LAPORAN KEUANGAN - kppu.go.id · Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha...
Transcript of LAPORAN KEUANGAN - kppu.go.id · Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha...
BAGIAN ANGGARAN108.01.422810
LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
AUDITED
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Kata Pengantar ii
KKKAAATTTAAA PPPEEENNNGGGAAANNNTTTAAARRR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan TA 2013 ini, perlu kami kemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja.
Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2013 (netto) adalah
sebesar Rp16.115.519.084,00. Sementara itu, Realisasi Belanja Negara (netto) adalah
sebesar Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46 persen dari yang dianggarkan dalam
DIPA Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Komisi
Pengawas Persaingan Usaha TA 2013. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa
nilai Aset adalah sebesar Rp18.782.243.631,00 dan Kewajiban sebesar
Rp23.121.289,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Komisi Pengawas Persaingan
Usaha TA 2013 adalah sebesar Rp18.759.122.342,00;
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan
keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi,
penjelasan umum, penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan penjelasan atas
pos Neraca.
LaporanKeuanganKomisiPengawasPercainganUsahaTA2o13@
Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Tahun Anggaran 2013 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tianggapan,
saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus
berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat
sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan
Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
Jakarta, April 2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
!.nnun.mmad Nawir Messi
N
Ketua
h^/
' Kata Pengantar E
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Isi iv
DDDAAAFFFTTTAAARRR IIISSSIII
Halaman
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Grafik ix
Daftar Singkatan x
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan xi
Pernyataan Tanggung Jawab xiii
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan xiv
I. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2013 1
II. Neraca Per 31 Desember 2013 2
III. Ringkasan 3
IV. Catatan atas Laporan Keuangan 5
A. Penjelasan Umum 5
A.1. Dasar Hukum 5
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga 5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 11
A.4. Kebijakan Akuntansi 13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 19
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 19
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 25
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 34
C.1. Penjelasan Umum Neraca 34
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 36
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 57
D. Pengungkapan Penting Lainnya 58
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK 58
D.2. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual 58
D.3. Rekening Pemerintah 58
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Isi v
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-57/PB/2013
LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Neraca Percobaan
Laporan Barang Pengguna
Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah
Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Tabel vi
DDDAAAFFFTTTAAARRR TTTAAABBBEEELLL
Halaman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012
Tabel Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
Tabel Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA
2013 dan TA 2012
Tabel Realisasi Belanja Per Jenis Belanja – MAK TA 2013 dan TA 2012
Tabel Realisasi Belanja Per Program TA 2013 dan TA 2012
Tabel Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Yang Menyampaikan
Laporan Keuangan/Laporan BMN
Tabel Penggolongan Kualitas Piutang
Tabel Masa Manfaat
Tabel Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA
2013 dan TA 2012
Tabel Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
Tabel Pendapatan Iuran dan Denda
Tabel Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran
Yang Lalu
Tabel Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Yang Diderita
Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara
Tabel Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain
Tabel Rincian Hibah TA 2013
Tabel Realisasi Belanja Negara Tahun 2013 dan TA 2012
Tabel Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Tahun 2013
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012
Tabel Rincian Realisasi Pengembalian Belanja TA 2013
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012
Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012
Tabel Rincian Hibah TA 2013
Tabel Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2013
Tabel Perbandingan Neraca
Tabel Aset Lancar
3
4
10
11
11
12
17
18
19
20
21
21
23
23
25
26
27
28
28
29
29
30
31
31
32
34
37
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Tabel vii
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Tabel Piutang Bukan Pajak
Tabel Mutasi Piutang Bukan Pajak atas Denda Pelanggaran Persaingan
Usaha
Tabel Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan
Pajak
Tabel Saldo Piutang Bukan Pajak
Tabel Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Tabel Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (netto)
Tabel Persediaan
Tabel Aset Tetap
40
41
41
42
42
43
44
43
45
45
46
38. Tabel Peralatan dan Mesin 46
39. Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin 47
40. Tabel Aset Tetap Lainnya 48
41. Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya 48
42. Tabel Piutang Jangka Panjang 49
43. Tabel Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 49
44. Tabel Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
50
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Tabel Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(Netto)
Tabel Aset Lainnya
Tabel Aset Tak Berwujud
Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud
Tabel Aset Lain-lain
Tabel Mutasi Aset lain-lain
Tabel Kewajiban Jangka Pendek
Tabel Rincian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Tabel Ekuitas Dana Lancar
Tabel Cadangan Piutang
Tabel Cadangan Persediaan
Tabel Dana yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka
51
51
51
52
52
53
53
54
55
55
55
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Tabel viii
57.
58.
59.
Pendek
Tabel Ekuitas Dana Investasi
Tabel Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Tabel Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
56
56
56
57
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Grafik ix
DDDAAAFFFTTTAAARRR GGGRRRAAAFFFIIIKKK
Halaman
Grafik A. Komposisi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013
Grafik B. Komposisi Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan TA 2012
Grafik C. Komposisi Realisasi Belanja KPPU TA 2013 Menurut Jenis
Belanja
Grafik D. Komposisi Neraca
20
26
27
36
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Grafik ix
DDDAAAFFFTTTAAARRR GGGRRRAAAFFFIIIKKK
Halaman
Grafik A. Komposisi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013
Grafik B. Komposisi Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan TA 2012
Grafik C. Komposisi Realisasi Belanja KPPU TA 2013 Menurut Jenis
Belanja
Grafik D. Komposisi Neraca
20
26
27
36
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Daftar Singkatan x
DAFTAR SINGKATAN
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU : Badan Layanan Umum
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUN : Bendahara Umum Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PERDIRJEN : Peraturan Direktorat Jenderal
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI : Sistem Akuntansi Instansi
SAK : Sistem Akuntansi Keuangan
SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA : Tahun Anggaran
TAB : Tahun Anggaran Berjalan
TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR : Tuntutan Ganti Rugi
TPA : Tagihan Penjualan Angsuran
UP : Uang Persediaan
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Indeks atas Catatan atas Laporan Keuangan xi
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
HalamanLAPORAN REALISASI APBN
Pendapatan Negara dan Hibah
Catatan B.1.1.1 Hibah 25
Belanja Negara (Transaksi Kas)
Catatan B.2.1 Belanja Transaksi Kas (Netto) 26
Catatan B.2.1.1 Belanja Pegawai (Netto) 28
Catatan B.2.1.2 Belanja Barang (Netto) 29
Catatan B.2.1.3 Belanja Modal (Netto) 30
Belanja Negara (Transaksi Non Kas)
Catatan B.2.2 Transaksi Non Kas 31
NERACA
ASET
Aset Lancar
Catatan C.2.1 Aset Lancar 36
Catatan C.2.1.1 Piutang Bukan Pajak 37
Catatan C.2.1.1.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak 41
Catatan C.2.1.1.2 Piutang Bukan Pajak (netto) 42
Catatan C.2.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi 42
Catatan
Catatan
C.2.1.2.1
C.2.1.2.2
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (netto)
44
44
Catatan C.2.1.3 Persediaan 45
Aset Tetap
Catatan C.2.2 Aset Tetap 46
Catatan C.2.2.1 Peralatan dan Mesin 46
Catatan C.2.2.2 Aset Tetap Lainnya 48
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Indeks atas Catatan atas Laporan Keuangan xii
Piutang Jangka Panjang
Catatan C.2.3 Piutang Jangka Panjang 48
Catatan C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti rugi 49
Catatan
Catatan
C.2.3.1.1
C.2.3.1.2
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (netto)
50
50
Aset Lainnya
Catatan C.2.4 Aset Lainnya 51
Catatan C.2.4.1 Aset Tak Berwujud 51
Catatan C.2.4.2 Aset Lain-lain 52
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Catatan C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek 53
EKUITAS
Ekuitas Dana Lancar
Catatan C.2.6 Ekuitas Dana Lancar 54
Catatan C.2.6.1 Cadangan Piutang 55
Catatan
Catatan
C.2.6.2
C.2.6.3
Cadangan Persediaan
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek
55
56
Ekuitas Dana Investasi
Catatan C.2.7 Ekuitas Dana Investasi 56
Catatan C.2.7.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 56
Catatan C.2.7.2 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 57
PERNYATAAN TANGGUNG JAWABKETUA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 (Audited) terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana
terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, April 2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua
ItItVl4,'qr/
| -mun"mmad Nawir rvressiTs-
Pernyataan Tanggung Jawab E
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini 1
LAPORAN REALASI ANGGARAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 dan 31 DESEMBER 2012
(dalam rupiah)
Uraian Catatan
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Anggaran Realisasi
% Realisasi terhadap Anggaran
Realisasi
PENDAPATAN
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1 0 16.115.519.084 0 8.870.120.117
Jumlah Pendapatan 0 16.115.519.084 0 8.870.120.117
BELANJA
I. Belanja Transaksi Kas
1. Belanja Pegawai B.2.2.1.1 25.278.000.000 21.412.988.153 84,71 21.682.495.000
2. Belanja Barang B.2.2.1.2 85.042.694.000 76.976.179.943 90,51 69.950.997.742
3. Belanja Modal B.2.2.1.3 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 6.448.203.373
Jumlah Belanja B.I 113.358.275.000 101.415.935.321 89,64 98.081.696.115
II. Belanja Transaksi Non Kas
1. Belanja Pegawai Non Kas 0 0 0 0
2. Belanja Barang Non Kas 0 17.557.017.055 0 0
3. Belanja Modal Non Kas 0 0 0 0
Jumlah Belanja B.II 0 17.557.017.055 0 0
Jumlah Belanja Negara 113.358.275.000 101.415.935.321 104,95 98.081.696.115
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini 2
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHANERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012(dalam rupiah)
Nama Perkiraan Catatan 31 Desember 2013 31 Desember 2012Kenaikan/ Penurunan
Aset 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)
Aset Lancar C.2.1 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156)
Piutang Bukan Pajak C.2.1.1 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Bukan Pajak
C.2.1.1.1 (44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670
Piutang Bukan Pajak (Netto) C.2.1.1.2 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
C.2.1.2 177.522.930 178.941.115 (1.418.185)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
C.2.1.2.1 (165.072.930) (178.941.115) 13.868.185
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)
C.2.1.2.2 12.450.000 0 12.450.000
Persediaan C.2.1.3 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)
Aset Tetap C.2.2 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004)
Peralatan dan Mesin C.2.2.1 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152
Aset Tetap Lainnya C.2.2.2 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702
Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858)
Piutang Jangka Panjang C.2.3 0 0 0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
C.2.3.1 6.445.462 7.536.370 (1.090.908)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
C.2.3.1.1 (6.445.462) (7.536.370) 1.090.908
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)
C.2.3.1.2 0 0 0
Aset Lainnya C.2.4 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)
Aset Tak Berwujud C.2.4.1 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085)
Aset Lain-lain C.2.4.2 0 324.193.843 (324.193.843)
Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)
Kewajiban Jangka Pendek C.2.5 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)
Utang Kepada Pihak Ketiga 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)
Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226)
Ekuitas Dana Lancar C.2.6 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294)
Cadangan Piutang C.2.6.1 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170)
Cadangan Persediaan C.2.6.2 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
C.2.6.3 (23.121.289) (233.049.151) 209.927.862
Ekuitas Dana Investasi C.2.7 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap C.2.7.1 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya C.2.7.2 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Ringkasan 3
RRRIIINNNGGGKKKAAASSSAAANNN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) TA 2013 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama
periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 2013 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (netto)
sebesar Rp16.115.519.084,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara (netto) pada TA 2013 adalah
sebesar Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46 persen dari anggarannya sebesar
Rp113.358.275.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA
2013 dan TA 2012 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 1Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan TA 2012
Uraian
TA 2013 TA 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)% Real. Thdp.
