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
dalam dan dari jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Hasil evaluasi pencapaian sasaran indikator kinerja utama (IKU) ”Presentase
bezetting jabatan struktural” tabel 3.6 pada nomor urut 1, tingkat capaian kinerja tahun
2016 sebesar 95 % dari target sebesar 95 %, dengan realisasi sebesar 90.62 %.
Capaian kinerja ini (kategori Baik Sekali), adanya pelantikan dan pengambilan
sumpah jabatan yang dilaksanakan oleh Walikota Mataram pada tahun 2016 dengan
promosi jabatan dari berbagai tingkatan eselon.
Tabel 3.7.
BEZETTING JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2016
No Eselon Formasi Jabatan
Bezetting Jabatan
Jabatan Lowong
% Bezeting
1 II.A 1 1 - 100
2 II.B 35 30 5 85.71
3 III.A 50 44 6 88.00
4 III.B 99 94 5 94.94
5 IV.A 447 427 20 95.52
6 IV.B 306 247 59 80.71
7 V.A 32 32 - 100
Jumlah 971 875 96 90.11
Sumber : data diolah tahun 2016
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase
Bezetting Jabatan Struktural”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.3.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU Presentase Bezetting Pegawai
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif,
efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi tuntutan masyarakat,
diperlukan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban
kerja dan kebutuhan riil organisasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26
Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
Untuk Daerah.
Adapun tujuan ditetapkan peraturan ini bagi daerah adalah agar Pejabat Pembina
Kepegawaian dan pengelola kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah
pegawai yang tepat, dalam rangka penyelenggaran pemerintah yang efektif dan efisien.
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011, Surat Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/713.1/M.Pan-RB/I/2014 Tanggal,
30 Januari 2014, Mengamanatkan input data kebutuhan pegawai ASN pada e-Formasi
dan Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor K26-30/V256-5/99 Tanggal 11
Desember 2014 perihal Penyusunan rencana kebutuhan Pegawai ASN TA. 2015, maka
pemerintah Kota Mataram telah melakukan penyusunan Rekapitulasi Perencanaan
Pegawai ASN Berdasarkan Data e-Formasi pemerintah Kota Mataram tahun 2016,
sesuai Surat Walikota Mataram Nomor 800/871/435/BKD/2014 Tanggal 28 Februari
2014 perihal Usulan Formasi CPNS Daerah Kota Mataram Tahun 2014 dan Surat
Keputusan Walikota Mataram Nomor 800/821.2/1301/BKD/2016 Tanggal 28 November
2016 Tentang Penyusunan e-Formasi Pegawai.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk memudahkan analisa kebutuhan
pegawai, dibawah ini kami paparkan data bezetting pegawai lingkup Pemerintah Kota
Mataram sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 3.8.
BEZETTING PEGAWAI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2016
No Uraian Bezetting Pegawai
Kebutuhan Pegawai
Kekurangan Pegawai
%
Bezetting
1 Tenaga Struktural 875 971 96 90.11
2 Tenaga Fungsional Umum
2.140 2.175 35 98.39
3 Tenaga Fungsional :
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Tertentu lainnya;
2.850
473
188
3.545
569
210
695
96
22
80.39
83.12
89.52
Jumlah 6.324 6.984 660 87.36
Sumber : data diolah tahun 2016
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berdasarkan tabel diatas, bahwa realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar
87.36 % dari target sebesar 90 % dan capaian kinerja tahun 2016 sebesar 97.06 %.
Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2016
disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat
melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS mulai tahun 2014 sampai
2016, dimana dalam kebijakan tersebut telah ditetapkan bahwa daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melaksanakan rekruitmen CPNS apabila belanja
pegawai yang tertuang dalam APBD melebihi 50 % serta jumlah tenaga honorer kategori
II yang ada di Kabupaten/Kota lebih dari 500 orang.
Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram
telah menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu
pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki
batas usia pensiun (purna tugas).
