Psak 4-laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri
LAPORAN KEUANGAN · Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusia Tahun...
Transcript of LAPORAN KEUANGAN · Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengem bangan Sumber Daya Manusia Tahun...
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPETEN LIMA PULUH KOTA
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 2
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................... iii
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................. iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ....................................................................................... v
NERACA ......................................................................................................................................... vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
.......................................................................................................................................................... vii
i
LAPORAN OPERASIONAL ........................................................................................................ x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ......................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Informasi Umum ............................................................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 2
1.3. Prosedur Penyusunan ..................................................................................................... 3
1.4. Landasan Hukum .............................................................................................................. 4
1.5. Sistematika Penulisan ..................................................................................................... 5
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1. Kebijakan Keuangan ........................................................................................................ 7
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja ........................................................................ 7
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ................................... 11
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Kauangan ........ 12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Akuntansi .............................................................................................................. 13
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .............. 14
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .......... 15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan
Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah .................................................. 19
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
5.1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja ......................................................................... 22
5.2. Neraca.................................................................................................................................... 25
5.3. Laporan Operasional (LO) ............................................................................................. 28
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ............................................................................. 31
BAB VI PENUTUP ................................................................................................................................... 32
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 4
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember 2019 dan 2018 (Permendagri 64)
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Desember Tahun 2019 dan 2018 (Permendagri 13)
3. SPJ Belanja – Fungsional per 31 Desember 2019 4. Rekap SP2D Tahun Anggaran 2019 5. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak Sampai Tanggal 31 Desember 2019 6. Surat Tanda Setoran per 31 Desember 2019 7. Daftar Pengadaan Barang Tahun 2019 8. Laporan Mutasi Barang Semester I Tahun Anggaran 2019 9. Laporan Mutasi Barang Semester II Tahun Anggaran 2019 10. Daftar Mutasi Barang Tahun 2019 11. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Tahun 2019 12. Daftar Persediaan Barang per 31 Desember 2019 13. Kartu Inventaris Barang (KIB) A 14. Kartu Inventaris Barang (KIB) B 15. Kartu Inventaris Barang (KIB) C 16. Kartu Inventaris Barang (KIB) D 17. Kartu Inventaris Barang (KIB) E 18. Kartu Inventaris Barang (KIB) F 19. Buku Inventaris 20. Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2019 21. Kartu Inventaris Barang dan Penyusutan (Peralatan dan Mesin) 22. Kartu Inventaris Barang dan Penyusutan (Jalan, Irigasi dan Jaringan) 23. Daftar Ekstrakom s/d 2019 24. Laporan Barang Yang Tidak Dikapitalisir Tahun Anggaran 2019
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 5
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 6
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 7
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 8
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 9
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 10
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 11
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 12
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 13
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Informasi Umum
Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 87 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota,
bahwa kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan aparatur. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:
- Kepala Badan
- Sekretaris
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
• Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 14
- Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN
• Sub Bidang Kepangkatan
• Sub Bidang Mutasi
• Sub Bidang Disiplin ASN
- Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN
• Sub Bidang Informasi ASN
• Sub Bidang Formasi dan Pengadaan ASN
• Sub Bidang Status ASN
- Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN
• Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN
• Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis
• Sub Bidang Penilaian Kinerja ASN
1.2 Maksud dan Tujuan
Reformasi manajemen keuangan negara diawali dengan ditetapkannya satu
paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yakni Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan
paket Undang-undang ini diharapkan agar sistem pengelolaan keuangan negara dapat
lebih transparan dan akuntabel. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara akan lebih tertib, terkendali,
efektif dan efisien.
Upaya kongkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan
pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas
dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang
disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Tahun Anggaran 2019, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 15
akuntabilitas pengelolaan anggaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota. Laporan Keuangan yang disusun
meliputi :
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Operasional
c. Neraca
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan
realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara
merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban,
akumulasi penyusutan dan ekuitas ) per tanggal laporan.
Laporan Keuangan disajikan secara wajar dan mengungkap kegiatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota,
serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.
1.3 Prosedur Penyusunan
Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah. Untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya juga mengacu
kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintah.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 16
Selanjutnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam proses penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi.
Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-pos Laporan
Keuangan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan
Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah.
1.4 Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah ;
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 17
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana mana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi PemerintahanBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola
Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2019 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Informasi Umum
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Prosedur Penyusunan
1.4 Landasan Hukum
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1 Kebijakan Keuangan
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 18
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )
5.2 Neraca
5.3 Laporan Operasional ( LO )
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE )
BAB VI PENUTUP
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 19
BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1 Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola APBD Tahun Anggaran 2019
meliputi hal-hal berikut :
2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lima Puluh Kota tidak memiliki target dan rencana penerimaan pendapatan
asli daerah atau penerimaan lainnya, karena sesuai dengan peran untuk
melaksanakan manajemen kepegawaian yang diarahkan untuk menjamin
terselenggaranya tugas pemerintah yang efektif dan efisien.
2.1.2 Kebijakan Belanja
Kebijakan di bidang belanja/pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan
prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang.
Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang
ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.
Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai
berikut :
• Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran;
• Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan
prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak
besar kepada peningkatan kualitas aparatur;
• Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja
Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan
ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan dan dianggarkan dalam DPA dikaitkan
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 20
dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan
demikian, DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan
dalam satu tahun anggaran.
Dalam DPA Tahun Anggaran 2019, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 8 (delapan) program
yang didukung oleh 32 (tiga puluh dua) kegiatan yaitu :
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
954.126.000 842.566.304 88,31
1 Penyediaan Jasa surat Menyurat 13.800.000 3.286.000 93,89
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 11.308.114 75,39
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kenderaan
Dinas/Operasional
8.000.000 6.907.650 86,35
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
357.800.000 325.169.000 90,88
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
7.500.000 7.500.000 100,00
6 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
7.500.000 7.219.800 96,26
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.130.000 70.121.500 99,99
8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
92.000.000 85.753.700 93,21
9 Penyediaan Makanan dan
Minuman
80.000.000 30.877.000 38,60
10 Prapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
295.396.000 286.050.540 96,84
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
7.000.000 7.000.000 100,00
II PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
217.300.000 196.748.197 90,54
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
92.300.000 81.543.728 88,35
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional
125.000.000 115.204.469 92,16
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 21
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
III PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
35.000.000 35.000.000 100,00
14 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
35.000.000 35.000.000 100,00
IV PROGRAM FASILITAS
PINDAH/PURNA TUGAS PNS
130.000.000 123.625.512 95,10
15 Pemulangan Pegawai yang pensiun 130.000.000 123.625.512 95,10
V PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
196.000.000 163.326.294 83,33
16 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Lokakarya
196.000.000 163.326.294 83,33
VI PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
27.450.000 22.507.000 81,99
17 Penyusunan Laporan Capaian
kinerja dan ikhtisarrealisasi
kinerja SKPD
27.450.000 22.507.000 81,99
VII PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
3.442.719.000 3.217.083.454 93,45
18 Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
2.398.349.000 2.182.953.313 91,02
19 Pendidikan dan pelatihan
Struktural bagi PNS Daerah
1.044.370.000 1.034.130.141 99,02
VIII PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
2.659.719.000 2.064.765.783 77,63
20 Penyusunan Rencana Pembinaan
Karir PNS
497.170.000 246.771.280 49.64
21 Seleksi Penerimaan Calon PNS 305.632.000 256.087.191 83,79
22 Penempatan PNS 77.175.000 62.421.932 80,88
23 Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
104.594.000 95.303.000 91,12
24 Pembangunan/ Pengembangan
Sistem Informasi Kepegawaian
Daerah
290.880.000 222.200.558 76,39
25 Pemberian Penghargaan Bagi PNS
Berprestasi
136.235.000 119.708.772 87,87
26 Proses Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin
87.799.000 80.603.200 91,80
27 Pemberian Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas
256.013.000 199.733.850 78,02
28 Penyelenggaraan Diklat Teknis,
Fungsional dan Kepemimpinan
466.340.000 450.906.500 96,69
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 22
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI %
29 Fasilitas Pembuatan Karis/Karsu
Taspen dan Taperum
62.681.500 59.843.000 95,47
30 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
122.303.000 97.467.000 79,69
31 Pemutakhiran Data PNS 36.655.000 24.999.300 68,20
32 Penyusunan Kebutuhan ASN Sistem Elektronik
71.353.000 47.786.200 66,97
33 Penegakan Disiplin 45.402.000 45.066.200 99.26
34 Pemberkasan Calon PNS Daerah 99.484.500 55.867.800 56.19
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 23
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Total belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupatan Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.113.653.184 dan
terealisasi sebesar Rp. 10.106.768.715 atau 90,94%, dengan rincian sebagai
berikut:
JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI
(Rp) (Rp) (%)
Belanja Operasi 11.022.053.186 10.025.224.987 90,96
Belanja Pegawai 3.682.643.186 3.622.626.171 98,37
Belanja Barang dan Jasa 7.339.410.000 6.402.598.816 87,24
Belanja Hibah 0 0 0
Bantuan Sosial 0 0 0
Belanja Modal 91.600.000 81.543.728 89,02
Belanja Tanah 0 0 0
Belanja Peralatan dan Mesin 91.600.000 81.543.728 89,02
Belanja Gedung dan Bangunan 0 0 0
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0
Belanja Aset Tetap Lainnya 0 0 0
Jumlah Belanja 11.113.653.186 10.106.768.715 90,94
Pada Belanja Pegawai, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.682.643.186
terealisasi sebesar Rp. 3.622.626.171 atau 98,37%, terdapat selisih anggaran
sebesar Rp. 60.017.015. Selisih realisasi anggaran pada belanja pegawai disebabkan
kelebihan penganggaran/acress.
Untuk Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran yang direncanakan yaitu
sebesar Rp. 7.399.410.000 terealisasi sebesar Rp. 6.402.598.816 atau 87,24%.
Terdapat selisih angaran sebesar Rp. 936.811.184, secara umum kegiatan dapat
terealisasi dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah
75%.
Sedangkan pada Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 91.600.000
terealisasi sebesar Rp. 81.543.728 atau sebesar 89,02%.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 24
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada
permasalahan yang berarti. Adapun kegiatan yang serapan dananya kurang dari 75%
lebih kepada efisiensi anggaran. Dari 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima
Puluh Kota selama Tahun 2019, hanya terdapat 6 (enam) kegiatan yang realisasinya
kurang dari 75%, yaitu :
NO
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
KET
1. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
13.800.000 4.659.000 33,76
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadi efisiensi
anggaran.
2. Penyediaan Makanan
dan Minuman
80.000.000 30.877.000 38,60
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak terlaksananya
kegiatan seleksi terbuka JPT Pratama. Dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut,
maka rencana penggantian makan dan minum buat kegiatan tersebut tidak bisa
direalisasikan.
3. Penyusunan Rencana
Pembinaan Karir PNS
497.170.000 246.771.280 49,64
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena tidak terlaksananya
kegiatan seleksi terbuka JPT Pratama sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Pemutakhiran Data
PNS
36.655.000 24.999.300 68,20
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadi efisiensi
anggaran.
5. Penyusunan
Kebutuhan ASN Sistem
Elektronik
71.353.000 47.786.200 66,97
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena terjadi penambahan
anggaran pada perubahan anggaran yang direncanakan untuk pengurusan formasi
tambahan untuk P3K yang batal direalisasikan.
6. Pemberkasan Calon
PNS Daerah
99.486.500 55.867.800 56,16
Rendahnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan karena rencana pendanaan
untuk pemberkasan CPNS formasi P3K tahun 2019 batal direalisasikan.
Pemberkasan bagi CPNS P3K formasi 2019 masih menunggu instruksi dan ketentuan
berikutnya.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 25
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Kebijakan akuntasi pemerintah Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi
Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam
pelaporan financial berbasis Akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019, kebijakan akuntansi yang
digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan
atas aset, kewajiban, ekuitas dan belanja serta penyajian Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 mengacu kepada ketentuan umum
tentang Penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pasal 4
ayat ( 1,2,3,dan 4 ).
4.1 Entitas Akutansi.
Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam
tahun anggaran 2019 adalah Badan Keuangan. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit
kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan. Sesuai ketentuan yang berlaku, Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban
menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 26
Anggaran Pendapatan dan Belanja , Laporan Operasional dan Laporan Perubahan
Ekuitas yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang
digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah basis Akrual
untuk pengakuan pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan
finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
pelaksanaan anggaran berdasarkan anggaran berdasarkan basis Kas yang ditetapkan
dalam APBD.
Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi
pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto.
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui
bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan.
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi dan ekuitas dana cadangan.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 27
Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah adalah sebagai berikut :
4.3.1 Kas
Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara dan dicatat sebesar nilai
Nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiah.
4.3.2 Piutang
Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang
atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dicatat dan disajikan
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai bersih yang dapat
direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan
piutang.
4.3.3 Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset
lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara
memadai/andal.
Pengukuran Investasi dalam bentuk :
- Surat berharga diukur/dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya
mencakup harga investasi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya apabila ada
nilai biaya perolehannya dan apabila tidak terdapat biaya perolehan maka
dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasar
- Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya,
misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 28
4.3.4 Persediaan
Pengakuan persediaan :
- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.
Pencatatan Persediaan dengan metode periodik dan metode perpektual
dimana dengan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan
nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui
dengan melakukan penghitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.
Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai
persediaan. Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung
berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan
ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir
persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang
digunakan. Persediaan disajikan sebagai bahan dari asset lancar.
4.3.5 Investasi Jangka Panjang
Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan
termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh
kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost). Pencatatan dan
pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah
mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikan
(saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga
keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikan melebihi 20 % dan
pemerintah memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka
digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.
4.3.6 Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga
pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut siap pakai.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 29
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran
pada saat perolehan.
4.3.7 Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan
biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai
wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun
secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan
baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan
bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.
4.3.8 Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari
pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan
Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
4.3.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap
pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui
kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 30
4.3.10 Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya
perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi
pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya
perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi
biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,
biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
4.3.11 Kontruksi Dalam Pengerjaan
Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :
- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang
mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan,
pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan
bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya
rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan
dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk
kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :
- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
4.3.12 Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan
biaya perolehan. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus
dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset
yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan Aset Tidak Berwujud meliputi
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 31
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi
memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.
4.3.13 Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi
Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut
Penyusutan Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan
terhadap aset tetap berupa;
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan; dan
- Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi, alat musik moderen dan alat
olahraga.
Metode penyusutan dan Amortisasi yang digunakan adalah Metode Garis Lurus.
Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31
Desember 2019, untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember
2019.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah.
Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui
pada saat :
- Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- Diterima oleh SKPD; atau
- Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 32
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.
- Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
atau
- Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).
Pendapatan- LO dilaksanakan berdasarkan bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto,dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran).
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja
Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan
pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang
terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi PPK-SKPD.
Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari
Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran
berdasarkan azas bruto.
4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, kewajiban pemerintah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban dan terjadinya konsumsi aset
serta terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Timbulnya
kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah
tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 33
rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.Terjadinya
konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah.Terjadinya penurunan manfaat ekonomi
atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah
penyusutan atau amortisasi.
Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode
pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi
aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 34
BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5.1.1 Penjelasan Pos Pendapatan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota
melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan aparatur, maka tidak ada realisasi pendapatan. Termasuk
pendapatan lainnya perolehan dari hasil lelang inventaris yang dihapuskan.
5.1.2 Penjelasan Pos Belanja
NO PERKIRAAN ANGGARAN
2019
REALISASI
2019
% REALISASI
2018
5.1 Belanja Operasi 11.022.053.186 10.025.224.987 90,96 6.639.627.604
Jumlah tersebut di atas merupakan anggaran dan realisasi belanja operasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi tahun 2019
mencapai 90,96%, dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi kenaikan
anggaran yang signifikan, dikarenakan adanya kegiatan Diklat
Prajabatan/Latsar bagi CPNSD Formasi 2018.
a. Belanja Pegawai
NO PERKIRAAN ANGGARAN
2019
REALISASI
2019
% REALISASI
2018
5.1.1 Belanja Pegawai 3.682.643.186 3.622.626.171 98,37 3.321.607.297
Jumlah tersebut di atas merupakan anggaran dan realisasi belanja pegawai
tahun anggaran 2019 dan 2018. Untuk realisasi tahun anggaran 2019
mencapai 98,37%.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 35
Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak lansung dan belanja langsung
dengan rincian sebagai berikut :
- Gaji dan
Tunjangan
2.616.260.692 2.611.596.462 99,82 2.606.668.815
- Tambahan
Penghasilan PNS
835.078.494 829.549.709 99,34 620.012.482
- Uang Lembur 231.304.000 181.480.000 78,46 95.926.000
Jumlah 3.682.643.186 3.622.626.171 98,37 3.321.607.297
b. Belanja Barang dan Jasa
NO PERKIRAAN ANGGARAN
2019
REALISASI
2019
% REALISASI
2018
5.1.2 Belanja Barang dan
Jasa
7.339.410.000 6.402.598.816 87,24 3.318.020.307
Jumlah tersebut di atas merupakan anggaran dan realisasi belanja barang dan
jasa tahun anggaran 2019 dan 2018. Realisasi tahun anggaran 2019 mencapai
87,24%, dengan rincian sebagai berikut :
- Belanja Bahan Pakai Habis 213.873.500 172.980.672 80,88 160.131.756
- Belanja Bahan/Material 0 0 0 100.000
- Belanja Jasa Kantor 851.320.000 563.824.420 66,23 624.527.536
- Belanja Perawatan
Kendaraan Bermotor
78.000.000 67.492.338 86,53 48.560.714
- Belanja Cetak dan
Penggandaan
106.616.000 98.744.900 92,62 81.369.600
- Belanja Sewa Rumah/
Gedung/Gudang/Parkir
7.500.000 2.800.000 37,33 34.400.000
- Belanja Makanan dan
Minuman
105.600.000 41.117.000 38,94 53.868.500
- Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
35.000.000 35.000.000 100,00 0
- Belanja Perjalanan Dinas 1.627.167.500 1.439.724.249 88,48 1.336.352.401
- Belanja Pemeliharaan 7.500.000 7.219.800 96,26 3.970.000
- Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS
91.200.000 66.750.000 73,19 0
- Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
3.867.033.000 3.656.250.437 94,55 671.589.800
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 36
- Belanja Honorarium Non
Pegawai
0 0 0 200.000
- Honorarium PNS 180.400.000 159.695.000 88,52 140.050.000
- Honorarium Non PNS 86.600.000 35.850.000 41,40 54.900.000
- Belanja Pendidikan/
Beasiswa/ Pelatihan Non
PNS (umum)
81.600.000 55.150.000 67,59 108.000.000
JUMLAH 7.339.410.000 6.402.598.816 87,24 3.318.020.307
c. Belanja Modal
NO PERKIRAAN ANGGARAN
2019
REALISASI
2019
% REALISASI
2018
5.2 Belanja Modal 91.600.000 81.543.728 89,02 40.000.000
Jumlah tersebut di atas merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun
anggaran 2019 dan 2018. Realisasi tahun anggaran 2019 mencapai 89,02%, dengan
rincian sebagai berikut :
Belanja Modal Tanah 0 0 0 0
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
91.600.000 81.543.728 89,02 40.000.000
Belanja Modal
Pengadaan Komputer
76.600.000 81.543.728 87,85 40.000.00
Belanja Modal
Pengadaan Alat Studio
15.000.000 14.248.636 94,99 40.000.00
Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
0 0 0 0
Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
0 0 0 0
Belanja Modal Aset
Tetap lainnya
0 0 0 0
TOTAL
91.600.000 81.543.728 89,02 40.000.000
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 37
5.2 Neraca
1. Aset
1.1 Aset Lancar
NO PERKIRAAN TAHUN 2019
(Rp)
TAHUN 2018
(Rp)
1.1.03
Kas di Bendahara Pengeluaran
0
0
1.1.1.03
Kas di Bendahara Pengeluaran.
Tidak terdapat kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019.
1.1.07
Persediaan 5.162.300 2.558.250
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 yang terdiri dari ATK (Rincian persatuan disajikan dalam
lampiran)
1.3 Aset Tetap
1.3.1 Tanah 0 0
1.3.2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lima Puluh Kota tidak memiliki atau menguasai aset berupa tanah pada posisi
per 31 Desember 2019. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota berkantor pada Kantor Sekretariat
Daerah.
Peralatan dan Mesin 2.457.273.851 2.375.730.123
Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau
dikuasai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018,
terdapat Penambahan nilai Aset Peralatan Mesin pada Neraca pe 31 Desember
2019 sebesar Rp. 81.543.728,-
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 38
Penambahan Nilai Aset Peralatan Mesin pada Tahun 2019 sebesar Rp.
81.543.728,- dengan rincian sebagai berikut :
Mutasi Penambahan:
- Belanja Modal Tahun 2019 Rp.81.543.728,-
Mutasi Pengurangan:
- Mutasi kurang aset tetap Rp. 0,-
- Koreksi nilai aset ektrakomtable Rp. 0,-
Jumlah Mutasi Bersih : Rp. 81.543.728,-
a. Jumlah Pembelian/ Pengadaan Aset Tetap Perlatan dan Mesin sebesar
Rp. 81.543.728,- merupakan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin Tahun Anggaran 2019. Dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja 6 unit notebook Rp.28.497.273,-
- Belanja 2 unit printer pixma Rp. 2.253.273,-
- Belanja 2 unit printer MP Rp. 1.745.455,-
- Belanja 2 unit proyektor Rp.14.248.636,-
- Belanja 4 unit PC all in one Rp.34.799.091,-
b. Jumlah Pengurangan sebesar Rp. 0,- merupakan Mutasi Pengurangan,
dengan rinciansebagai berikut :
- Mutasi kurang aset tetap Rp. 0,-
- Kereksi nilai aset ektrakomtable Rp. . 0,-
Jumlah Rp. 0,-
1.3.3
Gedung dan Bangunan
0
0
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lima Puluh Kota tidak memiliki dan meguasai aset berupa gedung dan
bangunan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
berkantor pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.011.350 5.011.350
Jumlah tersebut merupakan nilai dari sarana jalan, irigasi dan jaringan yang
dimanfaatkan dan dikuasai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia pada posisi 31 Desember 2019 dan Desember 2018,
berupa :
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 39
1. Jaringan SIPKD
5.011.350 5.011.350
1.3.5 Aset Tetap Lainnya 26.708.500 26.708.500
Jumlah tersebut nilai aset tetap lainnya yang dikuasai oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada posisi 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018, berupa buku-buku peraturan perundang-undangan.
1.3.7.01 Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap
2.186.218.219,59 2.041.535.069,36
Jumlah penyusutan aset tetap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 tersebut di atas dapat
diuraikan sebagai berikut :
1.Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. (2.183.963.112,09)
2.Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. ( 0,00)
3.Akumulasi Penyusutan JIJ Rp. ( 2.255.107,50)
JUMLAH Rp.(2.186.218.219,59)
1.5 ASET LAINNYA
NO PERKIRAAN
TAHUN 2019
(Rp)
TAHUN 2018
(Rp)
1.5.1.01.03 Aset Lain – lain
(Rusak berat) 13.000.000 13.000.000
Jumlah tersebut merupakan nilai asset lain yang dikuasai oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada posisi per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berupa kendaraan roda 4 yang
kondisinya rusak berat.
2.1.6.04.01
Utang Jangka Pendek
Lainnya
0 0
Jumlah tersebut merupakan nilai utang jangka pendek lainnya Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada posisi per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018.
3.1.1.01.01 Ekuitas
320.937.781,41
381.473.153,64
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah
kewajiban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018.
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 40
5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
9.1.1 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai-LO dengan rincian sebagai berikut :
NO PERKIRAAN TAHUN 2019 TAHUN 2018
9.1.1 Beban Pegawai 3.622.626.171 3.321.607.297
9.1.1.01 Beban Gaji dan Tunjangan 2.611.596.462 2.605.668.815
9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS/Uang
Representasi-LO 1.653.699.400 1.660.150.900
9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga-LO 153.609.220 153.690.514
9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan-LO 142.200.000 141.930.000
9.1.1.01.05 Beban Tunjangan Fungsional –LO 31.200.000 47.235.000
9.1.1.01.06 Beban Tunjangan Fungsional Umum-LO 45.365.000 47.100.000
9.1.1.01.07 Beban Tunjangan Beras-LO 97694.580 102.619.140
9.1.1.01.08 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus/LO 2.485.835 948.765
9.1.1.01.09 Gaji Ketiga Belas- LO 232.329.661 226.576.578
9.1.1.01.10 Beban Tunjangan Hari Raya 237.286.234 225.417.918
9.1.1.02 Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO 829.549.709 620.012.482
9.1.1.02.01 Beban Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja-LO 829.549.709 620.012.482
9.1.1.07 Beban Uang Lembur 181.480.000 95.926.000
9.1.1.07.01 Beban Uang Lembur PNS-LO 143.881.000 84.073.000
9.1.1.07.02 Beban Uang Lembur Non PNS-LO 37.599.000 11.853.000
9.1.2 Beban Persediaan
Jumlah tersebut merupakan beban persediaan dalam tahun anggaran 2019 dan 2018. Jumlah
realisasi beban persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
NO PERKIRAAN TAHUN 2019 TAHUN 2018
9.1.2 Beban Persediaan 170.376.622 162.983.506
9.1.2.01 Beban Bahan Pakai Habis-LO 170.376.622 162.983.506
9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor-LO 68.723.950 71.354.877
9.1.2.01.04 Beban Perangko, Materai, dan Benda
Pos Lainnya-LO
4.809.000 4.811.000
9.1.2.01.05 Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih-LO
7.500.000 7.000.000
9.1.2.01.06 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 89.343.672 75.592.629
9.1.2.01.14 Belanja Bahan Dokumentasi (film,
vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO
0 100.000
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 41
9.1.2.01.15 Beban Alat Tulis/Seminar Kit Peserta-
LO
0 2.200.000
9.1.2.01.16 Beban Spanduk, Bendera, Marawa,
Umbul-umbul, Lambang Negara-LO
0 1.925.000
Beban Jasa 4.782.674.095 1.817.466.150
9.1.2.03 Beban Jasa Kantor-LO 213.746.420 354.671.536
9.1.2.03.01 Beban Jasa Telepon-L0 1.113.936 1.423.055
9.1.2.03.05 Beban Surat Kabar/Majalah-LO 7.000.000 6.840.000
9.1.2.03.06 Beban Kawat/Faksimili/Internet-LO 40.593.419 109.934.781
9.1.2.03.07 Beban Paket/Pengiriman-LO 691.200 1.085.000
9.1.2.03.12 Beban Jasa
Lembaga(Keagamaan,Kepegawaian,
Kebudayaan,Kebersihan,Pendidikan)-
LO
82.107.586 80.837.500
9.1.2.03.16 Beban Jasa Pengganti Transportasi-LO 13.268000 31.632.200
9.1.2.03.17 Beban Jasa Akomodasi dan Komsumsi-
LO
13.822.279 14.919.000
9.1.2.03.18 Beban Belanja Bulanan-LO 55.150.000 108,000,000
9.1.2.05 Beban Perawatan Kendaraan
Bermotor-LO
67.492.338 48.560.714
9.1.2.05.01 Beban Jasa Servis-LO 20.480.551 12.499.947
9.1.2.05.02 Beban Penggantian Suku Cadang-LO 33.518.485 22.499.172
9.1.2.05.03 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas-LO
6.585.652 6.999.315
9.1.2.05.05 Beban Pajak Kendaraan Bermotor-LO 6.907.650 6.562.280
9.1.2.06 Beban Cetak dan Penggandaan-LO 98.744.900 81.369.600
9.1.2.06.01 Beban Cetak-LO 50.960.000 37.992.600
9.1.2.06.02 Beban Penggandaan-LO 38.599.900 42.339.000
9.1.2.06.03 Beban Penjilidan (Cetak Non Cover)-LO 185.000 1.038.000
9.1.2.06.05 Beban Publikasi-LO 9.000.000 0
9.1.2.07 Beban Sewa Rumah/Gedung/
Gudang/Parkir-LO
2.800.000 34.400.000
9.1.2.07.03 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan-
LO
2.800.000 -
9.1.2.11 Beban Makanan dan Minuman-LO 41.117.000 53.868.500
9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO 19.171.000 33.966.000
9.1.2.11.03 Beban Makanan dan Minuman Tamu-LO 13.766.000 8.000.000
9.1.2.11.04 Beban Makanan dan Minuman Peserta-
LO
8.180.000 11.902.500
9.1.2.12 Beban Pakaian Dinas dan
Atributnya-LO
35.000.000 0
9.1.2.12.04 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO
35.000.000 0
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 42
9.1.2.24 Honorarium Non PNS-LO 441.078.000 432.956.000
9.1.2.24.01 Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/
Buruh/Mekanik/Mandor-LO
0 52.800.000
9.1.2.24.03 Beban Honorarium Moderator-LO 0 200.000
9.1.2.24.04 Beban Honorarium MC/Pembawa
Acara-LO
300.000 450.000
9.1.2.24.05 Beban Honorarium Pembaca
Doa/Pembaca AlQuran-LO
550.000 800.000
9.1.2.24.06 Honorium Pemimpin Lagu 300.000 450.000
9.1.2.24.07 Beban Honorarium Penceramah
Agama/Konselor-LO
350.000 400.000
9.1.2.24.09 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO 1.400.000 1.000.000
9.1.2.24.10 Beban Jasa Pegawai Harian Lepas-LO 375.828.000 364.356.000
9.1.2.24.19 Beban Jasa Informasi/Promosi/
Peliputan Media Massa/Cetak-LO
28.000.000 12.500.000
9.1.2.25 Honorarium PNS 3.882.695.437 811.639.800
9.1.2.25.01 Beban Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa-LO
3.900.000 0
9.1.2.25.04 Beban Honorarium Pengguna Anggaran
dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO
25.800.000 24.000.000
9.1.2.25.05 Beban Honorarium Pejabat
Penatausahaan Keuangan SKPD dan
Pembantu PPK-LO
11.400.000 10.450.000
9.1.2.25.06 Beban Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK-
LO
94.470.000 85.800.000
9.1.2.25.07 Beban Honorarium Bendahara,
Pembantu Bendahara dan Bendahara
Pembantu-LO
21.125.000 19.800.000
9.1.2.25.08 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa
Barang-LO
3.000.000 0
9.1.2.25.10 Beban Kursus-kursus Singkat/
Pelatihan –LO
3.656.250.473 671.589.800
9.1.2.18 Beban Pemeliharaan-LO 7.219.800 3.970.000
9.1.2.18.12 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor-LO
7.219.800 3.970.000
9.1.2.15 Beban Perjalanan Dinas 1.439.724.249 1.336.352.401
9.1.2.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.480.000 35.945.000
9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.400.244.249 1.300.407.401
9.1.7 Beban Penyusutan 144.683.150 130.899.113,83
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 43
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :
TAHUN 2019 TAHUN 2018
EKUITAS AWAL 381.473.153,64 484.444.017,47
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember
2018 yang terdiri dari :
1. Jumlah Aset Lancar : 2.558.250,00
2. Jumlah Aset Tetap : 365.914.903,64
3. Jumlah Aset Lainnya : 13.000.000,00
4. Jumlah Kewajiban : 0,00
5. Jumlah Ekuitas : 381.473.153,64
Surplus/Defisit-LO : (10.167.304.087,23)
Surplus/ Defisit-LO merupakan sesilih antara LO dengan Beban- LO per 31 Desember
2019 sebesar : (10.167.304.087,23)
R/ K PPKD : 10.106.768.715,00
R/ K PPKD merupakan belanja definitif ditambah kas bendahara pengeluaran
dikurang PFK
TAHUN 2019 TAHUN 2018
EKUITAS AHIR 320.937.781,41 381.473.153,64
Ekuitas akhir merupakan kekayaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2019 sebesar Rp.
320.937.781,41,- yang terdiri dari :
1. Jumlah Aset Lancar : 5.162.300,00
2. Jumlah Aset Tetap : 302.775.481,41
3. Jumlah Aset Lainnya : 13.000.000,00
4. Jumlah Kewajiban : 0,00
5. Jumlah Ekuitas : 320.937.781,41
-
Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 44
BAB VI
PENUTUP
Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaaan
Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap
Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung
jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.
Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada
akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan.
Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan
Realisasi Pengunaan Anggaran.
Total realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota dalam Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp. 10.106.768.715,- atau
90,94% dari jumlah yang dianggarakan yaitu sebesar Rp. 11.113.653.186,- dengan
rincian sebagai berikut :
JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI
Rp Rp %
Belanja Tidak Lansung 3.451.339.186 3.441.146.171 99,70
Belanja Pegawai 3.451.339.186 3.441.146.171 99,70
Belanja Lansung 7.662.314.000 6.665.622.544 86,99
Belanja Pegawai 411.704.000 341.175.000 82,87
Belanja Barang dan Jasa 7.159.010.000 6.242.903.816 87,20
Belanja Modal 91.600.000 81.543.728 89,02
Jumlah 11.113.653.186 10.106.768.715 90,94
Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program
dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, realisasi diatas 75%. Kalaupun
ada beberapa kegiatan yang realisasi di bawah 75% ataupun tidak sesuai dengan
target indikator kerja yang direncanakan, lebih disebabkan karena teknis
pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dan efisiensi.