AnggaranRealisasi
Pendapatan Negara dan Hibah
0 16.115.519.084 0 8.870.120.117
Belanja Rupiah Murni 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 98.081.696.115
Belanja Hibah 0 0 0 0
Jumlah Belanja 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 98.081.696.115
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31
Desember 2013 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2012.
Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.782.243.631,00 yang terdiri dari Aset Lancar
sebesar Rp3.179.758.728,00, Aset Tetap sebesar Rp9.035.489.642,00 dan Aset Lainnya sebesar
Rp6.566.995.261,00.
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.121.289,00 yang merupakan kewajiban
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Ringkasan 4
jangka pendek.
Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.759.122.342,00
yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp3.156.637.439,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp15.602.484.903,00.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012
(dalam Rupiah)
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk
pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
atas laporan keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31
Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu
diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas
negara.
URAIAN 31 Des 2013 31 Des 2012Kenaikan/Penurunan
Rp %ASET
Aset Lancar 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156) (40,18)
Aset Tetap 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) (64,13)
Aset Lainnya 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)
Jumlah Aset 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088) (53,12)
KEWAJIBAN
Kewajiban Jk. Pendek 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) (90,08)
Jumlah Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) (90,08)
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294) (37,90)
Ekuitas Dana Investasi 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932) (55,09)
Jumlah Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226) (52,90)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088) (53,12)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 5
IIIVVV... CCCAAATTTAAATTTAAANNN AAATTTAAASSS LLLAAAPPPOOORRRAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara
Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman
Akuntansi Penyusunan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang
Penatausahaan Piutang Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan
dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar; dan
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Rencana
Strategis
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
A.2.1 RENCANA STRATEGIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga Negara yang mengemban amanat
untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam peranannya sebagai lembaga pengawas, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 6
kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dan implementasi kebijakan persaingan usaha
oleh pengambil kebijakan serta peningkatan kinerja perekonomian berupa peningkatan
kesejahteraan rakyat (welfare improvement).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tugas Komisi meliputi:
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Tolok ukur keberhasilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha bukan pada banyaknya perkara
yang ditangani, namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Harapan KPPU sebagai lembaga Negara pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
dituangkan dalam Visi KPPU “Terwujudnya Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan
untuk Kesejahteraan Rakyat”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, KPPU menetapkan misi yaitu Mewujudkan Persaingan Usaha
yang Sehat melalui:
1. Pencegahan dan penindakan ;
2. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha; dan
3. Penguatan kelembagaan.
Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dan menjadi landasan dalam mewujudkan Visi
dan Misinya, adalah:
1. Profesional;
2. Independen;
3. Kredibel;
4. Transparan; dan
5. Bertanggung jawab.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 7
Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 3, dalam mencapai visi dan menjalankan misinya,
tujuan umum yang hendak dicapai Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah:
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang
sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan
oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menetapkan Strategi sebagai berikut:
1. Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis;
2. Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan; dan
3. Kelembagaan yang efektif dan efisien.
Ketiga strategi di atas diturunkan ke dalam beberapa Sasaran Strategis yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Strategi 1:
Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis, dengan sasaran
strategisnya adalah:
1. Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha dan kebijakan persaingan;
2. Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha;
3. Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan
usaha; dan
4. Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akuisisi.
Strategi 2
Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku kepentingan dengan
sasaran strategisnya adalah:
1. Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat;
2. Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan; dan
3. Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi.
Strategi 3:
Kelembagaan yang efektif dan efisien dengan sasaran strategisnya adalah:
1. Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah;
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran;
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 8
3. Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional;
4. Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja
KPPU; dan
5. Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi.
Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi KPPU untuk mencapai
Sasaran Strategis Utama (ultimate goal) yaitu: “Terciptanya iklim persaingan usaha yang
sehat”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dijelaskan hubungan antara
strategi dengan sasaran strategis yang dijabarkan dalam gambar berikut:
STRATEGI SASARAN STRATEGIS
Pencegahan dan Penindakan dengan fokus pada sektor-sektor strategis
Peningkatan efektifitas monitoring terhadap pelaku usaha usaha dan kebijakan persaingan
Peningkatan kualitas penegakan hukum persaingan usaha
Peningkatan efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha
Peningkatan efektifitas pengawasan merger dan akusisi
Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha kepada semua pemangku
kepentingan
Pengarusutamaan nilai-nilai persaingan usaha sehat
Peningkatan kualitas saran dan pertimbangan kepada pembuat kebijakan
Peningkatan kualitas kajian industri dan ekonomi
Kelembagaan yang efektif dan efisien
Pembangunan jejaring dengan lembaga lain yang memberikan nilai tambah
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran
Peningkatan kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional
Peningkatan kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU
Penataan kelembagaan yang selaras dengan reformasi birokrasi
Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam
peta strategi berikut ini:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 9
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 10
Pendapatan
A.2.2 PENDAPATAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (netto)
Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA Anggaran 2013 berupa Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16.115.519.084,00 terdiri atas:
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan sebesar Rp 198.380.000,00;
2. Pendapatan Iuran dan Denda Rp15.658.247.840,00;
3. Pendapatan Lain-Lain Rp68.924.862,00;
4. Pendapatan Pelunasan Piutang Rp10.767.494,00; dan
5. Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp179.198.888,00.
Rincian Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 yang berupa Penerimaan
Negara Bukan Pajak dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3 Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
TA 2013 dan TA 2012
Uraian TA 2013 TA 2012 Kenaikan/
(Penurunan)
% Naik/
(Turun)Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)
198.380.000 338.119.000 (139.739.000) (41,33)
Pendapatan Iuran dan Denda 15.733.247.840 8.414.698.490 7.318.549.350 86,97
Pendapatan Lain-lain 68.924.862 43.718.571 25.206.291 57,66
Pendapatan Pelunasan Piutang 10.767.494 57.234.056 (46.466.562) (81,19)
Pendapatan Anggaran Lain-lain 179.198.888 16.350.000 162.848.888 996,02
Realisasi Pendapatan (bruto) 16.190.519.084 8.870.120.117 7.320.398.967 82,53
Pengembalian Pendapatan Iuran dan Denda
75.000.000 0 75.000.000
Realisasi Pendapatan (netto) 16.115.519.084 8.870.120.117 7.245.398.967 81,68
Belanja A.2.3 BELANJA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (netto)
Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan
belanja modal. Realisasi belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar
Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46 persen dari pagu anggaran TA 2013, terdiri dari:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp21.412.988.153,00 atau 84,71 persen dari pagu;
2. Belanja Barang sebesar Rp76.976.179.943,00 atau 90,51 persen dari pagu;
3. Belanja Modal sebesar Rp3.026.767.225,00 atau 99,64 persen dari pagu.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Jenis Belanja dan Per Program dapat dilihat sebagai
berikut :
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 11
Tabel 4 Realisasi Belanja Per Jenis Belanja – MAK TA 2013 dan TA 2012
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Jenis
Belanja
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Realisasi menurut Jenis Belanja – MAK
Transaksi Kas
51 Belanja
Pegawai
25.278.000.000 21.418.321.278 84,73 26.124.857.000 21.711.820.000
83,11
52 Belanja Barang 85.042.694.000 78.262.028.297 92,03 79.652.744.000 71.175.142.649 89,36
53 Belanja Modal 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 8.161.305.000 6.448.203.373 79,01
Transaksi Non Kas
52 Belanja Barang
Non Kas
0 17.557.017.055 0 0 0 0,00
Realisasi Belanja
(bruto)
113.358.275.000 120.264.133.855 106,09 113.938.906.000 99.335.166.022 87,18
Pengembalian Belanja 0 1.291.181.479 0 0 1.253.469.907 0
Realisasi Belanja
(netto)
113.358.275.000 118.972.952.376 104,95 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08
Tabel 5
Realisasi Belanja Per Program TA 2013 dan TA 2012
Kode
Jenis
Belanja
Uraian
Jenis
Belanja
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
Realisasi menurut Program
Pengawasan
Persaingan Usaha
113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08
Jumlah 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha disusun
berdasarkan data/laporan keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Pada TA 2013 ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperoleh anggaran yang berasal dari
APBN sebesar Rp113.358.275.000,00 yang seluruhnya merupakan anggaran untuk 1 (satu)
satuan kerja pusat/KP. Jumlah satuan kerja di lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha
adalah 1 (satu) satuan kerja. Satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 12
Tabel 6 Rekapitulasi Jumlah Satker Menurut Eselon 1 Yang Menyampaikan
Laporan Keuangan/ Laporan BMN
No Kode Eselon I
Uraian
Jumlah Jenis Kewenangan
Jumlah Satker
KP KD DK TP
M TM M TM M TM M TM
1. 422810 Sekretariat
Jenderal
M - - - - - - - 1 Satker
Jumlah 1 Satker
Keterangan:
M = Menyampaikan LK
TM = Tidak menyampaikan LK
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ lembaga (LKKL)
yang terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi
Anggaran entitas akuntansi yang berada di bawah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan disusun melalui SAI.
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan
laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang
memadai.
Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 13
Kebijakan
Akuntansi A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada
Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu
pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat
di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha adalah:
Pendapatan
(1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu
dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada
KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis
pendapatan.
Belanja (2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka laporan keuangan menurut
klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja
disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
Aset
(3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 14
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya
alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada
saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas yang dimaksud mencakup
kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan dipakai, atau dimiliki
untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta
asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah
dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar
TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya
seperti donasi/rampasan.
Aset Tetap b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap
dilaporkan pada neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2013
berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang
nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00; dan
(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp10.000.000,00;
(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 15
di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang
bercorak kesenian.
Piutang
Jangka
Panjang
c. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan
lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka
Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
Piutang jangka panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari piutang atas
denda ikatan dinas yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Aset Lainnya
Kewajiban
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan
aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud
fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi
software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak
lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA,
Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi
Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah.
