Laporan Kinerja 2018bsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_psps_t.a._2018.pdf · Dr. Wahyu...
-
Upload
vuongtuyen -
Category
Documents
-
view
279 -
download
3
Transcript of Laporan Kinerja 2018bsn.go.id/uploads/download/laporan_kinerja_psps_t.a._2018.pdf · Dr. Wahyu...
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 2
Laporan Kinerja 2018
Pusat Sistem Penerapan Standar
Badan Standardisasi Nasional
Gedung I BPPT, Lantai 10
Jl. MH. Thamrin, No. 8, Jakarta Pusat
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 3
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar merupakan
perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi
Pusat Sistem Penerapan Standar, Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi
pada Tahun Anggaran 2018. Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan
Standar Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN,
serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.
Pada tahun 2018, Pusat Sistem Penerapan Standar sebagai bagian
dari Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi bertekad melaksanakan
Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran
area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa
program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu,
Pusat Sistem Penerapan Standar juga telah melakukan perubahan sasaran
dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN
untuk periode 2015-2019.
Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 ini
diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan
guna peningkatan kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar di masa
mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih
optimal.
Jakarta, Januari 2019
Pusat Sistem Penerapan Standar,
Dr. Wahyu Purbowasito
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 telah
menetapkan 13 (tiga belas) sasaran dengan 19 (Sembilan belas) Indikator
Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan
pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang
diamanatkan kepada Pusat Sistem Penerapan Standar.
Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Pusat Sistem
Penerapan Standar tahun 2018 menurut Sasaran:
Tabel 1. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
Stakeholder Perspectives
1. Meningkatkan
efektifitas sistem
penerapan SNI &
Penilaian
Kesesuaian
1. % Pemenuhan produk
bertanda SNI terhadap
persyaratan SNI
70% 66,28% 94,69%
2.% Penyelesaian penanganan
pengaduan penerapan SNI
dan Penilaian kesesuaian
100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 1 97,35
2. Meningkatnya
kemampuan
pemangku
kepentingan
dalam
memenuhi
persyaratan
standar dan PK
untuk tujuan
ekspor
3. % Pemenuhan kebutuhan
fasilitasi persyaratan standar
dan PK dalam rangka ekspor
100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 2 100%
Internal Process Perspectives
3. Memastikan
ketersediaan
kebijakan sesuai
kebutuhan
4. Jumlah kebijakan yang
disusun sesuai kebutuhan
5 Kebijakan 8 Kebijakan 160%
Rata-Rata Capaian sasaran 3 160%
4. Memastikan 5. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan SNI dan PK
2 Sistem 3 Sistem 150%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 5
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
ketersediaan
sistem jaminan
mutu penerapan
SNI Standar
tujuan ekspor
dan PK
6. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan standar dan PK
tujuan ekspor
2 sistem 1 Sistem 50%
Rata-Rata Capaian sasaran 4 100%
5. Memastikan
ketersediaan
skema
7. Jumlah skema sertifikasi
untuk memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
75 Skema 75 Skema 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 5 100%
6. Memastikan
ketersediaan LPK
pendukung
penerapan SNI
8. Jumlah LPK yang dibina
untuk mendukung SNI
13 LPK 15LPK 115%
9. Jumlah LPK yang dibina
pemenuhan persyaratan
standar dan PK tujuan ekspor
2 LPk 2 LPK 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 6 107,50%
7. Meningkatkan
pengelolaan
pembinaan SPK
10. % LPK yang dibina dan
mendapatkan akreditasi
30% 36,1 % 120,33%
Rata-Rata Capaian sasaran 7 120,33%
8. Meningkatkan
partisipasi
penyusunan
regulasi lintas
sektoral
11. % Pemenuhan permintaan
yang difasilitasi
100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 8 100%
9. Meningkatkan
pengelolaan
layanan bagi
pemangku
kepentingan
atas penerapan
SNI
12 Jumlah organisasi yang
dibina untuk memenuhi
persyaratan SNI sampai siap
disertifikasi dan organisasi yang
memenuhi
standar/persyaratan acuan
tujuan ekspor
8 Organisasi 8 Organisasi 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 9 100%
Learning and Growth Perspectives
10.
Meningkatkan
tata kelola dan
organisasi yang
professional di
13. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Nilai
PMPRB)
83 Nilai 87,22 Nilai 105,08%
14. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN (Nilai Lembar Kerja
70 (BB) Nilai 63,90 (BB)
Nilai
91,29%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 6
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
PSPS evaluasi AKIP BSN)
Rata-Rata Capaian sasaran 10 98,19%
11.
Meningkatkan
kompetensi
sumber daya
manusia di PSPS
15 % ASN yang mengikuti
program peningkatan
kompetensi
100 % 100% 100%
16. Jumlah ASN yang
menempuh pendidikan
lanjutan
3 orang 3 orang 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 11 100%
12.
Meningkatkan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
penunjang
kinerja di PSPS
17. % Ketersediaan sarana dan
prasarana berdasarkan
Rencana Kebutuhan BMN
100% 100% 100%
18. % Pemanfaatan BMN 100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 12 100%
13.
Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
anggaran di
PSPS
19. % Realisasi anggaran > 95% 99,78% 105,03%
Rata-Rata Capaian sasaran 13 105,03%
Rata-Rata Capaian PSPS Tahun 2018 106,80%
Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja di Pusat Sistem Penerapan
Standar, rata rata pencapaian sasaran 100%. Ada 6 (enam) indikator yang
capaiannya melebihi target, dan 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai.
Indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Pemenuhan produk
bertanda SNI terhadap persyaratan SNI; penyusunan sistem jaminan mutu
penerapan standar dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor; dan Tingkat
kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai Lembar Kerja evaluasi AKIP BSN) yang
belum mencapai capaian 100%.
Realisai pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI
memang tidak mencapai target, namun ada peningkatan pemenuhannya
sejak tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum semua
produk bertanda SNI yang beredar di pasar mampu mempertahankan
mutunya sesuai persyaratan SNI, peningkatan hasil uji petik ini dapat menjadi
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 7
salah satu indikator adanya perbaikan sistem penerapan standar dan
pengawasan produk di pasar. Sesuai amanat peraturan perundang-
undangan, hasil uji petik ini juga menjadi acuan dalam menyusun
rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Komite
Akreditasi Nasional, instansi pembina, dan kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab melakukan
pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.
Terkait penyusunan sistem jaminan mutu penerapan standar dan
penilaian kesesuaian tujuan ekspor, hal ini dikarenakan kurangnya informasi
dan input dari stakeholder terkait dalam rangka fokus produk untuk ekspor di
tahun berjalan, namun sudah dibuat draft analisis jaminan mutu untuk
bebrapa fokus produk tujuan ekspor. Untuk indikator kinerja yang
capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan langkah-langkah untuk
perbaikan antara lain melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan
unit lain di BSN dan stakeholder atau K/L lain, melakukan brainstorming
konsep Sisem Jaminan Mutu yang lebih fokus serta melakukan Capacity
Building kepada personil yang terlibat.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 8
DAFTAR ISI
Halaman Cover ................................................................................................ 1
Kata Pengantar ................................................................................................. 3
Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... 4
Daftar Isi ............................................................................................................. 8
Daftar Tabel ....................................................................................................... 9
Daftar Gambar ................................................................................................... 10
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ................................................................................... 11
I.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 11
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 12
I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 13
I.5 Peran Strategis ................................................................................... 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis ..................................................................... 19
II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 19
II.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................... 20
II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja ................................................................................. 25
III.2 Realisasi Anggaran ............................................................................ 59
BAB IV PENUTUP
Penutup ........................................................................................................ 62
LAMPIRAN
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja ........................................................................... 63
Lampiran 2. Rekomendasi MTPrS Tahun 2018 .................................................. 65
Lampiran 3. Daftar Skema Penerapan Standar yang disusun Tahun 2018.. 69
Lampiran 4. Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) TAHUN 2018 – 2019.. 86
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 9
Daftar Tabel
Tabel I. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2018 ………..4
Tabel I.1 Personel ASN Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember
2018)…………………………………………………………………………………………………….13
Tabel I.2 Potensi dan Permasalahan Pusat Sistem Penerapan Standar …..….14
Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018…...21
Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun
2018……………………………………………………………………………..25
Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran 1………………………………………………..28
Tabel III.3 Hasil Uji Petik Tanda SNI ……………………………………………………30
Tabel III.4 Capaian Kinerja Sasaran 2 ……………………………………………….32
Tabel III.5 Capaian Kinerja Sasaran 3 ……………………………………………….33
Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 4 ……………………………………………….39
Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 5 ……………………………………………….43
Tabel III.8 Capaian Kinerja Sasaran 6 ……………………………………………….45
Tabel III.9. 17 LPK yang masuk dalam program peningkatan kompetensi yang
telah dinyatakan siap di akreditasi ………………………………………45
Tabel III.10. LPK yang dibina untuk kebutuhan ekspor……………………………48
Tabel III.11 Capaian Kinerja Sasaran 7 …………….………………………………..50
Tabel III.12 Capaian Kinerja Sasaran 8 …………….………………………………..51
Tabel III. 13.Rekapitulasi Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018-
2019……………………………………………………………………………53
Tabel III.14 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan
Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2018)…….……..54
Tabel III.15 Capaian Kinerja Sasaran 9 …………….………………………………..55
Tabel III.16 Capaian Kinerja Sasaran 10 …………….…………………..…………..56
Tabel III.17 Capaian Kinerja Sasaran 11 …………….………………………………57
Tabel III.18 Capaian Kinerja Sasaran 12……………………………………………..58
Tabel III.19 Capaian Kinerja Sasaran 13.…………………………………………….59
Tabel III.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar TA.
2018………………………………………………………………..………….60
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 10
Daftar Gambar
Gambar I.1 Struktur Organisasi Pusat Sistem Penerapan Standar................. 13
Gambar III.1 Persentase Tingkat Kesesuaian terhadap SNI dari Hasil Uji Petik
Tanda SNI Tahun 2015-2018…………………..…………………….... 31
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 11
S
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Pusat Sistem Penerapan
Standar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi
Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN
No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar memberikan kontribusi
khususnya pada kinerja Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi dan
secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan
Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar merupakan bahan masukan dalam
penyusunan Laporan Kinerja Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi tahun
2018.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan
Standar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas
pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka
mencapai visi dan misi Deputi Penerapan Standar dan Akreditasi,
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 12
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Unit Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala
BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN,
tugas Pusat Sistem Penerapan Standar adalah melaksanakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan
rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan
pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem
jaminan mutu.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Pusat Sistem
Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar
dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan
sistem jaminan mutu;
2. Pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan
penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan
standar dan sistem jaminan mutu;
3. Pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan
pengaduan;
4. Pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem
jaminan mutu;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar,
penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan
sistem jaminan mutu.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 13
Struktur Pusat Sistem Penerapan Standar dapat dilihat pada gambar
berikut.
Gambar I.1 Struktur Organisasi Pusat Sistem Penerapan Standar
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Pusat Sistem Penerapan
Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh :
1. Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan,
dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma,
kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan
penyusunan, pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar
dan penanganan pengaduan.
2. Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu, dengan
tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria,
prosedur, program, dan perencanaan serta melaksanakan kegiatan
penyusunan, inventarisasi, pemantauan dan evaluasi sistem prasarana
penerapan standar dan jaminan mutu.
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai
dengan 31 Desember 2018 Pusat Sistem Penerapan Standar memiliki personel
berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 30 (tiga puluh) orang,
dengan rincian sesuai tabel berikut:
Tabel I.1
Personel ASN Pusat Sistem Penerapan Standar (Desember 2018)
No Uraian Jenjang Pendidikan Jumlah
Orang > S1 S1 S2 S3
1. Kepala Pusat Sistem Penerapan
Standar - - -
1 1
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 14
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai peran strategis dalam
mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penigkatan kapasitas dan kualitas
sitem penerapan standa dan penilain kesesuain, terciptanya integritas tanda
SNI dan Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI.
Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Pusat Sistem Penerapan
Standar telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan
tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi
BSN.
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Pusat Sistem Penerapan Standar
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Ditetapkannya
Peraturan Pemerintah
No. 34 tahun 2018
segai pelaksanaan UU
No. 20 tahun 2014
yang diharapkan
dapat memperkuat
Sistem Standardisasi
dan Penilaian
Kesesuaian Nasional
Beberapa aturan yang
terkait dengan
penerapan SNI sukarela
dan pemberlakuan SNI
secara wajib perlu
disesuaikan dengan
aturan perundang-
undangan yang baru.
Diperlukan penyusunan atau
review aturan yang
ditetapkan sebelumnya
seperti penyusunan aturan
terkait lisensi tanda SNI dan
revisi PSN 301 tentang
Pedoman Pemberlakuan SNI
secara Wajib dan
2. Tersedianya SNI
sebagai persyaratan
yang disusun dengan
memperhatikan
kepentingan nasional
dan selaras dengan
standar internasional,
serta mekanisme
penilaian kesesuian
untuk penerapan SNI
Hasil monitoring integritas
tanda SNI menunjukkan
masih rendahnya
konsistensi kesesuaian
produk bertanda SNI
yang beredar di pasar
terhadap persyaratan
SNI
1. Perbaikan sistem
penerapan standar
melalui skema penerapan
standar dan pengaturan
pemberian lisensi tanda
SNI untuk SNI yang
diterapkan sukarela.
2. Pelaksanaan uji petik
kesesuaian produk
terhadap SNI untuk
2. Bidang Sistem Pemberlakuan Standar
dan Penanganan Pengaduan
- 12 4
16
3. Bidang Prasarana Penerapan
Standar dan Sistem jaminan Mutu
- 11 2 - 13
Jumlah - 23 6 1 30
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 15
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
pemantauan efektifitas
penerapan SNI.
Rekomendasi hasil uji petik
secara spesifik
disampaikan kepada
pihak terkait sebagai
masukan dalam perbaikan
untuk peningkatan
integritas tanda SNI.
3. Penyusunan regulasi
teknis berbasis SNI oleh
Kementerian/Lembag
a untuk melindungi
konsumen dan
menciptakan
persaingan yang sehat
dalam perdagangan
Belum semua regulasi
teknis berbasis SNI yang
dalam penyusunannya
mengikuti PSN 301
Pedoman Pemberlakuan
SNI secara Wajib.
1. Review PSN 301 dengan
melibatkan Kementerian/
Lembaga yang menyusun
regulasi berbasis SNI serta
melakukan pengawasan
pasar produk bertanda
SNI.
2. Koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga
dalam implementasi PSN
301, diantaranya dalam
penetapan Program
Nasional Penerapan
Standar (PNRT),
penyusunan draft regulasi
teknis maupun persiapan
notifikasi ke TBT-WTO.
4. Meningkatnya jumlah
lembaga penilaian
kesesuaian yang
diakreditasi KAN untuk
mendukung kegiatan
penerapan standar
Setiap lembaga
penilaian kesesuaian
mempunyai skema
sertifikasi yang
ditetapkan sendiri
sehingga berpotensi ada
perbedaan antar
lembaga sertifikasi dalam
melakukan proses
sertifikasi produk.
Penyusunan dan penetapan
skema sertifikasi untuk
penerapan SNI sukarela oleh
BSN yang sesuai dengan
aturan yang berlaku sebagai
acuan bagi seluruh lembaga
penilaian kesesuaian, KAN,
pelaku usaha, maupun
Kementerian/ Lembaga
dalam menerapkan SNI.
5. Pemetaan LPK Kurang koordinasi antar
unit kerja untuk
mengintegrasikan data
dan membuat sarana
(aplikasi) pengelolaan
basis data LPK
1. Mengadakan rapat
koordinasi dengan tim
pengembang dan unit
yang terkait untuk
membuat
2. Melakukan evaluasi
kegiatan pemetaan yang
telah dilakukan untuk
mengatasi kendala yang
ada
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 16
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
6. Pengelolaan KK PPK Program kerja yang
ditetapkan di Komnas
IEC belum jelas dan
menyentuh ke
permasalahan dasar
1. Membuat sistematika
database terkait KK PPK,
hasil-hasil sidang
2. Mengadakan knowledge
sharing dalam rangka
penguatan NCB dan CBTL
7. Sekretariat ACCSQ
WG2
1. Kurangnya koordinasi
dalam penyiapan
posisi Indonesia
2. Dapat mempelajari
hasil sidang
sebelumnya untuk
dapat ditindaklanjuti
1. Berkoordinasi membuat
sistematika penguatan
posisi Indonesia di regional
dengan pihak-pihak yang
berkepentingan, agar siap
dalam sidang
2. Mengadakan rapat
koordinasi dalam
menentukan delegasi
yang dapat berkelanjutan
8. Peningkatan
Kompetensi LPK
1. Dasar Identifikasi awal
untuk LPK yang akan
dibimbing belum
stabil
2. Komitmen dari LPK
yang akan dibimbing
3. pemahaman
persepsi antar para
tim pembimbing
terhadap standar
masih memiliki gap
4. Terdapat institusi, LPK
yang kebutuhan
teknisnya berbeda-
dengan prioritas BSN
5. kerangka bimtek tiap
tahapan sudah
dibuat, bila perlu
diperkuat dengan
silabus
1. Mengkoordinasikan
metode/protokol yang
tetap dalam menentukan
prioritas LPK yang akan
dibina (terkait dengan unit
lain)
2. Mereview mekanisme dan
sarana identifikasi awal
seleksi peningkatan
kompetensi LPK
3. Menambahkan syarat dan
aturan dalam lembar
komitmen
4. Mengadakan FGD
pemahaman standar
dibidang penilaian
kesesuaian bagi
Pembimbing, dan pihak
terkait
5. Perlu komunikasi intensif
dengan LPK pada kurun
waktu sebelum tahun
berjalan
6. Mengevaluasi keperluan
silabus dan prasarana lain
untuk mendukung
peningkatan kompetensi
LPK
7. berkoordinasi dengan LPK
dalam penyusunan
dokumen mutu
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 17
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
9. Sekretariat IECEE CB
Scheme
1. informasi terkait IECEE
di website belum
update
2. Kemampuan untuk
mempelajari
dokumen circulation
letter masih belum
siap
3. Ruang lingkup CB
scheme yang ada
pada NCB dan CBTL
belum harmonis
dengan bisnis dan
keperluan ekspor
nasional
1. Ikut serta dalam forum
diskusi dalam rangka
peningkatan standar
kelistrikan lingkup IECEE
2. Diseminasi dan sosialisasi
Lorong Digital Informasi
Penerapan Standar tahun
mendatang
3. Permasalahan sudah
disampaikan melalui
KKPPK dan Komnas IEC utk
mendorong LPK yang
telah terakreditasi untuk
berpartisipasi sebagai
CBTL (Certified Body
Testing Laboratory) dalam
lingkup kategori Office
and Equipment (OFF) atau
lingkup yg lebih relevan
10. Bimbingan SNI 8152
Pasar Rakyat
1. Tidak bisa
mengintervensi
pemenuhan
persyaratan teknis
klausul 4.1 & 4.2
2. Kurangnya komitmen
dari pemerintah
daerah
3. Kerjasama BSN
dengan instansi lain
termasuk regulator &
pemangku
kepentingan lain
Kapasitas personil
pasar
1. Melakukan sosialisasi,
peningkatan kompetensi
personil pasar dan set up
ruang lingkup bimbingan
SNI
2. Meningkatkan kompetensi
personil di bidang
komunikasi dan atau yang
berkaitan dengan proses
membimbing (Pelatihan
Public Speaking)
3. Melakukan koordinasi
persuasif dalam rangka
harmonisasi dan
sinkronisasi program
bimbingan teknis dengan
stakeholder dan K/L terkait
11. Bimbingan SNI ISO 9001 1. Kurangnya komitmen
organisasi
2. Belum menindaklanjuti
permintaan
bimbingan di
beberapa organisasi
3. Persepsi
penerjemahan
pemenuhan
persyaratan SNI ISO
9001:2015 yang tidak
seragam
1. Melakukan kontrak
komitmen dengan
organisasi
2. Membuat daftar prioritas
permintaan bimbingan
organisasi.
