LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019 · Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019 · Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan...
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN
KABUPATEN MALAKA
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2019
DAFTAR ISI 1.1. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN MALAKA ..................................... Error! Bookmark not defined.
2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI ............. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Visi dan Misi .............................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Strategi dan Kebijakan ............................... Error! Bookmark not defined.
2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019Error! Bookmark not
defined.
2.3. PENJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 ..... Error! Bookmark not
defined.
3.1. CAPAIAN KINERJA ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJAError! Bookmark not defined.
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN ....................................................................... 20
4.1. KESIMPULAN ...................................................... Error! Bookmark not defined.
4.2. REKOMENDASI ................................................... Error! Bookmark not defined.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
1 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KABUPATEN MALAKA
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 06 Tahun 2017 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka
Tahun 2017 Nomor 28). Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan yang
menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu pelaksana
Pemerintah Daerah, Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan mempunyai kedudukan yang
cukup strategis karena mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan
perkembangan dan pemerataan ekonomi, kesatuan wilayah, dan pembangunan yang
berkelanjutan dalam konteks pembangunan daerah.
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka (Berita Daerah
Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 61), tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR-PRKP
Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut.
1) Tugas Pokok
Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah membantu Bupati dalam
menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan
kewenangan otonomi daerahdalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah
Kabupaten.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
2 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
2) Fungsi
Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah:
• Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
• Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
• Mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
• Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas
dan fungsinya kepada Bupati.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka diatur dalam Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 61).
Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka memiliki 7 (tujuh) unit kerja, terdiri dari 6 (enam)
bidang dan 1 (satu) sekretariat. Berikut ini adalah lingkup tugas dari masing-masing unit kerja
yang ada di Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka.
a) Bidang Tata Ruang:
1. Seksi Penataan Ruang
2. Seksi Pengembangan Kawasan Perkotaan
3. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan
b) Bidang Kebersihan:
1. Seksi Pengadaan TPS, TPA dan IPAL
2. Seksi Kebersihan dan Angkutan
3. Seksi Penataan Taman dan Jalur Hijau
c) Bidang Pengairan:
1. Seksi Pengairan dan Irigasi
2. Seksi Tata Guna Air dan Penyuluhan
3. Seksi Pengamanan Sungai ̧Pantai dan Rawa
d) Bidang Bina Marga:
1. Seksi Jalan
2. Seksi Jembatan
3. Seksi Peralatan
e) Bidang Cipta Karya dan Perumahan:
1. Seksi Permukimandan Perijinan
2. Seksi Air Bersih
3. Seksi Perumahan Swadaya, Perumahan Formal, Sarana dan Prasarana
LAKIP Tahun Anggaran 2019
3 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
f) Bidang Jasa Konstruksi:
1. Seksi Rekayasa dan Teknologi
2. Seksi Jasa Konstruksi
3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka
C. Kondisi Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka per 31 Desember 2019
sebanyak 233 orang yang terdiri dari 46 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 orang Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 168 orang Tenaga Kontrak Daerah (TEDA).
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
a) Jumlah PNS menurut pendidikan :
▪ Strata 2 ( S2 ) : 3 Orang
▪ Strata 1 ( S1) : 34 Orang
▪ Diploma : 9 Orang
▪ SLTA : 18 Orang
▪ SLTP : 1 Orang
LAKIP Tahun Anggaran 2019
4 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
b) Jumlah PNS menurut Pangkat dan Golongan :
- Pembina IV/b : 1 Orang
- Pembina IV/a : 4 Orang
- Penata Tk. I III/d : 7 Orang
Penata III/c : 3 Orang
- Penata Muda Tk.I III/b : 11 Orang
- Penata Muda III/a : 17 Orang
- Pengatur Tk.I II/d : 7 Orang
- Pengatur II/c : 9 Orang
- Pengatur Muda Tk.I II/b : 3 Orang
- Pengatur Muda II/a : 2 Orang
- Juru I/d : 1 Orang
c) Jumlah Pejabat Struktural :
- Eselon II-b/ Kepala Dinas : 1 Orang
- Eselon III-a/ Sekretaris : 1 Orang
- Eselon III-b/Kabid : 6 Orang
Eselon IV-b/Kasubbag : 3 Orang
- Eselon IV-b/Kasie : 14 Orang
2. Tenaga Kontrak Daerah (TEDA)
Jumlah tenaga kontrak daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka adalah sebanyak 168
Orang. Rincian jumlah tenaga kontrak daerah berdasarkan tingkat pendidikan adalah
sebagai berikut :
- Strata 1 ( S1) : 42 Orang
- Diploma : 5 Orang
- SLTA : 100 Orang
- SLTP : 13 Orang
- SD : 8 Orang
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) disusun
dengan maksud memberikan gambaran hasil pelaksanaan pembangunan di bidang ke-PU-an di
Kabupaten Malaka dan mengukur tingkat kinerja Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
selama tahun 2019. Kinerja dimaksud diukur berdasarkan target dan indikator yang telah
direncanakan.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
5 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Adapun tujuan dari penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
adalah:
- Mewujudkan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Mengevaluasi capaian pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
1.3. ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap
hasil capaian pembangunan dalam jangka waktu tertentu, serta permasalahan yang masih
dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi
yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukantelaahan terhadap
visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian sehingga rumusan isu yang
dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
a) Isu Strategis Bidang Penataan Ruang
1. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW Kabupaten Malaka
tentang Penataan Ruang dan peraturan detail tata ruang.
2. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali
dan pengawas pemanfaatan ruang.
3. Perlu dilakukannya upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang penataan
ruang dan peraturan-peraturan penataan ruang.
b) Isu strategisBidang Pengairan
1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal dan menyeluruh, serta masih
adanya kerusakan jaringan irigasi yang beroperasi.
2. Ketersediaan air di musim kemarau terbatas akibat kurangnya ketersediaan wadah-
wadah penampung air baik wadah alam maupun buatan.
3. Kurangnya koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA yang beresiko
menimbulkan konflik antar pengguna sumber daya air.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
6 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
4. Belum tersedianya Sistem Informasi SDA (SISDA) pada Dinas PUPR-PRKPyang
dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap tentang SDA untuk dapat
digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan proses perencanaan.
5. Pada saat musim hujan, terdapat beberapa wilayah yang merupakan daerah rawan
longsor dan rawan banjir akibat meluapnya sungai.
6. Manajemen pengelolaan DAS Benanain yang belum optimal baik secara struktural
maupun non struktural.
c) Isu strategisBidang Bina Marga
1. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dari perkotaan hingga ke pelosok
perdesaan belum memadai dan perlu peningkatan untuk kelancaran lalu lintas dan
mobilitas barang dan manusia
2. Kurangnya aksesibilitas pada beberapa daerah yang terisolasi dan terpencil.
3. Masih banyak ruas jalan antar desadalam kondisi rusak dan perlu diperbaiki dan/atau
ditingkatkan konstruksinya.
4. Belum tersedianya alat-alat berat yang memadai sebagai aset Dinas PUPR-PRKP
Kabupaten Malaka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
d) Isu strategisBidang Cipta Karya dan Perumahan
1. Masih banyak masyarakat yang kesulitan air bersih karena terbatasnya sumber air air
bersih dan masih kurangya pembangunan infrastruktur air bersih.
2. Sarana air bersih/air minum yang ada telah banyak yang mengalami kerusakan.
3. Pertumbuhan pernduduk mengakibatkan berkembangnya daerah permukiman
sehingga perlu dilakukan perluasan daerah layanan air bersih/air minum.
4. Masih banyak jalan lingkungan permukiman dalam kondisi rusak dan perlu
diperbaiki dan/atau ditingkatkan konstruksinya.
5. Rendahnya jumlah masyarakat dan permukiman yang memiliki sistem sanitasi
lingkungan yang baik dan sehat.
6. Fasilitas umum yang tersedia masih perlu ditata,ditingkatkan, dan ditambahkan agar
dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
7. Masih adanya titik-titik genangan pada daerah permukiman pada saat musim hujan
yang perlu segera diatasi.
8. Tingginya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah
layak huni sesuai standart yang disyaratkan.
9. Belum tersedianya gedung-gedung kantor pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan
yang saat ini digunakan masih perlu diperbaiki.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
7 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
e) Isu strategisBidang Jasa Konstruksi
1. Kompetensi SDM Konstruksi harus ditingkatkan untuk bisa meningkatkan kinerja.
2. Peralatan/perlengkapan laboratorium yang masih belum lengkap dan perlu
ditambahkan agar dapat menunjang proses pengendalian kualitas pekerjaan
konstruksi dan meningkatkan PAD.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju
tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang konstruksi.
4. Kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi perlu ditingkatkan.
f) Isu strategisBidang Kebersihan
1. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kabupaten Malaka.
2. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan untuk menunjang program
pemerintah dalam perang melawan sampah.
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah
4. Perlu adanya penambahan jumlah anggota Satuan Tugas Kebersihan untuk
meningkatkan jumlah dan luasan daerah layanan pengelolaan persampahan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sitematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini adalah
sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas PUPR-PRKP Kabupaten
Malaka, maksud dan tujuan penulisan, isu-isu strategis dan sistematika
penulisan.
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini berisi tentang ringkasan Rencana Strategis Dinas PUPR-PRKP
Kabupaten Malaka, Program/Kegiatan Dinas PUPR-PRKP Tahun Anggaran
2019, dan perjanjian kinerja program kegiatan perangkat daerah yang
ditargetkan pada tahun berjalan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang hasil pencapaian kinerja perangkat daerah serta
evaluasi dari program kegiatan yang telah dilaksanakan perangkat daerah.
BAB IV. PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan pembahasan permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan serta dijabarkan solusi untuk
mengatasi permasalahan tersebut.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
8 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI
Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul selama kegiatan itu berjalan. Renstra
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (PUPR-
PRKP) Kabupaten Malaka telah dijabarkan dalam buku Renstra Tahun 2016 – 2021 yang
mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun,
termasuk yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.
2.1.1. Visi dan Misi
1. Pernyataan Visi
Visi DinasPekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten
Malakaadalah“Terwujudnya masyarakat Malaka yang maju dan Sejahtera melalui
Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka, yang Handal dan
Memadai”.
2. Pernyataan Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan, sesuai visi yang
ditetapkan, agar capaian hasil organisasi yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.
Adapun Misi Dinas PUPR - PRKP Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung
revolusi pertanian.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan, untuk mendukung
konektifitas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih sebagai layanan dasar dalam
rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat Malaka.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat
untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka
mewujudkan kualitas hidup rakyat Malaka.
5. Meningkatkan Tata kelola Sumber Daya organisasi Dinas PUPR - PRKP
Kabupaten Malaka yang meliputi Sumber Daya Manusia, untuk mendukung fungsi
manajemen meliputi : Perencanaan yang terpadu, Pelaksanaan yang tepat, dan
Pengawasan yang ketat, serta Evaluasi dan Pelaporan yang benar.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
9 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Dari Visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam
tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara tercapainya Visi dan Misi.Tujuan dan sasaran
merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun yang akan datang. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan
sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Malaka.
1. Tujuan: Menciptakan suasana kerja yang kondusif diwujudkan dengansasaran :
a. Tersedianya prasarana perkantoran yang memadai
b. Tersedianya peralatan lapangan yang memadai
2. Tujuan: Memberikan pelayanan yang prima diwujudkan dengan sasaran :
a. Tersedianya SDM yang memadai
b. Pelayanan perizinan yang cepat
3. Tujuan: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan diwujudkan
dengan sasaran :
a. Terbangunnya jalan dan jembatan
b. Terbangunnya turap/talud dan bronjong
c. Terpeliharanya jalan dan jembatan
d. Terpeliharanya turap/talud dan bronjong
4. Tujuan: Menyediakan Sarana Pemerintahan diwujudkan dengansararan :
Tersedianya bangunan kantor yang memadai
5. Tujuan: Menyediakan Sarana dan Prasarana Air Bersih diwujudkandengan
sasaran:
Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih, irigasi, dan bangunan penampung
air lainnya.
6. Tujuan: Menyelaraskan pembangunan dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah
diwujudkan dengan sasaran :
Terkendalinya pemanfaatan ruang
7. Tujuan: Membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diwujudkan
dengan sasaran :
Meningkatnya rasio rumah layak huni menjadi.
8. Tujuan: Membangun sarana dan prasarana dasar permukiman diwujudkan
dengan sasaran :
a. Meningkatnya persentase drainase dalam kondisi baik.
b. Terbangunnya jalan lingkungan
c. Terbangunnya sanitasi dasar
LAKIP Tahun Anggaran 2019
10 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
2.1.3. Strategi dan Kebijakan
A) Strategi
1. Peningkatan prasarana perkantoran yang memadai yang diwujudkan dengan
pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berbasis kinerja dan
disesuaikan kebutuhan.
2. Penyediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik.
4. Penyediaanbangunan kantor yang memadai.
5. Peningkatan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih.
6. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan
penampungan air lainnya.
7. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Malaka.