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Persentase
Bezetting Pegawai”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.4.
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
Penjelasan IKU Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga pelayanan
administratif dituntut untuk menerapkan standar operasional prosedur, sehingga dalam
memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti tingkat kinerja yang dihasilkan.
Sesuai indikator kinerja utama yaitu cakupan layanan administrasi kepegawaian,
dibawah ini kami paparkan hasil layanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram.
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Tabel 3.9.
LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
No Bidang/Jenis Layanan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Penetapan
Usul Usul
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 11
1 Bidang Mutasi Kepegawaian:
- Kenaikan Pangkat;
- Kenaikan Gaji Berkala;
- Mutasi antar SKPD;
- Mutasi antar Kab/Kota/Provinsi
Pindah masuk ke Kota
Mataram;
Pindah keluar dari Kota
Mataram;
1.117
1.266
77
56
24
1.050
1.266
77
56
24
1.211
1.218
124
89
32
1.200
1.154
124
61
29
1.173
1.304
51
73
24
1.168
1.304
51
27
10
1.299
1.055
315
49
14
1.289
1.080
315
49
14
740
1288
48
55
24
730
1288
44
43
21
731
1363
77
56
19
731
1288
77
56
19
2 Bidang Diklat Kepegawaian :
- Penerbitan Keputusan Tugas
Belajar;
- Penerbitan Ijin Belajar.
14
186
14
186
15
120
15
120
8
129
8
129
24
105
24
105
17
64
17
64
7
158
7
158
3 Bidang Kesejanteraan
Kepegawaian :
- Kartu Pegawai (Karpeg);
- Kartu Istri/Suami
(Karis/Karsu);
- Pensiun PNS;
- Penghargaan PNS (Satya
Lancana Karya Satya);
- Sumpah/Janji PNS;
- Konversi NIP.
442
980
140
-
442
-
442
980
130
-
442
-
137
0
181
48
127
-
137
0
174
48
127
-
-
266
135
107
-
-
-
256
120
87
-
-
206
412
119
140
-
25
116
412
119
140
-
25
20
270
114
98
202
5
20
150
127
-
202
5
198
115
178
58
345
7
168
-
144
57
345
-
4
Bidang Perenc. dan
Pengembangan Kepegawaian :
- Pengangkatan CPNS;
- Pengangkatan PNS;
- Pengangkatan Jab.
Fungsional :
* Pengangkatan pertama
jabfung;
* Pengangkatan kembali
jabfung;
* Kenaikan jabatan
fungsional;
* Perpindahan jabatan lain
ke jab. fungsional;
* Pemberhentian
sementara/tetap dari
jabatan fungsional
126
0
77
3
27
1
5
125
0
77
3
27
1
5
0
125
75
2
38
18
0
1
125
72
2
38
17
0
200
1
9
7
30
0
1
200
1
9
7
30
0
1
9
199
54
22
197
4
19
9
199
54
22
197
4
19
54
-
25
16
53
4
-
.
54
-
25
16
53
4
-
-
354
32
23
118
1
16
.
-
354
32
23
118
1
16
Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 4.267 4.192 3.097 2.863 3.856 3.669
Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 98.24 92.44 95.15 %
Sumber : Data diolah Tahun 2016
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berdasarkan tabel 3.9 diatas, maka dapat diketahui tingkat penyelesaian layanan
administrasi kepegawaian tahun 2016 sebesar 95,15 % dari 3.856 usul, realisasi
capaiannya sebanyak 3.669 ketetapan/keputusan, mengalami kenaikan realisasi
capaiannya bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 92.44 % atau sebanyak
3.097 ketetapan/keputusan dari 2.863 usul.
Berkaitan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 yang belum mampu mencapai
100 % kalaupun melampaui dari target 95.15, setelah dilakukan analisis data bahwa
penyelesaian layanan bidang kepegawaian yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi
antar instansi pemerintah antara lain dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi
NTB dan Badan kepegawaian Negara yang mempunyai otoritas dalam pembinaan dan
pengembangan kepegawaian.