3. Melakukan program
pelatihan untuk personel
pelaksana bimtek
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 18
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
12. Bimbingan SNI ISO
37001
1. Kurangnya komitmen
organisasi
2. Kualifikasi
pembimbing perlu
ditingkatkan
3. Belum optimal
menerapkan sistem
manajemen
4. Koordinasi antar
stakeholder masih
kurang
1. Melakukan kontrak
komitmen dengan
organisasi
2. Mengadakan ToT
pembimbing
3. Melakukan koordinasi
persuasif dalam rangka
harmonisasi dan sinkronisasi
program bimbingan teknis
dengan stakeholder dan
K/L terkait
13. Bimbingan SNI ISO
14001:2015
Pemahaman organisasi
tentang manajemen
lingkungan masih kurang
1. Memberikan sosialisasi
tentang sistem manajemen
lingkungan kepada
organisasi calon penerap
2. Pemakaian bahasa yang
sederhana dan mudah
dimengerti oleh organisasi
calon penerap
14. Panduan Sistem
Jaminan Mutu
1. Konsep SJM belum
seragam
2. Belum optimal dalam
perencanaan dan
prosedur penyusunan
panduan
3. Kapasitas personil
dalam memahami
panduan
1. Melakukan koordinasi
internal dan eksternal
dengan unit lain di BSN dan
stakeholder atau K/L lain
2. Brainstorming konsep Sisem
Jaminan Mutu
3. Melakukan Capacity
Building kepada personil
15. Pemantauan
Anggaran
Kesulitan dalam
pemantauan realisasi
Rapat rutin di minggu IV untuk
pemantauan realisasi
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 19
R
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
umusan visi dan misi Pusat SIstem Penerapan Standar
sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat
Sistem Penerapan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai
berikut:
VISI
"Terwujudnya sistem dan kapasitas infrastruktur penerapan standar yang
handal untuk meningkatkan daya saing produk dan kualitas hidup bangsa”.
MISI
Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Sistem Penerapan
Standar adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan
penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan
ekonomi, yaitu:
1. Mengembangkan dan menguatkan sistem dan skema penilaian
kesesuaian untuk mendukung Penerapan Standar Nasional Indonesia;
2. Mengembangkan sistem dan pembinaan infrastuktur lembaga penilaian
kesesuaian dan organisasi dalam menerapkan Standar Nasional
Indonesia;
3. Mengembangkan dan menguatkan sistem pemantauan dan
pengaduan Penerapan Standar Nasional indonesia;
4. Menguatkan penanganan kesekretariatan CODEX, IEC, Designating Body
dan CASCO untuk mendukung penyiapan kebijakan di bidang sistem
penerapan standar;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama nasional, bilateral, regional dan
internasional di bidang sistem penerapan standar.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 20
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi Pusat Sistem Penerapan Standar telah dicapai
mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
Rumusan tujuan Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebagai
berikut:
TUJUAN 1. Meningkatkan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian
oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan kapabilitas Lembaga penilaian kesesuaian untuk
mendukung kegiatan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten
4. Meningkatkan integritas penerapan tanda SNI
Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Sistem
Penerapan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Pusat Sistem
Penerapan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan
dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan
kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Sistem
Penerapan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan
sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara
kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun 2018, sasaran Pusat Sistem
Penerapan Standar telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka
perbaikan berkelanjutan.
Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
SASARAN
Sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar sesuai Renstra Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh Pemangku kepentingan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 21
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan
penilaian kesesuaian
3. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumberdaya
manusia, tata kelola dan organisasi PSPS yang profesional
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Sistem
Penerapan Standar berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai
upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian dalam kegiatan
penilaian kesesuaian;
2. Peningkatan kapabilitas LPK dan organisasi dalam menerapkan SNI;
3. Pemastian terpeliharanya integritas tanda SNI dalam melindungi
kepentingan publik dan fungsi lingkungan hidup.
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian
Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian
kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai
keberhasilan organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2018 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Pusat Sistem Penerapan Standar sehingga indikator kinerja Perjanjian
Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 juga mengalami
perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar
tahun 2018 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target
2018
Stakeholder Perspectives
1. Meningkatkan
efektifitas sistem
penerapan SNI &
Penilaian Kesesuaian
1. % Pemenuhan produk bertanda SNI
terhadap persyaratan SNI
70%
2.% Penyelesaian penanganan
pengaduan penerapan SNI dan
Penilaian kesesuaian
100%
2. Meningkatnya
kemampuan pemangku
kepentingan dalam
memenuhi persyaratan
3. % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi
persyaratan standar dan PK dalam
rangka ekspor
100%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 22
Sasaran Indikator Kinerja Target
2018 standar dan PK untuk
tujuan ekspor
Internal Process Perspectives
3. Memastikan
ketersediaan kebijakan
sesuai kebutuhan
4. Jumlah kebijakan yang disusun
sesuai kebutuhan
5 Kebijakan
4. Memastikan
ketersediaan sistem
jaminan mutu
penerapan SNI Standar
tujuan ekspor dan PK
5. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan SNI dan PK
2 Sistem
6. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan standar dan PK tujuan
ekspor
2 sistem
5. Memastikan
ketersediaan skema
7. Jumlah skema sertifikasi untuk
memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan
75 Skema
6. Memastikan
ketersediaan LPK
pendukung penerapan
SNI
8. Jumlah LPK yang dibina untuk
mendukung SNI
13 LPK
9. Jumlah LPK yang dibina
pemenuhan persyaratan standar dan
PK tujuan ekspor
2 LPk
7. Meningkatkan
pengelolaan pembinaan
SPK
10. % LPK yang dibina dan
mendapatkan akreditasi
30%
8. Meningkatkan
partisipasi penyusunan
regulasi lintas sektoral
11. % Pemenuhan permintaan yang
difasilitasi
100%
9. Meningkatkan
pengelolaan layanan
bagi pemangku
kepentingan atas
penerapan SNI
12 Jumlah organisasi yang dibina
untuk memenuhi persyaratan SNI
sampai siap disertifikasi dan organisasi
yang memenuhi standar/persyaratan
acuan tujuan ekspor
8 Organisasi
Learning and Growth Perspectives
10. Meningkatkan tata
kelola dan organisasi
yang professional di PSPS
13. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (Nilai PMPRB)
83 Nilai
14. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai Lembar Kerja evaluasi AKIP
BSN)
70 (BB) Nilai
11.Meningkatkan
kompetensi sumber daya
manusia di PSPS
15 % ASN yang mengikuti program
peningkatan kompetensi
100 %
16. Jumlah ASN yang menempuh
pendidikan lanjutan
3 orang
12.Meningkatkan
pengelolaan sarana dan
17. % Ketersediaan sarana dan
prasarana berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
100%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 23
Sasaran Indikator Kinerja Target
2018 prasarana penunjang
kinerja di PSPS
18. % Pemanfaatan BMN 100%
13.Meningkatkan kinerja
pengelolaan anggaran
di PSPS
19. % Realisasi anggaran > 95%
Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Sistem
Penerapan Standar pada tahun 2018 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas)
sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan
untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Sistem
Penerapan Standar melaksanakan 2 (Dua) kegiatan dalam 1 (satu) program,
yaitu:
A. Program Peningkatan Penerapan Standar (3561) melalui :
1. Kegiatan: Skema Penerapan Standar (3561.001), yang akan
menghasilkan output 75 skema.
Dalam rangka menghasilkan output ini, Pusat Sistem Penerapan
Standar melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
a. Melaksanakan pengelolaan manajemen teknis penerapan standar
(051)
b. Melaksanakan pengelolaan standar pangan internasional (052)
c. Melaksanakan pengelolaan fungsi Designating Body di tingkat
ASEAN (053)
d. Melaksanakan penanganan pengaduan penerapan standar (054)
e. Melaksanakan penyusunan skema penerapan standar (055)
f. Melaksanakan koordinasi adopsi Standar Nasional Indonesia
menjadu regulasi teknis (056)
g. Melaksanakan pemantauan penerapan Standar Nasional
Indonesia (057)
2. Kegiatan: Prasarana Penerapan Standar (3561.003), yang akan
menghasilkan output 25 organisasi.
Dalam rangka menghasilkan output ini, Pusat Sistem Penerapan
Standar melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :
a. Melaksanakan penyusunan panduan sistem jaminan mutu
penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) (051)
b. Melaksanakan fasilitasi organisasi dalam penerapan Standar
Nasional Indonesia (SNI) (052)
c. Melakukan pemetaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) (053)
d. Melakukan penanganan Sub Komite Pengelola Penilaian
Kesesuaian (054)
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 24
e. Melakukan penanganan pengembangan jaringan Lembaga
Penilaian Kesesuaian di tingkat regional (WG 2) (055)
f. Melakukan peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) (056)
g. Melaksanakan pengelolaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
bidang elektronika di tingkat internasional (IECEEE CB Scheme)
(057)
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 25
A
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
lembaga.
Pusat Sistem Penerapan Standar berkewajiban untuk melaporkan
akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja
tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun
waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Pusat Sistem
Penerapan Standar telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas
kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Pusat
Sistem Penerapan Standar Tahun 2018.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Sistem Penerapan
Standar, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan
target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan
serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.
Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Pusat Sistem
Penerapan Standar yang direncanakan dalam Tahun 2018 berdasarkan
Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
Stakeholder Perspectives
1. Meningkatkan 1. % Pemenuhan produk
bertanda SNI terhadap
70% 66,28% 94,69%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 26
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
efektifitas sistem
penerapan SNI &
Penilaian
Kesesuaian
persyaratan SNI
2.% Penyelesaian penanganan
pengaduan penerapan SNI
dan Penilaian kesesuaian
100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 1 97,35
2. Meningkatnya
kemampuan
pemangku
kepentingan
dalam
memenuhi
persyaratan
standar dan PK
untuk tujuan
ekspor
3. % Pemenuhan kebutuhan
fasilitasi persyaratan standar
dan PK dalam rangka ekspor
100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 2 100%
Internal Process Perspectives
3. Memastikan
ketersediaan
kebijakan sesuai
kebutuhan
4. Jumlah kebijakan yang
disusun sesuai kebutuhan
5 Kebijakan 8 Kebijakan 160%
Rata-Rata Capaian sasaran 3 160%
4. Memastikan
ketersediaan
sistem jaminan
mutu penerapan
SNI Standar
tujuan ekspor
dan PK
5. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan SNI dan PK
2 Sistem 3 Sistem 150%
6. Jumlah sistem jaminan mutu
penerapan standar dan PK
tujuan ekspor
2 sistem 1 Sistem 50%
Rata-Rata Capaian sasaran 4 100%
5. Memastikan
ketersediaan
skema
7. Jumlah skema sertifikasi
untuk memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
75 Skema 75 Skema 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 5 100%
6. Memastikan
ketersediaan LPK
pendukung
penerapan SNI
8. Jumlah LPK yang dibina
untuk mendukung SNI
13 LPK 15 LPK 115,38%
9. Jumlah LPK yang dibina
pemenuhan persyaratan
standar dan PK tujuan ekspor
2 LPk 2 LPK 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 6 107,69%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 27
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
7. Meningkatkan
pengelolaan
pembinaan SPK
10. % LPK yang dibina dan
mendapatkan akreditasi
30% 36,1 % 120,33%
Rata-Rata Capaian sasaran 7 120,33%
8. Meningkatkan
partisipasi
penyusunan
regulasi lintas
sektoral
11. % Pemenuhan permintaan
yang difasilitasi
100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 8 100%
9. Meningkatkan
pengelolaan
layanan bagi
pemangku
kepentingan
atas penerapan
SNI
12 Jumlah organisasi yang
dibina untuk memenuhi
persyaratan SNI sampai siap
disertifikasi dan organisasi yang
memenuhi
standar/persyaratan acuan
tujuan ekspor
8 Organisasi 8 Organisasi 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 9 100%
Learning and Growth Perspectives
10.
Meningkatkan
tata kelola dan
organisasi yang
professional di
PSPS
13. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (Nilai
PMPRB)
83 Nilai 87,22 Nilai 105,08%
14. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN (Nilai Lembar Kerja
evaluasi AKIP BSN)
70 (BB) Nilai 63,90 (BB)
Nilai
91,29%
Rata-Rata Capaian sasaran 10 98,19%
11.
Meningkatkan
kompetensi
sumber daya
manusia di PSPS
15 % ASN yang mengikuti
program peningkatan
kompetensi
100 % 100% 100%
16. Jumlah ASN yang
menempuh pendidikan
lanjutan
3 orang 3 orang 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 11 100%
12.
Meningkatkan
pengelolaan
sarana dan
prasarana
penunjang
kinerja di PSPS
17. % Ketersediaan sarana dan
prasarana berdasarkan
Rencana Kebutuhan BMN
100% 100% 100%
18. % Pemanfaatan BMN 100% 100% 100%
Rata-Rata Capaian sasaran 12 100%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 28
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian %
13.
Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
anggaran di
PSPS
19. % Realisasi anggaran > 95% 99,78% 105,03%
Rata-Rata Capaian sasaran 13 105,03%
Rata-Rata Capaian PSPS Tahun 2018 106,80%
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Pusat
Sistem Penerapan Standar untuk masing-masing sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
SASARAN
1
Meningkatkan efektifitas sistem penerapan SNI & Penilaian
Kesesuaian
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. % Pemenuhan
produk bertanda SNI
terhadap
persyaratan SNI *)
% 5 Jenis
produk
5 Jenis
produk
10
Jenis
Produk
70 66,28 94,69% 70
100%
2. % Penyelesaian
penanganan
pengaduan
penerapan SNI dan
Penilaian Kesesuaian
% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100%
Rata-rata capaian Sasaran 97,35%
* Indikator kinerja tahun 2015-2017 berbeda dengan 2018, yaitu jumlah jenis produk yang
dimonitor penerapannya.
Untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan efektifitas sistem
penerapan SNI & Penilaian Kesesuaian digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu
terkait dengan persentase pemenuhan produk bertanda SNI terhadap
persyaratan SNI dan persentase penyelesaian penanganan pengaduan
penerapan SNI dan penilaian kesesuian. Capaian kinerja untuk indikator
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 29
kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 97,35%. Berikut disampaikan
rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Indikator kinerja: % Pemenuhan produk bertanda SNI terhadap
persyaratan SNI
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pembuktian penerapan SNI
dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian. Barang, jasa, proses,
sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis SNI
dapat diberikan sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI. Sertifikasi dilakukan
oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau
laboratorium. Dalam hal ini, integritas tanda SNI pada produk dapat
terjamin integritasnya apabila produk yang telah mendapatkan sertifikat
dan atau dibubuhi tanda SNI tersebut terbukti secara konsisten memenuhi
persyaratan SNI.
Untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada barang yang beredar di
pasar telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang
berlaku, maka diperlukan monitoring efektivitas penerapan SNI melalui
Kegiatan Uji Petik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2018,
BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan stakeholder terkait, melakukan kegiatan Uji Petik
Efektivitas Penerapan SNI di beberapa kota di Indonesia.
Kegiatan uji petik dilaksanakan di 20 kota di Indonesia, yaitu Jakarta,
Bogor, Bekasi, Tangerang, Cirebon, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh,
Palembang, Bengkulu, Jambi, Tarakan, Samarinda, Pontianak, Manado,
Mamuju, Makassar, Kendari, Mataram dan Jayapura pada Bulan Maret
2018 sampai dengan Mei 2018, mencakup :
- Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: (1) Lampu swa-
balast; (2) Ban mobil penumpang; (3) Mainan anak; dan (4) Pupuk
amonium sulfat (ZA).
- Produk yang telah menerapkan SNI secara sukarela, yang ditandai
dengan mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: (1) Minyak
goreng sawit; (2) Aki untuk kendaraan bermotor kategori L; dan (3)
Kain tenun untuk setelan.
Terdapat perbedaan indikator kinerja yang diukur tahun 2015-2017 dan
2018. Indikator yang digunakan sebelumnya adalah jumlah jenis produk
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 30
yang dimonitor penerapannya. Tahun 2015 dan 2016, yang dimonitor
penerapannya sebesar 5 jenis produk, sedangkan 2017 sebanyak 10 jenis
produk. Selama kurun waktu tersebut target jumlah jenis produk tersebut
dicapai sebesar 100%. Mulai tahun 2018, indikator kinerja diubah menjadi
persentase pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI
dengan target sebesar 70%. Capaian pemenuhannya adalah 66,28%
produk yang memenuhi persyaratan mutu SNI atau 94,69% dari target
yang ditetapkan. Tahun 2019 Rencana 70% Pemenuhan produk bertanda
SNI terhadap persyaratan SNI dengan target capaian 100%. Hasil uji petik
tanda SNI diuraikan sebagaimana Tabel III.8 dan Gambar III.1.
Tabel III.3
Hasil Uji Petik Tanda SNI
No Tahun Rencana Capaian
(Produk yang disampling)
Tingkat
Kesesuaian
terhadap SNI
1 2015 5 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
5 jenis produk (setrika listrik,
kabel listrik fleksibel,
pakaian bayi dan anak, mi
instan, dispenser)
63% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
2 2016 5 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
5 jenis produk (kotak
kontak, ban dalam
sepeda motor, tepung
terigu, mikser, beras)
47% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
3 2017 10 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
10 jenis produk (Gula kristal
putih, saklar, pelek
kendaraan bermotor
kategori L, selang
termoplastik elastomer
untuk kompor gas LPG,
ubin keramik, margarin,
biskuit, pemanggang roti,
cairan rem, kertas cetak)
61% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
4 2018 7 jenis produk
yang dimonitor
penerapannya
7 jenis produk (Minyak
goreng, ban mobil
penumpang, lampu
swabalast, mainan anak,
pupuk ZA, aki kendaraan
bermotor dan kain tenun
untuk setelan)
66,28% Produk
memenuhi
persyaratan
mutu dalam SNI
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 31
Gambar. III.1 Persentase Tingkat Kesesuaian terhadap SNI dari Hasil Uji Petik
Tanda SNI Tahun 2015-2018
Realisai pemenuhan produk bertanda SNI terhadap persyaratan SNI
memang tidak mencapai target, namun ada peningkatan
pemenuhannya sejak tiga tahun terakhir, sebagaimana tercantum pada
Tabel III.3. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum semua produk
bertanda SNI yang beredar di pasar mampu mempertahankan mutunya
sesuai persyaratan SNI, peningkatan hasil uji petik ini dapat menjadi salah
satu indikator adanya perbaikan sistem penerapan standar dan
pengawasan produk di pasar. Sesuai amanat peraturan perundang-
undangan, hasil uji petik ini juga menjadi acuan dalam menyusun
rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Komite
Akreditasi Nasional, instansi pembina, dan kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab melakukan
pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.
2. Indikator Kinerja : % Penyelesaian penanganan pengaduan penerapan
SNI dan Penilaian Kesesuaian
Penanganan pengaduan terkait penerapan standar dilakukan terhadap
keluhan dan pengaduan yang diadukan secara langsung kepada BSN
maupun melalui media lainnya. Dalam menangani suatu permasalahan,
dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 32
apabila diperlukan maka dilakukan koordinasi dengan Unit Kerja atau
pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan pengaduan.
Selama tahun 2018 ini, telah diterima 110 aduan yang diterima melalui
telepon, surat, faksimili, e-mail, memo, dan aduan yang disampaikan
langsung. Seluruh pengaduan tersebut (100%) telah ditindaklanjuti dengan
menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi
langsung dengan pihak yang menyampaikan aduan tersebut.
Penanganan pengaduan terkait penerapan standar tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
1. permintaan informasi mengenai ketersediaan standar;
2. permintaan keterangan status pemberlakuan standar;
3. permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata
cara memperoleh sertifikat SNI, dan aturan impor;
4. permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar;
5. masukan terkait isi standar;
6. pengaduan terkait penerapan SNI;
7. permintaan informasi lainnya.
Dengan terselesaikannya seluruh aduan yang diterima, maka target
persentase penyelesaian penanganan pengaduan dalam penerapan
standar pada tahun 2018 dapat dicapai 100%. Hasil capaian ini juga sama
dengan capaian kinerja tahun 2015-2017.
SASARAN
2
Meningkatnya kemampuan pemangku kepentingan
dalam memenuhi persyaratan standar dan penilaian
kesesuaian untuk tujuan ekspor
Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
% Pemenuhan
kebutuhan fasilitasi
persyaratan standar
dan PK dalam rangka
ekspor
% - - - 100 100 100 % 100 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 33
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya
kemampuan pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan standar
dan penilaian kesesuaian untuk tujuan ekspor terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran
2.
Indikator Kinerja : % Pemenuhan kebutuhan fasilitasi persyaratan standar dan
PK dalam rangka ekspor
Dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, Indonesia terus
berupaya memanfaatkan berbagai instrument yang telah ada. Pusat Sistem
Penerapan Standar berupaya memberikan kontribusi sebagai bentuk
penguatan pemenuhan persyaratan standar dalam rangka tujuan ekspor.
Pada tahun 2018, Pusat Sistem Penerapan Standar telah beberapa kali
mengadakan FGD serta sharing knowlodge dengan beberapa instansi
terkait guna menjembatani kegiatan fasilitasi pemenuhan standar dan
penilaian kesesuaian dalam rangka tujuan ekspor, diantaranya:
a. FGD dengan Kementerian Pertanian terkait kebijakan Sanitary dan
Phytosanitary (SPS) dan Unit lain di internal BSN terkait Technical Barrier to
Trade (TBT) dalam Perdagangan Internasional;
b. Workshop Pengembangan Diversifikasi dan Sertifikasi Produk Ekspor yang
diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan di Lampung, Bandung
dan Makassar.
SASARAN
3 Memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan
Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
Jumlah kebijakan
yang disusun sesuai
kebutuhan
Kebijakan 4 4 3 5 8 160% 5 100%
Rata-rata capaian Sasaran 160 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Jumlah kebijakan
yang disusun sesuai kebutuhan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian
kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 160%.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 34
Indikator kinerja : Jumlah kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan
Untuk mencapai peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan
standar dan penilaian kesesuaian, pada tahun 2018, Pusat Sistem Penerapan
Standar menetapkan target penyusunan kebijakan pengembangan sistem
penerapan SNI dan penilaian kesesuaian sebanyak 5 (lima) kebijakan dan
realisasi 8 kebijakan, capaian 160% dengan rincian sebagai berikut.
1. Kebijakan sistem penerapan SNI
Penyusunan kebijakan sistem penerapan SNI dilaksanakan melalui
Manajeman Teknis Penerapan Standar (MTPrS), yang sesuai Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Manajemen Teknis Penerapan Standar, MTPrS merupakan manajemen
teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membii
kegiatan penerapan standar, serta mempunyai tugas memberikan
pertimbangan dan saran kepada Kepala BSN dalam rangka menetapkan
kebijakan dan strategi untuk mendorong penerapan SNI dan
meningkatkan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional,
bilateral, regional dan internasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2018, MTPrS telah berhasil
merumuskan rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan BSN di
bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sesuai dengan
fungsi MTPrS untuk memberikan rekomendasi terkait:
1. penerapan SNI dan pengembangan kompetensi LPK
2. peningkatan penerapan SNI
3. peningkatan integritas tanda SNI
4. penelaahan prasarana teknis pendukung penerapan standar
5. penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional,
bilateral, regional dan internasional
Disamping hal tersebut pada tahun 2015 dan 2016 untuk mendukung
penerapan standar sesuai dengan good practices yang berlaku sehingga
dapat menjamin integritas penggunaan tanda SNI, telah dilakukan inisiasi
penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian, yang berisi aturan, tata cara,
manajemen untuk menjamin kesesuaian Barang, Jasa, Sistem, Proses,
dan/atau Personal dengan persyaratan SNI. Kebijakan BSN di bidang
penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang didasari oleh
rekomendasi MTPrS tersebut diuraikan pada Lampiran 2.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 35
2. Kebijakan standardisasi pangan di tingkat internasional
Penyusunan kebijakan pengembangan standar pangan internasional
(Codex) dilaksanakan untuk menfasilitasi agar kepentingan Indonesia
dapat terakomodir dalam perumusan standar Codex. Partisipasi Indonesia
dalam forum Codex tersebut merupakan hal yang penting mengingat
standar pangan Codex telah menjadi acuan global, baik oleh konsumen,
produsen pangan, badan pengawasan pangan, maupun dalam
perdagangan pangan internasional. Standar Codex juga telah menjadi
benchmark dalam penyusunan standar dan regulasi pangan di banyak
negara. Hal ini karena TBT-WTO Agreement dan SPS Agreement
merekomendasikan standar Codex sebagai referensi dalam melakukan
harmonisasi standar secara internasional untuk bidang pangan. Di sisi lain,
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya
pangan dan pertanian yang besar serta industri pangan yang terus
berkembang, sehingga keterlibatan Indonesia dalam proses perumusan
standar pangan internasional di forum Codex mutlak diperlukan untuk
memberikan perlindungan kesehatan konsumen, pengembangan industri
pangan nasional serta meningkatkan keberterimaan dan harmonisasi SNI
dalam standar internasional.
Selama tahun 2018, Codex Alimentarius Commission telah
menyelenggarakan 9 sidang komite, 2 Sidang Executive Committee, 1
Sidang Komisi dan 1 Physical Working Group Executive Committee.
Sementara khusus di kawasan ASEAN, telah dilaksanakan 1 kali Sidang
ASEAN Task Force on Codex (ATFC), sebagai forum untuk mendiskusikan
isu-isu Codex yang penting bagi ASEAN dan untuk mempromosikan
sharing information and transparency dalam pengambilan keputusan,
serta untuk merumuskan posisi ASEAN terhadap isu-isu Codex yang
penting.
Delegasi Indonesia telah menghadiri 13 Sidang Codex dan secara
keseluruhan Indonesia telah memberikan tanggapan/usulan terhadap 61
draft standar pangan internasional sebagai kebijakan nasional, termasuk
yang sifatnya memberikan tanggapan terhadap adopsi standar pada step
5, step 8, usulan standar baru (new work) dan withdrawal standar pada
sidang Komite dan Komisi Codex sebagaimana terlampir.
Delegasi Indonesia dari BSN telah menghadiri Sidang:
1. Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) ke-12 di Utrech,
The Netherlands, tanggal 12 – 16 Maret 2018
2. Asean Task Force on Codex (ATFC) ke-18, di Vientiane, Lao PDR,
tanggal 14 – 16 Mei 2018;
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 36
3. The Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission
(CCEXEC) ke-75 di Roma, Italia, tanggal 26 – 29 Juni 2018
4. Codex Alimentarius Commission ke-41 di Roma, Italia, tanggal 2 – 6 Juli
2018
5. The Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission
(CCEXEC) ke-76 di Roma, Italia, tanggal 7 Juli 2018
6. Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial
Resistance (TFAMR) ke-6, di Busan, Republic of Korea, tanggal 10 – 14
Desember 2018.
Beberapa hasil penting dari sidang Codex tahun 2018, yaitu:
1. Disetujuinya New work on Standard for Onion and Shallot dan
menetapkan Indonesia sebagai wakil ketua eWG;
2. Diadopsinya Risk Management Recommendation (RMR) for Gentian
Violet pada step 8;
3. Disetujuinya Review of the Standard for Follow-up Formula (CXS 156-
1987) dan menetapkan Indonesia sebagai wakil ketua eWG;
4. Indonesia ditetapkan sebagai co host pelaksanaan sidang CCCF ke-
13, yang akan dilaksanakan di Yogyakarta, 29 April – 3 Mei 2019
5. CAC kembali menetapkan Purwiyatno Hariyadi (Indonesia) sebagai
Vice Chair CAC bersama Mariam Eid (Lebanon) dan Steve Wearne
(Inggris), serta Guilherme Antonio da Costa (Brazil) sebagai Chair.
3. Kebijakan standardisasi sektor kelistrikan di tingkat ASEAN (Penguatan
Fungsi Designating Body dalam rangka ASEAN EE-MRA)
Dalam rangka mewujudkan ASEAN Economic Community (AEC) 2015,
telah ditetapkan 12 sektor priontas ASEAN yang terdiri dari electronics,
healthcare, agro-based products, rubber-based products, wood-based
products, automotives, textiles and apparels e-ASEAN, fisheries, air travel,
tourism and logistics. Dari 12 sektor prioritas tersebut, terdapat 6 sektor
yang mencakup aspek standar dan penilaian kesesuaian yang berada di
bawah ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality
(ACCSQ). Enam sektor tersebut adalah electronics, healthcare, agro-
based products, rubber-based products, wood-based products and
automotive.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 37
Untuk produk kelistrikan telah dicapai kesepakatan harmonisasi standar
antar negara ASEAN melalui EE MRA. Untuk memfasilitasi hal ini, masing-
masing negara ASEAN membentuk Designation Body yang bertanggung
jawab melakukan pemutakhiran lembaga penilaian kesesuain yang
terregistrasi (listed CAB) yang terdiri dari lembaga sertifikasi produk dan
laboratorium uji untuk di informasikan ke negara ASEAN lain melalui
sekretariat ASEAN. Selain itu pembentukan lembaga penilaian kesesuaian
yang terakreditasi dengan skema IECEE CB-Scheme, juga diperlukan
sebagai konsekuensi Indonesia telah menandatangani perjanjian Joint
Sectoral Committee (JSC) bidang peralatan listrik dan elektronik Negara
ASEAN.
Penyusunan konsep kebijakan penerapan standar kelistrikan di tingkat
ASEAN didasarkan pada status listing lembaga penilaian kesesuaian
Indonesia yang akan dan telah berakhir pada tahun 2018 dan
pembahasan atas pengusulan listing 6 (enam) lembaga penilaian
kesesuaian negara ASEAN ke Indonesia. Untuk melaksanakan hal tesebut,
telah dilakukan kegiatan koordinasi dengan lembaga penilaian
kesesuaian terkait untuk pengusulan kembali listing dalam kerangka
ASEAN EE MRA, pembahasan posisi Indonesia untuk pengusulan listing oleh
tim Designating Body BSN, yang beranggotakan unit kerja yang terkait
dengan pengembangaan lembaga penilaian kesesuaian bidang
kelistrikan.
Berdasarkan hasil kegiatan tahun 2018, telah disusun usulan kebijakan
Indonesia untuk:
1. Mengajukan penambahan ruang lingkup (expansion scope) lembaga
penilaian kesesuaian dalam kerangka ASEAN EE MRA untuk
Laboratorium Uji PT. Qualis, dengan negara tujuan Brunei Darussalam,
Kamboja, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, dan Singapura
2. Memberi tanggapan atas pengusulan listing 6 (enam) lembaga
penilaian kesesuaian negara ASEAN ke Indonesia, yang dilakukan
berdasarkan kesesuaian ruang lingkup pengajuan dengan regulasi
teknis yang berlaku di Indonesia.
Usulan Indonesia telah dibahas pada sidang JSC ke-25 yang dilaksanakan
pada tanggal 3-5 April 2018 di Laos dan sidang JSC ke-26 yang
dilaksanakan di Malaysia tanggal 14-16 November 2018. Berdasarkan hasil
pembahasan tersebut, sampai Desember 2018 jumlah lembaga penilaian
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 38
kesesuaian Indonesia yang telah terdaftar sebagai listed CAB dalam
kerangka ASEAN EE MRA sebanyak 9 (sembilan), serta 2 (dua) yang masih
dalam masa grace period dengan rincian sebagai berikut:
1. Laboratorium uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), masa berlaku
listing sampai dengan 9 Januari 2019
2. LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI), masa berlaku listing sampai dengan
17 Januari 2019
3. LSPro PT. TUV Nord, masa berlaku listing sampai dengan 6 Desember
2019
4. Laboratorium uji PT. HIT Indonesia, masa berlaku listing sampai dengan
5 Desember 2020
5. LSPro SICS, masa berlaku listing sampai dengan 15 Januari 2020
6. Laboratorium uji Sucofindo, masa berlaku listing sampai dengan 18
Agustus 2019
7. LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia,
masa berlaku listing sampai dengan 10 September 2020
8. Laboratorium uji PT. Qualis, masa berlaku listing sampai dengan 28
September 2020
9. Laboratorium Uji PT. UL Internasional Indonesia, masa berlaku listing
sampai dengan 26 Oktober 2020
10. Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), dalam
masa grace period sampai dengan 19 April 2019
11. LSPro Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB),dalam masa grace period
sampai dengan 10 Mei 2019
Dengan diterimanya lembaga penilaian kesesuaian Indonesia yang telah
terakreditasi KAN dalam lingkup ASEAN EE MRA, diharapkan dapat
memfasilitasi keberterimaan produk elektronik yang akan diekspor ke
wilayah ASEAN serta dapat meningkatkan efisiensi bagi industri dalam
melaksanakan penilaian kesesuaian untuk produk ekspornya.
Dengan diperolehnya 3 kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI
dan penilaian kesesuaian tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan
yaitu Jumlah kebijakan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
sebanyak 3 kebijakan, dapat dicapai sebanyak 3 kebiakan atau 100.
Capaian kinerja tersebut diharapkan akan memperkuat kapasitas dan
kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak
kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI.
Capaian kinerja ini sama nilainya dengan capaian kinerja pada tahun
2015-2017 (tabel III.2). Pada tahun 2019, target penyusunan kebijakan
pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
sebanyak 3 kebijakan, dan rencana capaian kinerja sebesar 100%.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 39
4. 1 (satu) kebijakan Penetapan Peraturan Kepala BSN tentang penunjukan
LPK, 3 (tiga) kebijakan penunjukan LSPro dan 1 (satu) kebijakan pedoman
penerapan SNI ISO 37001
Sasaran kinerja memastikan ketersediaan kebijakan sesuai kebutuhan
dilaksanakan melalui kebijakan penunjukan LSPro, yang sesuai Peraturan
Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk. Kebijakan penunjukan LSPro
muncul setelah banyaknya pelaku usaha/institusi/unit teknis terkait yang
ingin mengajukan sertifikasi SNI namun terkendala belum ada LSPro yang
berkompeten untuk mensertifikasi produk terkait.
Sehubungan dengan hal tersebut, PSPS telah berhasil mengeluarkan 3
kebijakan penunjukan LSPRo sebagai tindak lanjut permohonan
penunjukan yang masuk ke PSPS sepanjang tahun 2018, yakni kepada:
a. LSPro Global Inspeksi Sertifikasi (GIS) untuk ruang lingkup SNI IEC 60601-
2:2014 (Bed Pasien)
b. LSPro Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) untuk ruang
lingkup SNI 12-1594-1989 (Lemari Besi)
c. LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) untuk ruang lingkup SNI 8299:2017
(Papan Semen Rata Non Asbestos) dan SNI ISO 16422:2014 (Pipa dan
Sambungan dibuat dari PVC-O untuk Mengalirkan Air Bertekanan –
Spesifikasi)
Disamping itu, kebijakan pembuatan pedoman penerapan SNI ISO 37001
juga dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan
upaya anti korupsi dan mendukung upaya BSN untuk melakukan inisiasi
sertifikasi anti korupsi sebagai bagian dari tindak lanjut Perpres No 34
Tahun 2018.
SASARAN
4
Memastikan ketersediaan sistem jaminan mutu penerapan
SNI standar tujuan ekspor dan penilaian kesesuaian
Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Jumlah sistem
jaminan mutu
penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian
Sistem - - 2 2 3 150 % 10 100 %
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 40
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
2. Jumlah sistem
jaminan mutu
penerapan standar
dan penilaian
kesesuaian tujuan
ekspor
Sistem - - - 2 1 50 % 6 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan
ketersediaan system jaminan mutu penerapan SNI standar tujuan ekspor dan
penilaian kesesuaian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja
untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.
1. Indikator Kinerja : Jumlah sistem jaminan mutu penerapan SNI dan
penilaian kesesuaian
Sistem jaminan mutu merupakan keseluruhan kegiatan pengendalian
yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memberikan jaminan tentang
kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari seluruh rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dan permintaan
mutu yang telah disepakati sebelumnya. Pada tahun 2018, Pusat Sistem
Penerapan Standar menargetkan tersusunnya 2 draft sistem yang dapat
diimplementasikan. Pada implementasinya, tersusun 3 draft sistem yang
didasarkan pada permintaan yang masuk ke PSPS, yaitu:
a. Panduan implementasi sistem SNI ISO 37001:2016 (Sistem manajemen anti
suap)
Guna mendukung capaian Inpres No. 10 Tahun 2016, pada tahun yang
sama BSN meluncurkan SNI ISO 37001:2016 yang dapat menjadi salah
satu tools untuk mencegah tumbuhnya praktik suap, yang disambut
positif oleh masyarakat. Namun pada praktiknya, belum ada suatu
panduan/petunjuk bagi organisasi dalam rangka menerapkan SNI ISO
37001:2016 sehingga Pusat Sistem Penerapan Standar menginisiasi
penyusunan panduan implementasi sistem jaminan mutu SNI ISO
37001:2016 yang nantinya dapat mempermudah berbagai jenis
organisasi yang ingin menerapkan standar tersebut.
b. Panduan implementasi sistem ISO 21001:2018
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 41
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara . Definisi manajemen pendidikan secara sederhana dapat di
pahami bahwa manajemen pendidikan ialah suatu usaha penetapan
prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada
lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan
secara efektif dan efisien.
Selama ini bagi manajemen organisasi pendidikan yang ingin
memperoleh sertifikasi internasional dari ISO, maka yang dijadikan
referensi adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001. Kesulitan ketika
organisasi pendidikan mengacu pada ISO 9001 adalah manajemen
organisasi pendidikan itu harus menyesuaikan melalui beberapa
modifikasi karena sesungguhnya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 itu
lebih banyak berkaitan dengan organisasi bisnis dan industri baik industri
manufaktur maupun jasa.
Untuk mempersempit celah jurang antara ISO 9001 dengan dunia
pendidikan, ISO menerbitkan sebuah standar baru yang dirancang
khusus untuk sistem manajemen mutu untuk pendidikan yaitu ISO
21001:2018. ISO 21001: 2018 bersifat umum dan dimaksudkan untuk
diterapkan pada organisasi yang menggunakan kurikulum untuk
mendukung pengembangan kompetensi melalui pengajaran,
pembelajaran, atau penelitian, terlepas dari jenis, ukuran atau metode
penyampaian (tatap muka atau elearning). ISO 21001: 2018 juga dapat
diterapkan untuk organisasi pendidikan dalam organisasi yang lebih
besar yang bisnis intinya bukan pendidikan, seperti departemen pelatihan
profesional. Panduan implementasi ISO 21001:2018 diharapkan dapat
menjadi jembatan bagi instansi pendidikan dalam usaha menerapkan
jaminan mutu didunia pendidikan.
c. Sistem Jaminan Mutu Laundri Rumah Sakit
Berdasarkan Kepmenkes RI No.1204/MENKES/SK/X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dinyatakan bahwa
rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya
orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan
penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan
gangguan kesehatan. Kegiatan–kegiatan yang dilakukan dituntut untuk
selalu dalam kondisi dan keadaan yang saniter serta sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang diberikan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 42
harus bermutu, dimana hal ini juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana
dan prasarana yang mendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan.
Salah satu kegiatan yang dilakukan di rumah sakit adalah pengelolaan
linen yang merupakan faktor penunjang rumah sakit tersebut memenuhi
standar persayatan kesehatan lingkungan rumah sakit.
Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
adalah melalui pelayanan penunjang medik, khususnya dalam
pengelolaan linen di rumah sakit. Penyusunan draft implementasi sistem
jaminan mutu laundri rumah sakit diharapkan dapat menjadi salah satu
upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui
pelayanan penunjang medik, khususnya dalam pengelolaan linen
dirumah sakit.
2. Indikator Kinerja : Jumlah sistem jaminan mutu penerapan standar dan
penilaian kesesuaian tujuan ekspor
Draft Panduan Implementasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan
Alat kesehatan merupakan salah satu produk yang diatur secara khusus,
di tingkat regional ASEAN terdapat panduan yang telah disepakati yaitu
ASEAN Medical Device Directive (AMDD) yang mengatur tentang prinsip-
prinsip penting keselamatan dan kinerja alkes, klasifikasi alkes, penilaian
kesesuaian, pendaftaran dan penempatan di pasar, pendaftaran orang
yang bertanggung jawab untuk menempatkan peralatan medis di pasar
negara-negara anggota, dokumen teknis untuk alkes, referensi standar
dan dokumen yang relevan, pelabelan, klaim produk, sistem tanda paska
pemasaran, investigasi klinis, pengaturan kelembagaan, implementasi
dan penyelesaian sengketa. AMDD akan membantu meningkatkan
standar keselamatan pasien di seluruh kawasan dan memastikan warga
negara dari masing-masing Negara Anggota ASEAN memiliki akses yang
tepat waktu ke alat kesehatan yang aman dan efektif, serta
menyediakan jalur yang lebih mudah ke pasar di kawasan itu untuk
produsen peralatan medis.
Di tingkat internasional pengaturan produk alat kesehatan juga merujuk
pada standar ISO 13485:2016 (Medical devices - Quality management
systems - Requirements for regulatory purposes) yang standar tersebut
telah diadopsi di beberapa negara dalam rangka pemberlakuan regulasi
yang berlaku, dan di Indonesia dijadikan acuan dalam Permenkes No. 20
Tahun 2017 tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Pembekalan
Kesehatan Rumah Tangga yang Baik.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 43
Pada tahun 2018, Pusat Sistem Penerapan Standar menyusun 1 draft
panduan implementasi sistem jaminan mutu alat kesehatan yang
diharapkan dapat menjadi tools untuk membantu meminimalkan dan
mengelola risiko, bukti kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan
peraturan, maupun realisasi kebijakan mutu dan tujuan bagi organisasi
calon penerap ISO 13485:2016.
SASARAN
5
Memastikan ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi
sesuai kebutuhan pemangku kepentingan
Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 5
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
Jumlah skema sertifikasi
untuk memenuhi
kebutuhan pemangku
kepentingan
Skema - - 100 75 75 100% 75 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran memastikan
ketersediaan skema akreditasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pemangku
kepentingan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk
indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5.
Indikator Kinerja : Jumlah skema sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
Penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI
terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personel yang dibuktikan melalui
pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda
kesesuaian. Sesuai dengan Peraturan Kepala BSN No. 2 tahun 2017 tentang
Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, tata
cara pembubuhan tanda SNI pada barang dan/atau kemasan atau label
serta tanda SNI untuk jasa, sistem dan/atau personel diatur dalam skema
penilaian kesesuaian yang ditetapkabn BSN. Skema penilaian kesesuaian
merupakan aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk
melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses,
dan/atau Personal dengan persyaratan acuan tertentu.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 44
Saat ini skema penilaian kesesuaian untuk sertifikasi produk bertanda SNI
masih dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sertifikasi produk
terakreditasi KAN sesuai ruang lingkupnya. Hal ini berpotensi menimbulkan
perbedaan antar lembaga sertifikasi produk yang akan berakibat pada
kualitas proses sertifikasi dan peredaran produk bertanda SNI dipasaran.
Penetapan skema sertifikasi oleh BSN sebagai pemilik tanda SNI yang akan
berlaku secara nasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam
penerapan standar tersebut.
Pada tahun 2015 mulai dilakukan inisiasi penyusunan Skema Penilaian
Kesesuaian (PK) yaitu Skema Sertifikasi Pasar Rakyat yang mengacu kepada
SNI 8152:2015, Pasar rakyat. Skema tersebut disusun dengan melibatkan
stakeholder terkait, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015.
Kemudain di tahun 2016 telah ditetapkan Skema Sertifikasi Produk melalui
Peraturan Kepala BSN, yaitu sebagai berikut:
1. Peraturan Kepala BSN nomor 7 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Alat
Konversi Bahan Bakar Gas yang mengacu kepada SNI EN 12806:2015;
2. Peraturan Kepala BSN nomor 8 Tahun 2016 tentang Skema Sertifikasi Ubin
Keramik yang mengacu kepada SNI ISO 13006:2010.
Pada tahun 2017 telah disusun 100 skema penerapan standar, dan pada
tahun 2018 telah disusun 75 skema penerapan standar, yang mengacu
kepada SNI produk. Pemilihan produk setiap sektor tersebut dilakukan
dengan mempertimbangkan produk-produk unggulan nasional, yang
beredar di retail dalam negeri dan yang dterapkan oleh industri/organisasi
untuk memperoleh persetujuan penggunaan tanda SNI, sebagaimana
daftar yang diuraikan pada Lampiran 3.
Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan, yaitu skema
yang disusun untuk mendukung penerapan standar sebesar 75 skema,
dapat dicapai sebesar 75 skema atau 100%. Capaian kinerja tersebut
diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen, khususnya bagi Lembaga
Sertifikasi, pelaku usaha, maupun regulator, dalam penyediaan
sistem/acuan/pedoman yang sama untuk melaksanakan sertifikasi produk,
baik produk nasional maupun impor, yang dapat menjamin integritas Tanda
SNI pada produk dan dapat meningkatkan daya saing produk.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 45
SASARAN
6 Memastikan ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI
Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 6
Indikator Kinerja
Satuan Realisasi Capaian 2018
Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Jumlah LPK yang
dibina untuk
mendukung SNI
LPK 55 3 39 13 15 115 % 127 78,4 %
2. Jumlah LPK yang
dibina pemenuhan
persyaratan standar
dan penilaian
kesesuaian tujuan
ekspor
LPK - - - 2 2 100 % 11 40 %
Rata-rata capaian Sasaran 107,50 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Memastikan
ketersediaan LPK pendukung penerapan SNI terdiri dari 2 (dua) indikator
kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 107,5 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja
sasaran 6.
1. Indikator Kinerja : Jumlah LPK yang dibina untuk mendukung SNI
Jumlah LPK yang ditangani dan telah dilakukan gap analysis adalah 35 LPK,
sedangkan sasaran indikator kinerja terkait jumlah LPK yang dibina hingga
siap untuk diakreditasi pada Tahun 2018 sebanyak 13 LPK, dengan
ketersediaan sumber daya yang ada, pemenuhan sasaran dapat
dimaksimalkan hingga 15 LPK. Hal tersebut dimungkinkan karena beberapa
kegiatan dilakukan dengan metode kerjasama, efesiensi pertemuan, dan
Finance Cost Sharing, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja yang ada.
Berikut kami sampaikan 15 LPK yang dinyatakan telah siap dikareditasi pada
Tabel III.9
Tabel III.9 LPK yang masuk dalam program peningkatan kompetensi yang
telah dinyatakan siap akreditasi
No. Nama Instansi Jenis Bimbingan Lingkup Lokasi
1 Balai Besar
Laboratorium
Kesehatan Makassar
SNI ISO/IEC 17043:2010
(Penyelenggara Uji
Profisiensi)
Baru Makassar
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 46
No. Nama Instansi Jenis Bimbingan Lingkup Lokasi
2 Balai Besar
Penangkapan Ikan
Semarang
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Perikanan Tangkap)
Baru Semarang
3 Labkesda DKI Jakarta SNI ISO/IEC 17025: 2017
AMDK
Penamba
han RL
Jakarta
4 Polda Palembang
Puslabfor
SNI ISO/IEC 17025: 2017
Foreksik
Baru Palembang
5 LSP DGI SNI ISO/IEC 17024:2012 Baru Bandung
6 Universitas Padjajaran SNI ISO/IEC 17025:2017
Pupuk organik
Baru Bandung
7 Laboratorium
Terpadu Unsyiah
SNI ISO/IEC 17025:2017
Struktur dan Geoteknik
Baru Aceh
8 BPPT - Balai Besar
teknologi Kekuatan
Struktur
SNI ISO/IEC 17065:2012
Struktur
Baru Tangerang
Selatan
9 Laboratorium FMIPA
Universitas Pakuan
SNI ISO/IEC 17065:2012
Kimia
baru Bogor
10 Laboratorium Balai
Besar Karantina
Pertanian Makassar
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Mikrobiologi, Pertanian)
Baru Makassar
11 BBUSKP Kementerian
Pertanian
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Mikrobiologi, Pertanian)
Baru
Jakarta
12 Laboratorium
Kesehatan Daerah
Kabupaten
Kotawaringin Timur
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Lingkungan)
Baru
Sampit
13 PT. IPSPIG SNI ISO/IEC 17065:2017
(Jasa Geospasial)
Baru
Jakarta
14 Laboratorium
Pengujian BKIPM
Tarakan -
Kementerian Kelautan
Perikanan
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Mikrobiologi, Perikanan)
Baru
Tarakan
15 Laboratorium Terpadu
Universitas
Muhammadiyah
Sukabumi
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Konstruksi dan Kimia)
Baru Sukabumi
16 Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri
Padang
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Konstruksi, Mikrobiologi,
Fisika, dan Kimia)
Baru Padang
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 47
No. Nama Instansi Jenis Bimbingan Lingkup Lokasi
17 Laboratorium
Kesehatan Daerah
Provinsi Sumatera
Barat
SNI ISO/IEC 17025:2017
(Lingkungan)
SNI ISO 15189:2012
(Kesehatan Masyarakat)
Penamba
han RL
Padang
Beberapa diantara LPK tersebut diatas telah mengajukan akreditasi kepada
KAN pada Tahun 2018 antara lain, sebagaimana tertulis pada Nomor 1, 2, 3,
4, 7, 8, 12, 14, 15, dan 17.
Apabila meninjau kesesuaian prosedur SMM BSN dengan kinerja yang dibuat
maka tidak ada permasalahan atau kendala dalam hal manajemen, semua
prosedur telah disesuaikan dengan apa yang dikerjakan. Angka pemenuhan
indikator kinerja dapat dicapai, namun demikian sebagai organisasi yang
berbasis proses, justru persoalan utama bukan pada jumlah LPK yang dapat
dibimbing, namun pada landasan pikir untuk menentukan sektor prioritas
penguatan LPK yang dibutuhkan. Optimalisasi penguatan LPK dapat dicapai
oleh 2 hal utama: yaitu:
1. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan tersedia
2. Ketepatan vektor/arah penguatan LPK yang tepat guna
Oleh karena itu, untuk mendukung ke-2 hal tersebut maka diperlukan:
1. Validitas data akreditasi LPK terkini yang dapat diakses secara baik
2. Ketersediaan data sebaran LPK baik ditinjau dari sektor ruang lingkup
LPK maupun wilayah tingkat kabupaten/Kota, data prioritas produk
uanggulan nasional (berdasarkan data prioritas pembangunan/sektor
nasional dll)
3. Aplikasi pendukung (termasuk IT dan prosedur sistem manajemen)
yang dimaksimalkan dan disahkan secara formal sehingga terdapat
kejelasan rangkaian penganggungjawab input-proses-output. tools ini
akan memudahkan pengguna data yang menangani bimtek dalam
rangka penguatan kompetensi LPK. Sebagai bahan masukan, hal-hal
yang menjadi prioritas adalah memantapkan sistematika ketelusuran
penggunaan dan penggelolaan basis data (seperti yag disebutkan
pada Nomor 2), membentuk jadwal update data akreditasi (seperti
yang disebutkan pada Nomor 1), pemantapan granddesign aplikasi
pemetaan LPK.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal ini perlu komunikasi lintas unit kerja
dan kedeptuian, seperti: PSPS, PALS, PALLI, PUSIDO, PPS, dan PKS. Dengan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 48
terpenuhinya 3 hal diatas, bimbingan teknis akan menjadi lebih efektif dan
efesien, karena dapat menentukan titik sektor dan wilayah prioritas dalam
mendukung tujuan nasional dibidang SPK.
Permasalahan lain yang bersifat teknis adalah ketersediaan sumberdaya
pembimbing utama untuk laboratorium, lembaga sertifikasi atau jenis LPK
lainnya yang terbatas. Sampai saat ini, masih menggunakan tenaga asesor
KAN untuk LPK terkait, sehingga yang memerlukan kehati-hatian agar tetap
independen dan tidak berpihak. Untuk mengatasi ini, beberapa upaya yang
telah ditempuh adalah dengan :
1. Mengadakan Capacity Building kepada SDM Pusat Sistem Penerapan
Standar melalui workshop pengembangan standar bersama pembicara
ISO, workshop/pemahaman standar dibidang penilaian kesesuaian,
dengan mengundang tenaga ahli atau sebagai contoh lain disektor
elektriteknika, dengan mengundang IECEEE
2. Melakukan Grading pembimbing, yang mengadopsi metode klasifikasi
asesor, dengan menerapkan sistem penjenjangan dan penilaian personal,
sehingga diharapkan akan ada komunitas pembimbing yang kompeten.
3. Memasukkan mekanisme nomor 2 tersebut diatas, kedalam SMM BSN revisi
tahun 2018.
Bimbingan Teknis LPK dalam rangka Peningkatan kompetensi LPK hingga
Tahun 2018 menggunakan metode bimbingan yang persuasif. Secara umum
tahapan bimbingan teknis terdiri dari 4 Tahap, yaitu: Analisis kesenjangan
terhadap kompetensi yang dipersyaratkan standar (gap analysis), awarenes
standar penilaian kesesuaian yang terkait, workshop/FGD pemenuhan
persyaratan (dokumentasi dan prasarana lain), serta pemahaman dan
praktek audit internal s.d tinjauan manajemen. Percepatan proses
bimbingan teknis paling banyak dilakukan dengan mengopimalkan tahapan
ke-3 yaitu pada tahapworkshop/FGD pemenuhan persyaratan. LPK yang
dipilih diupayakan yang telah siap SDM dan memiliki infrastruktur (misalnya:
peralatan uji) yang sesuai.
Beberapa terobosan baru yang telah dilakukan dan/atau telah
direncanakan yang diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya model
bimbingan teknis yang ada adalah:
1. Membentuk FGD rutin yang dikemas per-sektor, kemudian dilaksanakan
secara rutin setiap satu bulan, hal ini untuk memberikan harmonisasi
pemahaman penerapan standar lingkup penilaian kesesuaian secara
khusus pada sektor tersebut. Saat ni yang sedang diinisiasi adalah:
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 49
Laboratorium sektor kelistrikan, melibatkan: labiratorium dari
pemerintah, swasta dan BUMN, regulator, BSN dan stakeholder lain:
Kementerian Perindustrian (BPPI, BSI,B4T), Sucofindo, BPSMD
Kementerian perdagangan, TUV Nord, tenaga ahli, sekretariat
WG2/KKPPK dan KAN.
Laboratorium sektor forensik, melibatkan: KPK, Puslabfor Polda DKI
jakarta, tenaga ahli, KAN).
Direncanakan pada Tahun 2019 untuk mendukung SKB lima instansi
negara tentang Aksi pencegahan Korupsi 2019-2020 dipandang perlu
membentuk forum penguatan penerapan standar lingkup penilaian
kesesuaian sektor mutu dan anti penyuapan.
Forum sejenis ini dapat dikembangkan pada sektor lainnya dengan
tetap mempertimbangkan jumlah SDM BSN yang ada.
2. Indikator Kinerja : Jumlah LPK yang dibina pemenuhan persyaratan standar
dan penilaian kesesuaian tujuan ekspor
Penguatan kompetensi LPK yang mendukung produk/barang agar
memenuhi kebutuhan ekspor difokuskan pada Bidang perikanan dan ikan
hias sesuai tabel III.10.
Tabel III.10 LPK Yang dibina untuk kebutuhan ekspor
No. Nama Instansi Jenis Bimbingan Lingkup Lokasi
1 LPPMHP Palembang,
KKP
SNI ISO/IEC 17025: 2017
(Mikrobiologi sektor
perikanan)
Baru Palembang
2 Balai Riset Budidaya
Ikan Hias
SNI ISO/IEC 17025:2017 Penamba
han RL
Depok
Indikator ini sebelumnya tidak ada, dan merupakan indikator kinerja yang
baru dimulai pada Tahun 2018. Sektor Perikanan diambil sebagai fokus
melihat potensi sumber daya Indonesia baik perikanan untuk sektor pangan,
maupun non pangan. Sehingga dalam hal ini maka diperlukan penguatan
dibeberapa wilayah, wilayah yang menjadi fokus pada Tahun 2018 adalah
wilayah Sumatera yang diwakilkan oleh Palembang untuk memperkuat
sektor perikanan untuk pangan olahan dan wilayah Jabodetabek untuk
memperkuat penilaian kesesuaian bagi ikan hias melalui kerjasama dengan
Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
Selain itu, sebagai dukungan yang tidak kalah penting, BSN juga menjalin
kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menginisiasi
program pembinaan stakeholder yang komprehensif. Bukti nyata yang
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 50
dilakukan adalah dengan menggelar workshop pemahaman SNI ISO/IEC
17025:2017 untuk laboratorium pengujian sektor perikanan di Semarang,
Jawa Tengah.
Peningkatan yang perlu dilakukan dalam peningkatan kompetensi untuk
mendukung ekspor adalah dengan memperkuat dasar agar dapat
menentukan prioritas. Fokus utama yang direkomendasikan akan dilakukan
pada Tahun 2019 adalah melanjutkan penguatan LPK dibidang perikanan
pada produk pangan ikan untuk daerah yang potensial, menginisiasi sektor
baru untuk memperkuat sertifikasi keamanan pangan.
Sebagai sebuah sistem maka direkomendasikan untuk menguatkan
pengetahuan dan mempertimbangkan nilai perdagangan ekspor, regulasi
dan standar negara tujuan dalam melakukan peningkatan kompetensi LPK.
Oleh karena itu, tahun 2019 apabila sumber daya dimungkinkan maka perlu
membentuk komunitas/grup diskusi sebagai media komunikasi untuk
memelihara proses, informasi dan update isu yang timbul disektor perikanan
dan variabel lain yang bersentuhan.
SASARAN
7 Meningkatkan pengelolaan kegiatan pembinaan SPK
Tabel III.11
Capaian Kinerja Sasaran 7
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target % capaian
2015 2016 2017 Target Realiasi %
% LPK yang dibina dan
mendapatkan akreditasi
% 33% 0 23% 30 % 36,1 % 120,33 % ... %
Rata-rata capaian Sasaran 120,33 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
pengelolaan kegiatan pembinaan SPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar
120%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7.
Indikator Kinerja : % LPK yang dibina dan mendapatkan akreditasi
Capaian tersebut didapatkan dari perhitungan sebanyak 15 LPK yang
telah/sedang dalam proses persiapan akreditasi dibandingkan dengan
jumlah LPK yang masuk dalam program bimbingan teknis penerapan
standar sebanyak 36 LPK. Perhitungan ini memang berbeda dengan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 51
perhitungan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2017, yang
memperhitungkan jumlah LPK dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar
lebih riil dalam perhitungan sehingga dapat melihat kemampuan LPK dan
hambatan teknis yang ada pada taun berjalan, representasi 36,1 %
menerangkan bahwa dari 36 LPK yang masuk dalam prioritas bimbingan LPK.
100% telah melakui tahapan gap analysis, semnatara itu tercata 15 LPK atau
41,6 % telah melalui bimbingan teknis dan siap diakreditasi, dan sebanyak 13
LPK atau 36,1 % sedang mnalkukan persiapan pendaftaran akreditasi atau
telah mendaftarkan LPK mereka untuk diakreditasi oleh KAN. Daftar LPK
tersebut dapat dilihat pada Tabel III.9 kecuali nomor 13 dan 16.
Hambatan teknis bagi LPK sehingga tidak dapat mengajukan
akreditasi dikarenakan beberapa hal, antara lain:
1. Terjadi reorganisasi, terutama bagi LPK sebagai bagian dari
organisasi induk, pergantian personil ini terkadang meruah
prioritas LPK
2. Infrastruktur tempat atau peralatan yang dibutuhkan apda
lingkup yang akan diajukan untuk akreditasi belum
memenuhi persyaratan terutama untuk laboratorium, adalah
hal ini LPK banyak terkendala diperalatan yang cukup mahal.
3. Kompetensi personil yang belum cukup, sehingga
memerlukan waktu dan biaya pada Tahun berikutnya
Berdasarkan kinerja yang dilakukan pada Tahun 2018, BSN melalui
Pusat Sistem Penerapan Standar pada Pusat SPS mampu mencapai kinerja
sesuai sasaran yang ditetapkan oleh manajemen bahkan sedikit melampaui
sebesar 36,1 %.
SASARAN
8
Meningkatkan partisipasi penyusunan regulasi lintas
sektoral
Tabel III.12
Capaian Kinerja Sasaran 8
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
% Pemenuhan
permintaan yang
difasilitasi
% 100% 100% 110%
100% 100% 100% 100%
100%
Rata-rata capaian Sasaran 100
%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 52
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
partisipasi penyusunan regulasi lintas sektoral terdiri dari 1 (satu) indikator
kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian
sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran
8.
Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan permintaan yang difasilitasi
Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan
oleh pemangku kepentingan. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan
keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi
lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-tekno-ekonomis, religi),
instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi
teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.
Penetapan regulasi teknis berbasis SNI oleh pemerintah akan mempunyai
pengaruh tidak hanya terhadap perdagangan dalam negeri, tetapi juga
terhadap perdagangan luar negeri. Dalam hal ini SNI yang diterapkan
menjadi regulasi teknis akan diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa
produksi dalam negeri maupun impor sehingga regulasi dapat menimbulkan
dampak bagi perkembangan iklim usaha, persaingan dalam dunia usaha
dan menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu
regulasi harus disusun dengan mempertimbangkan kaidah transparansi,
efisiensi, efektifitas, kejelasan dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan
aspek kesiapan dunia usaha dan infrastruktur penilaian kesesuaian.
Dalam penyusunan regulasi teknis berbasis SNI tersebut, BSN telah
melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis untuk memfasilitasi
penyusunan sistem untuk penerapan SNI secara wajib tersebut, yaitu pada
saat penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT), penyusunan draft
regulasi teknis, persiapan notifikasi ke TBT-WTO, maupun menyusunan
petunjuk teknis penerapan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib
tersebut.
Capaian kinerja untuk kegiatan Pemenuhan permintaan yang difasilitasi
untuk diadopsi menjadi regulasi teknis pada tahun 2016 dan 2017 terdapat
perbedaan indikator kinerja yang diukur dalam bentuk jumlah SNI. Tahun
2016, Jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis (kumulatif) sebesar
203 SNI, dapat dicapai sebesar 100% dan Tahun 2017, Rencana 10 SNI yang
menjadi dasar penyusunan regulasi teknis, dapat dicapai sebesar 11 SNI atau
110%. Adapun untuk tahun 2015 dan 2018 sama mencapai 100%
pemenuhan permintaan yang difasilitasi menjadi regulasi teknis. Tahun 2019
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 53
Rencana 10 SNI yang menjadi dasar penyusunan regulasi teknis dengan
target capaian 100%.
Pada tahun 2018 telah ditetapkan PNRT 2018-2019 yang berisi rencana
pemberlakuan 57 SNI secara wajib, dengan rincian sesuai tabel III.13 dan
perkembangannya selama tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada
Lampiran 4.
Tabel III.13
Rekapitulasi Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018-2019
No Instansi Teknis PNRT
Progres Penyusunan Regulasi Teknis
Pembahasan
draft dan
persiapan
notifikasi
tahap
Notifikasi
Telah
ditetapkan
sebagai
Peraturan
Menteri
1 Kementerian Pertanian 4 0 0 0
2 Kementerian Perindustrian 53 23 12 3
Jumlah Total 57 23 12 3
Berdasarkan PNRT 2018-2019 tersebut, telah dilakukan pembahasan draft
regulasi teknis, pembahasan persiapan pemberlakuan SNI wajib, review dan
sosialisasi regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib. Daftar SNI yang
dibahas, yaitu:
1. SNI tentang Pelumas;
2. SNI tentang Ampelas;
3. SNI tentang Benih Kelapa Sawit;
4. SNI tentang Labelisasi hemat energi dan SKEM untuk produk LED;
5. SNI tentang Air Minum dalam Kemasan;
6. SNI tentang Kertas dan karton untuk kemasan pangan;
7. SNI tentang Mainan Anak;
8. SNI tentang AC;
9. SNI tentang Kaca Isolasi;
10. SNI tentang Baja Batangan Untuk Keperluan Umum (BjKU);
11. SNI tentang Gula Kristal Rafinasi;
12. SNI tentang Keramik Tableware;
13. SNI tentang Baja Tulangan Beton (BTB);
14. SNI tentang Minyak Goreng Sawit;
15. SNI tentang Garam Konsumsi Beryodium;
16. SNI tentang Tepung Terigu;
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 54
17. SNI tentang Peralatan dapur, pemanas cairan dan pengisi baterai;
18. SNI tentang Pompa Air Sentrifugal untuk irigasi;
19. SNI tentang Asam Sulfat Pekat;
20. SNI tentang Kloset Duduk;
21. SNI tentang SIR;
22. SNI tentang Tuna dalam Kemasan Kaleng;
23. SNI tentang Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng;
24. SNI tentang Sepeda.
Dengan demikian, jumlah SNI yang diadopsi menjadi regulasi teknis sampai
akhir Desember 2018 adalah 205 SNI, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel III.14 Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib
berdasarkan Instansi Teknis yang menetapkan (per Desember 2018)
No Instansi Teknis
Jumlah SNI
yang telah
diregulasi
Jumlah SNI yang telah
diregulasi & dinotifikasi ke
WTO
1 Kementerian Perindustrian 114 106
2 Kementerian Kelautan dan
Perikanan
2 2
3 Kementerian Energi & Sumber
Daya Mineral
26 4
4 Kementerian Pertanian 3 3
5 BPOM 0 0
6 Kementerian Perhubungan 14 0
7 Kementerian Pekerjaan Umum 46 0
Jumlah Total 205 115
Berdasarkan hasil tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan berupa
persentase pemenuhan permintaan yang difasilitasi dapat dicapai sebesar
100%. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh konsumen
(Customer Perspectives) dalam penyediaan sistem/acuan/pedoman yang
harus dipenuhi dalam produksi barang/jasa baik produk nasional maupun
impor, untuk memberikan perlindungan bagi kesehatan, keamanan,
keselamatan dan pelestarian lingkungan terhadap masyarakat.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 55
SASARAN
9
Meningkatkan pengelolaan layanan bagi pemangku
kepentingan atas penerapan SNI
Tabel III.15
Capaian Kinerja Sasaran 9
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
Jumlah organisasi
yang dibina untuk
memenuhi
persyaratan SNI
organisasi 8 13 8 8 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
pengelolaan layanan bagi pemangku kepentingan atas penerapan SNI
terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja
tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 9.
Indikator Kinerja : Jumlah organisasi yang dibina untuk memenuhi
persyaratan SNI sampai siap disertifikasi dan organisasi yang memenuhi
standar/persyaratan acuan untuk tujuan ekspor
Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sistem prasarana
penerapan standar dan sistem jaminan mutu, dilakukan upaya peningkatan
kompetensi organisasi dalam menerapkan standar/SNI. Pada tahun 2018,
peningkatan penerapan standar dilakukan kepada organisasi yang
mendapatkan pemahaman penerapan SNI melalui kegiatan workshop,
bimbingan penerapan SNI, dan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi pihak
ketiga.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi organisasi
dalam menerapkan SNI, model insentif bagi organisasi yang diberikan terdiri
dari pelaksanaan workshop pemahaman SNI, bimbingan penerapan SNI
hingga siap disertifikasi. Pada tahun 2018, target jumlah organisasi yang
mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI adalah 8 organisasi. Target
tersebut dapat direalisasikan dengan capaian realisasi sebesar 100%, yaitu
telah dilaksanakannya fasilitasi untuk organisasi dalam menerapkan SNI,
dengan rincian:
a. Bimbingan SNI ISO 37001:2016 di Inspektorat Serang, BBKP Tanjung Priuk,
Pertamina, dan Universitas Negeri Jember;
b. Bimbingan SNI ISO 9001:2015 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, RS
Khusus Mata Palembang, dan B2P2VRP Salatiga;
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 56
c. Bimbingan SNI 8152:2015 di Pasar Rejowinangun Magelang;
d. Bimbingan SNI ISO 14001:2015 di PT. Hari Mukti Teknik Bantul.
SASARAN
10
Meningkatkan tata kelola dan organisasi yang professional
di PSPS
Tabel III.16
Capaian Kinerja Sasaran 10
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target
%
capaian 2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(Nilai PMPRB)
Nilai - - - 83 87,22 105,08%
2. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
BSN (Nilai Lembar
Kerja evaluasi AKIP
BSN)
(BB) Nilai - - - 70 63,90 91,29%
Rata-rata capaian Sasaran 98,19%
*Tanda - , menunjukkan pada tahun tersebut tidak ditetapkan indikator kinerja tersebut.
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
tata kelola dan organisasi yang professional di PSPS terdiri dari 2 (dua)
indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 98,19 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 10.
1. Indikator Kinerja : Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB) diperoleh
berdasarkan hasil penelitian tim PMPRB pada kedeputian Bidang
Penerapan Standar dan Akreditasi adalah dengan nilai 87,22 atau
diperoleh capaian 105,08% dari target yang ditetapkan. Indikator kinerja
ini baru ditetapkan di tahun 2018 dan belum dilaksanakan pada tahun
2015-2017 dalam perjanjian kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar.
2. Indikator Kinerja : Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN (Nilai Lembar Kerja
evaluasi AKIP BSN)
Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 57
instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh
jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan
acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan
demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus,
efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penilaian LKE AKIP pada Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan
Akreditasi oleh inspektorat BSN pada tahun 2018 capaian adalah nilai
63,90 (BB) atau diperoleh capaian 91,29% dari target yang ditetapkan.
Indikator kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2018 dan belum dilaksanakan
pada tahun 2015-2017 dalam perjanjian kinerja Pusat Sistem Penerapan
Standar.
SASARAN
11 Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di PSPS
Tabel III.17
Capaian Kinerja Sasaran 11
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian
2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. % ASN yang
mengikuti program
peningkatan
kompetensi
% - 100 100 100 100 100% 100 100%
2. Jumlah ASN yang
menempuh
pendidikan lanjutan
orang - - - 3 3 100% 3 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100%
*Tanda - , menunjukkan pada tahun tersebut tidak ditetapkan indikator kinerja tersebut.
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia di PSPS terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar
100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 11.
1. Indikator Kinerja : % ASN yang mengikuti program peningkatan
kompetensi
Pada tahun 2018, telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetesi
personel Pusat Sistem Penerapan Standar, melalui pelatihan, workhsop,
maupun menghadiri seminar yang terkait dengan pelaksanaan tugas
Pusat Sistem Penerapan Standar. Kegiatan peningkatan kompetensi ini
telah dilakukan terhadap seluruh personel Pusat Sistem Penerapan
Standar atau 100% dari seluruh personel Pusat Sistem Penerapan Standar.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 58
Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator % ASN yang mengikuti
program peningkatan kompetensi adalah sebesar 100%. Dengan capaian
kinerja tersebut, diharapkan akan memberikan dasar personal Pusat
Sistem Penerapan Standar bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsinya.
2. Indikator Kinerja : Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan
Jumlah ASN Pusat Sistem Penerapan Standar yang telah lulus menempuh
pendidikan lanjutan pada tahun 2018 adalah 3 (tiga) orang pada jenjang
pendidikan lanjutan S2 yang mendukung bagi efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsinya di unit PSPS.
SASARAN
12
Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang
kinerja di PSPS
Tabel III.18
Capaian Kinerja Sasaran 12
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian
2015 2016 2017 Target Realiasi %
1. % Ketersediaan
sarana dan prasarana
berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
% - - - 100 100 100% 100% 100%
2. % Pemanfaatan
BMN
% - - - 100 100 100% 100% 100%
Rata-rata capaian Sasaran 100%
*Tanda - , menunjukkan pada tahun tersebut tidak ditetapkan indikator kinerja tersebut.
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di PSPS terdiri dari 2
(dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-
rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 11.
1. Indikator Kinerja : . % Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan Rencana
Kebutuhan BMN
Ketersediaan sarana dan prasarana di Pusat Sistem Penerapan Standar
dilakukan dari rencna kebutuhan yang tertuaNg dalam Rencana
Anggaran Belanja (RAB) dan RKAKL PSPS Tahun 2018. Dengan demikian
capaian kinerja untuk indikator % Ketersediaan sarana dan prasarana
berdasarkan Rencana Kebutuhan BMN adalah sebesar 100%.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 59
2. Indikator Kinerja : % Pemanfaatan BMN
Ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan rencana kebutuhan
BMN telah didistribusikan dan dimanfaatkan dalam menunjang efektifitas
pelaksanaan pekerjaan Pusat Sistem Penerapan Standar.
SASARAN
13 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di PSPS
Tabel III.19
Capaian Kinerja Sasaran 13
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2018 Rencana s.d 2019
Target %
capaian
2015 2016 2017 Target Realiasi %
% Realisasi anggaran % - 98,83 98,02 > 95% 99,78% 105,03% > 95% 100%
Rata-rata capaian Sasaran 105,03%
*Tanda - , menunjukkan pada tahun tersebut tidak ditetapkan indikator kinerja tersebut.
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan
kinerja pengelolaan anggaran di PSPS terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.
105,03 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 13.
Indikator Kinerja : % Realisasi anggaran
Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pusat Sistem Penerapan Standar
dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, Pusat Sistem
Penerapan Standar mengelola kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2018
sebesar Rp. 5.566.536.000,-. Anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar
Rp 5.554.453.930,- atau 99,78% dari pagu anggaran. Dengan demikian
capaian kinerja untuk indikator “Realisasi anggaran” yaitu sebesar >95%
dapat dicapai, dengan capaian kinerja 105.03%.
III.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2018 tanggal 5 Desember
2017, pagu anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar adalah sebesar Rp
5.566.536.000,- dan realisasi anggaran 5.554.453.930,- atau 99,78% dari pagu
anggaran.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 60
Pagu dan realisasi anggaran Pusat Sistem Penerapan Standar TA 2018
per komponen dapat dilihat pada tabel III.20.
Tabel III.20
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Sistem Penerapan Standar TA. 2018 Dalam rupiah
Kode Output/Komponen 2018
%
Pagu Realisasi
3561 Peningkatan Penerapan Standar
3561.
001 Skema Penerapan Standar
3.795.000.000 3.787.687.080 99,81%
051 Melaksanakan pengelolaan
manajemen teknis penerapan
standar
112.297.000 110.939.000 98,79%
052 Melaksanakan pengelolaan
standar pangan internasional
842.686.000 842.478.030 99,98%
053 Melaksanakan pengelolaan
fungsi Designating Body di
tingkat ASEAN
71.329.000 71.324.573 99,99%
054 Melaksanakan penanganan
pengaduan penerapan standar
64.102.000 64.101.500 99,99%
055 Melaksanakan penyusunan
skema penerapan standar
947.705.000 944.854.684 99,70%
056 Melaksanakan koordinasi adopsi
Standar Nasional Indonesia
menjadi regulasi teknis
293.359.000 290.876.021 99,15%
057 Melaksanakan pemantauan
penerapan Standar Nasional
Indonesia
1.463.522.000 1.463.113.272 99,97%
3561.
003 Prasarana Penerapan Standar 1.771.536.000 1.766.766.850 99.73
051 Melaksanakan penyusunan
panduan sistem jaminan
mutu penerapan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
71.536.000 70.932.000 99.16
052 Melaksanakan fasilitasi
organisasi dalam penerapan
Standar Nasional Indonesia
(SNI)
600.000.000 599.735.380 99.96
053 Melakukan pemetaan
Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) berdasarkan
45.782.000 45.687.000 99.79
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 61
Kode Output/Komponen 2018
%
Pagu Realisasi
Standar Nasional Indonesia
(SNI)
054 Melakukan penanganan Sub
Komite Pengelola Penilaian
Kesesuaian
17.900.000 17.793.000 99.40
055 Melakukan penanganan
pengembangan jaringan
Lembaga Penilaian
Kesesuaian di tingkat regional
(WG 2)
86.201.000 84.509.888 98.04
056 Melakukan peningkatan
kompetensi Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK)
913.928.000 912.238.455 99.82
057 Melaksanakan pengelolaan
Lembaga Penilaian
Kesesuaian (LPK) bidang
elektronika di tingkat
internasional (IECEEE CB
Scheme)
36.189.000 35.871.127 99,12
Jumlah 5.566.536.000 5.554.453.930 99,78%
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 62
L
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018
menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Pusat
Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 dalam mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Sistem Penerapan
Standar.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Pusat Sistem
Penerapan Standar Tahun 2018, sebagian besar kinerja kegiatan telah
terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun 2018 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar
100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa
Pusat Sistem Penerapan Standar telah memberikan kontribusi dalam
melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia
sesuai amanah yang diberikan. Dan melalui kegiatan ini diharapkan tercipta
peningkatan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh
pemangku kepentingan; peningkatan kepabilitas lembaga penilaian
kesesuaian untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuian; peningkatan
jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten; serta peningkatan
integritas penerapan tanda SNI.
Laporan Kinerja Pusat Sistem Penerapan Standar Tahun 2018 ini
diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pusat
Sistem Penerapan Standar di masa mendatang melalui pelaksanaan
program dan kegiatan yang lebih optimal.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 63
LAMPIRAN 1
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 64
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 65
LAMPIRAN 2
Rekomendasi MTPrS Tahun 2018
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
1 Kebijakan
penguatan
pengawasan
post border
Terdapat kebijakan
penyederhanaan tata
niaga impor melalui
pergeseran pengawasan
ketentuan Larangan
dan/atau Pembatasan
(Lartas) dari border ke post
border
- Pada praktek pengawasan barang impor
yang masuk dalam SNI wajib, terdapat
kendala seperti tidak semua barang masuk
dalam Kode HS yang diwajibkan atau
sebaliknya sehingga menyulitkan
pengawasan. Oleh karena itu perlu
diperhatikan SNI yang diacu dan Kode HS
barang tersebut.
- Kebijakan post border perlu diperkuat dengan
database LPK yang sejalan dengan data NPB.
LPK diharapkan secara konsisten melakukan
surveilans yang dapat membantu
pengawasan pasar.
2 Kebijakan
SDoC dalam
penerapan SNI
Adanya kebutuhan
penggunaan SDoC dalam
proses penilaian
kesesuaian
- Perlu disusun panduan atau kriteria
penerapan SDoC di Indonesia
- Penerapan SDoC perlu memperhatikan
karakteristik produk, namun, kebijakan
penerapannya dikembalikan kepada
regulator dalam rangka perlindungan
masyarakat
3 Perkembangan
pelaksanaan
pembinaan SNI
kepada UMKM
oleh K/L
Sesuai UU Nomor 20 tahun
2014, BSN bekerjasama
dengan K/L dan/atau
pemerintah daerah
mempunyai tugas
melakukan pembinaan
terhadap UMKM dalam
menerapkan SNI. Kendala
yang ditemui dalam
kegiatan pembinaan ini
antara lain keterbatasan
informasi UMKM dalam
penerapan standar serta
pemenuhan regulasi yang
terkait.
Perlu adanya forum koordinasi yang melibatkan
K/L yang mempunyai tugas dan fungsi
pembinaan kepada UMKM. Forum tersebut
dapat juga memetakan prioritas pembinaan
yang terkait dengan penerapan SNI.
4 Hambatan
ekspor produk
Indonesia,
khususnya
terkait
Para pelaku ekspor
seringkali mengalami
kendala yang terkait
dengan standar mutu
yang ditetapkan Negara
- Indonesia harus mempunyai strategi untuk
mendukung ekspor nasional, tetapi juga
mampu melindungi masyarakat Indonesia
terutama terkait aspek safety.
- K/L dan akademisi perlu bersinergi dalam
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 66
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
permasalahan
mutu
tujuan ekspor.
Indonesia juga memiliki
keterbatasan penyediaan
data dukung ilmiah dalam
negosiasi ekspor/forum
internasional
menyediakan data ilmiah yang diperlukan
untuk mendukung ekspor nasional/forum
internasional
5 Perkembangan
negosiasi
Standards,
Technical
Regulations
and
Conformity
Assessment
Procedures
(STRACAP)
ASEAN melakukan
kerjasama dengan
Australia, India, Jepang,
Korea, Selandia Baru dan
Tiongkok dalam kerangka
ASEAN Foreign Partners
(AFP) untuk meningkatkan
arus perdagangan melalui
penurunan tarif dan
penghapusan hambatan
perdagangan.
Pembahasan kerjasama
tersebut diantaranyan
terkait STRACAP dalam
kerangka Regional
Comprehensive Economic
Partnership (RCEP).
- Berdasarkan hasil survey, lebih dari 75%
Negara anggotal ILAC sudah mengakui
keberterimaan hasil penilaian kesesuaian
antara Negara penandatangan MRA. Namun
selebihnya, belum dapat mengakui, sehingga
masih perlu dilakukan kesepakatan
Government to Government
- BSN sebagai focal point dalam perundingan
kerja sama di bidang standar, regulasi teknis
dan penilaian kesesuaian mendukung dan
bersinergi dengan K/L dalam peningkatan
negosiasi STRACAP
6 Korelasi antara
SNI dengan
perubahan
Kode HS
Berdasarkan BTKI 2017,
Kode HS memiliki struktur
klasifikasi 8 digit dengan
jumlah pos tarif BTKI
sebanyak 10.826 dan telah
diberlakukan sejak 1
Januari 2017. BSN bersama
Direktorat Jenderal Bea
Cukai melakukan verifikasi
untuk menentukan korelasi
SNI dan Kode HS. Dari hasil
verifikasi tersebut,
diketahui bahwa 1 (satu)
SNI dapat berkorelasi
dengan beberapa kode
HS.
- Usulan pencantuman Kode HS pada SNI perlu
dikaji terlebih dahulu dengan
mempertimbangkan bahwa di dalam standar
internasional tidak mencantumkan Kode HS
- Perlu dilakukan kajian Korelasi SNI dengan
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI),
yang berhubungan dengan Izin Usaha Industri
(IUI), yang dirasa akan lebih bermanfaat
karena ruang lingkup tidak hanya terkait
barang, tetapi juga jasa, metode uji, dan
sebagainya.
7 Kebijakan
transisi SNI revisi
dan kebijakan
abolisi SNI
- Isu tentang SNI revisi dan
masa
transisinya sangat
penting mengingat
- Perlu dibedakan mekanisme abolisi antara SNI
yang sukarela dan yang telah diberlakukan
secara wajib. Untuk SNI yang diberlakukan
wajib, mekanisme abolisi atau revisi SNI-nya
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 67
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
adanya beberapa kasus
penerapan SNI yang
mempertanyakan status
SNI yang berlaku, berapa
lama masa transisi SNI
tersebut, dan
pertanyaan lain yang
terkait.
- Kemampuan atau ruang
lingkup LPK yang
terakreditasi KAN untuk
SNI yang terbaru.
diusulkan untuk diserahkan kepada instansi
yang memberlakukan secara wajib.
- Mekanisme abolisi atau revisi SNI juga harus
mempertimbangkan kemampuan LPK, serta
proses akreditasi untuk penambahan ruang
lingkup serta masa transisi yang diperlukan
untuk menyesuaikan terhadap persyaratan SNI
yang baru.
8 Penelaahan
prasarana
teknis (LPK)
untuk
mendukung
penerapan
standar
Lambannya penerapan
SNI antara lain disebabkan
oleh kemampuan dan
ketersediaan infrastruktur
penerapan SNI, yaitu LPK
BSN bersama dengan ALSI telah melakukan
inisiasi pemetaan LPK, khususnya untuk
mendukung penerapan SNI wajib atau yang
akan diberlakukan wajib. Selanjutnya, perlu
dilakukan penyempurnaan data LPK melalui
FGD atau workshop.
9 Kebijakan
penunjukan
LPK untuk
mendukung
penerapan
standar
Untuk SNI yang telah
diberlakukan wajib oleh
K/L, mekanisme
penunjukan LPK mengacu
pada regulasinya,
sedangkan SNI yang
berlaku sukarela, BSN akan
membuat mekanisme
penunjukan LPK untuk
memfasilitasi penerapan
SNI apabila belum
tersedia LPK terakreditasi
KAN.
- Selain diperlukannya penunjukan LSPro oleh
BSN untuk penerapan SNI sukarela, penunjukan
laboratorium uji juga diperlukan mengingat
terbatasnya kemampuan serta ketersediaan
laboratorium uji untuk lingkup SNI tertentu.
- Perlu dilakukan identifikasi dalam menetapkan
durasi penunjukan LPK
10 Program
Nasional
Regulasi Teknis
(PNRT) serta
Pemetaan dan
identifikasi LPK
dalam rangka
pemberlakuan
SNI secara
wajib
berdasarkan
PNRT 2018-2019
PNRT 2018-2019 telah
disusun dengan rincian:
- Kementerian
Perindustrian: 53 SNI
- Kementerian Pertanian 4
SNI
Beberapa permasalahan:
- Beberapa SNI dalam
PNRT belum ditetapkan,
dan beberapa SNI telah
direvisi
- Belum semua SNI
didukung oleh LPK
- Dalam pengusulan PNRT, sebaiknya regulator
mengusulkan daftar SNI yang diprioritaskan
akan disusun regulasinya pada tahun berjalan.
- Perlunya peningkatan/perluasan kompetensi
LPK sesuai lingkup PNRT.
- Perlunya peningkatan koordinasi antara
regulator dalam menyusun regulasi teknis.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 68
No Isu/Topik Permasalahan Rekomendasi MTPrS
terakreditasi
- Terdapat duplikasi
regulasi yang ditetapkan
K/L berbeda
- Belum semua PNRT
ditindaklanjuti dengan
penyusunan draft
regulasi teknisnya.
11 Uji petik dalam
rangka
monitoring
efektivitas
penerapan SNI
tahun 2018
- Berdasarkan hasil
kegiatan Uji Petik tahun
2018 yang dilakukan BSN,
belum semua produk
yang SNI-nya telah
diberlakukan secara
wajib, dan telah
menerapkan SNI secara
sukarela, telah
memenuhi ketentuan
dan persyaratan SNI
- Sesuai dengan amanat undang-undang, BSN
akan menyampaikan hasil Uji Petik tahun 2018
kepada KAN, instansi pembina dan instansi
pengawas sebagai bentuk rekomendasi
dalam rangka meningkatan integritas tanda
SNI, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 69
Lampiran 3.
Daftar Skema Penerapan Standar yang disusun Tahun 2018
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
1 Kimia 1 Pupuk SP-36 Plus Zn 1 1 SNI 02-4873-1998, Pupuk SP-36
plus Zn
Kimia 2 Pupuk Kalium Sulfat 1 1 SNI 2809:2014, Pupuk kalium
sulfat
Kimia 3 Genteng keramik 1 1 SNI 03-2095-1998, Genteng
Keramik
Kimia 4 Dolomit 1 1 SNI 02-2804-2005, Pupuk
dolomit
Kimia 5 Cat tembok 1 1 SNI 3564:2014, Cat tembok
emulsi
Pangan 6 Buah dalam kemasan kaleng 7 1 SNI 01-4316-1996, Nanas dalam
kaleng
2 SNI 01-4318-1996, Rambutan
dalam kaleng
3 SNI 01-4471-1998, Salak dalam
kaleng
4 SNI 01-4860-1998, Jeruk dalam
kaleng
5 SNI 01-4861-1998, Persik dalam
kaleng
6 SNI 01-3834-2004, Koktil buah
dalam kaleng
7 SNI 01-4472-1998, Kolang-kaling
dalam kaleng
Pangan 7 Asinan jahe 1 1 SNI 01-4289-1996, Asinan jahe
Pangan 8 Acar 1 1 SNI 01-3784-1995, Acar
Pangan 9 Gula palma 1 1 SNI 01-3743-1995, Gula palma
Pangan 10 Gula Pasir Berstevia 1 1 SNI 01-4086-1996, Gula pasir
berstevia
Pangan 11 Petis udang 3 1 SNI 2718.1:2013, Petis udang –
Bagian 1: Spesifikasi
2 SNI 2718.2:2013, Petis udang –
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
3 SNI 2718.3:2013, Petis udang –
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
11 19
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 70
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
2 Kimia 1 Gelas Plastik untuk Air Minum
Dalam Kemasan
1 1 SNI 12-4259-2004, Gelas plastik
untuk air minum dalam
kemasan
Kimia 2 Alkohol lemak 1 1 SNI 01-6100-1999, Alkohol
lemak dari minyak kelapa atau
inti sawit
Kimia 3 Amoniak cair 1 1 SNI 06-0045-2006, Amoniak cair
Kimia 4 Asam klorida teknis 1 1 SNI 2557:2015, Asam klorida
teknis
Kimia 5 Atap plastik gelombang dari
PVC
1 1 SNI 03-1296-1989, Atap plastik
gelombang dari PVC
Kimia 6 Kertas 21 2 SNI 8126:2014, Kertas cetak
tanpa salut
3 SNI 6691:2015, Kertas multiguna
4 SNI 124:2017, Kertas gambar
5 SNI 6021:2009, Kertas glasin
6 SNI 14-0125-1998, Kertas
karbon
7 SNI 2163:2012, Kertas
pengganda tanpa karbon
8 SNI 2162:2012, Kertas
pengganda tanpa karbon
jenis alih kimia
9 SNI 0154:2010 , Kertas cetak
salut
10 SNI 8403:2017, Kertas komputer
kontinu
11 SNI 8012:2014, Kertas label
12 SNI 3755:2015, Kertas sigaret
13 SNI 0155:2016, Kertas dan
karton manila
14 SNI 8053.2:2015, Kertas kemas -
Bagian 2: Kertas kraft untuk
kantong semen
15 SNI 8053.1:2014 Kertas kemas -
Bagian 1: Kertas lainer dan
kertas medium
16 SNI 7767:2012, Kertas dekoratif
untuk furnitur
17 SNI 0114:2010, Kertas duplikator
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 71
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
18 SNI 14-0588-2005, Kertas kulit
buku ajar sekolah
19 SNI 14-7132-2005, Kertas ijazah
20 SNI 6519:2016, Kertas dasar
untuk kertas bungkus
berlaminasi plastik
21 SNI 0123:2008, Karton dupleks
Kimia 7 Fitting/sambungan pipa plastik 5 1 SNI ISO 4437-3:2015, Sistem
perpipaan plastik untuk
penyaluran bahan bakar gas –
Polietilena (PE) – Bagian 3:
Fitting
2 SNI 4829.3:2015, Sistem
perpipaan plastik – Pipa
polietilena (PE) dan fiting untuk
sistem penyediaan air minum –
Bagian 3: Fiting (ISO 4427-
3:2007, MOD)
3 SNI ISO 15874-3:2012, Sistem
perpipaan plastik untuk
instalasi air panas dan dingin –
Polipropilena (PP) – Bagian 3:
Fitting
4 SNI 06-0135-1987, Sambungan
pipa PVC untuk saluran air
minum
5 SNI 06-0178-1987, Sambungan
pipa PVC untuk saluran air
buangan di luar dan di dalam
bangunan
7 31
3 Kimia 1 Handuk mandi 1 1 SNI 0055:2013 dan SNI
0055:2013/Amd1-2013, Handuk
Kimia 2 Sol 4 1 SNI 12-0902-1989, Sol Lentur
Cetak PVC
2 SNI 06-1844-1990, Sol Karet
cetak sepatu olah raga (untuk
pemakaian umum)
3 SNI 06-3706-1995, Sol
Polyurethane
4 SNI 778-2017, Sol Karet Cetak
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 72
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Kimia 3 Palet kayu 1 1 SNI 19-4782-2005, Palet kayu
Kimia 4 Karung tenun plastik 3 1 SNI ISO 23560:2011, Karung
tenun polipropilena (PP) untuk
kemasan bahan pangan
curah
2 SNI 19-4957-1998, Karung tenun
plastik poliofelin ukuran jumbo
(karung container)
3 SNI 19-0057-1998, Karung tenun
plastik poliofelin
Kimia 5 Sampo pembersih rambut 2 1 SNI 06-2642-1992, Shampoo
2 SNI 16-4381-1996, Sampo untuk
bayi
5 11
4 Kimia 1 Terpal plastik 1 1 SNI 7582:2010, Terpal plastik
untuk biji-bijian produk
pertanian
Kimia 2 Kaus kaki 1 1 SNI 7131:2017, Pakaian jadi -
Kaus kaki
Pangan 3 Bakso Ikan 1 1 SNI 7266:2017, Bakso Ikan
3 3
5 Pangan 1 Ikan dan produk perikanan
yang dibekukan
30 1 SNI 4110:2014, Ikan beku
2 SNI 01-7145.1-2005, Hiu utuh
beku - Bagian 1: Spesifikasi
3 SNI 01-7145.2-2005, Hiu utuh
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
4 SNI 01-7145.3-2005, Hiu utuh
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
5
SNI 4104: 2015, Tuna loin beku
6 SNI 01-7263.1-2006, Marlin loin
beku - Bagian 1: Spesifikasi
7 SNI 01-7263.2-2006, Marlin loin
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 73
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
8 SNI 01-7263.3-2006, Marlin loin
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
9 SNI 7316.1:2009, Bandeng
cabut duri beku - Bagian 1:
Spesifikasi
10 SNI 7316.2:2009, Bandeng
cabut duri beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
11 SNI 7316.3:2009, Bandeng
cabut duri beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
12 SNI 01-3229-1992, Sirip cucut
segar beku
13 SNI 01-3229.1-1992, Persyaratan
bahan baku sirip cucut segar
beku
14 SNI 01-3229.2-1992,
Penanganan dan pengolahan
sirip cucut segar beku
15 SNI 01-6161-1999, Filet ikan ekor
kuning beku
16 SNI 2696:2013, Fillet ikan beku
17 SNI 7320.1:2009, Sate tuna
beku - Bagian 1: Spesifikasi
18 SNI 7320.2:2009, Sate tuna
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
19 SNI 7320.3:2009, Sate tuna
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
20 SNI 7691.1:2013, Tuna ground
meat beku - Bagian 1:
Spesifikasi
21 SNI 7691.2:2013, Tuna ground
meat beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 74
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
22 SNI 7691.3:2013, Tuna ground
meat beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
23 SNI 7692.1:2013, Tuna slice
beku - Bagian 1: Spesifikasi
24 SNI 7692.2:2013, Tuna slice
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
25 SNI 7692.3:2013, Tuna slice
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
26 SNI 8271:2016, Steak ikan beku
27 SNI 2705:2014, Udang beku
28 SNI 3457:2014, Udang kupas
mentah beku
29 SNI 2711.1:2009, Lobster beku -
Bagian 1: Spesifikasi
30 SNI 2711.2:2009, Lobster beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
31 SNI 2711.3:2009, Lobster beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
32 SNI 2731.1:2010, Cumi-cumi
beku - Bagian 1: Spesifikasi
33 SNI 2731.2:2010, Cumi-cumi
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
34 SNI 2731.3:2010, Cumi-cumi
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
35 SNI 3230.1:2010, Scallop
(Amusium pleuronectes) beku -
36 Bagian 1: Spesifikasi
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 75
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
37 SNI 3230.2:2010, Scallop
(Amusium pleuronectes) beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
38 SNI 3230.3:2010, Scallop
(Amusium pleuronectes) beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
39 SNI 6926.1:2011, Sotong (Sepia
spp.) utuh beku - Bagian 1:
Spesifikasi
40 SNI 6926.2:2011, Sotong (Sepia
spp.) utuh beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
41 SNI 6926.3:2011, Sotong (Sepia
spp.) utuh beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
42 SNI 6941:2017, Gurita mentah
beku
43 SNI 7560.1:2010, Kepiting
(Scylla Serrata) kulit lunak beku
- Bagian 1: Spesifikasi
44 SNI 7560.2:2010, Kepiting
(Scylla serrata) kulit lunak beku
- Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
45 SNI 7560.3:2010, Kepiting
(Scylla serrata) kulit lunak beku
- Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
46 SNI 7660.1:2013, Belut
(Monopterus albus) beku -
Bagian 1: Spesifikasi
47 SNI 7660.2:2013, Belut
(Monopterus albus) beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
48 SNI 7660.3:2013, Belut
(Monopterus albus) beku -
Bagian 3: Penanganan dan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 76
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
pengolahan
49 SNI 7968:2014, Tuna loin masak
beku
50 SNI 3458:2016, Udang masak
beku
51 SNI 3460:2017, Daging kerang
masak beku
52 SNI 3459.1:2011, Udang kupas
rebus beku untuk sushi ebi -
Bagian 1: Spesifikasi
53 SNI 3459.2:2011, Udang kupas
rebus beku untuk sushi ebi -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
54 SNI 3459.3:2011, Udang kupas
rebus beku untuk sushi ebi -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
55 SNI 3228.1:2010, Lobster utuh
rebus beku - Bagian 1:
Spesifikasi
56 SNI 3228.2:2010, Lobster utuh
rebus beku - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
57 SNI 3228.3:2010, Lobster utuh
rebus beku - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
58 SNI 2727.1:2013, Bekicot
(Achatina spp.) rebus beku -
Bagian 1: Spesifikasi
59 SNI 2727.2:2013, Bekicot
(Achatina spp.) rebus beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
60 SNI 2727.3:2013, Bekicot
(Achatina spp.) rebus beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 77
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
61 SNI 3231.1:2010, Daging
kepiting rebus beku dalam
kemasan - Bagian 1: Spesifikasi
62 SNI 3231.2:2010, Daging
kepiting rebus beku dalam
kemasan - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
63 SNI 3231.3:2010, Daging
kepiting rebus beku dalam
kemasan - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
64 SNI 01-7146.1-2005, Keong
(Babylonia spp) utuh rebus
beku - Bagian 1: Spesifikasi
65 SNI 01-7146.2-2005, Keong
(Babylonia spp) utuh rebus
beku - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
66 SNI 01-7146.3-2005, Keong
(Babylonia spp) utuh rebus
beku - Bagian 3: Penanganan
dan pengolahan
67 SNI 7967:2014, Sidat panggang
beku
Pangan 2 Ikan dan produk perikanan
yang dikalengkan
7 1 SNI 6929:2016, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
pasteurisasi dalam kaleng
2 SNI 4225.1:2010, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
sterilisasi dalam kaleng -
Bagian 1: Spesifikasi
3 SNI 4225.2:2010, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
sterilisasi dalam kaleng -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
4 SNI 4225.3:2010, Daging
rajungan (Portunnus pelagicus)
sterilisasi dalam kaleng -
Bagian 3: Penanganan dan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 78
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
pengolahan
5 SNI 3917:2017, Udang dalam
kemasan kaleng
6 SNI 3919.1:2009, Kerang dalam
kaleng - Bagian 1: Spesifikasi
7 SNI 3919.2:2009, Kerang dalam
kaleng - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
8 SNI 3919.3:2009, Kerang dalam
kaleng - -Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
9 SNI 3918.1:2009, Bekicot
(Achatina fulica) dalam
kaleng - Bagian 1: Spesifikasi
10 SNI 3918.2:2009, Bekicot
(Achatina fulica) dalam
kaleng - Bagian 2: Persyaratan
bahan baku
11 SNI 3918.3:2009, Bekicot
(Achatina fulica) dalam
kaleng - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
12 SNI 7317.1:2009, Cumi kaleng -
Bagian 1: Spesifikasi
13 SNI 7317.2:2009, Cumi kaleng -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku
14 SNI 7317.3:2009, Cumi kaleng -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan
15 SNI 01-7265.1-2006, Sotong
dalam kaleng - Bagian 1:
Spesifikasi
16 SNI 01-7265.2-2006, Sotong
dalam kaleng - Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 79
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
17 SNI 01-7265.3-2006, Sotong
dalam kaleng - Bagian 3:
Penanganan dan pengolahan
Pangan 3 Kerupuk ikan, udang dan
moluska
1 1 SNI 8272:2016, Kerupuk ikan,
udang dan moluska
Pangan 4 Ikan asap dengan
pengasapan panas
1 1 SNI 2725:2013 - Ikan asap
dengan pengasapan panas
Pangan 5 Margarin 1 1 SNI 3541:2014, Margarin
Pangan 6 Makanan ringan ekstrudat 1 1 SNI 2886:2015 - Makanan
ringan ekstrudat
Pangan 7 Ikan berlapis tepung beku 3 1 SNI 7319.1:2009, Ikan berlapis
tepung (breaded) beku -
Bagian 1: Spesifikasi;
2 SNI 7319.2:2009, Ikan berlapis
tepung (breaded) beku -
Bagian 2: Persyaratan bahan
baku;
3 SNI 7319.3:2009, Ikan berlapis
tepung (breaded) beku -
Bagian 3: Penanganan dan
pengolahan;
Pangan 8 Udang berlapis tepung beku 1 1 SNI 6163:2017, Udang berlapis
tepung (breaded) beku
Pangan 9 Lemak reroti (shortening) 1 SNI 3718:2018, Lemak reroti
(shortening)
Pangan 10 Susu kedelai 1 SNI 01-3830-1995, Susu kedelai
Pangan 11 Teripang asap 1 SNI 8442:2017, Teripang asap
11 48
6 Pangan 1 Krimer nabati bubuk 1 1 SNI 4444:2009, Krimer nabati
bubuk
Pangan 2 Jeli 1 1 SNI 01-3552-1994, Jeli
Pangan 3 Kembang gula 2 1 SNI 3547.1:2008, Kembang gula
- Bagian 1: Keras
2 SNI 3547.2:2008, Kembang gula
- Bagian 2: Lunak
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 80
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Pangan 4 Minuman Susu Fermentasi
berperisa
1 1 SNI 7552:2009, Minuman susu
fermentasi berperisa
Pangan 5 Nugget ayam 1 1 SNI 6683:2014, Naget ayam
(Chicken nugget)
Pangan 6 Susu kental 2 1 SNI 2971:2011 - Susu kental
manis
2 SNI 01-2780-1992, Susu
evaporasi
Pangan 7 Susu sereal 1 1 SNI 01-4270-1996, Susu sereal
Pangan 8 Dendeng sapi 1 1 SNI 2908:2013, Dendeng sapi
Kimia 9 Kriteria Ekolabel Tas Belanja
Plastik dan Bioplastik Mudah
Terurai
1 1 SNI 7188.7:2016, Kriteria
ekolabel – Bagian 7: Kategori
produk tas belanja plastik dan
bioplastik mudah terurai
Pangan 10 Susu UHT 1 1 SNI 3950:2014, Susu UHT (Ultra
High Temperature)
Pangan 11 Susu pasteurisasi 1 1 SNI 01-3951-1995, Susu
pasteurisasi
Pangan 12 Yogurt 1 1 SNI 2981:2009, Yogurt
12 13
7 Alat
pertanian
1 Garpu baja 3 1 SNI 02-0330-1989, Garpu tanah,
Mutu dan cara uji
2 SNI 02-1043-1989, Garpu alang-
alang
3 SNI 02-1044-1989, Garpu tarik
(Cangkrang)
Pangan 2 Gaplek 1 1 SNI 01-2905-1992, Gaplek
Pangan 3 Kue lapis 1 1 SNI 01-4309-1996, Kue lapis
Pangan 4 Limun 1 1 SNI 01-2972-1998, Limun
Pangan 5 Roti 1 1 SNI 01-3840-1995, Roti
Pangan 6
Minuman serbuk rasa jeruk 1 1
SNI 01-3722-1995, Serbuk
minuman rasa jeruk
Pangan 7
Minuman Isotonik 1 1
SNI 01-4452-1998, Minuman
Isotonik;
Alat
pertanian 8 Linggis
1 1 SNI 05-1045-1989, Linggis;
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 81
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
Alat
pertanian 9 Cangkul/Sekop Lipat
1 1 SNI 02-1177-1989,
Cangkul/Sekop Lipat;
Alat
pertanian 10
Belincong 2 1
SNI 02-0332-1989, Belincong;
10 13
8 Alat
pertanian 1 Cangkul
1 1 SNI 0331:2018 Cangkul – Syarat
mutu dan metode uji
Pangan 2 Pempek 3
1
SNI 7661.1:2013, Pempek ikan
rebus beku – Bagian 1:
Spesifikasi
2
SNI 7661.2:2013, Pempek ikan
rebus beku – Bagian 2:
Persyaratan bahan baku
3
SNI 7661.3:2013, Pempek ikan
rebus beku – Bagian 3:
Penanganan dan Pengolahan
Kimia
3
Plastik lembaran polikarbonat
1 1
SNI ISO 11963-2011 Plastik –
Lembaran Polikarbonat – Jenis,
dimensi dan karakteristik
Peralatan
olahraga 4 Bola Tenis meja
1 1 SNI 1285:2014, Bola Tenis Meja
Kimia 5 Palet plastik 1 1 SNI 06-7176-2006, Palet plastik
Alat
pertanian 6 Sekop 1 1 SNI 0333:2011 Sekop – Syarat
mutu dan metode uji
6 8
9 Serbaneka 1 Kriteria Ekolabel furniture
perkantoran
1 1 SNI 7188.9:2015, Kriteria
ekolabel – Bagian 9: Kategori
furniture-Furnitur perkantoran
(office furniture)
Furniture 2 Lemari baja untuk kantor 2 1 SNI 12-0149-1987, Lemari kantor
berpintu dua dari baja
2 SNI 12-0150-1987, Lemari arsip
dari baja untuk kantor
Furniture 3 Furniture 25 1 SNI 8518:2018, Kursi belajar
untuk sekolah
2 SNI 8519:2018, Meja belajar
untuk sekolah
3 SNI 7555.13:2011, Kursi kuliah
tunggal
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 82
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
4 SNI 8411:2017, Lemari Pakaian
5 SNI 7555.3:2016, Furnitur - Meja
dapur
6 SNI 7555.2:2016, Furnitur - Meja
makan
7 SNI 7555.1:2016, Furnitur - Meja
tamu
8 SNI 8412:2017, Furnitur Meja rias
9 SNI 7555.5:2010, Kayu dan
produk kayu – Bagian 5:
Bangku rias
10 SNI 7555.8:2010, Kayu dan
produk kayu – Bagian 8: Meja
teras
11 SNI 7555.16:2011, Kayu dan
produk kayu – Bagian 16: Kursi
santai
12 SNI 7555.17:2011, Kayu dan
produk kayu - Bagian 17: Kursi
goyang
13 SNI 7555.18:2011, Kayu dan
produk kayu – Bagian 18: Kursi
teras
14 SNI 7555.21:2011, Kayu dan
produk kayu - Bagian 21:
Bangku
15 SNI 12-2992-1992, kursi kerja
kayu kantor
16 SNI 7555.9:2010, Kayu dan
produk kayu – Bagian 9: Meja
kantor
17 SNI 7555.26:2011, Furnitur -
Tempat tidur sorong - Kayu
18 SNI 7555.25:2011, Furnitur -
Bagian 25: Tempat tidur susun -
Kayu
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 83
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
19 SNI ISO 9098.1:2015, Tempat
tidur susun untuk penggunaan
rumah
tangga – Persyaratan
keamanan dan pengujian -
Bagian 1: Persyaratan
keamanan
20 SNI 8413:2017, Furnitur –
Tempat tidur
21 SNI 7107:2017, Furnitur – Kursi
makan
22 SNI 7109:2017, Furnitur – Meja
komputer dari kayu dan
produk kayu
23 SNI 7108:2017, Furnitur – Meja
dan kursi taman dari kayu
bukan jati
24 SNI 7110:2017, Furnitur –
Tempat tidur bayi dari kayu
dan produk kayu
25 SNI 8183:2017, Furnitur – Meja
laboratorium kimia
Peralatan
dapur
lainnya
4 Sarana penyimpan beras 1 1 SNI 12-4395-1996 , Sarana
penyimpan beras
Furniture 5 Lemari besi (brankas) 1 1 SNI 12-1594-1989, Lemari besi
Peralatan
kesehatan
6 Tempat tidur pasien non
elektrik
6 1 SNI IEC 60601-1:2014, Peralatan
elektromedik - Bagian 1 :
Persyaratan umum
keselamatan dasar dan kinerja
esensial
2 SNI IEC 60601-2-52:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-52: Persyaratan
khusus keselamatan dasar dan
kinerja esensial tempat tidur
pasien
(hanya untuk pengujian
keselamatan mekanik: klausul
7,9, dan 15)
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 84
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
3 SNI 16-2625-1992, Tempat tidur
baja beroda untuk rumah sakit
dengan pengatur posisi tidur
4 SNI IEC 60601-1:2014, Peralatan
elektromedik - Bagian 1 :
Persyaratan umum
keselamatan dasar dan kinerja
esensial;
5 SNI IEC 60601-2-52:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-52: Persyaratan
khusus keselamatan dasar dan
kinerja esensial tempat tidur
pasien
(hanya untuk pengujian
keselamatan mekanik: klausul
7,9, dan 15)
6 SNI 16-2626-1992, Tempat tidur
baja beroda untuk rumah sakit
Kimia 7 Arang aktif 3 1 SNI 06-3730-1995, Arang aktif
teknis
2 SNI 06-4253-1996, Arang aktif
untuk air minum
3 SNI 06-4365-1996, Arang aktif
untuk pemurnian minyak
makan
Kimia 8 Briket 2 1 SNI 19-4791-1998, Briket serbuk
sabut kelapa
2 SNI 01-6235-2000, Briket arang
kayu
8 41
10 Peralatan
kesehatan
1 Inkubator 4 1 SNI 60601-1 2014, Peralatan
elektromedik - Bagian 1-1:
Persyaratan Umum untuk
keselamatan - Standar
kolateral: Persyaratan
keselamatan untuk sistem
elektromedik (IEC 60601-1-
1:2000, IDT)
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 85
No Sektor Judul Skema Produk
Jumlah
SNI
Produk
SNI
2 SNI IEC 60601-2-20:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-20: Persyaratan
khusus untuk keselamatan
dasar dan kinerja esensial
inkubator infant transpor (IEC
60601-2-20:2009, IDT)
3 SNI IEC 60601-2-19:2014,
Peralatan elektromedik -
Bagian 2-19: Persyaratan
khusus untuk keselamatan
dasar dan kinerja esensial
inkubator infant (IEC 60601-2-
19:2009, IDT)
4 SNI 16-4221-1996, Inkubator
perawatan bayi
1 4
11 Furniture 1 Rak Baja Tunggal 1 1 SNI 0908:2007, Rak baja
tunggal
1 1
Jumlah 75 192
Lampiran 4. Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) Tahun 2018 – 2019
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
1 Beras 1 SNI 6128:2015 Beras 2018-2019 Kementerian Pertanian
2 Kedelai 2 SNI 01-3922-1995 Kedelai 2018-2019 Kementerian Pertanian
3 Jagung 3 SNI 4483:2013 Jagung – Bahan pakan ternak 2018-2019 Kementerian Pertanian
4 Jagung 4 SNI 3920:2013 Jagung 2018-2019 Kementerian Pertanian
5 Asam formiat teknis 5 SNI 2128-2013 Asam formiat teknis 2017-2018 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
6 Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian
6 SNI 7582:2010 Terpal plastik untuk biji-bijian produk pertanian
2017-2018 Kementerian Perindustrian Selesai notifikasi ke WTO
7 Ban Vulkanisir 7 SNI 3768-2013 Vulkanisir ban mobil penumpang dan komersial
2018-2019 Kementerian Perindustrian
8 Cat dekoratif 8 SNI 8011-2014 Cat dekoratif berbasis pelarut organik 2018-2019 Kementerian Perindustrian
9 Pelumas untuk kendaraan bermotor 9 SNI ISO 7069.1:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 1: Minyak lumas motor bensin roda 4
(empat) langkah kendaraan bermotor
2018-2019 Kementerian Perindustrian Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No 25 Tahun 2018
10 SNI ISO 7069.2:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 2: Minyak lumas motor bensin roda 4
(empat) langkah sepeda motor
11 SNI ISO 7069.3:2005 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2
(dua) langkah dengan pendingin udara
12 SNI ISO 7069.4:2005 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2
(dua) langkah dengan pendingin air
13 SNI ISO 7069.5:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas -
Bagian 5: Minyak lumas motor diesel
putaran tinggi
14 SNI ISO 7069.6:2005 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas -
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 87
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi
manual dan gardan.
15 SNI ISO 7069.7:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 7: Minyak lumas transmisi otomatis
16 SNI ISO 7069.8:2012 Klasifikasi dan Spesifikasi – Pelumas –
Bagian 8: Gemuk pelumas kendaraan
bermotor
Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No 25 Tahun 2018
10 Kaca untuk bangunan 17 SNI ISO 20492-1:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi -
Bagian 1: Daya tahan segel tepi dengan uji
iklim : (ISO 20492-1:20018 IDT)
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
18 SNI ISO 20492-2:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi -
Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO
20492-2:20018 IDT)
Pembahasan draft regulasi
19 SNI ISO 20492-3:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi –
Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran
gas (ISO 20492-3:20018 IDT)
Pembahasan draft regulasi
20 SNI ISO 20492-4:2014 Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi -
Bagian 4: Metode uji untuk sifat uji segel tepi
(ISO 20492-4:20018 IDT)
Pembahasan draft regulasi
21 SNI ISO 12543-1:2011 Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan
kaca pengaman berlapis – Bagian 1: Definisi
dan deskripsi komponen
Pembahasan draft regulasi
22 SNI ISO 12543-2:2011 Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan
kaca pengaman berlapis – Bagian 2: Kaca
pengaman berlapis
Pembahasan draft regulasi
23 SNI ISO 12543-3:2011 Kaca untuk bangunan - Kaca berlapis dan Pembahasan draft
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 88
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
kaca pengaman berlapis - Bagian 3: Kaca
berlapis
regulasi
11 Pipa baja karbon untuk kontruksi umum 24 SNI 0068:2007 Pipa baja karbon untuk kontruksi umum 2018-2019 Kementerian Perindustrian
12 Baja canai panas untuk konstruksi umum 25 SNI 07-0722-1989 Baja canai panas untuk konstruksi umum 2018-2019 Kementerian Perindustrian
13 Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (BjLTE)
26 SNI 07-0602-2006 Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj
LTE)
2018-2019 Kementerian Perindustrian Selesai notifikasi ke WTO
14 Sprayer gendong semi otomatis 27 SNI 4513:2012 Alat pemeliharaan tanaman sprayer
gendong semi otomatis
2018-2019 Kementerian Perindustrian
15 Traktor roda dua 28 SNI 0738:2010/Amd 2 Traktor roda dua – Unjuk kerja dan cara uji 2018-2019 Kementerian Perindustrian
16 Roll karet 29 SNI 1843:2008/Amd 2) Roll karet pengupas gabah 2018-2019 Kementerian Perindustrian
18 Kertas tisu 30 SNI 0103:2014 Kertas tisu toilet 2018-2019 Kementerian Perindustrian
31 SNI 0173:2012 Kertas tisu muka
32 SNI 3344:2014 Kertas tisu serbet
19 Kertas pembungkus makanan 33 SNI 8218:2015 Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan 2018-2019 Kementerian Perindustrian Selesai notifikasi ke WTO
20 Sepeda anak 34 SNI 8224:2016 Persyaratan Keselamatan dan Metode Uji
untuk Sepeda Anak
2018-2019 Kementerian Perindustrian Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No.30 tahun 2018
21 Aki 35 SNI 4326-2013 Aki untuk kendaraan bermotor kategori L 2018-2019 Kementerian Perindustrian
36 SNI 0038:2009 Aki untuk kendaraan bermotor roda empat
atau lebih
22 Kaca spion 37 SNI 2770.1:2009 Kaca spion untuk kendaraan bermotor
kategori M dan N
2018-2019 Kementerian Perindustrian
38 SNI 2770.2:2009 Kaca spion untuk kendaraan bermotor
kategori L
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 89
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
23 Jaket keselamatan (alat apung personal) 39 SNI ISO 12402-1:2011 Alat apung personal - Bagian 1: Baju
penolong di kapal untuk pelayaran laut -
Persyaratan keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian
40 SNI ISO 12402-2:2011 Alat apung personal - Bagian 2: Baju
penolong, tingkat unjuk kerja 275 -
Persyaratan keselamatan
41 SNI ISO 12402-3:2011 Alat apung personal - Bagian 3: Baju
penolong, tingkat unjuk kerja 150 -
Persyaratan keselamatan
42 SNI ISO 12402-4:2011 Alat apung personal - Bagian 4: baju
penolong, tingkat unjuk kerja 100 -
Persyaratan keselamatan
43 SNI ISO 12402-5:2011 Alat apung personal Bagian 5: Alat bantu
apung (tingkat 50)-Persyaratan Keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian
44 SNI ISO 12402-6:2011 Alat apung personal - Bagian 6: Baju
penolong dan alat bantu apung peruntukan
khusus - Persyaratan keselamatan dan
metode uji tambahan
45 SNI ISO 12402-7:2011 Alat apung personal - Bagian 7: Material dan
komponen - Persyaratan keselamatan dan
metode uji
46 SNI ISO 12402-8:2011 Alat apung personal - Bagian 8: Aksesoris -
Persyaratan keselamatan dan metode uji
47 SNI ISO 12402-10:2011 Alat apung personal Bagian 10: Pemilihan
dan aplikasi alat apung personal dan
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 90
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
perlengkapannya
24 Vacum cleaner 48 SNI IEC 60335-2-2:2012 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya -
Keselamatan – Bagian 2-2: Persyaratan
khusus untuk pembersih vakum dan peranti
pembersih sedot air
2018-2019 Kementerian Perindustrian
25 Vacum cleaner wet & dry
26 Electrical Portable Ovens 49 SNI IEC 60335-2-9:2010 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 2-9: Persyaratan
khusus untuk pemanggang roti dan
pemasak portabel sejenis
2018-2019 Kementerian Perindustrian
27 Electrical Grillers
28 Electrical Roasters
29 Electrical Bread Makers
30 Electrical Bread Toasters
31 Electrical Sandwich Makers
32 Electrical Waffels Makers
33 Electrical Blenders 50 SNI IEC 60335-2-
14:2010
Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya -
Keselamatan – Bagian 2-
14: Persyaratan khusus untuk
mesin dapur
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
34 Electrical Food Processors
35 Electrical Juicer
36 Electrical Mixers
37 Electrical Food Choppers
38 Electrical Food Grinder
39 Electric Steam Boats 51 SNI IEC 60335-2-
15:2011
Peranti listrik rumah tangga dan sejenis -
Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
40 Electric Thermo Pots
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 91
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
41 Penanak nasi (Rice Cooker), Penanak
bertekanan (Pressure Cooker) dengan
daya listrik masukan (input) hingga 2000
Watt
khusus untuk peranti pemanas cairan dan
keperluan sejenis
42 Mesin pembuat teh/kopi (Electric
cofee/tea maker)
43 Ketel listrik (Electric Kettle) dengan
kapasitas pengenal tidak melebihi dari
10 liter
44 Water Dispenser
45 Peralatan perawatan kulit 52 SNI IEC 60335-2-
23:2010
Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya-
Keselamatan-Bagian 2-23: Persyaratan
khusus untuk peranti perawatan kulit dan
rambut
2018-2019 Kementerian Perindustrian
46 Electrical hair dryers
47 Electric hair styling set
48 Oven microwave 53 SNI IEC 60335-2-
25:2010
Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya
– Keselamatan – Bagian 2-25:
Persyaratan khusus untuk oven gelombang
mikro termasuk oven gelombang mikro
kombinasi
2018-2019 Kementerian Perindustrian
49 Pengisi baterai 54 SNI IEC 60335-2-
29:2012
Peranti listrik rumah tangga dan sejenis-
Keselamatan - Bagian 2-29 : Persyaratan
khusus untuk pengisi baterai
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 92
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
50 Pesawat Televisi dengan ukuran layar
sampai 42 inch
55 SNI 04-6253-2003 Peralatan audio video dan elektronika
sejenis - Persyaratan keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian
Sudah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2018
51 Portable audio-video player
52 Disc Player VCD
53 Disc Player DVD
54 Disc Player Blue Ray
55 Pesawat Radio Penerima (radio
receiver)
56 Tape Mobil (Head Unit Mobil)
57 Audio Power Amplifier dengan daya
listrik masukan (input) sampai dengan
500 Watt RMS
58 Speaker aktif
59 Konsol Video Game
60 Set Top Box
61 Lampu LED 56 SNI IEC 62560 : 2015 Lampu LED swa-ballast untuk penerangan
umum dengan tegangan > 50 V - Spesifikasi
keselamatan
2018-2019 Kementerian Perindustrian Pembahasan draft regulasi
2018| Pusat Sistem Penerapan Standar 93
No
Urut 1. Produk/Jasa/Proses/SIstem Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan wajib
Rencana Penyusunan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI secara wajib Status Penyusunan
Regulasi (Desember 2018) No
Urut Nomor SNI 2. Judul SNI Tahun Instansi
62 Hand Phone 57 * Emission
CISPR22 :
- FM Antena Terminal Voltage (AT)
- Radiated Emmision (RE)
Immunity
IEC 61000-4-2:
- Electrostatic Discharge (ESD)
IEC 61000-4-4:
- Electrical Fast Transient (EFT) Burst
2018-2019 Kementerian Perindustrian
63 Komputer Genggam (Handheld)
64 Komputer Tablet