8. Peningkatanjumlah rumah layak huni.
9. Pembangunan saluran drainase dalam kondisi baik agar dapat mengurangi jumlah
genangan air
10. Pembangunan jalan lingkungan.
11. Pemenuhan kebutuhan sanitasi dasar masyarakat dengan cara membangun sarana
dan prasarana sanitasi.
B) Kebijakan
1. Menyediakan prasarana perkantoran yang memadai yang diwujudkan dengan pemenuhan
sarana dan prasarana perkantoran yang berbasis kinerja dan disesuaikan kebutuhan.
2. Menyediakan SDM yang memadai diwujudkan dengan:
a. Menambah formasi pegawai sesuai kebutuhan
b. Aktif menyertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan danbimbingan teknis.
3. Meningkatkan panjang jalan dalam kondisi baik yang diwujudkan dengan:
a. Pembangunan jalan dengan merampungkan penyelesaian satu ruas jalan dalam setiap
kegiatan
b. Melakukan pemetaan penangananan jalan dan jembatan
c. Aktif melakukan survei kondisi jalan dan jembatan dan senantiasa mengupdate data
base jalan dan jembatan. Setiap tahun data base jalan dan jembatan perlu diupdate
untukmengetahui kondisi jalan dan sebagai dasar penyusunan penaganan.
d. Mengadakan pemeliharaan jalan dan jembatan baik secara rutin maupun berkala
4. Menyediakan bangunan kantor yang memadai diwujudkan dengan:
Membangun dan memeliharan sarana dan sarana pemerintahan Pembangunan sarana dan
prasarana pemerintahan dilakukan selain dengan menggunakan dana APBD juga
diupayakan dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
11 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
5. Meningkatkan jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih diwujudkan dengan:
Menambah jaringan sarana air bersih dan memperluas jangkauan pelayanan air bersih.
6. Membangun, meningkatkan, dan melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi dan bangunan
penampungan air lainnya.
7. Mengendalikan pemanfaatan ruang diwujudkan dengan:
a. Merampungkan dan mensosialisasikan Perda tantang RTRW
b. Menyusun dan mensosialisasikan Perda tentang IMB
c. Aktif melakukan pengawasan bangunan
8. Meningkatkan rasio rumah layak huni dengan melaksanakan pembangunan baru rumah
layak huni dan rehabilitasi terhadap rumah-rumah tidak layak huni.
9. Memacu pembangunan saluran drainase dalam kondisi baik agar dapat mengurangi
jumlah genangan air
10. Membangun jalan lingkungan.
11. Memenuhi kebutuhan sanitasi dasar masyarakat dengan cara membangun sarana dan
prasarana sanitasi
2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
Pelaksanaan Program dan Kegaiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019
dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PUPR-PRKP Kabupaten
Malaka Tahun Anggaran 2019. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini disusun dengan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka T.A. 2019 atau Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Pemeintah Kabupaten Malaka T.A. 2019. Penetapan Program dan
Kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan Prioritas Plafond Anggaran Sementara
(PPAS). Berhubung plafon anggaran yang diberikan terbatas, sehingga tidak semua Program
dan Kegiatan yang ada pada Renstra Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka, Rencana Kerja
Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka TA. 2019, dan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malaka T.A. 2019 bidang ke-PU-an dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2019 ini. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2019 tidak dapat mewakili semua tujuan dan sasaran Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
yang telah ditetapkan.
Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka melaksanakan 16 program dan 28
kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 94.012.038.214,51. Tabel
berikut ini adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR-PRKP
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
12 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tabel 2. Program dan Kegiatan Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11 Pembangunan Gedung Kantor
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
03 Pembangunan jalan dan jembatan
13 Pembangunan Jalan
14 Pembangunan Jembatan
04 Pengembangan Perumahan
15 Pembangunan Rumah Layak Huni
05 Lingkungan Sehat Perumahan
16 Pembangunan Jalan Lingkungan
06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
17 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan
07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
18 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
08 Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
19 Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
LAKIP Tahun Anggaran 2019
13 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
NO URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
09
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
20 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum
21 Peningkatan Jaringan Irigasi
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
22 Pembangunan Sanitasi
11 Pengendalian Banjir
23 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai
12 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
24 Pembangunan Jalan Perdesaan dan Jembatan Perdesaan
13 Pemantauan dan Pengendalian
25 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
26 Penyediaan jasa pengelola persampahan
15
Program Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan
Pengembangan Kawasan
27 Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
16 Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas
28 Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas
2.3. PENJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
Penetapan Kinerja yang disusun dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja antara
Kepala Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka dengan Bupati Malaka merupakan gambaran
tentang target yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja berisi
penugasan dari Bupati Malaka kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan program-program
yang didanai oleh pemerintah daerah, dengan disertai dengan target yang ingin dicapai,
indikator kinerja dan masing-masing satuan ukur yang akan dipakai.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka Tahun 2019
mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PUPR-PRKP Kabupaten Malaka Tahun
Anggaran 2019 (Perubahan). Perjanjian Kinerja PUPR-PRKP Kabupaten MalakaTahun 2019
ditunjukan pada Tabel 3.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
14 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2019
No. SASARAN STRATEGIS TARGET
(1) (2) (4)
- 1 Buah
- 4 Unit
- 17 Jenis
- 9 km
- 4 km
- 3 Ruas Jalan
- 150 m
3Meningkatkan jumlah masyarakat yang
memiliki rumah layak huni138 Unit
4 Mengendalikan kesesuaian
pembangunan dengan rencana Tata
Ruang dan Pengembangan Kawasan
40 Kali
5Meningkatkan ketersediaan air bersih
bagi masyarakat5 Desa
6 Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas pelayanan irigasi bagi 2 DI
7Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana lingkungan perumahan4 Paket
8
Meningkatnya kualitas sanitasi
lingkungan bagi masyarakat9 Paket
9
Mengurangi dampak banjir bagi
masyarakat1 Desa
- 32 Orang
- 100 Unit Tong Sampah
11 Meningkatkan jumlah dan kualitas
penyelenggaraan fasilitas umum bagi
masyarakat
4 Unit
10Jumlah Tenaga Kebersihan
Jumlah Penambahan Fasilitas Pengelolaan
Persampahan
Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas infrastruktur jalan dan
jembatan
Jumlah Paket Pekerjaan TA 2018 yang
Belum Dibayarkan (DPAL TA. 2018)
Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana pemerintahan
Jumlah Desa yang mendapat kegiatan
pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi
infrastruktur air bersih
Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang direhabilitasi
Mengembangkan kinerja pengelolaan
persampahan
Jumlah Paket Pekerjaan pembangunan
MCK dan tangki septik individual yang harus
dibayarkan (DPAL TA 2018)
Jumlah Desa yang mendapat kegiatan
pembangunan infrastruktur pengendali banjir,
normalisasi sungai, dan perkuatan tebing
sungai
1
Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas
umum yang diperbaiki
Jumlah pemberian Surat Keterangan
Mengenai Pemanfaatan Ruang tentang Izin
Membangun kepada masyarakat
2
INDIKATOR KINERJA
(3)
Panjang pembangunan/peningkatan jalan
kabupaten.
Jumlah gedung kantor yang dibangun
Panjang pembangunan/peningkatan jalan
desa
Jumlah ruas jalan yang dilakukan
pemeiliharaan/rehabilitasi
Panjang pembangunan jembatan
Jumlah penambahan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah rumah yang mendapat bantuan
perumahan
Jumlah penambahan alat-alat laboratorium
kebinamargaan
LAKIP Tahun Anggaran 2019
15 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Malaka
adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka Tahun 2019
tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja,
termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna
mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.
