Laporan Kinerja Instansi Pemerintah · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan,...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2018

1

DAFTAR ISI. ...................................................................................................................................... 1

KATA PENGANTAR. ....................................................................................................................... 2

IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................................................................................. 3

BAB I PENDAHULUAN. ................................................................................................................ 4

1. UMUM . ........................................................................................................................................ 4

2. TUGAS, PERAN, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI......................................... 5

3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI ........................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA.............................................................................................. 9

1. PERENCANAAN KINERJA...................................................................................................... 9

2. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN............................... 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ...................................................................................... 27

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018............................................................ 27

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018............................................................................... 29

BAB IV PENUTUP. .......................................................................................................................... 35

DAFTAR ISI


Tahun 2018

2

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat

Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lingga Tahun 2018 dapat diselesaikan

dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lingga Tahun 2018 merupakan laporan hasil kinerja kegiatan

program di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lingga selama tahun 2018 dengan bersumber dana dari APBD Kabupaten Lingga Tahun 2018

dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 yang sah.

Program/kegiatan dilaksanakan berdasarkan visi, misi Kabupaten Lingga dan program

kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga.

Pencapaian kinerja dianalisis melalui pendekatan pencapaian indikator kinerja sasaran

mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lingga program pembangunan kesehatan tahun 2018 .

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berisi informasi

tentang pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana pada Tahun 2018 , serta gambaran capaian kinerja Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu pelaksanaan Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021.

Demikian laporan ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas

terlaksananya penyusunan laporan ini.

Dabo Singkep, Januari 2019 Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kabupaten Lingga Drs. ZAINAL ABIDIN PEMBINA Tk.I NIP. 19670803 199802 1 005

KATA

PENGANTAR


Tahun 2018

3

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga 2016 -

2021, berorientasi pada dokumen RPJMD serta

perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten

Lingga, guna menyiapkan kemandirian masyarakat sehat Kabupaten Lingga sesuai dengan Visi

dan Misi.

Permasalahan dan isustrategis yang menjadi dasar pertimbangan dalam upaya

pelayanan kesehatan adalah belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan,

kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan, Angka Kematian Ibu,

Angka Kematian Bayi dan Prevalensi balita gizi buruk dan kurang yang masih tinggi, Perilaku

hidup sehat masyarakat yang masih rendah, Angka kesakitan akibat penyakit menular dan

penyakit tidak menular masih tinggi, belum optimalnya tata kelola dan manajemen pelayanan

kesehatan.

Tantangan lain pembangunan kesehatan kedepan yang masih memerlukan upaya dan

kerja keras adalah pengendalian program penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan

penyehatan lingkungan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga pada tahun

mendatang, maka perlu dilakukan beberapa program / kegiatan dilanjutkan dengan

meningkatkan target sasaran pembangunan kesehatan maupun mempertahankan kinerja yang

telah baik; membuat/merencanakan program/kegiatan inovasi baru yang dapat meningkatkan

prioritas program pembangunan kesehatan melalui upaya upaya yang lebih efektif dan efisien

serta meningkatkan kualitas dan cakupan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan

capaian kinerja secara berkala.

IKHTISAR

EKSEKUTIF


Tahun 2018

4

1. Umum

Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Pembangunan

Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan

ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,

keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta

norma- norma agama. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Pemerintah

bertanggung jawab terhadap :

a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

b. Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi

masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

c. Ketersediaan sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

d. Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan

untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya

kesehatan.

f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan

terjangkau.

g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional

bagi upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundangan.

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah

ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

(RPJPK ) Tahun 2005–2025 pada tahap ke 3 Tahun 2013-2018, kondisi pembangunan

kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

ditunjukan dengan membaiknya berbagai indicator pembangunan sumber daya manusia

BAB I

PENDAHULUAN


Tahun 2018

5

seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya

kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan

perlindungan anak.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lingga telah menetapkan Peraturan Bupati Lingga Nomor

32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja

Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan

2. Tugas, Peran, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga merupakan Dinas Otonomi Daerah yang secara struktur

sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah, sedangkan hubungan dengan

Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan kerja fungsional, sehingga tugas –

tugas bantuan (dekonsentrasi) di bidang kesehatan di tingkat Kabupaten dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga

mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan dan

melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program,

penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan

keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lingga berfungsi sebagai pelaksana perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan

kabupaten dan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan

kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan

farmasi serta pelaksana pelayanan teknis administratif

Dengan adanya peralihan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 ke Peraturan

Pemerintah nomor 18 tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor

Tahun tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lingga, di Dinas

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga mempunyai

kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kedudukan

A.1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang


Tahun 2018

6

diberikan kepada Daerah. Dinas kesehatan, Pengendaliaan Penduduk dan

Kelurga Berencana Kabupaten Linggaadalah Dinas Type A

A.2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada

Bupati Kepala Daerah.

B. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan perumusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga

berencana.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga

berencana.

3. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi serta pelaporan dibidang kesehatan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang kesehatan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Struktur Organisasi dan Tata Usaha

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lingga

KEPALA DINAS KESEHATAN,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA

KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN,

KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

TIDAK MANULAR DAN KESEHATAN JIWA

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN ALKES DAN PKRT

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK,

PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

SEKSI KELUARGA BERENCANA KETAHANAN

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

JABATAN FUNGSIONAL UPT DINAS

3. Permasalahan dan Isu Strategis Berbagai permasalahan di atas, bermuara pada beberapa Isu Strategis, yaitu:

a. Belum Optimalnya Kerjasama Lintas Sektor

Program-program Kesehatan belum dapat menjadi "main-stream" di dalam

pembangunan daerah.

Lemahnya komitmen dan kerja keras dari petugas kesehatan agar dapat menjadi

penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

b. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang

meliputi Disparitas kualitas, kuantitas dan penyebaran tenga kesehatan belum merata

dan optimal. Kemudian serta peran aktif dan keterpaduan pemerintah, swasta dan

masyarakat dalam pembangunan kesehatan perlu dipacu.

c. Belum Maksimalnya Mutu dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, hal ini

menimbulkan belum mantapnya sistem manajemen dalam pelayanan kesehatan di

Kabupaten Lingga, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan.

d. Masih Minim Sumber Daya dan Pembiayaan Upaya Kesehatan

e. Perbaikan pelayanan keluarga berencana berupa data jumlah penduduk, laju

pertumbuhan penduduk (LPP), total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate

(CPR), Unmet Neet dan age fertility specific rate (ASFR)


Tahun 2018

9

II.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021, Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas

Kesehatan, Pengendalian Pendududk dan Keluarga Berencana dan Rencana Kerja Tahun

2018.

Berdasarkan Visi dan Misi kementerian Kesehatan dan Buapati Lingga menetapkan

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan

dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan

terjangkau.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

3. Peningkatan manajemen kesehatan dan sistem regulasi bidang kesehatan

4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

5. Peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan makanan

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan tujuan strategis ini melalui program

antara lain ;

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

11. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

12. Program Keluarga Berencana

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Tahun 2018

10

II.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mencapai tujuan strategis maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang

harus dicapai sebagai berikut :

Sasaran Indikator

Kinerja Target

Kegiatan Program Kegiatan

Meningkatnya status kesehatan, gizi masyarakat, dan penyehatan lingkungan

Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH)

28 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH)

138 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Persentase Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (%)

0,47% Pemberdayaan masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Persentase Kelurahan/Desa yang melaksanakan STBM (%)

25.24% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Peningkatan pelayanan kesehatan pada anak Balita

Persentase Kelurahan/Desa yang memiliki kebijakan PHBS (%)

25% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Neonatus dan Bayi

Persentase Sekolah Menengah yang mendapatkan Promosi Kesehatan (%)

81 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Penyebaran dan Pengembangan Informasi Kesehatan Jambore Kader Posyandu Tingkat Kabupaten

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, Ibu Melahirkan dan Pasca Salin Peningkatan Pelayanan kesehatan remaja


Tahun 2018

11

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Pengawasan Hygiene Sanitasi dan Limbah Medis Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Kerja dengan Pola Hidup Sehat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil / Kepulauan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Kesiapsiagaan Kesehatan dan Bencana Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Daik Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Senayang Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sei. Pinang Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Dabo Lama Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Penuba Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancur Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Raya Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tajur Biru


