LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L KjIP) TAHUN … filelimpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L KjIP) TAHUN … filelimpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA...
LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2016
KANTOR KETAHANAN PANGANKABUPATEN LAMONGAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Puji Syukur senantiasa di panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
limpahan rahmat, karunia dan hidayah-NYA sehingga penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2016 pada Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 ini disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
yang sekaligus merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan atau
pencapaian target kegiatan yang telah ditentukan dalam mengemban Visi, Misi,
dan Tujuan organisasi.
Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Bupati
Lamongan atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamongan untuk menjalankan tugas-tugas dan fungsi satuan Kantor
Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Perundangan
yang berlaku.
Tak lupa Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua staf
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan atas dedikasi dan kerja sebagai
sumbangsih dalam rangka mensukseskan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi
Program ataupun agenda rutin Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan.
Lamongan, Pebruari 2017
Plt. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
ABDUL MU’IS, SE, M.SiPembina Tk.I
NIP. 19600331 198603 1 007
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................ i
DAFTAR ISI...................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................ 1
1.1 Latar Belakang ....................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan .................................................. 1
1.3 Gambaran Umum Organisasi ....................................... 2
1.4 Sistematika Penyajian LKjIP ....................................... 7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................... 8
2.1 Rencana Strategis ................................................... 8
2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 ........................... 11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .................................... 11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 13
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 ........................ 13
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016 ....... 14
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2016 .................. 18
BAB IV. PENUTUP ............................................................. 21
A. Kesimpulan ........................................................ 21
B. Saran ............................................................... 21
LAMPIRAN-LAMPIRAN
- Rencana Strategik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
IKTISAR EKSEKUTIF
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang
cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.
Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar
manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan
dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan
konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara
mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri,
tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para Pelaku Usaha Pangan
mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai
dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut
harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber
daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga
hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis
pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan
pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii)
pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif,
dan produktif.
Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan
sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan
dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan
Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi
pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan
pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan
Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah
satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui
pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan
persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi
Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan
terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk
rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan,
pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk
halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi
Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses
Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan
kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan
yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan
kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang
mengonsumsi Pangan tersebut.
Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan
Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan
produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan
Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi,
penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan
kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan,
Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan
Kemandirian Pangan rumah tangga.
Lamongan, Pebruari 2017
Plt. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
ABDUL MU’IS, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19600331 198603 1 007
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan yang merupakan salah
satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam
rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang ketahanan pangan (Perda
Kabupaten Lamongan No. 04 tahun 2008) dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya selalu berpegang pada prinsip tata pemerintah yang baik (Good
Governance).
Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung tiga pilar utama antara lain:
1. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan harus
dapat dipertanggung jawabkan.
2. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan
memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintahan
diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan
masyarakat dan pihak swasta (Stake Holder) sebagai bagian dari pilar utama
kekuatan Negara.
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah memiliki
maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen / alat, dalam pelaporan hasil
pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian sasaran dan target
yang telah ditentukan oleh setiap PD guna mengetahui capaian kinerja dari
masing-masing PD serta pengelolaan dalam hal anggaran yang dipakai oleh
setiap PD guna mendukung akuntabilitas serta reformasi birokrasi. Disamping
itu, LKjIP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila dilihat dari segi
aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
2
a) Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi
merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah
dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan
merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.
b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi
merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai sarana
pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan
datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan
c) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi
pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana
tugas desentralisasi di bidang ketahanan pangan.