3.1. CAPAIAN KINERJA
Capain kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka dapat diukur dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tabel 4
di bawah ini disajikan capain kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai
dalam tahun 2019. Sedangkan capaian kinerja masing-masing program/kegiatan berdasarkan
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada lampiran.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
16 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tabel 4. Perbandingan Target dan Realisasi
Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2019
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROSENTASE
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan
prasarana pemerintahan - Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 Buah 1 Buah 100 %
- Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional 4 unit 4 unit 100 %
- Jumlah penambahan alat-alat laboratorium
kebinamargaan 17 Jenis 17 Jenis 100 %
2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan - Panjang pembangunan/peningkatan jalan kabupaten. 9 km 9 km 98,04 %
- Panjang pembangunan/peningkatan Jalan Desa 4 km 4 km 100 %
-
Jumlah Ruas Jalan yang dilakukan pemeliharaan/
rehabilitasi 3 Ruas Jalan 3 Ruas Jalan 100%
- Panjang pembangunan/peningkatan jembatan. 150 m 0 0%
3 Meningkatnya jumlah masyarakat yang
memiliki rumah layak huni - Jumlah rumah yang mendapat bantuan perumahan 138 Unit 138 Unit 100%
4
Mengendalikan kesesuaian
pembangunan dengan rencana Tata
Ruang dan Pengembangan Kawasan
-
Jumlah pemberian Surat Keterangan Mengenai
Pemanfaatan Ruang tentang Izin Membangun kepada
masyarakat
40 kali 40 kali 100%
5 Meningkatkan ketersediaan air bersih
bagi masyarakat -
Jumlah Desa yang mendapat kegiatan pembangunan,
peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur air bersih 5 Desa 4 Desa 80%
LAKIP Tahun Anggaran 2019
17 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROSENTASE
6 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
pelayanan irigasi bagi masyarakat - Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang direhabilitasi 2 DI 2 DI 100%
7 Meningkatnya kualitas sanitasi
lingkungan bagi masyarakat
Jumlah Paket Pekerjaan pembangunan MCK dan tangki
septik individual yang harus dibayarkan (DPAL TA 2018) 9 Paket 7 Paket 77,78%
8 Mengurangi dampak banjir bagi
masyarakat
Jumlah Desa yang mendapat kegiatan pembangunan
infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, dan
perkuatan tebing sungai
1 Desa 1 Desa 100%
9
Mengembangkan kinerja pengelolaan
persampahan
Jumlah Tenaga Kebersihan 32 Orang 32 Orang 100%
Jumlah Penambahan Fasilitas Pengelolaan Persampahan 100 Unit Tong
Sampah
100 Unit
Tong Sampah 100%
10
Meningkatkan jumlah dan kualitas
penyelenggaraan fasilitas umum bagi
masyarakat
Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi fasilitas umum yang
diperbaiki
4 unit Fasilitas
Umum,
3 unit
Fasilitas
Umum
75%
LAKIP Tahun Anggaran 2019
18 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
Sesuai penetapan perjanjian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Malaka telah 10 sasaran stategis yang dapat diukur melalui 16 indikator kinerja
sesuai dengan masing-masing satuan ukur yang telah ditetapkan. Pada uraian sebelumnya
telah ditunjukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019.
Secara umum semua program/kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan, namun
ada yang belum mencapai target s/d 31 Desember 2019. Dengan demikian, masih terdapat
sasaran strategis yang belum bisa dicapai sesuai target. Dalam bagian ini akan diuraikan
permasalahan-permasalahan yang menyebabkan beberapa sasaran strategis belum dapat
dicapai sesuai target pada tanggal 31 Desember 2019.
1. Sasaran Strategis: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan dan
jembatan
No Indikator kinerja Target Realisasi Prosentase
1 Panjang pembangunan/peningkatan
jalan kabupaten. 9 km 9 km 98,04 %
2 Panjang pembangunan/peningkatan
Jalan Desa 4 km 4 km 100 %
3 Jumlah Ruas Jalan yang dilakukan
pemeliharaan/ rehabilitasi 3 Ruas Jalan 3 Ruas Jalan 100%
4 Panjang pembangunan/peningkatan
jembatan 150 m 0 0 %
Paket kegiatan yang tidak dapat diselesaikan per-tanggal 31 Desember 2019 adalah
▪ Peningkatan Jalan Webua-Kletek (4,5 Km) (Jalan Kabupaten)
Penyebab dari belum diselesaikan pekerjaan tersebut adalah kelalaian dari pelaksana
(kontraktor) dalam proses pengerjaan sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui
jadwal pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Atas kelalaian tersebut, terhadap
pekerjaan-pekerjaan ini telah diberikan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan
dengan dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.
Paket kegiatan yang tidak dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2019 adalah
▪ Pembangunan Jembatan Bo'en (Bangunan Bawah) di ruas Biudukfoho-Wekeke
(150 m)
Penyebab dari kegiatan tidak dilaksanakan karena Pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan
karena lelang perencanaan Jembatan Bo’en terlambat dilakukan.
LAKIP Tahun Anggaran 2019
19 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
2. Sasaran Strategis: Meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat
No Indikator kinerja Target Realisasi Prosentase
1 Jumlah Desa yang mendapat
kegiatan pembangunan,
peningkatan, dan rehabilitasi
infrastruktur air bersih
5 Desa 4 Desa 80%
Paket kegiatan yang tidak dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2019 adalah Paket
pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Mata
Air Webetun karena terlambat penginputan pada OM Span (Melewati batas waktu yang
ditentukan).