(4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan
pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga
internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang
bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 16
Ekuitas Dana
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan
Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena
perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,
diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang
pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas
Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian
kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan
upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi
masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 17
Penyusutan
Aset Tetap
Tabel 7 Penggolongan Kualitas Piutang
Kualitas Piutang Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo.
0,5%
Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan.
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Kedua tidak dilakukan pelunasan.
50%
Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN.
(7) Penyusutan Aset Tetap
• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang
Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
Ø Tanah
Ø Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
Ø Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam
kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.
• Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31
Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.
Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang
disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester
tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
semester selama Masa Manfaat.
• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Umum 18
Tabel 8 Masa Manfaat
Kelompok Aset
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan bangunan 10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern)
4 Tahun
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 19
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah (netto)
Realisasi Pendapatan
Negara (netto)
Rp16.115.519.084,00
Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan TA 2012 yang berasal dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing sebesar Rp16.115.519.084,00 dan
Rp8.870.120.117,00 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 9
Realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan TA 2012
Uraian TA 2013 TA 2012 Kenaikan/ (Penurunan)
% Naik/
(Turun) Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan serta Pendapatan dari Penjualan)
198.380.000 338.119.000 (139.739.000) (41,33)
Pendapatan Iuran dan Denda 15.733.247.840 8.414.698.490 7.318.549.350 86,97
Pendapatan Lain-lain 68.924.862 43.718.571 25.206.291 57,66
Pendapatan Pelunasan Piutang 10.767.494 57.234.056 (46.466.562) (81,19)
Pendapatan Anggaran Lain-lain 179.198.888 16.350.000 162.848.888 996,02
Realisasi Pendapatan (bruto) 16.190.519.084 8.870.120.117 7.320.398.967 82,53
Pengembalian Pendapatan Iuran dan Denda
75.000.000 0 75.000.000 0
Realisasi Pendapatan (netto) 16.115.519.084 8.870.120.117 7.245.398.967 81,68
Berdasarkan Tabel 9, realisasi Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013
mengalami kenaikan sebesar Rp7.245.398.967,00 atau 81,68 persen dibandingkan TA 2012.
Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan atas pendapatan
yang berasal dari pembayaran denda persaingan usaha dan pembayaran denda ikatan dinas.
Komposisi PNBP Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga dapat disajikan dengan grafik di
bawah ini:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 20
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
TA 2013
TA 2012
198.380.000
338.119.000
15.658.247.840
8.414.698.490
10.767.494
57.234.056
68.924.862
43.718.571
179.198.888
16.350.000
Pendapatan dari Pengelolaan BMNPendapatan Iuran dan DendaPendapatan Pelunasan PiutangPendapatan Lain-lainPendapatan Anggaran Lain-lain
ribuan rupiah
Grafik A. Komposisi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013
Realisasi
Pendapatan dari
Pengelolaan BMN
(Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan)
serta Pendapatan
dari Penjualan
Rp198.380.000,00
(i) Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) berupa
pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp198.380.000,00.
Besarnya realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN dirinci dalam tabel di bawah ini:
Tabel 10
Rincian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN
No. Nama Pihak Penyetor Tanggal
SSBP
Tanggal Terima
Bank Jumlah (Rp)
1. Bendahara Pengeluaran 03-01-2013 03-01-2013 2.550.000
2. Bendahara Pengeluaran 16-01-2013 16-01-2013 1.050.000
3. Bendahara Pengeluaran 16-01-2013 16-01-2013 5.100.000
4. Bendahara Pengeluaran 19-07-2013 19-07-2013 1.400.000
5. Bendahara Pengeluaran 25-07-2013 25-07-2013 1.900.000
6. Bendahara Pengeluaran 30-07-2013 30-07-2013 91.380.000
7. Bendahara Pengeluaran 31-07-2013 31-07-2013 95.000.000
Jumlah 198.380.000
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN ini berasal dari hasil lelang barang inventaris
kantor yang rusak/dihapuskan.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 21
Realisasi Pendapatan
Iuran dan Denda
sebesar
Rp15.658.247.840,00
(ii) Pendapatan Iuran dan Denda
Pendapatan Iuran dan Denda Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 berasal dari
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha sebesar
Rp15.658.247.840,00.
Tabel 11
Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda
Jenis Pendapatan Iuran dan Denda Jumlah (Rp)
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan
Usaha
15.733.247.840
Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda 15.733.247.840
Pengembalian Pendapatan 75.000.000
Realisasi Pendapatan Iuran dan Denda (netto) 15.658.247.840
Pada TA 2013 terdapat kelebihan pembayaran piutang denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha atas nama PT Pondasi Karya Megah sebesar Rp75.000.000,00. Dalam
pelaksanaan proses pengembalian pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan
usaha ini KPPU berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kas Negara dan KPPN Jakarta I untuk penerbitan SPM pengembalian kelebihan pembayaran
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha dengan Nomor SPM 02935 dan Nomor
SP2D 3693601F (terlampir).
Rincian Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha dapat
dilihat pada Lampiran I.
Realisasi atas
Pendapatan
Lain-lain
Rp68.924.862,00
(iii) Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar
Rp68.924.862,00 berupa Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun
Anggaran Yang Lalu (TAYL). Rincian besarnya realisasi Pendapatan atas Penerimaan
Kembali TAYL dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 22
Realisasi atas
Pendapatan
Pelunasan Piutang
Rp10.767.494,00
Tabel 12 Rincian Pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
No. Uraian Tanggal SSBP
Tanggal Penerimaan
Bank
Jumlah (Rp)
1. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas
07-01-2013 07-01-2013 1.000.000
2. Pengembalian Biaya Honorarium Penyusunan Identifikasi Profil
07-01-2013 07-01-2013 26.630.500
3. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas
09-01-2013 09-01-2013 460.100
4. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas
31-01-2013 31-01-2013 2.738.200
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas
31-01-2013 31-01-2013 258.750
6. Pengembalian Selisih Realisasi Pembiayaan atas Tambahan Manfaat Rawat Jalan dan Selisih Premi Cadangan (PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri)
24-05-2013 24-05-2013 37.837.312
Jumlah 68.924.862
(iv) Pendapatan Pelunasan Piutang
Pendapatan Pelunasan Piutang berupa Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian
yang Diderita Oleh Negara TA 2013 yaitu sebesar Rp10.767.494,00 yang terdiri atas:
a. Dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
TA 2012, terdapat temuan berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang tidak
dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp4.285.250,00 yang berasal dari kelebihan
pembayaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dan sebesar Rp709.514,00
yang berasal dari kelebihan pembayaran tiket karena perbedaan antara harga tiket
dengan kuitansi perjalanan dinas luar negeri. Biro Pengawasan Internal Komisi
Pengawas Persaingan Usaha merekomendasikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut
dengan mengembalikan kelebihan belanja perjalanan dinas tersebut dan
menyetorkannya ke Kas Negara. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan atas
kelebihan belanja perjalanan dinas telah disetorkan ke Kas Negara.
b. Dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha TA 2009, terdapat temuan berupa kemahalan harga pembelian toner
printer senilai Rp20.035.400,00. Pihak ketiga menyetujui untuk mengganti kerugian
Negara tersebut dengan mengangsur setiap bulan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
Pada TA 2013 pihak ketiga yang terdiri atas CV Umpu Company, CV Mitra Adi Jaya, CV
Gunung Tuan, CV Kalimpanang, CV Mardika Tara telah menyetorkan ke Kas Negara
sebesar Rp2.272.730,00; dan
c. Terdapat kerugian Negara atas kehilangan Barang Milik Negara berupa laptop di Kantor
Perwakilan Daerah (KPD) Manado. Tim Penyelesaian Kerugian Negara
merekomendasikan kepada Sdr. Mario H. Wungow untuk mengganti kerugian Negara
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 23
tersebut dengan membayar sebesar harga pasar laptop yang hilang, yaitu sebesar
Rp3.500.000,00. Sdr. Mario menyetujui dan telah menyetorkan ke Kas Negara pada
tanggal 29 Oktober 2013.
Tabel di bawah ini menyajikan rincian realisasi Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas
Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara:
Tabel 13 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk
TP/TGR) Bendahara
No. Nama Pihak Penyetor Tanggal
SSBP
Tanggal
Penerimaan
Bank
Jumlah (Rp)
1. Retno Suprihandayani 24-06-2013 24-06-2013 137.797
2. Anang Triyono 24-06-2013 24-06-2013 1.883.250
3. Setya Budi Yulianto a/n
Ahmad Ramadhan Siregar
24-06-2013 24-06-2013 2.402.000
4. Angsuran Pelunasan Utang CV Umpu Company
28-06-2013 28-06-2013 227.273
5. Angsuran Pelunasan Utang CV Mitra Adi Jaya
28-06-2013 28-06-2013 227.273
6. Angsuran Pelunasan Utang CV Gunung Tuan
28-06-2013 28-06-2013 227.273
7. Angsuran Pelunasan Utang CV Kalimpanang
28-06-2013 28-06-2013 227.273
8. Angsuran Pelunasan Utang CV Mardika Tara
08-07-2013 08-07-2013 227.273
9. Angsuran Pelunasan Utang CV Gunung Tuan
21-08-2013 21-08-2013 227.273
10. Angsuran Pelunasan Utang CV Kalimpanang
21-08-2013 21-08-2013 227.273
11. Angsuran Pelunasan Utang CV Umpu Company
21-08-2013 21-08-2013 227.273
12. Angsuran Pelunasan Utang CV Mardika Tara
21-08-2013 21-08-2013 227.273
13. Angsuran Pelunasan Utang CV Mitra Adi Jaya
21-08-2013 21-08-2013 227.273
14. Mario Haymond Wungow 29-10-2013 29-10-2013 3.500.000
15. Deswin Nur 18-12-2013 18-12-2013 137.797
16. Deswin Nur 18-12-2013 18-12-2013 433.920
Jumlah 10.767.494
Realisasi atas
Pendapatan
Anggaran Lain-lain
Rp179.198.888,00
(v) Pendapatan Anggaran Lain-Lain
Pendapatan Anggaran Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar
Rp179.198.888,00 berupa Pendapatan atas Denda Ikatan Dinas dan Reklasifikasi atas
Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan. Besarnya realisasi Pendapatan Anggaran Lain-
lain dirinci dalam tabel di bawah ini:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 24
Tabel 14
Rincian Pendapatan Anggaran Lain-lain
No. Uraian Tanggal
SSBP
Tanggal
Penerimaan
Bank
Jumlah
(Rp)
1. Panji Tri Nugroho (Surat Perjanjian Kerja
KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)
05-02-2013 05-02-2013 5.000.000
2. Panca Kusuma Yuliandari (Surat
Perjanjian Kerja KPPU No.