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan antara lain:
a. Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijaksanaan
teknis dalam bidang ketahanan pangan;
b. Pengidentifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan
pengelolaan cadangan pangan;
c. Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama
komoditas pangan strategis;
d. Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
e. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
f. Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan konsumsi pangan dan
penganekaragaman pangan;
g. Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta
norma dan standar bahan pangan;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
3
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
4. Seksi Pengendalian Pangan
5. Seksi Penganekaragaman Pangan dan Gizi
a. Personil
Jumlah personil dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan sebanyak 20 orang dengan rincian sebagai berikut :
a. Komposisi Status Kepegawaian :
No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase1 PNS 17 orang (85%)2 CPNS 0 orang (0%)3 Honorer 3 orang (15%)
Jumlah 20 orang (100%)
b. Komposisi Jabatan PNS
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase1 Jabatan Struktural 5 orang (29%)2 Jabatan Fungsional Tertentu 4 orang (24%)
Penyuluh Pertanian 4 orang3 Jabatan Fungsional Umum 8 orang (47%)
Jumlah 17 orang (100%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
4
c. Komposisi Eselon PNS :
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase1 Eselon III.a 1 orang (6%)2 Eselon IV.a 5 orang (29%)3 Staf 11 orang (65%)
Jumlah 17 orang (100%)
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase1 Golongan IV 1 orang (5%)2 Golongan III 14 orang (70%)3 Golongan II 1 orang (5%)4 Golongan I 1 orang (5%)5 Honorer 3 orang (15%)
Jumlah 20 orang (100%)
e. Komposisi Pendidikan PNS :
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase1 SLTP 1 orang (6%)2 SLTA 4 orang (23,5%)3 S1 8 orang (47%)4 S2 4 orang (23,5%)
Jumlah 17 orang (100%)
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :
No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase
1 SLTA 2 orang (67%)
2 S1 1 orang (33%)
Jumlah 3 orang (100%)
g. Data pegawai menurut Gender :
No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase1 Laki-laki 12 orang (60%)2 Perempuan 8 orang (40%)
Jumlah 20 orang (100%)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
5
b. Sarana dan Prasarana
a. Jumlah Asset Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
No Pembidangan Barang Jumlah Satuan1. Peralatan Mesin 169
a. Alat-alat angkutan 6 Unitb. Alat-alat kantor dan rumah tangga 160 Buahc. Alat-alat studio dan komunikasi 3 Buah
2. Gedung dan Bangunan 6Bangunan Gedung 6 Buah
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan 3a. Jalan dan jembatan 1 Buahb. Instalasi 2 Buah
Jumlah 161
b. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan
No Pembidangan Barang Jumlah Keterangan1. Roda 4 22. Roda 2 43. Komputer 84. Mesin tik 15. Kursi tamu 16. Kursi putar 207. Kursi eselon 48. Kursi rapat 49. Kursi biasa 410. Kursi lipat 2811. Sofa 212. Proyektor 113. Sound System 114. Notebook 1115. Meja tulis 1816. Meja rapat 517. Meja eselon III 118. Meja eselon IV 419. Rak kayu 220. Almari kayu 221. Almari besi 2322. Brankas 123. Printer 1324. Kamera 125. Pesawat telepon 126. AC 7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
6
c. Pembiayaan
Alokasi dana yang dianggarkan tahun 2016 sebesar
Rp. 2.566.572.600,-. Alokasi untuk kegiatan Belanja Langsung
Rp. 2.536.246.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.438.350.099,- atau
96,14%, sedangkan pengadaan fisik terealisasi 100%. Adapun rincian
anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Realisasi ProsentaseProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 319.311.000,00 281.826.799,00 88,26%Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
42.000.000,00 22.559.549,00 53,71%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
4.000.000,00 2.424.000,00 60,60%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.450.000,00 8.450.000,00 100,00%
Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 96.590.500,00 96,59%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 33.465.000,00 28.559.250,00 85,34%
Penyediaan komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.600.000,00 7.600.000,00 79,17%
Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 13.250.000,00 77,94%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44.000.000,00 42.000.000,00 95,45%
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 38.796.000,00 38.393.500,00 98,96%
Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
288.435.000,00 273.257.000,00 94,74%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 35.500.000,00 35.200.000,00 99,15%
Pengadaan peralatan gedung kantor 129.935.000,00 129.230.000,00 99,46%
Pengadaan mebelair 15.000.000,00 14.850.000,00 99,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 65.000.000,00 64.275.000,00 98,88%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 20.000.000,00 14.441.000,00 72,21%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
15.000.000,00 7.494.000,00 49,96%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.000.000,00 7.767.000,00 97,09%
Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.000.000,00 29.296.750,00 73,24%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
5.000.000,00 3.893.250,00 77,87%
Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.000.000,00 4.000.250,00 80,01%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 2.915.250,00 58,31%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 25.000.000,00 18.488.000,00 73,95%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.888.500.000,00 1.853.969.550,00 98,17%Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten 100.000.000,00 98.110.000,00 98,11%
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan SuplaiPangan
110.000.000,00 109.972.500,00 99,98%
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 50.000.000,00 49.820.750,00 99,64%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
7
Program/Kegiatan Pagu Indikatif Realisasi ProsentasePemanfaatan Pekarangan untuk PengembanganKawasan Rumah Pangan Lestari
100.000.000,00 99.863.000,00 99,86%
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 75.000.000,00 74.924.000,00 99,90%
Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Produk 50.000.000,00 49.900.000,00 99,80%
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan HasilPertanian
100.000.000,00 99.815.800,00 99,82%
Pengembangan Cadangan Pangan daerah 278.000.000,00 260.652.000,00 93,76%
Pengembangan Desa Mandiri Pangan 115.000.000,00 114.910.000,00 99,92%
Pengembangan Lumbung Pangan Desa 75.000.000,00 74.878.000,00 99,84%
Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertahanan danInfrastruktur Pertanian dan Pedesaan DKP
60.000.000,00 60.000.000,00 100,00%
Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 50.000.000,00 49.824.000,00 99,65%
Pendampingan Penguatan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat
70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%
PendampinganPembelian Gabah Oleh LPG 75.500.000,00 74.180.000,00 98,25%
Penguatan Modal Lumbung Pangan 70.000.000,00 69.945.500,00 99,92%
Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Desa 300.000.000,00 297.634.000,00 99,21%
Cipta Olahan Pangan Lokal 100.000.000,00 89.945.000,00 89,95%
Promosi atau Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah
110.000.000,00 109.595.000,00 99,63%
J U M L A H 2.536.246.000,00 2.438.350.099,00 96,14%
Dana APBN sebesar Rp. 985.460.000,- dan dana revolving yang
bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang dialokasikan pada 19 kelompok lumbung.
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Sistematika penyajian LKjIP Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum
organisasi dan sistematika penyajian LKjIP.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan tahun 2016,
perjanjian kinerja tahun 2016.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Memuat pengukuran capaian kinerja tahun 2016, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja tahun 2016 dan akuntabilitas keuangan tahun
anggaran 2016.
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
8
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIANKINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS
a. Visi dan Misi
Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang harus diupayakan
secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
Provinsi termasuk pembangunan Kabupaten Lamongan, karena
pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional.
Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kabupaten
Lamongan, dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode
2016-2021 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan
pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Lamongan lima tahun ke depan,
dan visi misi program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan
terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 : “Terwujudnya
Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi di atas, maka disusunlah misi yang
menjadi tanggung jawab Kantor Ketahanan Pangan dengan mengacu pada
misi kelima Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu “Memantapkan
kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung
tinggi budaya lokal”.
b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2016–2021 melalui
pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran
merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat
prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan
jangka menengah Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya akan menjadi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
9
dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan
Kabupaten Lamongan secara keseluruhan. Tujuan yang ditetapkan
Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mengacu pada misi kelima yaitu
“Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai
berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan
masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran”, dengan sasaran
meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat.
Adapun tujuan jangka menengah Kantor Ketahanan Kabupaten
Lamongan yaitu meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan
masyarakat dengan sasaran yaitu meningkatnya penganekaragaman
konsumsi pangan yang B2SA berbasis sumber daya lokal, meningkatnya
ketersediaan pangan, meningkatnya cadangan pangan daerah dan
terlaksananya tugas pokok fungsi Kantor Ketahanan Pangan. Sedangkan
indikator sasaran terdiri dari prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi
(AKE) kelompok pangan, angka ketersediaan bahan pangan pokok daerah
perkapita, prosentase penguatan cadangan pangan daerah dan indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM).
c. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan
Pangan Kabupaten Lamongan yaitu :
1.Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari beberapa
kegiatan meliputi :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan
kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga administrasi atau kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
10
2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari
beberapa kegiatan meliputi :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelair
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang terdiri dari beberapa kegiatan meliputi :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
4.Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan yang
terdiri dari beberapa kegiatan meliputi :
- Penanganan Daerah Rawan Pangan;
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan;
- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah;
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
- Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;
- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- Pemgembangan Cadangan Pangan Daerah;
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
- Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertahanan dan Infrastruktur
Pertanian dan Pedesaan;
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif;
- Pendampingan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- Pendampingan Pembelian Gabah oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG);
- Penguatan Modal Lumbung Pangan;
- Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Desa;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
11
- Cipta Olahan Pangan Lokal;
- Promosi atau Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan;
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Rencana Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan tahun
2016 terdiri dari 3 sasaran yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi
pangan yang B2SA berbasis sumber daya lokal dengan indikator kinerja
prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi (AKE) kelompok pangan,
meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator kinerja angka
ketersediaan bahan pangan pokok daerah perkapita dan meningkatnya
cadangan pangan daerah pangan dengan indikator prosentase penguatan
cadangan pangan daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2016
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentase jumlah AngkaKecukupan Energi (AKE)kelompok pangan
91%
Meningkatnyaketersediaan pangan
Angka ketersediaan bahanpangan pokok daerahperkapita
1.315 Kg/Kap/Th
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentase penguatancadangan pangan daerah
100%
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain
adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasa penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
12
Kantor Ketahanan Pangan telah membuat penetapan kinerja tahun 2016
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.
Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja
pada akhir tahun 2016. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan
Kinerja) secara ringkas dan terinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2016
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentase jumlah AngkaKecukupan Energi (AKE)kelompok pangan
91%
Meningkatnyaketersediaan pangan
Angka ketersediaan bahanpangan pokok daerahperkapita
1.315 Kg/Kap/Th
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentase penguatancadangan pangan daerah
100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
13
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2016
RealisasiTahun2016
%CapaianTahun2016
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentase jumlahAngka KecukupanEnergi (AKE)kelompok pangan
91% 98,8% 108,57%
Meningkatnyaketersediaanpangan
Angkaketersediaanbahan panganpokok daerahperkapita
1.315Kg/Kap
/Th
1.316Kg/Kap/T
h
100,09%
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentasepenguatancadangan pangandaerah
100% 137% 137%
Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran 1 yaitu
meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA berbasis sumber
daya lokal dengan indikator prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi (AKE)
kelompok pangan terealisasi sebesar 98,8% dari target 91% dengan capaian
108,57%.
Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator
angka ketersediaan bahan pangan pokok daerah perkapita terealisasi sebesar
1.316 Kg/Kap/Th dari target 1.315 Kg/Kap/Th dengan capaian 100,09%.
Sasaran 3 yaitu meningkatnya cadangan pangan daerah dengan
indikator prosentase penguatan cadangan pangan daerah terealisasi sebesar
137% dari target 100% dengan capaian 137%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
14
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Perbandingan Tahun 2016 dengan Tahun Lalu
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target2016
Realisasi
2015 2016Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentase jumlahAngka KecukupanEnergi (AKE)kelompok pangan
91% 90% 98,8%
Meningkatnyaketersediaanpangan
Angkaketersediaanbahan panganpokok daerahperkapita
1.315Kg/Kap
/Th
1.302Kg/Kap/
Th
1.316Kg/Kap/
Th
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentasepenguatancadangan pangandaerah
100% 100% 137%
Dari tabel yang membandingkan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya
dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2015 jauh dibawah tahun 2016. Dari
ketiga sasaran yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan yang
B2SA berbasis sumber daya lokal, meningkatnya ketersediaan pangan dan
meningkatnya cadangan pangan daerah mengalami peningkatan yang cukup
signifikan pada tahun 2016.
Analisis Akuntabilitas Kinerja
AKE merupakan angka yang menunjukkan sumbangan energi dari setiap
kelompok pangan tanpa memperhatikan nilai maksimum (pembatas) untuk
setiap jenis kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani,
minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan
buah, lain-lain). Skor AKE merupakan sumbangan energi kelompok pangan
yang sebernarnya setelah prosentase kontribusi energi masing-masing
kelompok pangan dikalikan bobotnya.
Realisasi sasaran meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan
yang B2SA berbasis sumber daya lokal indikator prosentase jumlah Angka
Kecukupan Energi (AKE) kelompok pangan tahun 2016 terealisasi sebesar
98,8% dari target 90%. Dari hasil tersebut terdapat skor AKE yang melebihi
skor PPH maksimum yaitu kelompok minyak dan lemak, gula serta kacang-
kacangan. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi sehingga
menghasilkan skor AKE yang lebih rendah dari skor PPH maksimum adalah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
15
umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak serta sayur dan buah. Pola
konsumsi masyarakat belum ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi yang masih
kurang untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah, serta umbi-umbian,
dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan kacang-kacangan dan
lemak/minyak, kelompok pangan yang dikonsumsi mendekati ideal adalah
padi-padian, gula.