Paket kegiatan yang tidak dapat diselesaikan per-tanggl 31 Desember 2019 adalah
Pengadaan Meteran Listrik PLN 220A dan Assesoris untuk Mesin Pompa Air di
Weliman, Kota Biru dan Biau (DPAL TA 2018). Penyebab dari belum diselesaikan
pekerjaan-pekerjaan di atas adalah kelalaian dari pelaksana (kontraktor) dalam proses
pengerjaan sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui jadwal pekerjaan yang
telah disepakati dalam kontrak. Atas kelalaian tersebut, terhadap pekerjaan-pekerjaan ini
telah diberikan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dengan dikenakan denda
sesuai aturan yang berlaku.
3. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan bagi masyarakat
No Indikator kinerja Target Realisasi Prosentase
1 Jumlah Paket Pekerjaan
pembangunan MCK dan tangki
septik individual yang harus
dibayarkan (DPAL TA 2018)
9 Paket 7 Paket 77,78%
Paket kegiatan yang tidak dapat diselesaikan per-tanggl 31 Desember 2019 adalah
▪ Pembangunan Tangki Septitank Individual di Desa Biudukfoho (DPAL TA.
2018)
▪ Pembangunan Tangki Septitank Individual di Desa Webetun (DPAL TA 2018)
Penyebab dari belum diselesaikan pekerjaan tersebut adalah kelalaian dari pelaksana
(kontraktor) dalam proses pengerjaan sehingga waktu penyelesaian pekerjaan
melampaui jadwal pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Atas kelalaian
tersebut, terhadap pekerjaan-pekerjaan ini telah diberikan penambahan waktu
penyelesaian pekerjaan dengan dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.
4. Sasaran Strategis: Meningkatkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat Meningkatkan
jumlah dan kualitas penyelenggaraan fasilitas umum bagi masyarakat
No Indikator kinerja Target Realisasi Prosentase
1 Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi
fasilitas umum yang diperbaiki
4 unit
Fasilitas
Umum,
3 unit
Fasilitas
Umum,
75%
LAKIP Tahun Anggaran 2019
20 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Paket kegiatan yang tidak dapat diselesaikan per-tanggl 31 Desember 2019 adalah Paket
pekerjaan Perbaikan Saluran dan Timbunan di Lapangan Umum Betun. Penyebab dari
belum diselesaikan pekerjaan tersebut adalah kelalaian dari pelaksana (kontraktor) dalam
proses pengerjaan sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui jadwal pekerjaan
yang telah disepakati dalam kontrak. Atas kelalaian tersebut, terhadap pekerjaan-
pekerjaan ini telah diberikan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan dengan
dikenakan denda sesuai aturan yang berlaku.
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Total alokasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.
98.129.818.384,51, dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 94.012.038.214,51,- dan
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.117.780.170,00,-. Secara garis besar, rencana dan
realisasi anggaran pada Dinas PUPR-P RKP Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dapat
dilihat pada Tabel 5. Sedangkan realiasi anggaran program/kegiatan pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5
Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Prosentase
%
1 Belanja Tidak Langsung 4.117.780.170 4.028.434.518 97,83
2 Belanja Langsung 94.012.038.214,51 75.931.022.080,00 80,77
- Belanja Pegawai 5.061.440.000,00 4.654.489.000,00 91,96
- Belanja Barang & Jasa 11.546.323.480,51 11.075.236.115,00 95,92
- Belanja Modal 77.404.274.734,00 60.201.296.965,00 77,78
TOTAL BELANJA 98.129.818.384,51 79.959.456.598 89,30
LAKIP Tahun Anggaran 2019
21 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tabel 6. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2019
NO Program/Kegiatan
INPUT
Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) %
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.184.243.220 5.101.244.756 99,49%
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.700.000,00 11.700.000,00 100,00%
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00%
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 464.124.000,00 454.729.756,00 97,98%
04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.572.800.000,00 3.499.879.000,00 97,96%
05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.663.200,00 2.650.000,00 99,50%
06 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 24.800.000,00 24.800.000,00 100,00%
07 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.220.520,00 96.192.000,00 99,97%
08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 141.215.000,00 140.580.000,00 99,55%
09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20.010.500,00 20.004.000,00 99,97%
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 826.710.000,00 826.710.000,00 100,00%
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.871.884.369,00 5.558.879.869,00 47,93%
11 Pembangunan Gedung Kantor 5.798.624.369,00 5.558.879.869,00 95,87%
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.073.260.000,00 1.073.260.000,00 100,00%
03 Pembangunan Jalan dan Jembatan 42.510.386.800,00 28.235.149.654,00 46,95%