Tahun 2018

12

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Pelayanan Kesehatan Oleh BLUD RSUD Dabo Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Daik (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Senayang (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Sungai Pinang (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Dabo Lama (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Penuba (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Pancur (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Raya (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Tajur Biru (DAK Non Fisik) Manajemen Pengelolaan Dana BOK (DAK Non Fisik) Implementasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa Penyelenggaraa Pelayanan Penyakit Tidak Menular Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Dabo Lama Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Penuba Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Daik Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Pancur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Senayang


Tahun 2018

13

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Raya Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Tajur Biru Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sungai Pinang Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Lanjut (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Resang (DAK Non Fisik) Pemanfaatan Dana BOK Puskesmas Posek (DAK Non Fisik) Pelayanan Kesehatan Oleh BLUD RSUD Encik Mariyam Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lanjut Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Resang Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Posek Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lanjut Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Resang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Posek

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Angka Keberhasilan Pengobatan TB (succes rate) (%)

55 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

API (Annual Paracite Incidence) per 1.000 penduduk (%)

3,2 Pelayanan dan Pencegahan Penyakit Menular

Insidens Rate DBD Per 100.000 Penduduk (Jiwa)

10 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik


Tahun 2018

14

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Persentase Angka kasus HIV yang di obati (%)

71 Peningkatan Imunisasi

Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) (%)

70 Peningkatan surveilans dan penanggulangan wabah

Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%)

87 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Malaria

Pesentase Perempuan Usia 30-50 yang di deteksi dini kanker serviks dan payudara (%)

4 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (DBD)

Prevalensi Obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (%)

18 Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular (KPAK)

Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (%)

63 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Pendampingan/ Fasilitas Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota (%)

45,5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Persentase Pendampingan/ Fasilitas Akreditasi RSUD Kabupaten atau Kota (%)

50 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan Pengembangan Standar Playanan Kesehatan

Meningkatnya Perlindungan finansial Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat

Persentase Ketersediaan Obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (%)

84 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan (%)

90 Pemanfaatan BOK distribusi obat, vaksin dan BMHP ( DAK Non Fisik )

Pengadaan Sarana dan Prasarana IFK (DAK Fisik)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


Tahun 2018

15

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Pembinaan kefarmasian pada pelayanan kesehatan Pembinaan Administrasi Perizinan di Bidang Kesehatan

Meningkatnya Profesionalisme dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK

Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (%)

60 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Persentase Rumah Sakit Kelas C yang Memiliki 4 dokter Spesialis Dasar dan 1 Dokter Spesialis Penunjang (%)

70 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis pada pelayanan kesehatan rujukan

Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Keluarga Sejahtera

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun) (%)

2,21 Program Keluarga Berencana

Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana

Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) (%)

50,5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan dan Pelayanan KB

Monitoring dan Evaluasi Program Kampung KB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan Lintas Sektor Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Pembentukan BKB Holistik Integratif


Tahun 2018

16

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap pelayanan publik dan sistem informasi kesehatan

Persentase Dokumen Perencanan dan Anggaran yang di Hasilkan (%)

100 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase Puskesmas yang memiliki layanan dan sarana penunjang itegrasi sistem informasi kesehatan (%)

37,5 Bimtek Bagi Tenaga Kesehatan

Orientasi dan Perkenalan Pegawai Tidak Tetap Pusat

Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Penyediaan Sewa Gedung Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kedaraan dinas / operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan makan dan minuman


Tahun 2018

17

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi / teknis kegiatan perkantoran Operasional Puskesmas Dabo Lama Operasional Puskesmas Penuba Operasional Puskesmas Daik Operasional Puskesmas Pancur Operasional Puskesmas Raya Operasional Puskesmas Senayang Operasional Puskesmas Tajur biru Operasional Puskesmas Sungai Pinang Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Encik Mariyam Lingga Penyediaan Jasa Publikasi, Dokumentasi, Visualisasi Informasi Pemerintah Operasional UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Operasional Puskesmas Lanjut Operasional Puskesmas Resang Operasional Puskesmas Posek Penyediaan BBM Kendaraan Dinas