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Berikut ini disampaikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama ”Cakupan
Layanan Administrasi Kepegawaian”, dalam bentuk gambar dibawah ini.
Gambar : 3.5 .
Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
D. ANALISA PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA
Tabel 3.10.
ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing)
No
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Tahun 2016 Capaian Kinerja 2016
Penurunan
Peningkatan
1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon
- Belum terakriditasinya BKD untuk melaksanakan diklatpim secara mandiri
- Dijadikan skala prioritas dalam Program peningkatan SDM aparatur melalui Diklatpim
88.98
2 Rasio pelanggaran disiplin PNS
- Kepala SKPD belum tegas dalam menjatuhkan Hukuman disiplin
- Peningkatan sosialisasi PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
100
36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Tabel 3.11.
ANALISA PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN SASARAN 1 (Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas)
No
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Tahun 2016 Capaian Kinerja 2016
Penurunan
Peningkatan
1 Presentase bezetting jabatan struktural
- Beberapa jabatan belum terisi, pengangkatan merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian
- Pengisian Jabatan disesuaikan dengan konpetensi, prioritas & kemampuan anggaran 95.00
2 Presentase bezetting pegawai.
- Moratarium rekruitmen CPNSD oleh Pemerintah
- Pengadaan CPNSD zero grout sesuai kebutuhan.
97.06
3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian
- Berkas usul layanan kepegawain tidak lengkap
- Validasi database pegawai belum maksimal
- Program Database kepegawaian Kota Mataram dilakukan online dan terkoneksi dengan SAPK
100
4 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Pengelola data kepegawaian belum terakriditasi dengan SAPK
- Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan update data secara kontinu
100
E. REALISASI ANGGARAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Badan Kepegawaian Daerah Kota
Mataram sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja (DPPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.568.770.858,- dengan realisasi sebesar
Rp. 6.817.281.664,- sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
37
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Tabel 3.12
REALISASI ANGGARAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2016
No Jenis Belanja Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Tidak Langsung 2.837.214.358,- 2.786.726.662,- 98,07
2. Belanja Langsung 4.731.556.500,- 4.030.555.002,- 85,18
Jumlah 7.568.770.858,- 6.817.281.664,- 90,07
Berikut ini dipaparkan penyerapan/realisasi anggaran dan prosentase masing-
masing program/kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3.13
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2014
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.038.834.500 989.738.731 95,27
1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100
1.2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 49.129.000 42.945.281 87.30
1.3. Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 6.250.000 30.700.004 49.12
1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan
& perizinan kend. Dinas /opersl 5.090.000 4.891.200 96.09
1.5. Penyediaan alat tulis kantor 65.000.000 64.983.500 99,97
1.6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 50.912.500 50.742.500 99.67
1.7. Penyediaan komp. instlasi listrik/
penerangan bangunan kantor 4.800.000 2.859.200 59.57
1.8. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 5.000.000 5.000.000 100,00
1.9. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 7.140.000 6.720.000 94,12
1.10. Penyediaan makanan dan
minuman 40.125.000 40.110.000 99,96
1.11. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 225.000.000 225.000.000 100,00
38
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
1 2 3 4 5
1.12. Penyusunan dokumen
perencanaan 13.375.000 12.067.250 90,22
1.13. Pengelolaan administrasi umum
kepegawaian 540.000.000 506.700.000 93,83
1.14. Penyediaan administrasi
keuangan 23.950.000 21.649.800 90,40
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prsarana Aparatur 263.588.500 223.424.265 84,76
2.1. Pengadaan peralatan gedung
kantor 8.000.000 7.450.000 93,13
2.2. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 10.000.000 4.872.500 48,73
2.3. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 48.688.500 36.233.765 74,42
2.4. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 11.900.000 7.868.000 66,12
2.5. Pengadaan gedung kantor 185.000.000 167.000.000 90,27
3 Program Pendidikan Kedinasan 774.620.000 765.470.000 98,82
3.1. Pendidikan penjenjangan
struktural 774.620.000 765.470.000 98,82
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 286.781.000 268.249.000 93,54