823.1/SJ/SPK/VII/2011)
07-02-2013 07-02-2013 5.000.000
3. Frima Adi Wijaya (Surat Perjanjian Kerja
KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)
22-03-2013 22-03-2013 5.000.000
4. Anggita Jogi (Surat Perjanjian Kerja
KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)
11-04-2013 11-04-2013 500.000
5. Anggita Jogi (Surat Perjanjian Kerja
KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)
05-05-2013 05-05-2013 500.000
6. Anggita Jogi (Surat Perjanjian Kerja
KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)
31-05-2013 31-05-2013 500.000
7 Gunawan Aribowo (Surat Perjanjian Kerja
No. 34/DE/SPK/II/2009)
18-07-2013 18-07-2013 227.273
8. Selly Kartika (Surat Perjanjian Kerja No.
823.1/SJ/SPK/VII/2011)
08-08-2013 02-08-2012 5.000.000
9. Dani Karolus Tiawan (Surat Perjanjian
Kerja No. 17/DE/SPK/II/2009)
21-08-2013 21-08-2013 181.818
10. Rakhma Ajeng Witantri (Surat Perjanjian
Kerja No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)
10-10-2013 10-10-2013 2.500.000
11. Rakhma Ajeng Witantri (Surat Perjanjian
Kerja No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)
04-11-2013 04-11-2013
850.000
12. Danang Adhinata (Surat Perjanjian Kerja
No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)
13-11-2013 13-11-2013 800.000
13. Danang Adhinata (Surat Perjanjian Kerja
No. 823.1/SJ/SPK/VII/2011)
15-11-2013 15-11-2013 4.200.000
14. Rian Andrisalam (Surat Perjanjian Kerja
No. 34/DE/SPK/I/2008)
18-11-2013 18-11-2013 5.886.364
15. Gunawan Aribowo (Surat Perjanjian Kerja No. 34/DE/SPK/II/2009)
18-11-2013 18-11-2013 227.273
16. Puput Widyanarti (Surat Perjanjian Kerja No. 05/DE/SPK/II/2009)
18-12-2013 18-12-2013 545.455
17. Muhammad Aiza (Surat Perjanjian Kerja No. 28/DE/SPK/II/2009)
18-12-2013 18-12-2013 4.545.455
18. Anggita Jogi (Surat Perjanjian Kerja KPPU No.823.1/SJ/SPK/VII/2011)
19-12-2013 19-12-2013 500.000
19. Puput Widyanarti (Surat Perjanjian Kerja No. 05/DE/SPK/II/2009)
30-12-2013 30-12-2013 545.455
20. Reklasifikasi atas Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan
31-12-2013 31-12-2013 136.689.795
Jumlah 179.198.888
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 25
Hibah B.1.1 Hibah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima bantuan hibah dalam bentuk jasa dari Japan
International Cooporation Agency (JICA) yang berlaku efektif tanggal 21 September 2009 sampai
dengan tanggal 21 September 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima
Hibah Berupa Jasa Nomor 1561/SJ/IX/2013 tanggal 10 September 2013 dengan detail sebagai
berikut:
Tabel 15 Rincian Hibah TA 2013
No. Kegiatan Rupiah
1. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)
393.936.016
2. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)
568.275.555
3. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)
642.626.240
4. Project for Competition Policy Phase II)
15.952.179.244
Jumlah 17.557.017.055
Atas hibah tersebut diatas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengurusan
permohonan permintaan nomor registrasi hibah melalui Surat Nomor 1616/SJ/IX/2013 dan
pengesahan hibah melalui Surat Nomor 96/KPA/X/2013 ke Direktorat Jenderal Pengelolaan
Utang, Kementerian Keuangan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang,
Kementerian Keuangan menanggapinya dengan menerbitkan registrasi hibah Nomor 74212601
pada tanggal 4 Oktober 2013 melalui Surat Nomor S-1386/PU.6/2013 dan telah dilakukan
pengesahan hibah pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor SP3HLBJS-
0497/pu.6/2013.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menindaklanjutinya dengan melakukan pengesahan hibah ke KPPN Jakarta I dengan
menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-
BJS) dengan Nomor 07574/KPPU/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Atas permohonan
persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-
BJS) tersebut, KPPN Jakarta I telah melakukan persetujuan dengan menerbitkan Persetujuan
Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor
581293H/018/701 pada tanggal 31 Desember 2013.
Realisasi Belanja Negara (netto) Rp101.415.935.321,00
B.2. Belanja Negara (netto)
Belanja Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dianggarkan sebesar
Rp113.358.275.000,00 dan terealisasi sebesar Rp101.415.935.321,00 atau mencapai 89,46
persen dari pagu setelah dikurangi pengembalian belanja. Realisasi Belanja Negara Komisi
Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 26
Tabel 16 Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan TA 2012
Uraian
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Transaksi Kas 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08
Jumlah 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08
Komposisi realisasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
90.000.000.000
95.000.000.000
100.000.000.000
105.000.000.000
110.000.000.000
115.000.000.000
120.000.000.000
2013 2012
Rupiah Murni
ANGGARAN
REALISASI
113.358.275.000
98.081.696.115101.415.935.321
113.938.906.000
Grafik B. Komposisi Realisasi Belanja Negara TA 2013 dan TA 2012
Realisasi Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 (netto) hanya mencapai sebesar
89,46 persen dibandingkan anggaran yang tersedia antara lain disebabkan oleh:
a. Belanja Pegawai tidak terserap secara optimal karena beberapa posisi pejabat struktural pada
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum terisi dan sejumlah pegawai
mengundurkan diri;
b. Fluktuasi jumlah perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditangani
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
B.2.1 Belanja Transaksi Kas (netto)
Menurut jenis belanja, anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan realisasinya
adalah sebagai berikut:
a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp25.278.000.000,00 dan realisasi Belanja
Pegawai sebesar Rp21.412.988.153,00 atau 84,71 persen dari pagu.
b. Belanja Barang dengan anggaran sebesar Rp85.042.694.000,00 dan realisasi sebesar
Rp76.976.179.943,00 atau 90,51 persen dari pagu.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 27
c. Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp3.037.581.000,00 dan realisasi sebesar
Rp3.026.767.225,00 atau 99,64 persen dari pagu.
Realisasi Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 menurut jenis belanja dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 17 Rincian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja TA 2013
Nomor Kode
Uraian Jenis Belanja
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Belanja (Rp) %
51 Belanja Pegawai 25.278.000.000 21.412.988.153 84,71 52 Belanja Barang 85.042.694.000 76.976.179.943 90,51 53 Belanja Modal 3.037.581.000 3.026.767.225 99,64 Jumlah Transaksi Kas 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46
Komposisi realisasi Belanja Pemerintah menurut Jenis Belanja juga dapat disajikan seperti grafik
di bawah ini:
25.278.000.000
85.042.694.000
3.037.581.000
21.415.935.321
76.976.179.943
3.026.767.225010.000.000.00020.000.000.00030.000.000.00040.000.000.00050.000.000.00060.000.000.00070.000.000.00080.000.000.00090.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
ANGGARANREALISASI
ribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiahribuan rupiah
Grafik C. Komposisi Realisasi Belanja KPPU TA 2013 Menurut Jenis Belanja
Realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,39 persen dibandingkan realisasi
belanja pada TA 2012. Kenaikan ini tidak signifikan, hal ini disebabkan antara lain karena volume
kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada TA 2013 cenderung
konstan dibandingkan volume kegiatan pada TA 2012.
.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 28
Pengembalian
Belanja KPPU
Rp1.291.181.479,00
Realisasi Belanja
Pegawai
Rp21.412.988.153,00
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan TA 2012
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Realisasi
TA 2013
Realisasi
TA 2012
Naik
(Turun)
% 51 Belanja Pegawai 21.412.988.153 21.682.495.000 (1,24) 52 Belanja Barang 76.976.179.943 69.950.997.742 10.04 53 Belanja Jasa 3.026.767.225 6.448.203.373 (53,06)
Jumlah Transaksi Kas 101.415.935.321 98.081.696.115 3,39
Pengembalian Belanja
Pengembalian Belanja Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar
Rp1.291.181.479,00 yang berasal dari:
1) Pengembalian Belanja Honorarium sebesar Rp5.333.125,00; 2) Pengembalian Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp45.633.983,00; 3) Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp89.060.000,00; dan 4) Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp1.086.227.991,00 dan
Pengembalian Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp64.926.380,00.
Tabel 19 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja TA 2013
Nomor Kode
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Pengembalian Belanja (Rp)
51 Belanja Honorarium 5.333.125
52 Belanja Barang 1.285.848.354
Total 1.291.181.479
B.2.1.1 Belanja Pegawai (netto)
Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 masing-masing adalah sebesar
Rp21.412.988.153,00 dan Rp21.682.495.000,00. Berdasarkan Tabel 19, realisasi Belanja
Pegawai mengalami penurunan sebesar 1,24 persen dari realisasi Belanja Pegawai TA 2012.
Penurunan tersebut disebabkan antara lain karena terdapatnya posisi pejabat struktural pada
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang belum terisi serta adanya sejumlah
pegawai yang mengundurkan diri, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyerapan
Belanja Pegawai yang telah dialokasikan untuk membayar gaji.
Tabel 20
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 29
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Realisasi
TA 2013
Realisasi
TA 2012
Naik
(Turun)
%
51 Belanja Pegawai 21.418.321.278 21.711.820.000 (1,35)
Realisasi Belanja (bruto) 21.418.321.278 21.711.820.000 (1,35)
Pengembalian Belanja 5.333.125 29.325.000 (81,81)
Realisasi Belanja (netto) 21.412.988.153 21.682.495.000 (1,24)
Realisasi Belanja Barang Rp76.976.179.943,00
B.2.1.2 Belanja Barang (netto)
Anggaran Belanja Barang Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar
Rp85.042.694.000,00 dengan realisasi sebesar Rp76.976.179.943,00 atau 90,51 persen dari
pagu anggarannya yang terdiri dari:
a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp4.204.407.000,00 dengan realisasi
Rp4.042.425.436,00 atau 96,15 persen dari pagu;
b. Belanja Barang Non Operasional Rp9.696.731.000,00 dengan realisasi Rp8.335.558.918,00
atau 86,43 persen dari pagu;
c. Belanja Jasa sebesar Rp24.666.414.000,00 dengan realisasi Rp22.615.671.455,00 atau
92,05 persen dari pagu;
d. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.807.199.000,00 dengan realisasi Rp2.787.160.125,00
atau 99,29 persen dari pagu;
e. Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp38.906.723.000,00 dengan realisasi
Rp35.044.168.192,00 atau 92,86 persen dari pagu; dan
f. Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp4.761.220.000,00 dengan realisasi
Rp4.151.195.817,00 atau 88,55 persen dari pagu.
Tabel 21
Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan 2012
Uraian
31 Desember 2013 31 Desember 2012
Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Belanja Barang Operasional 4.204.407.000 4.042.425.426 96,15 3.825.292.000 2.984.211.794 78,01
Belanja Barang Non Operasional 9.696.731.000 8.335.558.918 86,43 13.508.206.000 11.541.459.345 85,50
Belanja Jasa 24.666.414.000 22.615.671.455 92,05 22.926.475.000 20.166.191.290 88,02
Belanja Pemeliharaan 2.807.199.000 2.787.160.125 99,29 2.480.947.000 2.298.653.198 92,65 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 38.906.723.000 35.044.168.192 92,86 34.417.665.000 30.795.522.803 92,68
Belanja Perjalanan Luar Negeri 4.761.220.000 4.151.195.817 88,55 2.494.159.000 2.164.959.312 90,84
Jumlah 113.358.275.000 101.415.935.321 89,46 113.938.906.000 98.081.696.115 86,08
Realisasi Belanja Barang Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dan TA 2012 masing-
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 30
masing adalah sebesar Rp76.976.179.943,00 dan Rp69.950.997.742,00. Berdasarkan Tabel 22,
realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 10,04 persen dari realisasi
Belanja Barang TA 2012. Hal ini antara lain disebabkan oleh:
1. Peningkatan Belanja Jasa, karena kegiatan Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi
yang pada TA 2012 dialokasikan pada Belanja Modal, maka pada TA 2013 dialokasikan
sebagai Belanja Jasa;
2. Peningkatan Belanja Perjalanan sebagai akibat perubahan akun kegiatan belanja bantuan
transport dalam kota dalam rangka kegiatan operasional Satker yang semula menggunakan
akun 521119 (Belanja Barang Operasional Lainnya) berubah menjadi akun 524113 (Belanja
Perjalanan Transport Dalam Kota) dan kegiatan belanja bantuan transport dalam kota dalam
rangka kegiatan non operasional Satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual)
yang semula menggunakan akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya) berubah
menjadi akun 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota).
Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Realisasi
TA 2013
Realisasi
TA 2012
Naik
(Turun)
%
5211 Belanja Barang Operasional 4.042.425.436 2.984.211.794 35,46
5212 Belanja Barang Non Operasional 8.381.192.901 11.549.166.755 (27,43)
5221 Belanja Jasa 22.704.731.455 20.180.191.290 12,51
5231 Belanja Pemeliharaan 2.787.160.125 2.298.653.198 21,25
5241 Belanja Perjalanan Dalam Legeri 36.130.396.183 31.897.318.616 13,27
5242 Belanja Perjalanan Luar Legeri 4.216.122.197 2.265.600.996 86,09
Realisasi Belanja (bruto) 78.262.028.297 71.175.142.649 9,96
Pengembalian Belanja 1.291.181.479 1.253.469.907 3,01
Realisasi Belanja (netto) 76.976.179.943 69.950.997.742 10,04
Realisasi Belanja Modal Rp3.026.767.225,00
B.2.1.3 Belanja Modal (netto)
Anggaran Belanja Modal Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 sebesar
Rp3.037.581.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.026.767.225,00 atau 99,64 persen dari pagu
anggarannya yang terdiri dari:
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp2.908.931.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp2.898.132.225,00 atau 99,63 persen dari pagu; dan
b. Belanja Modal Lainnya sebesar Rp128.650.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp128.635.000,00 atau 99,99 persen dari pagu.
Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar
Rp3.026.767.225,00 dan Rp6.448.203.373,00. Berdasarkan Tabel 21, realisasi Belanja Modal
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 31
Realisasi Belanja Barang Non Kas Rp17.557.017.055,00
mengalami penurunan sebesar 53,06 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA
2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh penurunan alokasi anggaran untuk Belanja Modal pada
TA 2013 yang cukup signifikan sebesar 62,78 persen dibandingkan alokasi anggaran Belanja
Modal TA 2012.
Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Realisasi
TA 2013
Realisasi
TA 2012
Naik
(Turun)
%
532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.898.132.225 4.168.777.811 (30,48)
536 Belanja Modal Fisik Lainnya 128.635.000 2.279.425.562 (94,36)
Jumlah 3.026.767.225 6.448.203.373 (53,06)
B.2.2 Transaksi Non Kas
Belanja Transaksi Non Kas sebesar Rp17.557.017.055,00 terdiri dari belanja barang non kas
yang merupakan bantuan hibah dalam bentuk jasa yang diterima oleh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dari Japan International Cooporation Agency (JICA) yang berlaku efektif
tanggal 21 September 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2013 sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Jasa Nomor 1561/SJ/IX/2013 tanggal 10
September 2013 dengan detail sebagai berikut:
Tabel 24 Rincian Hibah TA 2013
No. Kegiatan Rupiah
1. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)
393.936.016
2. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)
568.275.555
3. Long Term Training for Competition Policy Project (Phase II)
642.626.240
4. Project for Competition Policy Phase II)
15.952.179.244
Jumlah 17.557.017.055
Catatan Penting
Lainnya
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA
Pada TA 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendapatkan pagu anggaran sebesar
Rp119.834.500.000,00. Sesuai dengan Surat dari Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2013
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 32
tanggal 18 Juni 2013 perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) TA 2013 dijelaskan bahwa Komisi
Pengawas Persaingan Usaha mendapatkan pemotongan anggaran sebesar
Rp6.500.000.000,00 dan memperoleh reward sebesar Rp23.775.000,00, sehingga total pagu
anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah dikurangi pemotongan anggaran dan
penambahan reward menjadi sebesar Rp113.358.275.000,00.
Tabel di bawah ini menyajikan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 setelah
dikurangi pemotongan anggaran dan penambahan reward.
Tabel 25
Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013
Uraian Anggaran KPPU Naik/Turun
TA 2013 TA 2012 (Rp) %
Pagu Anggaran 119.834.500.000 119.785.000.000 49.500.000 0,04
Pemotongan (6.500.000.000) (6.275.175.000) (224.825.000) (3,58)
Reward 23.775.000 429.081.000 (405.306.000) (94,46)
Jumlah 113.358.275.000 113.938.906.000 (580.631.000) (0,51)
Perlu diinformasikan pula bahwa pada TA 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan
pengurusan registrasi dan pengesahan hibah ke KPPN Jakarta I dan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Hibah tersebut merupakan hibah langsung berupa
jasa dari Japan International Cooporation Agency (JICA) yang berlaku efektif tanggal 21
September 2009 sampai dengan tanggal 21 September 2013 sebesar Rp17.557.017.055,00
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 1561/SJ/IX/2013 tanggal 10
September 2013. Atas hibah tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan
pengurusan permohonan permintaan nomor registrasi hibah melalui Surat Nomor
1616/SJ/IX/2013 dan pengesahan hibah melalui Surat Nomor 96/KPA/X/2013 kepada Direktorat
Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan. Selanjutnya Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan menanggapinya dengan menerbitkan registrasi hibah
Nomor 74212601 pada tanggal 4 Oktober 2013 melalui Surat Nomor S-1386/PU.6/2013 dan telah
dilakukan pengesahan hibah pada tanggal 20 Desember 2013 dengan Nomor SP3HLBJS-
0497/pu.6/2013.
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menindaklanjutinya dengan melakukan pengesahan hibah ke KPPN Jakarta I dengan
menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-
BJS) dengan Nomor 07574/KPPU/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Atas permohonan
persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS)
tersebut, KPPN Jakarta I telah melakukan persetujuan dengan menerbitkan Persetujuan Memo
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Realisasi Anggaran 33
Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 581293H/018/701
tanggal 31 Desember 2013.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 34
C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Neraca Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 terdiri atas Aset Lancar berupa Piutang
Bukan Pajak, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian
Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Persediaan. Aset Tetap
berupa Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Piutang
Jangka Panjang berupa Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Aset Lainnya
berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada
Pihak Ketiga. Ekuitas Dana Lancar berupa Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana
yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi berupa
Ekuitas Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.
Neraca Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 dirinci dalam tabel
di bawah ini:
Tabel 26
Perbandingan Neraca
Pos Neraca 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Kenaikan/ Penurunan
Aset 18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)
Aset Lancar 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156) Piutang Bukan Pajak 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670
Piutang Bukan Pajak (Netto) 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
177.522.930 178.941.115 (1.418.185)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(165.072.930) (178.941.115) 13.868.185
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)
12.450.000 0 12.450.000
Persediaan 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 35
Aset Tetap 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) Peralatan dan Mesin 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152 Aset Tetap Lainnya 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702 Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858)
0 Piutang Jangka Panjang 0 0 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
6.445.462 7.536.370 (1.090.908)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(6.445.462) (7.536.370) 1.090.908
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (netto)
0 0 0
Aset Lainnya 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) Aset Tak Berwujud 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085) Aset Lain-lain 0 324.193.843 (324.193.843)
Kewajiban 23.121.289 233.049.151 (209.927.862)
Kewajiban Jangka Pendek 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) Utang Kepada Pihak Ketiga 23.121.289 233.049.151 (209.927.862) Ekuitas Dana 18.759.122.342 39.827.831.568 (21.068.709.226)
Ekuitas Dana Lancar 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294) Cadangan Piutang 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170) Cadangan Persediaan 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
(23.121.289) (233.049.151) 209.927.862
Ekuitas Dana Investasi 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928)
Total Kewajiban dan Ekuitas Dana
18.782.243.631 40.060.880.719 (21.278.637.088)
Jumlah Aset Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 sebesar
Rp18.782.243.631,00 terdiri dari:
1. Aset Lancar sebesar Rp3.179.758.728,00;
2. Aset Tetap sebesar Rp9.035.489.642,00;
3. Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; dan
4. Aset Lainnya sebesar Rp6.566.995.261,00.
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 sebesar Rp23.121.289,00. Nilai tersebut merupakan
Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 36
Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp18.759.122.342,00 terdiri dari :
1. Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp3.156.637.439,00; dan
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp15.602.484.903,00.
Komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini:
Grafik D. Komposisi Neraca
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA
ASET
Aset Lancar Rp3.179.758.728,00
C.2.1. Aset Lancar Saldo Aset Lancar Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing adalah sebesar Rp3.179.758.728,00 dan Rp5.315.893.884,00 dengan rincian sebagai
berikut:
31 Des 2013
31 Des 20120
5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000
AsetKewajiban
Ekuitas Dana
18,782
23
18,759
40,061
233
39,827
Juta
an R
upia
h
31 Des 2013
31 Des 2012
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 37
Tabel 27 Aset Lancar
Nama Perkiraan 31 Desember
2013 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Piutang Bukan Pajak 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) (5,53) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670 (2,16)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
177.522.930 178.941.115 (1.418.185) (0,79)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(165.072.930) (178.941.115) 13.868.185 (7,75)
Persediaan 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) (31,27) Total 3.179.758.728 5.315.893.884 (2.136.135.156) (40,18)
Aset Lancar adalah aset yang segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.
Piutang Bukan Pajak
Rp47.176.671.490,00
C.2.1.1 Piutang Bukan Pajak Saldo Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp47.176.671.490,00 dan Rp49.939.919.330,00.
Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha berasal dari Piutang Denda atas
Pelanggaran Persaingan Usaha. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi berwenang
menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa
perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan atau membatalkan perilaku yang telah terbukti
melanggar hukum persaingan usaha, penetapan ganti rugi dan dapat juga berupa denda serendah-
rendahnya Rp1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 yang harus disetorkan
ke kas negara. Dengan demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan
untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam
bentuk denda.
Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara
adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 38
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan definisi
tersebut, Tim Pemeriksa BPK di Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2008
merekomendasikan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat semua potensi
penerimaan negara yang menjadi kewajiban pihak lain untuk membayarnya (dalam hal ini denda
pelanggaran persaingan usaha) dalam bentuk piutang. Untuk itu, sejak tahun 2008 denda
pelanggaran persaingan usaha yang belum dibayarkan ke kas negara oleh pelaku usaha sesudah
tanggal jatuh tempo denda dicatat dalam Neraca Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha sebagai Piutang Bukan Pajak.
Dalam pencatatan Piutang Bukan Pajak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpedoman pada
peraturan yang berlaku terkait dengan pencatatan piutang bukan pajak, yaitu UU Nomor 20 Tahun
1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, PMK Nomor
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang
Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB 2011 tentang Pedoman Akuntansi
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara
Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Namun demikian, pencatatan
Piutang Bukan Pajak pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tetap disesuaikan dengan kondisi
piutang yang dikelola Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan koridor yang digariskan dalam UU
Nomor 5 Tahun 1999.
Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha :
1. Putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Keberatan (Putusan
Pengadilan Negeri), Putusan Kasasi (Putusan Mahkamah Agung) maupun Putusan Peninjauan
Kembali (PK) yang menyatakan Terlapor terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dan
dikenakan sanksi pembayaran denda/ganti rugi akan dicatat ke dalam Buku Putusan.
2. Apabila putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maka akan
dilakukan pencatatan piutang ke dalam Buku Piutang. Berdasarkan Buku Piutang inilah
dilakukan pengelolaan Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan keputusan inkracht
dengan ketentuan sebagai berikut:
- Piutang dicatat apabila tidak terdapat keberatan dari pihak terlapor atas Putusan Perkara
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja dari
diterimanya pemberitahuan petikan Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha
kepada pihak terlapor.
- Piutang dicatat apabila tidak terdapat keberatan dari pihak terlapor atas Putusan Perkara
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 39
dari Pengadilan Negeri yang menguatkan Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja dari diterimanya pemberitahuan
petikan Putusan Perkara dari Pengadilan Negeri kepada pihak terlapor.
- Piutang dicatat apabila tidak terdapat keberatan dari pihak terlapor atas Putusan Perkara
dari Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Perkara Komisi Pengawas Persaingan
Usaha atau telah diterimanya pemberitahuan petikan Putusan Perkara dari Pengadilan
Negeri kepada pihak terlapor.
3. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa “Dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi, pelaku usaha wajib
melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan pelaksanaannya kepada Komisi.”
Berdasarkan pasal tersebut, kami menginterpretasikan bahwa pelaku usaha yang dijatuhi
sanksi denda wajib melakukan pembayaran denda tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan Komisi (jatuh tempo) dan
pembayaran tersebut dilakukan secara sekaligus, bukan mengangsur.
4. Definisi piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek berdasarkan Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 :
• Piutang Jangka Panjang : piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari
12 bulan sejak tanggal pelaporan.
• Piutang Jangka Pendek : piutang yang akan jatuh tempo dan akan direalisasikan dalam
jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Dengan mengacu kepada definisi tersebut, piutang denda pelanggaran persaingan usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dikategorikan ke dalam piutang jangka pendek
karena jatuh temponya selama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam Neraca, piutang denda tersebut dicatat dalam akun Piutang Bukan Pajak.
5. Terkait dengan mekanisme penagihan piutang, dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-
85/PB/2011 pasal 5 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :
(1) Surat Penagihan (SPn) wajib diterbitkan untuk setiap timbulnya piutang PNBP.
(2) Timbulnya piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran;
b. wajib bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum melunasi
penyetoran penerimaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya.
Selanjutnya dalam pasal 8 dan pasal 9 Perdirjen tersebut dijelaskan bahwa setiap kewajiban
penyetoran atas piutang PNBP sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn
yang belum diselesaikan penyetorannya, pihak terutang wajib diberikan Surat Penagihan kedua
dan ketiga.
Sejak tahun 2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengimplementasikan Standar
Prosedur Operasi (SOP) Penatausahaan Piutang Denda Persaingan Usaha yang diwadahi
dalam Keputusan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 186/SJ/Kep/XII/2011
tentang Penetapan Standard Operating Procedure di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 40
Usaha. Dalam SOP tersebut diatur mengenai mekanisme penagihan piutang denda
pelanggaran persaingan usaha sebagai berikut:
• Surat Pemberitahuan I diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang
dan diberikan tenggang waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
• Surat Pemberitahuan II diterbitkan bagi setiap pelaku usaha yang belum menyelesaikan
kewajibannya membayar denda sampai dengan jatuh tempo pembayaran pada Surat
Pemberitahuan I dengan tenggang waktu pelunasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
• Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah diterbitkan Surat
Pemberitahuan II pelaku usaha belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat
Pemberitahuan III sebagai Surat Pemberitahuan terakhir. Tenggang waktu pelunasan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja;
• Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran setelah diberikan Surat
Pemberitahuan III pihak terhutang belum melakukan pembayaran, maka dilakukan
permohonan eksekusi piutang ke Pengadilan Negeri.
6. Penilaian kualitas piutang denda pelanggaran persaingan usaha mengikuti aturan yang
ditetapkan dalam PMK Nomor 201/PMK.06/2010. Penggolongan kualitas piutang merupakan
salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang
dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal
pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas
kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Piutang denda pelanggaran persaingan
usaha digolongkan dalam kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan I tidak dilakukan pelunasan. Kualitas
diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Pemberitahuan II tidak dilakukan pelunasan. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan III tidak dilakukan pelunasan atau
piutang telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
Komposisi perbandingan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 28
Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2013 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah % 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) (5,53)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 41
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Piutang
Bukan Pajak
Rp44.837.671.490,00
Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 29 Mutasi Piutang Bukan Pajak atas Denda Pelanggaran Persaingan Usaha
Saldo per 31 Desember 2012 49.939.919.330 Mutasi Tambah:
- Penambahan Putusan TA 2013 12.895.000.000 Mutasi Kurang:
- Pembayaran Piutang 15.658.247.840 Saldo per 31 Desember 2013 47.176.671.490
Mutasi dalam Tabel 29 terjadi karena transaksi penambahan dan pengurangan piutang bukan pajak
sebagai berikut:
1. Terdapat penambahan Piutang Bukan Pajak berupa penambahan putusan yang telah inkracht
pada TA 2013 sebesar Rp12.895.000.000,00;
2. Terdapat pengurangan Piutang Bukan Pajak berupa pembayaran piutang denda di bidang
persaingan usaha dari pelaku usaha pada TA 2013 sebesar Rp15.658.247.840,00.
Rincian piutang bukan pajak dapat dilihat pada Daftar Piutang Denda Pelanggaran di Bidang
Persaingan Usaha (Lampiran II).
C.2.1.1.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang
Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga,
terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bukan Pajak Komisi Pengawas
Persaingan Usaha sebesar Rp44.837.671.490,00. Besarnya saldo penyisihan piutang tidak tertagih
atas Piutang Bukan Pajak dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 30
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670 (2,16)
Nilai tersebut diperoleh berdasarkan penggolongan kualitas Piutang Pendapatan Negara Bukan
Pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 201/PMK.06/2010. Berdasarkan PMK Nomor 201
Tahun 2010 tersebut, piutang bukan pajak Komisi Pengawas Persaingan Usaha sejumlah
Rp47.176.671.490,00 terdiri atas:
a) Piutang Kualitas Lancar sebesar Rp2.200.000.000,00;
b) Piutang Kualitas Kurang Lancar sebesar Rp0,00;
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 42
Piutang Bukan Pajak
(Netto)
Rp2.339.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp177.522.930,00
c) Piutang Kualitas Diragukan sebesar Rp300.000.000,00; dan
d) Piutang Kualitas Macet sebesar Rp44.676.671.490,00.
Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dihitung penyisihan piutang bukan pajak Komisi
Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:
Tabel 31 Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Pengelompokan Piutang
Nilai (Rp)
% Penyisihan
Jumlah (Rp)
Kualitas Lancar 2.200.000.000 0,50% 11.000.000 Kualitas Kurang Lancar 0 10,00% 0
Kualitas Diragukan 300.000.000 50,00% 150.000.000
Kualitas Macet 44.676.671.490 100,00% 44.676.671.490 Jumlah 44.837.671.490
Perhitungan lengkap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Piutang Bukan Pajak Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dapat
dilihat dalam Daftar Piutang Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha (Lampiran II).
C.2.1.1.2 Piutang Bukan Pajak (Netto)
Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) Komisi Pengawas Persaingan Usaha berjumlah
Rp2.339.000.000,00. Data mengenai saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 32 Saldo Piutang Bukan Pajak
Uraian Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah % Piutang Bukan Pajak 47.176.671.490 49.939.919.330 (2.763.247.840) (5,53) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
(44.837.671.490) (45.829.210.160) 991.538.670 (2,16)
Jumlah 2.339.000.000 4.110.709.170 (1.771.709.170) (43,09
)
C.2.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Selain berasal dari denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, potensi penerimaan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha juga berasal dari denda ikatan dinas yang dikenakan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha kepada para pegawai yang mengundurkan diri dari Komisi Pengawas
Persaingan Usaha selama masa ikatan dinas pegawai yang bersangkutan belum berakhir. Para
pegawai tersebut wajib membayar ke kas negara sesuai dengan perjanjian kerja yang telah
disepakati sebelumnya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 43
Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait piutang denda ikatan dinas :
1. Pengelolaan dan pencatatan piutang denda ikatan dinas mengikuti peraturan yang berlaku
yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam C.2.1.1
Piutang Bukan Pajak;
2. Berdasarkan masa jatuh tempo, piutang denda ikatan dinas dapat dikategorikan menjadi 2
golongan, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penggolongan suatu
piutang denda ikatan dinas sebagai piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang
ditentukan oleh jangka waktu pembayaran piutang yang disepakati antara pegawai yang
mengundurkan diri dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (dalam bentuk Surat
Pernyataan Rencana Pembayaran Biaya Ikatan Dinas);
3. Piutang denda ikatan dinas yang digolongkan ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di
neraca sebagai akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(aset lancar). Sedangkan piutang denda ikatan dinas yang digolongkan ke dalam piutang
jangka panjang dibukukan di neraca sebagai akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Aset Lainnya);
4. Pengukuran piutang denda ikatan dinas sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Piutang
mengenai piutang karena Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sebagai berikut:
a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan
yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua
belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan piutang untuk denda ikatan dinas mengacu
kepada PMK Nomor 201/PMK.06/2010.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari tagihan denda
atas ikatan dinas TA 2013 yang diklasifikasikan ke dalam piutang jangka pendek sejumlah
Rp177.522.930,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 33 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
177.522.930 178.941.115 (1.418.185) (0,79)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi meliputi tagihan denda atas
ikatan dinas per 31 Desember 2013 sebesar Rp177.522.930,00 dengan rincian yang dapat dilihat
dalam Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas (Lampiran III).
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 44
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp165.072.930,00
C.2.1.2.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 sebesar
Rp165.072.930,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 berdasarkan
umur tagihan, piutang denda ikatan dinas pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013
dapat digolongkan ke dalam empat kelompok kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut:
a) Piutang Kualitas Lancar sebesar Rp10.000.000,00;
b) Piutang Kualitas Kurang Lancar sebesar Rp0,00;
c) Piutang Kualitas Diragukan sebesar Rp5.000.000,00; dan
d) Piutang Kualitas Macet sebesar Rp162.522.930,00.
Berikut ini disajikan perhitungan mengenai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA 2013 yaitu:
Tabel 34
Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Uraian Per 31
Desember 2013 %
Penyisihan Jumlah
(Rp)
Kualitas Lancar 10.000.000 0,50% 50.000 Kualitas Kurang Lancar 0 10,00% 0 Kualitas Diragukan 5.000.000 50,00% 2.500.000 Kualitas Macet 162.522.930 100,00% 162.522.930 Jumlah 177.522.930
165.072.930
Perhitungan lengkap Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dapat dilihat dalam Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas
(Lampiran III).
Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Netto)
Rp12.450.000,00
C.2.1.2.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)
Dengan demikian saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Netto) sebesar Rp12.450.000,00 yang dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 45
Tabel 35 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)
Uraian Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah % Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi
177.522.930 178.941.115 (1.418.185) (0,79)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi
(165.072.930) (178.941.115) 13.868.185 (7,75)
Jumlah 12.450.000 0 12.450.000
Persediaan Rp828.308.728,00
C.2.1.3 Persediaan
Saldo persediaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing adalah sebesar Rp828.308.728,00 dan Rp1.205.184.714,00. Saldo tersebut didasarkan
atas hasil opname fisik sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor 007/BA-KPPU
PUSAT/BA-HOF/XII/2013. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 36
Persediaan
No. Uraian Per 31
Desember 2013 Per 31
Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah % 1 Barang Konsumsi 390.968.267 925.295.017 (534.326.750) (57,75) 2 Barang Untuk
Pemeliharaan 8.136.849 28.164.227 (20.027.378) (71,11)
3 Suku Cadang 0 0 0 0 4 Pita cukai, materai,
dan leges 0 21.000 (21.000) (100,00)
5 Barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
379.918.579 197.222.248 182.696.331 92,63
6 Bahan Baku 192.000 289.580 (97.580) (33,70) 7 Persediaan Lainnya 49.093.033 54.192.642 (5.099.609) (9,41)
Jumlah 828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) (31,27)
Semua jenis persediaan pada tanggal neraca berada dalam kondisi baik.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 46
Aset Tetap
Rp9.035.489.642,00
C.2.2 Aset Tetap
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp9.035.489.642,00 dan
Rp25.189.633.646,00.
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Adapun rincian Aset Tetap Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 37 Aset Tetap
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Peralatan dan Mesin 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152 3,56
Aset Tetap Lainnya 1.865.512.429 1.768.698.727 96.813.702 5,47
Akumulasi Penyusutan (17.085.548.858) 0 (17.085.548.858) 0
Total 9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) (64,13)
Peralatan dan Mesin
Rp24.255.526.071,00
C.2.2.1 Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012
sebesar Rp24.255.526.071,00 dan Rp23.420.934.919,00.
Adapun rincian Peralatan dan Mesin Tetap Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember
2013 dan 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 38
Peralatan dan Mesin
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Peralatan dan Mesin 24.255.526.071 23.420.934.919 834.591.152 3,56
Akumulasi Penyusutan (17.083.434.795) 0 (17.083.434.795) Total 7.172.091.276 23.420.934.919 (16.248.843.643) (69,38)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 47
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 39
Mutasi Peralatan dan Mesin
Saldo per 31 Desember 2012 23.420.934.919
Mutasi Tambah: - Pembelian 3.017.069.055 - Reklasifikasi Masuk 1.450.000 Mutasi Kurang: - Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 1.917.466.464 - Normalisasi 64.000 - Transfer Keluar 252.605.439 - Reklasifikasi Keluar 1.450.000 - Penghapusan Barang Hilang 12.342.000 Saldo per 31 Desember 2013 Rp 24.255.526.071
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013
(17.083.434.795)
Nilai Buku Per 31 Desember 2013 Rp 7.172.091.276
Mutasi pada Tabel 39 terjadi karena transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan
mesin yang berupa:
a. Penambahan dari pembelian berupa alat angkutan, alat bengkel, alat kantor dan rumah
tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat khusus kepolisian,
dan peralatan komputer sebesar Rp3.017.069.055,00;
b. Penambahan dari Reklasifikasi Masuk berupa alat kantor dan rumah tangga Rp1.450.000,00;
c. Pengurangan karena adanya Reklasifikasi Ke Aset Lainnya berupa alat angkutan, alat kantor
dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan
peralatan komputer sebesar Rp1.917.466.464,00;
d. Pengurangan karena adanya Normalisasi pada Aset Tetap berupa Alat Kantor dan Rumah
Tangga sebesar Rp64.000,00;
e. Pengurangan karena adanya Transfer Keluar dari KPPU ke Universitas Sam Ratulanggi
berupa Intrakomptabel yang terdiri dari alat kantor dan rumah tangga dan peralatan komputer
sebesar Rp252.605.439,00 dan Ekstrakomptabel yang terdiri dari alat rumah tangga sebesar
Rp1.980.000,00 sesuai dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor
1417/SJ/VIII/2013 dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan Ahli Status
BMN Nomor: S-81/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013;
f. Pengurangan karena adanya Reklasifikasi Keluar berupa alat kantor dan rumah tangga
Rp1.450.000,00; dan
g. Pengurangan karena adanya Penghapusan Barang Hilang berupa computer unit sebesar
Rp12.342.000,00.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 48
Aset Tetap Lainnya
Rp1.865.512.429,00 C.2.2.2 Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp1.865.512.429,00 dan
Rp1.768.698.727,00.
Tabel 40 Aset Tetap Lainnya
Uraian Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Aset Tetap Dalam Renovasi 224.577.681 130.523.979 94.053.702 72,06
Aset Tetap Lainnya 1.640.934.748 1.638.174.748 2.760.000 0,17 Akumulasi Penyusutan (2.114.063) 0 (2.114.063) Total 1.863.398.366 1.768.698.727 94.699.639 72,23
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 41 Mutasi Aset Tetap Lainnya
Saldo per 31 Desember 2012 1.768.698.727 Mutasi Masuk: - Pembelian 227.337.681 Mutasi Kurang : -Transfer Keluar 130.523.979 Saldo per 31 Desember 2013 1.865.512.429 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 (2.114.063) Nilai Buku Per 31 Desember 2013 1.863.398.366
Mutasi pada Tabel 41 terjadi karena transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya
yang berupa:
a. Penambahan dari pembelian Aset Tetap Dalam Renovasi yang berdampak kepada
penambahan volume ruangan sebesar Rp224.577.681,00;
b. Penambahan dari pembelian Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp2.760.000,00; dan
c. Pengurangan karena adanya Aset Tetap dalam Renovasi berupa Gedung dan Bangunan yang
dikapitalisasi sebagai Aset Tetap pada Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima Aset Renovasi Nomor 94.1/KPPU/SJ/B2/XII/2013 sebesar
Rp130.523.979,00.
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00
C.2.3 Piutang Jangka Panjang
Saldo Piutang Jangka Panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan
2012 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 49
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp6.445.462,00
Tabel 42 Piutang Jangka Panjang
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31
Desember 2012
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
6.445.462 7.536.370 (1.090.908) (14,47)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(6.445.462) (7.536.370) 1.090.908 (14,47)
Total 0 0 0 0
Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.
Piutang jangka panjang Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari piutang atas denda ikatan
dinas yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan denda ikatan dinas yang
diklasifikasikan dalam Piutang Jangka Panjang. Besarnya Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.445.462,00.
Tabel 43 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Nama Perkiraan Per 31
Desember 2013 Per 31
Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah % Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi
6.445.462 7.536.370 (1.090.908) (14,47)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA
2013 sebesar Rp6.445.462,00 terdiri dari piutang denda ikatan dinas atas nama Bayu Seta Aji
sesuai Surat Perjanjian Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04.14/SPK/DE/II/2007.
Pengurusan piutang tersebut telah beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan
penyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta III sesuai dengan surat Nomor SP3N-
08/PUPNC.10.01/2010.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 50
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2013 dapat dilihat dalam
Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas (Lampiran III).
Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntugan Ganti
Rugi
Rp6.445.462,00
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntugan Ganti
Rugi (Netto)
Rp0,00
C.2.3.1.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi TA
2013 sebesar Rp 6.445.462,-. Sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.06/2010 Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diklasifikasikan sebagai Piutang Kualitas Macet sebesar
Rp6.445.462,00.
Tabel 44
Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
Uraian Nilai % Penyisihan Jumlah
Kualitas Lancar 0 0,50% 0 Kualitas Kurang Lancar 0 10,00% 0 Kualitas Diragukan 0 50,00% 0 Kualitas Macet 6.445.462 100,00% 6.445.462 Jumlah 6.445.462 6.445.462
Perhitungan lengkap Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam Daftar Piutang Denda Ikatan Dinas
(Lampiran III).
C.2.3.1.2 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)
Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) Komisi Pengawas
Persaingan Usaha sebesar Rp0,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 51
Tabel 45 Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31
Desember 2012
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
6.445.462 7.536.370 (1.090.908) (14,47)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
(6.445.462) (7.536.370) 1.090.908 (14,47)
Total 0 0 0
Aset Lainnya
Rp6.566.995.261,00
C.2.4 Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar
Rp6.566.995.261,00 dan Rp9.555.353.189,00 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 46
Aset Lainnya
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Aset Tak Berwujud 6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085) (28,86)
Aset Lain-Lain 0 324.193.843 (324.193.843) (100,00)
Jumlah 6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud
Rp6.566.995.261,00 C.2.4.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp6.566.995.261,00 dan Rp9.231.159.346,00.