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas


Tahun 2018

18

Sasaran Indikator

Kinerja Target


Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat Jalan Pembangunan Rumah Dinas PKM Pembangunan Posyandu Pembangunan Polindes Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Fisik) Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas Rawat Jalan (DAK Fisik) Rehabilitasi Puskesmas Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Pembangunan Baru Gedung Public Service Center (DAK Fisik) Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan Menjadi Puskesmas Rawat Inap (DAK Fisik)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan program dan kegiatan

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK Fisik) Pengadaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

Dari sasaran strategis dan indikator kinerja yg telah disebutkan di atas maka setiap tahun

anggaran berjalan dibuatkan perjanjian kinerja sebagai komitment Kepala Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tetap konsisten terhadap kinerja dan

sasaran sehingga good government dapat diwujudkan, berikut dibawah ini ringkasan /

ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018


Tahun 2018

19

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya status

kesehatan, gizi masyarakat, dan penyehatan lingkungan


138


0.47


25.24

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular


55


71


87

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Pendampingan/ Fasilitas Akreditasi Puskesmas Kabupaten /Kota (%)

37.5


50

4 Meningkatnya Perlindungan finansial Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat

Persentase Ketersediaan Obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

84

Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan

90

5 Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Keluarga Sejahtera


50.5


Tahun 2018

20

Berikut dibawah ini alokasi anggaran per program dari berbagai sumber

anggaran pada tahun anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya status

kesehatan, gizi masyarakat, dan penyehatan lingkungan


138


0.47


25.24

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular


55


71


87

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Pendampingan/ Fasilitas Akreditasi Puskesmas Kabupaten /Kota (%)

37.5


50

4 Meningkatnya Perlindungan finansial Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat

Persentase Ketersediaan Obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

84

Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan

90

5 Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Keluarga Sejahtera


50.5

II.3. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2018

Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Kesehatan

Fungsi : 1. Pelaksanaan Pembinaan Kewenangan di Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

2. Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kesehatan

3. Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan dan Bimbingan Tenaga Penyuluh Kesehatan

4. Pelaksanaan Pembinaan Teknis di bidang Upaya Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan

dan Kebijakan Rujukan yang ditetapkan oleh Pemerintah

5. Pelaksanaan Pendidikan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

6. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan di bidang Pelayanan Kesehatan,

Usaha Distribusi Obat, Persediaan Farmasi dan Makanan

7. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian,

Perlengkapan dan Peralatan Dinas

8. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD


Tahun 2018

Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Satuan Rumus Perhitungan Sumber Data

Penanggung

Jawab

Meningkatnya status kesehatan, gizi masyarakat, dan penyehatan lingkungan

Angka Kematian Bayi (AKB) (per

1000 KH)

per 1000 kh

Jumlah kematian Bayi Sebelum 1 Th

X 1000

Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Dinkes - PPKB

Jumlah kelahiran hidup dlm waktu yang sama

Angka Kematian Ibu (AKI)

(per 100.000 KH)

per 100.000 kh

Jumlah kematian Ibu

X 100.000

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Dinkes - PPKB

Jumlah Kelahiran Hidup

Persentase Kekurangan Gizi

(underweight) pada anak balita (%)

%

Jumlah anak balita yang ditemukan kurus dan kurus sekali

X 100

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Dinkes - PPKB

Jumlah seluruh anak balita di suatu wilayah tertentu

Persentase Kelurahan/Desa

yang melaksanakan STBM (%)

%

Jumlah Kelurahan/Desa yang

melaksanakan STBM X 100

Seksi

Kesehatan

Lingkungan,

Kesehatan

Kerja dan

olahraga

Dinkes - PPKB

Jumlah seluruh kelurahan/desa di wilayah tertentu

Persentase Kelurahan/Desa

yang memiliki kebijakan PHBS (%)

%

Jumlah Kelurahan/Desa yang melaksanakan PHBS

X 100

Seksi Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dinkes - PPKB

Jumlah seluruh kelurahan/desa di wilayah tertentu

Persentase Sekolah Menengah yang mendapatkan

Promosi Kesehatan (%)

%

Jumlah sekolah yang dilakukan keg Promkes

X 100

Seksi Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Dinkes - PPKB

Jumlah seluruh sekolah yang ada di wilayah tertentu


Tahun 2018

Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular


%

Jumlah penderita TB yang baru

ditemukan dan diobati X 100

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Dinkes - PPKB

Jumlah semua penderita TB di suatu wilayah tertentu


%

Jumlah penderita positif malaria X 100


Jumlah penduduk


%

Jumlah kejadian tertentu yang

terjadi dlm kurun waktu tertentu X 100.000


Jumlah penduduk yang mempunyai resiko (populasi)