4.1. Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi PNSD 286.781.000 268.249.000 93,54
5 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 2.367.732.500 1.783.673.006 75,33
5.1. Penyusunan rencana
pembinaan karier PNS 811.655.000 621.785.556 76,61
5.2. Seleksi penerimaan calon PNS 384.512.500 78.164.100 20,33
5.3, Penataan sistem administrasi
kenaikan pangkat otomatis PNS 259.500.000 257.468.100 99,22
5.4. Proses penanganan kasus-
kasus pelanggaran disiplin PNS 188.765.000 173815000 92,08
5.5. Pemberian bantuan tugas
belajar dan ikatan dinas 560.075.000 173.815.000 99,85
5.6. Pengelolaan administrasi
kepegawaian 163.225.000 162.975.000 99.85
TOTAL BELANJA LANGSUNG 4.731.556.500 4.030.555.002 85,18
Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.10) dapat dijelaskan bahwa penyerapan
anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada BKD Kota Mataram,
sebesar 90,07 %, tetapi bila dibandingkan penyerapan belanja langsung yang
39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
merupakan belanja untuk menunjang program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian
Daerah Kota Mataram, penyerapan anggaran belanja langsung sebesar 85,18 %,
dikategorikan ”Baik Sekali”.
40
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana
tertuang dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntablitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga penyelenggara negara
baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah
diwajibkan setiap tahunnya untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu
Perangkat Daerah Kota Mataram telah merampungkan penyusunan LKIP Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2016. LKIP dimaksud merupakan evaluasi
kinerja terhadap Badan Kepegawaian Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsinya sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD.
Berdasarkan hasil pengukuran dan parameter yang digunakan, maka kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2016 dikategorikan “Baik Sekali” serta
ditunjukkan dengan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata
sebesar 90,07 %
Terkait dengan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, serapan dari target yang direncanakan sesuai indikator kinerja utama (IKU) dari
sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat dikategorikan “Baik
Sekali” yang mencapai rata-rata capaian sasaran sebesar 94,68%
Berdasarkan hasil kajian pada Bab III di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun anggaran 2016, telah berjalan dengan baik,
namun demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan
peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan
koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur,
41
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai
daya guna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Lampiran I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2016
SASARAN STRATEGIS SKPD INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
1.1 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;
75 %
1.2 Rasio pelanggaran disiplin PNS;
12 orang
2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
2.1 Persentase bezetting jabatan struktural;
95 %
2.2 Persentase bezetting pegawai;
90 %
2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
95 %
2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
-
43
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Lampiran II
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2016
SASARAN STRATEGIS SKPD
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing
1.1. Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya;
75 % 66.74 % 88.98
1.2. Rasio pelanggaran disiplin PNS;
12 orang 4 orang 100
2. Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas
2.1. Persentase bezetting jabatan struktural;
95 % 90.62 % 95
2.2 Persentase bezetting pegawai;
90 % 87.36 % 97.06
2.3 Cakupan layanan administrasi kepegawaian;
95% 95.15 % 100
2.4 Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- 1 100
Rata – rata capaian sasaran 94.68
Jumlah Anggaran Tahun 2016 : Rp. 7.568.770.858,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.817.281.664,-
Capaian % : 90.07 %
44
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
BKD Kota Mataram Tahun 2016
Lampiran III
STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2016
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN
Sub Bidang Perencanaan dan
Pengadaan Kepegawaian
Sub Bidang
Pengembangan Kepegawaian
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG KESEJAHTERAAN DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
KEPEGAWAIAN
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
Sub Bidang Mutasi Kepegawaian
Fungsional
Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non
Fungsional
Sub Bidang Kesejahteraan
Kepegawaian
Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan
Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL