LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BAGIAN …
Transcript of LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 BAGIAN …
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
BAGIAN ANGGARAN 067
AUDITED
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
Tahun 2020 Audited Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi adalah
salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan
laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu
menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Diharapkan Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited ini dapat memberikan informasi
yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan
negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Disamping itu, Laporan Keuangan Tahun 2020 Audited ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jakarta, April 2021
Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Taufik Madjid, S.Sos, M.Si
NIP 19710701 199903 1 013
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 1
Laporan Realisasi Anggaran 3 3
Neraca 4 4
Laporan Operasional 5
Laporan Perubahan Ekuitas 6
Catatan atas Laporan Keuangan 5 7
A. Penjelasan Umum 7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 55
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 126
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 149
F. Pengungkapan Penting Lainnya 165
Lampiran dan Daftar 248
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 1 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Tahun 2020 Audited telah disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan
Belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp28.534.612.860,00. Realisasi Belanja per 31
Desember 2020 adalah sebesar Rp2.451.244.317.401,00 atau mencapai 95,57%
dari alokasi anggaran sebesar Rp2.564.755.594.000,00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan
disajikan sebesar Rp2.756.309.178.116,00 yang terdiri dari: Aset Lancar
sebesar Rp51.861.532.791,00; Aset Tetap (netto) sebesar
Rp1.997.934.495.703,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar
Rp32.714.287,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp706.480.435.335,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp17.258.336.442,00;
dan Rp2.739.050.841.674,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode
sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.259.876.614,00
sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp2.852.416.731.100,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 2 -
senilai Rp2.851.156.854.486,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit
sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp197.657.522.567,00
dan Rp3.048.814.377.053,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar
Rp3.048.814.377.053,00.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas
pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp3.438.288.220.906,00.
ditambah Defisit-LO sebesar Rp3.048.814.377.053,00, ditambah dengan
koreksi-koreksi sebesar (Rp81.705.669.944,00) dan transaksi antar entitas
senilai total Rp2.431.282.667.765,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31
Desember 2020 adalah senilai Rp2.739.050.841.674,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi
yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan
basis akrual.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun
2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan
kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa,
percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, yakni:
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah
tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan,
pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan
transmigrasi;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah
tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan
transmigrasi;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi merupakan penggabungan dari Ditjen
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Ditjen
Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Eks-Kementerian
Pembangunan Daerah Tertinggal, Ditjen PPMD dan Ditjen PKP
dari Kementerian Dalam Negeri, serta Ditjen Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
(PKP2Trans), Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
(PKT), dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, serta Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Untuk mewujudkan NAWACITA, khususnya Cita ke-3 yaitu:
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”,
terdapat 11 (sebelas) target kinerja prioritas pembangunan
tahun 2020 sampai dengan 2024 Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu:
a. Perkembangan status pembangunan desa menjadi desa
mandiri sebanyak 10.559 desa, desa berkembang sebanyak
59.879 desa, serta desa tertinggal sebanyak 3.232 desa.
b. Penurunan angka kemiskinan desa 9,9 persen
c. Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status
- Bumdes berkembang 10.000 Bumdes
- Bundes maju 1.800 Bumdes
d. Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status:
- Bumdes Bersama berkembang 300 Bumdesma
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -
- Bumdes Bersama maju 200 Bumdesma
e. Jumlah daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten
f. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar
23,5-24 persen.
g. Rata-rata IPM di daerah tertinggal sebesar 62,2-62,7.
h. Rata-rata indeks perkembangan 60 kawasan perdesaan
prioritas nasional sebesar 58,70.
i. Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan
transmigrasi yang direvitalisasi sebesar 57,50.
Selama Periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang
telah dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
A. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1002. Pendampingan pada 74.957
Desa (Orang)1.640.252.691.000 1.622.171.645.829 98,90 72080 70048 97,18
2005. Pengendalian Penggunaan Dana
Desa (Provinsi)713.988.000 678.334.996 95,01 1 1 100,00
3007. Peningkatan Kapasitas dan Tata
Kelola Pendampingan Desa (Provinsi)30.000.000.000 3.877.740.500 12,93 33 33 100,00
4
009. Pemberdayaan Masyarakat Desa
/ Adat untuk mendapatkan akses
pelayanan sosial dasar (Desa)
530.436.000 496.276.197 93,56 1 1 100,00
1
011. Pelaksanaan Konvergensi
Pencegahan Stunting di Desa
(Kabupaten)
1.382.440.000 1.359.318.264 98,33 1 1 100,00
2015. Penguatan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (P3PD) (Desa)20.000.000.000 6.650.130.992 33,25 80 80 100,00
1
006. Pemberdayaan Masyarakat pada
Lokasi-Lokasi Perhutanan Sosial
(Desa)
691.368.000 640.755.548 92,68 1 1 100,00
2008. Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu (TEKAD) (Provinsi)10.108.894.000 4.174.060.055 41,29 10 5,5 55,00
3
001. Usaha Ekonomi Desa yang
dikembangkan yang terintegrasi
dengan BUMDes (Desa)
846.882.000 778.817.604 91,96 1 1 100,00
1
004. Bumdes yang dikembangkan
Untuk Mendukung Produk Unggulan
Desa (Desa)
8.603.390.000 8.597.693.347 99,93 1 1 100,00
2
001. Pranata Adat Yang Ditingkatkan
Perannya Dalam Penanganan Konflik
Sosial (Kelompok)
276.314.000 276.310.800 100,00 1 1 100,00
5482. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5483. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
5485. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
5486. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
No. Output
2. Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
001. Pranata Adat Yang
Ditingkatkan Perannya Dalam
Penanganan Konflik Sosial
276.314.000 276.310.800 100,00 50 50 100,00
5498. Penanganan Daerah Pasca Konflik
No. Output
3. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
Luasan Tanah Satuan Permukiman
Transmigrasi yang difasilitasi sampai
terbitnya SK HPL
655.177.000 638.047.000 97,39 5000 6724,60 134,49
No. Output
5508. Penyediaan Tanah Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -
4. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
Bidang Tanah yang Difasilitasi
Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas
Tanah Transmigran
5.823.651.000 5.588.210.476 95,96 34828 20529,17 58,94
No. Output
5508. Penyediaan Tanah Transmigrasi
B. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
002. Pengembangan Sumber Daya
Air Minum Berkelanjutan Berbasis
Masyarakat (Provinsi)
8.772.448.000 2.170.972.358 24,75 33 8 24,24
No. Output
5485. Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
002. Prasarana dan Sarana
Pelayanan Dasar Kawasan
Perdesaan yang
dibangun/Dikembangkan (Kawasan
Perdesaan)
239.390.000 230.527.900 96,30 3 3 100,00
No. Output
5490. Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
002. Sarana dan Prasarana Air
Bersih yang dibangun di Daerah
Perbatasan (Unit)
82.617.000 82.125.100 99,40 5,00 5,00 100,00
2
003. Jalan Strategis Desa yang
ditingkatan Di Daerah Perbatasan
(KM)
265.354.000 256.959.936 96,84 10,5 10,50 100,00
1
003. Sarana Air Bersih Yang
dibangun di Pulau Kecil dan Terluar
(Unit)
115.538.000 115.537.687 100,00 2,00 2,00 100,00
No. Output
5495. Pengembangan Daerah Perbatasan
5497. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
001. RAN PPDT yang
disusun dan
ditetapkan (dokumen)
370.428.000 369.417.233 99,73 2,00 2,00 100,00
1
005. Jalan Desa
Strategis yang
dibangun/ditingkatkan
di Daerah Tertinggal
(Kilometer)
107.808.000 107.795.211 99,99 1,00 1,00 100,00
2
008. Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Yang Dibangun (Unit)
418.000.000 418.000.000 100,00 1,00 1,00 100,00
No. Output
5500. Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal
5503. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
5. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
001. Satuan Permukiman
yang Dibangun dan
Fungsional di Kawasan
Transmigrasi Prioritas (SP)
47.485.343.000 46.615.029.060 98,17 20,00 27,23 136,15
No. Output
5507. Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 11 -
6. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
010. Kawasan
Transmigrasi Prioritas
yang Sarana dan
Prasarananya
dikembangkan dan
fungsional (Kawasan)
5.731.257.000 5.710.641.018 99,64 7,00 6,97 99,57
No. Output
5512. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi
7. Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, serta Informasi
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
003. Rekomendasi Hasil
Penelitian Dalam
Pengembangan Smart
Village Untuk
Pembangunan Desa
Partisipatif (Kajian)
15.000.000.000 1.627.014.592 10,85 1,00 1,00 100,00
1
002. Platform digital
pengembangan kapasitas
masyarakat desa
(Akademi Desa 4.0)
(Dokumen)
10.878.000.000 3.855.444.523 35,44 1,00 1,00 100,00
No. Output
5476. Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi
5478. Penyiapan Bahan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
C. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan
Kerja
1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
007. Fasilitasi
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Desa
(Desa)
1.703.990.000 1.696.743.596 99,57 1,00 1,00 100,00
No. Output
5484. Pembangunan Sarana Prasarana Desa
2. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
001. BUM Desa Bersama
yang Ditingkatkan Kapasitas
dan Sarana, Pemasaran serta
Permodalannya (BUM Desa
Bersama)
792.112.000 792.093.900 100,00 60,00 60,00 100,00
1
001. Prasarana dan Sarana
Ekonomi Kawasan Perdesaan
yang
dibangun/dikembangkan
(Kawasan Perdesaan)
1.082.176.000 1.078.591.672 99,67 4,00 4,00 100,00
1
003. Kawasan Perdesaan
yang potensi pariwisatanya
dikembangkan secara
terpadu berbasis lingkungan
hidup berkelanjutan
(Kawasan Perdesaan)
9.980.000 9.755.900 97,75 1,00 1,00 100,00
1
002. Kawasan Perdesaan
yang melakukan Kerjasama
dan Kemitraan dalam rangka
pengembangan PRUKADES
(Kawasan Perdesaan)
665.287.000 658.919.528 99,04 3,00 4,00 133,33
5492. Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
No. Output
5489. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan
5490. Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
5491. Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 12 -
3. Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
005. Potensi Sumber
Daya Yang
Dikembangkan di
Daerah Pulau Kecil
dan Terluar
(Kabupaten)
360.069.000 339.007.432 94,15 13,00 13,00 100,00
No. Output
5497. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
007. Tenaga Kerja yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya (Orang)
421.489.000 347.835.250 82,53 480,00 740,00 154,17
1
003. Objek Wisata
Daerah Tertinggal Yang
Dikembangkan
(Kabupaten)
1.407.979.000 1.407.970.492 100,00 3,00 3,00 100,00
1
002. Bantuan
Peningkatan Nilai
Tambah Prukades di
Daerah Tertinggal
(Kabupaten)
532.158.000 532.157.238 100,00 1,00 1,00 100,00
No. Output
5501. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal
5502. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
5504. Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal
D. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
1. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
002. Kawasan
Perdesaan yang
memiliki Potensi
Sumber Daya Alam
Unggulan yang
dikembangkan dan
dikelola dengan
pendekatan
kewilayahan
(Kawasan
Perdesaan)
228.860.000 227.254.302 99,30 5,00 5,00 100,00
No. Output
5497. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
2. Program Pengembangan Daerah Tertentu
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
006. Sarana Prasarana
Produksi dan Pasca
Panen yang
Disediakan di Daerah
Tertinggal Rawan
Pangan (Kabupaten)
258.648.000 257.732.500 99,65 2,00 2,00 100,00
2
007. Embung Dan
Bangunan Air Lainnya
yang dibangun di
Daerah Tertinggal
Rawan Pangan (Unit)
296.214.000 294.085.968 99,28 2,00 2,00 100,00
3
008. Gudang Pangan
Lokal dan Lantai
Jemur yang dibangun
di Daerah Tertinggal
Rawan Pangan (Unit)
40.000.000 39.905.300 99,76 2,00 2,00 100,00
1
006. Kabupaten
Tertinggal di
Perbatasan yang
dikembangkan Potensi
Sumberdayanya
(Kabupaten)
6.000.000 6.000.000 100,00 5,00 5,00 100,00
1
007. Masyarakat Dan
Aparatur Pemda Yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya Dalam
Penanggulangan
Bencana di Daerah
Tertinggal (Orang)
176.731.000 171.611.400 97,10 640,00 640,01 100,00
No. Output
5494. Penanganan Daerah Rawan Pangan
5495. Pengembangan Daerah Perbatasan
5496. Penanganan Daerah Rawan Bencana
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 13 -
3. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Pagu Realisasi Penyerapan Target Vol Realisasi Vol Persentase Realisasi
Anggaran Anggaran Anggaran Keluaran Keluaran Volume Keluaran
1
006. Kawasan
Transmigrasi Prioritas
yang Dikembangkan
Ekonominya (Kawasan)
16.425.177.000 16.352.229.773 99,56 49,00 52,99 108,14
No. Output
5513. Pengembangan Usaha Transmigrasi
Sebagai entitas pelaporan Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran (UAPA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan gabungan dari
beberapa entitas pelaporan Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI), yaitu:
KODE
SATKER NAMA SATKER
067 02 Inspektorat Jenderal
067 03 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
067 04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
067 05 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
067 06 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
067 07 Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
067 08 Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
067 09 Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi
067 10 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terdiri dari 9 UKE 1
dengan jumlah satker berdasarkan aplikasi e-Rekon adalah
sebanyak 144 Satker yang merupakan satker aktif dengan
rincian sebagai berikut:
No Kode E1 Nama UKE 1 Total Satker
1 06702 Inspektorat Jenderal 1
2 06703 Ditjen PPMD 34
3 06704 Ditjen PKP 1
4 06705 Ditjen PDTu 1
5 06706 Ditjen PDT 1
6 06707 Ditjen PKP2Trans 55
7 06708 Ditjen PKTrans 39
8 06709 Balilatfo 11
9 06710 Setjen KDPDTT 1
Total 144
Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 14 -
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
mengalami perubahan berdasarkan Permendesa Nomor 15
Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga pada Tahun Anggaran
2021, SOTK sudah berdasarkan aturan yang baru dengan
perubahan dijelaskan pada tabel berikut:
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Audited ini
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN
adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,
persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 15 -
Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta
laporan manajerial lainnya.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi Tahun 2020 Audited berpedoman pada
Peraturan Menteri Keuangan 222/PMK.05/2016 tentang
perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Pusat. Penyusunan Laporan Keuangan
tingkat Satker menggunakan Aplikasi SAIBA yang
selanjutnya melakukan upload dari Aplikasi SAIBA ke
Aplikasi e-Rekon-LK, Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
Eselon I dan Tingkat Kementerian disusun dengan
mengunduh dari Aplikasi e-rekon-LK Satker.
Mulai tahun 2016 sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan
Nomor S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang
Pedoman Rekonsiliasi tidak lagi dilakukan proses
Rekonsiliasi antara UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan. Proses rekonsiliasi hanya dilakukan
oleh satker dengan KPPN setempat.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-
308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan
Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker
dalam masa darurat Covid-19.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-
369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran
Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-
947/PB/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal
Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 16 -
Audited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir
Tahun. Selanjutnya dalam rangka pengungkapan dan
penyajian atas dampak dan penanganan Pandemi Covid-19
dapat mengikuti Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan
Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-
5/PB/PB.6/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Rilis
Update Aplikasi dan Referensi Persediaan, SIMAK BMN, dan
SAIBA Versi 20.2.0 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun
2020.
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-
7/PB/PB.6/2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Rilis
Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.2.1
dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020.
Basis
Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi menerapkan basis akrual dalam penyusunan
dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar
Pengukuran
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 17 -
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah
dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar
nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata
uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing
dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah.
Kebijakan Akuntansi
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-
praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan
keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat
di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
Pendapatan-LRA
(1) Pendapatan- LRA
• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada
Kas Umum Negara (KUN).
• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 18 -
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO
• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagai
berikut:
o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah
pelatihan selesai dilaksanakan
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o Pendapatan Denda diakui pada saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau
dokumen lain yang dipersamakan.
• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Belanja
(3) Belanja
• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari
KUN.
• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 19 -
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban
(4) Beban
• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.
• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
Aset
(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset
Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di
neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada
tanggal neraca.
• Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat
berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan
investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai
nominal.
• Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai
berikut:
a). Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendahara
an/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang
didukung dengan Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat
keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b). Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila
terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan
didukung dengan naskah perjanjian yang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 20 -
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta
jumlahnya bisa diukur dengan andal.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan
dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang
yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya
penagihan yang dilakukan pemerintah. Adapun
perhitungan penyisihannya sesuai dengan PMK Nomor
69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada
Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum
Negara dan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang
Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang
Penentuan Kualitas Piutang Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara adalah
sebagai berikut:
Kualitas Piutang
Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d.
tanggal jatuh tempo 0,5%
Kurang
Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan
pelunasan
50%
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan
100% 2. Piutang telah diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian
Lancar TPA.
• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 21 -
fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;
▪ harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila
diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
b. Aset Tetap
• Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun.
• Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan
atau harga wajar.
• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:
a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin
dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.
• Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan
penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017
tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 22 -
dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung
dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa
Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian
Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara
yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah
aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang
sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan
penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan
pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau
pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi
anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan
penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan
untuk objek penilaian berupa berupa Tanah dan tanpa
survei lapangan untuk objek penilaian kembali selain
Tanah.
• Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun
2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang
dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian
kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih
akurat, andal, dan wajar.
• Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-
XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas
Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali
Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan
bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil
penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta
perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 Audited sesuai
mekanisme yang berlaku.
• Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai
perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya
adalah nol. Dalam hal ini nilai Aset Tetap hasil revaluasi
lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -
tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan
Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil
revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka
selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada
Laporan Keuangan.
• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir
direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
• Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.
Penyusutan Aset Tetap
c. Penyusutan Aset Tetap
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa
manfaat. Aset Tetap Renovasi (ATR) adalah asset
yang berasal dari pengakuan belanja modal atas
biaya renovasi asset yang bukan milik satker. Aset
yang direnovasi dapat berupa Gedung dan
Bangunan milik satker lain, Kendaraan milik
satker lain maupun BMN Lainnya milik satker lain.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 24 -
(PMK Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat).
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset
Tetap secara merata setiap semester selama Masa
Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum
tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern) 4 tahun
Piutang Jangka Panjang
d. Piutang Jangka Panjang
• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka
waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal
pelaporan.
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai
yang dapat direalisasikan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 25 -
Aset Lainnya
e. Aset Lainnya
• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,
aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam
Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan
penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua
belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga
(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat
neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi
akumulasi amortisasi.
• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak
terbatas tidak dilakukan amortisasi.
• Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak
Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa
Manfaat (tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain
Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. 20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan
Varietas Tanaman Tahunan 25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku
Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. 50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70
• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan
sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 26 -
akumulasi penyusutan.
Kewajiban
(6) Kewajiban
• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau
jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar,
Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar
nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas
Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari
ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
Selama periode berjalan Tahun 2020, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah
mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dari DIPA awal dengan pagu awal sebesar
Rp3.480.517.360.000,00 menjadi Rp2.564.755.594.000,00.
Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan
terutama disebabkan adanya pandemi virus Covid-19 yang
melanda negeri ini pada akhir Februari 2020. Perubahan
tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja
dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Perubahan Anggaran Setelah Revisi Per Jenis Pendapatan dan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN 300.000.000 300.000.000 -
Jumlah Pendapatan 300.000.000 300.000.000 -
Belanja Pegawai 263.602.699.000 257.568.719.000 (6.033.980.000)
Belanja Barang 3.133.027.031.000 2.257.932.530.000 (875.094.501.000)
Belanja Modal 83.887.630.000 49.254.345.000 (34.633.285.000)
3.480.517.360.000 2.564.755.594.000 (915.761.766.000)
ANGGARAN SETELAH
REVISI
TAHUN 2020
KENAIKAN /
PENURUNAN
Belanja
Jumlah Belanja
URAIAN
Pendapatan
ANGGARAN AWAL
Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan belanja
pegawai sebesar Rp6.033.980.000,00 yang terdiri atas
pengurangan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS
sebesar Rp2.134.823.000,00; penambahan anggaran belanja
Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara sebesar
Rp286.250.000,00; pengurangan anggaran belanja lembur
sebesar Rp5.697.849.000,00; serta penambahan anggaran
belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
sebesar Rp1.512.442.000,00.
Pengurangan pagu belanja barang sebesar
Rp875.236.100.000,00 terdiri atas penambahan anggaran
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 28 -
Belanja Barang Operasional sebesar Rp5.596.884.000,00;
pengurangan anggaran Belanja Barang Non Operasional
sebesar Rp61.455.059.000,00; pengurangan anggaran
Belanja Barang Persediaan sebesar Rp5.141.936.000,00;
pengurangan anggaran Belanja Jasa sebesar
Rp175.890.223.000,00; pengurangan anggaran Belanja
Pemeliharaan sebesar Rp5.342.075.000,00; pengurangan
anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar
Rp274.977.065.000,00; pengurangan anggaran Belanja
Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp1.572.096.000,00;
pengurangan anggaran Belanja Barang untuk diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp278.438.094.000,00;
pengurangan anggaran Belanja Barang Fisik dan Penunjang
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar
Rp36.657.737.000,00; serta pengurangan anggaran Belanja
Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat
sebesar Rp41.217.100.000,00.
Pengurangan Belanja Modal sebesar Rp34.633.285.000,00
terdiri atas penambahan anggaran Belanja Modal Peralatan
dan Mesin sebesar Rp8.652.833.000,00; pengurangan
anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar
Rp12.069.070.000,00; pengurangan anggaran Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp30.207.748.000,00;
serta pengurangan anggaran Belanja Modal Lainnya sebesar
Rp1.009.300.000,00.
Pengurangan anggaran belanja secara total sebesar
Rp915.903.365.000,00 digunakan untuk penanganan
Pandemi Covid-19, baik melalui pengalihan anggaran kepada
Kementerian Lain maupun direvisi pada belanja khusus
penanganan Pandemi Covid-19 oleh Kementerian Desa, PDT,
dan Transmigrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden
RI No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur & Rincian
Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Tahun Anggaran
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 29 -
2020 yang difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat
beberapa belanja khusus penanganan Pandemi Covid-19 yang
semula tidak dianggarkan kemudian direvisi dengan
ditambahkan anggarannya. Adapun beberapa belanja
tersebut antara lain sebagai berikut:
Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19
Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI
521131Belanja Barang Operasional-Penanganan
Pandemi COVID-19- 9.752.343.000
521241Belanja Barang Non Operasional-
Penanganan Pandemi COVID-19- 2.342.111.000
521841Belanja Barang Persediaan-Penanganan
Pandemi COVID-19- 271.895.000
522192Belanja Jasa-Penanganan Pandemi
COVID-19- 4.126.370.000
523114
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-
19
38.394.000
524115Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan
Pandemi COVID-191.930.700.000
526132
Belanja Peralatan dan Mesin untuk
diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-
Penanganan Pandemi COVID-19
25.000.000
526322
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya
untuk diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda-Penanganan
Pandemi COVID-19
2.105.000.000
532119Belanja Modal Peralatan dan Mesin-
Penanganan Pandemi COVID-19467.050.000
0 21.058.863.000
Belanja Modal
Jumlah Belanja
TAHUN 2020 Akun Khusus Penanganan Pandemi
Covid-19
KODE
AKUN
Belanja Barang
Adapun rincian Perubahan Anggaran Belanja Setelah Revisi
per Program Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Per Program Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Program Anggaran BelanjaAnggaran Belanja setelah
Revisi
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi
51.396.100.000 28.364.144.000
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.030.410.250.000 1.791.993.283.000
Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan
121.518.278.000 46.868.603.000
Program Pengembangan Daerah tertentu 115.732.573.000 38.196.530.000
Program Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal
138.110.182.000 44.557.252.000
Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
347.728.971.000 128.783.704.000
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
234.770.367.000 142.688.662.000
Program Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan dan informasi
228.652.013.000 170.663.339.000
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KDPDTT
212.198.626.000 172.640.077.000
Jumlah 3.480.517.360.000 2.564.755.594.000
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 30 -
Sumber dana program kegiatan berasal dari rupiah murni,
pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Adapun rincian
perubahan revisi anggaran belanja berdasarkan sumber dana
dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Perubahan Revisi Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)
ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI
Rupiah Murni 3.372.617.360.000 2.443.598.389.000 (929.018.971.000)
Pinjaman Luar Negeri 107.900.000.000 115.320.944.000 7.420.944.000
Hibah Luar Negeri - 1.687.950.000 1.687.950.000
Hibah Langsung Luar
Negeri- 4.148.311.000 4.148.311.000
Jumlah Anggaran
Belanja 3.480.517.360.000 2.564.755.594.000 (915.761.766.000)
TAHUN 2020
Uraian KENAIKAN (PENURUNAN)
ANGGARAN BELANJA
Berdasarkan tabel rincian di atas, terdapat penghematan
anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp929.018.971.000,00.
Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi virus Covid-19 yang
melanda negeri ini sehingga anggaran belanja dialihkan
untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun penghematan
anggaran rupiah murni terdapat pada keseluruhan program
kegiatan di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat
anggaran dana pinjaman loan sebesar Rp115.320.944.000,00
yang digunakan untuk program kegiatan:
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
berupa Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan sebesar
Rp4.900.000.000,00.
2. Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, serta Informasi berupa Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Smart Village untuk pembangunan Desa
Partisipatif dengan PIU (Project Implementing Unit) adalah
Puslitbang (Pusat Penelitian dan Pengembangan) serta
Kegiatan Digital Platform Pengembangan Kapasitas
Masyarakat Desa (Akademi Desa 4.0) dengan PIU adalah
Puslatmas (Pusat Latihan Masyarakat). Kedua kegiatan
tersebut menerima dana pinjaman dengan pagu sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 31 -
Rp44.000.000.000,00.
3. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa berupa Kegiatan Penguatan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (P3PD) Sub komponen 2B, Kegiatan
Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
Sub Komponen 2A pinjaman bersumber dari world bank
dengan loan id IBRD NO. 8941-ID dengan closing date 31
desember 2024 pada Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta
Kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
(TEKAD) bersumber dari IFAD dengan loan id
2000003165 closing date 30 Juni 2025 dan Kegiatan
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
bersumber dari World bank dengan loan id no IBRD
8578-ID, Pinjaman (IBRD) Nomor IBRD 8578-ID
diperpanjang dengan amandemen Letter No. CD-
127/WB/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan
bahwa diperpanjang hingga 31 des 2021 dikarenakan
masih adanya dana yang belum terserap karena kendala
covid pandemi 2019 pada Direktorat Sumber Daya Alam-
Teknologi Tepat Guna. Keempat kegiatan tersebut
menerima dana pinjaman dengan pagu sebesar
Rp66.420.944.000,00.
Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat
anggaran dana hibah luar negeri sebesar
Rp1.687.950.000,00 yang digunakan untuk program
transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD) dari IFAD
dengan grant id 2000003165 closing date 30 Juni 2025.
Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi terdapat
anggaran dana hibah langsung luar negeri yang bersumber
dari UNICEF sebesar Rp4.148.311.000,00 yang digunakan
untuk kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis
Masyarakat.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 32 -
Hibah yang bersumber dari UNICEF dengan total pendapatan
sebesar Rp15.384.127.455,00. yang digunakan untuk
kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis
Masyarakat pada tahun yang merupakan pengesahan hibah
langsung TAYL 2016 – 2019 sebesar Rp10.752.197.068,00
dan Pengesahan hibah langsung tahun 2020 sebesar
Rp4.631.930.387,00.
Anggaran dana hibah langsung luar negeri yang bersumber
dari UNICEF sebesar Rp4.148.311.000,00 pada tahun 2020,
dengan belanja hibah yang telah disahkan sebesar
Rp4.006.709.809,00 dengan nomor SP2HL 80001, dan
sebesar Rp141.586.109,00 dengan nomor SP2HL 80024.
Pada tahun 2020, terdapat penutupan dan pengembalian
hibah langsung UNICEF dengan penjelasan berikut:
Perjanjian hibah tanggal 28 Maret 2016 dengan nomor
registrasi 276UAT4A telah selesai dan ditutup. Sisa kas dan
jasa giro telah dikembalikan ke pemberi hibah. Sisa kas yang
telah dikembalikan ke UNICEF pada tahun 2020 sebesar
Rp3.002.900,00 dengan nomor SP4HL 80021, sebesar
Rp18.235.000,00 dengan nomor SP4HL 80022, sebesar
Rp267.954.300,00 dengan nomor SP4HL 80023, serta sisa
kas sebesar Rp194.441.469,00 akan disahkan pada tahun
2021 karena penyetoran ke UNICEF dilakukan tahun 2021
Realisasi Pendapatan Rp28.534.612.860,00
B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan Negara Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 adalah sebesar Rp28.534.612.860,00 atau
mencapai 9.511,54 persen dari estimasi pendapatan yang
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Rincian Estimasi
Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 33 -
Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
No Uraian AkunEstimasi
Pendapatan
Realisasi
Pendapatan
% Realisasi
Anggaran
1Pendapatan Penjualan Hasil
Produksi Non Litbang Lainnya300.000.000 307.236.950 102,41
2Pendapatan dari Penjualan
Peralatan dan Mesin- 376.508.192 0,00
3Pendapatan dari
Pemindahtanganan BMN Lainnya- 60.859.998 0,00
4Pendapatan Sewa Tanah, Gedung,
dan Bangunan- 1.010.480.983 0,00
5Pendapatan Layanan Jasa
Perbankan- 305.754 0,00
6Pendapatan Jasa Lembaga
Keuangan (Jasa Giro)- 1.782.544 0,00
7
Pendapatan Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara
- 36.544.572 0,00
8Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah- 229.127.375 0,00
9Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai TAYL- 356.916.816 0,00
10Penerimaan Kembali Belanja
Barang TAYL- 24.830.282.675 0,00
11Penerimaan Kembali Belanja
Modal TAYL- 1.268.441.201 0,00
13Pendapatan Setoran dari Sisa
Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS- 55.804.300 0,00
14 Pendapatan Anggaran Lain-lain - 321.500 0,00
300.000.000 28.534.612.860 9.511,54 Jumlah
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebagian besar
berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL,
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL, serta Pendapatan
Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan
adanya pengembalian atas temuan BPK pada tahun
sebelumnya.
Selanjutnya, Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dibandingkan
dengan tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 40,75
persen. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh adanya
pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak
pada penurunan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan
Bangunan; Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang
Lainnya; serta Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020
dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 34 -
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIANREALISASI
TAHUN 2020
REALISASI
TAHUN 2019
NAIK
(TURUN)
%
Pendapatan dari Penjualan,
Pengelolaan BMN, Iuran Badan
Usaha
1.755.086.123 3.263.869.482 (46,23)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan
Rekening Perbankan, dan38.632.870 17.257.577 123,86
Pendapatan Denda 229.127.375 2.233.094.312 (89,74)
Pendapatan Lain-lain 26.511.766.492 42.644.930.671 (37,83)
Jumlah 28.534.612.860 48.159.152.042 (40,75)
Realisasi Anggaran Pendapatan pada Unit Kerja Eselon I
lingkup KDPDTT Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Realisasi Anggaran Pendapatan Pada Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah) Kode Eselon I Estimasi Realisasi
%Realisasi
Anggaran
067.02 Inspektorat Jenderal - 76.882.345 0,00
067.03 Ditjen PPMD - 16.895.351.758 0,00
067.04 Ditjen PKP - 1.550.321.130 0,00
067.05 Ditjen PDTu - 1.190.105.524 0,00
067.06 Ditjen PDT - 974.980.526 0,00
067.07 Ditjen PKP2Trans - 1.958.705.294 0,00
067.08 Ditjen PKTrans - 1.038.311.090 0,00
067.09 Balilatfo 300.000.000 1.709.138.018 569,71
067.10 Sekretariat Jenderal - 3.140.817.175 0,00
JUMLAH 300.000.000 28.534.612.860 9511,54
Rincian Jenis Pendapatan sesuai Akun Pendapatan Tahun
Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Jenis Pendapatan Sesuai Akun Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
4251
425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 307.236.950 520.320.700
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 376.508.192 631.948.394
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 60.859.998 11.050.000
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 1.010.480.983 2.100.550.388
1.755.086.123 3.263.869.482
4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 305.754 -
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 1.782.544 5.960.863
425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara 36.544.572 11.296.714
38.632.870 17.257.577
4258
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 229.127.375 2.233.094.312
229.127.375 2.233.094.312
4259
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL 356.916.816 1.349.968.003
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 24.830.282.675 38.582.632.056
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL 1.268.441.201 2.702.552.084
423956 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji - 998.138
425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 55.804.300
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 321.500 8.780.390
26.511.766.492 42.644.930.671
28.534.612.860 48.159.152.042
KODE
AKUN
Jumlah
Jumlah Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Iuran dan Denda
Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda
Pendapatan Lain-Lain
Jumlah Pendapatan Bunga
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha
Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN
TAHUN
2020
TAHUN
2019 URAIAN
Pendapatan PNBP Lainnya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 35 -
Realisasi Belanja Rp2.451.244.317.401,00
B.2. BELANJA
Realisasi Belanja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2020 sebesar
Rp2.451.244.317.401,00 atau 95,57 persen dari anggaran
belanja sebesar Rp2.564.755.594.000,00. Rincian anggaran
dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah) Tahun 2020
Anggaran Realisasi % Realisasi
Belanja Pegawai 257.568.719.000 253.668.051.168 98,49
Belanja Barang 2.257.932.530.000 2.153.711.778.344 95,38
Belanja Modal 49.254.345.000 45.967.106.262 93,33
Total Belanja Kotor 2.564.755.594.000 2.453.346.935.774 95,66
Pengembalian Belanja 2.102.618.373
Total Belanja 2.564.755.594.000 2.451.244.317.401 95,57
Uraian
Terdapat Pengembalian Belanja sebesar Rp2.102.618.373,00
berasal dari:
1. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar
Rp22.239.200,00;
2. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar
Rp24.136,00;
3. Pengembalian Belanja Tunjungan Struktural PNS sebesar
Rp1.065.000,00;
4. Pengembalian Belanja Tunjungan Fungsional PNS sebesar
Rp1.478.922,00;
5. Pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar
Rp2.036.300,00;
6. Pengembalian Tunjangan Umum PNS sebsesar
Rp20.876.372,00;
7. Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan) sebesar Rp166.229.859,00;
8. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar
Rp8.952.000,00;
9. Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
sebesar Rp4.795.000,00;
10. Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 36 -
sebesar Rp557.450,00;
11. Pengembalian Belanja Barang Operasional-Penanganan
Pandemi COVID-19 sebesar Rp16.008.000,00;
12. Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp33.587.272,00;
13. Pengembalian Honor Output Kegiatan sebesar
Rp4.725.000,00;
14. Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya
sebesar Rp20.304.975,00;
15. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar
Rp81.615.000,00;
16. Pengembalian Belanja Jasa Lainnya sebesar
Rp32.242.037,00;
17. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan sebesar Rp1.020.000,00;
18. Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar
Rp768.074.688,00;
19. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
sebesar Rp450.000,00;
20. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota sebesar Rp63.718.200,00;
21. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan
Pandemi COVID-19 sebesar Rp600.000,00;
22. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota sebesar Rp851.158.962,00;
23. Pengembalian Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda sebesar Rp860.000,00.
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam
grafik berikut ini:
-
1.000.000.000.000
2.000.000.000.000
3.000.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASIPER 31 DESEMBER 2020
Anggaran Realisasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 37 -
Sedangkan Rincian Anggaran dan Realisasi belanja
berdasarkan program Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Program Anggaran Belanja Realisasi Belanja
Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi
28.364.144.000 28.084.867.912
Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa1.791.993.283.000 1.719.516.501.715
Program Pembangunan Kawasan
Perdesaan46.868.603.000 46.648.742.969
Program Pengembangan Daerah tertentu 38.196.530.000 37.684.472.748
Program Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal44.557.252.000 44.189.329.550
Program Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi128.783.704.000 126.316.051.722
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi142.688.662.000 139.815.936.052
Program Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan dan informasi170.663.339.000 144.334.803.380
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KDPDTT
172.640.077.000 164.653.611.353
Jumlah 2.564.755.594.000 2.451.244.317.401
Adapun realisasi belanja berdasarkan sumber dana kegiatan
pada Tahun Anggaran 2020 di Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rincian Anggaran dan Belanja Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Pencapaian
Anggaran Realisasi Persen (%)
Rupiah Murni 2.443.598.389.000 2.409.316.399.880 98,60
Pinjaman Luar Negeri 115.320.944.000 37.577.040.603 32,58
Hibah Luar Negeri 1.687.950.000 202.581.000 12,00
Hibah Langsung Luar Negeri 4.006.712.000 4.006.709.809 100,00
JUMLAH 2.564.613.995.000 2.451.102.731.292 95,57
Jenis Sumber DanaTAHUN 2020
Realisasi Dana Pinjaman Luar Negeri hanya mencapai 32,58
persen dan Hibah Luar Negeri sebesar 12,00 persen
dikarenakan sebagian dana masih diblokir, adanya kebijakan
dari Lender (World Bank) yang berubah-ubah terkait
mekanisme pelaksanaan kegiatan yang semula kegiatan tatap
muka menjadi virtual dan pada awal Bulan November 2020
baru diperkenankan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 38 -
namun sudah tidak memungkinkan lagi untuk proses lelang
kegiatan. Selain itu terdapat kegiatan TEKAD yang belum
mendapat No Objection dari IFAD, sehingga belum dapat
terlaksana dan akan dilaksanakan di Tahun 2021. Adanya
blokir anggaran sebelumnya karena masih menunggu SBML
(Standar Biaya Masukan Lainnya) dan Kepmendesa untuk
penetapan honorarium pendamping TEKAD. Selanjutnya
baru diajukan pembukaan blokir ke Biro Perencanaan, APIP,
kemudian DJA dan harus menunggu proses P3MD agar
secara bersama bisa dimajukan usulan buka blokir ke DJA.
Sehingga dengan waktu yang sangat terbatas, realisasi
anggaran yang tercapai rendah.
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 mengalami
penurunan sebesar 52,55 persen dibandingkan Tahun 2019.
Hal ini disebabkan adanya pandemi virus Covid-19 yang
melanda negara ini sehingga terdapat pengurangan anggaran
dan dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Rincian perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis
Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Perbandingan Realisasi Belanja Netto per jenis Belanja
Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
REALISASI REALISASI
31 DESEMBER 2020 31 DESEMBER 2019
Belanja Pegawai 253.454.101.379 238.955.466.005 6,07
Belanja Barang 2.151.681.523.651 4.576.078.662.626 (52,98)
Belanja Modal 45.967.106.262 350.803.215.534 (86,90)
Jumlah 2.451.102.731.292 5.165.837.344.165 (52,55)
URAIAN NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai Rp253.454.101.379,00
B.3. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 39 -
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan
modal.
Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019
adalah masing-masing sebesar Rp253.454.101.379,00 dan
Rp238.955.466.005,00 atau terjadi kenaikan sebesar 6,07
persen dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya
kenaikan Pangkat dan Tunjangan Kinerja Pegawai
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dari 60% menjadi
70% pada Tahun 2020 sesuai dengan Permendesa Nomor 5
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi.
Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2020 mencapai
98,40 persen dari anggaran belanja sebesar
Rp257.568.719.000,00.
Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 per Unit
Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Kode Eselon I Estimasi Anggaran Realisasi%
Realisasi
067.02 Inspektorat Jenderal 17.325.109.000 17.081.596.948 98,59
067.03 Ditjen PPMD 23.487.254.000 23.148.645.448 98,56
067.04 Ditjen PKP 19.943.297.000 19.853.973.118 99,55
067.05 Ditjen PDTu 18.917.243.000 18.559.105.820 98,11
067.06 Ditjen PDT 20.255.392.000 20.113.473.346 99,30
067.07 Ditjen PKP2TRans 29.274.063.000 28.474.336.675 97,27
067.08 Ditjen PKTrans 26.253.773.000 26.033.334.435 99,16
067.09 Balilatfo 61.922.632.000 60.869.462.351 98,30
067.10 Sekretariat Jenderal 40.189.956.000 39.320.173.238 97,84
JUMLAH 257.568.719.000 253.454.101.379 98,40
Perbandingan rincian realisasi Belanja Pegawai Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 40 -
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIANREALISASI
TAHUN 2020
REALISASI
TAHUN 2019
NAIK
(TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 139.832.047.818 135.667.198.884 3,07
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat
Negara 463.810.200 144.375.000 221,25
Belanja Lembur 1.154.241.000 3.569.042.732 (67,66)
Belanja Tunjangan Khusus & Pegawai
Transito 112.217.952.150 99.666.386.301 12,59
Jumlah Belanja Kotor 253.668.051.168 239.047.002.917 6,12
Pengembalian Belanja Pegawai 213.949.789 91.536.912 133,73
Jumlah Belanja 253.454.101.379 238.955.466.005 6,07
Terdapat kenaikan pengembalian belanja pegawai Tahun
2020 dibandingkan Tahun 2019 sebesar 133,73 persen
terutama disebabkan oleh pengembalian belanja pegawai
(tunjangan khusus/kegiatan) sebesar Rp166.229.859,00.
Kenaikan belanja gaji dan tunjangan pejabat negara sebesar
221,25 persen disebabkan adanya kenaikan pangkat pegawai
dan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi sebesar 10% (dari 60% menjadi 70%)
serta adanya penambahan pejabat (Wakil Menteri dan Staf
Khusus) di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Adapun penurunan belanja lembur dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 67,66 persen disebabkan adanya
pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan kebijakan
Work From Home (WFH) dan Work Form Office (WFO) pada
pegawai.
Belanja Barang Rp2.151.823.109.760,00
B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019
masing-masing sebesar Rp2.151.823.109.760,00 dan
Rp4.576.078.662.626,00 atau terjadi penurunan sebesar
52,98 persen dibandingkan Tahun 2019. Hal ini disebabkan
adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada
pengurangan anggaran belanja pada tahun 2020
dibandingkan tahun 2019 yang diikuti dengan menurunnya
realisasi belanja tahun 2020.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 41 -
Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 mencapai
95,30 persen dari anggaran belanja barang Tahun 2020
sebesar Rp2.257.932.530.000,00.
Belanja Barang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat
pada tabel berikut:
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang pada UKE-I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Kode Eselon I Estimasi Anggaran Realisasi Realisasi %
067.02 Inspektorat Jenderal 11.029.035.000 10.993.270.964 99,68
067.03 Ditjen PPMD 1.767.541.029.000 1.695.454.603.927 95,92
067.04 Ditjen PKP 26.719.506.000 26.592.268.551 99,52
067.05 Ditjen PDTu 19.196.037.000 19.042.866.928 99,20
067.06 Ditjen PDT 24.275.860.000 24.049.856.204 99,07
067.07 Ditjen PKP2Trans 75.439.826.000 74.366.969.540 98,58
067.08 Ditjen PKTrans 115.499.929.000 112.847.921.817 97,70
067.09 Balilatfo 89.999.457.000 67.165.128.854 74,63
067.10 Sekretariat Jenderal 128.231.851.000 121.310.222.975 94,60
2.257.932.530.000 2.151.823.109.760 95,30JUMLAH Adapun perbandingan Belanja Barang Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 per
jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:
Perbandingan Rincian Belanja Barang per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIANREALISASI
TAHUN 2020
REALISASI
TAHUN 2019
NAIK (TURUN)
%
Belanja Barang Operasional 94.354.927.250 101.703.775.192 (7,23)
Belanja Barang Non Operasional 73.006.317.522 642.972.303.541 (88,65)
Belanja Barang Persediaan 13.203.100.575 23.887.472.779 (44,73)
Belanja Jasa 1.737.439.467.584 2.278.232.271.332 (23,74)
Belanja Pemeliharaan 38.410.924.952 36.386.904.006 5,56
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 119.979.459.546 678.444.661.547 (82,32)
Belanja Perjalanan Luar negeri 388.067.400 2.676.119.203 (85,50)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. 71.181.124.108 553.062.423.990 (87,13)
Belanja Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan3.561.913.407 425.056.000 100,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat2.186.476.000 270.555.405.706 (99,19)
Jumlah Belanja Kotor 2.153.711.778.344 4.588.346.393.296 (53,06)
Pengembalian Belanja 1.888.668.584 12.267.730.670 (84,60)
Jumlah Belanja 2.151.823.109.760 4.576.078.662.626 (52,98)
Secara keseluruhan realisasi pada masing-masing akun
belanja barang mengalami penurunan yang disebabkan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 42 -
adanya Pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 ini
ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan kebijakan pengalihan
anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19,
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun kebijakan
Work From Home (WFH) yang menyebabkan berkurangnya
kegiatan di kantor.
Adapun belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19
oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun
Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah) Kode Akun Uraian Akun Estimasi Anggaran Realisasi Realisasi %
521131Belanja Barang Operasional-
Penanganan Pandemi Covid-199.752.343.000 9.535.629.282 97,78
521241Belanja Barang Non Operasional-
Penanganan Pandemi Covid-192.342.111.000 1.022.411.655 43,65
521841Belanja Barang Persediaan-
Penanganan Pandemi Covid-19271.895.000 210.495.400 77,42
522192Belanja Jasa- Penanganan
Pandemi Covid-194.126.370.000 3.667.490.487 88,88
523114
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan-Penanganan Pandemi
Covid-19
38.394.000 38.393.360 100,00
524115Belanja Perjalanan Dinas-
Penanganan Pandemi Covid-191.930.700.000 1.851.190.000 95,88
526132
Belanja Peralatan dan Mesin
untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam Bentuk
Barang- Penanganan Pandemi
Covid-19
25.000.000 24.970.000 99,88
526322
Belanja Barang untuk Bantuan
Lainnya untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam Bentuk
Barang- Penanganan Pandemi
Covid-19
2.105.000.000 1.938.976.000 92,11
20.591.813.000 18.289.556.184 88,82JUMLAH
Akun-akun khusus penanganan Pandemi Covid-19 ini
dianggarkan sesuai surat dirjen perbendaharaan No. S-
369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran
Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19.
• Realisasi Belanja Operasional-Penanganan Pandemi Covid-
19 (521131) telah mencapai 97,78 persen per 31 Desember
2020 digunakan untuk pembelian masker, handsanitizer,
penyemprotan disinfektan, pembelian vitamin dan
penambah daya tahan tubuh pada satker Inspektorat
Jenderal, Ditjen PPMD, Ditjen PKP, Ditjen PDTu, Ditjen
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 43 -
PDT, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Balilatfo, dan
Sekretariat Jenderal. Terdapat pengadaan bilik disinfektan
sebesar Rp27.494.500,00 sebanyak 2 buah di satker
Sekretariat Jenderal dan pengadaan medical infrared
thermometer aircare sebesar Rp19.192.000,00 sebanyak 8
buah yang seharusnya direalisasikan dengan belanja
peralatan dan mesin karena nilai satuannya di atas
kapitalisasi aset peralatan dan mesin. Hal ini belum dapat
di revisi dikarenakan sudah melewati batas waktu revisi
SPM.
• Realisasi Belanja Non Operasional-Penanganan Pandemi
Covid-19 (521241) telah mencapai 43,65 persen per 31
Desember 2020 digunakan untuk Rapid Test, Swab Test,
Biaya Konsumsi Pegawai WFO, dan Biaya Konsumsi
petugas penyemprot pada satker Inspektorat Jenderal,
Ditjen PPMD, Ditjen PDTu, Ditjen PKP2Trans, Balilatfo, dan
Sekretariat Jenderal.
• Realisasi Belanja Persediaan-Penanganan Pandemi Covid-
19 (521841) telah mencapai 77,42 persen per 31 Desember
2020 digunakan untuk pembelian persediaan masker,
handsanitizer, alat rapid test, thermometer gun, dan APD
pada satker Ditjen PPMD, Balilatfo, dan Sekretariat
Jenderal. Adapun belanja persediaan sebesar
Rp28.875.500,00 di satker Sekretariat Jenderal
merupakan belanja untuk pembelian 6 buah thermometer
yang masih dicatat sebagai belanja persediaan, seharusnya
dicatat sebagai belanja peralatan dan mesin karena nilai
satuannya di atas kapitalisasi aset peralatan dan mesin.
• Realisasi Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19
(522192) telah mencapai 88,88 persen per 31 Desember
2020 digunakan untuk Rapid Test dan Swab Test dengan
menggunakan pihak ketiga, Penyemprotan disinfektan
dengan pihak ketiga, dan Honor Narasumber dan
moderator video conference pada satker Inspektorat
Jenderal, Ditjen PPMD, Ditjen PKP, Ditjen PDTu, Ditjen
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 44 -
PDT, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Balilatfo, dan
Sekretariat Jenderal.
• Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-
Penanganan Pandemi Covid-19 (523114) telah mencapai
100 persen per 31 Desember 2020 digunakan untuk
pembangunan tempat cuci tangan (wastafel) pada satker
Balilatfo.
• Realisasi belanja perjalanan dinas-penanganan Pandemi
Covid-19 (524115) telah mencapai 95,88 persen digunakan
untuk pembayaran transport lokal untuk pegawai yang
melakukan Work From Office (WFO). Realisasi belanja
perjalanan dinas-penanganan pandemi Covid-19 ada pada
satker Inspektorat Jenderal, Ditjen PPMD, Ditjen PKP,
Ditjen PKP2Trans, Ditjen PKTrans, Balilatfo, dan
Sekretariat Jenderal.
• Realisasi belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan
Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-penanganan
Pandemi Covid-19 (526132) telah mencapai 99,88 persen
digunakan untuk pembelian mesin giling bumbu dan Hand
sealer pada satker Ditjen PKTrans.
• Realisasi belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk
Diserahkan Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang-
penanganan Pandemi Covid-19 (526322) telah mencapai
92,11 persen digunakan untuk pembelian alat kesehatan
dan obat-obatan pada satker Ditjen PKTrans.
Terdapat penggunaan akun yang berbeda untuk belanja
barang atas kegiatan yang sama pada UKE-I sebagai
implementasi dari surat dirjen perbendaharaan No. S-
369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran
Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang
menyatakan “tidak terbatas pada hal-hal yang dijelaskan
pada penggunaan akun” selama berkaitan dengan
penanganan pandemic Covid-19.
Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan
pandemi Covid-19 dengan akun khusus Penanganan Pandemi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 45 -
Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Tahun
Anggaran 2020 dijelaskan pada tabel berikut:
Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19
dengan akun khusus pada masing-masing UKE-I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah) UKE-I 521131 521241 521841 522192 523114 524115 5261132 526322
Itjen 217.660.000 5.979.000 - 74.405.000 - 100.850.000 - -
Ditjen PPMD 519.973.438 64.431.940 80.796.700 845.104.359 - 149.750.000 - -
Ditjen PKP 876.232.217 - - 598.836.502 - 19.700.000 - -
Ditjen PDTu 891.509.700 70.950.000 - 281.600.000 - - - -
Ditjen PDT 1.067.275.600 - - 86.100.000 - - - -
Ditjen PKP2Trans 1.743.745.223 87.175.950 - 626.929.650 - 489.050.000 - -
Ditjen PKTrans 1.581.280.810 - - 50.353.236 - 40.700.000 24.970.000 1.938.976.000
Balilatfo 1.977.379.482 96.362.000 59.345.000 871.121.000 38.393.360 343.700.000 - -
Setjen 660.572.812 697.512.765 70.353.700 233.040.740 - 707.440.000 - -
Jumlah 9.535.629.282 1.022.411.655 210.495.400 3.667.490.487 38.393.360 1.851.190.000 24.970.000 1.938.976.000
Adapun sebelum dikeluarkannya surat dirjen
perbendaharaan No. S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020
tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan
Pandemi Covid-19, pada Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi terdapat beberapa realisasi belanja yang
digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 namun
tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi
Covid-19. Hal ini sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan
No. S-308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan
Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker
dalam masa darurat Covid-19. Adapun beberapa akun
tersebut antara lain:
a. Akun belanja keperluan perkantoran (521111) yang
digunakan untuk belanja masker, Handsanitizer, Sarung
tangan latex, alkohol, Alat Pelindung Diri (APD),
Pembelian H2O2, Sprayer electric, Air Disinfectan Spray,
dan Rapid Test yang ada pada satker PPMD dan
PKP2Trans. Terdapat kesalahan akun pada pengadaan
sprayer electric sebesar Rp2.750.000,00 pada satker
Ditjen PPMD dengan menggunakan akun Belanja
Keperluan Kantor, dimana seharusnya pengadaan
sprayer electric menggunakan akun belanja modal
peralatan dan mesin.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 46 -
b. Akun belanja penambah daya tahan tubuh (521113)
yang digunakan untuk pembelian vitamin dan makanan
penambah daya tahan tubuh yang ada pada satker
PPMD dan PKP2Trans;
c. Akun belanja barang operasional lainnya (521119) yang
digunakan untuk penyemprotan disinfektan yang ada
pada satker PKP2Trans;
d. Akun belanja bahan (521211) digunakan untuk biaya
aplikasi Zoom Meeting yang ada pada satker PKTrans;
Adapun rincian realisasi belanja barang untuk penanganan
Pandemi Covid-19 yang masih menggunakan akun lama
sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. S-
308/PB/2020 tanggal 09 April 2020 tentang penegasan
Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA satker
dalam masa darurat Covid-19 pada masing-masing Unit Kerja
Eselon I (UKE-I) di lingkup Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
Rincian Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19
dengan akun lama pada masing-masing UKE-I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah) UKE-I 521111 521113 521119 521211
Ditjen PPMD 203.285.000 103.056.000 - -
Ditjen PKP2Trans 127.675.000 182.474.141 8.960.000 -
Ditjen PKTrans - - - 12.107.770
Jumlah 330.960.000 285.530.141 8.960.000 12.107.770
Belanja Modal Rp45.967.106.262,00
B.5 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 2019
masing-masing sebesar Rp45.967.106.262,00 dan
Rp350.803.215.534,00 atau mengalami penurunan sebesar
86,90 persen dibandingkan Tahun 2019 disebabkan adanya
pandemi Covid-19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran
yang berdampak pada menurunnya realisasi belanja. Belanja
modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 47 -
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 mencapai
93,33 persen dari anggaran tahun 2020 sebesar
Rp49.254.345.000,00.
Adapun Rincian Belanja Modal Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing
Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:
Anggaran dan Realisasi Modal per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Kode Unit Kerja Eselon I Anggaran Realisasi%Realisasi
Anggaran
067.02 Inspektorat Jenderal 10.000.000 10.000.000 100,00
067.03 Ditjen PPMD 965.000.000 913.252.340 94,64
067.04 Ditjen PKP 205.800.000 202.501.300 98,40
067.05 Ditjen PDTu 83.250.000 82.500.000 99,10
067.06 Ditjen PDT 26.000.000 26.000.000 100,00
067.07 Ditjen PKP2Trans 24.069.815.000 23.474.745.507 97,53
067.08 Ditjen PKTrans 934.960.000 934.679.800 99,97
067.09 Balilatfo 18.741.250.000 16.300.212.175 86,98
067.10 Sekretariat Jenderal 4.218.270.000 4.023.215.140 95,38
JUMLAH 49.254.345.000 45.967.106.262 93,33 Adapun Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Per
Jenis Belanja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIAN REALISASI
TAHUN 2020
REALISASI
TAHUN 2019
NAIK
(TURUN) %
Belanja Modal Tanah - 7.150.883.889 (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.273.696.155 32.048.166.914 (42,98)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 313.691.500 114.234.813.156 (99,73)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 26.911.227.607 197.036.464.546 (86,34)
Belanja Modal Lainnya 468.491.000 554.632.000 (15,53)
Jumlah Belanja Kotor 45.967.106.262 351.024.960.505 (86,90)
Pengembalian 0 221.744.971 100,00
Jumlah Belanja 45.967.106.262 350.803.215.534 (86,90)
Belanja Modal Tanah Rp0,00
B.5.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp7.150.883.889,00. Realisasi Belanja
Modal Tanah per 31 Desember 2020 mengalami penurunan
sebesar 100 persen dibandingkan periode 31 Desember 2019.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 48 -
Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 memang tidak ada
rencana untuk membersihkan lahan maupun membeli aset
tanah sehingga tidak dianggarkan belanjanya.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp18.273.696.155,00
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar Rp18.273.696.155,00 dan
Rp32.048.166.914,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar
42,98 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Hal ini
disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga ada
pengurangan anggaran untuk belanja modal peralatan dan
mesin yang diikuti dengan penurunan realisasi belanja modal
peralatan dan mesin.
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran
2020 mencapai 91,80 persen dari anggaran belanja peralatan
dan mesin sebesar Rp19.904.925.000,00.
Adapun dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(532111) sebesar Rp4.986.651.276,00 terdapat realisasi
belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-
19 yaitu pembelian 1 buah thermometer infrared Value VIT 300
sebesar Rp3.454.000,00 dan 1 buah thermometer infrared
Simzo HW-302 sebesar Rp3.740.000,00 pada satker Ditjen
PPMD. Realisasi ini didasarkan atas surat dirjen
perbendaharaan No. S-308/PB/2020 tanggal 09 April 2020
tentang penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan
pada DIPA satker dalam masa darurat Covid-19.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 per Unit Kerja Eselon
I dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 49 -
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Kode Unit Kerja Eselon I Anggaran Realisasi%Realisasi
Anggaran
067.02 Inspektorat Jenderal 10.000.000 10.000.000 100,00
067.03 Ditjen PPMD 965.000.000 913.252.340 94,64
067.04 Ditjen PKP 205.800.000 202.501.300 98,40
067.05 Ditjen PDTu 83.250.000 82.500.000 99,10
067.06 Ditjen PDT 26.000.000 26.000.000 100,00
067.07 Ditjen PKP2TRans 1.842.395.000 1.417.494.400 76,94
067.08 Ditjen PKTrans 466.260.000 466.188.800 99,98
067.09 Balilatfo 12.087.950.000 11.132.544.175 92,10
067.10 Sekretariat Jenderal 4.218.270.000 4.023.215.140 95,38
JUMLAH 19.904.925.000 18.273.696.155 91,80
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada Tahun
Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
URAIANREALISASI
TAHUN 2020
REALISASI
TAHUN 2019
NAIK (TURUN)
%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.799.283.465 32.048.166.914 (44,46)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 465.325.290 0 -
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 9.087.400 0 -
Jumlah Belanja Kotor 18.273.696.155 32.048.166.914 (42,98)
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 18.273.696.155 32.048.166.914 (42,98)
Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 pada
masing-masing Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan Pandemi Covid-19 masing-masing UKE-I
Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)
UKE-I Anggaran Realisasi % Realisasi
Ditjen PKP 5.300.000 4.600.000 86,79
Ditjen PDT 26.000.000 26.000.000 100,00
Balilatfo 435.750.000 434.725.290 99,76
Jumlah 467.050.000 465.325.290 99,63
• Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan
Pandemi Covid-19 pada Ditjen PKP sebesar
Rp4.600.000,00 digunakan untuk pembelian Thermo
Checker DT-PEN-White Grey sebanyak 1 buah seharga
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 50 -
Rp2.000.000,00 dan Wastafel Portable sebanyak 1 buah
sebesar Rp2.600.000,00.
• Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan
Pandemi Covid-19 pada Ditjen PDT sebesar
Rp26.000.000,00 digunakan untuk pembelian
thermometer government tester sebanyak 13 buah dengan
harga masing-masing Rp2.000.000,00.
• Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Penanganan
Pandemi Covid-19 pada sebesar Rp434.725.290,00
digunakan untuk pembelian penyemprot otomatis
sebanyak 2 buah sebesar Rp3.400.000,00, infrared
thermometer sebanyak 1 buah sebesar Rp1.500.000,00,
thermal imaging camera sebanyak 7 buah sebesar
Rp245.000.000,00 yang sudah ditransfer keluar ke satker
Sekretariat Jenderal, Ditjen PKP2Trans, Ditjen PPMD,
Pusdiklat ASN, Ditjen PKTrans, dan BBLM Jakarta;
pembelian infrared thermometer sebanyak 1 buah sebesar
Rp2.450.000,00 (BP2TP Bengkulu); pembelian alat
ukur/tes klinis lainnya sebanyak 2 buah sebesar
Rp56.000.000,00, alat kesehatan umum lain-lainnya
berupa jet hand dryer sebanyak 2 buah sebesar
Rp8.320.000,00, Hand dryer 2 buah sebesar
Rp3.078.900,00, soap dispenser sanitizer sebanyak 1
buah sebesar Rp1.887.390,00 (BBLM Yogyakarta);
pembelian thermal imaging camera sebanyak 1 buah
sebesar Rp39.989.000,00 (BLM Banjarmasin); pembelian
thermometer (alat labolatorium umum) sebanyak 2 unit
sebesar Rp69.700.000,00 (BLM Denpasar), serta
pembelian alat ukur/tes klinis lainnya sebanyak 1 buah
sebesar Rp3.400.000,00 (BLM Pekanbaru).
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp313.691.500,00
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar Rp313.691.000,00 dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 51 -
Rp114.078.489.285,00 atau mengalami penurunan sebesar
99,73 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan
adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran belanja
difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Adanya
pengurangan anggaran untuk belanja modal gedung dan
bangunan ini diikuti dengan penurunan realisasi belanja
modal gedung dan bangunan. Realisasi Belanja Modal per 31
Desember 2020 mencapai 99,99 persen dari anggaran belanja
sebesar Rp313.712.000,00.
Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun
Anggaran 2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel
berikut:
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)
Kode Unit Kerja Eselon I Anggaran Realisasi%Realisasi
Anggaran
067.07 Ditjen PKP2TRans 160.412.000 160.411.500 100,00
067.09 Balilatfo 153.300.000 153.280.000 99,99
313.712.000 313.691.500 99,99 JUMLAH
Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per Jenis Belanja pada Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Perbandingan Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHUN ANGGARAN 2019Naik
(Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.411.500 98.007.153.553 (99,84)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
Honor Pengelola Teknis Gedung dan
Bangunan
88.818.600 (100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan 153.280.000 887.056.400 (82,72)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan
Bangunan25.500.000 (100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan
Bangunan15.226.284.603 (100,00)
Jumlah Belanja Kotor 313.691.500 114.234.813.156 (99,73)
Pengembalian Belanja Modal - 156.323.871 100,00
Jumlah Belanja 313.691.500 114.078.489.285 (99,73)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 52 -
Belanja Modal JIJ Rp26.911.227.607,00
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan
2019 masing-masing sebesar Rp26.911.227.607,00 dan
Rp196.971.043.446,00 atau mengalami penurunan sebesar
86,34 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Hal ini
disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran
belanja difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Adanya pengurangan anggaran untuk belanja modal jalan,
irigasi, dan jaringan ini diikuti dengan penurunan realisasi
belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Realisasi Belanja
Modal JIJ per 31 Desember 2020 mencapai 94,20 persen dari
Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp28.567.008.000,00.
Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran
2020 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal JIJ Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah)
Kode Eselon I Estimasi Anggaran Realisasi
Realisasi
Anggaran
(%)
067.07 Ditjen PKP2TRans 22.067.008.000 21.896.839.607 99,23
067.09 Balilatfo 6.500.000.000 5.014.388.000 77,14
28.567.008.000 26.911.227.607 94,20 JUMLAH
Adapun Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 53 -
Perbandingan Rincian Belanja Modal JIJ per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah) URAIAN JENIS BELANJA TAHUN 2020 TAHUN 2019
Naik
(Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan 17.516.344.935 67.712.709.611 (74,13)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
Honor Pengelola Teknis Jaringan- 8.400.000,00 (100,00)
Belanja Modal Perencanaan &
Pengawasan Jalan- 106.549.331 (100,00)
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan
Jembatan- 16.840.000 (100,00)
Belanja Modal Irigasi 4.380.494.672 15.323.098.340 (71,41)
Belanja Modal Jaringan 5.014.388.000 808.348.929 520,32
Belanja Modal Perencanaan &
Pengawasan Jaringan- 14.000.000 (100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan
Jembatan- 98.074.679.612 (100,00)
Belanja Penambahan Nilai Jaringan - 14.971.838.723 (100,00)
Jumlah Belanja Kotor 26.911.227.607 197.036.464.546 (86,34)
Pengembalian Belanja Modal 0 65.421.100 100,00
Jumlah Belanja 26.911.227.607 196.971.043.446 (86,34)
Belanja Modal Lainnya Rp468.491.000,00
B.5.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar
Rp468.491.000,00 dan Rp554.632.000,00 atau mengalami
penurunan sebesar 15,53 persen dibandingkan periode
Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan adanya Pandemi
Covid-19 sehingga anggaran belanja difokuskan untuk
penanganan Pandemi Covid-19.
Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 mencapai
99,53 persen dari anggaran Belanja Modal Lainnya Tahun
2020 sebesar Rp468.700.000,00.
Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran
2020 dan 2019 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel
berikut:
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)
Kode Eselon I Anggaran Realisasi% Realisasi
Anggaran
067.08 Ditjen PKTrans 468.700.000 466.491.000 99,53
468.700.000 466.491.000 99,53JUMLAH
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 55 -
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
ASET LANCAR
Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 adalah masing-masing sebesar Rp51.864.543.769,00
dan Rp407.332.895.236,00.
Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian Aset Lancar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi per 31 Desember 2020 dan 2019
tersaji sebagai berikut:
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
No. Aset Lancar 31 Desember 2020 31 Desember 2019
1 Kas di Bendahara Pengeluaran 500,000
2 Kas Lainnya dan Setara Kas 219,087,387 1,178,000
3 Piutang Bukan Pajak 1,381,596,736 551,036,448
4Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Piutang Bukan Pajak(56,448,233) (2,522,535)
5 Piutang Bukan Pajak (Netto) 1,325,148,503 548,513,913
6
Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
160,767,100 88,468,100
7
Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi
(8,796,710) (442,338)
8
Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (Netto)
151,970,390 88,025,762
9 Persediaan 50,165,326,511 406,694,677,561
51,861,532,791 407,332,895,236 Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai,
dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang
Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan
atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Desa,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 56 -
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp500.000,00. Kas di Bendaharaan
Pengeluaran sudah direkonsilasi oleh KPPN dengan Berita
Acara Rekonsiliasi.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
dan 2019 per unit kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel
berikut:
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp219.087.387,00
Unit Kerja 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Ditjen PDT 500.000
Jumlah - 500.000
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp219.087.387,00
dan Rp1.178.000,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan
kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari
UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu
investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas
dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan.
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Unit Ke rja 3 1 D e s e m be r 2 0 2 0 3 1 D e s e m be r 2 0 19
Dijten P P MD 219.016.071
Ditjen P DT 500.000
Ditjen P KP 2Trans 70.716
Ditjen P KTrans 600
J um la h 2 19 .0 8 7 .3 8 7 5 0 0 .0 0 0
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Ditjen PPMD sebagai
berikut:
- Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
yaitu sisa anggaran pada rekening yang berasal
penerimaan hibah yang diterima langsung dari United
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 57 -
Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam rangka Support
for Mainstreaming of Community Based Development
Information System (CBDIS) as Information based education
planning tool at village level, Support Activities for
Supporting the Establishment of Monitoring and Evaluation
of the Distribution Process of Social Protection Programs in
Responding to COVID-19 under Village Fund to the Ministry
of Village, dan Technical support to sub-national child-
sensitive planning, budgeting and monitoring processes
(including piloting, development of government regulations,
program guidelines and modules, Village Information
System, and mainstreaming of SDGs into Village Law
implementation). Adapun Kas Lainnya dan Setara Kas
sebesar Rp194.441.469,00 per tanggal 31 Desember 2020
yang merupakan pengembalian dari Pengesahan Hibah
Langsung Unicef yang telah dilakukan jurnal secara
sistem Aplikasi Saiba (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual) berdasarkan Surat Perintah Pengesahan Hibah
Langsung (SP2HL) nomor 80001 tanggal 30 Desember
2020 yang berisi pengesahan untuk pendapatan sebesar
Rp4.631.930.387,00 dan belanja sebesar
Rp4.006.709.809,00 sehingga terdapat saldo akhir Kas
Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
sebesar Rp625.220.578,00 (Unaudited) diantaranya:
A. Rp289.193.000,00 sudah disahkan pengembalian
Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN dengan Surat
Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung (SP4HL) nomor 80021, 80022, 80023
B. Penambahan pagu pada belanja barang Hibah
Langsung Luar Negeri sebesar Rp141.599.000,00
sehingga menjadi Rp4.148.311.000,00 untuk
melakukan pengesahan belanja tahun 2020 sebesar
Rp141.586.109 dan belanja tersebut sudah disahkan
Tahun Anggaran 2020 oleh KPPN dengan SP2HL
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 58 -
nomor 80021
Sehingga jumlah saldo akhir Kas Lainnya di Kementerian
Negara/ Lembaga dari Hibah sebesar Rp194.441.469 per
31 Desember 2020 yang merupakan pengembalian atas
dana dari pendonor yang tidak terpakai, pengembalian
akan dilakukan pada Tahun 2021
- Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar
Rp24.574.602 yang terdiri dari:
a. Penerimaan bunga jasa giro pada rekening hibah
langsung luar negeri sebesar Rp24.574.102 yang
penerimaannya tidak memerlukan pengesahan dari
kppn, dan akan dilakukan setor pada tahun 2021
b. Saldo rekening sebesar Rp500 pada Satuan Kerja Aktif
Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020, yang
merupakan kekurangan penarikan atas pembayaran
honor tenaga pendamping.
Kas lainnya dan setara kas pada Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp70.716,00 terdapat di satker Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Tojo Una-una merupakan kesalahan
pencatatan pada penarikan uang di Bank untuk pembayaran
honor pejabat penandatangan SPM sebesar Rp70.000,00 dan
bunga rekening sebesar Rp715,78 (dilakukan pembulatan
dalam sistem Aplikasi SAIBA) dan dilakukan jurnal
penyesuaian. (bukti rekening koran, BKU januari sampai
desember 2020 dan Surat Pernyataan KPA dan Bukti Kwitansi
terlampir)
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang terdapat pada Ditjen
PKTrans sebesar Rp600,00 terdapat di Satuan Kerja 350303
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna. Hal ini
berawal karena terjadinya selisih antara BKU dan Rekening
Koran sebesar Rp600,00 yang disebabkan karena kekeliruan
dalam penulisan nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 59 -
Piutang Bukan Pajak Rp1.381.596.736,00
Pengeluaran yang terjadi saat transaksi penarikan uang pada
tanggal 06 Nopember 2020 sebesar Rp51.530.000,00
seharusnya sebesar Rp51.530.600,00.
C.3 Piutang Bukan Pajak
Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.381.596.736,00
dan Rp551.036.448,00 yang merupakan hak atau pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau
serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal
neraca.
Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Rincian Piutang Bukan Pajak pada Dijten PKP2Trans
Rp580.656.805,- merupakan kekurangan volume pekerjaan
fisik atas pemeriksaan BPK di lapangan (Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) terlampir dengan rincian
Satker sebagai berikut:
Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen PKP2Trans
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
NO KODE SATKER JUMLAH
1 067.07.350285 112.869.373,
2 067.07.350307 214.066.797,
3 067.07.418191 113.841.802,
4 067.07.419124 139.878.833,
580.656.805,
NAMA SATKER
Total
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KAB. SIDRAP
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KAB. MUNA
Rincian Piutang Bukan Pajak pada Ditjen PKTrans
Ura ia n 3 1 D e s e m be r 2 0 2 0 3 1 D e s e m be r 2 0 19
Ditjen P KP 2Trans 580.656.805 -
Ditjen P KTrans 14.895.514
Balila tfo 230.500.000
Sekretaria t J enderal 570.439.931 536.140.934
J um la h 1.3 8 1.5 9 6 .7 3 6 5 5 1.0 3 6 .4 4 8
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 60 -
merupakan tuntutan ganti rugi atas pekerjaan kurang volume
CV Makmur Bima sebesar Rp9.443.380,00 dan CV Medali
Mas Jaya sebesar Rp5.452.135,00 pada Ditjen PKTrans.
Piutang ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada
tanggal 31 Maret 2020 dengan NTPN 8C46B3CIEEPRNGJN.
Rincian Piutang Negara Bukan Pajak yang terdapat pada
Balilatfo sebesar Rp230.500.000,00 merupakan Temuan BPK
TA 2020 pada satker Balilatfo atas Kurang Volume Hasil
Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa
Layar Film/Film (Videotron) sebesar Rp199.000.000,00 dan
Note Book sebesar Rp31.500.000,00
Rincian Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
REALISASI
TA 2020
REALISASI TA
2019
495,707,270 472,856,294
9,661,950 63,284,649
65,070,711
570,439,931. 536,140,943.
NAMA SATKER
Piutang PNBP atas sewa pujasera, kantin
dan Fotocopy
Piutang PNBP atas Penggunaan Lahan
Parkir oleh PT. Ardas
Piutang 2020 yang belum tercatat (Koreksi
BPK)
JUMLAH
1. Piutang PNBP atas sewa pujasera, kantin dan fotocopy
pada tahun 2019 sebesar Rp 472.856.294 adalah Hasil
Jurnal Rekomendasi pencatatan piutang berbasis akrual
pada Sekretariat Jenderal ,dari BPK melalui LHP Nomor
64A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020. Piutang
tersebut terdiri atas piutang sewa pujasera, kantin, dan
fotocopy (sesuai kontrak sewa terlampir) yang belum
tercatat pada tahun 2019 dan 2018. Namun berdasarkan
rekomendasi APIP sesuai dengan Surat Dinas dari APIP
Nomor : 40/PW/03.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2021
terdapat koreksi piutang sebesar Rp 10.000.000 atas
kesalahan pencatatan piutang, sehingga menambah nilai
piutang tahun 2019 menjadi Rp482.856.294.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 61 -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak (Rp56.448.233,00)
2. Piutang PNBP atas penggunaan lahan parkir oleh PT
ARDAS pada tahun 2019 sesuai Kontrak Perjanjian
Kerjasama PT ARDAS Nomor: 02/PKS-APS/6/2018 sebesar
Rp 63.284.640,- adalah Hasil Jurnal Rekomendasi
mencatatan piutang berbasis akrual pada Sekretariat
Jenderal ,dari BPK melalui LHP Nomor
64A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020. Pada tahun
2020 telah di lunasi oleh PT ARDAS melalui aplikasi
SIMPONI pada tanggal 30 Desember 2020 dengan NTPN
3CF6E3CIEFKJR9MR
3. Pada tahun 2020, berdasarkan Laporan Keuangan PT
ARDAS terdapat pendapatan Sekretariat Jenderal yang
belum dibayar PT ARDAS sesuai Kontrak Perjanjian
Kerjasama PT ARDAS Nomor: 02/PKS-APS/6/2018 pasal 4
tentang Bagi Hasil (profit sharing) bagi Kemendes sebesar
60% sebesar Rp 9.661.950,-. Penjurnalan jurnal umum
piutang tersebut berdasarkan rekomendasi APIP melalui
Surat Dinas Nomor : 40/PW/03.01/I/2020 tanggal 27
Januari 2021
4. Koreksi BPK terkait pencatatan Piutang Sewa Pujasera dan
DPR tahun 2020 yang belum tercatat sebesar
Rp65.070.711
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan
Pajak
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
sebesar Rp56.448.233,00 dan Rp2.522.535,00. Penyisihan
piutang tak tertagih-piutang bukan pajak pada masing-
masing Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2020 dan 2019
dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 62 -
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang bukan pajak - per UKE-1 Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Ditjen PKP2Trans 2.903.284 0
Ditjen PKTrans 0 74.477
Balilatfo 1.152.500
Sekretariat Jenderal 52.392.449 2.448.058
Total 56.448.233 2.522.535
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori
piutang disajikan sebagai berikut:
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar 820.818.755 0,50% 4.104.094
Kurang Lancar 495.707.270 10% 49.570.727
Diragukan - 50% -
Macet - 100% -
Jumlah 1.316.526.025 53.674.821
Bagian Lancar TP/TGR
Lancar 0,50%
Kurang Lancar - 10% -
Diragukan 50% -
Macet 100% -
Jumlah - -
Bagian Lancar TPA
Lancar - 0,50% -
Kurang Lancar - 10% -
Diragukan 50% -
Macet 100% -
Jumlah - -
Rekomendasi BPK 2019 2.448.058
Koreksi BPK Audited 2020 (Setjen) 65.070.711 0,50% 325.354
Jumlah Penyisihan Piutang Tak
Tertagih 1.381.596.736 56.448.232
Piutang Bukan Pajak (netto) Rp1.325.148.503,00
C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)
Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 63 -
2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.325.148.503,00 dan
Rp548.513.913,00. Nilai Piutang Bukan Pajak (Netto) berasal
dari selisih Piutang Bukan Pajak (Bruto) dikurangi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak.
Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020
dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp160.767.100,00
C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 masing-masing adalah sebesar Rp160.767.100,00 dan
Rp88.468.100,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan
Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Adapun
rincian nilai bagian lancar TP/TGR per 31 Desember 2020
dan 2019 sebagai berikut:
Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Bagian Lancar TGR 160.767.100 88.468.100
160.767.100 88.468.100
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 sebesar Rp160.767.100,00 dan
Rp88.468.100,00. Terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp72.800.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp87.967.100,00.
Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Ditjen PKP2Trans 577.753.521 0
Ditjen PKTrans 0 14.821.037
Balilatfo 229.347.500 0
Sekretariat Jenderal 518.047.482 533.692.876
Jumlah 1.325.148.503 548.513.913
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 64 -
Bagian Lancar TP/TGR Ditjen PKP2Trans dengan 1 pegawai
(debitur) dengan nama Ir. Rajumber Prihatin, M.Si.
Pencatatan ini terjadi akibat hilangnya kendaraan dinas roda
4 sesuai dengan atensi temuan hasil audit surat itjen
No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PKP2Trans Tanggal 30
Juli 2019. Rincian bagian lancar TP/TGR 31 Desember 2020
sebesar Rp72.800.000,00 merupakan piutang yang harus
dibayarkan sesuai dengan Time Line di SKTJM dari bulan
oktober sampai dengan desember 2020 sebesar
Rp22.000.000,00 dan bulan januari sampai dengan desember
2021 sebesar Rp52.800.000,00. Yang sudah disetorkan ke kas
negara sebesar Rp2.000.000,00 dengan kode akun 425791
(pendapatan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara
terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain) yang
disetorkan tanggal bayar 15 september 2020 (bukti setor
terlampir).
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Ditjen PKTrans merupakan
atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas pegawai pada 16
pegawai (debitur) yang belum diselesaikan pada tanggal
neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang
pada Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebesar
Rp87.967.100,00. Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Ditjen PKP2Trans per debitur per 31 Desember 2020
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 65 -
Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Debitur Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) No. Uraian Nominal
1 SPKMKN atas nama Ir. Supriatna, M.Si 5.375.500
2 SPKMKN atas nama Munadi, S.Pd 5.529.800
3 SPKMKN atas nama Drs. Putut Edy Sasono, M.Si 6.276.000
4 SPKMKN atas nama Mulyanto 3.675.000
5 SPKMKN atas nama Ir. Alin Yurianto, M.Si 5.736.000
6 SPKMKN atas nama Ir. Alin Yurianto, M.Si 5.529.800
7 SPKMKN atas nama Dorodjati 4.551.000
8 SPKMKN atas nama Solichin 5.529.800
9 SPKMKN atas nama Ir. R. Harry Suhargono, MM 4.577.000
10 SPKMKN atas nama Ir. Mis Yanuarizah 4.086.800
11 SPKMKN atas nama Jekson, S.Sos 6.643.000
12 SPKMKN atas nama Imam Moerdo Koentjoro, BE 4.551.000
13 SPKMKN atas nama Supraptiningsih 4.086.800
14 SPKMKN atas nama Egi Tjahhergi, BE 5.460.000
15 SPKMKN atas nama Titiek Dwinarwati 6.643.000
16 SPKMKN atas nama Prayitno 5.529.800
17 SPKMKN atas nama Ir. Erna Noviati 4.186.800
87.967.100 Total Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar Lancar Rp8.796.710,00
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp8.796.710,00 dan Rp442.338,00. Penyisihan
piutang tak tertagih – piutang lancar milik Direktorat
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi Ditjen PKTrans yang
merupakan pengembalian perjalanan dinas. Estimasi atas
ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh
kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan
Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan
sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 66 -
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)
Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar - 0,50% -
Kurang Lancar - 10% -
Diragukan - 50% -
Macet - 100% -
Jumlah - -
Bagian Lancar TP/TGR
Lancar 0,50%
Kurang Lancar 87.967.100 10% 8.796.710
Diragukan 50% -
Macet 100% -
Jumlah 87.967.100 8.796.710
Bagian Lancar TPA
Lancar - 0,50% -
Kurang Lancar - 10% -
Diragukan 50% -
Macet 100% -
Jumlah - -
Jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih 87.967.100 8.796.710
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Rp151.970.390,00
C.8 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 masing-masing sebesar Rp151.970.390,00 dan
Rp88.025.762,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan
Tagihan TP/TGR atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas
pegawai pada 16 pegawai (debitur) yang belum diselesaikan
pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan
atau kurang pada Direktorat Pelayanan Pertanahan
Transmigrasi sebesar Rp79.170.390,00 dengan rincian
sebagai berikut:
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto) Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
N o . Kua lita sJ um la h
D e biturN ila i P iuta ng P e nyis iha n N ila i B e rs ih
1 Lancar -
2Kurang
Lancar17 160.767.100 (8.796.710) 151.970.390
3 Diragukan -
4 Macet -
17 16 0 .7 6 7 .10 0 (8 .7 9 6 .7 10 ) 15 1.9 7 0 .3 9 0 J um la h
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 67 -
Persediaan Rp50.165.326.511,00
C.9 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 masing-masing sebesar Rp50.165.326.511,00 dan
Rp406.694.677.561,00. Adapun nilai persediaan pada
masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDTT per 31
Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:
Rincian Persediaan pada Unit Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
067.02 Inspektorat Jenderal 72.404.400 11.356.500
067.03 Ditjen PPMD 17.747.104.431 77.276.495.961
067.04 Ditjen PKP 1.447.172.500 158.846.753.089
067.05 Ditjen PDTu 1.487.945.568 40.474.427.420
067.06 Ditjen PDT 418.493.589 114.962.298.874
067.07 Ditjen PKP2Trans 21.124.466.289 7.264.766.282
067.08 Ditjen PKTRans 7.628.793.837 7.793.079.455
067.09 Balilatfo 63.737.025 35.237.700
067.10 Setjen 175.208.872 30.262.280
50.165.326.511 406.694.677.561JUMLAH
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Rincian mutasi/perubahan nilai Persediaan per 31 Desember
2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 68 -
Mutasi/Perubahan Persediaan Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) URAIAN NILAI
Saldo Awal 406.694.677.561
Mutasi tambah: 118.693.564.151
Pembelian91.208.404.751
Reklas Masuk23.856.777.098
Hasil Opname Fisik Kurang2.044.458.032
Transfer Masuk927.094.428
Hibah (Masuk)437.980.000
Koreksi Penyesuaian Persediaan218.849.840
Koreksi Tambah2
Mutasi kurang: 475.222.915.201
Penyerahan kepada Masyarakat 320.616.878.050
Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai 114.951.286.894
Pemakaian 13.491.154.801
Reklas Keluar 11.798.952.355
Koreksi Kurang 11.565.768.366
Hasil Opname Fisik Lebih 1.843.558.710
Transfer Keluar 927.094.428
Koreksi Penyesuaian Persediaan 28.221.597
Saldo Akhir 50.165.326.511
Penjelasan Mutasi Tambah Persediaan berasal dari:
• Pembelian sebesar Rp91.208.404.751,00 yang terdapat
pada Itjen sebesar Rp953.272.500,00, Ditjen PPMD
sebesar Rp2.240.366.949,00, Ditjen PKP sebesar
Rp1.800.692.910,00, Ditjen PDTu sebesar
Rp913.366.280,00, Ditjen PDT sebesar
Rp1.632.704.970,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp19.074.334.649,00, Ditjen PKTrans sebesar
Rp59.856.815.885,00, Balilatfo sebesar
Rp782.500.163,00 dan Setjen sebesar
Rp3.954.350.445,00
• Reklas Masuk sebesar Rp23.856.777.098,00 terdapat
pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp8.368.590.000,00,
Ditjen PKTrans sebesar Rp3.430.362.355,00, dan Setjen
sebesar Rp12.057.824.743,00
• Hasil Opname Fisik Kurang sebesar Rp2.044.458.032,00
terdapat pada Ditjen PKTrans sebesar
Rp1.841.914.815,00 dan Setjen sebesar
Rp202.543.217,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 69 -
• Transfer Masuk sebesar Rp927.094.428,00 terdapat pada
Ditjen PKP2Trans sebesar Rp461.301.310,00 dan Ditjen
PKTrans sebesar Rp465.793.118,00
• Hibah (Masuk) sebesar Rp437.980.000,00 terdapat pada
Setjen
• Koreksi Penyesuaian Persediaan sebesar
Rp218.849.840,00 terdapat pada Itjen sebesar
Rp62.620.900,00, Ditjen PPMD sebesar Rp9.014.600,00,
Ditjen PKP sebesar Rp42.896.520,00, Ditjen PDTu
sebesar Rp57.145.451,00, Ditjen PDT sebesar
Rp39.500,00, Ditjen PKP2Trans sebesar Rp6.977.500,00,
Ditjen PKTrans sebesar Rp38.363.460,00 dan Balilatfo
sebesar Rp1.791.909,00
• Koreksi Tambah sebesar Rp2,00 terdapat pada Setjen
Penjelasan Mutasi Kurang Persediaan:
• Penyerahan Kepada Masyarakat sebesar
Rp320.616.878.050,00 terdapat pada Ditjen PPMD
sebesar Rp59.613.770.280,00, Ditjen PKP sebesar
Rp157.398.412.439,00, Ditjen PDTu sebesar
Rp38.982.412.852,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp4.418.275.990,00, Ditjen PKTrans sebesar
Rp47.708.201.746,00 dan Setjen sebesar
Rp12.495.804.743,00
• Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasi sebesar
Rp114.951.286.894,00 terdapat pada Ditjen PDT
• Pemakaian sebesar Rp13.491.154.801,00 terdapat pada
Itjen sebesar Rp954.845.500,00, Ditjen PPMD sebesar
Rp2.164.772.799,00, Ditjen PKP sebesar
Rp1.844.757.580,00, Ditjen PDTu sebesar
Rp974.580.731,00, Ditjen PDT sebesar
Rp1.225.262.861,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp586.417.786,00, Ditjen PKTrans sebesar
Rp1.002.420.022,00, Balilatfo sebesar
Rp755.792.747,00, dan Setjen sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 70 -
Rp3.982.304.775,00
• Reklas Keluar sebesar Rp11.798.952.355,00 terdapat
pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp8.368.590.000,00 dan
Ditjen PKTrans sebesar Rp3.430.362.355,00
• Koreksi kurang sebesar Rp11.565.768.366,00 terdapat
pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp216.918.366,00 dan
Ditjen PKTrans sebesar Rp11.348.850.000,00
• Hasil Opname Fisik Lebih sebesar Rp1.843.558.710,00
terdapat pada Ditjen PPMD sebesar Rp230.000,00,
Ditjen PKTrans sebesar Rp1.841.908.010,00 dan Setjen
sebesar Rp1.420.700,00
• Transfer Keluar sebesar Rp927.094.428,00 terdapat pada
Ditjen PK2PTrans sebesar Rp461.301.310,00 dan Ditjen
PKTrans sebesar Rp465.793.118,00
• Koreksi Penyesuaian Persediaan sebesar
Rp19.024.602,00 terdapat pada Setjen
Adapun rincian persediaan per akun pada periode 31
Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Persediaan per Akun Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
AkunUraian
30 Desember
2020
117111 Barang Konsumsi 479.880.036
117113 Bahan Untuk Pemeliharaan 304.000
117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau
diserahkan kepada
10.519.172.550
117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau
diserahkan kepada
19.108.082.751
117125 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
diserahkan kepada
2.637.680.007
117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada
Masyarakat
140.413.148
117128 Barang Persediaan Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke
8.549.554.757
117129 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat - Dalam Proses
8.712.473.662
117131 Bahan Baku 701.000
117199 Persediaan Lainnya 17.064.600
50.165.326.511 JUMLAH
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 71 -
Tanah Rp677.750.355.000,00
ASET TETAP
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Aset Tetap pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing adalah sebesar
Rp1.997.934.495.703,00 dan Rp2.105.562.285.314,00.
Adapun Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019
terdiri dari:
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
URAIAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019NAIK
(TURUN) %
Tanah 677,750,355,000 677,750,355,000 -
Peralatan dan Mesin 380,004,557,930 367,861,952,630 3.30
Gedung dan Bangunan 579,626,324,551 579,836,981,600 (0.04)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 808,949,560,937 836,311,807,753 (3.27)
Aset Tetap Lainnya 121,688,849,932 151,075,117,594 (19.45)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 30,177,239,114 31,608,897,585 (4.53)
Akumulasi Penyusutan (600,262,391,761) (538,882,826,848) 11.39
Jumlah 1,997,934,495,703 2,105,562,285,314 (5.11)
C.10 Tanah
Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar dan
Rp677.750.355.000,00 dan Rp677.750.355.000,00. Rincian
aset Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 per Unit Kerja
Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Aset Tanah per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Nilai %
067.09 Balilatfo 573.491.500.000 573.491.500.000 0 0,00%
067.10 Setjen 104.258.855.000 104.258.855.000 0 0,00%
677.750.355.000 677.750.355.000 0 0,00%JUMLAH
Naik/TurunKode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 72 -
Rincian mutasi/perubahan nilai Tanah per 31 Desember 2020
dapat dilihat pada tabel berikut:
Mutasi/Perubahan Tanah
Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)
URAIAN NILAI
Saldo Awal 677.750.355.000
Mutasi tambah: 83.849.600.000
Transfer Masuk83.715.750.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 133.850.000
Mutasi kurang: 83.849.600.000
Transfer Keluar 83.390.800.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 324.950.000
Koreksi Penilaian Kembali BMN 133.850.000
Saldo Akhir 677.750.355.000
Mutasi Tambah Tanah berasal dari:
- Transfer Masuk sebesar Rp83.715.750.000,00 yang terdiri
dari Ditjen PKP2Trans sebesar Rp324.950.00,00 pada
satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi
Sulawesi Tenggara (209273) dan juga pada Balilatfo sebesar
Rp83.390.800.000,00 pada satker Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Negara.
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar
Rp133.850.000,00 berasal dari Ditjen PKP2Trans pada
satker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Pidie (350134).
Mutasi Kurang Tanah berasal dari:
- Transfer Keluar terdapat pada Balilatfo sebesar
Rp83.390.800.000,00 pada satker Balai Besar
Pengembangan Latihan Masyarakat.
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya terdapat pada
Ditjen PKP2Trans sebesar Rp324.950.00,00 pada satker
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 73 -
Tenggara. Hal ini terjadi karena likuidasi aset dari Dinas
Nakertrans Sulawesi Tenggara yang mempunyai dua kode
satker Tugas Perbantuan.
- Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar Rp133.850.000,00
berasal dari Ditjen PKP2Trans pada satker Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie (350134).
Rincian Aset Tanah yang dimiliki Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi pada masing-masing satker per 31 Desember
2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Daftar Aset Tanah pada masing-masing Satker Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
N A M A S A TKER N ila i
Bala i Latihan Mas yarakat Ambo n 876.564.000
P endidikan dan P ela tihan P egawai Apara tur Sipil Negara 83.390.800.000
Bala i P engkajian dan P enerapan Teknik P ro duks i Bengkulu 172.830.565.000
Bala i Bes ar P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Yo gyakarta 68.599.991.000
Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Makas s ar 62.956.953.000
Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Banjarmas in 41.462.575.000
Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans Denpas ar 129.778.125.000
Bala i P e la tihan Mas y Des a , P DT & Trans P ekanbaru 13.595.927.000
Sekre taria t J endera l KDP DTT 104.258.855.000
J um la h Ta na h 6 7 7 .7 5 0 .3 5 5 .0 0 0
Peralatan dan Mesin Rp380.004.557.930,00
C.11 Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp380.004.557.930,00 dan
Rp367.861.952.630,00. Terdapat kenaikan sebesar
Rp12.142.605.300,00 atau 3,30 persen dibandingkan tahun
2019.
Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin pada Unit
Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 74 -
2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Peralatan dan Mesin Menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.02 Inspektorat Jenderal 9.571.517.853 9.643.003.453 -71.485.600 -0,74%
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat16.012.080.120 14.789.293.689 1.222.786.431 8,27%
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan17.822.737.970 17.620.236.670 202.501.300 1,15%
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu14.796.323.956 14.610.423.956 185.900.000 1,27%
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal14.702.755.950 14.676.755.950 26.000.000 0,18%
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan54.207.571.777 54.278.214.277 -70.642.500 -0,13%
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi31.369.495.844 32.074.179.044 -704.683.200 -2,20%
067.09
Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan,
102.654.425.177 95.895.436.987 6.758.988.190 7,05%
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi118.867.649.283 114.274.408.604 4.593.240.679 4,02%
380.004.557.930 367.861.952.630 12.142.605.300 3,30%JUMLAH
Naik/Turun31-Dec-1931-Dec-20UraianKode
Adapun mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 75 -
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) URAIAN NILAI
Saldo Awal 367.861.952.630
Mutasi tambah: 24.312.402.294
Pembelian 17.243.824.294
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi2.873.583.144
Saldo Awal 817.705.000
Reklasifikasi Masuk 714.686.121
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap619.533.735
Perolehan Lainnya 618.500.000
Transfer Masuk 591.142.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 363.700.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung 335.800.000
Pengembangan Nilai Aset 107.558.000
Hibah (Masuk) 26.370.000
Mutasi kurang: 12.169.796.994
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya8.674.338.754
Transaksi Normalisasi BMN 1.377.248.240
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen
TAYL) 1.093.780.000
Transfer Keluar 267.332.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 230.500.000
Penghapusan 224.905.000
Reklasifikasi Keluar 134.750.000
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II
dokumen semester I) 110.112.000
Koreksi Pencatatan 49.500.000
Hibah (Keluar) 6.947.000
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola 384.000
Saldo Akhir 380.004.557.930
Akumulasi Penyusutan 296.358.156.625
Nilai Buku 83.646.401.305
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin terjadi akibat:
- Pembelian sebesar Rp17.243.824.294,00 yang terdapat
pada Itjen sebesar Rp10.000.000,00, Ditjen PPMD
sebesar Rp879.262.340,00, Ditjen PKP sebesar
Rp202.501.300,00, Ditjen PDTu sebesar
Rp185.900.000,00, Ditjen PDT sebesar Rp26.000.000,00,
Ditjen PKP2Trans sebesar Rp173.300.000,00, Ditjen
PKTrans sebesar Rp464.208.800,00, Balilatfo sebesar
Rp11.132.544.175,00 dan Setjen sebesar
Rp4.170.107.679,00
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 76 -
Rp2.873.583.144,00 pada Balilatfo
- Saldo Awal sebesar Rp817.705.000,00 terdapat pada
Ditjen PKP2Trans
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp714.686.121,00 terdapat
pada Ditjen PPMD sebesar Rp579.936.121,00, Balilatfo
sebesar Rp134.750.000,00
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar
Rp619.533.735,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
sebesar Rp168.648.000,00 dan Balilatfo sebesar
Rp450.885.735,00
- Perolehan Lainnya sebesar Rp618.500.000,00 yang
terdapat pada Setjen
- Transfer Masuk sebesar Rp591.142.000,00 yang terdapat
pada Ditjen PPMD sebesar Rp35.000.000,00, Ditjen
PKP2Trans sebesar Rp381.142.000,00, Ditjen PKTrans
sebesar Rp35.000.000,00, Balilatfo sebesar
Rp70.000.000,00 dan Setjen sebesar Rp70.000.000,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar
Rp363.700.000,00 yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans
- Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar
Rp335.800.000,00 yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp107.558.000,00
terdapat pada Setjen
- Hibah (Masuk) sebesar Rp26.370.000,00 terdapat pada
Setjen
Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin terjadi akibat:
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar
Rp8.674.338.754,00 terdapat pada Itjen sebesar
Rp81.485.600,00, Ditjen PPMD sebesar
Rp271.412.030,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp2.281.658.500,00, Balilatfo sebesar
Rp5.640.487.624,00, dan Setjen sebesar
Rp399.295.000,00
- Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp1.377.248.240,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 77 -
terdapat Balilatfo
- Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester I Dokumen TAYL)
sebesar Rp1.093.780.000,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
- Transfer Keluar sebesar Rp267.332.000,00 terdapat pada
Ditjen PKP2Trans sebesar Rp22.332.000,00 dan Balilatfo
sebesar Rp245.000.000,00
- Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas sebesar
Rp230.500.000,00 terdapat pada Balilatfo
- Penghapusan sebesar Rp224.905.000,00 terdapat pada
Balilatfo
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp134.750.000,00 terdapat
pada Balilatfo
- Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen
Semester I) sebesar Rp110.112.000,00 terdapat pada
Ditjen PKTrans
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp49.500.000,00 yang
terdapat pada Balilatfo
- Hibah (Keluar) sebesar Rp6.947.000,00 yang terdapat
pada Ditjen PKP2Trans
- Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola sebesar
Rp384.000,00 terdapat pada Balilatfo
Penggunaan Akun Lama Penanganan Pandemi Covid-19
terdapat pada Ditjen PPMD melakukan pembelian termometer
untuk penanganan Covid-19 sebanyak 2 (Dua) unit berupa 1
unit termometer infrared Value VIT 300 sebesar
Rp3.454.000,00 dan termometer infraret Simzo HW-302
sebesar Rp3.740.000,00. Alat tersebut telah digunakan untuk
operasional satker Ditjen PPMD dan telah dicatat sebagai
Barang Milik Negara pada tahun 2020.
Penggunaan Akun Baru Penanganan Pandemi Covid-19 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
- Ditjen PKP melakukan pembelian 1 (Satu) unit Thermo
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 78 -
Checker DT-PEN-White Grey seharga Rp2.000.000,00
dan 1 (Satu) unit wastafel portable seharga
Rp2.600.000,00 Alat tersebut telah digunakan untuk
operasional dan telah dicatat sebagai Barang Milik
Negara pada tahun 2020
- Ditjen PDT melakukan pembelian 13 (Tiga belas) unit
Termometer Government Tester seharga @Rp2.000.000,00
dengan total Rp26.000.000,00.
- Penanggan Pandemi COVID-19 pada Balilatfo dapat
dirinci sebagai berikut:
a. Balilatfo berupa Penyemprot Otomatis 2 buah sebesar
Rp3.400.000,00, Infrared Thermometer 1 buah sebesar
Rp1.500.000,00, Thermal Imaging Camera 7 buah
sebesar Rp245.000.000,00 berupa Thermal Imaging
Camera dan sudah ditransfer keluar ke Sekretariat
Jenderal, PKP2Trans, PPMD, Pusdiklat ASN, PKTrans
dan BBPLM Jakarta
b. BP2TP Bengkulu berupa Infrared Thermometer 1 buah
sebesar Rp2.450.000,00
c. BBLM Yogyakarta berupa Alat Ukur/Tes Klinis
Lainnya 2 buah sebesar Rp56.000.000,00, Alat
Kesehatan Umum Lain-Lainnya berupa Jet Hand
Dryer 2 buah sebesar Rp8.320.000,00, Hand Dryer 2
buah sebesar Rp3.078.900,00, Soap Dispenser
Sanitizer 1 buah sebesar Rp1.887.390,00
d. BLM Banjarmasin berupa Thermal Imaging Camera 1
buah sebesar Rp39.989.000,00
e. BLM Denpasar berupa Thermometer (Alat
Laboratorium Umum) 2 unit sebesar Rp69.700.000,00
f. BLM Pekanbaru berupa Alat Ukur/Tes Klinis Lainnya
1 buah sebesar Rp3.400.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 79 -
Gedung dan Bangunan Rp579.626.324.551,00
C.12 Gedung dan Bangunan
Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan bangunan per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah
Rp579.626.324.551,00 dan Rp579.836.981.600,00. Terdapat
penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember
2020 sebesar Rp210.657.049,00 atau 0.04 persen
dibandingkan tahun 2019.
Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang
dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT Per 31 Desember
2020 dan 2019 sebagai berikut:
Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.03Ditjen
PPMD501.063.950, 504.850.000
(3.786.050) -0,75%
067.07Ditjen
PKP2TRans150.016.650.896, 147.401.984.078
2.614.666.818 1,77%
067.08Ditjen
PKTRans26.436.417.713, 34.049.919.830
(7.613.502.117) -22,36%
067.09 Balilatfo 125.344.432.192, 125.955.281.892(610.849.700) -0,48%
067.10 Setjen 277.327.759.800, 271.924.945.8005.402.814.000 1,99%
579.626.324.551 579.836.981.600 (210.657.049) -0,04%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Adapun rincian mutasi/perubahan Aset Gedung dan
Bangunan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 80 -
Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)
URAIAN NILAI
Saldo Awal 579.836.981.600
Mutasi tambah: 34.965.425.385
Reklasifikasi Masuk 14.799.929.250
Koreksi Penilaian Kembali BMN 5.699.693.597
Pengembangan Nilai Aset 4.499.646.000
Transfer Masuk 3.904.237.719
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 2.398.683.917
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 1.557.478.705
Koreksi Kesalahan input IP 1.039.817.567
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 528.189.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 192.100.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali 180.062.030
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan 86.123.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 79.464.600
Mutasi kurang: 35.176.082.434
Reklasifikasi Keluar 15.572.090.250
Koreksi Penilaian Kembali BMN 4.735.962.969
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 3.963.464.712
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen TAYL) 2.944.365.000
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi 1.688.478.081
Usulan Barang Hibah DK/TP 1.664.988.000
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen semester I) 1.589.600.117
Transfer Keluar 1.217.196.000
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan 678.029.600
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 269.380.000Hibah (Keluar) 209.628.000
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL) 199.879.000
Saldo Minus Hasil Revaluasi 192.100.000
Koreksi Pencatatan 190.458.205
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 57.320.500
Koreksi Kesalahan input IP 3.142.000
Saldo Akhir 579.626.324.551
Akumulasi Penyusutan 50.096.198.866
Nilai Buku 529.530.125.685
Mutasi Tambah terdiri dari:
• Reklasifikasi Masuk sebesar Rp14.799.929.250,00
terdapat pada Balilatfo
• Koreksi Peniliaian Kembali BMN sebesar
Rp5.699.693.597,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp243.517.200,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp5.242.920.482,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp213.255.915,00
• Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp4.499.646.000,00
terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp263.700.000,00 dan Setjen sebesar
Rp4.235.946.000,00
• Transfer Masuk sebesar Rp3.904.237.719,00 terdapat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 81 -
pada Ditjen PKP2Trans
• Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar
Rp1.557.478.705,00 terdapat pada Balilatfo sebesar
Rp390.610.705,00 dan Setjen sebesar
Rp1.166.868.000,00
• Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp1.039.817.567,00
terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar
Rp528.189.000,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp378.605.000,00 dan Balilatfo sebesar
Rp149.584.000,00
• Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar
Rp192.100.000,00 terdapat pada Ditjen PPMD
• Koreksi BMN ditemukan Kemabli sebesar
Rp180.062.030,00 terdapat pada Balilatfo
• Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan
sebesar Rp86.123.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans
• Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar
Rp79.464.600,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
sebesar Rp32.121.600,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp47.343.000,00
Mutasi Kurang terdiri dari:
• Reklasifikasi Keluar sebesar Rp15.572.090.250,00
terdapat pada Balilatfo
• Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar
Rp4.735.962.969,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
sebesar Rp3.767.174.990,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp968.787.979,00
• Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar
Rp3.963.464.712,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp610.764.050,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp3.003.814.462,00 dan Balilatfo sebesar
Rp348.886.200,00
• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester I Dokumen TAYL)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 82 -
sebesar Rp2.944.365.000,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi sebesar
Rp1.688.478.081,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp15.144.200,00, pada Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp1.390.971.415,00, pada Ditjen PKTrans sebesar
Rp262.761.436,00 dan pada Balilatfo sebesar
Rp19.601.030,00
• Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar
Rp1.664.988.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans
• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen
Semester I) sebesar Rp1.589.600.117,00 terdapat pada
Ditjen PKTrans
• Transfer Keluar sebesar Rp1.217.196.000,00 terdapat
pada Ditjen PKP2Trans
• Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan
sebesar Rp678.029.600,00 terdapat pada Ditjen
PKP2Trans
• Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi sebesar
Rp269.380.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans
• Hibah (Keluar) sebesar Rp209.628.000,00 terdapat pada
Ditjen PKP2Trans
• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen
TAYL) sebesar Rp199.879.000,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Saldo Minus Hasil Revaluasi sebesar Rp192.100.000,00
terdapat pada Ditjen PPMD
• Koreksi Pencatatan sebesar Rp190.458.205,00 terdapat
pada Balilatfo
• Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi
Revaluasi sebesar Rp57.320.500,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Koreksi Kesalahan Input sebesar Rp3.142.000,00
terdapat pada Ditjen PKTrans
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 83 -
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp808.949.560.937,00
C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp808.949.560.937,00 dan Rp836.311.807.753,00. Terdapat
penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31
Desember 2020 sebesar Rp27.362.246.816,00 atau 3,27
persen dibandingkan tahun 2019.
Perbandingan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki
Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT Per 31 Desember 2020
dan 2019 dapat dilihat pada berikut:
Rincian Aset Tetap JIJ per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Nilai %
067.03 Ditjen PPMD 2.164.271.375, 2.171.580.450 (7.309.075) -0,34%
067.07Ditjen
PKP2Trans 463.904.966.254, 450.399.443.153 13.505.523.101 3,00%
067.08Ditjen
PKTRans 321.839.122.473, 368.651.661.621 (46.812.539.148) -12,70%
067.09 Balilatfo 19.273.084.543, 13.321.006.237 5.952.078.306 44,68%
067.10 Setjen 1.768.116.292, 1.768.116.292 0 0,00%
808.949.560.937 836.311.807.753 (27.362.246.816) -3,27%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31-Dec-20 31-Dec-19
Adapun mutasi/perubahan nilai aset Jalan, Irigasi dan
Jaringan Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 84 -
Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)
URAIAN NILAI
Saldo Awal 836.311.807.753
Mutasi tambah: 82.135.418.695
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 34.561.543.685
Koreksi Penilaian Kembali BMN 24.539.193.035
Pembelian 5.014.388.000
Transfer Masuk 4.556.553.990
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi 3.673.513.000
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi 3.417.965.727
Koreksi Kesalahan input IP 2.313.611.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali 1.261.722.702
Reklasifikasi Masuk 1.010.945.750
Penyelesaian Pembangunan Langsung 590.899.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 584.726.000
Pengembangan Nilai Aset 241.000.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 186.569.806
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 175.907.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi 6.880.000
Mutasi kurang: 109.497.665.511
Usulan Barang Hibah DK/TP 23.934.760.737
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen semester I) 23.250.653.231
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen TAYL) 21.875.918.000
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi 19.036.290.085
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 11.658.723.322
Koreksi Penilaian Kembali BMN 4.128.492.358
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan 3.276.375.702
Hibah (Keluar) 1.136.360.000
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL) 720.187.180
Reklasifikasi Keluar 238.784.750
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 221.447.146
Transaksi Normalisasi BMN 6.880.000
Hibah Keluar (semester I dokumen TAYL) 6.880.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali 5.913.000
Saldo Akhir 808.949.560.937
Akumulasi Penyusutan 244.955.910.528
Nilai Buku Akhir 563.993.650.409
Mutasi Tambah terdiri dari:
• Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar
Rp34.561.543.685,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
Rp14.091.979.685,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp20.469.564.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 85 -
• Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar
Rp24.539.193.035,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Pembelian sebesar Rp5.014.388.000,00 terdapat pada
Balilatfo
• Transfer Masuk sebesar Rp4.556.553.990,00 terdapat
pada Ditjen PKP2Trans
• Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi
Revaluasi sebesar Rp3.673.513.000,00 terdapat pada
Ditjen PKTrans
• Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi sebesar
Rp3.417.965.727,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
sebesar Rp1.315.918.727,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp2.102.047.000,00
• Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp2.313.611.000,00
terdapat pada Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp162.420.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp2.151.191.000,00
• Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar
Rp1.261.722.702,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.010.945.750,00
terdapat pada Balilatfo
• Penyelesaian Pengembangan Langsung sebesar
Rp590.899.000,00 yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar
Rp584.726.000,00 terdapat pada Ditjen PPMD
• Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp241.000.000,00
terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar
Rp186.569.806,00 terdapat pada Balilatfo
• Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi sebesar
Rp175.907.000,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar
Rp6.880.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans
Mutasi Kurang terdiri dari:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 86 -
• Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar
Rp23.934.760.737,00 terdapat pada Ditjen PKTrans
• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen
Semester I) sebesar Rp23.250.653.231,00 terdapat pada
Ditjen PKTrans
• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester I Dokumen TAYL
sebesar Rp21.875.918.000,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi sebesar
Rp19.036.290.085,00 terdapat pada Ditjen PPMD
sebesar Rp29.236.300,00, pada Ditjen PKP2Trans
sebesar Rp16.067.266.785,00, pada Ditjen PKTrans
sebesar Rp2.924.659.500,00 dan pada Balilatfo sebesar
Rp15.127.500,00
• Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar
Rp11.658.723.322,00 terdapat pada Ditjen PPMD
sebesar Rp107.822.075,00 dan Rp11.550.901.247,00
• Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar
Rp4.128.492.358,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp454.976.700,00, pada Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp3.029.953.158,00, pada Ditjen PKTrans sebesar
Rp643.562.500,00
• Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan
sebesar Rp3.276.375.702,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Hibah (Keluar) sebesar Rp1.136.360.000,00 terdapat
pada Ditjen PKP2Trans
• Usulan Barang Hibah DK/TP (Semester II Dokumen
TAYL) sebesar Rp720.187.180,00 terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Reklasifikasi Keluar sebesar Rp238.784.750,00 terdapat
pada Balilatfo
• Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar
Rp221.447.146,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 87 -
• Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp6.880.000,00
terdapat pada Ditjen PKTrans
• Hibah Keluar (Semester I Dokumen TAYL) sebesar
Rp6.880.000,00 terdapat pada Ditjen PKTrans
• Koreksi BMN ditemukan Kembali sebesar
Rp5.913.000,00
Aset Tetap Lainnya Rp121.688.849.932,00
C.14 Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar
Rp121.688.849.932,00 dan Rp151.075.117.594,00. Terdapat
penurunan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020
sebesar Rp29.386.267.662,00 atau 19,45 persen dari tahun
2019. Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang
dimiliki Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember
2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Aset Tetap Lainnya per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.02Inspektorat
Jenderal 49.875.000, 49.875.000 0 0,00%
067.03 Ditjen PPMD409.076.760, 4.645.054.454 (4.235.977.694) -91,19%
067.04 Ditjen PKP466.516.450, 466.516.450 0 0,00%
067.06 Ditjen PDT1.878.310.000, 1.878.310.000 0 0,00%
067.07Ditjen
PKP2Trans 10.946.610.600, 11.060.760.000 (114.149.400) -1,03%
067.08Ditjen
PKTRans 106.499.500.198, 128.636.950.766 (22.137.450.568) -17,21%
067.09 Balilatfo561.724.924, 576.074.924 (14.350.000) -2,49%
067.10 Setjen877.236.000, 3.761.576.000 (2.884.340.000) -76,68%
121.688.849.932 151.075.117.594 (29.386.267.662) -19,45%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31-Dec-20 31 Des 2019
Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 88 -
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) URAIAN NILAI
Saldo Awal 151.075.117.594
Mutasi tambah: 4.795.572.639
Reklasifikasi Masuk 2.667.966.879
Transfer Masuk 1.166.868.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung 549.661.000
Pembelian 411.076.760
Mutasi kurang: 34.181.840.301
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen
semester I)10.525.218.568
Usulan Barang Hibah DK/TP 10.454.590.000
Transfer Keluar 8.116.326.333
Reklasifikasi Keluar 3.247.903.000
Koreksi Pencatatan 1.166.868.000
Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen
TAYL)459.265.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 211.669.400
Saldo Akhir 121.688.849.932
Akumulasi Penyusutan 8.852.125.742
Nilai Buku Akhir 112.836.724.190
Mutasi Tambah yang terdiri dari:
• Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.667.966.879,00 yang
terdapat pada Ditjen PPMD sebesar Rp981.801.879,00
dan Setjen sebesar Rp1.686.165.000,00
• Transfer Masuk sebesar Rp1.166.868.000,00 yang
terdapat pada Balilatfo
• Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar
Rp549.661.000,00 terdapat pada Ditjen PKP2Trans
sebesar Rp83.170.000,00 dan Ditjen PKTrans sebesar
Rp466.491.000,00
• Pembelian sebesar Rp411.076.760,00 yang terdapat
pada Ditjen PPMD sebesar Rp409.076.760,00 dan
Ditjen PKTrans sebesar Rp2.000.000,00
Mutasi Kurang yang terdiri dari:
• Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen
semester I) sebesar Rp10.525.218.568,00 yang
terdapat pada Ditjen PKTrans
• Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar
Rp10.454.590.000,00 yang terdapat pada Ditjen
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 89 -
PKTrans
• Transfer Keluar sebesar Rp8.116.326.333,00 yang
terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp4.065.118.333,00, Ditjen PKTrans sebesar
Rp1.166.868.000,00 dan Setjen sebesar
Rp2.884.340.000,00
• Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.247.903.000,00 yang
terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp1.561.738.000,00 dan Setjen sebesar
Rp1.686.165.000,00
• Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.166.868.000.000,00
yang terdapat pada Setjen
• Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen
TAYL) sebesar Rp459.265.000,00 yang terdapat pada
Ditjen PKTrans
• Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar
Rp211.669.400,00 yang terdapat pada Ditjen
PKP2Trans sebesar Rp197.319.400,00 dan Balilatfo
sebesar Rp14.350.000,00
Pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi nilai Aset
Tetap Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar
Rp120.013.086.768,00 dengan rincian per UKE-I sebagai
berikut:
Rincian Aset Tetap Renovasi per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
Kode Nama UKE I Jumlah
067.03 Ditjen PPMD 36.355.000
067.04 Ditjen PKP 466.516.450
067.06 Ditjen PDT 1.878.310.000
067.07 Ditjen PKP2Trans 10.946.610.600
067.08 Ditjen PKTrans 106.355.310.673
067.09 Balilatfo 329.984.045
Total 120.013.086.768
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 90 -
• Aset Tetap Renovasi Ditjen PPMD per 31 Desember 2019
sebesar Rp4.645.054.454,00. Aset Induk Aset Tetap dalam
Renovasi merupakan milik Kementerian Dalam Negeri. Hal
ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri
melalui Surat dari Sekretariat Jenderal KDPDTT Nomor.
260/SJ-KDPDTT/03/2017 Tanggal 3 Maret 2017 perihal
pemanfaatan dan Penggunanaan Ruang Kerja untuk
memperoleh kejelasan status penggunaan Aset Induk atau
Pengakuan dari saldo Aset Tetap Renovasi di Neraca per 31
Desember 2017. Kemudian Surat dari Kementerian Dalam
Negeri dengan Nomor: 028/1813/SJ Tanggal 22 Maret 2018
perihal Permohonan Penggunaan Sementara BMN Kepada
Kementarian Keuangan dan telah mendapat surat balasan
dengan Nomor Surat S-24/MK.6/WKN.07/2018 pada
Tanggal 18 April 2018 perihal Persetujuan Penggunaan
Sementara BMN pada KDPDTT dengan rincian Aset Tetap
Renovasi sebagai berikut:
a. Rehabilitasi Kamar Mandi Ditjen PPMD sebesar
Rp198.122.375,00 yang dilaksanakan tahun 2015
b. Pekerjaan Septicktank sebesar Rp144.957.175,00 yang
dilaksanakan tahun 2015
c. Rehabilitasi Ruang Kerja Bagian Perencanaan Ditjen
PPMD sebesar Rp43.420.740,00 yang dilaksanakan
tahun 2016
d. Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai 2 Ditjen PPMD sebesar
Rp18.143.400,00 yang dilaksanakan tahun 2016
e. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar
Rp41.360.000,00 yang dilaksanakan tahun 2017
f. Rehabilitasi Toilet dan Pantry Ditjen PPMD sebesar
Rp195.365.764,00 yang dilaksanakan tahun 2018
g. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar
Rp49.675.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 91 -
h. Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar
Rp49.665.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018
i. Rehabilitasi Gedung Ditjen PPMD sebesar
Rp3.904.345.000,00 yang dilaksanakan tahun 2018.
Pada Tahun 2020 Semester II terdapat mutasi transfer
keluar kepada Kementerian Dalam Negeri Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:
20/KU.09.03/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebesar
Rp4.065.118.333,00 , Serta adanya Mutasi Aset Tetap
Renovasi yang merupakan bagian dari Peralatan dan Mesin
dengan Sub Kelompok Meubelair melalui mekanisme
Reklasifikasi Keluar sebesar Rp579.936.121,00.
Aset tetap renovasi Ditjen PPMD per 31 Desember 2020
sebesar Rp36.355.000 atas perubahan belanja
pemeliharaan untuk dikapitalisasikan menjadi aset Ditjen
PPMD terkait pembuatan grill selokan area belakang gedung
Ditjen PPMD.
• Aset Tetap Renovasi Ditjen PKP per 31 Desember 2020
sebesar Rp466.516.450,00 merupakan renovasi
gedung/bangunan Tahun 2016 yang digunakan oleh Ditjen
PKP. Aset tersebut merupakan milik Kementerian Dalam
Negeri yang digunakan oleh Ditjen PKP sesuai dengan Surat
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor
011/4812/SJ Tanggal 26 Agustus 2015 kepada Sekretariat
Jenderal KDPDTT perihal Penggunaan Gedung Kantor Eks.
Ditjen Dukcapil Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta
Selatan, sedangkan alih status Bangunan/ Gedung tersebut
dari Kementerian Dalam Negeri ke KDPDTT masih dalam
proses.
• Aset Tetap Renovasi Ditjen PDT per 31 Desember 2020
sebesar Rp1.878.310.000,00 merupakan pekerjaan renovasi
gedung dan bangunan sebesar Rp1.596.000.000,00 yang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 92 -
berlokasi di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat milik
Kementerian Sekretariat Negara yang dipakai untuk
pelaksanaan pemerintahan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta
pekerjaan perencanaan dan pengawasannya sebesar
Rp84.560.000,00 dan adanya penambahan Aset Tetap
Renovasi pada Ditjen PDT merupakan renovasi ruang tunggu
tamu menjadi cafeteria. Pengerjaan renovasi tersebut sesuai
dengan kontrak No. 019/SPK/SATKER-PPK.I/XI/2017
tanggal 1 November 2017 dengan nilai kontrak
Rp197.750.000. Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap
dalam Renovasi Gedung yang saat ini sedang diproses
pelaporan atas renovasi gedung kepada Sekretariat Negara.
• Aset Tetap Renovasi pada Ditjen PKP2Trans per 31
Desember 2020 sebesar Rp10.946.610.900,00 yang terdiri
atas Rp184.583.300,00 berasal dari Satker Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat (Perolehan tahun 2016) yang
merupakan Gedung dan Bangunan, kemudian sebesar
Rp10.620.596.300,00 berasal Satker Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Kependudukan dan Capil Kabupaten Takalar
(Perolehan tahun 2014) dan pada Satker Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan sebesar
Rp58.261.000,00. Terdapat Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya yang dikapitalisasi sebesar
Rp83.170.300,00 merupakan Pemasangan Paving Block di
Gedung A, namun gedung itu merupakan gedung milik
Setjen.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 93 -
• Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker pada Ditjen PKTrans
dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Aset Tetap Renovasi per Satker Ditjen PKTrans per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) No. Kode Satker Nama Satker Nilai
1067.08.350458 SEKRETARIAT DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
24.242.743.771
2067.08.350171 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR
12.584.217.368
3067.08.350270 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL
8.498.655.000
4067.08.350389 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU SELATAN
8.178.967.459
5067.08.419031 DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKAYANG
8.072.859.000
6067.08.350305 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE SELATAN
8.053.690.600
7067.08.350220 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KATINGAN
7.183.457.774
8067.08.350338 DINAS NAKER DAN TRANS KAB. SUMBAWA
6.029.069.242
9067.08.350276 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MOROWALI
5.346.770.760
10067.08.350397 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KAB PULAU MOROTAI
4.206.145.000
11067.08.417756 DINAS NAKERTRANS KAB. BULUNGAN
3.137.422.301
13067.08.350255 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MINAHASA SELATAN
1.907.800.000
14067.08.350433 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN FAK-FAK
1.379.636.000
15067.08.350215 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO TIMUR
1.027.345.200
16067.08.350131 DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI NAD
919.983.499
17067.08.350216 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
713.242.099
18067.08.350394 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. HALMAHERA SELATAN
678.000.000
19067.08.350291 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LUWU TIMUR
672.412.600
20067.08.350119 DINAS PENANAMAN MODAL, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH
UTARA599.200.000
21067.08.350182 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG
534.750.000
22067.08.350140 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. ACEH BARAT
470.120.000
23067.08.350457 DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
466.491.000
24067.08.350398 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA TIDORE KEPULAUAN
408.441.000
25067.08.350362 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TIMOR TENGAH UTARA
199.966.000
26067.08.350466 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN 175.066.000
27067.08.350293 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TORAJA UTARA
164.604.000
28067.08.350395 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. HALMAHERA TIMUR
158.300.000
29067.08.419032 DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POLEWALI MANDAR
114.835.000
30067.08.350188 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
108.713.000
32067.08.350253 DINAS TENAGA KERJA, PERINDAKOP, DAN TRANSMIGRASI KAB. TANA TIDUNG
58.046.000
33067.08.419133 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MUNA BARAT
45.361.000
34067.08.350287 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. LUWU UTARA
19.000.000
106.355.310.673,00TOTAL
• Aset Tetap Renovasi Balilatfo per 31 Desember 2020 sebesar
Rp329.984.044,00 adalah renovasi gedung Balai Besar
Pelatihan Masyarakat Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta
milik instansi Kementerian Ketenagakerjaan RI, sudah
ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal KDPDTT dengan
mengajukan permohonan penyerahan Aset Tetap dalam
Renovasi kepada Sekretariat Jenderal KDPDTT melalui surat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 94 -
Nomor: 686/SJ-KDPDTT/05/2017 Tanggal 17 Mei 2017,
pada tanggal pelaporan masih dalam proses penyelesaian.
Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp30.177.239.114,00
C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar
Rp30.177.239.114,00 dan Rp31.608.897.585,00. Terdapat
penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31
Desember 2020 sebesar Rp1.431.658.471,00 atau 4,53 persen
dibandingkan tahun 2019.
Perbandingan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Unit
Kerja Eselon I di Lingkup KDPDTT Per 31 Desember 2020 dan
2019 dapat dilihat pada berikut:
Rincian Aset Tetap KDP pada Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.07Ditjen
PKP2TRans 10,948,042,433. 3,412,266,904 7,535,775,529 220.84%
067.08 Ditjen PKTRans19,075,916,681. 28,196,630,681 (9,120,714,000) -32.35%
067.09 Balilatfo 153,280,000. 0 153,280,000 0.00%
30,177,239,114 31,608,897,585 (1,431,658,471) -4.53%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Konstruksi
Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) URAIAN NILAI
Saldo Awal 31.608.897.585
Mutasi tambah: 33.635.876.507
Pengembangan KDP 21.707.542.071
Perolehan/Penambahan KDP 11.928.334.436
Mutasi kurang: 35.067.534.978
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 34.925.243.685
Koreksi Nilai KDP 142.291.293
Saldo Akhir 30.177.239.114
Terdapat KDP pada Laporan Keuangan Kemendesa PDTT
dengan uraian sebagai berikut:
1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Direktorat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 95 -
Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi senilai
Rp19.075.916.681,00 dengan penjelasan pada per satuan
kerja sebagai berikut:
Kode Satker Nama Satker Nilai
067.08.350379DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKULU UTARA
3,577,407,000
067.08.350381DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU
702,612,351
067.08.350394DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
2,802,594,000
067.08.419031DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG
3,425,525,910
067.08.350147DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
463,361,920
067.08.350329DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIMA
3,109,000,000
067.08.350291DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
1,106,669,500
067.08.350362DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
3,888,746,000
19,075,916,681.00
• Disnakertrans Kab. Bengkulu Utara sebesar
Rp3.577.407.000,00 pada KTM Lagita untuk
kegiatan pembangunan Islamic Center berupa
Masjid Tahap I Rp1.136.737.000,00 di tahun 2018
dan Tahap II dilanjutkan di Tahun 2019 sebesar
Rp2.440.670.000,00. Pekerjaan ini akan
dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2020. Rincian
atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan
Pembangunan Islamic Center No. Kontrak
475/1074/KONTRAK-APBN/X/2018 dengan
nilai kontrak sebesar Rp1.094.781.000,00.
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan
Supervisi Pembangunan Islamic Center No.
Kontrak 475/1076/KONTRAK-APBN/X/2018
dengan nilai kontrak sebesar
Rp31.156.000,00.
• Perjadin Monev sebesar Rp7.200.000,00 dan
sebesar Rp3.600.000,00 sebagai biaya untuk
mendukung pekerjaan pembangunan Islamic
Center di Tahun 2018.
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 96 -
Pembangunan Islamic Center No. Kontrak
475/805/KONTRAK/APBN/V/2019 dengan
nilai kontrak sebesar Rp2.366.558.000,00.
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan
Supervisi Pembangunan Islamic Center No.
Kontrak 475/807/KONTRAK/APBN/V/2019
dengan nilai kontrak sebesar Rp74.112.000,00
Pengerjaan Pembangunan Islamic Center Tahap II
yang rencanakan akan dilanjutkan di Tahun
Anggaran 2020, tidak dapat terlaksana
dikarenakan terkena pemotongan anggaran akibat
pandemic COVID-19. Jadi KDP belum dapat
diselesaikan di tahun 2020.
• Disnakertrans Provinsi Bengkulu sebesar
Rp702.612.351,00 pada UPT. Bukit Merbau SP. 2
Kabupaten Rejang Lebong untuk kegiatan
rehabilitasi jalan penghubung/poros. KDP terjadi
dikarenakan adanya Wan Prestasi oleh Pihak Ketiga
yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya.
Pekerjaan ini akan dilanjutkan pada Tahun
Anggaran 2020. Rincian atas KDP dapat diuraikan
sebagai berikut :
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No.
Kontrak 449/DKKTRANS-08/2018 dengan nilai
kontrak sebesar Rp968.292.887,00 dengan
rincian pembayaran :
• 66% Supervisi sebesar Rp58.795.000,00
• 30% Uang Muka sebesar Rp290.487.865,00
• 36% Termin I sebesar Rp353.329.486,00
Pengerjaan rehabilitasi jalan penghubung/poros di
kab. rejang lebong yang rencanakan akan
dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020, tidak dapat
terlaksana dikarenakan terkena pemotongan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 97 -
anggaran akibat pandemic COVID-19. Jadi KDP
belum dapat diselesaikan di tahun 2020
• Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan sebesar
Rp2.802.594.000,00. KDP terjadi dikarenakan
adanya Wan Prestasi. Karena Pihak Ketiga tidak
dapat menyelesaikan pekerjaannya yang
merupakan perolehan di Tahun 2012 sampai
dengan Tahun 2016. Konstruksi dalam
pengerjaan ini akan dihentikan permanen.
Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut :
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan No.
Kontrak 051/SPK/PKT/DTT-HS/III/2016 dengan
nilai kontrak sebesar Rp19.782.000,00 untuk
pekerjaan supervise Rehap Fasilitas umum
(Fasum) pada UPT. Fida SP.6
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No.
Kontrak 595/185/SP/Nakertrans/X/2015
dengan penjelasan sebagai berikut:
• Nilai Kontrak sebesar Rp538.950.000,00.
Realisasi Uang Muka 30% dan Supervisi
sebesar Rp226.025.000,00 untuk rehap
jembatan pada UPT. Fida SP.6
• Nilai Kontrak sebesar Rp377.265.000,00
(Termin 70%) untuk rehap jembatan pada UPT.
Fida SP.6
• Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan No.
Kontrak 595/187/SP/2012 dengan penjelasan
sebagai berikut :
• Nilai Kontrak sebesar Rp3.259.400.000,00
(Termin 65%) untuk pembangunan jembatan
tiang pancang.
• Nilai Kontrak sebesar Rp126.100.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 98 -
(Supervisi) untuk pembangunan jembatan
tiang pancang.
• Dinsosnakertrans Kab. Bengkayang sebesar
Rp3.425.525.910,00 pada UPT. Capkala untuk
pekerjaan peningkatan jalan poros penghubung.
KDP dikarenakan adanya Wan Prestasi oleh Pihak
Ketiga yang tidak dapat menyelesaikan
pekerjaannya. Pekerjaan ini akan dilanjutkan pada
Tahun Anggaran 2020 pada DIPA Provinsi
Kalimantan Barat. Rincian atas KDP dapat
diuraikan sebagai berikut :
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan No.
Kontrak 2-X/SPK/KSupr/DINKOPNAKERTRANS
dengan nilai kontrak sebesar Rp99.630.000,00
untuk pekerjaan supervise jalan poros
penghubung lokasi Desa Aris Kecamatan Capkala
dengan rincian pembayaran:
• 30% Supervisi Termin I sebesar
Rp29.889.000,00
• 56% Supervisi Termin II sebesar
Rp25.903.800,00
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan
No.Kontrak: 595/01/sp/dinkopnakertrans/2018
dengan nilai kontrak sebesar
Rp6.357.987.000,00 untuk pekerjaan
peningkatan jalan poros penghubung (5.8 km)
lokasi Kecamatan Capkala dengn rincian
pembayaran
• 20% Uang Muka sebesar Rp1.271.597.400,00
• 40% Termin I sebesar Rp1.716.656.490,00
• 6% Termin II sebesar Rp381.479.220,00
Pengerjaan peningkatan jalan penghubung/poros di
kab. Bengkayang yang rencanakan akan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 99 -
dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020 pada DIPA
Prov. Kalimantan Barat, tidak dapat terlaksana
dikarenakan terkena pemotongan anggaran akibat
pandemic COVID-19. Jadi KDP belum dapat
diselesaikan di tahun 2020
• Disnakertrans Kab. Pesisir Selatan sebesar
Rp463.361.920,00 pada KTM. Lunang Silaut untuk
pekerjaan pembangunan embung No. Kontrak
560/K.017/PPKT/Nakertrans-PS/2019 senilai
Rp448.211.920 dan supervisi pekerjaan
pembangunan embung No. Kontrak
560/K.018/PPKT/Nakertrans-PS/2019 senilai
Rp15.150.000. Terjadi pemutusan kontrak
dikarenakan rekanan tidak bisa menyelesaikan
pekerjaannya sampai batas waktu penyelesaian 31
Desember 2019 (pekerjaan belum 100%).
Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) akan
dihentikan permanen karena sudah fungsional
• Disnakertrans Kab. Bima sebesar
Rp3.109.000.000,00 pada KTM Tambora di Sori
Panihi SP.2 untuk kegiatan pembangunan
jembatan Oi Mari bangunan bawah/Tahap I Tahun
2019 dan Tahap II dilanjutkan di Tahun Anggaran
2020. Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai
berikut:
• Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan
No. Kontrak 118/PPK.PKT-DTP/VII/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Rp2.930.000.000,00 untuk pekerjaan
pembangunan jembatan Oi Mari bangunan
bawah/Tahap I
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan
No. Kontrak 123/PPK.PKT-DTP/VII/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 100 -
Rp179.000.000,00 untuk supervisi pekerjaan
pembangunan jembatan Oi Mari bangunan
bawah/Tahap I
Pengerjaan pembangunan jembatan Oi Mari
bangunan bawah Tahap II yang rencanakan akan
dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020, tidak dapat
terlaksana dikarenakan terkena pemotongan
anggaran akibat pandemic COVID-19. Jadi KDP
belum dapat diselesaikan di tahun 2020
• Disnakertrans Kab. Buol yang nilai KDP semula
(Unaudited 2020) sebesar Rp3.306.360.000,00 pada
KTM/KPB Air Terang Kecamatan Tiloan untuk
kegiatan peningkatan jembatan bangunan
bawah/Tahap I Tahun 2019 dan Tahap II
dilanjutkan di Tahun Anggaran 2020 telah
dilakukan perbaikan di aplikasi Persediaan, SIMAK
BMN, dan SAIBA sehingga KDP sudah menjadi Aset
definitif dan di Rincian nilai KDP (Audited 2020)
menjadi Rp0. Rincian atas KDP dapat diuraikan
sebagai berikut:
• Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan
No. Kontrak 595/2899/SPK/DNT/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Rp3.174.000.000,00 untuk pekerjaan
peningkatan jembatan Kecamatan Tiloan
bangunan bawah/Tahap I
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan
No. Kontrak 595/42.52/SPK/DNT/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Rp132.360.000,00 untuk supervisi pekerjaan
peningkatan jembatan Kecamatan Tiloan
bangunan bawah/Tahap I
Terdapat lanjutan Pekerjaan Peningkatan Jembatan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 101 -
Bangunan Bawah Tahap II di Tahun Anggaran
2020. Pekerjaan Peningkatan Jembatan Bangunan
Bawah Tahap II sudah selesai 100% di Tahun 2020
akan tetapi untuk pembayaran baru terselesaikan
sebesar 30% dari nilai kontrak awal dikarenakan
adanya pemotongan anggaran terkait dengan
Penanganan Covid-19 dan sisa pembayaran
pekerjaan ini akan dibayarkan di Tahun Anggaran
2021 dengan menggunakan Akun Belanja 526224
di Satker 067.07.670787
Anggaran pekerjaan tersebut di POK Tahun 2020
terdapat di akun 526224. Anggaran terkena
pemotongan terkait dengan Penanganan Covid-19.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
• Pembangunan Jembatan Tahap II di KPB Air
Terang 30 Meter yang dikerjakan oleh CV.
CAHAYA SAMUDERA dengan Nomor Kontrak
602/24.80/SPK/Disnakertrans/2020 senilai Rp.
4.191.267.000,00. Karena anggaran tersebut
terkena pemotongan maka pembayaran
pekerjaan ini hanya sebesar 30% dari Nilai
Kontrak awal yaitu Rp. 1.257.380.100,00 dan
sisanya tercatat sebagai Utang kepada Pihak
Ketiga Lainnya sebesar 70% dari nilai Kontrak
yaitu senilai Rp2.933.886.900,00
• Supervisi Pembangunan Jembatan Tahap II di
KPB Air Terang 30 Meter yang dikerjakan oleh
CV. AULIFAH dengan Nomor Kontrak
602/25.92/SPK/DNT/2020 senilai Rp.
248.080.000,00. Karena anggaran tersebut
terkena pemotongan maka pembayaran
pekerjaan ini hanya sebesar 30% dari Nilai
Kontrak awal yaitu Rp. 74.424.000,00 dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 102 -
sisanya sebesar 70% tercatat sebagai Utang
Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar
Rp175.656.000,00
• Distransnakerin Kab. Luwu Timur yang nilai KDP
semula (Unaudited 2020) sebesar
Rp6.921.023.500,00 pada UPT Mahalona SP.4
untuk pekerjaan pembangunan konstruksi
jembatan Penyebrangan di atas air Tahap I Tahun
2019 dan Tahap II dilanjutkan di Tahun Anggaran
2020, serta pekerjaan pembangunan konstruksi
gedung bangunan Islamic Centre Tahap I Tahun
2019 dan Tahap II dilanjutkan di Tahun Anggaran
2020 telah dilakukan perbaikan di aplikasi
Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA sehingga KDP
sudah menjadi Aset definitif dan di Rincian nilai
KDP (Audited 2020) menjadi Rp1.106.669.500,00.
Rincian atas KDP dapat diuraikan sebagai berikut:
• Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan
No. Kontrak 13/Kont/Distransnakerin/V/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Rp5.478.854.000,00 untuk pekerjaan
pembangunan konstruksi jembatan
Penyebrangan di atas air/Tahap I
• Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam pengerjaan
No. Kontrak 15/Kont/Distransnakerin/V/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Rp335.500.000,00 untuk supervisi pekerjaan
pembangunan konstruksi jembatan
Penyebrangan di atas air/Tahap I
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan No.
Kontrak 23/Kont.Distransnakerin/V/2019
dengan nilai kontrak sebesar
Rp1.037.628.000,00 untuk pekerjaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 103 -
pembangunan konstruksi gedung
bangunan/Tahap I.
• Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan No.
Kontrak 27/SPK/Distransnakerin/V/2019
dengan nilai kontrak sebesar Rp69.041.500,00
untuk supervisi pekerjaan pembangunan
konstruksi gedung bangunan/Tahap I.
Terdapat lanjutan Pekerjaan Pembangunan
Jembatan Bangunan Atas (Lanjutan) UPT
MAHALONA SP.4 di Tahun Anggaran 2020.
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bangunan Atas
(Lanjutan) UPT MAHALONA SP.4 di Tahun
Anggaran 2020. sudah selesai 100% di Tahun 2020
akan tetapi untuk pembayaran baru terselesaikan
sebesar 30% dari nilai kontrak awal untuk
pembayaran pekerjaan fisik dan 20% dari nilai
kontrak awal untuk biaya supervisi, hal ini
dikarenakan adanya pemotongan anggaran terkait
dengan Penanganan Covid-19 dan sisa pembayaran
pekerjaan ini akan dibayarkan di Tahun Anggaran
2021 dengan menggunakan Akun Belanja 526224
di Satker 067.07.350289.
Anggaran pekerjaan tersebut di POK Tahun 2020
terdapat di akun 526224. Anggaran terkena
pemotongan terkait dengan Penanganan Covid-19.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
• Pembangunan Jembatan Bangunan Atas
(Lanjutan) UPT MAHALONA SP.4 yang dikerjakan
oleh CV. REZKY ANUGRAH TEKNIK UTAMA
dengan Nomor Kontrak
22/PKT/Kont/Distransnakerin/III/2020 senilai
Rp. 6.630.631.000,00. Karena anggaran tersebut
terkena pemotongan maka pembayaran
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 104 -
pekerjaan ini hanya sebesar 20% dari Nilai
Kontrak awal yaitu Rp. 1.326.126.200,00 dan
sisanya sebesar 80% tercatat sebagai Utang
Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar
Rp5.304.504.800,00
• Supervisi Pembangunan Jembatan Bangunan
Atas (Lanjutan) UPT MAHALONA SP.4 yang
dikerjakan oleh CV. BAHTERA KARYA
KONSULTAN dengan
NomorKontrak24/PKT/Kont/Distransnakerin/III
/2020 senilai Rp. 278.872.000,00. Karena
anggaran tersebut terkena pemotongan maka
pembayaran pekerjaan ini hanya sebesar 30%
dari Nilai Kontrak awal yaitu Rp. 83.661.600,00
dan sisanya sebesar 70% tercatat sebagai Utang
Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar
Rp195.210.400,00
• Disnakertrans Kab. Timor Tengah Utara sebesar
Rp3.888.746.000,00 pada KTM Ponu untuk
pekerjaan pembangunan jembatan sungai ponu
Tahap I Tahun 2019 dan Tahap II dilanjutkan di
Tahun Anggaran 2020. Rincian atas KDP dapat
diuraikan sebagai berikut:
• Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan
No.Kontrak
TT.75.1/PPK/TP/SPP/03/VII/2019 dengan
nilai kontrak sebesar Rp3.708.346.000,00
untuk pekerjaan jembatan sungai
ponu/Tahap I
• Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan
No.Kontrak
TT.75.1/PPK/TP/SPP/03/VII/2019 dengan
nilai kontrak sebesar Rp180.400.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 105 -
untuk supervisi pekerjaan jembatan sungai
ponu/Tahap I
Pengerjaan pembangunan jembatan sungai ponu
Tahap II yang rencanakan akan dilanjutkan di
Tahun Anggaran 2021, tidak dapat terlaksana
dikarenakan terkena pemotongan anggaran
akibat pandemi Covid-19. Jadi KDP belum dapat
diselesaikan di tahun 2020. Pekerjaan ini akan
dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 di akun
belanja 526224 di Satker 067.07.670789.
2. Aset KDP Ditjen PKP2Trans per 31 Desember 2020 senilai
Rp10.948.042.433,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:
No Uraian SatkerTanah dalam
pengerjaan
peralatan dan
mesin dlm
pengerjaan
gedung dan
bangunan dlm
pengerjaan
jalan,irigasi dan
jaringan dlm
pengeraan
KDP Keterangan
1 Dinas Nakertrans Kab. Simeulue 179,670,000Rp 179,670,000Rp dilanjutkan di tahun 2021
2 Dinas Nakertrans Kab. Aceh selatan 543,719,080Rp 599,255,685Rp 1,142,974,765Rp belum di lanjutkan di tahun 2021
3 Dinas Nakertrans Kab. Limapuluhkota 27,720,000Rp 265,665,958Rp 876,016,881Rp 1,169,402,839Rp belum di lanjutkan di tahun 2021
4 Dinas Nakertrans Kab. Barito kuala 59,382,000Rp 59,382,000Rp dilanjutkan di tahun 2021
5 Dinas Nakertrans Kab. Paser 177,314,250Rp 177,314,250Rp dilanjutkan di tahun 2021
6 Dinas Nakertrans Kab. Donggala 59,351,800Rp 584,102,400Rp 74,397,800Rp 717,852,000Rp belum di lanjutkan di tahun 2021
7 Dinas Nakertrans Kab. Luwu timur 863,855,400Rp 863,855,400Rp dilanjutkan di tahun 2021
8 Dinas Nakertrans Kab. Lamandau 181,800,000Rp -Rp 181,800,000Rp dilanjutkan di tahun 2021
9 Dinas Nakertrans Kab. Takalar 202,805,000Rp 202,805,000Rp belum di lanjutkan di tahun 2021
10 Dinas Nakertrans Kab. Sidrap 2,457,543,015Rp 2,457,543,015Rp dilanjutkan di tahun 2021
11Dinas Nakertrans Kab. Bolaang
Mongondow timur (2,018)Rp 179,234,318Rp 179,232,300Rp belum di lanjutkan di tahun 2021
12 Dinas Nakertrans Kab. Kolaka timur 109,494,994Rp 109,494,994Rp dilanjutkan di tahun 2021
13 Dinas Nakertrans Kab.Muna 89,894,400Rp 613,001,855Rp 702,896,255Rp dilanjutkan di tahun 2021
14 Dinas Nakertrans Kab. Sumba Timur 60,000,000Rp 60,000,000Rp dilanjutkan di tahun 2021
15 Dinas Nakertrans Kab. Merauke 92,964,900Rp 92,964,900Rp dilanjutkan di tahun 2021
16 Dinas Nakertrans Kab. Fak Fak 105,059,700Rp 105,059,700Rp dilanjutkan di tahun 2021
17 Dinas Nakertrans Prov. Sulbar 590,010,916Rp 590,010,916Rp dilanjutkan di tahun 2021
18 Dinas Nakertrans Kab. Mamasa 213,000,000Rp 775,855,500Rp 988,855,500Rp dilanjutkan di tahun 2021
19 Dinas Nakertrans Kab. Mamuju Utara 160,411,500Rp 806,517,099Rp 966,928,599Rp dilanjutkan di tahun 2021
27,720,000Rp 604,046,200Rp 1,553,896,920Rp 8,762,379,313Rp 10,948,042,433Rp Jumlah
KDP tidak dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2020
dikarenakan terkena pemotongan anggaran akibat pandemi
Covid-19 dan akan dilanjutkan di tahun anggaran 2021.
3. Aset KDP Balilatfo per 31 Desember 2020
Rp153.280.000,00 terdapat pada Balai Latihan
Masyarakat Denpasar sesuai dengan DIPA Nomor:DIP-
067-09.2.350485/2020 tanggal 5 Desember 2019 terdapat
Belanja Modal Pembangunan Gedung dan Bangunan
senilai Rp3.797.782.000,00 dan baru terealisasi sebesar
Rp153.280.000,00 yang terdiri dalam bentuk Home Stay
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 106 -
sebesar Rp53.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
• Nomor dan tanggal kontrak: SPK
Nomor:22.2/K05/KU.02.02/III/2020 tanggal 2 Maret
2020
• Nama Konsultan/ Perusahaan PT. Dafrosa alamat jalan
Gandapura No.15 Denpasar
• Jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02
Maret s.d. 15 April 2020
dan Caffe Gedung Utama sebesar Rp99.830.000,00
dengan rincian sebagai berikut:
• Nomor dan tanggal kontrak: SPK
Nomor:22.2/K06/KU.02.02/III/2020 tanggal 02 Maret
2020
• Nama kontraktor/ Perusahaan CV. Permata Konsultan
alamat Jalan WR. Supratman Gang II No 9 Denpasar
(Lantai)
• Jangka waktu pengerjaan selama 45 hari dari tanggal 02
Maret s.d 15 April 2020
Dengan adanya kebijakan pencegahan dan penanganan
COVID-19, pembangunan konstruksi Home Stay dan Kafe
Gedung Utama tahun 2020 di BLM Denpasar ditunda.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp600.262.391.761,00)
C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing
(Rp600.262.391.761,00) dan (Rp538.882.826.848,00).
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun
Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi
dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 107 -
Piutang Tagihan Tuntuntan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp32.714.287,00
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1 Peralatan dan Mesin 379.745.688.641 296.358.158.625 83.387.530.016
2 Gedung dan Bangunan 573.307.306.040 50.096.198.866 523.211.107.174
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 780.764.737.839 244.955.910.528 535.808.827.311
4 Aset Tetap Lainnya 121.196.603.172 8.852.125.742 112.344.477.430
1.855.014.335.692 600.262.393.761 1.254.751.941.931 Jumlah
C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
masing-masing sebesar Rp32.714.287,00 dan
Rp31.644.572,00. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR sebagai
berikut:
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR per Eselon I Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.05 Ditjen PDTu 0 23,400,000 (23,400,000) 0.00%
067.07Ditjen
PKP2TRans 30,714,287 030,714,287 100.00%
067.09 Balilatfo 2,000,000 8,244,572 (6,244,572) -75.74%
32,714,287 31,644,572 1,069,715 3.38%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Pada Ditjen PDTu Piutang TP/TGR terjadi akibat Hilangnya
Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua) dengan Nomor:
Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November 2018. Hasil
laporan adalah sebagai berikut:
• Hilangnya sepeda motor operasional Merk Honda Vario 150
CC tahun pembuatan tahun 2015 warna putih, nomor
polisi B 3393 PBQ No. Rangka MH1KF1111FK354671 dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 108 -
Nomor Mesin: KF11E1360792 atas nama Kemendesa PDTT
– DITJEN PDTu Merupakan kesalahan Saudara La Ode
Musran (Tenaga Penunjang Sub Bagian Tata Usaha,
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sebagai
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri – PPNPN) dan yang
bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara sesuai
SKTJM yang dibuat sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersangkutan telah
melakukan penyetoran ke kas negara sebesar
Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara yang
harus disetorkan
• Hilangnya sepeda motor operasional Merk Yamaha N-Max
Non ABS tahun pembuatan 2017 Warna Putih, Nomor
Polisi B 3459 PFQ No.Rangka: MH3SG3120HK327351 dan
No.Mesin: G3E4E0461214 atas nama Kemendesa PDTT-
DITJEN PDTu alamat Jl. Abdul Muis No.7 Gambir Jakarta
Pusat merupakan kesalahan Saudara Arwin (Tenaga
Penunjang Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
sebagai pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri-PPNPN)
dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian
negara sesuai dengan SKTJM yang dibuat sebesar
Rp24.900.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus
Ribu Rupiah); yang bersangkutan telah melakukan
penyetoran ke kas negara sebesar Rp24.900.000,00 (Empat
Juta Rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara
yang harus disetorkan
Tindak lanjut dari hasil Laporan Audit Kasus Atas Hilangnya
Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Inspektorat Jenderal,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu Nomor:Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26
November 2018 sudah dilakukan pengusulan barang hilang
kepada pengelola barang dan sudah dibukukan di Tahun
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 109 -
Anggaran 2019. Selanjutnya sudah terdapat pembayaran
atas Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:
Pembayaran Piutang Tagihan TP/TGR Ditjen PDTu
Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
NO URAIAN NO. NTPN TGL DOK AKUN RUPIAH
1 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 1 20D403K2C2SF29EP 23-05-2016 423953 2.000.000
2 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 2 8D17D2DM88T4E5BP 05-08-2016 423953 1.000.000
3 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 3 AEB212HH80QLTBLP 17-10-2016 423953 1.000.000
4 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 4 28E0B5QUCA8O1KOP 29-05-2019 425913 1.000.000
5 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 5 4351D3TDRMC5L4HP 11-06-2019 425913 2.000.000
6 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 6 5108F5E77VN554T9 18-06-2019 425913 2.000.000
7 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 7 E3DB67QLTANEUC31 24-07-2019 425913 3.000.000
8 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 8 8BC343CIE64JHA40 31-10-2019 425913 3.000.000
9 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 9 85C826U8DP2II5RL 03-03-2020 425791 2.500.000
10PEMBAYARAN TAHAP 1 YAMAHA N-MAX 155 CC NO. POLISI
B 3459 PFQ552804SGD0TNCTA9 12-06-2019 425913 1.000.000
11PEMBAYARAN TAHAP 2 YAMAHA N-MAX 155 CC NO.POLISI
B 3459 PFQ3254D5VEKOL5P7O9 04-07-2019 425913 500.000
12PEMBAYARAN TAHAP 3 YAMAHA N-MAX 155 CC NO POLISI
B 3459 PFQ266BA2G4UBI1O0VT 22-10-2019 425913 1.000.000
13PEMBAYARAN TAHAP 4 YAMAHA N-MAX 155 CC NO POLISI
B 3459 PFQ9978061QTM1DVMI2 19-12-2019 425913 1.500.000
14PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC
NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 57958D2G4UKUTGO00 18-11-2020 425791 5.000.000
15PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC
NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 60EC983CIEFK0CO1N 08-12-2020 425791 5.000.000
16PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC
NO POLISI B 3459 PFQ (PELUNASAN)E84B40N9UVT2CAAU 16-12-2020 425791 10.900.000
42.400.000 JUMLAH
Pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp30.714.287,00 merupakan
Pencatatan atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai
dengan atensi temuan hasil audit surat itjen
No.Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen PKP2Trans Tanggal 30
Juli 2019, dimana piutang tagihan TP/TGR 31 Desember
2020 sebesar Rp30.714.287,00 merupakan piutang jangka
panjang yang harus dibayarkan sesuai dengan Time Line di
SKTJM sebesar Rp30.714.287,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 110 -
Pada Balilatfo dengan rincian sebagai berikut:
• No polisi B.3115 SQC dan telah dilaporkan ke kepolisian
dengan No lapor 41/K/I/2019/PMJ/JAKTIM/SEK.PR
serta telah dilaporkan ke pihak Itjen. Pihak Itjen telah
menerbitkan surat SPTJM beserta TGR sepeda motor
tersebut atas nama Roida Silalahi atas kehilangan
tersebut untuk dihitung TGR nya dengan nomor:
B.161/Balilatfo.3/I/2019. Sepeda motor yang hilang
tersebut sudah dipindahkan ke aset yang dihentikan
penggunaannya. Tuntutan Ganti Rugi tersebut sebesar
Rp10.244.572,00. Untuk pembayaran TGR atas nama
Roida Silalahi telah dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali:
1. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp500.000,00
dengan No. NTPN A18391UBFJ9C0NB9.
2. Tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp500.000,00 dengan
No. NTPN 011F93K10E323D3P.
3. Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp500.000,00 dengan
No. NTPN 7C6CF7T154216NV9.
4. Tanggal 11 Juni 2020 sebesar Rp500.000,00 dengan
No. NTPN EB2E04EAUEONS29.
5. Tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp500.000,00
dengan No. NTPN 90CAB55DE3R25N2V
6. Tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp1.936.143,00
dengan No. NTPN 973CB7QLTK4BGAEA
7. Tanggal 9 November 2020 sebesar Rp1.936.143,00
dengan No. NTPN 12E6A1QTV82O6PE
8. Tanggal 12 November 2020 sebesar Rp1.936.143,00
dengan No. NTPN 34BF361QTV82O6S8
9. Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp1.936.143,00
dengan No. NTPN 448BB3CIEFKCNO0B
Sampai dengan tanggal pelaporan, TGR yang
bersangkutan telah selesai
• Penyelesaian Pembayaran Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
atas motor hilang Honda GL Pro III Nomor Polisi B 5793
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 111 -
JQ atas nama pegawai Bapak Istianto, S.Pd, Untuk
pembayaran TGR sebesar Rp4.900.000,00 telah
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali:
1. Pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp1.000.000,00
dengan No. NTPN DDB298N3DEAR86OP
2. Pada tanggal 13 Mei 2020 sebesar Rp1.000.000,00
dengan No. NTPN 043CB1JNEPQEVDE5
3. Tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp900.000,00
dengan No. NTPN 5CE492G4UL21BNN8.
Sampai dengan tanggal pelaporan, masih harus dibayar
sebesar Rp.2.000.000,00
C.18 Aset Tak Berwujud
Aset Tak Berwujud Rp7.737.984.754,00
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi
dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud
fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah
Rp7.737,984.754,00 dan Rp7.854.215.654,00. Aset Tak
Berwujud mengalami penurunan sebesar Rp116.230.900,00
atau 1,48 persen dibandingkan tahun 2019.
Rincian Aset Tak Berwujud yang dimiliki Unit Kerja Eselon I
lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rincian Aset Tak Berwujud per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.03 Ditjen PPMD 658,899,100 658,899,100 100.00%
067.05 Ditjen PDTu 852,370,000 852,370,000 0 0.00%
067.08Ditjen
PKTRans 1,788,464,000 1,674,194,000 114,270,000 6.83%
067.09 Balilatfo 2,584,041,654 3,570,241,654 (986,200,000) -27.62%
067.10 Setjen 1,854,210,000 1,757,410,000 96,800,000 5.51%
7,737,984,754 7,854,215,654 (116,230,900) -1.48%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 112 -
Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya dapat dilihat
pada tabel berikut:
Rincian Aset Tak Berwujud
Berdasarkan Jenisnya Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)
No. Uraian Nilai
1 Software Komputer 7.058.694.754
2 ATB Lainnya 679.290.000
7.737.984.754Jumlah
Daftar Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar
Rp6.818.015.654,00 menurut jenisnya pada Masing-Masing
Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) No UKE-I ATB Software ATB Lainnya Jumlah
1 Ditjen PPMD 658.899.100 0 658.899.100
2 Ditjen PDTu 852.370.000 0 852.370.000
3Ditjen
PKTrans1.176.674.000 0 1.176.674.000
4 Balilatfo 2.516.541.654 611.790.000 3.128.331.654
5 Setjen 1.854.210.000 67.500.000 1.921.710.000
7.058.694.754 679.290.000 7.737.984.754 Jumlah Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020 sebagai
berikut:
Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) URAIAN NILAI
Saldo Awal 7.854.215.654
Mutasi tambah: 1.592.424.373
Pembelian 919.969.100
Reklasifikasi Masuk 672.455.273
Mutasi kurang: 1.708.655.273
Penghapusan 814.000.000
Reklasifikasi Keluar 672.455.273
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 222.200.000
Saldo Akhir 7.737.984.754
Amortisasi 5.277.788.179
Nilai Buku Akhir 2.460.196.575
• Mutasi Tambah yang berasal dari pembelian sebesar
Rp919.969.100,00 terdapat pada Ditjen PPMD sebesar
Rp658.899.100,00, Ditjen PKTrans sebesar
Rp114.270.000,00, Balilatfo sebesar Rp50.000.000,00 dan
Setjen sebesar Rp96.800.000,00
• Mutasi Tambah berasal dari Reklasifikasi Masuk pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 113 -
Kantor Pusat Balilatfo sebesar Rp672.455.273,00 karena
pada awal penginputan ada 2 NUP software komputer
yaitu 1 NUP aplikasi utama dan 1 NUP aplikasi pendukung
dan akhirnya di reklasifikasi untuk dijadikan 1 NUP
aplikasi software karena merupakan satu kesatuan
• Mutasi Keluar Penghapusan terdapat pada Kantor Pusat
Balilatfo sebesar Rp814.000.000,00 dengan penjelasan
Software Komputer 12 NUP sebesar Rp46.500.000,00
terdiri dari 1 NUP Software Microsoft Windows Server 2008
dan 11 NUP software Microsoft Office 365 Home Premium
sesuai dengan surat Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
No.3108/KU.09.04/XI/2020 dan SK Penghapusan Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan
dan Informasi No.594 Tahun 2020 tanggal 24 November
2020 dengan alasan kondisi sudah usang dan tidak sesuai
dengan perkembangan jaman dan Sofware Komputer 2 NUP
terdiri dari Software ARC GIS Server senilai
Rp292.000.000,00 dan software komputer senilai
Rp475.500.000,00 sesuai dengan surat Kementerian
Keuangan No. S-253/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 dan SK
Penghapusan 425 Tahun 2020 tanggal 01 September 2020
• Mutasi Keluar berupa Reklasifikasi Keluar sebesar
Rp672.455.273,00 berasal dari Kantor Pusat Balilatfo
karena pada awal penginputan ada 2 NUP software
komputer yaitu 1 NUP aplikasi utama dan 1 NUP aplikasi
pendukung dan akhirnya di reklasifikasi untuk dijadikan 1
NUP aplikasi software karena merupakan satu kesatuan
• Mutasi Keluar Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset
Lainnya terdapat pada Kantor Pusat Balilatfo sebesar
Rp222.200.000,00 karena barang tersebut dalam kondisi
rusak dan tidak ekonomis lagi sehingga dalam proses
permohonan penghapusan ke Sekretariat Jenderal Nomor
B.1194/KU.09.08/XII/2020. Sehingga software tersebut
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 114 -
dipindahkan ke Aset Lainnya
C.19 Aset Lain-Lain
Aset Lain-Lain Rp1.550.857.892.252,00
Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah Rp1.550.857.892.252,00 dan
Rp1.851.342.537.306,00. Aset Lain-lain adalah Barang Milik
Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan
tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi serta dalam proses penghapusan dari
BMN. Terdapat penurunan nilai Aset Lain- Lain per 31
Desember 2020 sebesar Rp300.4843.645.054,00 atau 16,23
persen dibandingkan 31 Desember 2019.
Perbandingan rincian nilai Aset Lain- Lain yang dimiliki Unit
Kerja Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan
2019 dapat dilihat pada berikut.
Rincian Aset Lain- Lain per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.01Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal9. 9 0 0.00%
067.02 Inspektorat Jenderal 81,485,600. 81,485,600 100.00%
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat3,489,229,155. 3,462,562,000 26,667,155 0.77%
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan32,444,972,403. 36,678,666,130 (4,233,693,727) -11.54%
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu23,899,633,822. 216,212,868,264 (192,313,234,442) -88.95%
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal448,146,111,799. 448,146,111,799 0 0.00%
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan
dan Pembangunan809,378,643,962. 886,157,823,016 (76,779,179,054) -8.66%
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi195,817,878,613. 212,042,597,446 (16,224,718,833) -7.65%
067.09Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan,5,684,913,135. 4,639,342,588 1,045,570,547 22.54%
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi31,915,023,754. 44,002,566,054 (12,087,542,300) -27.47%
1,550,857,892,252 1,851,342,537,306 -300,484,645,054 -16.23%JUMLAH
Naik/Turun31 Desember 201931 Desember 2020UraianKode
Terdapat Aset Tetap yang Tidak digunakan Dalam Operasional
Pemerintahan pada satker null (067.01.190132) Akun 166111
sebesar Rp9,00.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 115 -
Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Lain- Lain per
31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Mutasi/Perubahan Aset Lain- Lain
Per 31 Desember 2020 (Dalam Rupiah)
URAIAN NILAI
Saldo Awal 1,851,342,537,306
Mutasi tambah: 25,055,346,188
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya 25,055,346,188
Mutasi kurang: 325,539,991,242
Penghapusan (BMN yang dihentikan) 192,340,030,092
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) 89,443,156,921
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) 12,102,502,300
Usulan Barang Hibah DK/TP - BMN yang
Dihentikan (semester I dokumen TAYL) 11,263,063,047
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) 7,892,355,709
Usulan Barang Hibah DK/TP - BMN yang
Dihentikan (semester II dokumen semester I) 4,758,733,586
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola
(BMN Yang Dihentikan) 4,663,792,892
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 1,866,298,735
Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester
II dokumen semester I) 733,505,760
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) 261,300,000
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang
dihentikan) 202,922,200
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang
Dihentikan) 12,330,000
Saldo Akhir 1,550,857,892,252
Akumulasi Penyusutan 846,837,653,492
Nilai Buku Akhir 704,020,238,760
Mutasi Tambah berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke
Aset Lainnya sebesar Rp25.055.346.188,00 yang terdapat
pada Itjen sebesar Rp81.485.600,00, Ditjen PPMD sebesar
Rp989.998.155,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp17.358.643.609,00, Balilatfo sebesar Rp6.225.923.824,00
dan Setjen sebesar Rp399.295.000,00
Mutasi kurang berasal dari:
• Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar
Rp192.340.030.092,00 yang terdapat pada Ditjen PDTu
sebesar Rp192.313.234.442,00 dan Balilatfo sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 116 -
Rp26.795.650,00
• Hibah Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar
Rp89.443.156.921,00 yang terdapat pada Ditjen PKP
sebesar Rp3.500.187.967,00 dan Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp85.942.968.954,00
• Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar
Rp12.102.502.300,00 terdapat pada Setjen
• Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Diberhentikan
(semester I dokumen TAYL) sebesar Rp11.263.063.047,00
yang terdapat pada Ditjen PKTrans
• Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar
Rp7.892.355.709,00 yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans
• Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Diberhentikan
(semester II dokumen semester I) sebesar
Rp4.758.733.586,00 yang terdapat pada Ditjen PKTrans
• Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang
Dihentikan) sebesar Rp4.663.792.892,00 yang terdapat
pada Balilatfo sebesar Rp4.279.457.892,00 dan Setjen
sebesar Rp384.335.000,00
• Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar
Rp1.866.298.735,00 yang terdapat pada Ditjen PPMD
sebesar Rp963.331.000,00, Ditjen PKP2Trans sebesar
Rp302.498.000,00 dan Balialtfo sebesar Rp600.469.735,00
• Hibah Keluar BMN yang Dihentikan (semester II dokumen
semester I) sebesar Rp733.505.760,00 yang terdapat pada
Ditjen PKP
• Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) sebesar
Rp261.300.000,00 terdapat pada Balilatfo
• Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)
sebesar Rp202.922.200,00 yang terdapat pada Ditjen
PKTrans
• Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar
Rp12.330.000,00 yang terdapat pada Balilatfo
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 117 -
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp852.115.441.671,00)
Utang kepada Pihak Ketiga Rp16.440.891.026,00
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-
masing sebesar (Rp852.115.441.671,00) dan
(Rp926.162.686.016,00). Rincian akumulasi penyusutan dan
amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:
Rincian Akumulasi dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah)
No. Aset Lainnya Nilai Perolehan Akumulasi Penyustan/
Amortisasi Nilai Buku
1 ATB Software Komputer 7,058,694,754 5,277,788,179 1,780,906,575
2 ATB Lainnya 679,290,000 679,290,000
Jumlah 7,737,984,754 5,277,788,179 2,460,196,575
3 Aset Lain-lain 1,550,857,892,252 846,837,653,492 704,020,238,760
1,558,595,877,006 852,115,441,671 706,480,435,335Jumlah
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih
harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera
diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang
dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
sebesar Rp16.440.891.026,00 dan Rp7.317.993.160,00.
Utang kepada Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar
Rp9.122.897.866,00 atau 124,66% dari tahun 2020.
Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada Unit Kerja
Eselon I lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan 2019
dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Nilai %
067.03 Ditjen PPMD 2.545.460.613, 2.960.681.011 (415.220.398) -14,02%
067.06 Ditjen PDT 4.357.312.149, 4.357.312.149, 0 0,00%
067.07Ditjen
PKP2TRans70.716, 0 70.716 100,00%
067.08 Ditjen PKTRans 9.538.047.548, 0 9.538.047.548 100,00%
16.440.891.026 7.317.993.160 9.122.897.866 124,66%
Naik/Turun
JUMLAH
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 118 -
Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019 sebesar
Rp2.960.681.011,00 terdapat pada Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
berasal dari Hasil Reviu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
sebesar Rp1.865.644.395,00 dan reviu APIP sebesar
Rp1.095.036.616,00. Adapun hasil reviu KPA dan APIP serta
rincian utang terlampir. Dari usulan untuk Reviu APIP
sebesar Rp4.310.901.259,00 yang disetujui APIP hanya
sebesar Rp2.960.681.011,00. Pada Semester II Tahun 2020
telah dibayarkan tunggakan pihak ketiga sebesar
Rp439.795.000,00 yang terdiri dari:
• Pembayaran Tunggakan atas Workshop Penanganan
Stunting Lintas Sektor (Lintas Agama) Tahun 2018 sebesar
Rp198.000.000,00
• Pembayaran tunggakan atas uang transport dalam rangka
literasi Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Ditjen
PPMD sebesar Rp82.200.000,00
• Pembayaran tunggakan atas honor tenaga ahli Dit. PSD
sebesar Rp51.000.000,00
• Pembayaran Belanja Barang Berupa Tunggakan Tahun
2018 Pekerjaan Bantuan Prukades Ikan Air Tawar sebesar
Rp108.595.000,00
Masih terdapat sisa tunggakan belanja barang yang belum
terbayarkan sebesar Rp2.520.886.011 yang merupakan
kegiatan Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
(Lampiran III). Sisa tersebut belum dapat dibayarkan pada
Tahun 2020 dikarenakan tidak teranggarkan pada DIPA
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp24.574.602
pada Ditjen PPMD terdiri dari penerimaan bunga jasa giro
pada rekening hibah langsung luar negeri sebesar
Rp24.573.102 yang penerimaannya tidak memerlukan
pengesahan dari kppn, dan akan dilakukan setor pada tahun
2021 dan saldo rekening sebesar Rp500 pada Satuan Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 119 -
Aktif Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 akibat
terjadinya selisih antara BKU dan Rekening Koran sebesar
Rp500,00 yang disebabkan karena kekeliruan dalam penulisan
nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara Pengeluaran yang
terjadi saat transaksi penarikan uang pada tanggal 07
Desember 2020 sebesar Rp95.095.000,00 seharusnya sebesar
Rp95.095.500,00.
Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.357.312.149,00
terdapat pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal. Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen PDT tidak
ada pergerakan dari tahun 2018 dikarenakan masih dalam
progress tahap verifikasi oleh Inspektorat Wilayah I dan BPKP.
Adapun rincian utang pihak ketiga dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Utang Pihak Ketiga PDT
Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) NO NAMA KEGIATAN NAMA REKANAN NILAI HUTANG
NILAI
DIBAYARKAN SISA HUTANG
1 Pekerjaan Pengadaan 5
Peternakan Modern (Paket 2)
di Kabupaten Pandeglang
3.593.110.000 - 3.593.110.000
2 Bantuan Stimulan
Pengembangan Sumber Daya
Hayati Berbasis Daratan di
Kabupaten Musirawas
696.500.000 - 696.500.000
3 Bantuan Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Kab. Morowali
Utara
KPB Bantuan
Rehabilitasi Rumah
4
68.584.500 68.584.000 500
4 Bantuan Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Kab. Morowali
Utara
KPB Bantuan
Rehabilitasi Rumah
2
175.374.000 175.374.000 -
5 Bantuan Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Desa Bangka
Ajang Kec. Rahong Utara Kab.
Lembata
KPPD Tubung
Walang
100.000.000 100.000.000 -
6 Bantuan Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Desa Baoliduli
Kec. Ilieape Timur Kec.
Lembata
OMS Bersama Bakti 40.000.000 40.000.000 -
7 Bantuan Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Desa Jorong
Sikiliar Kec. Sungai Aur Kab.
Pasaman Barat
OMS Sikiliang Saiyo 135.000.000 67.500.000 67.500.000
8 Pekerjaan Jasa Konsultan
Data Base Kebutuhan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Infotel (Paket-40)
PT. Insan Mandiri
Konsultan
376.084.000 376.084.000 -
9 Jasa Konsultasi Supervisi
Sarana dan Prasarana Infotel
PT. Maxitech Utama
Indonesia
1.959.612.000 1.959.612.000 -
10 Pekerjaan Bantuan
Pembangunan Jalan Lingkar
Kalukubula - Mpanau
Kabupaten Sigi
PT. Pakarena Mitra
Sejati
1.065.842.636 1.065.842.000 636
11 Pelunasan Bantuan
Peningkatan Infrastruktur
Ekonomi Kapal Penangkap
Ikan 3G (Paket-1B)
656.965.000 656.964.915 85
12 Pelunasan Bantuan
Peningkatan Infrastruktur
Ekonomi Kapal Penangkap
Ikan 5G (Paket-4C)
643.889.000 643.688.072 200.928
13 Bantuan Rehabilitasi Rumah
Layak Huni Ds. Sungai Kunyit
Barat Kec. Sangir Balai Jango
Balai Janggo
Sepakat
63.000.000 63.000.000 -
9.573.961.136 5.216.648.987 4.357.312.149 TOTAL
Utang Pihak Ketiga sebesar Rp70.716,00 yang terdapat pada
Ditjen PKP2Trans terdapat di satker dinas tenaga kerja dan
transmigrasi Kab. Tojo Una-Una akibat terjadinya selisih
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 120 -
antara BKU dan Rekening Koran sebesar Rp70.000,00 yang
disebabkan karena kekeliruan dalam penulisan nilai uang
pada cek Giro oleh Bendahara Pengeluaran yang terjadi saat
transaksi penarikan uang pada tanggal 02 November 2020
sebesar Rp11.700.000. seharusnya sebesar Rp11.770.000,
serta dan bunga rekening sebesar Rp715,78 (dilakukan
pembulatan dalam sistem Aplikasi SAIBA)
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PKTrans sebesar
Rp9.538.047.548,00 sebagai berikut:
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Ditjen PKTrans
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
No. Kode
Satker Nama Satker Nilai
1 350270 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buol 3.107.542.900
2 350291 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Luwu Timur 5.499.715.200
3 350303 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna 600
4 419125 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Simeulue 930.788.848
9.538.047.548Jumlah
1. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kab. Buol sebesar
Rp3.107.542.900,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari
nilai kontrak yang harus di bayarkan pada Tahun
Anggaran 2021 atas penyelesaian pekerjaan fisik dan biaya
supervisi untuk Peningkatan Jembatan KTM/KPB Air
Terang (30 Meter) Bangunan Bawah/Tahap I Lokasi
Kecamatan Tiloan yang pengerjaanya telah diselesaikan
100% pada Tahun 2020 yang pembayarannya tertunda
dikarenakan adanya pemotongan anggaran akibat
penanganan Covid-19 di Tahun 2020. Atas Pekerjaan
tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Itjen
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 121 -
Transmigrasi
2. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Luwu Timur sebesar
Rp5.499.715.200,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari
nilai kontrak untuk pengerjaan fisik dan 80% dari nilai
kontrak untuk biaya supervisi yang harus di bayarkan
pada Tahun Anggaran 2021 atas penyelesaian pekerjaan
fisik dan biaya supervisi untuk Pengerjaan Pembangunan
Jembatan Bangunan Atas (Lanjutan) di Mahalona yang
pengerjaanya telah diselesaikan 100% pada Tahun 2020
yang pembayarannya tertunda dikarenakan adanya
refocusing akibat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Atas
Pekerjaan tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh
Pihak Itjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Utang kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Muna sebesar
Rp600,00 (kwitansi terlampir) merupakan pasangan akun
yang di jurnal (akun Kas di Bendahara Pengeluaran) pada
jurnal koreksi untuk perbaikan pencatatan akibat
terjadinya selisih antara BKU dan Rekening Koran sebesar
Rp600,00 yang disebabkan karena kekeliruan dalam
penulisan nilai uang pada cek Giro oleh Bendahara
Pengeluaran yang terjadi saat transaksi penarikan uang
pada tanggal 06 Nopember 2020 sebesar Rp51.530.000,00
seharusnya sebesar Rp51.530.600,00
4. Utang Kepada Pihak Ketiga yang terdapat di Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Simeulue sebesar
Rp930.788.848,00 merupakan sisa pembayaran 70% dari
nilai kontrak untuk pengerjaan fisik terhadap Peningkatan
Jalan Poros UPT I Sigulai yang pengerjaanya telah
diselesaikan 100% pada Tahun 2020 namun
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 122 -
pembayarannya tertunda dikarenakan adanya refocusing
akibat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Atas Pekerjaan
tersebut belum dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Itjen
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Terdapat tuntutan hukum kepada Pemerintah (Kementerian
Desa PDTT sebagai Tergugat IX) dengan Nomor Perkara:
1950K/PDT/2016 Jo. Nomor: 318/Pdt.G.Class.Action/2
011/PN.Jkt.Pst. Tuntutan Gugatan Class Action, Sdr. Hibani
dkk yang memberikan kuasanya kepada Syamsuri Launa dkk,
mewakili kelompok sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas
ribu dua ratus tujuh belas) KK yang mengalami kerugian
akibat kerusuhan Maluku- Maluku Utara Tahun 1999.
Putusan telah Inkracht berdsarkan Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 451 PK/Pdt/2019 Jo. Nomor:
318/Pdt.G.Class.Action/2011/ PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Juli
2019 yang berisi perintah untuk menghukum TERGUGAT I
sampai dengan TERGUGAT XI (dalam hal ini Kementerian
Desa PDTT sebagai TERGUGAT IX) secara tanggung renteng
untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan
rumah (BBR) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
ditambah uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima
ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak
213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang
melakukan pilihan keluar (option out) dari proses gugatan
kelompok ini, dengan mengurangkan dana BBR dan uang
tunai yang telah pernah di distribusikan kepada masing-
masing pengungsi tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan di PN Jakarta Pusat tanggal
22 September 2020 dipimpin oleh Panitera PN Jakarta Pusat,
Para Pihak Tergugat sepakat untuk menindaklanjuti
pelaksanaan putusan sebagaimana amar putusan Mahkamah
Agung dimana yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 123 -
putusan tersebut adalah Tergugat III (Kementerian Sosial).
Selanjutnya Kementerian Sosial akan menetapkan prosedur
pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat
pengungsi tersebut dalam satu tim panel yang terdiri dari
Tergugat III (Kementerian Sosial), Tergugat IV (Gubernur
Provinsi Maluku), Tergugat V (Gubernur Provinsi Maluku
Utara) dan Tergugat VI (Gubernur Sulawesi Tenggara),
kuasa Para Penggugat dari para wakil kelompok I, II, dan III;
Bahwa nantinya Tim Panel yang dibentuk dengan Keputusan
Kementerian Sosial, akan membicarakan teknis terkait
mekanisme pembayaran ganti rugi tersebut;
Bahwa Tim Panel tersebut yang nantinya akan berkoordinasi
dengan pelaksana/koordinator yakni Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat
Pendapatan Diterima Dimuka Rp817.445.416,00
C.22 Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp817.445.416,00
dan Rp353.000.000,00. Pendapatan Diterima di Muka
merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya,
namun barang/ jasa belum diserahkan. Keseluruhan
Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa
konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih
dari satu tahun. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar
Rp817.445.416,00 terdapat pada Setjen dengan rincian
sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 124 -
S.D 31 DES 2019 TAHUN
BERJALAN
1 CV Latere 36.112.000 12 27/07/2020 27/07/2021 15.447.911,11 20.664.088,89
2 PT Dayamitra Telekomunikasi 70.000.000 24 25/04/2019 25/04/2021 23.916.666,67 35.000.000,00 11.083.333,33
3 Usaha Café Gita Sabela 11.310.000 12 14/09/2020 14/09/2021 3.361.583,00 7.948.416,67
4 Warung Kopi Manaek Sinaga 4.000.000 12 01/09/2020 01/09/2021 1.333.333,00 2.666.666,67
5 PT BRI 109.734.000 12 31/07/2020 31/07/2021 45.722.500,00 64.011.500,00
6 PT BNI 446.946.000 36 05/08/2020 04/08/2023 60.476.475,00 386.469.525,49
7 ATM BRI 4.403.642 12 03/01/2020 03/01/2021 4.379.177,00 24.464,68
8 Usaha Foto Copu Nur Kholiq 26.948.000 24 27/07/2020 27/07/2022 5.763.878,00 21.184.122,22
9 PT Antara Persada Suskes 39.587.000 24 16/06/2020 16/06/2022 10.721.479,00 28.865.520,83
10 PT Telekomunikasi Seluler 70.000.000 24 09/04/2020 09/04/2022 25.472.222,00 44.527.777,78
230.000.000,00
817.445.416,56
PENDAPATAN
DITERIMA DIMUKA JANGKA WAKTU JATUH TEMPO
TOTAL
TMT NO NAMA REKANAN NILAI SSBP
DALUWARSA
Pendapatan Diterima dimuka selain Makarti
Pendapatan Diterima dimuka Makarti
Nilai Pendapatan Diterima dimuka Makarti
Terdapat penjelasan tentang Pendapatan Diterima Muka
sebagai berikut:
• Pendapatan Diterima dimuka Makarti Tahun 2019 sebesar
Rp353.000.000,00 adalah Uang Muka untuk kegiatan sewa
tahun 2020 dan merupakan rekomendasi BPK melalui LHP
Nomor 64A/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020.
Kegiatan yang terlaksana pada Tahun 2020 hanya sebesar
Rp123.000.000,00 karena kegiatan yang dilaksanakan
hanya berlangsung sampai 21 Maret 2020, setelah itu sewa
makarti diberhentikan sementara sampai batas waktu yang
tidak ditentukan akibat adanya pandemi COVID-19.
Sehingga pendapatan Balai Makarti tersisa
Rp230.000.000,00
• Jurnal Akrual terkait Pendapatan Diterima Dimuka
Sekretariat Jenderal pada SAIBA dicatat berdasarkan
Rekomendasi APIP berdasarkan Surat Dinas Nomor:
40/PW/03.01/I/2020 tanggal 27 Januari 2021
Uang Muka KPPN Rp0,00
C.23 Uang Muka Dari KPPN
Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 126 -
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan Rp1.259.876.614,00
D.1 Pendapatan-LO
Jumlah Pendapatan-LO pada Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk
periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan
2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.259.876.614,00
dan Rp4.699.453.310,00.
Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember 2020
per jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Pendapatan-LO per jenis pendapatan Per 31 Desember 2020
(Dalam Rupiah) Akun Uraian Nilai
425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non
Litbang Lainnya307.236.950,00
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan
Bangunan721.102.491,00
425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 305.754,00
425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa
Giro)1.782.544,00
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan
Pemerintah229.127.375,00
425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 321.500,00
1.259.876.614,00Jumlah Nilai Perolehan per 30 September 2020
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya
sebesar Rp307.236.950,00 berasal dari Balilatfo di satuan
kerja Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi
Bengkulu (350480).
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar
Rp721.102.491,00 merupakan pendapatan dari sewa
Gedung Makarti, lahan parkir, pujasera, kantin dan
fotocopy yang terdapat pada satuan kerja Sekretariat
Jenderal (350088).
Pendapatan Layanan Jasa Perbankan sebesar
Rp305.754,00 terdapat pada satuan kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
(350388).
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar
Rp1.782.544,00 terdapat pada satuan kerja Biro Bina
Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY (350108) sebesar
Rp123.355,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 127 -
Provinsi Jawa Timur (350111) sebesar Rp430.000,00, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek
(350115) sebesar Rp5.073,00, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu (350388) sebesar
Rp1.183.996,00, Ditjen PPMD (350456) sebesar
Rp22.425,00 dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Rote Ndao (350357) sebesar Rp17.695,00.
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
sebesar Rp229.127.375,00 yang berasal dari satuan kerja
Ditjen PPMD (350456) sebesar Rp11.029.706,00, Ditjen PKP
(350453) sebesar Rp68.703.620,00, Ditjen PDTu (350455)
sebesar Rp920.762,00, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sijunjung (350149) sebesar
Rp94.546.371,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Barat (350436) sebesar Rp5.331.532,00,
Ditjen PKP2Trans (350467) sebesar Rp4.004.931,00, Dinas
Nakertrans Kab. Bulungan (417757) sebesar
Rp10.414.014,00, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan (418272) sebesar
Rp1.085.530,00, dan pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kab. Sigi (350273) sebesar Rp33.090.909,00.
Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp321.500,00 yang
berasal dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Jawa Timur (350111) sebesar
Rp191.500,00 dan Ditjen PPMD (350456) sebesar
Rp130.000,00.
Adapun Rincian Pendapatan-LO pada periode 31 Desember
2020 dan 2019 per Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada
tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 128 -
Rincian Pendapatan-LO per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.03 Ditjen PPMD 13.421.809 230.797.824
067.04 Ditjen PKP 68.703.620 232.143.183
067.05 DitjenPDTu 920.762 742.877.658
067.06 Ditjen PDT - 185.706.524
067.07 Ditjen PKP2Trans 115.382.378 286.807.031
067.08 Ditjen PKTRans 33.108.604 565.945.444
067.09 Balilatfo 307.236.950 524.876.739
067.10 Setjen 721.102.491 1.930.298.907
1.259.876.614 4.699.453.310 JUMLAH
Terjadinya penurunan PNBP dikarenakan oleh situasi
Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya
penurunan aktivitas Kementerian. Diberlakukannya
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) menyebabkan
tertundanya beberapa realisasi. Penurunan yang signifikan
terlihat pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal dimana terjadi
penurunan pendapatan sewa Gedung dan Bangunan akibat
larangan pemerintah untuk pelaksanaan acara besar di
masa pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) pada wilayah kerja
Kementerian.
Beban Pegawai Rp253.454.101.379,00
D.2 Beban Pegawai
Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp253.454.101.379,00 dan Rp238.955.466.005,00. Beban
Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 129 -
Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2020
dan 2019 per jenis Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel
berikut:
Rincian jenis Beban Pegawai Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
511111 Beban Gaji Pokok PNS 95.686.362.270 95.383.640.900
511111 Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS (22.239.200) (22.305.540)
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 1.490.251 1.415.271
511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS (24.136) (99.026)
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 6.120.318.264 6.227.612.578
511121Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri
PNS - (1.974.900)
511122 Beban Tunj. Anak PNS 1.460.989.108 1.483.511.063
511122 Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS - (427.422)
511123 Beban Tunj. Struktural PNS 9.961.065.000 10.299.655.000
511123 Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS (1.065.000) (9.165.000)
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 3.159.222.000 3.097.195.000
511124 Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS (1.478.922) (1.930.000)
511125 Beban Tunj. PPh PNS 587.058.585 632.197.520
511126 Beban Tunj. Beras PNS 4.050.233.340 4.094.507.840
511126 Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS - (579.360)
511127 Beban Tunj. Kemahalan PNS 114.240.000 114.755.000
511129 Beban Uang Makan PNS 16.174.204.000 11.679.471.712
511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS (2.036.300) (490.000)
511151 Beban Tunjangan Umum PNS 2.516.865.000 2.653.237.000
511151Pengembalian Beban Tunjangan Umum
PNS (20.876.372) (22.610.000)
511323 Beban Tunj. Struktural Pejabat Negara 463.810.200 144.375.000
512211 Beban Uang Lembur 1.154.241.000 3.569.042.732
512211 Pengembalian Beban Uang Lembur - (57.000)
512411Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/
Kegiatan) 112.217.952.150 99.666.386.301
512411Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan
Khusus/ Kegiatan) (166.229.859) (31.898.664)
253.454.101.379 238.955.466.005 JUMLAH
Terdapat kenaikan pada beban tunjangan struktural
pejabat negara akibat adanya penambahan pejabat
struktural yaitu Wakil Menteri dan Staf Khusus di
Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
Terdapat penurunan yang signifikan pada beban uang
lembur akibat adanya Pandemi COVID-19 yang
menyebabkan pegawai melakukan work from home (WFH)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 130 -
secara bergantian sesuai kebijakan pemerintah.
Rincian Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2020
dan 2019 menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada
tabel berikut:
Rincian Beban Pegawai per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah) Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 17.081.596.948 14.319.345.016
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa23.148.645.448 21.560.827.118
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan19.853.973.118 18.368.531.410
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu18.559.105.820 16.972.980.157
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal20.113.473.346 17.825.061.893
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman 28.474.336.675 29.536.784.012
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi26.033.334.435 26.292.407.836
067.09Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, Serta Informasi60.869.462.351 58.351.836.984
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi39.320.173.238 35.727.691.579
253.454.101.379 238.955.466.005JUMLAH
Beban Persediaan Rp13.234.223.405,00
D.3 Beban Persediaan
Beban Persediaan pada periode 31 Desember 2020 dan
2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.234.223.405,00
dan Rp24.069.566.812,00. Beban Persediaan merupakan
beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang
habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik
yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Rincian Beban Persediaan menurut Akun pada periode 31
Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Perbandingan Beban Persediaan menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
593111 Beban Persediaan konsumsi 12.955.177.105 23.976.773.812
593121Beban Persediaan pita cukai,
materai dan leges - 12.815.000
593131 Beban Persediaan bahan baku 5.223.000 24.148.000
593149 Beban Persediaan lainnya 273.823.300 55.830.000
13.234.223.405 24.069.566.812JUMLAH
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 131 -
Terdapat penurunan yang signifikan pada beban persediaan
konsumsi. Hal ini terjadi karena Pandemi COVID-19 yang
menyebabkan pergantian shift untuk pegawai yang work
from office (WFO) dan work from home (WFH) sehingga
pemakaian ATK dan computer supplies berkurang.
Terdapat kesalahan pencatatan pada Ditjen PPMD pada
akun beban persediaan antara lain:
- Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp266.000,00
yang disebabkan oleh kesalahan akun pada penginputan
persediaan berupa alat tulis kantor yang terdapat pada
Biro Bina Pemberdayaam Masyarakat Setda DIY
(350108).
- Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp1.722.600,00 yang
disebabkan oleh kesalahan akun pada penginputan
persediaan berupa alat tulis kantor (ATK) yang terjadi
pada satuan kerja Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
Setda DIY (350108) senilai Rp759.000,00 dan pada
satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Riau (350153)
senilai Rp963.600,00.
Terdapat Beban Persediaan Lainnya pada Ditjen PKTrans
sebesar Rp800.000,00 yang terdapat pada satker Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
(350264) yang merupakan pembelian baterai laptop ASUS
tipe X455 LA. Selain itu, terdapat Beban Persediaan
Lainnya pada Balilatfo senilai Rp201.156.000,00. Senilai
Rp2.760.000,00 yang terdapat pada satker Balai Latihan
Masyarakat Jayapura (255164) dan Rp14.500.000,00 yang
terdapat pada satker Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan, dan Pelatihan dan Informasi (350475)
merupakan pemakaian alat Rapid Test. Senilai
Rp183.896.000,00 yang terdapat pada satker Balai
Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Bengkulu
(350480) merupakan pemakaian pupuk dan obat-obatan
untuk tumbuhan. Selain itu, terdapat Beban Persediaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 132 -
Lainnya pada satker Sekretariat Jenderal senilai
Rp20.815.500,00 yang merupakan persediaan obat-obatan
Balai Kesehatan Makarti.
Rincian Beban Persediaan pada masing-masing Unit Kerja
Eselon I pada periode 31 Desember 2020 dan 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rincian Beban Persediaan per Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 954.845.500 2.342.784.950
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa2.162.502.474 3.292.609.055
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan1.844.757.580 3.794.288.100
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu974.364.731 1.522.285.975
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal1.225.262.861 4.153.791.900
067.07
Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan
Permukiman
586.417.786 1.174.776.400
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi1.002.440.022 1.539.146.475
067.09
Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, Serta
Informasi
712.605.543 494.147.800
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi3.771.026.908 5.755.736.157
13.234.223.405 24.069.566.812JUMLAH
Terdapat perbaikan pencatatan beban persediaan konsumsi
pada Ditjen PKTrans sebesar Rp8.690.000,00. Selain itu
juga terdapat koreksi dari BPK untuk beban persediaan
konsumsi menjadi beban persediaan lainnya akibat
perubahan klasifikasi barang konsumsi menjadi barang
persediaan lainnya pada Sekretariat Jenderal sebesar
Rp30.284.140,00.
Beban Barang dan Jasa Rp1.907.198.462.580,00
D.4 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa pada periode 31 Desember 2020
dan 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp1.907.198.462.580,00 dan Rp3.020.444.470.485,00.
Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan/atau
jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta
beban lain-lain berupa beban yang timbul karena
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 133 -
penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan
aset tetap.
Rincian beban barang dan jasa menurut akun pada periode
31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah) Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
521111 Beban Keperluan Perkantoran 59.723.711.300 63.442.147.770
521111 Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran (8.952.000) (12.416.172)
521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 300.284.341 8.607.600
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 332.880.421 607.722.651
521114Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos
Surat - (37.000)
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 18.299.561.000 28.678.002.565
521115Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan
Kerja (4.795.000) (9.445.000)
521119 Beban Barang Operasional Lainnya 6.112.510.506 8.967.294.606
521119 Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya (557.450) -
521131Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi
COVID-19 9.551.637.282 -
521131Pengembalian Beban Barang Operasional -
Penanganan Pandemi COVID-19 (16.008.000) -
521211 Beban Bahan 31.967.479.605 119.373.466.209
521211 Pengembalian Beban Bahan (33.587.272) (2.277.500)
521212 Beban Barang Transito 2.997.000 -
521213 Beban Honor Output Kegiatan 20.091.625.000 41.720.034.500
521213 Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan (4.725.000) (55.604.000)
521218 Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN 193.981.875 133.632.016
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 19.727.822.387 481.837.652.216
521219Pengembalian Beban Barang Non Operasional
Lainnya (20.304.975) (2.857.244.513)
521231Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam
bentuk uang - 136.000.000
521241Beban Barang Non Operasional - Penanganan
Pandemi COVID-19 1.022.411.655 -
522111 Beban Langganan Listrik 8.513.003.543 10.026.950.668
522112 Beban Langganan Telepon 521.524.617 375.011.471
522113 Beban Langganan Air 421.128.317 291.946.640
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 7.921.166.128 8.356.580.276
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 97.583.250 2.148.500
522131 Beban Jasa Konsultan 15.394.485.573 101.191.641.993
522131 Pengembalian Beban Jasa Konsultan - (8.925.000)
522141 Beban Sewa 44.353.572.773 47.235.723.449
522141 Pengembalian Beban Sewa - (79.339.637)
522151 Beban Jasa Profesi 8.973.631.468 39.690.428.992
522151 Pengembalian Beban Jasa Profesi (81.615.000) (235.160.000)
522162Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam
Kementerian Negara/Lembaga Lain 3.617.862.000 -
522191 Beban Jasa Lainnya 1.646.425.410.036 2.072.368.812.338
522191 Pengembalian Beban Jasa Lainnya (32.242.037) (990.936.753)
522192 Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 3.667.490.487 -
595112 Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 167.488.750 252.051.600
1.907.198.462.580 3.020.444.470.485 JUMLAH
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 134 -
Terjadinya peristiwa luar biasa yaitu Pandemi COVID-19
menyebabkan terjadinya banyak perubahan terutama
dalam penggunaan akun-akun yang sesuai dengan Surat
Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Akun-akun
tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan hand
sanitizer, masker, sarung tangan, penambah daya tahan
tubuh, disinfektan, sabun cuci tangan, konsumsi work from
office (WFO), dan pemeriksaan deteksi COVID-19. Beberapa
akun tidak disajikan secara khusus karena di awal Pandemi
sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-
308/PB/2020 belum menggunakan akun khusus tetapi
telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan
SPM/SP2D GUP sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem
akuntansi. Adapun belanja dalam rangka penanganan
Pandemi COVID-19 yang telah direalisasikan menggunakan
akun-akun lama tiap UKE-I terdiri dari:
- Beban keperluan perkantoran berupa pengadaan hand
sanitizer; refill hand sanitizer; masker; sarung tangan
latex; penyemprotan disinfektan; rapid test sebesar
Rp330.960.000,00 yang terdapat pada UKE-I:
a. Ditjen PPMD sebesar Rp203.285.000,00;
b. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp127.675.000,00.
- Beban Penambah Daya Tahan Tubuh makanan,
minuman serta vitamin penambah daya tahan tubuh
sebesar Rp285.530.141,00 yang terdapat pada UKE-I:
a. Ditjen PPMD sebesar Rp103.056.000,00;
b. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp182.474.141,00.
- Beban barang operasional lainnya berupa
penyemprotan disinfektan sebesar Rp8.960.000,00
yang terdapat pada Ditjen PKP2Trans.
- Beban bahan berupa langganan aplikasi zoom meeting
dan video conference sebesar Rp12.107.770,00 yang
terdapat pada Ditjen PKTrans.
Untuk penggunaan akun baru pada masa Pandemi COVID-
19 terdiri dari:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 135 -
- Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi
COVID-19 sebesar Rp9.535.629.282,00 terdapat pada
UKE-I:
a. Itjen sebesar Rp217.660.000,00 untuk hand
sanitizer, bracket hand sanitizer, masker, makanan,
minuman, dan penambah daya tahan tubuh;
b. Ditjen PPMD sebesar Rp519.973.438,00 untuk
penyemprotan disinfektan, masker, langganan
aplikasi zoom meeting, hand sanitizer, sarung
tangan karet, termometer infrared, makanan,
minuman, serta vitamin penambah daya tahan
tubuh, dan pengadaan lisensi aplikasi video
conference;
c. Ditjen PKP sebesar Rp876.232.217,00 untuk
penyemprotan disinfektan, masker, langganan
aplikasi zoom meeting, hand sanitizer, sarung
tangan karet, termometer infrared, makanan,
minuman, serta vitamin penambah daya tahan
tubuh, dan pengadaan lisensi aplikasi video
conference;
d. Ditjen PDTu sebesar Rp891.509.700,00 untuk
masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung
tangan latex, dispenser hand sanitizer, makanan,
minuman serta vitamin penambah daya tahan
tubuh, dan bilik disinfektan;
e. Ditjen PDT sebesar Rp1.067.275.600,00 untuk
galon hand sanitizer, masker, APD, hand sanitizer,
sarung tangan, semprotan tangan, karbol, dan
makanan serta vitamin penambah daya tahan
tubuh;
f. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp1.743.745.223,00
untuk penyemprotan disinfektan, masker, hand
sanitizer, makanan, minuman, serta vitamin
penambah daya tahan tubuh;
g. Ditjen PKTrans sebesar Rp1.581.280.810,00 untuk
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 136 -
penyemprotan disinfektan, baju APD, rapid test dan
swab test, masker, hand sanitizer, termometer dan
sarung tangan;
h. Balilatfo sebesar Rp1.977.379.482,00 untuk
langganan zoom meeting, masker, hand sanitizer,
cairan disinfektan, kartu telepon, dan makanan,
minuman serta vitamin penambah daya tahan
tubuh;
i. Setjen sebesar Rp660.572.812,00 untuk masker,
hand sanitizer, makanan, minuman serta vitamin
penambah daya tahan tubuh, dan bilik disinfektan.
- Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi
COVID-19 sebesar Rp1.022.411.655,00 terdapat pada
UKE-I:
a. Itjen sebesar Rp5.979.000,00 untuk perlengkapan
pelaksanaan Rapid Test;
b. Ditjen PPMD sebesar Rp64.431.940,00 untuk
vitamin, konsumsi WFO, makanan dan snack rapat
WFO, dan masker;
c. Ditjen PDTu sebesar Rp70.950.000,00 untuk rapid
test;
d. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp87.175.950,00 untuk
konsumsi WFO dan rapid test;
e. Balilatfo sebesar Rp96.362.000,00 untuk uang saku
rapat dalam kantor, konsumsi WFO dan paket data;
f. Setjen sebesar Rp697.512.765,00 untuk rapid test,
swab test, dan APD.
- Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar
Rp3.667.490.487,00 terdapat pada UKE-I:
a. Itjen sebesar Rp74.405.000,00 untuk rapid test;
b. Ditjen PPMD sebesar Rp845.104.359,00 untuk
rapid test, swab test, honor narasumber dan
moderator webinar;
c. Ditjen PKP sebesar Rp598.836.502,00 untuk swab
test dan rapid test;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 137 -
d. Ditjen PDTu sebesar Rp281.600.000,00 untuk
honor narasumber dan moderator rapat webinar,
swab test, rapid test, dan penyemprotan
disinfektan;
e. Ditjen PDT sebesar Rp86.100.000,00 untuk
penyemprotan disinfektan;
f. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp626.929.650,00 untuk
swab test;
g. Ditjen PKTrans sebesar Rp50.353.236,00 untuk
rapid test;
h. Balilatfo sebesar Rp833.143.000,00 untuk swab
test, rapid test, honor narasumber dan moderator
webinar;
i. Setjen sebesar Rp233.040.740,00 untuk
penyemprotan disinfektan.
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi sebesar RpRp167.488.750,00. Terdapat Beban
Aset Ekstrakomtabel pada Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa senilai
Rp33.990.000,00 dengan rincian:
URAIAN NILAI
Engine Stand 330.000
Rambu- rambu 4.400.000
Kipas Angin 3.960.000
Exhause Fan 23.650.000
Kabel 1.100.000
Lemari Obat (Kaca) 550.000
TOTAL 33.990.000
Pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi terdapat Beban Aset Ekstrakomtabel
Peralatan dan Mesin senilai Rp1.980.000,00 yang
digunakan untuk pembelian 2 unit intercom.
Pada Sekretariat Jenderal terdapat Beban Aset
Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin senilai
Rp131.518.750,00 yang digunakan untuk pembelian 10
unit HT senilai Rp5.293.750,00 dan pembelian 135 unit
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 138 -
kursi besi senilai Rp126.225.000,00.
Adapun Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit
Kerja Eselon I pada periode 30 Juni 2020 dan 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Rincian Beban Barang dan Jasa menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 6.862.866.442 15.322.907.380
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.642.188.006.858 2.406.309.230.316
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan 18.173.107.162 64.939.583.580
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu 12.654.059.383 38.601.113.191
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal 15.923.540.692 49.694.992.131
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman 38.521.523.536 76.508.002.799
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi 44.589.127.118 85.775.569.754
067.09Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, Serta Informasi 46.252.335.606 91.285.504.119
067.10 Sekretariat Jenderal Desa, PDT dan Transmigrasi 82.033.895.783 192.007.567.215
1.907.198.462.580 3.020.444.470.485 JUMLAH
Terdapat koreksi dari BPK pada Pusat Pendidikan dan
Pelatihan ASN berupa Software sebanyak 1 unit sebesar
Rp50.000.000,-. Software ini dibeli menggunakan akun
522191 yang merupakan Belanja Jasa Lainnya. Atas hal
tersebut, BPK telah menjadikan hal ini Temuan TA 2020
dan diharuskan untuk di input di Aplikasi SIMAK BMN.
Terdapat koreksi dari BPK terkait pengakuan beban jasa
konsultan yang diperoleh melalui hibah Italia yang sudah
diserah terimakan sebesar Rp3.760.081.468,00 dengan
Nomor Sp3HL No.67/KPA.04/IV/2021 tanggal 5 April 2021
dan memo pencatatan hibah langsung dengan nomor
70021/Sekjen-KDPDTT/4/2021 pada Sekretariat Jenderal.
Selain itu terdapat juga koreksi dari BPK pada akibat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 139 -
pemakaian belanja keperluan perkantoran yang
dikapitalisasi menjadi aset Gedung dan Bangunan sebesar
Rp34.342.400,00 pada Sekretariat Jenderal.
Beban Pemeliharaan Rp33.200.161.942,00
D.5 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember 2020 dan
2019 masing-masing sebesar Rp33.200.161.942,00 dan
Rp36.422.097.406,00. Beban Pemeliharaan merupakan
beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset
tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi
normal.
Rincian Beban Pemeliharaan pada periode 31 Desember
2020 dan 2019 menurut jenis akun dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Rincian Beban Pemeliharaan Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.280.430.921 16.704.359.416
523111Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan (1.020.000) -
523114Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -
Penanganan Pandemi COVID-19 38.393.360 -
523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1.887.679.300 2.500.303.900
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.002.583.179 16.592.579.334
523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.186.394 109.934.000
523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 730.953.609 382.036.356
523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 89.896.300 97.691.000
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 53.252.379 33.033.400
593114 Beban Persediaan suku cadang 2.806.500 2.160.000
33.200.161.942 36.422.097.406 JUMLAH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan
Pandemi COVID-19 terdapat pada satker Balai Besar
Latihan Masyarakat Yogyakarta (350482) yang merupakan
pembuatan 13 unit wastafel cuci tangan dalam rangka
penanggulangan Pandemi COVID-19.
Sedangkan perbandingan Beban Pemeliharaan menurut
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 140 -
Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat
dilihat pada tabel berikut:
Beban Pemeliharaan Menurut Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 453.838.591 565.070.275
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa1.471.439.475 1.238.420.000
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan1.471.180.961 2.858.005.167
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu1.134.532.799 881.759.376
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal212.662.210 1.031.519.205
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan
dan Pembangunan Permukiman 2.891.556.513 3.916.707.000
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi1.364.672.850 1.420.260.769
067.09
Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, Serta
Informasi
7.241.494.178 7.685.351.403
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi16.958.784.365 16.825.004.211
33.200.161.942 36.422.097.406JUMLAH
Terdapat koreksi dari BPK pada beban pemeliharaan antara
lain:
1. Pencatatan Aset Tetap Renovasi dari belanja
pemeliharaan pada Ditjen PPMD sebesar
Rp36.355.000,00.
2. Koreksi dari BPK sebesar Rp103.400.000,00 pada beban
pemeliharaan untuk pencatatan aset Peralatan dan
Mesin yang berasal dari belanja pemeliharaan di Ditjen
PDTu.
3. Koreksi dari BPK sebesar Rp346.870.000,00 untuk
pencatatan Aset Tetap Renovasi sebesar
Rp83.170.000,00 dan pencatatan Gedung dan
Bangunan sebesar Rp263.200.000,00 dari belanja
pemeliharaan.
4. Koreksi dari BPK sebesar Rp4.587.572.889,00 dari
belanja pemeliharaan menjadi aset tetap Gedung dan
Bangunan serta Peralatan dan Mesin pada Sekretariat
Jenderal.
Selain itu terdapat perbaikan jurnal pada Ditjen PKTrans
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 141 -
akibat kesalahan referensi pada satker Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebesar Rp90.000,00
dari barang persediaan lainnya untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat menjadi barang konsumsi.
Beban Perjalanan Dinas Rp118.683.525.096,00
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas pada periode 31 Desember 2020
dan 2019 masing-masing sebesar Rp118.683.525.096,00
dan Rp674.869.846.401,00. Beban tersebut merupakan
beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban
perjalanan dinas disebabkan oleh penurunan anggaran
belanja perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri.
Rincian Beban Perjalanan Dinas Menurut Akun pada
periode 31 Desember 2020 dan 2019 menurut jenis akun
dapat dilihat pada tabel berikut:
Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah )
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
524111 Beban Perjalanan Biasa 80.657.030.597 357.715.555.595
524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa (768.074.688) (3.084.939.375)
524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.026.451.000 2.929.627.000
524113 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (450.000) (4.050.000)
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.882.327.939 171.167.478.615
524114Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota (63.718.200) (2.744.533.073)
524115Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-
19 1.851.790.000 -
524115Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan
Pandemi COVID-19 (600.000) -
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.561.860.010 147.710.156.953
524119Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Luar Kota (851.158.962) (957.520.077)
524211 Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri 205.771.100 1.306.085.193
524211 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri - (510.304.840)
524219 Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri 182.296.300 1.370.034.010
524219 Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri - (27.743.600)
118.683.525.096 674.869.846.401 JUMLAH
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 142 -
Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan akibat
dialihkannya anggaran untuk perjalanan dinas ke sarana
pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Terjadinya
peristiwa luar biasa yaitu Pandemi COVID-19 menyebabkan
terjadinya banyak perubahan terutama dalam penggunaan
akun-akun yang sesuai dengan Surat Dirjen
Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020. Terdapat akun
Beban Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi COVID-19
yang digunakan untuk pembayaran transport work from
office beberapa pegawai.
Adapun perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada
periode 31 Desember 2020 dan 2019 menurut Unit Kerja
Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:
Beban Perjalanan Dinas menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 2.723.293.431 27.606.094.840
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa39.870.305.110 247.245.421.030
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan5.147.287.518 47.240.869.194
067.05 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 4.237.724.466 39.391.564.137
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal6.280.948.332 51.462.167.094
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman 13.532.684.842 60.119.003.792
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi16.463.062.625 64.298.576.151
067.09Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatihan, Serta Informasi12.881.986.111 77.615.225.596
067.10Sekretaris Jenderal Keenterian Desa, PDT dan
Transmigrasi17.546.232.661 59.890.924.567
118.683.525.096 674.869.846.401JUMLAH
Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat Rp361.266.051.446,00
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk
periode 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 143 -
sebesar Rp361.266.051.446,00 dan
Rp1.065.928.899.354,00. Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam
bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang
bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.
Beban Barang untuk diserahkan kepada
Masyarakat/Pemerintah daerah menurut akun pada
periode 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
526112Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda - 213.326.000
526122Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 8.428.000.000 7.979.500.000
526123Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - 62.485.000.000
526123Pengembalian Beban Gedung Dan Bangunan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - (241.286.688)
526124Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - 5.492.000.000
526124Pengembalian Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang - (149.915.548)
526311Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda - 9.015.295
526312Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 225.000.000 250.606.156.728
526312Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang
Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah - (50.000.000)
593122Beban Persediaan Tanah Bangunan Untuk Dijual Atau
Diserahkan Kepada Masyarakat 39.246.910.053 132.417.040.867
593123Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau
Diserahkan Kepada Masyarakat 1.352.594.000 3.557.309.000
593124Beban Persediaan Peralatan dan Mesin Untuk Dijual atau
Diserahkan Kepada Masyarakat 107.159.417.508 209.660.843.190
593125Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat 159.754.515.376 293.772.853.292
593126Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan
kepada Masyarakat 611.133.006 636.824.000
593127Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat 2.052.014.850 2.655.571.200
593128Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan
Kepada Masyarakat 42.436.466.653 96.884.662.018
361.266.051.446 1.065.928.899.354JUMLAH
Terdapat penurunan Beban Persediaan yang Diserahkan ke
Masyarakat akibat adanya Pandemi COVID-19. Sebagian
Beban Persediaan yang Diserahkan ke Masyarakat
digunakan untuk bantuan kepada masyarakat digunakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 144 -
untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di masa
terjadinya Pandemi COVID-19. Selain itu bantuan kepada
masyarakat juga diadakan untuk pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 yaitu dengan pengadaan
bantuan obat dan perlengkapan kesehatan.
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat menurut Unit Kerja Eselon I lingkup KDPDTT
per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Barang untuk diserahkan Kepada Masyarakat Menurut Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa21.753.329.058 330.752.315.914
067.04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 129.436.579.817 151.664.384.984
067.05 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 30.887.759.331 214.326.082.725
067.06 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 114.951.286.894 200.574.722.920
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan
Permukiman 4.418.275.990 91.016.104.223
067.08 Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi 47.323.015.613 77.595.288.588
067.10 Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 12.495.804.743 -
361.266.051.446 1.065.928.899.354JUMLAH
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp165.317.408.367,00
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode 31
Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp165.317.408.367,00 dan Rp230.719.375.498,00. Beban
Penyusutan dan Amortisasi menurut akun pada periode 31
Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 145 -
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 37.201.847.256 43.969.890.127
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 14.439.122.968 14.186.788.359
591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 47.721.975.568 47.568.684.125
591312 Beban Penyusutan Irigasi 8.954.837.190 8.451.848.276
591313 Beban Penyusutan Jaringan 1.768.619.006 1.776.925.847
591411 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 13.331.792 1.080.915.896
592115 Beban Amortisasi Software 865.686.832 1.044.498.237
592222Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam 54.351.987.755 112.639.824.631
165.317.408.367 230.719.375.498JUMLAH
Sedangkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
menurut Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember
2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 1.359.566.454 1.521.680.471
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat 3.245.889.071 3.282.680.106
067.04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan 5.133.130.924 7.655.137.430
067.05 Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 5.462.209.268 26.303.167.374
067.06 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 27.063.584.711 33.168.960.890
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan 64.958.357.003 67.121.676.933
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi23.654.118.420 50.309.453.157
067.09Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, 13.923.931.322 15.503.564.973
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi 20.516.621.194 25.853.054.164
165.317.408.367 230.719.375.498JUMLAH
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 146 -
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp58.415.747,00
Defisit Kegiatan Non Operasional Rp197.657.522.567,00
D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Tak Tertagih pada periode 31 Desember
2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar
Rp58.415.747,00 dan Rp1.607.353,00. Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih menurut Unit Kerja Eselon I di
lingkup KDPDTT per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat
dilihat pada table berikut:
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.07 Ditjen PKP2Trans 2.903.284
067.08 Ditjen PKTrans 8.796.710 -
067.09 Balilatfo 1.152.500
067.10 Setjen 49.944.391 1.607.353
62.796.885 1.607.353 Jumlah
D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
pada periode 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai
berikut:
Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar (224.982.995.804) (180.387.235.468)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 437.368.190 642.998.394
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 225.420.363.994 181.030.233.862
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 27.325.473.237 42.790.121.661
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 27.855.359.110 44.094.553.461
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 529.885.873 1.304.431.800
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (197.657.522.567) (137.597.113.807)
Adapun rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per
Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2020 dan
2019 sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 147 -
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.09 Balilatfo 147.680.998 -
067.10 Setjen 289.687.192 642.998.394
437.368.190 642.998.394 Jumlah
Adapun rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Unit
Kerja Eselon I pada periode 31 Desember 2020 dan 2019
dijelaskan sebagai berikut:
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.03 Ditjen PPMD - 2.311.606.952
067.04 Ditjen PKP 1.235.510.767 -
067.05 Ditjen PDTu 102.512.739.208 42.916.833.527
067.07 Ditjen PKP2Trans 58.130.943.400 39.759.735.524
067.08 Ditjen PKTrans 62.251.008.445 95.984.448.717
067.09 Balilatfo 1.290.162.174 57.609.142
225.420.363.994 181.030.233.862 Jumlah
Adapun rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya per Unit Kerja Eselon I pada periode 31 Desember
2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Unit Kerja Eselon I
Per 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.02 Inspektorat Jenderal 218.224.045 495.569.441
067.03 Ditjen PPMD 16.897.611.644 22.501.031.183
067.04 Ditjen PKP 1.615.890.650 3.919.905.508
067.05 Ditjen PDTu 1.296.864.533 3.019.890.290
067.06 Ditjen PDT 975.020.026 1.755.901.344
067.07 Ditjen PKP2Trans 1.848.789.916 4.046.181.040
067.08 Ditjen PKTrans 1.048.522.946 1.869.811.943
067.09 Balilatfo 1.251.405.848 1.685.661.213
067.10 Setjen 2.703.029.502 4.800.601.499
27.855.359.110 44.094.553.461 Jumlah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 149 -
Ekuitas Awal Rp3.438.288.220.906,00
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019
adalah masing-masing sebesar Rp3.438.288.220.906,00
dan Rp2.911.334.247.645,00.
Defisit LO Rp3.048.814.377.053,00
E.2 Surplus (Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 2019 adalah defisit sebesar
Rp3.048.814.377.053,00 dan Rp5.424.308.989.811,00.
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Rp0,00
E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00
dan Rp0,00.
Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset
Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00
dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil
penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan
harga perolehan terakhir.
Koreksi Nilai Persediaan (Rp385.159.615,00)
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
penilaian persediaan yang terjadi pada periode
sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk
pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing
sebesar (Rp385.159.615,00) dan Rp0,00. Koreksi Nilai
Persediaan sebesar (Rp385.159.615,00) berasal dari satker
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
(08.219248) sebesar (Rp2,00); satker Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi Kab. Timor Tengah Utara (08.350362) sebesar
(Rp175,00); Dinas Transmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah
(08.350446) sebesar (Rp110,00) yang dikarenakan nilai
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 150 -
desimal atau pecahan yang tidak dapat dicatat di Aplikasi
Persediaan; serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Tengah (08.350216) sebesar
(Rp385.159.328,00) yang dikarenakan koreksi atas
pencatatan beban beras tahun 2014.
Rincian Koreksi Nilai Persediaan menurut Akun adalah
sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
391113 Koreksi Nilai Persediaan (385.159.615) -
(385.159.615) - JUMLAH
Sedangkan Penyesuaian Nilai Aset menurut Unit Kerja
Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Persediaan Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.08 Ditjen PKTrans (385.159.615) -
(385.159.615) - JUMLAH
Koreksi atas Reklasifikasi Rp13.072.234.927,00
E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi
Koreksi atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2020 dan
2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.072.234.927,00
dan (Rp893.522.024,00). Koreksi ini berasal dari Dampak
Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan
mendasar pada LPE. Koreksi atas Reklasifikasi digunakan
untuk menyajikan akun Koreksi atas Reklasifikasi
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang dihasilkan dari
transaksi Reklasifikasi Masuk dan keluar BMN dari Aplikasi
Persediaan dan SIMAK BMN.
Rincian Koreksi atas Reklasifikasi pada masing-masing
UKE-I di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi per 31
Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 151 -
Rincian Koreksi atas Reklasifikasi Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan
Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - 24.075.000
067.07
Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan
Permukiman
- (4.476.673)
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi - (340.837.990)
067.09
Balai Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, serta
Informasi
121.171.488 (572.282.361)
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian
Desa, PDT, dan Transmigrasi 12.951.063.439
13.072.234.927 (893.522.024)JUMLAH
Koreksi atas Reklasifikasi pada beberapa Unit Kerja Eselon I
dijelaskan sebagai berikut:
1. Koreksi atas reklasifikasi pada Balilatfo sebesar
Rp121.171.488,00 yang terdapat pada Balai Latihan
Masyarakat Ambon sebesar (Rp130.962.822,00) akibat
transaksi reklasifikasi Gedung dan Bangunan; Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan,
dan Informasi sebesar Rp756.512.182,00 akibat transaksi
reklasifikasi software; dan Balai Pengkajian dan
Penerapan Teknik Produksi Bengkulu sebesar
(Rp504.377.872,00) akibat transaksi reklasifikasi
Gedung dan Bangunan.
2. Koreksi atas reklasifikasi pada Sekretariat Jenderal
sebesar Rp12.951.063.439,00 yang terdiri atas
Rp12.057.824.743,00 terjadi akibat koreksi atas
reklasifikasi hibah dari Jepang Tahun 2017 yang dicatat
dalam akun Peralatan dan Mesin dimana kondisi barang
sudah persetujuan diserahkan ke masyarakat, maka
barang tersebut di lakukan koreksi reklas dari Peralatan
dan Mesin ke Barang Persediaan Lainnya untuk dijual
atau diserhakan kepada masyarakat, serta sebesar
Rp893.238.696,00 terjadi akibat pemberhentian
penggunaan aset peralatan dan mesin berupa alat kantor
dan rumah tangga.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 152 -
Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp20.896.734.600,00
E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang
muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp20.896.734.600,00 dan Rp868.499.769.093,00.
Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian
ulang atas tanah, gedung, dan bangunan serta jalan,
irigasi, dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan
air. Adapun rincian nilai selisih revaluasi aset tetap pada
masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup KDPDTT per
31 Desember 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Menurut UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (211.459.500) 26.653.866
067.07
Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan
Permukiman
23.212.923.336 70.387.116.600
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi (2.278.878.266) 11.749.347.600
067.09
Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi
174.149.030 12.693.569.677
067.10
Sekretariat Jenderal Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
- 23.080.096.000
067.55
Konsolidasi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
- 750.562.985.350
20.896.734.600 868.499.769.093JUMLAH
Selisih Revaluasi Aset Tetap terjadi pada satker:
A. Pada Ditjen PPMD sebesar (Rp211.459.500,00) terjadi
pada satker:
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireun (03.061109)
sebesar (Rp211.459.500,00).
B. Pada Ditjen PKP2Trans sebesar Rp23.212.923.336,00
terjadi pada satker:
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 153 -
Kabupaten Bireun (07.350125) sebesar
(Rp2.557.548.985,00).
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Kabupaten Pidie Jaya (07.350130) sebesar
Rp816.020.520,00.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (07.350134)
sebesar (Rp3.284.308.484,00).
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bener Meriah (07.350138) sebesar
Rp2.551.952.844,00.
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sarolangun (07.350159) sebesar
(Rp347.311.569,00).
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur (07.350247) sebesar
Rp1.039.817.567,00.
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, danTransmigrasi
Kabupaten Luwu Utara (07.350288) sebesar
(Rp347.667.419,00).
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Tenggara (07.350298) sebesar
Rp253.659.996,00.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Konawe Selatan (07.350304) sebesar
Rp21.641.947.466,00.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Bengkulu (07.350382) sebesar (Rp678.029.600,00).
11. Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk, dan Transmigrasi
Kabupaten Simeulue (07.350450) sebesar
Rp4.124.391.000,00.
C. Pada Ditjen PKTrans sebesar (Rp2.278.878.266,00)
terjadi pada satker:
1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tulang Bawang (08.350184) sebesar
(Rp968.787.979,00).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 154 -
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Melawi (08.350209) sebesar
Rp66.163.760,00.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasii Kabupaten
Pinrang (08.350283) sebesar (Rp3.028.232.702,00).
4. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur (08.350291) sebesar
Rp673.410.000,00.
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumba Timur (08.350345) sebesar
Rp1.475.039.000,00.
6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Keja Kabupaten
Boalemo (08.350420) sebesar (Rp496.470.345,00).
D. Pada Balilatfo sebesar Rp174.149.030,00 terjadi pada
satker:
1. Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta
(09.350482) sebesar Rp174.149.030,00.
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp22.357.017.084,00)
E.3.6 Koreksi Aset Non Revaluasi
Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar
(Rp22.357.017.084,00) dan (Rp32.348.632.839,00). Koreksi
ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset
lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi menurut Akun per 31
Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
391116Koreksi Nilai Aset Tetap Non
Revaluasi (26.415.475.759) (50.808.365.741)
391118Koreksi Nilai Aset Lainnya Non
Revaluasi 4.058.458.675 18.459.732.902
(22.357.017.084) (32.348.632.839)JUMLAH
Sedangkan Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
menurut Unit Kerja Eselon I per 31 Desember 2020 dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 155 -
2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi UKE-I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah) Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.202.006 204.042.467
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan - -
067.05Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu - 12.740.660.957
067.06Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal - 2.292.298.140
067.07
Direktorat Jenderal Penyiapan
Kawasan dan Pembangunan
Permukiman
3.599.795.322 (66.412.880.513)
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi (17.181.090.966) (4.940.286.170)
067.09
Badan Penelitian dan
Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, Serta
(185.782.836) 26.453.785.941
067.10Sekretariat Kementerian Desa PDT
dan Transmigrasi (8.593.140.610) 156.754.973
067.55Konsolidasi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah - (2.843.008.634)
(22.357.017.084) (32.348.632.839)JUMLAH
Koreksi Nilai aset non revaluasi sebesar
(Rp22.357.017.084,00) terdapat pada:
A. Ditjen PPMD sebesar Rp3.202.006,00 terjadi pada satker:
1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireun (03.061109)
sebesar Rp3.202.006,00 karena jurnal koreksi
akumulasi penyusutan asset saat revaluasi dan
koreksi nilai asset tetap non revaluasi.
B. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp3.599.795.322,00 terjadi
pada satker:
1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Bireun (07.350125) sebesar
Rp2.557.548.985,00 karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Kabupaten Pidie Jaya (07.350130) sebesar
Rp34.987.412,00 karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie
(07.350134) sebesar Rp649.402.146,00 karena jurnal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 156 -
koreksi akumulasi penyusutan asset saat revaluasi.
4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bener Meriah (07.350138) sebesar (Rp24.621.191,00)
karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan asset
saat revaluasi.
5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sarolangun (07.350159) sebesar
Rp771.995,00 karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur (07.350247) sebesar
(Rp36.372.621,00) karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Luwu Utara (07.350288) sebear
(Rp226.400.932,00) karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Tenggara (07.350298) sebesar
(Rp13.934.920,00) karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Konawe Selatan (07.350304) sebesar
(Rp3.169.931.361,00) karena jurnal koreksi
akumulasi penyusutan asset saat revaluasi.
10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Bengkulu (07.350382) sebesar Rp678.029.600,00
karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan asset
saat revaluasi.
11) Dinas Keluarga Sejahtera, Mobduk, dan Transmigrasi
Kabupaten Simeulue (07.350450) sebesar
(Rp910.067.466,00) karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
12) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman (07.350467) sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 157 -
Rp1.925.000,00 karena koreksi nilai asset tetap non
revaluasi.
13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Barito Kuala (07.350242) sebesar Rp4.043.459.675,00
karena transaksi normalisasi BMN akibat nilai buku
minus asset yang telah dihibahkan.
14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta (07.350490) sebesar Rp14.999.000,00 karena
transaksi normalisasi BMN akibat nilai buku minus
asset yang telah dihibahkan.
C. Ditjen PKTrans sebesar (Rp17.181.090.966,00) terjadi
pada satker:
1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi
NAD (08.350131) sebesar (Rp6.673.600,00) karena
transaksi normalisasi BMN akibat nilai buku minus
asset yang telah dihibahkan.
2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tulang Bawang (08.350184) sebesar Rp32.292.933,00
karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan asset
saat revaluasi.
3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Melawi (08.350209) sebesar
(Rp66.163.760,00) karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
4) Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas (08.350225)
sebesar (Rp17.911.764.226,00) karena transaksi
normalisasi BMN akibat nilai buku minus asset yang
telah dihibahkan.
5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai
Timur (08.350252) sebesar (Rp1.265.306.733,00)
karena usulan hibah.
6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Pinrang (08.350283) sebesar Rp3.172.569.026,00
karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan asset
saat revaluasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 158 -
7) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur (08.350291) sebesar
Rp644.771.864,00 karena jurnal koreksi akumulasi
penyusutan asset saat revaluasi.
8) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Sumba Timur (08.350345) sebesar (Rp393.343.732,00)
karena penyusutan jalan desa.
9) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Boalemo (08.350420) sebesar Rp114.621.732,00
karena jurnal koreksi akumulasi penyusutan asset
saat revaluasi.
10) Dinas Nakertrans Kabupaten Bulungan (08.417756)
sebesar (Rp1.502.094.470,00) karena transaksi
normalisasi BMN akibat nilai buku minus asset yang
telah dihibahkan.
C. Balilatfo sebesar (Rp185.782.836,00) terjadi pada satker:
1) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan, dan Informasi (09.350475) sebesar
(Rp187.906.387,00) akibat transaksi normalisasi BMN
akibat nilai buku minus asset yang telah dihibahkan.
2) Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta
(09.350482) sebesar (Rp5.680.030,00) karena
transaksi BMN berupa koreksi Pencatatan
Nilai/Kuantitas.
3) Balai Latihan Masyarakat Makasar (09.350483)
sebesar Rp102.877.823,00 karena transaksi BMN
berupa koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
4) Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin (09.350484)
sebesar (Rp60.424.242,00) karena transaksi BMN
berupa koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
5) Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru (09.350486)
sebesar (Rp34.650.000,00) karena transaksi BMN
berupa koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
D. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp8.593.140.610,00) terjadi
pada satker:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 159 -
1) Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (10.350088)
sebesar (Rp8.593.140.610,00) karena reklas asset
tetap renovasi ke asset tetap.
Koreksi Lain-lain (Rp92.932.462.772,00)
E.3.7 Koreksi Lain-lain
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar
(Rp92.932.462.772,00) dan Rp352.551.719,00. Koreksi ini
merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara,
antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban,
koreksi atas hibah, piutang dan utang.
Adapun rincian Koreksi lain-lain menurut Akun per 31
Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
391119 Koreksi Lainnya (92.932.462.772) 352.551.719
(92.932.462.772) 352.551.719 JUMLAH
Sedangkan Koreksi Lain-Lain menurut Unit Kerja Eselon I
per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Koreksi Lain-Lain Menurut Unit Kerja Eselon I Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah) Kode Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
067.01Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal - 9
067.03Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat (56.825.843.290) -
067.04Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan (27.961.832.622) -
067.05Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertentu (8.094.653.521) -
067.07Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukinan Transmigrasi 105.514.287 -
067.08Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi (14.879.699) -
067.10Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi (140.767.927) 352.551.710
(92.932.462.772) 352.551.719 JUMLAH
Koreksi lain-lain sebesar (Rp92.932.462.772,00) terdiri
atas:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 160 -
• Koreksi lain-lain sebesar (Rp56.825.843.290,00)
berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (03.350456) karena
adanya pelunasan utang pihak ketiga tahun 2018
dan akibat pencatatan pengesahan hibah TAYL
UNICEF Tahun 2016-2019.
• Koreksi lain-lain sebesar (Rp27.961.832.622,00)
berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan (04.350453) karena koreksi
pencatatan pembebanan usulan hibah barang
persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.
• Koreksi lain-lain sebesar (Rp8.094.653.521,00)
berasal dari Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu (05.350455) karena koreksi
pencatatan pembebanan usulan hibah barang
persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat.
• Koreksi lain-lain sebesar Rp105.514.287,00 berasal
dari Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
(07.350467) karena pencatatan atas hilangnya
kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan atensi
temuan hasil audit dengan Surat Inspektorat
Jenderal No. Rhs.232/PW.03.01/VII/2019 Ditjen
PKP2Trans tanggal 30 Juli 2019.
• Koreksi lain-lain sebesar (Rp14.821.037,00) yang
berasal dari Dinas Nakertrans Kabupaten Bima
(08.350329) karena jurnal yang dilakukan untuk
menghilangan saldo piutang dan penyisihan piutang
tidak tertagih yang lunas di bulan maret 2020.
• Koreksi lain-lain sebesar (Rp58.662,00) yang berasal
dari Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Ditjen PKT (08.350463) karena jurnal atas
pembayaran dan penyisihan piutang bagian lancar
tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi.
• Koreksi lain-lain sebesar (Rp140.767.927,00) yang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 161 -
Transaksi Antar Entitas Rp2.431.282.667.765,00
berasal dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa,
PDT, dan Transmigrasi (10.350088) karena koreksi
pencatatan pendapatan diterima dimuka sewa
Gedung oleh PT Bank BNI dengan Nomor Kontrak:
08/UM.01.03/VII/2020 yang menyebabkan
penurunan ekuitas sebesar (Rp150.767.927,00) serta
koreksi pencatatan piutang Pujasera, Kantin, dan
Fotocopy Tahun 2019 berdasarka rekomendasi APIP
melalui Surat Dinas Nomor: 40/PW.03.01/I/2021,
yang menyebakan kenaikan ekuitas sebesar
Rp10.000.000,00.
E.4 Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir
31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar
Rp2.431.282.667.765,00 dan Rp5.115.652.797.123,00.
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan
dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar
KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.
Adapun rincian Transaksi Antar Entitas menurut akun per
31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Transaksi Antar Entitas Menurut Akun Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah)
Akun Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 2.447.096.021.483 5.165.837.344.165
313121 Diterima dari Entitas Lain (28.534.612.860) (48.159.152.042)
313211 Transfer Keluar (96.788.544.823) (2.063.285.631)
313221 Transfer Masuk 90.190.438.042 37.890.631
391131 Pengesahan Hibah Langsung 8.856.361.855 -
391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (289.193.000) -
391133 Pengesahan Hibah Langsung TAYL 10.752.197.068 -
2.431.282.667.765 5.115.652.797.123 JUMLAH
A. Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar
Rp2.447.096.021.483,00 terdapat pada satker:
1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp28.084.867.912,00
2. Ditjen PPMD sebesar Rp1.715.368.205.797,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 162 -
3. Ditjen PKP sebesar Rp46.648.742.969,00
4. Ditjen PDTu sebesar Rp37.684.472.748,00
5. Ditjen PDT sebesar Rp44.189.329.550,00
6. Ditjen PKP2Trans sebesar Rp126.316.051.722,00
7. Ditjen PKTrans sebesar Rp139.815.936.052,00
8. Balilatfo sebesar Rp144.334.803.380,00
9. Setjen sebesar Rp164.653.611.353,00
B. Diterima dari Entitas Lain sebesar
(Rp28.534.612.860,00) terdapat pada satker:
1. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp76.882.345,00)
2. Ditjen PPMD sebesar (Rp16.895.351.758,00)
3. Ditjen PKP sebesar (Rp1.550.321.130,00)
4. Ditjen PDTu sebesar (Rp1.190.105.524,00)
5. Ditjen PDT sebesar (Rp974.980.526,00)
6. Ditjen PKP2Trans sebesar (Rp1.958.705.294,00)
7. Ditjen PKTrans sebesar (Rp1.038.311.090,00)
8. Balilatfo sebesar (Rp1.709.138.018,00)
9. Setjen sebesar (Rp3.140.817.175,00)
C. Pada Transfer Masuk dan Transfer Keluar terdapat
selisih sebesar Rp6.598.106.781,00 dengan rincian
sebagai berikut:
• Adanya transfer keluar dari Satker Sekretariat
Jenderal KDPDTT ke Sekretariat Kementerian
Sekretariat Negara (007.01.403013) sebesar
Rp2.884.340.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
• Adanya transfer keluar dari satker Ditjen PPMD ke
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
Kementerian Dalam Negeri (10.08.634082) sebesar
Rp3.713.766.781,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
D. Pengesahan Hibah Langsung sebesar
Rp8.856.361.855,00 terdapat pada satker sebagai
berikut:
1. Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar
Rp4.631.930.387,00 merupakan penerimaan hibah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 163 -
yang diterima langsung dari United Nations
Children’s Fund (UNICEF) dalam rangka Support for
Mainstreaming of Community Based Development
Information System (CBDIS) as Information based
education planning tool at village level, Support
Activities for Supporting the Establishment of
Monitoring and Evaluation of the Distribution Process
of Social Protection Programs in Responding to COVID-
19 under Village Fund to the Ministry of Village, dan
Technical support to sub-national child-sensitive
planning, budgeting and monitoring processes
(including piloting, development of government
regulations, program guidelines and modules, Village
Information System, and mainstreaming of SDGs into
Village Law implementation.
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi sebesar Rp4.224.431.468,00 yang
terdiri atas sebesar Rp3.760.081.468,00 merupakan
hasil pengesahan hibah jasa dari Italia dan
Rp437.980.000,00 merupakan pengesahan hibah
barang dari China, dan Rp26.370.000,00 merupakan
penerimaan hibah luar negeri langsung dalam
bentuk barang yang diserahkan oleh FA kepada
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi dengan Nomor BAST
4/HM.02.02/I/2020.
E. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar
(Rp289.193.000,00) berasal dari Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
merupakan pengesahan pengembalian sisa hibah
UNICEF Tahun 2020 yang belum disahkan.
F. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL sebesar
Rp10.752.197.068,00 berasal dari Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
merupakan pengesahan hibah TAYL UNICEF Tahun
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 165 -
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
F.1 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI
Inspektorat Jenderal
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun
2017, terdapat sisa rekomendasi temuan terkait kepatuhan
terhadap perundang-undangan sebesar Rp35.912.332,00
yang belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:
Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2017
Rp % Rp %
1Perjalanan Dinas, RDK,
Paket Meeting399.854.700
Pengembalian ke
kas negara363.942.368 91,02 35.912.332 8,98
2Belanja Barang Jasa
(Konsumsi)110.718.000
Pengembalian ke
kas negara110.718.000 100,00 0 0,00
510.572.700 474.660.368 92,97 35.912.332 7,03
Sisa
Keterangan
Nilai tindak lanjut tersebut
adalah pengembalian ke
kas negara sampai dengan
periode pelaporan ini
(31 Desember 2020)
Jumlah
No Jenis Temuan Nilai Temuan
Tindak Lanjut
s.d.
31 Desember 2020Rekomendasi
BPK-RI
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun
2018, terdapat temuan sebesar Rp308.374.416,00 yang
terkait dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan,
dengan rekomendasi penyetoran/pengembalian ke kas
negara. Rincian atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
RI beserta tindak lanjutnya tersebut adalah sebagai berikut:
Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2018
Rp % Rp %
Perjalanan Dinas, RDK,
Paket Meeting 308.374.416
Pengembalian
ke Kas Negara305.389.416 99,03 2.985.000 0,97
Nilai tindak lanjut tersebut
adalah pengembalian ke
kas negara sampai dengan
periode pelaporan ini
(31 Desember 2020)
Sisa
KeteranganJenis Temuan Nilai Temuan
Tindak Lanjut
s.d.
31 Desember 2020Rekomendasi
BPK-RI
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun
2019, terdapat temuan sebesar Rp1.436.000,00 yang terkait
dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan, dengan
rekomendasi penyetoran/pengembalian ke kas negara dan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 166 -
status atas temuan tersebut sudah tuntas dengan tindak
lanjur 100 persen. Rincian atas temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RI beserta tindak lanjutnya tersebut
adalah sebagai berikut:
Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019
Rp % Rp %
Perjalanan Dinas 1.436.000 Pengembalian
ke Kas Negara1.436.000 100,00 - -
Nilai tindak lanjut tersebut
adalah pengembalian ke
kas negara sampai dengan
periode pelaporan ini
(31 Desember 2020)
Sisa
KeteranganJenis Temuan Nilai Temuan
Tindak Lanjut
s.d.
31 Desember 2020Rekomendasi
BPK-RI
Direktorat Jenderal PPMD
Daftar temuan Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016,
Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran
2019 serta tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan 31
Desember 2020.
Tahun Temuan Progres TL Sisa
2015 197.580.079 197.580.079 -
2017 506.146.850 461.224.325 44.922.525
2018 1.238.290.512 861.303.490 376.987.022
2019 874.355.707 405.771.541 468.584.166
Jumlah 4.659.741.651,95 2.886.998.510,95 1.772.743.141,00
2016 1.843.368.503,95 961.119.075,95 882.249.428
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2019 No. LHP
64C/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, sebagai berikut :
1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas akibat menginap di
Hotel yang sudah berganti nama pada Ditjen PPMD tahun
anggaran 2019, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019
UKE II Temuan Progres TL Sisa
Sekretariat 15.277.000 15.277.000 -
PMD 51.222.600 51.222.600 -
PSD 9.980.000 9.980.000 -
Sarpras 7.040.000 7.040.000 -
PUED 100.583.000 5.130.000 95.453.000
Jumlah 184.102.600 88.649.600 95.453.000
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 167 -
2. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Hasil Konfirmasi
Hotel pada Ditjen PPMD tahun anggaran 2019, sebagai
berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019
UKE II Temuan Progres TL Sisa
Sekretariat 65.516.000 65.516.000 -
PMD 119.536.000 111.646.000 7.890.000
PSD 82.092.913 82.092.913 -
Sarpras 29.140.694 29.140.694 -
SDA & TTG 37.440.000 13.400.000 24.040.000
PUED 334.657.500 15.326.334 319.331.166
Jumlah 668.383.107 317.121.941 351.261.166
3. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bantuan Ditjen PPMD
tahun anggaran 2019, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019
UKE II Temuan Progres TL Sisa
Kelebihan pembayaran Pekerjaan
Bantuan Peralatan
Pengembangan Usaha Udang
yang dilaksanakan oleh CV AJ
sebesar Rp1.470.000 serta
menyampaikan salinan bukti setor
kepada BPK.
1.470.000 - 1.470.000
Kekurangan penerimaan dari
denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan yang
belum dikenakan atas pekerjaan
Bantuan dan Fasilitasi Produk
Unggulan Desa Berbasis
Perikanan yang dilaksanakan oleh
CV RCM sebesar Rp20.400.000
serta menyampaikan salinan bukti
setor kepada BPK.
20.400.000 - 20.400.000
Jumlah 21.870.000 0 21.870.000
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2018 No. LHP
111C/HP/XVI/05/2019, sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 168 -
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2018
NO URAIAN TEMUAN PROGRES SISA
1
Lampiran 1.2 Kelebihan
Pembayaran Honorarium
Moderator dan Narasumber
Sesuai PMK Nomor
49/PMK.02/2017 pada 9 UKE-
1 TA 2018
10.129.000 10.724.000 595.000-
Lampiran 4.5 Rincian
Kelebihan Pembayaran atas
Perjalanan Dinas Luar Negeri
pada Tujuh UKE-I sebagai
Instansi Pusat TA 2018
15.601.601 15.601.601
2Realisasi dan Pengembalian
Sisa belanja perdin21.776.336 21.938.000 161.664-
Lampiran 4.3 Rincian
Perjalanan Dinas Dilakukan
Oleh Pegawai Yang
Melakukan Rekam
Kedatangan dan Kepulangan
Secara Elektronik pada Hari
Perjalanan
81.898.100 71.688.100 10.210.000
Lampiran 4.1 Rincian Belanja
Perjalanan Dinas Berindikasi
Rangkap pada Sembilan UKE-
1
587.210.050 262.061.000 325.149.050
3
Kekurangan Volume atas
Pekerjaan rehab gedung
Ditjen PPMD
39.433.684 39.433.648 36
4
Lampiran 2.7 Kelebihan
Pembayaran atas Biaya
Langsung Non Personil
berupa Tiket Pesawat,
Transport, Uang Harian, dan
Penginapan atas Pekerjaan
Evaluasi Kebijakan
Pendamping Desa
Profesional di Provinsi
Maluku
32.994.600 32.994.600 -
TOTAL 1.238.290.512 861.303.490 376.987.022
6
Lampiran 4.2 Rincian Belanja
Perjalanan Dinas Berindikasi
Rangkap yang Tidak Diyakini
449.247.141 42.384.600 406.862.541
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2017 No. LHP
80C/HP/XVI/05/2018, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2017
1
Temuan
Perjadin
dan RDK
449.491.416 404.568.891 44.922.525
2
Temuan
Belanja
Bahan
52.556.000 52.556.000 -
3Temuan
Tukin4.099.434 4.099.434 -
506.146.850 461.224.325 44.922.525TOTAL
No Uraian Temuan Progres Sisa
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2016 No. LHP
02/HP/XVI/01/2017, sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 169 -
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2016
No Uraian Temuan Progres Sisa
2
Pengadaan jasa event organizer pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan
Barat tidak sesuai peraturan perundang-
undangan senilai Rp.37.350.000
37.350.000 37.350.000 -
1
Pembayaran asuransi bagi TPP di Provinsi
Jawa Timur tidak menggunakan
mekanisme Al Cost
536.629.563 358.671.435 177.958.128
3
Proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit
Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan
Barat tidak sesuai ketentuan, pengadaan
barang/jasa tidak sah dan penyedia
barang/jasa tidak layak mendapatkan
keuntungan sebesar Rp.51.946.330
51.946.330 51.946.330 -
4
Kelebihan pembayaran senilai
Rp.317.767.445 ats pengadaan jasa event
organizer pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Provinsi Jawa Timur
317.767.445 317.767.445 -
5
Kelebihan pembayaran honorarium
narasumber, honorarium moderator,
honorarium panitia, uang harian kegiatan
fullboard, dan honorarium tim rekrutmen
pada Bapemas Propvinsi Jawa Timur
senilai Rp 61.825.000
61.825.000 61.825.000 -
6
Kelebihan pembayaran uang harian rapat
dalam kantor pada Bapemas Provinsi
Jawa Timur senilai Rp. 15.000.000
15.000.000 15.000.000 -
7
Kelebihan pembayaran sewa menyewa
laptop dan LCD pada Bapemas Provinsi
Jawa Timur senilai Rp. Rp 83.985.000
83.985.000 83.985.000 -
8
Pengadaan sistem Informasi Manajemen
WEB dan Analisa kebutuhan
pembangunan sarana dan prasarana desa
tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp
620.740.800
620.749.800620.749.800
10
Kekurangan volume pekerjaan
pembangunan jalan desa Jatimulya Kec.
Terisi Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat
senilai Rp10.614.865,95
10.614.865,95 10.614.865,95 -
9
Terdapat pemahalan harga senilai
Rp107.500.500 pada pekerjaan
pengadaan belanja modal gedung dan
bangunan pembangunan pembangkit listrik
tenaga diesel di Kab. Cirebon Provinsi
Jawa Barat
107.500.500 23.959.000 83.541.500
Jumlah 1.843.368.503,95 961.119.075,95 882.249.428,00
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2015 No. LHP
107C/HP/XVI/05/2016, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2015
Jumlah 197.580.079 197.580.079 -
2
Kelebihan pembayaran kegiatan jasa event organizer
pada penyelenggaraan bimbingan teknis kerjasama
kemasyarakatan TA 2015 pada Ditjen PPMD senilai
Rp.128.840.000
128.840.000 128.840.000 -
No Uraian Temuan Progres Sisa
1
Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak
Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya dan Melebihi
Standar Sebesar
68.740.079 68.740.079 -
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 170 -
Direktorat Jenderal PKP
1. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2015
Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.229.708.379,11, Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan
tindak lanjut sebagai berikut :
A. Temuan Kepatuhan TA 2015
Terkait atas kekurangan volume pekerjaan dan Denda
Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp2.229.708.379,11
sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.439.715.947,07
dan sisanya sebesar Rp789.992.432,04 masih dalam proses
untuk pengajuan ke TPKN;
2. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2016
Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp435.288.045,94, Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan
tindak lanjut sebagai berikut :
A. Temuan Kepatuhan TA 2016
Terkait atas Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda
Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp150.769.502,94 sudah
disetor ke Kas Negara sebesar Rp151.160.550,00.
B. Temuan PDTT TA 2016
Terkait atas Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar
Rp284.518.542,28 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp284.518.543,00.
Dari Total Temuan TA 2016 sebesar Rp Rp435.288.045,94
sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp435.679.093,00.
Temuan TA.2016 sudah ditindaklanjuti 100%.
3. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2017
Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI
Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.984.820.679,81 Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan
tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :
A. Temuan Kepatuhan TA 2017
1. Terkait atas temuan tunjangan kinerja ganda sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 171 -
Rp2.180.420,00 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp2.180.420,00;
2. Terkait atas temuan barang dan jasa konsumsi rapat
sebesar Rp84.957.400,00 sudah disetor ke Kas Negara
sebesar Rp84.957.400,00;
3. Terkait atas temuan perjalanan dinas dan paket meeting
yang terdapat rekam absensi sebesar
Rp1.099.375.949,00, sudah dibayar sebesar
Rp1.065.575.956,00 dan sisanya sebesar
Rp33.799.993,00 masih harus ditindaklanjuti;
4. Terkait atas kekurangan volume pekerjaan sebesar
Rp978.226.440,00, sudah disetor sebesar
Rp558.338.292,00 dan sisanya sebesar
Rp419.888.148,00 masih harus ditindaklanjuti;
5. Terkait denda keterlambatan pekerjaan pasar sebesar
Rp167.766.387,00, sudah disetor Rp130.807.079,00
dan sisanya sebesar Rp36.959.308,00 masih harus
ditindaklanjuti.
Temuan BPK TA.2017 sudah ditindaklanjuti sebesar
78,65%.
B. Temuan PDTT TA 2017
Terkait atas Kekurangan Volume Pekerjaan dan Denda
Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp652.314.083,00 sudah
disetor ke Kas Negara sebesar Rp608.720.438,00 dan
sisanya sebesar Rp43.593.646,00 masih harus ditindak
lanjuti. Temuan BPK PDTT TA.2017 sd Triwulan III TA
2020 sudah ditindaklanjuti sebesar 93,32%.
Dari Total Temuan TA 2017 sebesar Rp2.984.820.679,81
sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.450.579.585,00
dan sisanya sebesar Rp534.241.095,00. Temuan BPK
Tahun 2017 baik Tahun Anggaran 2017 dan PDTT Tahun
2017 s.d. Tahun 2020 sudah ditindaklanjuti sebesar
82,10%.
4. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2018
Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.470.254.144,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 172 -
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
telah melakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai
berikut:
A. Temuan Kepatuhan TA 2018
1. Terkait Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar
Rp596.096.033,00 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp87.080.520,00 dan sisanya sebesar Rp509.015.513,00
masih harus ditindaklanjuti;
2. Terkait Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan
sebesar Rp202.018.750,00 sudah disetor ke Kas Negara
sebesar Rp68.212.381,00 dan sisanya sebesar
Rp133.806.369,00 masih harus ditindaklanjuti;
3. Terkait Honor Narasumber sebesar Rp36.312.500,00
sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp36.312.500,00
4. Terkait Belanja Jasa Tidak Sesuai Kontrak sebesar
Rp359.825.454,00 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp193.000.000,00 dan sisanya sebesar
Rp166.825.454,00 masih harus ditindaklanjuti;
5. Terkait Belanja Jasa Konsultan dan Indikasi Tidak Riil
sebesar Rp38.340.000,00 dan sudah disetor ke Kas
Negara sebesar Rp38.340.000,00;
6. Terkait Belanja Perjalanan Dinas LS Belum Setor sebesar
Rp25.758.400,00 dan sudah disetor ke Kas Negara
sebesar Rp25.758.400,00;
7. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Berindikasi Ganda
sebesar Rp1.880.676.835,00 sudah disetor ke Kas Negara
sebesar Rp1.877.206.835,00 dan sisanya sebesar
Rp3.470.000,00 masih harus ditindaklanjuti;
8. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Rekam Absen sebesar
Rp241.737.772,00 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp241.737.772,00;
9. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Tidak Dapat Diuji
Kebenarannya sebesar Rp66.160.400,00. Nilai Temuan
setelah diverifikasi dan sudah disetor ke Kas Negara
sebesar Rp65.730.400,00 dan sisanya sebesar
Rp430.000,00 masih harus ditindaklanjuti;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 173 -
10. Terkait Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar
Rp23.328.000,00 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp23.328.000,00;
Dari Total Temuan TA 2018 sebesar Rp3.470.254.144,00
sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.656.706.808,00
dan sisanya sebesar Rp813.547.336,00. Temuan BPK
TA.2018 sudah ditindaklanjuti sebesar 76,56%.
5. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2019
Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp369.644.983,00 Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan
tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :
A. Temuan Kepatuhan TA 2019
1. Terkait kekurangan Volume Pekerjaan sebesar
Rp82.043.757,00 sudah disetor ke Kas Negara sebesar
Rp42.200.000,00 dan sisanya sebesar Rp39.843.757,00
masih harus ditindaklanjuti;
2. Terkait Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp125.786.323,00
sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp125.786.323,00.
Direktorat Jenderal PDTu
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas
Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan Nomor : 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei
2016, Nomor : 58C/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei
2017, Nomor : 111C/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei
2019, dan Nomor : 64C/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei
2020 pada Ditjen PDTU terdapat :
a) Terdapat temuan BPK (Laporan Keuangan) di tahun
2015 sebesar Rp1.735.140.797,90 yang harus di
setorkan ke kas negara. Sudah ditindaklanjuti dengan
menyetorkan ke kas negara sebesar
Rp1.728.923.697,90. Terdapat sisa sebesar
Rp6.217.100,00 yang belum disetorkan ke kas negara.
Rincian terlampir.
b) Terdapat temuan BPK (PDTT) di tahun 2015 sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 174 -
Rp4.489.829.750,00 yang harus di setorkan ke kas
negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke
kas negara sebesar Rp3.789.829.750,00. Terdapat sisa
sebesar Rp700.000.000,00 yang belum disetorkan ke
kas negara. Rincian terlampir.
c) Terdapat temuan BPK di tahun 2016 sebesar
Rp466.853.321,90 yang harus di setorkan ke kas
negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke
kas negara sebesar Rp207.129.721,00. Terdapat sisa
sebesar Rp259.723.600,90 yang belum disetorkan ke
kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat
teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan
pekerjaan fisik. Rincian terlampir.
d) Terdapat temuan BPK di tahun 2017 sebesar
Rp2.199.406.212,00 yang harus di setorkan ke kas
negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke
kas negara sebesar Rp2.149.315.773,00. Terdapat sisa
sebesar Rp50.090.439,00 yang belum disetorkan ke kas
negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat
teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan
pekerjaan fisik, dan kepada pegawai yang
melaksanakan perjalanan. Rincian terlampir.
e) Terdapat temuan BPK di tahun 2018 sebesar
Rp2.549.740.646,00 yang harus di setorkan ke kas
negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke
kas negara sebesar Rp1.191.904.830,00. Terdapat sisa
sebesar Rp1.357.835.816,00 yang belum disetorkan ke
kas negara.
f) Terdapat temuan BPK di tahun 2019 sebesar
Rp579.623.210,00 yang harus di setorkan ke kas
negara. Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke
kas negara sebesar Rp115.444.337,00. Terdapat sisa
sebesar Rp464.187.873,00 yang belum disetorkan ke
kas negara namun sudah ditindaklanjuti dengan surat
teguran kepada pihak ketiga yang melaksanakan
pekerjaan fisik, dan kepada pegawai yang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 175 -
melaksanakan perjalanan. Rincian terlampir.
g) Pada Temuan BPK Tahun 2018 terdapat temuan
pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip
di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote Ndao dengan
No. Kontrak SP.77/DPDTU/SATKER/PPK3/04/2018
yang dilaksanakan oleh PT. Gabrieel Gabryela Jaya
sebesar Rp3.910.478.473 dengan SP2D terakhir Nomor
181751301046069 tanggal 28 September 2018.
Terhadap temuan pemeriksaan tersebut terdapat
kelebihan pembayaran sebesar Rp1.011.685.819. Hasil
temuan tersebut disampaikan melalui PPK yang
selanjutnya ditindaklanjuti ke penyedia (PT.Gabrieel
Gabryela Jaya), tetapi dari pihak penyedia tidak
menerima hasil temuan tersebut.
Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan
Surat No. 850/PDU.01.01/XI/2019 tentang Tanggapan
atas LHP BPK RI Tahun 2018 (surat terlampir), dan
dilakukan klarifikasi sebagai bahan pertimbangan BPK-
RI dalam menetapkan Temuan Kerugian Negara dengan
melakukan pemeriksaan kembali dan mengajukan
permohonan pengujian jalan kepada Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Wilayah Jawa Timur
dan Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat
disimpulkan bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan
Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote Ndao
pada item pekerjaan Timbunan Pilihan Bahu Jalan,
Lapisan Pondasi Agregat A dan Urugan Pilihan Badan
Jalan telah dilaksanakan sesuai desain dan spesifikasi
yang ada dalam kontrak. Hasil pengujian kembali
terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur
yaitu sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 176 -
Perhitungan Kerugian Negara Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Rote
Ndao
KONTRAK/
CCOFISIK SELISIH
B Perkerasan Bahu Jalan
1Timbunan Pilihan Bahu
Jalan M3 135.784,29 1.628,00 1.628,00 -
C Perkesan Berbutir
2 Lapis Pondasi Agregat A M3 850.091,07 1.320,00 1.320,00 -
3 Urugan Pilihan Badan Jalan M3 144.144,04 3.520,00 3.520,00 -
D Perkerasan Aspal
5Laston Lapis Pondasi (HRS
Base) M3 3.114.808,81 308,00 308,00 -
E Struktur
6 Baja Tul. U. 24 Polos Kg 15.632,41 1.368,12 1.324,39 43,73 683.667,82
7 Pasangan Batu M3 814.228,16 523,81 495,48 28,32 23.063.012,63
8 Beton K-250 M3 2.110.474,24 9,60 7,02 2,58 5.445.023,54
29.191.703,99
NO.
VOLUME
URAIAN PEKERJAANKEKURANGAN
VOLUME (Rp)
HARGA
SATUAN
(Rp)
SAT
Berdasarkan hasil pemeriksaan, total kekurangan volume
pekerjaan Pembangunan Jalan Sirip di Wilayah Perbatasan
di Kabupaten Rote Ndao yaitu sebesar Rp29.191.703,99 dan
sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara
sebesar Rp29.191.703,99 pada tanggal 27 Februari Tahun
2020 dengan Nomor NTPN: BCE9C0N9UUVIRNVU (bukti
setor terlampir).
Atas temuan ini telah disampaikan Surat Nomor
373/PW.06/XI/2020 tanggal 18 November 2020 Hal :
Penyampaian Usulan Temuan Pemeriksaan yang Tidak
Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) untuk dapat diproses lebih
lanjut ke Inspektorat Jenderal Wilayah IV.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas
sistem pengendalian intern Nomor: 58B/LHP/XVI/05/2017
tanggal 18 Mei 2017 Sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu telah ditindaklanjuti dengan melakukan
pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN. Progres Hibah BMN
berupa Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pengadaan Tahun
Anggaran 2012-2017, total BMN berupa Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 177 -
Rp1.884.027.784.877,00. Usulan Hibah BMN yang telah
diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
telah dikeluarkan dari pencatatan laporan keuangan
sebesar Rp1.849.189.662.623,00 yang telah ada
Persetujuan Hibah BMN dari Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi sebesar Rp801.685.526.286,00, sudah
diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
tentang Penghapusan Barang Milik Negara sebesar
Rp596.843.947.956,00 dan untuk Hibah Barang Milik
Negara yang Sudah Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar
Rp520.059.809.054,00.
Direktorat Jenderal PDT
a. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2014 No. LHP
081/HP/XVI/01/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Temuan Nilai Temuan Pengembalian
Realisasi Kegiatan Bantuan
Stimulan Pengembangan
Infrastuktur Energi Listrik
Tenaga Surya (PLTS) SHS 80
WP di Kabupaten Paniai
sebesar Rp675,35 Juta tidak
dikerjaan sampai berakhirnya
Jangka Waktu Kontrak.
675.350.000 10.000.000
Denda Keterlambatan
Penyelesaian Pekerjaan
Konstruksi Elektrifikasi Di 18
Kabupaten (6 Paket) Minimal
sebesar Rp1,07 Miliar.
1.075.045.600 1.058.403.600
Kekurangan Volume Pekerjaan
Bantuan Pembangunan
Infastruktur Transportasi di
Kab. Nabire, Kab. Biak Numfor
dan Kabupaten Halmahera
Selatan pada Deputi II TA 2014
sebesar Rp1,01 Miliar
1.013.838.000 997.985.000
Kekurangan Volume Pekerjaan
Kegiatan Peningkatan
Infrastruktur Infotel Warung
Informasi Masyarakat (Infotel II-
6) di Kabupaten Seruyan
Sebesar Rp53,47 juta
53.475.000 53.455.000
Terdapat Pengadaan Kapal
yang tidak sesuai spesifikasi
dan tidak dapat dimanfaatkan
senilai Rp8,88 Miliar
1.776.199.000 26.199.000
Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Belum Mengenakan Denda
Keterlambatan Pengadaan
Kapal 35 GT sebesar Rp64,33
juta
64.330.935 64.330.935
Total 4.658.238.535 2.210.373.535
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.81/HP/XVI/01/2016 TA 2014 dengan nilai temuan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 178 -
Rp4.658.238.535,00 dan sudah dilakukan penyetoran
sebesar Rp2.210.373.535,00 sehingga sisa nilai temuan
Rp2.447.865.000,00
b. Progres untuk Temuan BPK di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015
No.107C/HP/XVI/05/2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa Temuan
Pengadaan KJA PT. Panorama Cakra Buana 154.151.250,00 90.000.000,00 64.151.250,00
Pembangunan Jalan Kampung
Ani-KeyenPT. Maesa Jaya 182.296.238,00 50.000.000,00 132.296.238,00
Pembayaran Uang Saku RapatSatker PPK Direktorat
Peningkatan Sarpras39.000.000,00 0,00 39.000.000,00
Pembangunan PLTS TA. 2015 PT. Multi Servindo 441.561.000,00 441.561.000,00 0,00
Pembangunan Jalan Baru Ruas
Atiahu-BalakeuPT. Rio Buana 171.260.379,16 171.260.379,00 0,16
Pembangunan PLTS TA. 2015PT. Total Daya 119.225.000,00 119.225.000,00 0,00
Pembangunan Irigasi
MoswarenPT. Nikita Raya 46.588.837,26 46.588.837,00 0,26
Pembangunan Jalan Desa PT. Baya Raya Perkasa 116.591.880,00 116.591.880,00 0,00
Pembangunan Jalan Kampung
Keyen-WersaPT. Mekar Papua Nusantara 208.872.485,20 208.872.485,00 0,20
Pembangunan Jalan
Penghubung Kawar-MegaPT. Putra Papua Barat 153.669.709,10 153.669.709,00 0,10
Pembangunan Jalan Sailala-
MaudusPT. Papua Indo Mustika 126.798.449,36 126.798.449,00 0,36
Pembangunan Jalan Kampung
Kalibumi-kampung kali jernihPT. Apro Megatama 463.884.815,61 463.884.815,00 0,61
3Bantuan Alat Mesin
Pengembangan Inovasi DTPT. Prama Bhimasena 459.143.825,00 459.143.825,00 0,00
2.683.043.868,69 2.447.596.379,00 235.447.489,69Total
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.107C/HP/XVI/05/2016 TA 2015dengan nilai temuan
Rp2.683.043.868,69 dan sudah dilakukan penyetoran
sebesar Rp2.447.596.379,00 sehingga sisa nilai temuan
Rp235.447.489,69
c. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2015 dengan No.
LHP 02/HP/XVI/01/2017dapat dijelaskan sebagai berikut:
Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa TemuanPekerjaan Pengadaan 5 Paket
Peternakan Modern Kab.
Bangkalan Tahun 2015
PT. Aldino Fiqo 2.619.899.800,00 100.000.000,00 2.519.899.800,00
Pekerjaan Pengadaan 5 Paket
Peternakan Modern Kab.
Bangkalan Tahun 2015
PT. Aldino Fiqo 526.080.000,00 0,00 526.080.000,00
Pekerjaan Pengadaan Bantuan
Stimulan sarana
Pengembangan Komoditas
Perikanan (Jukung) Tahun
2015
CV. Edutama 792.165.000,00 500.000.000,00 292.165.000,00
Pekerjaan Pembangunan
Warung Internet di Kab.
Bangkalan Prov. Jawa Timur
Tahun 2015
PT. Hexadata Prima 40.425.784,00 40.425.784,00 0,00
3.978.570.584,00 640.425.784,00 3.338.144.800,00Total
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.02/HP/XVI/01/2017TA 2015 dengan nilai temuan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 179 -
Rp3.978.570.584,00dan sudah dilakukan penyetoran sebesar
Rp640.425.784,00sehingga sisa nilai temuan
Rp3.338.144.800
d. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2016 dengan No.
LHP 58C/LHP/XVI/05/2017dapat dijelaskan sebagai berikut:
Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa TemuanPekerjaan Bantuan
Peningkatan Jalan Desa Sausu-
Manggalapi
PT. Makmur Sentosa Abadijaya 211.454.353,14 111.454.353,00 100.000.000,14
Pekerjaan pembangunan Radio
Komunitas Siaran Daerah PT. Tressa Lestari 288.795.331,16 0,00 288.795.331,16
Pekerjaan Pembangunan
Kawasan Internet PT. Tressa Lestari 13.341.290,00 0,00 13.341.290,00
Bantuan Pengembangan Kakao PT. Agrindo Harthamekar 1.636.932.727,27 76.187.446,00
Bantuan Pengembangan Kakao CV. Atha Wira Kelana 0,00 25.936.000,00
Kekurangan Volume Pekerjaan
Pembangunan Pusat Belajar
Masyarakat (PBM) di 5
Kabupaten Daerah Tertinggal
PT. Abdi Pratama Perkasa 127.510.752,23 127.510.752,23 0,00
Kekurangan Volume Pekerjaan
Pembangunan Pusat Belajar
Masyarakat di Kab Aceh Singkil CV. Puga Mandiri 3.644.094,33 3.644.094,33 0,00
Belanja Barang Pembangunan
Saung Terampil Kab. Sumbawa PT. Formitra Multi Prakarsa 18.945.794,94 18.945.794,94 0,00
Pekerjaan Bantuan Alat Pasca
Panen (Paket II)CV. Hartake 58.170.000,00 58.170.000,00 0,00
Kekurangan Volume Pekerjaan
Bantuan Alat Pasca Panen
(paket I)
PT. Jeremy Duta Prima 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00
2.408.294.343,07 471.348.440,50 1.936.945.902,57Total
1.534.809.281,27
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.58C/LHP/XVI/05/2017TA 2016 dengan nilai temuan
Rp2.408.294.343,07 dan sudah dilakukan penyetoran
sebesar Rp471.348.440,50,00 sehingga sisa nilai temuan
Rp1.936.945.902,57,00
e. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2017 dengan No.
LHP 80C/HP/XVI/05/2018dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 180 -
Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa Temuan
Belanja Konsumsi Rapat Satker 105.998.500,00 102.275.000,00 3.723.500,00
Belanja Pegawai (Tukin) Rifmayulis 3.438.660,00 3.438.660,00 0,00
Indikasi Bukti Tidak Riil
Pembangunan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO)
Kab. Belu
LKFT-UGM 872.961.941,00 43.080.381,00 829.881.560,00
Kegiatan Perjadin. RDK dan
Paket MeetingSatker 597.165.762,00 463.804.410,00 133.361.352,00
Pembangunan Asrama sekolah
Siswa Dan Guru Kab. Kapuas
Hulu Dan Kab. Buol
CV. Amika Jaya Konstruksi 151.847.720,00 151.847.720,00
Pembangunan Jalan Di Kab.
LembataPT. Ananda Perdana Mandiri 96.591.474,00 20.000.000,00 76.591.474,00
Pembangunan Jembatan
Penyeberangan Orang (JPO)
Kab. Belu
LKFT-UGM 846.721.986,00 778.664.945,50 68.057.040,50
Pembangunan Sarana Air
Bersih Kab. Sumba TimurCV. Pinu Tana 46.229.268,00 46.229.268,00 0,00
CV. Duta Lestari 181.818.182,00 181.818.182,00
CV. Handayani Prima 181.818.182,00 181.818.182,00
CV. Martunas Jaya 181.818.182,00 181.818.182,00
CV. Perdana Putra 90.909.090,00 90.909.090,00
PT. Andonia Putri Mandiri 181.818.182,00 100.000.000,00 81.818.182,00
PT. Elecom Intermedia
Persada 181.818.182,00 40.000.000,00 141.818.182,00
PT. Muara Jaya Bersama 90.909.091,00 90.909.091,00
PT. Veranita Putri Sejati 181.818.182,00 50.000.000,00 131.818.182,00
3.993.682.584,00 1.647.492.664,50 2.346.189.919,50Total
Penyusunan Exit Strategis
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.80C/HP/XVI/05/2018TA 2017dengan nilai temuan
Rp3.993.682.584,00,00dan sudah dilakukan penyetoran
sebesar Rp1.647.492.664,50 sehingga sisa nilai temuan
Rp2.346.189.919,50
f. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2018 dengan No.
LHP 77/HP/XVI/02/2019dapat dijelaskan sebagai berikut:
Temuan Pelaksana Nilai Temuan Pengembalian Sisa TemuanSewa Kendaraan Dinas
JabatanPT. Mahkota Eka Pratama 476.280.000,00 16.000.000,00 460.280.000,00
Kelebihan Pembayaran
Pembangunan Jalan
Strategis di Kab. Situbondo
PT. Bina Adi Selaras 300.353.971,00 0,00 300.353.971,00
Bantuan Dryer di Kabupaten
SitubondoPT. Puri Binatama 32.316.755,00 32.316.755,00 0,00
RDK DIT. PEL 64.020.000,00 44.567.500,00 19.452.500,00
872.970.726,00 92.884.255,00 780.086.471,00Total
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.77/HP/XVI/02/2019 TA 2018 dengan nilai temuan
Rp872.970.726,00 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar
Rp92.884.255,00 sehingga sisa nilai temuan
Rp780.086.471,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 181 -
g. Progress untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2018 dengan No.
LHP 111C/HP/XVI/05/2020dapat dijelaskan sebagai berikut:
Temuan Nilai Temuan Pengembalian Sisa Temuan
Belanja Honorarium dan
Moderator Rp6.525.000 (Telah
Disetor Rp 510.000 Sebelum
LHP Akhir Keluar Rp.6.525.000 -
Rp.510.000=Rp.6.015.000)
6.015.000,00 5.165.000,00 850.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Rp. 25.794.500
(Telah Disetor Sebelum LHP
Akhir Keluar sebesar Rp.
13.135.550, Rp.25.794.500-Rp
13.135.550 =Rp.12.658.950)
12.658.950,00 12.658.950,00 0,00
Pengadaan Belanja Modal
Peralatan Dan Mesin
Rp7.036.364
7.036.364,00 7.036.364,00 0,00
Jasa Konsultan berindikasi
tidak riil Rp470.015.091 dan
kelebihan pembayaran
Rp21.500.000
491.515.091,00 260.909.092,00 230.605.999,00
Belanja Perjalanan Dinas Tidak
Tertib Rp1.285.312.3971.251.937.875,00 448.741.690,00 803.196.185,00
Belanja Perjalanan Dinas Tidak
Dapat Diyakini Kebenarannya
Rp162.332.935
162.332.935,00 63.350.200,00 98.982.735,00
Kekurangan volume pekerjaan
pada 13 paket pekerjaan
Rp1.218.276.695, dan denda
keterlambatan penyelesaian
pekerjaan belum dipungut
Rp40.809.029
1.259.085.724,00 239.083.100,00 1.020.002.624,00
Total 3.190.581.939,00 1.036.944.396,00 2.153.637.543,00
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.111C/HP/XVI/05/2019 TA 2018 dengan nilai temuan
Rp3.190.581.939,00 dan sudah dilakukan penyetoran
sebesar Rp1.036.944.396,00 sehingga sisa nilai temuan
Rp2.153.637.543,00
h. Progres untuk Temuan BPK RI di Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk TA 2019dengan No.
64C/HP/XIV/5/2020dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 182 -
Temuan KegiatanPelaksana Kegiatan/ Nomor
KontrakNilai Temuan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran
Pekerjaan Pembangunan Pasar
Kecamatan Kab. Sumba Barat
Prov. NTT
PT. TM No Kontrak
13/SPK/Sarpras-PDT/V/2019140.104.455,00 0,00
Kelebihan Pembayaran
Pekerjaan pembangunan Pasar
Kecamatan Kab. Alor Prov.NTT
PT. IDL No Kontrak
07/SPK/Sarpras-PDT/IV/201943.982.648,00 0,00
Putus Kontrak Pembayaran
Pekerjaan Pembangunan Pasar
Kecamatan Kab. Sumba Barat
Prov. NTT
PT. TM No Kontrak
13/SPK/Sarpras-PDT/V/201944.917.500,00 0,00
Putus Kontrak Pekerjaan
pembangunan Pasar
Kecamatan Kab. Alor Prov.NTT
PT. IDL No Kontrak
07/SPK/Sarpras-PDT/IV/201943.649.550,00 0,00
Putus Kontrak Pekerjaan
Pembangunan Jalan Non
Status Kab. Manggarai Prov.
NTT
PT. IJ No Kontrak
25/SPK/Sarpras-PDT/VII/201943.811.550,00 0,00
Kelebihan Pembayaran Atas
Pelaksana Perjalanan Dinas
Yang
Mempertanggungjawabkan
Biaya Penginapan Pada Hotel
Yang Sudah Berganti Nama
atau Tidak Ada
Seluruh UKE II 46.996.000,00 3.310.000,00
Kelebihan Pembayaran Atas
Pelaksana Perjalanan Dinas
Yang
Mempertanggungjawabkan
Bill/Invoice Hotel Yang Tidak
Bena
Seluruh UKE II 411.263.956,00 55.289.120,00
Kelebihan Pembayaran Atas
Perjalanan Dinas Yang Tidak
Diyakini Kewajarannya
Seluruh UKE II 1.405.858.232,00 0,00
Kelebihan Pembayaran Atas
Dalam Negeri Tidak Didukung
Dengan Bukti
Pertanggungawaban
Seluruh UKE II 43.054.000,00 0,00
2.223.637.891,00 58.599.120,00Total
Kelebihan Pembayaran
Sebesar Rp. 184.087.103 dan
Jaminan Pelaksanaan Tidak
Dapat Dicairkan Sebesar Rp.
132.378.600 atas Tiga Paket
Pekerjaan Yang Mengalami
Putus Kontrak Pada Direktorat
Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal
Kelebihan Pembayaran atas
Realisasi Balanja Perjalanan
Dinas Rp. 501.313.956 dan
Realisasi Belanja Perjalanan
Dinas Tidak Dapat Diyakini
Kebenarannya
Rp.1.405.858.232
Sehingga total progress Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI
No.64C/HP/XIV/5/2020TA 2019 dengan nilai temuan
Rp2.223.637.891,00 dan sudah dilakukan penyetoran
sebesar Rp58.599.120,00 sehingga sisa nilai temuan
Rp2.165.038.771,00.
Direktorat Jenderal PKP2Trans
Hasil yang sudah di tindak lanjuti pemeriksaan BPK Tahun
2018 LHP.64/HP/XVI/5/2020 tanggal 18 mei 2020 (perjalanan
dinas) Ditjen PKP2Trans sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 183 -
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
02/09/2020 6DBE661QTV214FAQ 57.380.000,00
10/09/2020 837B348VU9TGFTFU 10.822.375,00
06/10/2020 3090D0N9UVMQ6I3A 13.670.000,00
06/10/2020 49C0061QTV54KITE 3.200.000,00
06/10/2020 72AC255DE4IO7JGF 10.038.000,00
30/11/2020 12BC261QTV8QGBNI 6.070.000,00
04/12/2020 A72F31JNEQF3CPU1 3.378.400,00
104.558.775,00Rp Total
Hasil yang sudah di tindak lanjuti pemeriksaan BPK Tahun
2019 LHP.64/HP/XVI/5/2020 tanggal 18 mei 2020 (tunjangan
kinerja) Ditjen PKP2Trans sebagai berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
22/04/2020 BC29D1JNEPNQ23CF 1.911.998,00
22/04/2020 0A23C0N9UV5DL5FA 3.702.418,00
22-04-2020 E9E4561QTUJO35IU 2.879.935,00
22/04/2020 D3A4D55DE41BM4JL 2.126.337,00
22/04/2020 7960C48VU9EV94BG 1.619.047,00
22/04/2020 706511JNEPNQ25NP 1.902.371,00
14.142.106,00Rp Total
Hasil yang sudah di tindak lanjuti pemeriksaan BPK Tahun
2018 Nomor 111C/HP/XVI/5/2019 (perjalanan dinas) Ditjen
PKP2Trans sebagai berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
17/01/2020 ED0E755DE3O8B88L 665.000,00
29/01/2020 D68D50N9UUSLPNSK 1.330.000,00
05/02/2020 0DECE55DE3QS0AU3 1.971.500,00
05/02/2020 2AE5948VU98FJBL6 1.685.000,00
5.651.500,00Rp Total
Tunjangan Kinerja (TL Temuan BPK Tahun 2017)
LHP.80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Ditjen
PKP2Trans sebagai berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
14/04/2020 C66658N3DEAO9JEN 2.562.913,00
14/07/2020 D7DB77QLTK1626F2 1.048.785,00
3.611.698,00Rp Total
Perjalanan Dinas (TL Temuan BPK Tahun 2017)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 184 -
LHP.80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Ditjen
PKP2Trans sebagai berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
15/05/2020 B537961QTUMF3KJG 950.000,00
20/05/2020 F007B55DE447Q6DL 13.000.000,00
11/06/2020 4AF891JNEPTDRO7R 7.300.000,00
12/06/2020 574C22G4UKFR932S 1.650.000,00
12/06/2020 E9E9448VU9KK32OU 350.000,00
17/06/2020 DDC992G4UKFV9O88 3.575.000,00
17/06/2020 EA0613CIEF2CN0QF 354.000,00
18/06/2020 1F20C55DE476J7DN 500.000,00
24/06/2020 5EB1A55DE47BLMT5 450.000,00
03/07/2020 9093D55DE49NJRL1 1.000.000,00
14/07/2020 BE9337QLTK16277O 2.272.500,00
06/08/2020 98D4F55DE4CP4QJL 5.745.000,00
10/09/2020 79EA53CIEFB42TOB 400.000,00
10/09/2020 AF9BA48VU9TGFUIA 2.100.000,00
11-9-2020 2BA1148VU9TGGB2U 700.000,00
15-9-2020 589063CIEFB8VUOV 9.200.000,00
01-10-2020 2885748VUA06MFLC 750.000,00
01-10-2020 680E555DE4IJ3CUH 332.500,00
01-10-2020 4497E61QTV4VGD2K 114.000,00
06-102020 7DD8448VUA0BQC0O 1.700.000,00
08-10-2020 4D76E0N9UVMS8NIM 1.087.500,00
08-10-2020 BD28E6U8DPNJ3O2H 4.615.000,00
08-10-2020 739081JNEQ98LP2H 4.271.500,00
08-10-2020 CD3551JNEQ98LOK5 2.535.000,00
22-10-2020 88DF86U8DPNUEB7F 450.000,00
09-11-2020 A29798N3DEVC0PVR 8.125.000,00
11-11-2020 EEBCC1JNEQCARCGP 1.000.000,00
11-11-2020 050613CIEFH3LCEL 1.950.000,00
27-11-2020 9FB2348VUA3VKLAU 100.000,00
15-12-2020 5215C61QTVBAN5EO 2.000.000,00
28-12-2020 6445855DE4PBKSU1 2.380.000,00
28-12-2020 F970D7QLTKGGRTO2 519.000,00
30-12-2020 5F37A7QLTKGIV0RI 3.550.000,00
85.026.000,00Rp Total
Lembur (TL Temuan BPK Tahun 2017)
LHP.80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Ditjen
PKP2Trans sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 185 -
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
15/05/2020 029966U8DP8RGKCV 3.310.000,00
09/06/2020 949958N3DEGF2JOL 21.305.000,00
11/06/2020 234E161QTUPBSMQM 2.700.000,00
12/06/2020 3BD4E2G4UKFR9DP2 33.080.000,00
12/06/2020 5583261QTUPCT2J2 848.000,00
12/06/2020 985A62G4UKFR92NK 448.000,00
12/06/2020 621B161QTUPCT314 794.000,00
12/06/2020 CB4337QLTJU5N2L0 768.000,00
16/06/2020 687D96U8DPBTA6IF 554.000,00
16/06/2020 D0A1E55DE474G8AB 9.092.000,00
17/06/2020 4E08661QTUPGTO6Q 10.942.000,00
18/06/2020 346D00N9UVB8I6JK 500.000,00
24/06/2020 5EB1A55DE47BLMT5 1.628.000,00
08/07/2020 784503CIEF52UTVR 250.000,00
10/07/2020 24E5A48VU9NHDVTG 250.000,00
14/07/2020 056631JNEQ0G7N5B 500.000,00
15/07/2020 66F9648VU9NMEP7Q 250.000,00
16/07/2020 4B40E6U8DPESNRMT 250.000,00
28/07/2020 F75C18N3DEJVNIQL 500.000,00
29/07/2020 D17B82G4UKJ9V6PE 5.636.000,00
03/08/2020 1BB480N9UVGOU6S0 250.000,00
06/08/2020 0F8A52G4UKLJTONS 3.205.000,00
26/08/2020 CAB7B48VU9QVVLB8 17.802.700,00
31/08/2020 C53456U8DPIAHLAP 1.000.000,00
02/09/2020 953062G4UKOFGCNI 1.714.000,00
07/09/2020 9F91348VU9TDASCI 250.000,00
10/09/2020 3D27455DE4FSSTU1 874.000,00
10/09/2020 471932G4UKONLUPO 871.000,00
11/09/2020 DO3712G4UKONMAN0 500.000,00
28/09/2020 0B6360N9UVKG0SS2 9.679.000,00
01/10/2020 A02BB3CIEFDQ9AQL 7.202.000,00
06/10/2020 2A65F48VUA0BQF9E 1.561.000,00
08/10/2020 8346355DE4IQ9D2J 5.195.000,00
08/10/2020 7C8B62G4UKRL2ESA 4.655.000,00
08/10/2020 A96CA0N9UVMS8HFM 2.968.000,00
22/10/2020 A2D197QLTKAARAF4 1.768.000,00
22/10/2020 539D448UA0P6T60 991.000,00
10/11/2020 A03C57QLTKCVJP9U 3.201.000,00
11/11/2020 4B1B77QLTKD1MCD8 8.396.000,00
17/11/2020 CF30248VUA3L8JP4 4.675.000,00
24/11/2020 10A8E1JNEQCN7O19 791.000,00
26/11/2020 93C060N9UVQCUVD2 10.323.178,00
27/11/2020 DDA047QLTKDH8LA4 400.000,00
28/12/2020 9C52848VUA6V7SN4 51.000,00
30/12/2020 299DC0N9UVTFM6AI 554.000,00
182.481.878,00Rp Total
Barang dan Jasa (TL Temuan BPK Tahun 2017) LHP.
80C/HP/XVI/05/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Ditjen PKP2Trans
sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 186 -
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
09/06/2020 D731561QTUP9RLMO 18.408.000,00
01/10/2020 44C3C3CIEFDQ9BE1 4.351.500,00
17/11/2020 1902F55DE4M1LKLT 8.595.750,00
31.355.250,00Rp Total
Tindak Lanjut Temuan BPK Daerah Tahun 2018 Kabupaten
Sumba Timur Pekerjaan RTJK Type 36 Lokasi Yubuwai sebagai
berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
02/03/2020 0A4262G4UK6IEJP0 50.000.000,00
50.000.000,00Rp Total
Tindak Lanjut Temuan BPK Daerah Tahun 2018 Kabupaten
Nagekeo sebagai berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
24/06/2020 EE8F11JNEPTQ12IR 200.000,00
200.000,00Rp Total
Kabupaten Sijunjung keterlambatan PT DAU dan PT SLM
sebagai berikut:
Tanggal/ Bukti Penyetoran NTPN Jumlah Setor
07/02/2020 DE19348VU98GLP84 25.000.000,00
07/02/2020 3BE6A3CIEEM59P0P 15.000.000,00
13/03/2020 4BC8061QTUGFMTKS 20.000.000,00
13/03/2020 889D30N9UV258RQ8 15.000.000,00
14/04/2020 C3FC461QTUJFVG86 20.000.000,00
23/04/2020 4CE7A55DE41BNA11 30.000.000,00
10/06/2020 EC9C17QLTJU2M4GJ 40.000.000,00
17/06/2020 E739648VU9KO23VE 81.228.401,00
17/06/2020 3CB061JNEPTIR5EK 1.536.348,00
22/06/2020 0B7650N9UVBCKQHK 100.000.000,00
06/08/2020 075FB61QTUV5I950 151.989.977,00
06/08/2020 62E832G4UKLJU84M 48.010.023,00
17/09/2020 21A5B7QLTK77U8RI 510.143.187,00
17/09/2020 C1D641JNEQ6H3AI1 149.513.018,00
1.207.420.954,00Rp Total
Direktorat Jenderal PKTrans
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
(Ditjen PKTrans) merupakan salah satu Direktorat Jenderal
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6
tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi dimana sebelumnya adalah Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 187 -
(P2MKT) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tindak Lanjut atas Kepatuhan dari hasil pemeriksaan BPK
terhadap Ditjen PKTrans sampai dengan 31 Desember 2020
dapat dirinci sebagai berikut:
Tindak Lanjut atas Kepatuhan dari Hasil Pemeriksaan BPK
Nomor LHP Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa
81/HP/VI/01/2016 1.189.290.000,00Rp 1.164.640.000,00Rp 24.650.000,00
107C/HP/XVI/05/2016 399.802.038,00Rp 373.669.987,00Rp 26.132.051,00
58C/HP/XV/05/2017 216.498.904,55Rp 124.178.679,05Rp 92.320.227,24
80C/HP/XVI/05/2018 1.060.878.183,00Rp 1.060.878.183,00Rp -
111C/HP/XVI/05/2019 901.110.636,00Rp 801.237.737,00Rp 99.872.899,00
64C/HP/XVI/5/2020 6.800.000,00Rp 6.800.000,00Rp -
Total 3.774.379.761,55Rp 3.531.404.586,05Rp 242.975.177,24Rp
Sampai dengan periode 31 Desember 2020, berdasarkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dijelaskan sebagi
berikut :
1. LHP nomor 58C/HP/XV/5/2017 tanggal 18 Mei 2017
terdapat temuan sebesar Rp216.498.904,55, sisa saldo LHP
per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp92.320.227,24.
Lebih bayar pada Dinas Nakertrans Kab. Muna dari temuan
Rp13.615.204,71 dibayar/setor Rp13.615.205,00 selisih
bayar/setor Rp0,29 dan pada Dinas Nakertrans Kab. Konawe
Selatan dari total temuan Rp47.871.701,36 dibayar/setor
Rp35.097.178,69 sisa LHP Rp12.774.522,67. Sisa LHP yang
seharusnyaRp12.774.524,12 selisih bayar/setor Rp1,45. Jadi
total selisih bayar untuk LHP nomor 58C/HP/XV/5/2017
sebesar Rp1,74 (dokumen terlampir). Sampai dengan
September 2020 telah dilakukan rekonsiliasi LHP Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) antara Direktorat Jenderal
Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Inspektorat
Jenderal kemudian disepakati Nilai Temuan LHP adalah
Rp165.210.163,44. Nilai Temuan LHP nomor
58C/HP/XV/5/2017 yang diakui Itjen sebesar
Rp165.210.163,44. Perbedaan itu ada di Kab. Tana Toraja
sebesar Rp20.625.097,16 serta Kab. Wajo sebesar
Rp30.663.643,99 karena setoran dari nilai tersebut
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 188 -
dibayarkan sebelum LHP terbit.
2. LHP nomor 81/HP/XVI/01/2016 tanggal 29 Januari 2016
terdapat temuan sebesar Rp1.189.290.000,00, sisa saldo LHP
per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.650.000,00.
Lebih bayar pada Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan
Tengah dari temuan Rp42.778.000,00 dibayar/setor
Rp42.800.650,00 selisih bayar/setor Rp22.650,00 (dokumen
terlampir).
3. LHP nomor 107C/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016
terdapat temuan sebesar Rp399.802.038,00, Telah dilakukan
setoran pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020
sebesar Rp373.669.97,00,00. sisa saldo LHP per 31
Desember 2020 adalah sebesar Rp26.132.051,00
4. LHP nomor 80C/HP/XVI/05/2018 tanggal 09 Mei 2018
terdapat temuan sebesar Rp1.060.878.183,00, Telah
dilakukan setoran pengembalian sampai dengan 31
Desember 2020 sebesar Rp1.060.878.183,00.sisa saldo LHP
per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00.
5. LHP nomor 111C/HP/XVI/05/2019 tanggal 17 Mei 2019
terdapat temuan sebesar Rp901.110.636,00. Telah dilakukan
setoran pengembalian sampai dengan 31 Desember 2020
sebesar Rp801.237.737,00. Sisa saldo LHP per 31 Desember
2020 adalah sebesar Rp99.872.899,00. Sampai dengan
September 2020 telah dilakukan rekonsiliasi LHP Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) antara Direktorat Jenderal
Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Inspektorat
Jenderal kemudian disepakati Nilai Temuan LHP adalah
Rp855.780.659,00. Perbedaan tersebut adalah karena
setoran dari nilai tersebut dibayarkan sebelum LHP terbit.
Rincian Nilai Temuan sebesar Rp45.329.977,00 yang tidak
dimasukkan dalam LHP Itjen ada di lampiran.
6. LHP nomor 64C/HP/XVI/5/2020 tanggal 18 Mei 2019
terdapat temuan sebesar Rp6.800.000,00. LHP tersebut telah
dilakukan setoran pelunasan tanggal 9 September 2020.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 189 -
Balilatfo
Terdapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 sebagai berikut:
a. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat pada Balai
Besar Latihan Masyarkat Yogyakarta berupa Kambing 10
dan Sapi Potong 2. Atas temuan tersebut, Balai Besar
Latihan Masyarkat Yogyakarta telah membuat Surat
Pernyataan Nomor 816/KU.06.01/IX/2020 tanggal 21
September 2020.
b. Terdapat Penyajian hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN
Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan belum memadai.
c. Pada tahun 2019, Balilatfo memiliki temuan berupa Aset
Tidak Ditemukan dan sudah ditindaklanjuti sebagai
berikut:
1) Pusdiklat ASN berupa 4010202002 Rumah Negara
Golongan II Tipe A Semi Permanen sebesar
Rp86.442.000,00 sudah diajukan ke KPKNL dengan
Surat Sekretaris Jenderal Nomor
22//KU.09.04/IX/2020 tanggal 11 September 2020 hal
Usulan Penghapusan BMN pada Pusdiklat ASN
Balilatfo. Sehubungan dengan balasan Surat oleh
Kepala Kantor KPKNL Jakarta II Nomor S-
2086/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 21 Oktober 2020
hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
Persetujuan Penghapusan BMN pada Pusdiklat ASN
yaitu rekomendasi APIP, maka Pusdiklat ASN dengan
surat Kepala Pusdiklat ASN Nomor
211/KU.09.04/XI/2020 tanggal 12 November 2020 hal
Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
Persetujuan Penghapusan BMN pada Pusdiklat
Aparatur Sipil Negara Balilatfo meminta Inspektorat
Jenderal Wilayah IV Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi untuk memberikan rekomendasi terkait
Penghapusan Gedung dan Bangunan Tersebut. Sampai
dengan 31 Desember 2020 belum ada balasan dari
pihak terkait
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 190 -
2) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta
sudah selesai dengan Surat Kementerian Keuangan
Nomor S-612/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 28
Desember 2020 tentang Persetujuan Penghapusan
Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan Karena
Sebab-sebab Lain pada Balai Besar Pengembangan
Latihan Masyarakat Jakarta dan Keptusan Kepala
Balilatfo Nomor 650 Tahun 2020 tanggal 30 Desember
2020 hal Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara
Tanah dan/atau Bangunan Karena Sebab-Sebab
Lainnya pada Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta berupa:
• 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya NUP 2 sebesar Rp39.480.650
• 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya NUP 3 sebesar Rp26.795.650
3) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi
Bengkulu berupa 4010129001 berupa Bangunan Untuk
Kandang NUP 1 sebesar Rp26.795.650 sudah selesai
dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-
40/MK.6/WKN.05/ KNL.01/2020 tanggal 11 Agustus
2020 dan Keputusan Kepala Balilatfo Nomor 605 Tahun
2020 tanggal 3 September 2020 hal Penetapan
Penghapusan Barang Tidak Ditemukan berupa
Bangunan Untuk Kandang BP2TP Bengkulu
d. Terdapat Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Balilatfo
belum memadai sebesar Rp3.570.241.654,00. Balilatfo telah
melakukan penghapusan Aset Tak Berwujud, yaitu:
1) Usulan Penghapusan ke KPKNL dan telah disetujui
dengan Surat Persetujuan Penghapusan Barang Milik
Negara Berupa Aset Tak Berwujud Nomor S-
253/MKN.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 1 September
2020 berupa:
• Software Komputer NUP 14 Rp292.000.000,00.
• Software Komputer NUP 22 Rp475.500.000,00.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 191 -
2) Usulan Penghapusan ke Sekretaris Jenderal Kemendesa
PDTT dengan nomor Surat 1189/KU.09/08/VIII/2020
tanggal 18 Agustus 2020 hal Permohonan Usulan
Penghapusan Barang Milik Negara berupa Software
Komputer pada Satuan Kerja Balilatfo berupa:
• Sofware Komputer NUP 1 Rp16.000.000,00.
• Sofware Komputer NUP 2 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 3 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 4 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 5 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 6 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 7 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 8 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 9 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 10 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 11 Rp1.500.000,00.
• Sofware Komputer NUP 13 Rp15.500.000,00.
e. Terdapat Perjalanan Dinas pada Balai Besar Latihan
Masyarakat Yogyakarta Tidak Tertib dan Pembayaran Tidak
Berdasarkan Bukti Sebenarnya sebesar Rp19.113.398,00.
Sudah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara
sebesar Rp19.113.398,00 melalui SSBP yang terdiri dari 25
NTPN pada tanggal 20 April 2020
f. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas akibat
menginap di Hotel yang Sudah Berganti Nama sebesar
Rp15.240.000,00. Sudah ditindaklanjuti dengan
menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.560.000,00.
g. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas atas bukti
pertanggungjawaban Akomodasi berupa Bill/Invoice Hotel
yang tidak benar sebesar Rp44.506.000,00. Sudah
ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar
Rp21.956.000,00.
h. Terdapat Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini kewajarannya
sebesar Rp1.058.903.922. Sudah ditindaklanjuti dengan
menyetor ke Kas Negara sebesar Rp30.484.000,00.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 192 -
Sekretariat Jenderal
Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK pada Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Rincian Detail
Temuan Terlampir).
Rincian TL Temuan BPK 2017 sampai 31 Desember 2020
Unit Kerja
(Biro)Total Temuan
Pengembalian
sampai saat ini
Persentase
(%)
Perencanaan 2.415.005.309 2.029.884.762 84,05%
Humas &
Kerjasama 537.895.270 544.235.271 101,18%
Hukum Ortala 239.880.000 239.880.000 100,00%
SDM & Umum 6.138.098.417 2.027.897.287 33,04%
Keuangan dan
BMN 942.668.605 742.108.233 78,72%
Koreksi
Berdasarkan
Verifikasi BPK
796.034.093 796.034.093 100,00%
Total 11.069.581.694 6.380.039.646 57,64%
Rincian TL Temuan BPK 2018 sampai 31 Desember 2020
Unit Kerja Total TemuanPengembalian
sampai saat ini
Persentase
(%)
Biro
Perencanaan 198.219.500 17.019.500 8,59%
Humas &
Kerjasama 68.621.830 68.621.830 100,00%
Hukum Ortala 35.311.500 35.311.500 100,00%
SDM & Umum 1.957.500.625 236.614.620 12,09%
Keungan dan
BMN 67.235.000 67.235.000 100,00%
Total 2.326.888.455 424.802.450 18,26%
Terdapat Jurnal Koreksi dan Jurnal Penyesuaian terkait
pencatatan piutang, penyisihan piutang, pendapatan
diterima dimuka berbasis akrual sesuai aturan PMK No.
222/PMK.04/Tahun 2016 yang telah direkomendasikan
oleh APIP berdasarkan Surat Dinas Nomor
40/PW.03.01/I/2021.
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Inspektorat Jenderal
1. Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat Revisi DIPA
sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
a. DIPA Revisi ke 01 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020
tanggal 05 Mei 2020, terdapat pemotongan pagu pada
DIPA Inspektorat Jenderal yaitu sebesar
Rp23.494.243.000,00, dengan anggaran awal sebesar
Rp51.396.100.000,00 menjadi sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 193 -
Rp27.901.857.000,00, disebabkan adanya pandemi
COVID-19.
b. DIPA Revisi ke 02 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020
tanggal 17 Juli 2020, dengan anggaran awal sebesar
Rp51.396.100.000,00 menjadi sebesar
Rp27.901.857.000,00 disebabkan adanya perubahan
RPD, Revisi Perubahan Detail Gaji, dan Revisi POK.
c. DIPA Revisi ke 03 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020
tanggal 8 September 2020, dengan anggaran awal sebesar
Rp51.396.100.000,00 menjadi sebesar
Rp27.901.857.000,00 disebabkan adanya perubahan RPD,
Revisi POK dan Pemutakhiran Akun Covid (terdapat
penambahan pagu akun khusus Covid-19 yaitu yang
semula sebesar Rp280.150.000,00 menjadi
Rp370.689.000,00).
d. DIPA Revisi ke 04 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020
tanggal 19 Oktober 2020, dengan anggaran awal sebesar
Rp51.396.100.000,00 menjadi Rp28.364.144.000,00
disebabkan adanya revisi perubahan detail gaji dalam
bentuk penambahan pagu anggaran sebesar
Rp462.287.000,00 dari Ditjen PKTRans guna menutupi
kekurangan angggaran Belanja Pegawai pada Inspektorat
Jenderal.
e. DIPA Revisi ke 05 Nomor: DIPA-067.02.1.350452/2020
tanggal 17 Desember 2020, dengan anggaran awal sebesar
Rp51.396.100.000,00 menjadi 28.364.144.000,00
disebabkan adanya kekurangan anggaran sebesar
Rp888.063,00 pada Akun Belanja Tunjangan PPh PNS.
Oleh karenanya, harus dilakukan revisi perubahan detail
gaji guna menutupi kekurangan anggaran Belanja
Tunjangan PPh PNS tersebut dari Akun Belanja Uang
Makan PNS.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 194 -
2. Nilai perolehan BMN (Aktiva Tetap) Inspektorat Jenderal
sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp9.706.182.778,00, meliputi :
a. Peralatan dan Mesin (Intrakomtabel) senilai
Rp9.653.003.453,00.
b. Peralatan dan Mesin (Ekstrakomtabel) senilai
Rp3.304.325,00 berupa alat kedokteran sebesar
Rp1.304.325,00 dan alat laboratorium standarisasi
kalibrasi dan instrumentasi sebesar Rp2.000.000,00.
c. Aktiva Tetap Lainnya senilai
Rp49.875.000,00.
*) diantaranya sebesar Rp81.485.600,00 dalam kondisi
rusak berat dan akan dihentikan penggunaannya sehingga
direklas ke aset lain-lain.
3. Terhadap BMN dengan nilai perolehan sebesar
Rp9.706.182.778,00 tersebut di atas, dapat diuraikan
sebagai berikut :
1) BMN yang telah terbit Surat Keputusan tentang Penetapan
Status Penggunaan (PSP) sebesar Rp7.303.380.205,00,
dengan rincian sebagai berikut:
a. Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor)
dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00
per unit, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 tanggal 31
Januari 2017 tentang Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Negara sejumlah 934 unit dengan nilai
perolehan sebesar Rp3.591.024.200,00 dengan kondisi
baik.
b. Kendaraan Bermotor, berupa 14 unit Kendaraan
Bermotor dengan nilai perolehan sebesar
Rp3.475.311.005,00 telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-
144/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus
2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 195 -
Tertinggal dan Transmigrasi.
c. Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor) yaitu
1(satu) unit Conference System (Sound System) senilai
Rp148.250.000,00 telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-
146/KM.6/WKN.07/KNL.02/2017 tanggal 7 Agustus
2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), berupa 5 (lima) unit
Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan nilai perolehan
sebesar Rp88.795.000,00 telah ditetapkan dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-
256/KM.6/WKN.07/KNL.02/2018 tanggal 25 Oktober
2018 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
2) BMN yang belum diusulkan Penetapan Status
Penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2019
yaitu sebesar Rp2.402.802.573,00, dengan rincian sebagai
berikut:
(1) Pengadaan Tahun 2017
Peralatan dan Mesin (di luar Kendaraan Bermotor)
dengan nilai perolehan sampai dengan
Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun Anggaran
2017 senilai Rp135.136.800,00, yaitu berupa Desktop
AIO, Laptop, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
(2) Pengadaan Tahun 2018 yaitu sebesar
Rp762.013.685,00, dengan rincian sebagai berikut:
a. Peralatan dan mesin (di luar kendaraan bermotor)
dengan nilai perolehan sampai dengan
Rp100.000.000,00 per unit pengadaan Tahun
Anggaran 2018 senilai Rp690.093.685,00, yaitu
berupa Scanner, Projector, Printer, Printer Warna, Meja
Kantor, Lemari Arsip Kaca, Scanner High Speed, Lemari
Es, Dekstop Aio, White Board, Filling Cabinet, AC Split,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 196 -
TV Smart LG 43 Inch + Bracket, Meteran Gulung, Kursi
Urbana, Storage Selving White, dan Camera
Panasonic, Mobile File System, Laptop, Meteran Laser
Dinding, Meteran Ketebalan Dinding.
b. Peralatan dan mesin (kendaraan bermotor) dengan
nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per
unit pengadaan Tahun Anggaran 2018 senilai
Rp71.920.000,00, yaitu berupa Kendaraan Roda 2
(dua).
(3) Pengadaan Tahun 2019 yaitu berupa Peralatan dan
mesin (di luar kendaraan bermotor) dengan nilai
perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit
yaitu sebesar Rp1.495.652.088,00, berupa Printer,
Printer Warna, Handy Talky, TV LED, Penghancur
Kertas, Kamera, Kulkas dan Lemari Arsip Kaca, Filling
Cabnet , Lemari Pajangan Kaca, Loker, Kursi dan Meja
Kantor, Laptop, Desktop AIO¸Scanner, AC Split, Rak Besi
Arsip, Workstation Staff, Tablet, Printer, Kamera, Laptop
Grafis, Drone, Printer Portable, LCD Projector, Komputer
Desktop.
(4) Pengadaan Tahun 2020 yaitu berupa Peralatan dan
mesin (di luar kendaraan bermotor) dengan nilai
perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 per unit
yaitu sebesar Rp10.000.000,00 yang berupa SMART-TV
50 Inch sebanyak 1 (satu) unit.
4. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 pada Inspektorat
Jenderal terdapat belanja dengan akun khusus penanganan
pandemi Covid-19 sebagai berikut:
Realisasi Belanja Akun Khusus Covid-19
(Rp) (%)1 521131 43.050.000 43.050.000 100,00% Suplemene Penambah Daya Tahan Tubuh Tahap I -
4.275.000 4.275.000 100,00% Hand Sanitizer 500 ml -
11.880.000 11.880.000 100,00% Refill Hand Sanitizer -
1.650.000 1.650.000 100,00% Bracket Hand Sanitizer -
4.000.000 4.000.000 100,00% Thermometer Gun -
49.200.000 49.200.000 100,00% Masker Tahap I [100 Box x 1 Bln] -
45.105.000 45.105.000 100,00% Suplemen Daya Tahan Tubuh Tahap 2 -
9.000.000 9.000.000 100,00% Penyemprotan Disinfektan -
49.550.000 49.500.000 99,90% Masker Tahap 2 50.000
2 521241 5.979.000 5.979.000 100,00% Perlengkapan Pelaksanaan Rapid Test -
3 522192 45.900.000 45.900.000 100,00% Rapid Tes Covid-19 [50 Org x 2 Kl] -
28.800.000 28.505.000 98,98% Belanja Jasa Tahap 2 Swab Test dan Penyemprotan Disinfektan 295.000
4 524115 101.100.000 100.850.000 99,75% Belanja Perjalanan Dinas Transport WFO 250.000
TOTAL 399.489.000 398.894.000 99,85% 595.000
No Akun Pagu Realisasi
Sisa Anggaran
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 197 -
5. Belanja Thermometer Gun sebanyak 2 unit dengan nilai
Rp4.000.000,00 tercatat sebagai Belanja Barang dengan
Akun 521131. Revisi Akun atas belanja Thermometer Gun
tersebut tidak dilakukan ke Akun Khusus COVID-19 (Belanja
Modal), karena pengadaan Thermometer Gun tersebut dalam
satu dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) dengan Belanja
Barang lain (Masker dan Refill Hand Sanitizer) menggunakan
Akun Belanja Barang.
Direktorat Jenderal PPMD
Revaluasi Aset
Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksaan
Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI
merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi
dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat
Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019
tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali
Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti
rekomendasi BPK tersebut, Pengguna barang telah mengambil
langkah-langkah sebagai berikut:
1. 1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk
kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian
Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan
perbaikan;
2. 2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian
kembali BMN; dan
3. 3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan
barang dalam sengketa.
Total perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN yang telah
dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa selama tahun 2019 adalah
sebanyak 2 NUP dengan nilai wajar sebelum perbaikan sebesar
Rp713.153.000,00 menjadi sebesar Rp637.292.000,00 atau
mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp75.861.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 198 -
atau 10,63% pada Satker Inaktif Tugas Perbantuan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Toba
Samosir yang saat ini masih dalam proses hibah di Biro
Keuangan dan BMN dengan rincian sebagai berikut:
Sebelum
Perbaikan
Setelah
Perbaikan
1
Jalan,
Jembatan,
Bangunan Air
2 713.153.000 637.292.000 75.861.000 10,63
TOTAL 2 713.153.000 637.292.000 75.861.000 10,63
No. Uraian Jumlah NUP
Nilai Wajar
Perubahan %
Adapun koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN
tersebut di atas telah disajikan dalam Laporan Keuangan tahun
2019 Audited dengan nilai koreksi sebesar Rp26.653.866,00.
Adapun sisa target perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN
tahun 2017-2018 yang harus diselesaikan dan dituntaskan di
tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebanyak 6 NUP,
dengan rincian Tanah sebanyak 0 NUP, Gedung dan Bangunan
sebanyak 3 NUP, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebanyak 3
NUP.
Total perbaikan atas penilaian kembali BMN yang telah
dilakukan Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa selama tahun 2020 adalah
sebanyak 5 NUP dengan rincian sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 199 -
No Satker Kode Barang Nama Barang NUP Nilai PerolehanNilai Wajar
Setelah RevisiSelisih Status Reval No. LHIP
1
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Pohuwato
(067033103310309000TP)
5010105001 Jalan Desa 2 404.194.000 0 -404.194.000 9
LHIP-
088/REV/WKN
.16/KNL.02/2
020 tanggal 25
September
2020
2
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.
Pohuwato
(067033103310309000TP)
5020103004 Saluran Tersier 1 392.460.000 0 -392.460.000 9
LHIP-
088/REV/WKN
.16/KNL.02/2
020 tanggal 25
September
2020
3
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Sejahtera
Kab. Bireun
(067030600061109000TP)
4010128024
Bangunan
Pasar Ikan
Higienis/PIH
1 378.605.000 606.978.000 247.303.250 9
LHIP-
0126/REV/WK
N.01/KNL.02/
2020 tanggal
30 Desember
2020
4
Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Sejahtera
Kab. Bireun
(067030600061109000TP)
5020699999
Bangunan Air
Bersih/Air
Baku Lainnya
1 584.726.000 100.513.000 -447.667.625 9
LHIP-
0126/REV/WK
N.01/KNL.02/
2020 tanggal
30 Desember
2020
5
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Sabang
(067030652065209000TP)
4010128025
Bangunan
Depo Pasar
Ikan
1 391.600.000 0 -391.600.000 9
LHIP-
1489/REV/WK
N.01/KNL.01/
2020 tanggal
06 Oktober
2020
6
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Sabang
(067030652065209000TP)
4010128025
Bangunan
Depo Pasar
Ikan
2 0 192.000.000 192.000.000 9
LHIP1532/REV
/WKN.01/KNL.
01/2020
Keterangan : Status 1 – Persiapan
Status 2 – Cek Fisik Status 3 – Update Data
Status 4 – Kirim LHI ke KPKNL Status 5 – Penilaian Selesai Status 6 – Pengajuan LHIP ke KPKNL
Status 7 – LHIP Selesai Status 8 – Pengajuan Nomor BAR IP ke KPKNL Status 9 – BAR IP Selesai
Koreksi atas pelaksanaan penilaian kembali BMN di atas telah
disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2020 Audited
dengan nilai koreksi sebesar Rp211.459.500,00 Nilai Selisih
Revaluasi Aset Tetap bersal dari koreksi hasil penilaian
kembali atas aset tetap pada satker inaktif Kab. Bireun pada
sebesar:
1. Rp200.364.375, 00 terdiri dari kenaikan nilai aset pada
Gedung dan Bangunan (Bangunan Pasar Ikan
Higienis/PIH) sebesar Rp247.303.250,00 dan penurunan
nilai aset pada Irigasi (Bangunan Air Bersih/Air Baku
Lainnya) sebesar Rp447.667.625,00
2. Rp11.095.125 merupakan hasil revisi penilaian kembali
Barang Milik Negara Tahun 2020, yang terdiri dari saldo
kredit Gedung dan Bangunan (Bangunan Pasar Ikan
Higienis /PIH) sebesar Rp3.786.050,00 dan saldo kredit
pada irigasi (Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya)
sebesar Rp7.309.075.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 200 -
Koreksi pada aplikasi SIMAK BMN hanya dibukukan dalam hal
terdapat perubahan hasil penilaian (berdampak pada
pembukuan atau laporan keuangan). Hal ini disebabkan
karena adanya perbedaan data dalam aplikasi SIMAN dengan
E-rekon dimana pada E-rekon nilai BMN Satker Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pohuwato dan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Sabang sudah nihil. Selain itu, terdapat
1 NUP Barang Berlebih milik Dinas PU Kota Sabang
(067030652065209000TP) berupa Bangunan Depo Pasar Ikan
(4010128025) NUP 2 yang disebabkan oleh adanya kesalahan
pencatatan pada SIMAK. Seharusnya Bangunan Depo Pasar
Ikan sebesar Rp391.600.000 tersebut menjadi 2 NUP karena
terdapat 2 bangunan, tetapi hanya dicatat menjadi 1 NUP
untuk 2 bangunan tersebut. Atas hal ini, Bangunan Depo
Pasar Ikan tersebut telah dilakukan revisi penilaian kembali
menjadi Barang Tidak Ditemukan karena sudah dihibahkan
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 26.5 Tahun 2017
tentang Penetapan Penghapusan BMN Yang Dihibahkan
Direktorat Jenderal PPMD Kepada Pemerintah Kota Sabang
Provinsi Aceh.
Laporan Stunting Tahun Anggaran 2020
Stranas Percepatan Pencegahan Stunting mengamanatkan
kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi untuk mendorong Dana Desa membiayai
kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa. Data Alokasi
dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang
disampaikan oleh Kementerian Desa PDTT meliputi
Program/Kegiatan Stunting yang ada di Direktorat Pelayanan
Sosial Dasar di tingkat output dengan Pagu Awal DIPA sebesar
Rp6.000.000.000,00.
Pagu DIPA sebesar Rp6.000.000.000 terdiri atas Pelaksanaan
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa sebesar
Rp3.500.000.000 dan Dukungan Pengembangan Literasi Desa
sebesar Rp 2.500.000.000. Namun adanya Pandemi COVID-19
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 201 -
menyebabkan penyesuaian anggaran Direktorat Pelayanan
Sosial Dasar, termasuk anggaran percepatan Penurunan
stunting di Desa. Perubahan anggaran yang terjadi
menyebabkan anggaran Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan
Stunting di Desa menjadi sebesar Rp1.382.440.000 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 1.359.318.264 atau 98,81%.
A. PERSIAPAN KOORDINASI KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING DI DESA
Persiapan Koordinasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa
hanya dapat dilakukan 1x secara formal melalui Rapat Dalam
Kantor dikarenakan adanya refocusing anggaran serta kegiatan
utama Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa
terkendala sehingga kegiatan ini hanya dapat berlangsung 1x.
Adapun kegiatan yang tetap berlangsung dengan melalui
pembiayaan hibah Bank Dunia, persiapan kegiatan dilakukan
melalui Video Conference.
B. PELAKSANAAN KOORDINASI KONVERGENSI
PENCEGAHAN STUNTING DI DESA
1. Buku Kisah Inspiratif Pencegahan Stunting sudah terealisasi
pada bulan Juli Tahun 2020. Buku Kisah Inspiratif Pencegahan
Stunting disusun untuk membantu pemerintah Desa dalam
melakukan fasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa.
Buku ini merupakan kumpulan kisah-kisah pelaksanaan
konvergensi pencegahan stunting di Desa yang sukses (best
practice). Buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi
pemerintah daerah, penyedia layanan, pelaku pendampingan
Desa dan pelaku lintas sektor dalam memberikan kontribusi
pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa sesuai
tugas dan kewenangannya.
2. Pembinaan dan Monev dalam rangka Koordinasi Konvergensi
Pencegahan Stunting di Desa terhambat dikarenakan adanya
Pandemi COVID-19, sehingga Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
tidak dapat melakukan tinjauan dan pembinaan secara
langsung ke lokasi prioritas stunting Tahun.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 202 -
C. SOSIALISASI KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI
DESA
1. Alokasi anggaran setelah Refocusing teralokasi sebesar
Rp6.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 untuk
penyediaan ATK dalam mendukung kegiatan tim teknis
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar.
2. Dikarenakan adanya refocusing anggaran, maka Direktorat
Pelayanan Sosial Dasar bekerjasama dan mendapatkan
dukungan pembiayaan dari Bank Dunia untuk membangun
Aplikasi Human Development Worker (eHDW) dan Dashboard
Kabupaten.
3. Pelaksanaan Pelatihan berupa MOT Aplikasi eHDW dan
Dashboard Kabupaten Tim Fasilitator Provinsi (33 Provinsi @ 2
orang) serta TOT Aplikasi eHDW dan Dashboard Kabupaten bagi
Tim Fasilitator Kabupaten/Kota (434 Kabupaten/Kota @ 2
orang) dengan dukungan anggaran dari Bank Dunia dan
Setwapres (Trust Fund for The Global Financing Facility for
Investing in Nutrition and Early Years/TF GFF-INEY) menjadi
solusi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan dimaksud dalam
mendukung konvergensi pencegahan stunting di Desa.
D. SOSIALISASI MEKANISME DUKUNGAN UPDATE
SURVEILANS GIZI DI DESA
1. Kegiatan dimaksudkan untuk persiapan dalam memberikan
dukungan update pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita hasil operasi bulan timbang Februari 2020
untuk menentukan persentase (%) Prevalensi Stunting pada
setiap Desa, sehingga dapat menentukan Desa Merah Stunting
(bila ≥14% Prevalensi Stunting).
2. Kendala saat ini perlu koordinasi antara Pihak Puskesmas
dengan Pemerintah Desa. Selama ini input data pada aplikasi
Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
(ePPGBM) hanya dilakukan oleh 1 orang petugas di Puskesmas
(Tenaga Pelaksana Gizi/TPG) untuk seluruh Desa/Kelurahan
binaan dari Puskesmas dimaksud, sehingga mengalami
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 203 -
keterlambatan dalam proses input data.
3. Sebagai solusi dilakukan Kerjasama antara Direktorat Gizi
Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat – Kemenkes dengan
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD – Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi dalam mendukung percepatan
input data dimaksud melalui pembentukan tim input data
ePPGBM di setiap Desa. Selanjutnya telah diterbitkan surat
Dirjen PPMD Nomor: 121/PMD.00.01/IV/2020, tanggal 3 April
2020, Hal Dukungan Pendamping Profesional P3MD Dalam
Percepatan Input Data Hasil Pemantauan Pertumbuhan Balita
Pada Aplikasi ePPGBM dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Data hasil pemantauan pertumbuhan balita bulan Februari
2020 yang ter-input pada aplikasi Elektronik Pencatatan dan
Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) akan menjadi
baseline data Elektronik Human Development Worker (eHDW)
untuk mendukung perencanaan pembangunan Desa dalam
mencegah stunting.
2. Tim input data ePPGBM di setiap Desa dapat terdiri dari
Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu,
aparatur pemerintah Desa, dan Pendamping Lokal Desa
dengan pembimbingan dari Bidan Desa dan/atau
Puskesmas.
3. Input data diutamakan menggunakan aplikasi ePPGBM,
namun bila terkendala dapat menggunakan file excel
ePPGBM berupa formulir pemantauan pertumbuhan balita
yang diperoleh dari Puskesmas melalui Tenaga Pelaksana
Gizi (TPG) atau Bidan Desa.
E. DUKUNGAN PENGEMBANGAN LITERASI DESA
Akun ini tidak menjadi tagging kegiatan yang menjadi pantauan
KSP dan tidak termasuk dalam pelaksanaan kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting di Desa. Anggaran pada Output
052 Dukungan Pengembangan Literasi Desa ini sebesar Rp
114.380.000 dan terealisasi sebesar 114.369.400 atau sama
dengan 99,9% terealisasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 204 -
Tindak Lanjut Pengembalian Dana Temuan Audit BPKP atas
Temuan GSC Tahun 2017 dan 2018
Berdasarkan audit BPKP terdapat sisa temuan atas
pelaksanaan GSC yaitu:
1. Tahun Anggaran 2017 terdapat sisa temuan sebesar
Rp138.435.451 Pengembalian ke Kas Negara yang sudah
dilaporkan sebelumnya sebesar Rp1.605.375.054 dan saat
ini bertambah pengembalian ke Kas Negara bersumber dari
DIPA Direktorat PSD Ditjen PPMD untuk temuan sebesar
Rp138.435.451 sehingga total pengembalian sebesar
Rp1.743.810.505 dengan status terselesaikan seluruh
temuan 100% terkait pembayaran langsung penyelesaian
sisa refund of ineligible expenditure Tahun Anggaran 2017
dari Hibah Bank Dunia pada Pelaksanaan Konvergensi
Pencegahan Stunting di Desa.
2. Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa temuan sebesar
Rp55.546.423,85 Pengembalian ke Kas Negara yang sudah
dilaporkan sebelumnya sebesar Rp204.841.913 dan saat ini
bertambah pengembalian ke Kas Negara yang bersumber dari
DIPA Direktorat PSD Ditjen PPMD untuk temuan sebesar
Rp55.546.423,85 sehingga total pengembalian sebesar
Rp260.388.336,85 dengan status terselesaikan seluruh
temuan 100% terkait pembayaran langsung penyelesaian
sisa refund of ineligible expenditure Tahun Anggaran 2018
dari Hibah Bank Dunia pada Pelaksanaan Konvergensi
Pencegahan Stunting di Desa.
F. DUKUNGAN PENGEMBANGAN LITERASI DESA
Akun ini tidak menjadi tagging kegiatan yang menjadi pantauan
KSP dan tidak termasuk dalam pelaksanaan kegiatan
Percepatan Penurunan Stunting di Desa. Anggaran pada Output
052 Dukungan Pengembangan Literasi Desa ini sebesar
Rp114.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.369.400,00
atau sama dengan 99,9% terealisasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 205 -
G. PINJAMAN LUAR NEGERI, HIBAH LUAR NEGERI, DAN
HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI
Pada tahun 2020 total Bantuan Luar Negeri di Ditjen PPMD
sebesar Rp72.115.606.000,00 yang terdiri dari Pinjaman Luar
Negeri sebesar Rp66.420.944.000,00 dan Hibah Luar Negeri
sebesar Rp5.694.662.000,00.
Rincian Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri dan Hibah
Langsung Luar Negeri
No Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
1 Pinjaman Luar Negeri
- Program Pamsimas 8.000.000.000 1.559.802.740
- Program Penguatan Pemerintahan
dan Pembangunan Desa (P3PD)
Subkomponen 2B
20.000.000.000 6.650.130.992
- Program Penguatan Pemerintahan
dan Pembangunan Desa (P3PD)
Subkomponen 2A
30.000.000.000 3.877.740.500
- Program Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD)8.420.944.000 3.971.479.055
66.420.944.000 16.059.153.287
2 Hibah Luar Negeri
- Program Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD)1.687.950.000 202.581.000
- Hibah Langsung UNICEF 4.006.712.000 4.006.709.809
5.694.662.000 4.209.290.809
TOTAL
TOTAL
1. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 66.420.944.000,00
Rincian kegiatan meliputi:
- Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima
komponen program:
a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
kelembagaan daerah dan desa;
b. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
d. Hibah Insentif; dan
e. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan
program.
Tujuan dari Program Pamsimas bertujuan untuk
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 206 -
meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air
minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah
perdesaan dan periurban.
Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang
memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan
yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten
sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan
minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa
sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang
bersangkutan. Target desa sasaran Program Pamsimas
adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai
tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan
pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah
mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta
pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000
desa peserta Pamsimas.
Bentuk kegiatan Program Pamsimas yang dilaksanakan
oleh Ditjen PPMD yaitu:
a. Membina BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan KKM
(Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dalam
mengoordinasikan pelaksanaan Pamsimas di tingkat
desa,
b. Membina kader AMPL (Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan) dan pendamping desa dalam perencanaan
dan pendampingan kepada BPSPAMS (Badan Pengelola
Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi) dalam
menjamin keberlanjutan pengelolaan pelayanan SPAMS
(Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi) desa yang
berkualitas.
Jumlah anggaran tahun 2020 pada Program Pamsimas
sebesar Rp8.000.000.000 yang terbagi dalam tiga jenis
kegiatan yaitu:
a. Rapat Koordinasi Regional Bidang Pemberdayaan
Masyarakat sebesar Rp2.000.000.000,00 dan belum
terelisasi karena terkendala pandemi COVID-19, serta
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 207 -
buka blokir anggaran baru dapat dilakukan setelah
Triwulan III Tahun 2020 dan akan dilakukan Rakornas
pada tahun 2021;
b. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Rangka
Keberlanjutan SPAMS Perdesaan sebesar
Rp4.000.000.000,00 belum terealisasi karena
terkendala pandemi COVID-19 serta buka blokir
anggaran baru dapat dilakukan setelah Triwulan III
Tahun 2020 sehingga kegiatan akan dilakukan tahun
2021;
c. Penyusunan model kolaborasi pengembangan layanan
air minum dan sanitasi berkelanjutan PAMSIMAS
sebesar Rp2.000.000.000,00 baru terealisasi sebesar
Rp1.559.802.740 pada lokasi Desa Sumber Bening,
Desa Air Putih Kali Bandung, Desa Jorong IV Parit,
Ampek Koto, Desa Mekar Jaya, Desa Sungai Sahud,
Desa Jejangkit Timur, Desa Karang Indah, Desa Pantai
Hambawang, Desa Danau Bambore, Desa Warga Mulya,
Desa Budi Mufakat, Desa Sindang Jawa.
- Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(P3PD) Subkomponen 2B
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
(P3PD) Subkomponen 2B berfokus pada upaya
peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan
sistem akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.
Tujuan Pelaksanaan P3PD Subkomponen 2B ini adalah:
a. Menerapkan inklusi sosial dan akuntabilitas sosial
dalam pembangunan Desa melalui digital platform
antara lain Akademi Desa 4.0, Go Desa, dan Smart
Village;
b. Menerapkan pengembangan kapasitas literasi Desa
untuk kelompok marginal dan rentan;
c. Mengembangkan Percontohan Desa Inklusif sebagai
sekolah lapang dalam pembelajaran tentang penerapan
inklusi sosial dan akuntabilitas sosial dalam
pembangunan Desa;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 208 -
d. Mereplikasikan model Desa Inklusif ke Desa-Desa
lainnya pada kabupaten/kota lokasi P3PD melalui
pembelajaran e-learning (sharing knowledge); dan
e. Memperluas pembelajaran dari hasil pelaksanaan
kegiatan P3PD subkomponen 2B melalui platform digital
antara lain Akademi Desa 4.0, GoDesa dan Smart
Village.
Jumlah Anggaran tahun 2020 pada P3PD Subkomponen
2B sebesar Rp20.000.000.000,00 yang bersumber dari
World Bank, terblokir Rp12.571.086.000,00 merupakan
kegiatan sosialisasi priorotas dana desa Tahun 2021 dan
Workshop replikasi sehingga jumlah anggaran tersedia
Rp7.428.914.000,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp6.650.130.992,00, tersisa dana Rp778.783.008,00 yang
disebabkan karena keperluan kantor hanya ditarik untuk
dua bulan (November s.d Desember); Biaya pengumuman
lelang belum ditarik karena masih dalam proses bersurat
terkait progress kegiatan peningkatan kapasitas kapasitas
masyarakat dan sistem akuntabilitas social melalui
kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di
Region Barat, Region Tengah dan Region Timur;
Pencetakan dan Distribusi Panduan-panduan pendukung
P3PD Subkomponen 2B belum ditarik karena Panduan-
panduannya belum proses pengajuan NOL ke World Bank.
- Program Penguatan Pemerintagan dan Pembangunan Desa
(P3PD) Subkomponen 2A
Jumlah anggaran pada Program Penguatan Pemerintah
dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 24 senilai
Rp30.000.000.000,00 yang bersumber dari World Bank,
terdiri dari tujuh kegiatan yakni:
a. TOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPP-P3PD Tahap
1 terealisasi senilai Rp633.586.000,00;
b. TOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPP-P3PD Tahap
2 terealisasi senilai Rp1.052.039.000,00;
c. TOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPP-P3PD Tahap
3 senilai Rp1.047.102.200,00;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 209 -
d. Pelatihan peningkatan Kapasitas TPP-P3PD senilai
Rp15.620.446,00 belum terealisasi dikarenakan proses
lelang dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
e. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan
Pembangunan Desa P3PD senilai Rp9.603.009.000,00
belum terealisasi dikarenakan proses lelang dan waktu
pelaksanaan yang tidak mencukupi;
f. Workshop Harmonisasi Regulasi Pembangunan Desa
P3PD 2 Kali terealisasi Rp312.470.000,00;
g. Monitoring dan Evaluasi terealisasi senilai
Rp832.543.300,00.
- Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
(TEKAD)
Program TEKAD adalah memberdayakan masyarakat desa
agar dapat berkontribusi pada transformasi pedesaan dan
pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur.
Tujuan dari Program TEKAD yaitu:
a. Peningkatan pendapatan rumah tangga pedesaan
b. Peningkatan produktivitas berkelanjutan dan
terintegrasi
Target lokasi TEKAD yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi
Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Jumlah anggaran tahun 2020 pada program TEKAD yang
bersumber dari Pinjaman Luar Negeri senilai
Rp8.420.944.000,00 yang terdiri dari:
c. Satuan Kerja Ditjen PPMD (350456) sebesar
Rp5.681.718.000,00;
d. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku (350320) senilai
Rp306.557.000,00;
e. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Maluku Utara (350403) senilai
Rp312.486.000,00;
f. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 210 -
(350378) senilai Rp1.123.829.000,00;
g. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Provinsi Papua Barat (3504340 senilai
Rp693.338.000,00;
h. Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur (350359) senilai
Rp303.016.000,00;
Sudah terealisasisebesar Rp3.971.479.055 (47,16%), dan
belum terealisasi senilai Rp4.449.464.945 (52,84%)
dikarenakan adanya paket pengadaan yang lelangnya
belum selesai sampai akhir tahun 2020, kemudian DIPA
Dekonsentrasi baru keluar di bulan November karena
terlalu dekat akhir tahun untuk pengadaan dan
pencairannya, sehingga dana dekonsentrasi juga tidak
dapat terserap.
2. Hibah Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri Program TEKAD
Jumlah anggaran tahun 2020 pada program TEKAD yang
bersumber dari Hibah Luar Negeri senilai
Rp1.687.950.000 terdapat dua kegiatan yaitu Penyusunan
Modul Pelatihan untuk Fasilitator yag sudah terealisasi
senilai Rp 202.581.000 serta Sosialisasi dan Antisipasi
Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)
Dampak Covid 19 belum terealisai senilai
Rp1.381.066.000 dikarenakan Terdapat kegiatan yang
belum mendapat No Objection dari IFAD, sehingga belum
dapat terlaksana. Tetapi akan dilaksanakan di 2021.
Adanya blokir anggaran sebelumnya karena masih
menunggu SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya) dan
Kepmendesa untuk penetapan honorarium pendamping
TEKAD. Setelah hal itu selesai, baru diajukan pembukaan
blokir ke Biroren, APIP, kemudian DJA dan harus
menunggu proses P3MD agar secara bersama bisa
dimajukan usulan buka blokir ke DJA.
- Hibah Langsung UNICEF
Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri dalam bentuk
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 211 -
uang yang dilaksanakan secara langsung oleh
Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan
dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan
peruntukannya yang diberikan dari United Nations
Childrens’s Fund (UNICEF). Tujuan dari Hibah Langsung
Luar Negeri yaitu:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa
dengan mendorong perencanaan berbasis data sehingga
lebih efektif dan efisien;
b. Mendorong kewenangan desa dalam pengelolaan data
dan informasi;
c. Meningkatkan pelayanan sosial dasar seperti
pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan di
tingkat desa;
d. Meningkatkan peran desa dalam menangani
permasalahan bidang pendidikan khususnya
penanganan anak tidak sekolah.
Pada tahun anggaran 2020, UNICEF memberikan hibah
dalam bentuk uang sebesar Rp4.631.930.387 dengan
rincian sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 212 -
Rincian Anggaran Semula Hibah Langsung UNICEF
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1 Kegiatan 1: Pengelolaan Kegiatan Unicef (Jan - Maret 2020) 48.000.000 48.000.000
2Kegiatan 2: Pengelolaan Website dan Database Integrasi
SIPBM dalam SID (Jan - Mar 2020)52.500.000 52.500.000
3Kegiatan 3: FGD dan Rapat Koordinasi Integrasi SIPBM ke
dalam SID7.600.000 4.198.000
4
Kegiatan 4: Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Help Desk
SIPBM Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan
Kabupaten Pilot (Bogor)
96.768.000 91.582.200
5
Kegiatan 5: Workshop Sosialisasi dalam rangka Perluasan
Program Integrasi SIPBM dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Desa di Sumatera Barat (Bukit Tinggi)
75.584.000 65.936.000
6Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Tim Helpdesk Kabupaten
Pilot13.800.000 12.600.000
7Kegiatan 2 : Penyempurnaan SOP Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan Desa14.300.000 12.500.000
8Kegiatan 3 : Pengelolaan Website dan Database Integrasi
SIPBM ke dalam SID (MEI - JULI 2020)52.500.000 52.500.000
9 Kegiatan 4 : Pengelolaan Kegiatan Unicef (MEI - JULI 2020) 48.000.000 48.000.000
10
Kegiatan 1: Penyederhanaan Instrumen Pendataan
Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis
Masyarakat Dalam Rangka Monitoring dan Penanganan ATS
(Anak Tidak Sekolah) serta Anak Beresiko Putus Sekolah
Sebagai Dampak Pandemik Covid-19
81.820.000 80.002.000
11Kegiatan 2: Penyusunan Panduan Pendataan dan Modul
SIPBM – Covid 1944.825.000 43.935.000
12Kegiatan 3: Rapat Persiapan dan Konsolidasi Tim Pelatih
SIPBM Nasional17.030.000 14.944.000
13
Kegiatan 4: Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas
Pemanfaatan SIPBM Dalam Rangka Monitoring dan
Penanganan ATS/ABPS Sebagai Dampak Pandemik Covid-19
1.054.261.987 991.276.633
14 Kegiatan 5: Pengumpulan Data 1.013.121.500 826.513.700
15Kegiatan 6 : Monitoring dan Bantuan Teknis selama proses
pendataan190.248.400 169.824.476
16Kegiatan 7: Pengelolaan Website dan Database Integrasi
SIPBM ke dalam SID (AUG -NOV 2020)52.500.000 70.000.000
17 Kegiatan 8: Pengelolaan Kegiatan Unicef (AUG - NOV 2020) 49.500.000 66.000.000
18Kegiatan 1 Pengumpulan Data (Khusus Papua dan Papua
Barat)137.985.000 43.765.600
19Kegiatan: 2. Pengembangan Panduan Penyusunan Rencana
Aksi Penanganan ATS/ABPS dan Modul Pelatihan136.350.000 135.350.000
20
Kegiatan: 3. Advokasi dan Bimbingan Teknis terhadap
Desa/Kabupaten untuk Menindaklanjuti Hasil Monitoring
ATS/ABPS Melalui Pengembangan Rencana Aksi Desa dan
Kabupaten
41.625.000 53.544.000
21 Kegiatan 4 : Diseminasi Nasional Hasil Pendataan 41.697.500 41.697.500
22Kegiatan 5: Peningkatan Kapasitas Penyusunan Rencana Aksi
di Tingkat Desa dalam rangka Penanganan ATS/ABPS 41.505.000 41.505.000
23
Kegiatan 6: Workshop Pemanfaatan Data SIPBM Monitoring
ATS-ABPS Dampak Covid 19 dalam Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran desa
373.512.000 361.593.000
24Kegiatan 7: Pengelolaan Website, Aplikasi dan Database
Integrasi SIPBM ke dalam SID (DES 2020)48.300.000 48.300.000
25 Kegiatan 8: Pengelolaan Kegiatan Unicef (DES 2020) 16.500.000 16.500.000
26
27kegiatan 2. Sosialisasi Kegiatan M & E BLT DD dan PKTD
untuk stakeholder provinsi7.445.000 7.445.000
28Kegiatan 3. Pengembangan sistem M & E Program
perlindungan sosial dg skema dana desa (BLTDD dan PJTD)83.787.000 83.787.000
29 Kegiatan 4. Pengelolaan Kegiatan okt –des 22.500.000 22.500.000
Total Kegiatan Cluster Education 3.875.985.387 3.518.719.109
NO KEGIATAN REALISASI
30Reviu Modul Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak
(PDRA) untuk Remaja40.084.000 46.600.500
31Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak /
PDRA untuk Remaja Tahap I248.118.000 217.077.600
32Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan Desa Ramah Anak /
PDRA untuk Remaja Tahap II 248.118.000 224.312.600
33 Review RKTL Hasil Pelatihan PDRA untuk Remaja 219.625.000Tidak dapat dilaksanakan karena pandemic COVID-19
Total Kegiatan Cluster Sosial Policy 755.945.000 487.990.700
Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri 4.631.930.387 4.006.709.809
Cluster Education
kegiatan 1. Sosialisasi Kegiatan M&E BLTDD dan PKTD terhdp
stakeholder kemendes dan fgd ttg instrumen monitoring12.420.000 12.420.000
Cluster Sosial Policy
Berikut rincian anggaran hibah langsung senilai
Rp4.006.709.809,00 yang terdiri dari Subdit APD sebesar
Rp3.518.720.000,00 dan Subdit PPP Sebesar
Rp487.992.000,00.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 213 -
Rincian Anggaran Menjadi Hibah Langsung UNICEF
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1Kegiatan 1: Pengelolaan Kegiatan Unicef
(Jan - Maret 2020)48.000.000 48.000.000
2
Kegiatan 2: Pengelolaan Website dan
Database Integrasi SIPBM dalam SID (Jan -
Mar 2020)
52.500.000 52.500.000
3Kegiatan 3: FGD dan Rapat Koordinasi
Integrasi SIPBM ke dalam SID4.198.000 4.198.000
4
Kegiatan 4: Workshop Peningkatan
Kapasitas Tim Help Desk SIPBM
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
dan Kabupaten Pilot (Bogor)
91.582.200 91.582.200
5
Kegiatan 5: Workshop Sosialisasi dalam
rangka Perluasan Program Integrasi SIPBM
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Desa di Sumatera Barat (Bukit Tinggi)
65.936.000 65.936.000
6Kegiatan 1 : Peningkatan Kapasitas Tim
Helpdesk Kabupaten Pilot12.600.000 12.600.000
7
Kegiatan 2 : Penyempurnaan SOP
Pengelolaan Data dan Informasi
Pembangunan Desa
12.500.000 12.500.000
8
Kegiatan 3 : Pengelolaan Website dan
Database Integrasi SIPBM ke dalam SID
(MEI - JULI 2020)
52.500.000 52.500.000
9Kegiatan 4 : Pengelolaan Kegiatan Unicef
(MEI - JULI 2020)48.000.000 48.000.000
10
Kegiatan 1: Penyederhanaan Instrumen
Pendataan Pemanfaatan Sistem Informasi
Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam
Rangka Monitoring dan Penanganan ATS
(Anak Tidak Sekolah) serta Anak Beresiko
Putus Sekolah Sebagai Dampak Pandemik
Covid-19
80.002.000 80.002.000
11Kegiatan 2: Penyusunan Panduan
Pendataan dan Modul SIPBM – Covid 1943.935.000 43.935.000
12Kegiatan 3: Rapat Persiapan dan
Konsolidasi Tim Pelatih SIPBM Nasional14.944.000 14.944.000
13
Kegiatan 4: Sosialisasi dan Peningkatan
Kapasitas Pemanfaatan SIPBM Dalam
Rangka Monitoring dan Penanganan
ATS/ABPS Sebagai Dampak Pandemik
Covid-19
991.277.000 991.276.633
14 Kegiatan 5: Pengumpulan Data 826.513.700 826.513.700
15Kegiatan 6 : Monitoring dan Bantuan Teknis
selama proses pendataan169.825.000 169.824.476
16
Kegiatan 7: Pengelolaan Website dan
Database Integrasi SIPBM ke dalam SID
(AUG -NOV 2020)
70.000.000 70.000.000
17Kegiatan 8: Pengelolaan Kegiatan Unicef
(AUG - NOV 2020)66.000.000 66.000.000
18Kegiatan 1 Pengumpulan Data (Khusus
Papua dan Papua Barat)43.765.600 43.765.600
19
Kegiatan: 2. Pengembangan Panduan
Penyusunan Rencana Aksi Penanganan
ATS/ABPS dan Modul Pelatihan
135.350.000 135.350.000
20
Kegiatan: 3. Advokasi dan Bimbingan Teknis
terhadap Desa/Kabupaten untuk
Menindaklanjuti Hasil Monitoring ATS/ABPS
Melalui Pengembangan Rencana Aksi Desa
dan Kabupaten
53.544.000 53.544.000
21Kegiatan 4 : Diseminasi Nasional Hasil
Pendataan 41.697.500 41.697.500
22
Kegiatan 5: Peningkatan Kapasitas
Penyusunan Rencana Aksi di Tingkat Desa
dalam rangka Penanganan ATS/ABPS
41.505.000 41.505.000
23
Kegiatan 6: Workshop Pemanfaatan Data
SIPBM Monitoring ATS-ABPS Dampak Covid
19 dalam Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran desa
361.593.000 361.593.000
24
Kegiatan 7: Pengelolaan Website, Aplikasi
dan Database Integrasi SIPBM ke dalam SID
(DES 2020)
48.300.000 48.300.000
25Kegiatan 8: Pengelolaan Kegiatan Unicef
(DES 2020)16.500.000 16.500.000
26
kegiatan 1. Sosialisasi Kegiatan M&E BLTDD
dan PKTD terhdp stakeholder kemendes dan
fgd ttg instrumen monitoring
12.420.000 12.420.000
27kegiatan 2. Sosialisasi Kegiatan M & E BLT
DD dan PKTD untuk stakeholder provinsi7.445.000 7.445.000
28
Kegiatan 3. Pengembangan sistem M & E
Program perlindungan sosial dg skema dana
desa (BLTDD dan PJTD)
83.787.000 83.787.000
29 Kegiatan 4. Pengelolaan Kegiatan okt –des 22.500.000 22.500.000
Total Kegiatan Cluster Education 3.518.720.000 3.518.719.109
NO KEGIATAN REALISASI
30- Reviu Modul Pelatihan Pembangunan Desa
Ramah Anak (PDRA) untuk Remaja46.601.000 46.601.000
31
- Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan
Desa Ramah Anak / PDRA untuk Remaja
Tahap I
217.078.000 217.078.000
32
- Sosialisasi dan Pelatihan Pembangunan
Desa Ramah Anak / PDRA untuk Remaja
Tahap II
224.313.000 224.313.000
Total Kegiatan Cluster Sosial Policy 487.992.000 487.992.000
Cluster Education
Cluster Sosial Policy
Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri 4.006.712.000 4.006.711.109
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 214 -
Direktorat Jenderal PKP
1. Aset Tetap Lainnya pada Neraca sebesar Rp466.516.450,00
belum dapat dikeluarkan karena Gedung dan Bangunan yang
dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan yaitu Gedung B lantai 3 dan lantai 4 di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi masih dalam proses
pemindahtanganan dari Kementerian Dalam Negeri ke
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.
2. Aset Lain-lain pada Neraca merupakan Bantuan Persediaan
yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Tahun
Anggaran 2015 yang masih dalam proses penghapusan BMN.
Rincian Progres Usulan Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2020
BantuanUsulan Ke
SekjenDisetujui Sekjen Belum Diusulkan Jumlah
Alat angkutan
apung bermotor6.114.868.083 - - 6.114.868.083
Alat Bengkel
Tak Bermesin2.590.343.210 2.590.343.210
Alat pengolahan 1.945.885.120 554.823.020 2.942.273.526 5.442.981.666
Alat kesehatan
umum- - 4.178.000 4.178.000
Alat Pengolahan
Pupuk Organik5.268.561.200 - - 5.268.561.200
Komputer
Jaringan
Lainnya
4.819.408.000 - 2.415.204.000 7.234.612.000
Alat Peraga
Pelatihan
lainnya
3.915.721.544 1.682.796.011 - 5.598.517.555
Jalan 2.974.500.000 - - 2.974.500.000
Jumlah 27.629.287.157 2.237.619.031 5.361.655.526 35.228.561.714
3. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan
Penanganan Covid-19, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor
SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 215 -
Penanganan Covid-19, dan Surat Edaran Menteri Desa, PDT,
dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan
Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian
Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam rangka Percepatan
Penanganan Covid-19, serta mengacu kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata
Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah
melakukan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dari Anggaran awal sebesar
Rp121.518.278.000,00 menjadi sebesar Rp46.868.603.000,00,
terakhir DIPA Revisi 3 dengan Nomor : SP DIPA-
067.04.1.350453/2020 tgl 24 November 2020, dengan rincian
jenis belanja sebagai berikut:
Belanja
Belanja Pegawai 21.420.661.000 19.943.297.000
Belanja Barang 100.097.617.000 26.719.506.000
Belanja Modal - 205.800.000
Jumlah 121.518.278.000 46.868.603.000
Uraian
2020
Anggaran Awal Anggaran Setelah
Revisi
Revisi tersebut antara lain berupa :
• Pengurangan Pagu Belanja Pegawai sebesar
Rp1.477.364.000,00 pada anggaran Belanja Uang lembur
dan Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai.
• Pengurangan Pagu Belanja Barang sebesar
Rp73.378.111.000,00 terdiri atas pengurangan Belanja
Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional,
Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja
Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Barang Diserahkan
Kepada Masyarakat. Dari PAGU sebesar
Rp26.719.506.000,00 diantaranya dianggarkan untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebesar
Rp1.508.934.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasional-
Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp884.830.000,00,
Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 216 -
Rp603.404.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas -
Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp20.700.000,00.
• Penambahan Pagu Belanja Modal sebesar
Rp205.800.000,00 diantaranya dialokasikan untuk
Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar
Rp205.800.000,00 dan Penambahan Belanja Modal
Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19
sebesar Rp5.300.000,00.
4. Rekap Realisasi Penggunaan Akun Covid-19 pada Direktorat
Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan sampai dengan 31
Desember 2020 sebagai berikut:
Rincian Belanja Akun 521131- SETDITJEN PKP (5487)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
10226 15/07/2020 Pembayaran Zoom Video Communication 3.294.258
Refill Handsanitizer 1 Liter 14.709.798
Pembelian Vitamin C 56.287.636
Pembelian Vitamin E 53.581.464
10215 02/07/2020Biaya Disinfektan (COVID-19) di Gedung B
Lantai 3 dan 44.480.000
10223 15/07/2020 Pembelian Masker (isi 50 pcs/box) 78.400.000
Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di
Gedung B Lantai 3 dan 44.480.000
Pembelian Sarung Tangan Latex 2.000.000
Pengadaan Lisensi Aplikasi Video
Conference5.047.733
Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di
Gedung B Lantai 3 dan 4 (3 kali)13.440.000
10276 22/10/2020Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di
Gedung B Lantai 3 dan 4 (4 kali)17.920.000
10308 30/11/2020 Pembelian Vitamin 38.878.400
10300 17/11/2020Pembelian Masker Sensi Earloop &
Headloop44.470.000
10303 20/11/2020Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di
Gedung B Lantai 3 dan 4 (5 kali)22.400.000
10306 25/11/2020Pengadaan Lisensi Aplikasi Video
Conference2.080.090
10309 04/12/2020Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di
Gedung B Lantai 3 dan 4 (4 kali)17.920.000
Pengadaan Lisensi Aplikasi Video
Conference1.015.158
Penyemprotan Desinfektan (Covid-19) di
Gedung B Lantai 3 dan 4 (3 kali)13.440.000
393.844.537
400.170.000
6.325.463
10202 05/06/2020
10254 28/08/2020
SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 521131
PAGU
10266 16/10/2020
10330 23/12/2020
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 217 -
Rincian Belanja Akun 522192- SETDITJEN PKP (5487) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
10215 02/07/2020 Pembayaran Test Covid-19 24.786.000
10254 28/08/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan Swab)43.437.000
10281 26/10/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan Swab)17.395.750
10266 16/10/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 484.000
10308 30/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Swab Test) 2.000.000
10303 20/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 984.000
10292 10/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test) 26.071.000
10297 13/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 390.000
10282 05/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 1.110.000
10306 25/11/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan Swab Test)79.542.000
10330 23/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan Swab Antigen)8.569.000
10334 29/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test
dan Swab Antigen)51.326.000
10329 21/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan PCR Test)22.149.000
10335 30/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan PCR Test)14.133.000
10319 08/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan Swab Test)67.761.000
360.137.750
360.200.000
62.250 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 522192
PAGU
Rincian Belanja Akun 524115- SETDITJEN PKP (5487)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
10226 15/07/2020Pembayaran Uang Transport Work From
Office (WFO)19.700.000
19.700.000
20.700.000
1.000.000 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 524115
PAGU
Rincian Belanja Akun 532119- SETDITJEN PKP (5487) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
10216 02/07/2020Pengadaan Thermo Checker DT-PEN-
White Grey2.000.000
10301 17/11/2020 Wastafel Portabel 2.600.000
4.600.000
5.300.000
700.000 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 532119
PAGU
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 218 -
Rincian Belanja Akun 521131- DIT PPKP (5488) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
Pembelian Vitamin C (Vit Blackmores Bio
Ace)24.990.000
Pembelian Vitamin E (Nutrilite Double X) 29.204.000
Pembelian Masker 2 box 39.200.000
Refill Handsanitizer (Antiseptic Alcogel) 8.036.000
101.430.000
101.675.000
245.000 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 521131
PAGU
20027 17/06/2020
Rincian Belanja Akun 522192- DIT PPKP (5488)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
20027 17/06/2020 Pembayaran Test Covid-19 3.600.000
20043 28/08/2020 Pembayaran Test Covid-19 6.540.000
10.140.000
10.500.000
360.000 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 522192
PAGU
Rincian Belanja Akun 521131- DIT PEKP (5489) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
30023 18/05/2020 Pembelian Masker 34.320.000
Vitamin C 22.230.000
Vitamin E 22.230.000
Pembelian Handsanitizer 1 Liter 5.655.000
30028 04/08/2020Upgrade License Aplikasi Zoom Video
Conference650.000
85.085.000
85.090.000
5.000
30024 05/06/2020
SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 521131
PAGU
Rincian Belanja Akun 522192- DIT PEKP (5489) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
30028 04/08/2020Pembayaran Honor Narasumber dan
Moderator Webinar 11.100.000
11.100.000
11.100.000
- SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 522192
PAGU
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 219 -
Rincian Belanja Akun 522192- DIT PSPKP (5490)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
40029 15/07/2020 Pembayaran Test Covid-19 2.754.000
Pembayaran Honor Narasumber dan
Moderator Webinar35.900.000
Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 9.192.000
40036 20/11/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan PCR Test)8.800.000
40038 30/11/2020Pembayaran Honor Narasumber dan
Moderator Webinar13.200.000
40042 17/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test
dan PCR Test)9.659.000
40043 23/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test,
PCR Test dan Swab Antigen)27.446.752
40044 29/12/2020Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test
dan Swab Antigen)16.389.000
123.340.752
124.104.000
763.248 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 522192
PAGU
40035 13/11/2020
Rincian Belanja Akun 521131- DIT PSPKP (5490)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
Refiel Hand Sanitizer 1 Liter 7.425.000
Masker 40.500.000
Nutrimax C+ Plus Phyto Green 30 Tablet 24.300.000
Nutrahealth Vitamin E 30 Tablet 25.650.000
Pembelian Masker 3 Ply Ear Loop, Surgical Mask 10.800.000
Refiel Hand Sanitizer 2.340.000
40036 20/11/2020 Upgrade License Aplikasi Zoom Video Conference 1.215.100
112.230.100
112.480.000
249.900 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 521131
PAGU
40027 29/04/2020
40028 29/04/2020
13/11/202040035
Rincian Belanja Akun 521131- DIT PSDAKP (5491)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
Pembelian Multi Vitamin Imboost Force 4.500.000
Pengadaan Handsanitizer Rewash 1 Liter 6.314.000
Nutrimax C+ Plus & C Chlorophyl 28.077.545
Vitamin E Nutrimax 400 IU 14.038.773
50033 17/06/2020 Pembelian Masker 36.229.091
50036 19/08/2020 Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 1.067.860
50040 13/11/2020 Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 1.050.283
50043 08/12/2020 Pembelian Masker OneMed 3 Ply 9.758.000
101.035.552
102.045.000
1.009.448 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 521131
PAGU
50032 05/06/2020
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 220 -
Rincian Belanja Akun 522192- DIT PSDAKP (5491)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
50032 05/06/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 1.377.000
50037 17/09/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 4.455.000
Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 740.000
Pembayaran Honor Narasumber Webinar 4.200.000
50041 20/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 150.000
50042 30/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 3.750.000
Pembayaran Honor Narasumber dan Moderator Webinar 7.400.000
Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test dan PCR Test) 3.996.000
50043 08/12/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test dan PCR Test) 6.794.000
32.862.000
33.200.000
338.000 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 522192
PAGU
08/10/202050038
13/11/202050040
Rincian Belanja Akun 521131- DIT KSPK (5492)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
Refiel Hand Sanitizer 1 Liter 5.445.000
Masker 29.700.000
Nutrimax C+ Plus Phyto Green 30 Tablet 17.820.000
Nutrahealth Vitamin E 30 Tablet 18.810.000
60081 08/10/2020 Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 1.955.558
60094 20/11/2020 Masker 7.680.000
Pengadaan Lisensi Aplikasi Video Conference 246.470
Pembelian Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh (20 Strip
Imboost)950.000
82.607.028
83.370.000
762.972 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 521131
PAGU
60032 18/05/2020
60033 18/05/2020
60095 25/11/2020
Rincian Belanja Akun 522192- DIT KSPK (5492)
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
NO SPM TGL SP2D RINCIAN PEMBELIAN TOTAL
60045 17/06/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 4.131.000
Pembayaran Honor Narasumber Webinar 9.300.000
Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 2.550.000
60082 16/10/2020 Pembayaran Honor Narasumber Webinar 8.700.000
60093 10/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 1.000.000
60094 20/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test) 11.139.000
60095 25/11/2020 Pembayaran Test Covid-19 (Rapid Test) 3.150.000
Pembayaran Test Covid-19 (PCR Test) 12.586.000
Pembayaran Honor Narasumber Webinar 8.700.000
61.256.000
64.300.000
3.044.000 SISA ANGGARAN
TOTAL REALISASI AKUN 522192
PAGU
08/10/202060081
17/12/202060116
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 221 -
Realisasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020
Akun Kode Akun Pagu Realisasi Sisa
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi
COVID-19521131 884.830.000 876.232.217 8.597.783
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 522192 603.404.000 598.836.502 4.567.498
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi
COVID-19524115 20.700.000 19.700.000 1.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan
Pandemi COVID-19532119 5.300.000 4.600.000 700.000
Jumlah 1.514.234.000 1.499.368.719 14.865.281
5. Progress hibah akun 526 (Persediaan) yang diserahkan
kepada masyarakat Tahun Anggaran 2016 sampai dengan
Tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 di
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan:
Usulan Ke Sekjen Disetujui Sekjen SK Penghapusan
PEKP 45,912,926,279 10,473,263,216 1,431,394,356 34,008,268,707 -
PSPKP 296,285,854,191 100,309,186,281 34,656,946,640 161,319,721,270 -
PSDAKP 157,260,267,673 8,925,436,571 17,218,366,812 131,116,464,290 -
Jumlah 499,459,048,143 119,707,886,068 53,306,707,808 326,444,454,267 -
Bantuan
TA 2016Nilai Bantuan
Belum
Diusulkan
Periode s.d 31 Desember 2020
Usulan Ke Sekjen Disetujui Sekjen SK Penghapusan
PEKP 20,673,287,000 4,224,246,020 - 16,449,040,980 -
PSPKP 64,055,705,240 12,432,082,300 2,804,877,940 48,818,745,000 -
PSDAKP 61,086,177,288 37,496,684,063 2,150,018,000 21,439,475,225 -
Jumlah 145,815,169,528 54,153,012,383 4,954,895,940 86,707,261,205 -
Bantuan
TA 2017Nilai Bantuan
Belum
Diusulkan
Periode s.d 31 Desember 2020
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 222 -
Usulan Ke Sekjen Disetujui Sekjen SK Penghapusan
PEKP 16,233,590,400 1,800,873,500 - 12,992,416,900 1,440,300,000
PSPKP 68,626,870,696 43,019,794,375 - 25,607,076,321 -
PSDAKP 63,355,099,130 33,129,809,130 12,479,572,475 17,745,717,525 -
Jumlah 148,215,560,226 77,950,477,005 12,479,572,475 56,345,210,746 1,440,300,000
Bantuan
TA 2018Nilai Bantuan
Belum
Diusulkan
Periode s.d 31 Desember 2020
Usulan Ke Sekjen Disetujui Sekjen SK Penghapusan
PEKP 24.956.143.608 24.019.688.097 - 936.455.511 -
PSPKP 97.414.798.714 95.699.052.575 1.715.746.139 - -
PSDAKP 33.141.594.875 28.237.799.875 4.903.795.000 - -
Jumlah 155.512.537.197 147.956.540.547 6.619.541.139 936.455.511 -
Bantuan
TA 2019Nilai Bantuan Belum Diusulkan
Periode s.d 31 Desember 2020
6. Pengembalian Uang Persediaan (UP) Nihil Tahun Anggaran
2020 disetor pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar
Rp36.357.738,00 dengan Nomor NTPN : B85C00N9UVTELC9A
dan pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp289.750,00
dengan Nomor NTPN : 9722B6U8DPU5H8LL. Jadi Total
Pengembalian UP NIhil sebesar Rp36.647.488,00.
7. Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Nihil Tahun
Anggaran 2020 disetor pada tanggal 29 Desember 2020
sebesar Rp31.153.828,00 dengan Nomor NTPN :
474C00N9UVTDKQO8.
Direktorat Jenderal PDTu
Pada aset lain-lain terdapat pembayaran uang muka (UM)
pekerjaan PLTS Kabupaten Sanggau atas nama PT. Multi
Servindo Prima dengan nilai terbayar Rp1.042.673.600,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 223 -
(SP2D nomor 151751302019408) dan Kepulauan Aru atas
nama PT. Multi Servindo Prima dengan nilai terbayar
Rp667.877.400,00 (SP2D nomor 151751301041391).
Terhadap hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilakukan
audit ulang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan LHA
No.RHS.16/IJ/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 untuk
dilakukan penagihan kepada penyedia dengan ditambahkan
nilai denda keterlambatan pekerjaan maksimal 5% dari nilai
kontrak sehingga total yang ditagihkan kepada PT. Multi
Servindo Prima sebesar Rp1.880.376.273,00. telah dilakukan
Penyampaian Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian
Desa PDT dan Transmigrasi kepada Direktur PT. Multi Servindo
Prima Nomor: 036.7/DPDTT/DPDTU/05/2017 tanggal 3 Mei
2017 (surat terlampir).
Berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak PT. Multi Servindo
Prima, maka disepakati bahwa PT. Multi Servindo Prima
bersedia melakukan pengembalian Uang Muka dengan
membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan
Kerugian Negara (SPKMKN), dengan jangka waktu selama 24
(dua puluh empat) bulan dan diketahui oleh beberapa pihak
(Surat Terlampir). Dan sebagai jaminan akan diselesaikannya
pengembalian tersebut, pihak PT. Multi Servindo Prima
menyampaikan Jaminan berupa Sertifikat Tanah beserta
rumah.
Sebagai upaya penagihan sudah dilakukan dengan
menyampaikan Surat Nomor 216/KU.06.04/XI/2020 tanggal
13 November 2020 Hal Surat Tagihan dan Teguran Kepada
Direktur PT. Multi Servindo Prima (Surat Terlampir). PT. Multi
Servindo Prima telah membuat jadwal pembayaran angsuran
yang disanggupi untuk membayar angsuran pengembalian
kerugian negara sampai dengan jatuh tempo sesuai SPKMKN
yaitu Bulan Februari 2021, namun sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 PT. Multi Servindo baru membayar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 224 -
pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 20 Mei
2019 dengan Nomor NTPN DCC2436IE3EEPES8 (bukti
terlampir).
TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi)
Berdasarkan hasil Laporan Audit Kasus Atas Hilangnya
Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Inspektorat Jenderal,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu Nomor:Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November
2018. Hasil laporan adalah sebagai berikut:
1. Hilangnya sepeda motor operasional Merk Honda Vario 150
CC tahun pembuatan tahun 2015 warna putih, nomor
polisi B 3393 PBQ No. Rangka MH1KF1111FK354671 dan
Nomor Mesin: KF11E1360792 atas nama Kemendesa PDTT
– DITJEN PDTu Merupakan kesalahan Saudara La Ode
Musran (Tenaga Penunjang Sub Bagian Tata Usaha,
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan sebagai
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri – PPNPN) dan
yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian negara
sesuai SKTJM yang dibuat sebesar Rp17.500.000,00
(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); yang
bersangkutan telah melakukan penyetoran ke kas negara
sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara
yang harus disetorkan;
2. Hilangnya sepeda motor operasional Merk Yamaha N-Max
Non ABS tahun pembuatan 2017 Warna Putih, Nomor
Polisi B 3459 PFQ No.Rangka: MH3SG3120HK327351 dan
No.Mesin: G3E4E0461214 atas nama Kemendesa PDTT-
DITJEN PDTu alamat Jl. Abdul Muis No.7 Gambir Jakarta
Pusat merupakan kesalahan Saudara Arwin (Tenaga
Penunjang Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
sebagai pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri-PPNPN)
dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 225 -
negara sesuai dengan SKTJM yang dibuat sebesar
Rp24.900.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus
Ribu Rupiah); yang bersangkutan telah melakukan
penyetoran ke kas negara sebesar Rp24.900.000,00 (Dua
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga
sudah tidak ada kerugian negara yang harus disetorkan.
Tindak lanjut dari hasil Laporan Audit Kasus Atas
Hilangnya Kendaraan Operasional Roda 2 (dua)
Inspektorat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Direktorat
Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
Nomor:Rhs.561/PW.03/XI/2018 Tanggal 26 November
2018 sudah dilakukan pengusulan barang hilang kepada
pengelola barang dan sudah dibukukan di Tahun
Anggaran 2019. Selanjutnya sudah terdapat pembayaran
atas Piutang Tagihan TP/TGR sebagai berikut:
Pembayaran Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2020
NO URAIAN NO. NTPN TGL DOK AKUN RUPIAH
1 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 1 20D403K2C2SF29EP 23-05-2016 423953 2.000.000
2 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 2 8D17D2DM88T4E5BP 05-08-2016 423953 1.000.000
3 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 3 AEB212HH80QLTBLP 17-10-2016 423953 1.000.000
4 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 4 28E0B5QUCA8O1KOP 29-05-2019 425913 1.000.000
5 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 5 4351D3TDRMC5L4HP 11-06-2019 425913 2.000.000
6 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 6 5108F5E77VN554T9 18-06-2019 425913 2.000.000
7 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 7 E3DB67QLTANEUC31 24-07-2019 425913 3.000.000
8 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 8 8BC343CIE64JHA40 31-10-2019 425913 3.000.000
9 PEMBAYARAN MOTOR B 3393 PBQ TAHAP 9 85C826U8DP2II5RL 03-03-2020 425791 2.500.000
10PEMBAYARAN TAHAP 1 YAMAHA N-MAX 155 CC NO. POLISI
B 3459 PFQ552804SGD0TNCTA9 12-06-2019 425913 1.000.000
11PEMBAYARAN TAHAP 2 YAMAHA N-MAX 155 CC NO.POLISI
B 3459 PFQ3254D5VEKOL5P7O9 04-07-2019 425913 500.000
12PEMBAYARAN TAHAP 3 YAMAHA N-MAX 155 CC NO POLISI
B 3459 PFQ266BA2G4UBI1O0VT 22-10-2019 425913 1.000.000
13PEMBAYARAN TAHAP 4 YAMAHA N-MAX 155 CC NO POLISI
B 3459 PFQ9978061QTM1DVMI2 19-12-2019 425913 1.500.000
14PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC
NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 57958D2G4UKUTGO00 18-11-2020 425791 5.000.000
15PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC
NO POLISI B 3459 PFQ TAHAP 60EC983CIEFK0CO1N 08-12-2020 425791 5.000.000
16PEMBAYARAN MOTOR HILANG YAMAHA N-MAX 155 CC
NO POLISI B 3459 PFQ (PELUNASAN)E84B40N9UVT2CAAU 16-12-2020 425791 10.900.000
42.400.000 JUMLAH
Nilai setoran Rp21.500.000,00 terdiri atas pengembalian
sebesar Rp15.000.000,00 di tahun 2019 pada akun
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 226 -
425913, serta Rp4.000.000,00 di tahun 2016 pada akun
423953 sehingga terdapat kesalahan penggunaan akun
atas penyelesaian ganti rugi TP/TGR yang seharusnya
menggunakan akun 425791 (Pendapatan Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain), dan untuk tahun 2020
pengembalian sebesar Rp23.400.000,00 sudah
menggunakan akun 425791.
PENJELASAN TERKAIT AKUN COVID-19
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
menggunakan akun 522192 (Belanja Jasa - Penanganan
Pandemi COVID-19) untuk pembayaran Honor Narasumber, hal
ini mengacu pada Surat Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27
April 2020 Hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) surat terlampir.
Berikut rincian penggunaan akun 522192 (Belanja Jasa -
Penanganan Pandemi COVID-19):
Daftar Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19
AKUN BARANG ANGGARAN REALISASI
Honor
Narasumber/Pembahas/Pakar/Praktisi/Profesional
Kegiatan di dalam Negeri
14.800.000 14.800.000
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator
Webinar/Workshop melalui media Online Setditjen-
Direktorat
172.200.000 170.000.000
Honorariun Narasumber Pelaksana Zona Integritas 7.600.000 7.600.000
Swab Test dan Penyemprotan Cairan Disinfektan 89.200.000 89.200.000
283.800.000 281.600.000 TOTAL REALISASI AKUN 522192
522192
(Belanja Jasa -
Penanganan
Pandemi COVID-19)
Direktorat Jenderal PDT
1. Aset Lain-lain
➢ Dalam Aset Lain-lain terdapat Bantuan yang diserahkan ke
Pemerintah Daerah belum dapat kami lakukan
penghapusan hal ini dikarenakan masih adanya kendala
dalamproses penghapusan dimana Bantuan yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah tercatat berupa 1
Paket yang terdiri dari beberapa Kabupatensedangkan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 227 -
usulan yangtelah disetujui untuk dihibahkan baru
beberapa Kabupaten.
➢ Adanya aset Satker Tugas Pembantu yang tidak aktif dan
telah disetujui oleh Sekjen untuk dihibahkan sebanyak 2
Kabupaten, namun belum dibuatkan SK penghapusannya
sehingga masih tercatat pada SIMAK BMN Ditjen PDT
yaitu Kabupaten Samosir dan Kabupaten Pinrang.
➢ Telah dilakukan proses likuidasi dari aset Satker TP
inactive ke Satker Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal sebanyak 6 Satker dengan nilai sebesar
Rp10.869.378.968,00. Adapun rincian masing-masing
Satker adalah sebagai berikut:
Kode Satker Nama Satker Nominal
067.06.071247 Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kab. Samosir 1.696.896.082
067.06.130231 BAPPEDA Kab. Sanggau 2.146.541.700
067.06.150650 Dinas Peternakan Kab. Barito Kuala 139.713.208
067.06.190132 BAPPEDA Kab. Pinrang 2.064.500.716
067.06.210325 BAPPEDA Kab. Maluku Tenggara Barat 3.540.717.034
067.06.230439 BAPPEDA Kab. Bima 1.281.010.218
10.869.378.958 Total
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan
aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi
COVID-19 agar tetap akuntabel.
Peraturan ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan
anggaran belanja, alokasi dana penanganan pandemi yang
dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
Kementerian/Lembaga (K/L), pengelompokan dana
penanganan COVID-19 dalam akun khusus COVID-19, dan
masa berlaku PMK 43/2020.
Salah satu aturannya ialah memungkinkan Pejabat
Perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam
keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA (Pasal 3
ayat 2).
Namun, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk obat-
obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan,
sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 228 -
kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan
pandemi COVID-19.
Dalam penanganan Pandemik Covid-19 ini Direktorat
Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mengalami
perubahan pagu anggaran semula Rp138.110.182.000,00
menjadi Rp44.557.252.000,00. Dan dalam tindakan
penanganan Pandemik Covid-19 terutama dilingkungan
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
menggunakan akun Belanja Barang Operasional -
Penanganan PandemiCOVID-19 (521131) dan Belanja Modal
Peralatan dan Mesin –PenangananPandemi COVID-19
(532119) sesuai dengan surat dari Dirjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan No. S-369/PB/2020 tentang
Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Adapun rincian atas
penggunaan akun belanja khusus penanganan Pandemik
Covid-19 adalah sebagai berikut:
Kode Akun Nama Akun Anggaran Realisasi Persentase (%)Sisa
Anggaran
521131
Belanja Barang Operasional -
Penanganan Pandemi COVID-19 1.072.900.000 1.067.275.600 99,48% 5.624.400
522192 Belanja Jasa - Penanganan
Pandemi COVID-19 88.000.000 86.100.000 97,84% 1.900.000
532119
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin - Penanganan Pandemi
COVID-19
26.000.000 26.000.000 100,00% -
1.186.900.000 1.179.375.600 99,37% 7.524.400 Jumlah
1. Akun Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi
COVID-19 (521131) sebesar Rp1.067.275.600,00. Belanja
ini dipergunakan untuk belanja antara lain:
Keterangan Nominal
Hand Sanitizer 153.700.000
Masker 558.500.000
Mesin Semprot Desinfectan 30.000.000
Alat Semprot Handsprayer 2.400.000
Alat Pelindung Diri 4.000.000
Cairan Karbol 15.400.000
Sarung Tangan 142.350.000
Semprotan Tangan 2.400.000
Vitamin 148.925.600
Face Shield 9.600.000
Total 1.067.275.600
2. Akun Belanja Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19
(522192) sebesar Rp86.100.000,00. Belanja ini digunakan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 229 -
untuk kegiatan penyemprotan desinfectan
3. Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan
Pandemi COVID-19 (532119) sebesar Rp26.000.000,00.
Belanja ini dipergunakan untuk pembelian Termometer
Govermen Tester 0˚ sampai dengan 100˚C
Direktorat Jenderal PKP2Trans
1. Terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik atas
pemeriksaan BPK di lapangan dengan rincian satker dan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
sebagai berikut :
No. Uraian PekerjaanRekanan
Pelaksana
Nilai Kontrak
(Rp)
Jumlah Kurang
Volume (Rp)Item Aset MAK Nama MAK
I.
A
I.
1
Pembangunan
Permukiman
Transmigrasi UPT
Tongauna Tahap V
CV AR 479.030.595 354.443.565RTJK Type 36
sebanyak 6 Unit526113
Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
66.266.411 11.051.105
Pekerjaan Tebas
Tebang Potong
dan Pilah Kumpul
Bersih seluas 10
Ha
526111Belanja Tanah Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
63.702.994 24.083.870
Jalan
Lingkungan/Desa
sepanjang 0,33
Km
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
II. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe
2
Pembangunan RTJK
UPT Watutinawu
Kec. Latoma
PT WM 896.250.000 27.896.638 RTJK sebanyak
15 Unit526113
Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
3
Pembangunan
Infrastruktur
Pemukiman
Transmigrasi
CV MR 266.098.358 105.763.774
Pembangunan
Jalan
Lingkungan/Desa
sepanjang 0,843
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
500.814.450 69.468.093
Pembangunan
Gorong-gorong
diameter 80 cm
sepanjang 4,5 m'
dan Pekerjaan
Drainase
sepanjang 855,15
m'
534121 Belanja Modal Irigasi
4
Pembukaan Lahan
Transmigrasi
Watutinawu Kec.
Latoma
CV SR 128.500.000 10.938.292 Pekerjaan Tebas Tebang Potong dan Pilah Kumpul Bersih seluas 15 Ha526111Belanja Tanah Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
III. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Muna
5
Pekerjaan
Pembangunan
Drainase Lokasi UPT
Raimuna
CV Sa 682.340.163 69.338.308
Pekerjaan
Pembangunan
Drainase
534121 Belanja Modal Irigasi
6
Pembangunan RTJK
Type 36 Paket I
Lokasi UPT Raimuna
CV Th 179.551.005 42.544.246RTJK sebanyak
10 Unit526113
Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
7
Pekerjaan Pilah
Kumpul Bersih Lokasi
UPT Raimuna
CV Pr 134.366.369 27.996.279
Pekerjaan Pilah
Kumpul Bersih
seluas 30 Ha
526111Belanja Tanah Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
B
I. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten W ajo
1
Pekerjaan
Pembangunan RTJK
UPT Bekkae
CV Ra 1.351.449.000 66.654.094RTJK Type 36
sebanyak 40 Unit526113
Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
2
Pekerjaan
Pembangunan
Jembatan S. Nanna 3
SP.2 dan
Pembangunan
Jembatan S. Nanna 2
SP.1 UPT Bekkae
CV. AL 1.197.204.000 46.215.279Pembangunan
Jembatan534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
II. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang
3
Pekerjaan
Pembangunan
Struktur Bawah
Jembatan Permanen
CV. SJP 2.340.553.000 72.952.985
Pekerjaan
Pembangunan
Struktur Bawah
Jembatan
Permanen
534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
4
Pekerjaan Pilah
Kumpul Bersih di
UPT Wala/Lagading
CV. AM 187.246.000 40.888.817
Pekerjaan Pilah
Kumpul Bersih
seluas 77 Ha
526111Belanja Tanah Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda
970.235.344 JUMLAH
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur (BELUM SKTJM)
Ditjen PKP2Trans
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 230 -
2. Progres Tindak Lanjut Perbaikan Pelaksanaan Revaluasi
BMN Pada Ditjen PKP2Trans terdapat 16 Satker yang sudah
dilakukan revaluasi dan sudah selesai LHIP tetapi belum
masuk dalam neraca yaitu Dinas Nakertrans Kab. Pidie,
Dinas Nakertrans Kab. Simeuleu, Dinas Nakertrans Kab.
Pidie Jaya, Dinas Nakertrans Kab. Bireun, Dinas Nakertrans
Kab. Bener Meriah, Dinas Nakertrans Prov. Kalimantan
Timur, Dinas Nakertrans Kab. Sigi, Dinas Nakertrans Kab.
Manggarai Barat, Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Timur,
Dinas Nakertrans Prov. Riau, Dinas Nakertrans Kab.
Sarolangun, Dinas Nakertrans Kab. Luwu Utara, Dinas
Nakertrans Prov. Sulawesi Tenggara, Dinas Nakertrans Kab.
Konawe Selatan, Dinas Nakertrans Kab. Buton Utara dan
Dinas Nakertrans Prov. Bengkulu.
3. Realisasi belanja Covid-19 posisi 31 Desember 2020 sebesar
Rp3.253.859.964,00 (rincian terlampir).
Ditjen PKTrans
Hibah sesuai PMK 111/PMK.06/2016 dari Ditjen PKTrans yang
telah dilakukan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :
- Usulan Hibah sebanyak 549 usulan senilai
Rp2.334.797.986.728,00
- Persetujuan Hibah yang sudah disetujui sebanyak 371
Usulan senilai Rp1.421.554.489.239,00
Usulan Hibah yang belum mendapat persetujuan sebanyak 176
senilai Rp904.386.046.489,00
Balilatfo
1. Telah dilakukannya revisi anggaran pada bulan Mei 2020
yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 dengan anggaran
sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 231 -
Revisi DIPA terkait Penanganan Pandemi COVID-19
Balai Latihan Masyarakat Ambon 7.817.000.000 6.317.000.000
Balai Latihan Masyarakat Jayapura 6.476.000.000 4.708.000.000
Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi116.113.013.000 99.956.339.000
Pusat Pendidikan dan Pelatihan ASN 16.400.000.000 5.212.000.000
Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik
Produksi Bengkulu6.543.000.000 5.228.000.000
Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta14.500.000.000 9.422.000.000
Balai Besar Latihan Masyarakat
Yogyakarta15.481.000.000 11.772.000.000
Balai Latihan Masyarakat Makasar 12.250.000.000 8.150.000.000
Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin 8.229.000.000 6.129.000.000
Balai Latihan Masyarakat Denpasar 15.802.000.000 6.459.000.000
Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru 10.809.000.000 7.310.000.000
JUMLAH 230.420.013.000 170.663.339.000
UraianTAHUN 2020
PAGU AWAL PAGU REVISI
Balilatfo mengalokasikan belanja barang untuk penanganan
Pandemi COVID-19 sebesar Rp5.474.707.000,00. Anggaran
tersebut terserap sebesar Rp3.821.026.132,00 dengan
rincian sebagai berikut:
Belanja Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19
Akun Uraian Akun Pagu Realisasi Penyerapan
521131Bel. Barang Operasional-
Penanganan Pandemi2.037.816.000 1.977.379.482 97,03%
521241Bel. Barang Non Operasional-
Penanganan Pandemi1.386.311.000 96.362.000 6,95%
521841Bel. Barang Persediaan-
Penanganan Pandemi61.345.000 59.345.000 96,74%
522192 Bel. Jasa-Penanganan Pandemi 1.168.591.000 871.121.000 74,54%
523114Bel. Pemeliharaan Ged dan Bang-
(penanganan Pandemi)38.394.000 38.393.360 100,00%
524115Bel. Perjalanan Dinas-
Penanganan Pandemi346.500.000 343.700.000 99,19%
532119Belanja Modal Peralatan dan
Mesin-Penanganan Pandemi435.750.000 434.725.290 99,76%
5.474.707.000 3.821.026.132 69,79%Jumlah
2. Aset Tetap dalam Renovasi (ATR) yang masih tercatat dalam
SIMAK BMN pada Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta yang dimiliki oleh Kementerian
Ketenagakerjaan RI, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi R.I. dengan mengajukan
permohonan penyerahan Aset Tetap dalam Renovasi ke pada
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
melalui surat nomor: 686/SJ-KDPDTT/05/2017 tanggal 17
Mei 2017 dan telah diajukannya surat Penyerahan Aset
Barang Milik Negara Nomor 2214/KU.01.08/XII/2019
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 232 -
tanggal 12 Desember 2019 dan menunggu jawaban dari
Kementerian Ketenagakerjaan.
Rincian Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut:
No Jenis pekerjaan Harga Pekerjaan Waktu Pelaksanaan
1 Pekerjaan Perencanaan rehabilitasi kantor BBPLK Jl. M.T Haryono
Rp33.836.000,00 1-25 Agustus 2011
2 Pekerjaan renovasi gedung kantor BBPLK Jl M.T. Haryono
Rp277.398.345,00 2 Nov-31 Des 2011
3 Pengawasan rehab gedung kantor BBPLK Jl M.T. Haryono
Rp18.749.700,00 2 Nov-31 Des 2011
3. Pada BP2TP Bengkulu bulan September 2020, dilakukan
revisi dalam rangka perubahan estimasi PNBP tahun 2020
yaitu estimasi awal sebesar Rp.540.000.000,00 berkurang
sebesar Rp. 240.000.000,00 menjadi Rp.300.000.000,00.
Penurunan estimasi PNBP disebabkan menurunnya harga
jual komoditi tanaman perkebunan (kepala sawit dan karet)
akibat pandemi COVID-19.
4. Terdapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun 2019 sebagai berikut:
a. Terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat pada Balai
Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta berupa Kambing 10
ekor dan Sapi Potong 2 ekor. Atas temuan tersebut, Balai
Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta telah membuat Surat
Pernyataan Nomor 816/KU.06.01/IX/2020 tanggal 21
September 2020.
b. Terdapat Penyajian hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN
Tahun 2017-2018 pada Laporan Keuangan belum memadai.
Pada tahun 2019, Balilatfo memiliki temuan berupa Aset
Tidak Ditemukan dan sudah ditindaklanjuti sebagai
berikut:
1) Pusdiklat ASN berupa 4010202002 Rumah Negara
Golongan II Tipe A Semi Permanen sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 233 -
Rp86.442.000,00 sudah diajukan ke KPKNL dengan
Surat Sekretaris Jenderal Nomor 22/KU.09.04/IX/2020
tanggal 11 September 2020 hal Usulan Penghapusan
BMN pada Pusdiklat ASN Balilatfo. Sehubungan dengan
balasan Surat oleh Kepala Kantor KPKNL Jakarta II
Nomor S-2086/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 21
Oktober 2020 hal Permintaan Kelengkapan Dokumen
Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN pada
Pusdiklat ASN dimana KPKNL meminta rekomendasi
APIP apakah ada kerugian TGR sebagai syarat
kelengkapan penghapusan. Pusdiklat ASN telah
bersurat ke Inspektorat Jenderal Wilayah IV Nomor
211/KU.09.04/XI/2020 tanggal 12 November 2020 hal
Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
Persetujuan Penghapusan BMN pada Pusdiklat Aparatur
Sipil Negara Balilatfo meminta Inspektorat Jenderal
Wilayah IV Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
untuk memberikan rekomendasi terkait Penghapusan
Gedung dan Bangunan Tersebut. Sampai dengan 31
Desember 2020 belum ada balasan dari pihak terkait.
2) Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta
sudah selesai dengan Surat Kementerian Keuangan
Nomor S-612/MK.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 28
Desember 2020 tentang Persetujuan Penghapusan
Barang Milik Negara Tanah dan/atau Bangunan Karena
Sebab-sebab Lain pada Balai Besar Pengembangan
Latihan Masyarakat Jakarta dan Keptusan Kepala
Balilatfo Nomor 650 Tahun 2020 tanggal 30 Desember
2020 hal Penetapan Penghapusan Barang Milik Negara
Tanah dan/atau Bangunan Karena Sebab-Sebab
Lainnya pada Balai Besar Pengembangan Latihan
Masyarakat Jakarta berupa:
a) 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya NUP 2 sebesar Rp39.480.650,00.
b) 4010199999 Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya NUP 3 sebesar Rp26.795.650,00.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 234 -
c. Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi
Bengkulu berupa 4010129001 Bangunan Untuk Kandang
NUP 1 sebesar Rp26.795.650,00 sudah selesai
dihapuskan sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan
Nomor S-40/MK.6/WKN.05/ KNL.01/2020 tanggal 11
Agustus 2020 dan Keputusan Kepala Balilatfo Nomor 605
Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 hal Penetapan
Penghapusan Barang Tidak Ditemukan berupa Bangunan
Untuk Kandang BP2TP Bengkulu.
5. Terdapat Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Balilatfo
belum memadai sebesar Rp1.033.221.222,00
No. SATKER Kode Barang Merk Barang No Aset Tgl. Perlh Rupiah Aset Keterangan
1 BALILATFO 8010101001 13 28-05-2007 15.500.000 tidak terpakai
2 BALILATFO 8010101001 ARC GIS Server 14 10-12-2010 292.000.000 tidak terpakai
3 BALILATFO 8010101001 SOFTWARE PENDUKUNG 17 04-12-2015 375.472 tidak terpakai
4 BALILATFO 8010101001 21 12-09-2007 27.645.750 tidak terpakai
5 BALILATFO 8010101001 - 22 26-08-2011 475.500.000 tidak terpakai
6 BBPLM JAKARTA 8010101001 1 10-12-2009 78.940.000 tidak terpakai
7 BBPLM JAKARTA 8010101001 E-LIBRARY 2 22-08-2011 74.110.000 tidak terpakai
8 BBPLM JAKARTA 8010101001 WEBSITE PEL.KETRANS. 3 22-08-2011 69.150.000 tidak terpakai
1.033.221.222 TOTAL
Balilatfo telah melakukan penghapusan Aset Tak Berwujud
yang sudah tidak digunakan, yaitu:
a. Usulan Penghapusan ke KPKNL dan telah disetujui
dengan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-
253/MKN.6/WKN.07/KNL.02/2020 tanggal 1 September
2020 hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tak Berwujud dan Keputusan Kepala
Balilatfo Nomor 425 Tahun 2020 tanggal 1 September
2020 tentang Penetapan Penghapusan Barang Milik
Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Satker Balilatfo
berupa:
- Software Komputer NUP 14 Rp292.000.000,00
- Software Komputer NUP 22 Rp475.500.000,00
b. Usulan Penghapusan ke Sekretaris Jenderal dan telah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 235 -
disetujui dengan Surat Menteri Desa, PDT dan
Transmigrasi Nomor 3108/KU.09.04/XI/2020 tanggal 23
November 2020 hal Persetujuan Penghapusan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Satuan
Kerja Balilatfo dan Keputusan Kepala Balilatfo nomor
594 Tahun 2020 hal Penetapan Penghapusan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud (Software
Komputer) dari Aplikasi SIMAK BMN pada Satuan Kerja
Balilatfo berupa software komputer sebanyak 13 NUP
sebesar Rp46.500.000,00.
c.Usulan Penghapusan Balai Besar Pengembangan
Masyarakat Jakarta Ke Sekretaris Jenderal Nomor
B.1194/KU.09.08/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020,
Hal Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa
Software Komputer Pada Satuan Kerja Balai Besar
Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta. Usulan
penghapusan tersebut berupa:
- Software Komputer NUP 1 sebesar Rp78.940.000,00
- Software Komputer NUP 2 sebesar Rp74.110.000,00
- Software Komputer NUP 3 sebesar Rp69.150.000,00
d.Terdapat Perjalanan Dinas pada Balai Besar Latihan
Masyarakat Yogyakarta Tidak Tertib dan Pembayaran
Tidak Berdasarkan Bukti Sebenarnya sebesar
Rp19.113.398,00. Sudah ditindaklanjuti dengan
menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp19.113.398,00
melalui SSBP yang terdiri dari 25 NTPN pada tanggal 20
April 2020
e. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas akibat
menginap di Hotel yang Sudah Berganti Nama sebesar
Rp15.240.000,00. Sudah ditindaklanjuti dengan
menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.560.000,00
f. Terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas atas
bukti pertanggungjawaban Akomodasi berupa
Bill/Invoice Hotel yang tidak benar sebesar
Rp44.506.000,00. Sudah ditindaklanjuti dengan
menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp21.956.000,00
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 236 -
g. Terdapat Perjalanan Dinas tidak dapat diyakini
kewajarannya sebesar Rp1.058.903.922,00. Sudah
ditindaklanjuti dengan menyetor ke Kas Negara sebesar
Rp30.484.000,00
6. Terdapat perubahan terkait Laporan Keuangan Audited:
- Terdapat Temuan BPK TA 2020 atas Kurang Volume Hasil
Pemeriksaan Fisik Belanja Modal Peralatan dan Mesin
pada satker Balilatfo berupa Layar Film/Video sebesar
Rp199.000.000,00 dan Note Book sebesar
Rp31.500.000,00 atas temuan BPK TA 2020. Atas
temuan tersebut, Pihak Ketiga diharuskan untuk
mengembalikan Pengembalian atas belanja Barang
sebesar Rp230.500.000,00
- Terdapat Temuan BPK pada Pusat Pendidikan dan
Pelatihan ASN berupa Software sebanyak 1 unit sebesar
Rp50.000.000,00. Software ini dibeli menggunakan akun
522191 yang merupakan Belanja Jasa Lainnya. Atas hal
tersebut, BPK telah menjadikan hal ini Temuan TA 2020
dan diharuskan untuk di input di Aplikasi SIMAK BMN
- Terdapat Tindak Lanjut Revaluasi TA 2017-2018 atas
Barang Tidak Ditemukan pada Balai Latihan Masyarakat
Makassar berupa Bangunan Terbuka Lainnya sebesar
Rp261.300.000,00 dengan melakukan Penghapusan
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sesuai dengan Surat
KPKNL Nomor S-310/WKN.15/KNL.02/2021 tanggal 17
Februari 2021 tentang Hasil Penelitian terhadap
Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara pada
Balai Latihan Masyarakat Makassar
- Terdapat Tindak Lanjut Revaluasi TA 2017-2018 atas
temuan LKPP pada Balai Latihan Masyarakat berupa
Bangunan Fasilitas Umum Lainnya sebesar
Rp981.000,00 dengan melakukan Koreksi Nilai Barang
Berlebih
- Terdapat Tindak Lanjut Revaluasi TA 2017-2018 atas
Barang Tidak Ditemukan pada Balai Besar Latihan
Masyarakat Yogyakarta berupa:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 237 -
1. Pagar Permanen NUP 4 sebesar Rp86.385.900,00
2. Pagar Semi Permanen NUP 1 sebesar Rp82.049.000,00
3. Pagar Lainnya NUP 1 sebesar Rp11.627.130,00
4. Saluran Drainage NUP 1 sebesar -Rp5.9130.000,00
Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta telah
berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk membuat
form pendataan dan revaluasi ulang untuk barang yang
tidak ditemukan.
Sekretariat Jenderal
Bendahara Pengeluaran satker Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, berdasarkan Surat
Persetujuan Kepala KPPN Jakarta VI Nomor: S-
2348/WPB.12/KP.175/2015 memiliki satu rekening dengan
Nama Rekening: BPg175.Sekjen Kementerian Desa PDTT,
dengan Nomor Rekening: 38747563-3 yang dibuka di Bank BNI
Kantor Cabang Harmoni dengan tanggal pembukaan Rekening
19 Juni 2015. Rekening tersebut sampai dengan saat ini masih
dipergunakan sebagai Rekening Bendahara Pengeluaran Satker
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
(350088) untuk kepentingan transaksi-transaksi LS bendahara,
UP dan TUP.
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Progress Revaluasi Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi
Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI
merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi
dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat
Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019
tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali
Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti
rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Brang telah mengambil
langkah-langkah sebagai berikut:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 238 -
a. Meriviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk
kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian
Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah
dilakukan perbaikan
b. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian
kembali BMN
c. Melakukan tindak anjut atas barang tidak ditemukan dan
barang dalam sengketa
Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemerikasaan tersebut,
telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek
yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan
pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar
objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari
adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.
Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang
dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN
menunjukan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020,
sebanyak 1.100 NUP yang berasal dari nilai wajar sebelum
perbaikan sebesar Rp1.328.403.445.800,00 dan nilai wajar
setelah perbaikan sebesar Rp1.269.882.206.800,00. Rincian
rekapitulasi hasil perbaikan penilaian Kembali BMN
sebagaimana terlampir
Uraian Barang Jumlah NUPNilai Sebelum
Perbaikan
Nilai Wajar
*setelah Perbaikan
Kenaikan /
Penurunan
Tanah 53 662.460.897.000 696.490.230.000 34.029.333.000-
Gedung dan Bangunan 617 413.415.264.000 403.816.136.000 9.599.128.000
JJBA 430 252.527.284.800 169.575.840.800 82.951.444.000
Hasil perbaikan atas Penilaian Kembali BMN yang dilakukan di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2020 per posisi 31
Desember 2020 adalah sebanyak 496 NUP dengan rincian
sebagai berikut:
Jenis Reval / Tahap
PenyelesaianStatus 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5 Status 6 Status 7 Status 8 Status 9 Total
Tiket Revisi / Perbaikan 3 33 36
Tiket Baru -
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 239 -
Keterangan : Status 1 – Persiapan Status 2 – Cek Fisik Status 3 – Update Data Status 4 – Kirim LHI ke KPKNL
Status 5 – Penilaian Selesai Status 6 – Pengajuan LHIP ke KPKNL Status 7 – LHIP Selesai Status 8 – Kirim BAR IP Status 9 – BAR IP Selesai
Sisa Kas lainnya dan Setara Kas Satker Inaktif
UKE - 1 Nama SatkerSatker Aktif/
Inaktif
Saldo Di Rekening
KoranSaldo di BKU Tahun BKU
PPMDDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PROVINSI BANTENAktif 0.82 0.00 2020
PPMDBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KAB. BONE BOLANGOInaktif 10,096.00 - 2020
PPMDDIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAAktif 102,162,216.00 373,941,063.00 2020
PDTBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI PAPUAInaktif 3,128.33 0.00 -
PKP2TransDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTENAktif 0.04 0.00 2020
PKTransDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANGInaktif 60,000.00 0.00 2019
PKTransDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KAB. HALMAHERA TIMURInaktif 0.20 15,527.00 2019
PKTransDINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KAB. MAMUJUInaktif 100,000.00 - 2020
102,335,441.39 373,956,590.00TOTAL
• Pada Ditjen PPMD Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Banten sebesar Rp0,82 merupakan bunga
bank. Transaksi ini merupakan bawaan dari bank.
• Pada Ditjen PPMD Satker Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango sebesar
Rp10.096,00 terjadi akibat Saldo rekening tersebut tidak
ditutup. Saldo tersebut merupakan saldo tahun 2015.
• Pada Ditjen PPMD satker pusat sebesar Rp102.162.216,00
merupakan hibah UNICEF.
• Pada Ditjen PDT satker Badan Perencaan Pembangunan
Daerah Provinsi Papua sebesar Rp3.128,33 merupakan
satker inaktif.
• Pada Ditjen PKP2Trans satker Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten sebesar Rp0,04 merupakan
bunga bank.
• Pada Ditjen PKTrans satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sintang sebesar Rp60.000,00
akibat salah catat penarikan uang tanggal 24 Oktober 2019,
untuk SP2D sebesar 18.360.000,00 (dicatat pada BKU
sejumlah tsb), akan tetapi ketika penarikan cek hanya
sebesar Rp18.300.000,00. Dari jumlah tsb Sebesar
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 240 -
Rp2.360.000,00 merupakan dana untuk pembayaran belanja
perjalanan dinas bendahara (ybs), sedangkan penarikannya
hanya sebesar Rp2.300.000,00, sehingga ada sisa di
rekening sebesar Rp60.000,00. Kekurangan pembayaran
belanja, menggunakan dana pribadi bendahara.
• Pada Ditjen PKTrans satker Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp0,20
merupakan saldo bawaan dari bank. Namun terdapat sisa
saldo di BKU 2019 nya sebesar Rp15.527,00 (tunai), yang
merupakan sisa dan ATK sedangkan di RK Des 2019 dan RK
2020 saldo nya sebesar Rp0,20.
• Pada Ditjen PKTrans satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Mamuju sebesar Rp100.000,00
merupakan sisa saldo dari dana TP di 2019 yang rekening
nya tidak ditutup, sedangkan di 2020 merupakan satker
inaktif.
F.3 KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA
Direktorat Jenderal PPMD
1. Jurnal Tidak Lazim
Terdapat Jurnal Tidak Lazim sebesar Rp226.090.000 terdiri dari
Rp33.990.000 pada satuan kerja pusat Direktorat Jendral
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (350456)
yang disebabkan adanya mutasi tambah aset ekstrakomtabel di
aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara) dan sebesar Rp192.100.000
pada satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang
(065209) atas jurnal koreksi dari barang hasil inventaris yang
berlebih.
2. Barang Yang Tidak Dikuasai
Terdapat barang yang tidak dikuasai oleh Ditjen PPMD dari
tahun 2015 hingga 2020 sebesar Rp176.827.204.647. Barang
yang tidak dikuasai ini merupakan hibah bantuan akun 526
berupa peralatan dan mesin serta jalan irigasi jembatan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 241 -
Rincian Barang Yang Tidak Dikuasai
TAHUN PEROLEHAN
UKE II JENIS BMN PEMBELIAN
2015 TTG Tanah 379.115.000
TTG Peralatan Mesin 12.506.139.054
Total 12.885.254.054
2016 TTG Tanah 470.000.400
TTG Peralatan Mesin 12.726.097.600
PUED Peralatan Mesin 2.226.407.560
SARPRAS Peralatan Mesin 1.316.868.400
SARPRAS Jalan, Irigasi, Jaringan 5.084.519.000
Total 21.823.892.960
2017 TTG Tanah
TTG Peralatan Mesin 22.652.871.440
SARPRAS Peralatan Mesin 88.000.000
SARPRAS Jalan, Irigasi, Jaringan 13.958.870.700
Total 36.699.742.140
2018 TTG Tanah
TTG Peralatan Mesin 82.529.034.357
SARPRAS Jalan, Irigasi, Jaringan 7.222.687.000
Total 89.751.721.357
2019 TTG Tanah
TTG Peralatan Mesin 10.102.331.886
SARPRAS Jalan, Irigasi, Jaringan 5.397.441.500
PSD Peralatan Mesin 58.225.750
Total 15.557.999.136
2020 TTG Peralatan Mesin 108.595.000
Total 108.595.000
SISA DI NERACA
176.827.204.647
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 242 -
Direktorat Jenderal PKP
1. Sudah disetor pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar
Rp3.033.776,00 untuk pembayaran Pengembalian Belanja
Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2020 Kegiatan
Sesditjen PKP;
2. Sudah disetor pada tanggal 4 Januari 2021 sebesar
Rp6.740.818,00 untuk pembayaran Pengembalian Belanja
Perjalanan Dinas Biasa Tahun Anggaran 2020 Kegiatan
Direktorat PPKP.
Direktorat Jenderal PKP2Trans
1. Terdapat Nilai Buku Minus Intrakomtabel dan
Ekstrakomtabel pada Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan
dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dikarenakan
transaksi usul hibah dan hasil koreksi penilaian kembali
revaluasi dengan rincian sebagai berikut :
1) Satker Dinas Nakertrans Kab. Gorontalo kode satker
350414 sebesar (Rp23.163.060,00) dikarenakan
transaksi usul hibah sudah di cek dengan DJKN
nilainya sudah nol dan akan di koordinasikan dengan
pembuat sistem Aplikasi e-Rekon&LK Kemenkeu dengan
rincian sebagai berikut :
NoKode
SatkerNama Satker Kode Barang
Nama
BarangNUP
Rupiah
Aset
Rupiah
Susut
Rupiah
Buku
4010108001
Bangunan
Gedung
Tempat
Ibadah
Permanen3 0 8.749.860 -8.749.860
4010110001
Bangunan
Gedung
Pendidikan
Permanen
7 0 14.413.200 -14.413.200
-23.163.060
1067.07.3504
14
DINAS
TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGR
ASI
KABUPATEN
GORONTALO
2) Satker Dinas Nakertrans Kab. Bener Meriah kode satker
350138 merupakan jalan desa dengan NUP 3 sebesar
(Rp95.584,00) disebabkan adanya hasil koreksi
penilaian kembali revaluasi.
3) Satker Dinas Nakertrans Kab. Pidie kode satker 350134
merupakan jalan desa lainnya dengan NUP 1 sebesar
(Rp149.339.130,00) disebabkan adanya hasil koreksi
penilaian kembali revaluasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 243 -
2. Terdapat nilai perolehan minus terdapat di Dinas Nakertrans
Kabupaten Bulungan nama barang dermaga dengan NUP 1
sebesar (Rp1.750.000,00) dan Dinas Nakertrans Kabupaten
Pidie nama barang jalan desa lainnya dengan NUP 1 sebesar
(Rp149.339.130,00) disebabkan adanya hasil koreksi
penilaian kembali revaluasi;
3. Terdapat Saldo Satker Inaktif sebanyak 76 satker dengan
rincian sebagai berikut:
1 350490 Dinas Nakertrans Prov. DKI Jakarta 390.040.960 311.864.650 78.176.310
2 069393 Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD 7.986.823.572 457.372.531 7.529.451.041
3 350118 Dinas Nakertrans Kab. Aceh Besar 3.896.704.000 1.190.567.274 2.706.136.726
4 359121 Dinas Sosnakertrans Kab. Aceh Timur 3.556.322.000 2.292.028.000 1.264.294.000
5 350136 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Aceh Tengah 493.448.000 145.735.200 347.712.800
6 350134 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Pidie 6.281.009.929 2.498.897.665 3.782.112.264
7 350138 Dinas Nakertrans Kab. Bener Meriah 9.712.960.539 4.932.644.647 4.780.315.892
8 350135 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Aceh Barat 531.659.500 134.643.474 397.016.026
9 350139 Dinas Nakertrans Kab. Subulussalam 1.194.531.849 470.232.000 724.299.849
10 350122 Dinas Sosnakertrans Kab. Aceh Selatan 1.787.980.765 180.067.826 1.607.912.939 1.142.974.765
11 350130 Dinas Sosnakertrans Kab. Pidie Jaya 2.815.464.000 709.714.871 2.105.749.129
12 419088 Dinas Kel Sejah Mobduk Trans Kab. Aceh Barat Daya 190.500.000 85.725.000 104.775.000
13 419090 Dinas Nakertrans Kab. Aceh Tamiang 802.005.000 251.645.850 550.359.150
14 350143 Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Utara 2.179.966.314 400.523.144 1.779.443.170
15 350146 Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat 435.004.432 16.743.892 418.260.540
16 350157 Dinas Sosial, Nakertrans Prov. Jambi 1.035.115.120 103.929.018 931.186.102
17 350159 Dinas Sosnakertrans Kab. Sorolangun 7.458.137.312 2.425.076.931 5.033.060.381
18 350172 Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Selatan 1.394.132.000 88.503.025 1.305.628.975
19 350169 Dinas Nakertrans Kab. Ogan Komering Ilir 1.971.963.000 413.363.250 1.558.599.750
20 350164 Dinas Nakertrans Kab. Lahat 5.027.152.000 704.836.299 4.322.315.701
21 419093 Dinas Nakertrans Kab. Musi Banyuasin 600.375.000 233.514.990 366.860.010
22 419094 Dinas Nakertrans Kab. Ogan Ilir 292.852.800 104.938.920 187.913.880
23 350189 Dinas Nakertrans Prov. Kalimantan Barat 2.202.194.883 860.669.110 1.341.525.773
24 350194 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Kayong Utara 3.247.485.893 723.424.715 2.524.061.178
25 350191 Dinas Sosnakertrans Kab. Sambas 4.014.367.250 445.013.242 3.569.354.008
26 350193 Dinas Sosnakertrans Kab. Ketapang 27.582.649.628 10.691.742.015 16.890.907.613
27 419097 Dinas Nakertrans Sos Kab. Sanggau 3.601.935.000 1.113.110.020 2.488.824.980
28 419098 Dinas Nakertrans Sos Kab. Bengkayang 4.775.027.000 1.364.509.651 3.410.517.349
29 419099 Dinas Nakertrans Sos Kab. Sintang 6.553.771.870 1.505.511.582 5.048.260.288
30 350214 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Murung Raya 25.535.041.423 11.038.896.383 14.496.145.040
31 350224 Dinas Nakertrans Kab. Barito Timur 17.657.806.950 6.890.256.054 10.767.550.896
32 350217 Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas 11.064.045.992 4.033.184.931 7.030.861.061
33 419102 Dinas Nakertrans Kab. Kutai Timur 619.372.000 248.514.120 370.857.880
34 419104 Dinas Nakertrans Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.891.242.624 954.175.704 1.937.066.920 179.232.300
35 350265 Dinas nakertrans Prov. Sulawesi Tengah 1.419.323.537 286.136.957 1.133.186.580
36 350277 Dinas Nakertrans Kab. Parigi Moutong 1.517.970.000 356.002.487 1.161.967.513
37 350267 Dinas Nakertrans Kab. Poso 1.236.590.028 285.099.675 951.490.353
38 350271 Dinas Sosial, Nakertrans Kab. Morowali 3.320.378.000 471.325.357 2.849.052.643
39 350269 Dinas Nakertrans Kab. Donggala 20.003.369.218 4.276.971.027 15.726.398.191 717.852.000
40 350474 Dinas Kepencapilsosnakertrans Kab. Morowali Utara 12.285.345.000 4.048.718.765 8.236.626.235
41 350263 Dinas Sosnakertrans Kab. Banggai Kep. 2.848.045.000 844.438.050 2.003.606.950
42 418190 Dinas Nakertrans Kab. Toli Toli 12.399.097.663 1.302.605.330 11.096.492.333
43 181306 Dinas Nakertrans Kab. Banggai Laut 1.949.781.000 353.154.550 1.596.626.450
44 350282 Dinas Nakertrans Prov. Sulawesi Selatan 3.548.796.320 277.830.298 3.270.966.022
45 350279 Dinas Nakertransduk & Capil Kab. Takalar 17.354.080.000 11.046.556.838 6.307.523.162 202.805.000
46 350278 Dinas Sosnakertrans Kab. Luwu 9.517.649.000 4.451.689.990 5.065.959.010
47 350288 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Luwu Utara 7.806.715.982 2.494.348.014 5.312.367.968
48 350290 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Toraja Utara 35.189.158.394 18.990.975.007 16.198.183.387
49 190636 Dinas Nakertrans Kab. Tana Toraja 777.287.000 173.064.285 604.222.715
50 209273 Dinas Nakertrans Prov. Sulawesi Tenggara 11.676.477.093 5.034.683.333 6.641.793.760
51 350304 Dinas Nakertrans Kab. Konawe Selatan 55.564.093.236 29.465.443.082 26.098.650.154
52 350294 Dinas Nakertrans Kab. Buton 5.580.168.880 1.797.150.053 3.783.018.827
53 350319 Dinas Nakertrans Kab. Seram Bagian Timur 2.572.967.500 879.128.488 1.693.839.012
54 350324 Dinas Nakertrans Prov. Bali 232.075.000 232.075.000 -
55 350346 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Sumba Barat 1.928.824.900 296.671.450 1.632.153.450
56 350352 Dinas Sosnakertrans Kab. Bellu 4.863.079.000 976.800.532 3.886.278.468
57 418234 Dinas Nakertrans Kab.Nagekeo 4.028.349.272 932.894.045 3.095.455.227
58 240569 Dinas Nakertrans Kab. Alor 1.301.864.000 187.699.575 1.114.164.425
59 350377 Dinas Nakertrans Kab. Keerom 7.219.852.695 1.204.990.878 6.014.861.817
60 269266 Dinas Nakertrans Prov. Bengkulu 425.445.300 29.781.171 395.664.129
61 350383 Dinas Nakertrans Kab. Bengkulu Utara 36.180.243.117 11.683.725.420 24.496.517.697
62 350384 Dinas Sosnakertrans Kab. Rejang Lebong 19.577.487.140 8.566.288.761 11.011.198.379
63 350391 Dinas Nakertrans Prov. Maluku Utara 887.202.000 451.527.150 435.674.850
64 350393 Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Tengah 41.980.890.565 21.351.247.522 20.629.643.043
65 350396 Dinas Nakertrans Kab. Halmahera Timur 3.249.539.250 896.561.501 2.352.977.749
66 419112 Dinas Nakertrans Kab. Kepulauan Sula 2.774.986.243 667.711.162 2.107.275.081
67 350415 Dinas Nakertrans Kab. Boalemo 3.471.521.500 595.169.130 2.876.352.370
68 350414 Dinas Nakertrans Kab. Gorontalo 2.543.031.900 384.923.413 2.158.108.487
69 419105 Dinas Nakertrans Kab. Pahuwato 5.556.821.917 1.651.076.956 3.905.744.961
70 350429 Dinas Nakertrans Kab. Manokwari 23.481.368.075 9.772.645.065 13.708.723.010
71 419114 Dinas Sosnakertrans Kab. Manokwari Selatan 4.768.098.481 1.095.058.716 3.673.039.765
72 419115 Dinas Nakertrans dan Perumahan Rakyat Kab. Maybrat 2.273.331.000 748.506.150 1.524.824.850
73 350440 Dinas Sosial Nakertrans Kab. Mamuju 814.560.000 313.588.800 500.971.200
74 419109 Dinas Sosnakertrans Kab. Polewali Mandar 2.368.027.926 501.269.375 1.866.758.551
75 340194 Dinas Nakertrans Kab. Majene 2.386.997.633 554.930.763 1.832.066.870
76 350901 Dinas Sosnakertrans Prov. Kalimantan Utara 1.408.703.699 188.658.512 1.220.045.187
550.068.682.069 208.140.698.617 341.927.983.452 2.242.864.065 TOTAL
NILAI BUKU KDP NoURAIAN
SATKERURAIAN SATKER NILAI BMN PENYUSUTAN
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 244 -
Direktorat Jenderal PKTrans
1. Penjelasan atas Hasil e-Rekon
a. Terdapat saldo tidak normal sebesar (Rp2.310.062,00)
terjadi akibat dari telah dilakukan reval di Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Boalemo. Saldo Tidak
Normal sebesar Rp11.369,00 pada satker Direktorat
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Ditjen
PKTrans karena adanya addendum PJB Nomor : PJ-
97/DO302/12/2017 yang semula harga per Kg sebesar
Rp10.510,00 menjadi sebesar Rp10.543,00. Saldo
sebelumnya, harga satuan per Kg Rp10.510 x 63.922
(Kuantitas) = Rp671.820.220 menjadi Rp10.543 x63.723 =
Rp671.831.589 sehingga selisihnya sebesar (Rp11.369,00)
, untuk selisih tersebut tidak dapat diperbaiki.
No Kode Satker Nama Satker Akun Nama Akun Rupiah
1 350420
DINAS
TRANSMIGRASI
DAN TENAGA
KERJA KAB.
BOALEMO
591311
Beban
Penyusutan
Jalan dan
Jembatan
2.310.062
2 350462
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
SOSIAL BUDAYA
TRANSMIGRASI
DITJEN PKT
593128
Beban Barang
Persediaan
Lainnya untuk
Dijual/Diserahk
an kepada
Masyarakat
11.369
b. Terdapat Nilai Perolehan Minus-Intrakomptable sebesar
Rp314.507.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
No SAP Kod
e Nama Satker
Ko
de
Bar
ang
Nama Barang No
Aset Rph Aset
1 Intrakompt
abel
3504
58
SEKRETARIAT
DITJEN
PENGEMBANGA
N KAWASAN
TRANSMIGRASI
503
010
599
9
Instalasi Air
Bersih / Air
Baku Lainnya
Lainnya
3 (247.800.000)
2 Intrakompt
abel
3501
73
DINAS NAKER
TRANS
KABUPATEN
BANYUASIN
401
010
100
2
Bangunan
Gedung Kantor
Semi
Permanen
1
1 (59.827.600)
3 Intrakompt
abel
3501
31
DINAS TENAGA
KERJA DAN
MOBILITAS
PENDUDUK
PROVINSI NAD
502
010
601
7
Bangunan
Talud Penahan 1 (6.880.000)
T O T A L 1
5 (314.507.600)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 245 -
Untuk Nilai Perolehan Minus sebesar (Rp314.507.600)
terjadi karena adanya selisih Tranfer Keluar dan Transfer
Masuk akibat dari Proses Likuidasi dari Kemenakertrans
menjadi Kemendesa PDTT. Untuk Banyuasin dan NAD
sebesar nilai tersebut telah selesai proses hibahnya;
c. Terdapat Nilai Buku Minus-Intrakomptable dan Nilai Buku
Minus-Ekstrakomtabel dengan rincian terlampir. Untuk
nilai buku minus intrakomtabel sebesar Rp20.944.000,00
tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan proses
normalisasi aset BMN. Kendala ini telah dikordinasikan
dengan DJKN dan belum ada penyelesaiannya. Nilai
Perolehan Minus terjadi karena adanya nilai penyusutan
ditahun sebelumnya yang masih terdapat pada aplikasi
SIMAK BMN setelah dilakukan penginputan Usulan
Hibah.
Sekretariat Jenderal
• Terdapat Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi sebesar Rp
2.884.340.000,00 yang sudah terkonfirmasi dari Setneg
untuk diterima sebagai Transfer Masuk. ATR tersebut
merupakan Renovasi Lift pada Gedung Kantor di Abdul
Muis. Transfer Keluar ATR tersebut sedang menunggu
konfirmasi dari Setneg. Gedung Kantor tersebut merupakan
milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
yang dipinjam pakaikan kepada Kementerian Desa PDTT
berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Sementara
Barang Milik Negara berupa Bangunan di Jalan Abdul Muis
milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
antara Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kemendesa
PDTT dengan Nomor: PERJ-09/Kemensetneg/Ses/08/2019,
Nomor : 88/HK.07.01/VIII/2019. Berdasarkan Pasal 5 yaitu
terkait Jangka Waktu Perjanjian menyatakan masa sewa
berlaku selama lima tahun dari tanggal 25 Oktober 2019
sampai tanggal 25 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020
Catatan atas Laporan Keuangan - 246 -
Nomor BAST transaksi tersebut adalah
281/KU.09.03/VIII/2020.
• Pengesahan hibah langsung sebesar Rp4.224.431.468,00
terdiri dari pengesahan hibah yang diterima Sekretariat
Jenderal KDPDTT oleh KPPN pada Tahun 2020 dengan
rincian sebagai berikut:
- Hibah Peralatan dan Mesin(132111) dari Italia senilai
Rp26.370.000,00 dengan Nomor SP3HL S-
641.1/DPDTT/KPA.03/IX/2020 Tgl 02-09-2020 dengan
memo pencatatan hibah langsung Nomor 70016 tanggal
04-09-2020
- Hibah dalam Bentuk Jasa Konsultan (522191) dari Italia
senilai Rp 3.760.081.468 dengan Nomor SP3HL
No.67/KPA.04/IV/2021 Tanggal 5 April 2021 dengan
memo pencatatan hibah langsung Nomor 70021 tanggal
15-04-2020
- Hibah dari China berupa Masker (117128) senilai
Rp180.000.000 dengan nomor SP3HL
No.78/KPA.03/IV/2021 Tanggal 13 April 2021 dan memo
pencatatan hibah langsung dengan nomor 70023 tanggal
15-4-2020
- Hibah dari China berupa peralatan dan Mesin untuk
diserahkan ke masyarakat (117124) senilai Rp257.980.000
dengan nomor SP3HL No.75/KPA.03/IV/2021 Tgl 13 April
2021 dan memo pencatatan hibah langsung nomor 70022
tanggal 15-04-2021