%

Jumlah penderita HIV yang

ditemukan dan di obati X 100


Jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA)


%

Jumlah sekolah yang yang melaksanakan KTR X 100

Seksi pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa

Jumlah seluruh sekolah yang ada di wilayah tertentu


%

Jumlah bayi usia 0-11 bln yang dapat imunisasi lengkap

X 100

Seksi

Surveilans dan

Imunisasi Jumlah seluruh bayi di suatu wilayah tertentu


Tahun 2018


%

Jumlah perempuan usia 30-50 yang dideteksi kanker servik

X 100


Jumlah seluruh wanita di suatu wilayah tertentu


%

Jumlah penduduk usia > 18 tahun yang ditemukan obesitas

X 100


jumlah seluruh penduduk yang obesitas

Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (%)

%

Jumlah penduduk yang penderita tekanan darah tinggi

X 100


Jumlah seluruh penduduk di suatu wilayah tertentu



%

Jumlah tenaga pendamping

Akreditasi Puskesmas di Kab/kota X 100

Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan

Jumlah Seluruh Puskesmas yang ada di Kab/Kota


%

Jumlah tenaga pendamping Akreditasi Rumah Sakit di

Kab/kota X 100


Jumlah Seluruh Rumah Sakit yang ada di Kab/Kota


Tahun 2018

Meningkatnya Perlindungan finansial Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat


%

Jumlah pemakaian Obat di Pelayanan Kesehatan dasar dan

Rujukan X 100

Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT

Jumlah persediaan Obat di Pelayanan Kesehatan dasar dan

Rujukan Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan (%)

%

Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan

X 100

Seksi Kefarmasian Alkes dan PKRT Jumlah seluruh penduduk di suatu

wilayah tertentu Meningkatnya Profesionalisme dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK


%

Jumlah Puskesmas yang Memiliki 5 Tenaga Dasar

X 100

Seksi

Sumberdaya

Manusia

Kesehatan Jumlah Seluruh Puskesmas yang

ada di Kab/Kota


%

Jumlah Rumah Sakit Kelas C yang Memiliki 4 dokter Spesialis Dasar dan 1 Dokter Spesialis Penunjang


Jumlah Seluruh Rumah Sakit yang ada di Kab/Kota

Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Keluarga Sejahtera


%

Jumlah WUS yang melahirkan

X 100

Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Jumlah seluruh WUS di suatu wilayah tertentu


%

Jumlah akseptor baru X 100

Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Jumlah PUS di suatu wilayah tertentu


Tahun 2018

Meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap pelayanan publik dan sistem informasi kesehatan

Persentase Dokumen Perencanan dan Anggaran yang di Hasilkan (%)

%

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang telah disusun

dengan benar dan tepat waktu

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi


%

Puskesmas yang memiliki Sistem

Informasi Kesehatan (SIK)

X 100

Seksi

Sumberdaya

Manusia

Kesehatan

Jumlah Seluruh Puskesmas yang ada di Kab/Kota

1. Capaian Kinerja Organisasi 2018

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator

kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada

setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-

masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi

menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam

perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan

yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang

disusun setiap awal tahun berjalan.

Rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET CAPAIAN PERSENTASE

Meningkatnya status kesehatan, gizi

masyarakat, dan penyehatan lingkungan

Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 KH) 28 15,83 56,54

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 KH) 138 412,94 299,23


0,47 0,03 6,38


25,24 92,68 367,19

Persentase Kelurahan/Desa yang memiliki kebijakan PHBS (%)

25 100 400,00

Persentase Sekolah Menengah yang mendapatkan Promosi Kesehatan (%)

81 100 123,46

Meningkatnya Pengendalian

Penyakit Menular dan Tidak Menular


55 48,21 87,65


3,2 100 3125,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Tahun 2018

28


10 0,03 0,30


71 113,33 159,62


70 30,78 53,40


87 100 114,94


4 1,18 29,50


18 54,97 305,40

Prevalensi Tekanan Darah Tinggi (%) 63 4,98 8,30



45,5 27,7 60,88


50 0 0,00

Meningkatnya Perlindungan

finansial Ketersediaan,

Penyebaran dan Mutu Obat


84 96,35 114,70

Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan kesehatan (%)

90 77,32 85,91

Meningkatnya Profesionalisme dan Pemerataan Sumber

Daya Manusia Kesehatan SDMK


60 45,45 75,75


70 0 0,00

Meningkatnya Kualitas Hidup

Manusia dan Keluarga Sejahtera


2,21 5,28 238,91


50,5 5,68 11,25

Meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap pelayanan

publik dan sistem informasi kesehatan

Persentase Dokumen Perencanan dan Anggaran yang di Hasilkan

100% 100% 100,00


37,5 0 0,00

2. Realisasi Anggaran 2018

Jumlah anggaran yang tersedia pada DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana secara keseluruhan setelah perubahan anggaran dengan rincian

sebagai berikut :


Tahun 2018

29

Proporsi Anggaran

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Anggaran belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sebesar Rp. 116.030.101.919,14

Terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 9.354.404.182

b. Anggaran Belanja Rp. 116.030.101.919,14

Belanja Pegawai Rp. 43.208.795.354

Belanja Barang dan Jasa Rp. 48.617.331.778,14

Belanja Modal Rp. 24.203.974.787

Proporsi Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lingga Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat proporsi anggaran tahun 2018 sebesar :

Belanja Barang dan Jasa 42 %

Belanja Pegawai 37,24 %

Belanja Modal 20,86 %

Kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Lingga Tahun 2018 didanai dari berbagai sumber

anggaran yaitu APBD Kabupaten Lingga , Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK).

Untuk jelasnya mengenai alokasi dan realisasi anggaran pada belanja langsung pelaksanaan

program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut :


Tahun 2018

30

No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %

1 Pendapatan 9.354.404.182 7.148.633.072 76,42 %

2 Belanja 116.030.101.919,14 103.291.479.847 89,02 %

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Bersumber APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2018


BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.746.277.454,00 34.757.223.262 92,08% 1 Belanja Pegawai 37.746.277.454,00 34.757.223.262 92,08%

BELANJA LANGSUNG 78.283.824.465,14 68.535.140.975 87,55 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.011.281.868,24 6.401.963.802,00 91,31%

1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00 2.994.950 99,83%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

188.000.000,00 140.419.626 74,69%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 5.575.700 55,76%

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 972.959.470,00 924.979.470 95,07%

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.600.000,00 9.530.400 99,28%

6 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00 39.971.910 99,93%

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

39.000.000,00 38.914.530 99,78%

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

197.000.000,00 156.798.000 79,59%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 29.357.900 97,86%

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

400.000.000,00 399.997.021 100,00%

11 Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah

350.000.000,24 349.670.000 99,91%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kegiatan Perkantoran

4.481.572.398,00 4.043.283.393 90,22%

13 Penyediaan BBM Kendaraan Dinas 110.000.000,00 88.480.000 80,44%

14 Operasional UPT Instalasi Farmasi Kabupaten

180.150.000,00 171.990.902 95,47%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

479.602.374,65 479.365.650,00 99,95%

1 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat

65.000.000,00 65.000.000 100,00%

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

239.602.374,65 239.600.900 100,00%

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

75.000.000,00 74.970.000 99,96%

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100.000.000,00 99.794.750 99,79%


Tahun 2018

31

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

140.000.000,00 139.700.000 99,79%

1 Pendidikan dan pelatihan formal 140.000.000,00 139.700.000 99,79%

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.273.590.000,00 1.239.853.052 97,35%

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.273.590.000,00 1.239.853.052 97,35%


8.172.510.223,25 7.853.022.096,00 96,09%

1 Peningkatan kesehatan masyarakat 134.380.000,00 129.207.180 96,15%

2 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

7.426.058.623,25 7.124.824.426 95,94%

3 Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

93.985.000,00 86.666.930 92,21%

4 Implementasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHC-HT )

285.506.600,00 284.464.830 99,64%

5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jiwa

56.890.000,00 56.262.830 98,90%

6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

175.690.000,00 171.595.900 97,67%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

199.700.000,00 198.626.210 99,46%

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

199.700.000,00 198.626.210 99,46%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 89.460.000,00 44.595.270 49,85%

1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

89.460.000,00 44.595.270 49,85%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

255.815.000,00 234.354.684,00 91,61%

1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

75.335.000,00 54.551.110 72,41%

2 Penyediaan Air Minum Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

180.480.000,00 179.803.574 99,63%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

673.160.000,00 645.712.665,00 95,92%

1 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

50.000.000,00 42.097.040 84,19%

2 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

72.860.000,00 72.307.320 99,24%

3 Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular

162.620.000,00 150.492.860 92,54%

4 Peningkatan Imunisasi 177.230.000,00 176.594.150 99,64%

5 Pelayanan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Malaria

112.100.000,00 106.323.100 94,85%

6 Pelayanan dan Pencegahan Menular (KPAK)

50.000.000,00 49.675.600 99,35%

7 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 48.350.000,00 48.222.595 99,74%


Tahun 2018

32

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

618.140.000,00 570.118.871,00 92,23%

1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

158.860.000,00 139.594.652 87,87%

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 459.280.000,00 430.524.219 93,74%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

416.046.663,00 386.392.206 92,87%

1 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas

416.046.663,00 386.392.206 92,87%

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

578.410.000,00 285.969.240 49,44%

1 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

578.410.000,00 285.969.240 49,44%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

96.446.545,00 93.855.350 97,31%

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil, Ibu Melahirkan dan Pasca Pesalinan

96.446.545,00 93.855.350 97,31%

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

109.700.000,00 109.486.372 99,81%

1 Pembentukan dan Pembinaan PIKRM 109.700.000,00 109.486.372 99,81%

OPERASIONAL RSUD DABO 10.453.351.430,00 9.765.071.512 93,42%

OPERASIONAL RSUD ENCEK MARIYAM 3.873.185.000,00 2.859.307.488 73,82%

OPERASIONAL PUSKESMAS DABO LAMA 1.919.654.753,00 1.237.386.898 64,46%

OPERASIONAL PUSKESMAS DAIK 1.523.735.905,00 1.264.880.303 83,01%

OPERASIONAL PUSKESMAS PANCUR 1.599.486.415,00 1.231.974.554 77,02%

OPERASIONAL PUSKESMAS RAYA 1.148.186.112,00 971.778.249 84,64%

OPERASIONAL PUSKESMAS SENAYANG 1.334.444.100,00 1.131.747.623 84,81%

OPERASIONAL PUSKESMAS TAJUR BIRU 1.601.817.778,00 949.440.976 59,27%

OPERASIONAL PUSKESMAS SUNGAI PINANG

1.065.553.647,00 894.618.250 83,96%

OPERASIONAL PUSKESMAS PENUBA 919.243.651,00 823.788.388 89,62%

OPERASIONAL PUSKESMAS LANJUT 648.673.000,00 639.850.590 98,64%

OPERASIONAL PUSKESMAS RESANG 636.950.000,00 523.777.375 82,23%

OPERASIONAL PUSKESMAS POSEK 743.283.000,00 588.739.200 79,21%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana bersumber APBD Kabupaten Lingga Tahun 2018 sebesar Rp.


Tahun 2018

33

85.327.704.919,14 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 76.322.600.136, secara

persentase penyerapan anggaran bersumber dari APBD Tahun 2018 sebesar 89,45%.

Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Bersumber DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2018


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.666.472.000,00 2.505.719.852,00 93,97%

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK Fisik )

2.510.407.000,00 2.360.909.147 94,04%

2 Pemanfaatan BOK Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP ( DAK Non Fisik )

156.065.000,00 144.810.705 92,79%


2.092.265.000,00 1.210.024.259,00 57,83%

1 Manajemen Pengelolaan Dana BOK ( DAK Non Fisik )

645.858.000,00 634.961.599 98,31%

2 Jaminan Persalinan ( JAMPERSAL ) ( DAK Non Fisik )

1.446.407.000,00 575.062.660 39,76%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.500.000.000,00 1.450.952.941,00 96,73%

1 Akreditasi Puskesmas ( DAK Non Fisik ) 1.500.000.000,00 1.450.952.941 96,73% Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

12.275.280.000,00 11.297.040.108 92,03%

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK Fisik )

12.275.280.000,00 11.297.040.108 92,03%

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

8.993.840.000,00 8.032.839.957 89,31%

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ( DAK Fisik )

8.993.840.000,00 8.032.839.957 89,31%

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1.150.410.000,00 1.083.768.684 94,21%

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan dan Pelayanan Keluarga Berencana ( KB ) DAK FISIK

1.150.410.000,00 1.083.768.684 94,21%

Program Keluarga Berencana 2.024.130.000,00 1.389.418.300 68,64%

1 Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana ( DAK Non Fisik )

2.024.130.000,00 1.389.418.300 68,64%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana bersumber DAK Kesehatan dan Keluaarga Berencana Tahun 2018 sebesar

Rp.30.702.397.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 26.969.764.101, secara

persentase penyerapan anggaran bersumber dari APBD Tahun 2018 sebesar 87,84%.


Tahun 2018

34

Tahun 2018 adalah tahun ketiga dari 5 (lima)

pelaksanaan rencana strategis untuk mencapai Visi dan

Misi Kabupaten Lingga sebagaimana yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran

mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Lingga secara keseluruhan dari sasaran strategis yang tercantum

dalam Indikator KInerja Utama dengan 25 indikator kinerja, rata – rata diatas 80%

pencapaian.

Pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh 15 program dan 65

kegiatan yang tersebar di bidang dalam Struktur Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keuarga Berencan Kabupaten Lingga.

Dalam tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya

pencapaian kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lingga, meliputi :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan. Jumlah

dan kualitas tenaga kesehatan yang belum memadai merupakan kelemahan yang

dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan. Mobilitas tenaga

kesehatan di Kabupaten Lingga cukup tinggi juga menyebabkan perlunya adanya

pelatihan berulang-ulang untuk pelaksanaan program-program kesehatan serta

berpengaruh terhadap kelangsungan pelaksanaan program.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai. Ketersediaan

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai mengakibatkan

akses yang belum menjangkau seluruh masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan

yang belum maksimal.

3. Rendahnya penerapan SOP dalam pelayanan kesehatan. Penerapan Standard

Operational Procedur (SOP) belum optimal mengakibatkan rendahnya mutu

pelayanan kesehatan. Kemampuan aparatur dalam menjalankan standar

operasional prosedur pelayanan kesehatan ditinjau dari aspek mutu masih perlu

ditingkatkan.

4. Tata kelola manajemen pelayanan belum optimal. Keseragaman dalam

menentukan program kesehatan karena adanya kebijakan pelaksanaan program

pokok menyebabkan adanya pelaksanaan program yang kurang sesuai kebutuhan

dan situasi masyarakat setempat

5. Sistem informasi komunikasi yang belum optimal. Sistem informasi komunikasi

yang belum optimal menjadi faktor yang menghambat dalam penyebarluasan

informasi kesehatan dan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan

kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP


Tahun 2018

35

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencan Kabupaten Lingga pada tahun mendatang, beberapa langkah

strategis yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang

terdistribusi diseluruh wilayah kabupaten.

2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (Rumah Sakit,

Puskesmas, Puskesmas pembantu dan Poliklinik) di setiap kecamatan.

3. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan mengoptimaliskan kualitas

pelayanan kesehatan pada sarana - sarana kesehatan.

4. Membuka peluang untuk melaksanaan pembangunan kesehatan sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan daerah sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna

melalui pelaksanaan otonomi daerah dan Kerjasama lintas sector antara instansi

kesehatan dengan instansi pemerintah lainnya maupun kerjasama dengan sector

swasta merupakan peluang untuk dapat mempercepat proses pembangunan

kesehatan di Kabupaten Lingga .

5. Meningkatkan penyelenggaraan informasi pelayanan kesehatan kepada public

melalui berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta

berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program pembangunan bidang

kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan

rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.

Keberhasilan yang telah dicapai selama kurun waktu tahun 2018 dan kekurangan

diharapkan dapat menjadi parameter dan acuan penetapan tujuan di tahun kedepan

sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan,...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Instansi Pemerintah · Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan,...