13 Pembangunan Jalan 30.066.581.800,00 28.235.149.654,00 93,91%
14 Pembangunan Jembatan 12.443.805.000,00 14.375.000,00 0,12%
LAKIP Tahun Anggaran 2019
22 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
NO Program/Kegiatan
INPUT
Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) %
04 Program Pengembangan Perumahan 151.700.000,00 151.625.000,00 99,95%
15 Pembangunan Rumah Layak Huni 151.700.000,00 151.625.000,00 99,95%
05 Lingkungan Sehat Perumahan 2.109.439.800,00 2.109.439.800,00 100,00%
16 Pembangunan Jalan Lingkungan 2.109.439.800,00 2.109.439.800,00 100,00%
06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.187.455.556,00 1.157.880.556,00 97,51%
17 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan 1.187.455.556,00 1.157.880.556,00 97,51%
07 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 3.591.561.903,50 3.444.025.730,00 95,89%
18 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 3.591.561.903,50 3.444.025.730,00 95,89%
08 Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 21.027.500,00 20.585.000,00 97,90%
19 Pengadaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 21.027.500,00 20.585.000,00 97,90%
09 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya 7.756.866.160,00 6.226.921.123,00 82,73%
20 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum 5.254.356.930,00 3.983.931.400,00 75,82%
21 Peningkatan Jaringan Irigasi 2.502.509.230,00 2.242.989.723,00 89,63%
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan 1.425.415.211,00 1.178.364.614,00 82,67%
22 Pembangunan Sanitasi 1.425.415.211,00 1.178.364.614,00 82,67%
11 Pengendalian Banjir 15.092.339.000,00 14.978.961.781,00 99,25%
23 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai 15.092.339.000,00 14.978.961.781,00 99,25%
12 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 5.625.000.000,00 4.375.000.000,00 77,78%
24 Pembangunan Jalan Perdesaan dan Jembatan Perdesaan 5.625.000.000,00 4.375.000.000,00 77,78%
LAKIP Tahun Anggaran 2019
23 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
NO Program/Kegiatan
INPUT
Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) %
13 Pemantauan dan Pengendalian 741.032.360,00 740.967.500,00 99,99%
25 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 741.032.360,00 740.967.500,00 99,99%
14 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 410.706.750,00 409.743.000,00 99,77%
26 Penyediaan jasa pengelola persampahan 410.706.750,00 409.743.000,00 99,77%
15 Program Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan
Pengembangan Kawasan 184.020.280,00 182.560.000,00 99,21%
27 Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 184.020.280,00 182.560.000,00 99,21%
16 Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas 1.148.959.304,51 972.043.697,00 84,60%
28 Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum/Bangunan Gedung 1.148.959.304,51 972.043.697,00 84,60%
LAKIP Tahun Anggaran 2019
24 Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Malaka
BBAABB IIVV
PP EE NN UU TT UU PP
4.1. KESIMPULAN
Dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan
Kawasan Permukiman Kabupaten MalakaTahun 2019 dapat diambil kesimpulan umum atas
capain kinerja sebagai berikut.
1. Secara umum semua program/kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Namun,
masih terdapat paket-paket kegiatan khususnya paket kegiatan belanja modal yang tidak
dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 Desember 2019.
Untuk keterlambatan tersebut, telah diberikan kesempatan berupa perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan, sehingga waktu penyelesaian melewati batas akhir tahun
anggaran 2019 dan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran di tahun 2019.
2. Total alokasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.
98.129.818.384,51, dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 94.012.038.214,51,-
dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.117.780.170,00-. Dari total alokasi
tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 79.595.456.598,- atau 89,30%.
Penyerapan anggaran yang belum maksimal ini disebabkan karena masih ada paket
pekerjaan-pekerjaan belanja modal yang belum selesai 100% sampai dengan akhir tahun
anggaran.
3. Secara umum keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kelalaian pelaksana
(kontraktor) yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
4. Faktor lain juga yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah waktu
dimulainya proses pengadaan barang dan jasa yang sedikit terlambat, sehingga hampir
semua pekerjaan baru dimulai pada pertengahan tahun anggaran 2019.
5. Belum diselesaikannya beberapa paket pakerjaan ini mengakibatkan pencapaian kinerja
terhadap target dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan belum dapat dicapai
dengan maksimal sesuai target yang telah direncanakan.
4.2. REKOMENDASI
Terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah
rekomendasi yang diberikan guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malakauntuk tahun yang
akan datang.
1.