Jumlah energi yang dikonsumsi pada tahun 2016 di Kabupaten
Lamongan adalah 1977 kkal/kap/hari yang menunjukkan nilai yang kurang dari
asupan energi ideal menurut WNPG 2004 yaitu 2000 kkal/kap/hari, tetapi
menunjukkan peningkatan konsumsi energi dibandingkan tahun 2015. Jika
dibandingkan dengan konsumsi energi ideal, maka kesenjangan konsumsi
energi penduduk Lamongan adalah 0,15% lebih rendah dari konsumsi ideal.
Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan terkategori tahan pangan
karena konsumsi energi berkisar 90-119% dari konsumsi energi ideal 2000
kkal/kap/hari.
Secara umum, konsumsi kelompok pangan yang berlebih adalah
minyak dan lemak serta kacang-kacangan. Kelompok gula mempunyai tingkat
konsumsi yang hampir ideal. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi
adalah padi-padian, sayur dan buah, pangan hewani dan umbi-umbian.
Pengembangan pangan wilayah antar daerah di Kabupaten Lamongan harus
disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 1
yaitu program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan
kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan,
pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, penyuluhan sumber
pangan alternatif, cipta olahan pangan lokal dan promosi atau hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan.
Ketersediaan bahan pangan pokok daerah adalah ketersediaan pangan
produksi domestik yang meliputi beras, jagung, kedelai, daging, telur, ikan
yang disetarakan dengan beras per orang.
Realisasi sasaran meningkatnya ketersediaan pangan indikator angka
ketersediaan bahan pangan pokok daerah perkapita tahun 2016 terealisasi
sebesar 1.316 Kg/Kap/Th. Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh
peningkatan hasil produksi dari komoditas pangan yaitu beras, jagung,
kedelai, daging, telur, ikan. Dengan pencapaian tersebut hendaknya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
16
pemerintah tetap menjaga peningkatan produksi komoditas pangan serta
meningkatkan peran serta lembaga pangan desa dalam pengamanan
ketersediaan pangan.
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2
yaitu program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan
kegiatan penanganan daerah rawan pangan, laporan berkala kondisi
ketahanan pangan, pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat,
pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa,
penguatan modal lumbung pangan dan pembangunan gudang lumbung pangan
desa.
Pada tahun 2016 prosentase penanganan desa rawan pangan sebagai
pendukung pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita dari target 29%
terealisasi 32% yaitu sebanyak 7 desa rawan pangan yang tertangani di tahun
2016 meliputi Desa Talunrejo, Desa Primpen, Desa Bronjong, Desa Bluluk,
Desa Songowareng Kecamatan Bluluk, Desa Mendogo, Desa Morocalan
Kecamatan Glagah.
Cadangan Pangan Pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi
masyarakat, bahan baku/industri dan untuk menghadapi keadaan darurat,
rawan pangan dan gejolak harga pangan. Sasaran pengelolaan cadangan
pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami perubahan gejolak
harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari Harga Pembelian
Pemerintah) selama dua bulan berturut-turut, kerawanan pangan pasca
bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat sertarawan
pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat
karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, pengendalian
harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat
miskin dan rawan pangan.
Realisasi sasaran meningkatnya cadangan pangan daerah dengan
indikator kinerja prosentase penguatan cadangan pangan daerah tahun 2016
sebesar 137%. Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan stok
cadangan pangan pemerintah kabupaten.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
17
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 3
yaitu program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan
kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian,
pemantauan dan analisis harga pangan pokok, pengembangan cadangan
pangan daerah, koordinasi perumusan kebijakan pertahanan dan infrastruktur
pertanian dan pedesaan, pendampingan penguatan lembaga distribusi pangan
masyarakat dan pendampingan pembelian gabah oleh Lembaga Pembeli
Gabah.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran IndikatorSasaran
% CapaianKinerja
% PenyerapanAnggaran
TingkatEfisiensi
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentasejumlah AngkaKecukupanEnergi (AKE)kelompokpangan
108,57 97,70 10,87
Meningkatnyaketersediaanpangan
Angkaketersediaanbahan panganpokok daerahperkapita
100,09 99,39 0,70
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentasepenguatancadanganpangan daerah
137 97,01 39,99
Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada sasaran
1 yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA berbasis
sumber daya lokal dengan indikator sasaran prosentase jumlah Angka
Kecukupan Energi (AKE) kelompok pangan tingkat efisiensi sebesar 10,87
karena prosentase capaian kinerja diatas 100% sedangkan prosentase capaian
anggaran dibawah 100%.
Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator
angka ketersediaan bahan pangan pokok daerah perkapita tingkat efisiensi
sebesar 0,70 karena prosentase capaian anggaran dibawah 100% dan
prosentase capaian kinerja 100%.
Sasaran 3 yaitu meningkatnya cadangan pangan daerah dengan
indikator prosentase penguatan cadangan pangan daerah tingkat efisiensi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
18
39,99 karena prosentase capaian kinerja diatas 100% sedangkan prosentase
capaian anggaran dibawah 100%.
Dari ketiga sasaran tersebut kinerja dapat dilaksanakan dengan baik
yang dilihat dari tingkat efisiensi dari kinerja dan anggaran. Capaian dari
kinerja dari ketiga sasaran melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk
anggaran tercapai kurang dari 100%.
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Kantor Ketahanan
Pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2016 dengan
alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 1.888.500.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 1.853.969.550,- atau 98,17%. Adapun rincian penggunaan
anggaran pembangunan sebagai berikut :
Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % SisaPenanganan Daerah RawanPangan Kabupaten 100.000.000,00 100.000.000,00 98.110.000,00 98,11% 1.890.000,00
Analisis dan PenyusunanPola Konsumsi dan SuplaiPangan
110.000.000,00 110.000.000,00 109.972.500,00 99,98% 27.500,00
Laporan Berkala KondisiKetahanan Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00 49.820.750,00 99,64% 179.250,00
Pemanfaatan Pekaranganuntuk PengembanganKawasan Rumah PanganLestari
100.000.000,00 100.000.000,00 99.863.000,00 99,86% 137.000,00
Pemantauan dan AnalisisAkses Pangan Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 74.924.000,00 99,90% 76.000,00
Pemantauan dan AnalisaHarga Pangan Produk 50.000.000,00 50.000.000,00 49.900.000,00 99,80% 100.000,00
Penanganan Pasca Panendan Pengolahan HasilPertanian
100.000.000,00 100.000.000,00 99.815.800,00 99,82% 184.200,00
Pengembangan CadanganPangan daerah 278.000.000,00 278.000.000,00 260.652.000,00 93,76% 17.348.000,00
Pengembangan DesaMandiri Pangan 50.000.000,00 115.000.000,00 114.910.000,00 99,92% 90.000,00
Pengembangan LumbungPangan Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 74.878.000,00 99,84% 122.000,00
Koordinasi PerumusanKebijakan Pertahanan danInfrastruktur Pertaniandan Pedesaan DKP
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00% -
Penyuluhan SumberPangan Alternatif 50.000.000,00 50.000.000,00 49.824.000,00 99,65% 176.000,00
Pendampingan PenguatanLembaga Distribusi PanganMasyarakat
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00% -
PendampinganPembelianGabah Oleh LPG 75.500.000,00 75.500.000,00 74.180.000,00 98,25% 1.320.000,00
Penguatan Modal LumbungPangan 70.000.000,00 70.000.000,00 69.945.500,00 99,92% 54.500,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
19
Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % SisaPembangunan GudangLumbung Pangan Desa 300.000.000,00 300.000.000,00 297.634.000,00 99,21% 2.366.000,00
Cipta Olahan Pangan Lokal 100.000.000,00 100.000.000,00 89.945.000,00 89,95% 10.055.000,00Promosi atau HasilProduksiPertanian/PerkebunanUnggulan Daerah
110.000.000,00 110.000.000,00 109.595.000,00 99,63% 405.000,00
J U M L A H 1.823.500.000,00 1.888.500.000,00 1.853.969.550,00 98,17% 34.530.450,00
Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan bidang
ketahanan pangan dari total anggaran Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten
Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk mengetahui persentase anggaran
pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan
(total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada PD.
Sasaran Indikator Sasaran Anggaran %Anggaran
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentase jumlahAngka KecukupanEnergi (AKE)kelompok pangan
470.000.000,00 18,53%
Meningkatnyaketersediaan pangan
Angka ketersediaanbahan pangan pokokdaerah perkapita
785.000.000,00 30,95%
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentase penguatancadangan pangandaerah
633.500.000,00 24,98%
Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan bidang
ketahanan pangan per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan dalam tabel
berikut.
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIANMeningkatnyapenganekaragaman konsumsipangan yangB2SA berbasissumber dayalokal
ProsentasejumlahAngkaKecukupanEnergi (AKE)kelompokpangan
91% 98,8% 108,57% 470.000.000,00 459.199.500,00 97,70%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
20
SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIANMeningkatnyaketersediaanpangan
Angkaketersediaanbahanpanganpokokdaerahperkapita
1.315Kg/Kap/
Th
1.316Kg/Kap/
Th
100,09% 785.000.000,00 780.222.250,00 99,39%
Meningkatnyacadanganpangan daerah
Prosentasepenguatancadanganpangandaerah
100% 137% 137% 633.500.000,00 614.547.800,00 97,01%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
21
BAB Ivpenutup
4.1 KESIMPULAN
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
maupun target yang ditentukan oleh Kantor Ketahanan Pangan dengan
memperhatikan Visi dan Misi kepala daerah yang telah dijabarkan dalam
kegiatan-kegiatan, maka Kantor Ketahanan Pangan telah dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsi.
Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa pada sasaran 1 yaitu
meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA berbasis sumber
daya lokal dengan indikator prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi (AKE)
kelompok pangan terealisasi sebesar 98,8% dari target 91% dengan capaian
108,57%. Sasaran 2 yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator
angka ketersediaan bahan pangan pokok daerah perkapita terealisasi sebesar
1.316 Kg/Kap/Th dari target 1.315 Kg/Kap/Th dengan capaian 100,09%.
Sasaran 3 yaitu meningkatnya cadangan pangan daerah dengan indikator
prosentase penguatan cadangan pangan daerah terealisasi sebesar 137% dari
target 100% dengan capaian 137%.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lamongan perlu
adanya dukungan dari semua pihak. Hal ini perlu adanya koordinasi dan
singkronisasi dalam perencanaan dan dan pengembangan penganekaragaman,
ketersediaan dan cadangan pangan di tingkat daerah dan masyarakat. Untuk
mewujudkan hal yang dimaksud perlu adanya dukungan anggaran yang cukup,
untuk itu perlu adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah,
provinsi maupun dari pusat.
4.2 SARAN
Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang
ini maka perlu :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
22
1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat
diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan
tugas.
3. Menggalakkan promosi penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal
yang B2SA pada seluruh lapisan masyarakat.
PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
2016
RealisasiTahun2016
% CapaianTahun2016
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi panganyang B2SA berbasissumber daya lokal
Prosentase jumlahAngka KecukupanEnergi (AKE)kelompok pangan
91% 98,8% 108,57%
Meningkatnyaketersediaanpangan
Angkaketersediaanbahan panganpokok daerahperkapita
1.315Kg/Kap
/Th
1.316Kg/Kap/Th
100,09%
Meningkatnyacadangan pangandaerah
Prosentasepenguatancadangan pangandaerah
100% 137% 137%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :Nama : ABDUL MU’IS, SE, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten LamonganSelanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.Nama : FADELI, SH, MMJabatan : Bupati LamonganSelaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yangseharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalanpencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangkapemberian penghargaan dan sanksi.
Lamongan, September 2016PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI LAMONGAN Plt. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
FADELI, SH, MM ABDUL MU’IS, SE, M.SiPembina Tingkat I
NIP. 19600331 198603 1 007
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KANTOR KETAHANAN PANGANTahun Anggaran : 2016
SASARANSTRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnyapenganekaragamankonsumsi pangan yangB2SA berbasis sumberdaya lokal
Prosentase jumlah Angka Kecukupan Energi(AKE) kelompok pangan
91%
Meningkatnyaketersediaan pangan
Angka ketersediaan bahan pangan pokokdaerah perkapita
1.315 Kg/Kap/Th
Meningkatnya cadanganpangan daerah
Prosentase penguatan cadangan pangandaerah
100%
Jumlah Anggaran Program (kegiatan) Tahun 2016 sebesar : Rp. 2.536.246.000,-
Program :1. Pelayanan Administrasi Perkantoran (11 Kegiatan) : Rp. 319.311.000,-2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (7 Kegiatan) : Rp. 288.435.000,-3. Peningkatan Pengembangan Sistem (4 Kegiatan) : Rp. 40.000.000,-
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan4. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ (18 Kegiatan) : Rp. 1.888.500.000,-
Perkebunan
Lamongan, September 2016BUPATI LAMONGAN Plt. KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
FADELI, SH, MM ABDUL MU’IS, SE, M.SiPembina Tingkat I
NIP. 19600331 198603 1 007