Tabel 47 Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2013
Per 31 Desember 2012
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
6.566.995.261 9.231.159.346 (2.664.164.085) (28,86)
Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud
fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 52
Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 48 Mutasi Aset Tak Berwujud
Saldo per 31 Desember 2012 9.231.159.346 Mutasi Tambah: - Pembelian 142.135.000 Mutasi Kurang: - Reklasifikasi ke Aset Lainnya 2.806.299.085 Saldo per 31 Desember 2013 6.566.995.261
Rincian mutasi Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran 2013 berupa:
a. Penambahan dari pembelian Aplikasi BMN sebesar Rp39.050.000,00;
b. Penambahan dari pembelian berupa Data Informasi Hasil Kajian/Penelitian sebesar
Rp103.085.000,00; dan
c. Pengurangan dari Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa Software Komputer sebesar
Rp2.806.299.085,00.
Aset Lain-Lain
Rp0,00 C.2.4.2 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012
masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp324.193.843,00.
Tabel 49 Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2013
Per 31 Desember 2012
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
0 324.193.843 (324.193.843) (100,00)
Aset Lain-Lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri atas aset tetap yang telah dihentikan
penggunaannya. Aset yang dihentikan penggunaannya tersebut dapat terjadi karena kondisi aset
yang rusak atau aset yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.
Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 53
Tabel 50
Mutasi Aset Lain-lain
Saldo per 31 Desember 2012 324.193.843 Mutasi Tambah: - Koreksi Pencatatan 0 Mutasi Kurang: - Penghapusan 324.193.843 Saldo per 31 Desember 2013 0
Selama periode Tahun Anggaran 2013 terdapat mutasi kurang pada Aset Lain-Lain sebesar
Rp324.193.843,00. Mutasi kurang tersebut adalah Aset Tetap yang sudah tidak dipakai lagi dalam
operasional pemerintah dan sudah diusulkan permohonan penghapusan ke KPKNL Jakarta III.
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka
Pendek
Rp23.121.289,00
C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek
Saldo Kewajiban Jangka Pendek Komisi Pengawas Persaingan per 31 Desember 2013 dan 2012
sebesar Rp23.121.289,00 dan Rp233.049.151,00 berupa tagihan atas layanan daya dan jasa untuk
pemakaian bulan Desember 2013 dan kelebihan setoran pembayaran denda persaingan usaha
yang harus dikembalikan kepada pelaku usaha, yang terdiri dari:
Tabel 51
Tabel Kewajiban Jangka Pendek
No Uraian Jumlah
1. Tagihan KPPU Pusat Tagihan Pos Bulan Januari 2014 11.696.543
2. Tagihan KPD Medan - Tagihan Listrik Bulan Januari 2014 3.667.224
- Tagihan Telkom Bulan Januari 2014 3.366.202 3 Tagihan KPD Balikpapan
- Tagihan Telp & Internet Bulan Januari 2014 1.100.500 4 Tagihan KPD Makassar
- Tagihan Telp & Internet Bulan Januari 2014 2.517.120 5 Tagihan KPD Surabaya
- Tagihan Pos Bulan Januari 2014 772.000 6 Kelebihan Setoran Pembayaran Denda 1.700 Persaingan Usaha yang harus dikembalikan ke Pelaku Usaha Nomor Putusan 30/KPPU-L/2010
Total 23.121.289
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 54
Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Komisi Pengawas Persaingan
Usaha per 31 Desember 2012 terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga.
Pada TA 2013 terdapat pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga berupa pengembalian
pembayaran piutang denda pelanggaran persaingan usaha. Adapun total nilai pembayaran Utang
Kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp215.000.000,00 dengan rincian pengembalian pembayaran
piutang denda pelanggaran persaingan usaha periode TA 2013 sebesar Rp75.000.000,00 dan
untuk periode TA 2012 senilai Rp140.000.000,00. Dalam pelaksanaan proses pembayaran Utang
Kepada Pihak Ketiga ini KPPU berkoordinasi dengan pihak eksternal yaitu Direktorat Pengelolaan
Kas Negara dan KPPN Jakarta I untuk penerbitan SPM pengembalian kelebihan pembayaran
denda pelanggaran persaingan usaha dengan rincian Nomor SPM sebagai berikut:
Tabel 52
Rincian Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga
Nomor Putusan Nama Pelaku Usaha
Jumlah Nomor
SPM/SP2D Tanggal
SPM/SP2D
Pengembalian Setoran atas Kelebihan Pembayaran TA 2012
34/KPPU-L/2008
PT Kandis Raya Perkasa
15.000.000 00654/ 307937E
24-10-2013/ 28-10-2013
PT Pondasi Karya Megah
25.000.000 00653/ 307936E
24-10-2013/ 28-10-2013
PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu
100.000.000 00652/ 307935E
24-10-2013/ 28-10-2013
Pengembalian Setoran atas Kelebihan Pembayaran TA 2013
34/KPPU-L/2008 PT Pondasi Karya Megah
75.000.000 02935/ 369360E
22-07-2013/ 24-07-2013
Total 215.000.000
EKUITAS
Ekuitas Dana
Lancar
Rp3.156.637.439,00
C.2.6. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 terdiri dari
Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
Utang Jangka Pendek dengan saldo sebesar Rp3.156.637.439,00. Adapun rincian Ekuitas Dana
Lancar Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 55
Tabel 53 Ekuitas Dana Lancar
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Cadangan Piutang 2.351.450.000 4.110.709.170 (1.759.259.170) (42,79) Cadangan Persediaan
828.308.728 1.205.184.714 (376.875.986) (31,27)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
(23.121.289) (233.049.151) 209.927.862 (90,08)
Total 3.156.637.439 5.082.844.733 (1.926.207.294) (37,89)
Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai Aset
Lancar dengan Kewajiban Lancar/Jangka Pendek, terdiri atas Cadangan Piutang dan Cadangan
Persediaan.
Cadangan Piutang
Rp2.351.450.000,00
C.2.6.1 Cadangan Piutang
Cadangan Piutang Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-
masing sebesar Rp2.351.450.000,00 dan Rp4.110.709.170,00. Saldo cadangan piutang dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 54
Cadangan Piutang
Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
2.351.450.000 4.110.709.170
(1.759.259.170)
(42,80)
Cadangan
Persediaan
Rp828.308.728,00
C.2.6.2 Cadangan Persediaan
Cadangan Persediaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012
sebesar Rp828.308.728,00 dan Rp1.205.184.714,00. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana
lancar dalam bentuk persediaan.
Tabel 55 Cadangan Persediaan
Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
828.308.728
1.205.184.714
(376.875.986)
(31,27)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 56
Dana yang harus
disediakan untuk
pembayaran Utang
Jangka Pendek
Rp23.121.289,00
C.2.6.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Komisi Pengawas
Persaingan Usaha per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp23.121.289,00 dan
Rp233.049.151,00.
Tabel 56 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
Per 31 Desember 2013 Per 31 Desember 2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
(23.121.289) (233.049.151)
209.927.862
(90,08)
Ekuitas Dana
Investasi
Rp15.602.484.903,00
C.2.7 Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Saldo
Ekuitas Dana Investasi TA 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp15.602.484.903,00 dan
Rp34.744.986.835,00.
Tabel 57 Ekuitas Dana Investasi
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah % Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
9.035.489.642 25.189.633.646 (16.154.144.004) (64,13)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)
Total 15.602.484.903 34.744.986.835 (19.142.501.932) (55,09)
Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp9.035.489.642,00
C.2.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp9.035.489.642,00 dan Rp25.189.633.646,00. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana
yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.
Tabel 58 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
9.035.489.642
25.189.633.646
(16.154.144.004)
(64,13)
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 57
Diinvestasikan
Dalam Aset Lainnya
Rp6.566.995.261,00
C.2.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing
sebesar Rp6.566.995.261,00 dan Rp9.555.353.189,00. Akun ini merupakan akun jumlah ekuitas
dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset lainnya.
Tabel 59 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
Nama Perkiraan Per 31 Desember
2013 Per 31 Desember
2012 Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
6.566.995.261 9.555.353.189 (2.988.357.928) (31,27)
Catatan Penting
Lainnya C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
Dalam Catatan Penting Lainnya ini diberikan penjelasan atas pos dalam neraca Komisi Pengawas
Persaingan Usaha pada tahun anggaran berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Sehubungan dengan penutupan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Manado, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha memutuskan untuk memindahtangankan Barang Milik Negara (BMN) yang
terdapat di KPD Manado kepada Universitas Sam Ratulangi. Untuk itu Komisi Pengawas
Persaingan Usaha mengajukan permohonan alih status BMN melalui surat Permohonan
Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1417/SJ/VIII/2013 tentang
Permohonan Transfer Keluar Aset Tetap KPD Manado berupa Peralatan dan Mesin, yaitu
barang intrakomptabel yang terdiri dari alat kantor dan rumah tangga dan peralatan komputer
sebesar Rp252.605.439,00 dan barang ekstrakomptabel yang terdiri dari alat rumah tangga
sebesar Rp1.980.000,00 kepada Universitas Sam Ratulangi. Permohonan tersebut disetujui
oleh KPKNL Jakarta III dengan surat Persetujuan Alih Status BMN
Nomor S-81/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013.
b. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
menggunakan gedung milik Kementerian Sekretariat Negara yang bertempat di Jalan Ir. H.
Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat. Ijin penggunaan sementara gedung milik Kementerian
Sekretariat Negara tertuang di dalam Perjanjian Penggunaan Sementara Tanah dan
Bangunan Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia antara Kementerian
Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor
PERJ-15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Perjanjian penggunaan
sementara tanah dan bangunan gedung kantor tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
tanggal perjanjian ditandatangani.
Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2013 Audited
Catatan atas Laporan Keuangan – Pos-pos Neraca 58
Pengungkapan
Penting Lainnya D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK
Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan entitas pelaporan yang mempunyai 1 satuan
kerja. Pada TA 2013 telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap temuan hasil
pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TA 2012. Tindak lanjut
tersebut disajikan dalam Daftar Temuan dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK
sebagaimana dalam Lampiran IV.
D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat hak dan/ atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat
pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA.
Transaksi pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara akrual Tahun Anggaran
2013 sebesar Rp 0,00.
Kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara akrual Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp23.119.589,00.
Rincian belanja akrual terlampir dalam Belanja Akrual (Lampiran V).
D.3 REKENING PEMERINTAH
Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki rekening Bendahara Pengeluaran Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang Jakarta Veteran Nomor 0329.01-001617.30.7. Rekening tersebut telah
mendapat izin dari Kepala KPPN Jakarta I atas nama Menteri Keuangan RI sesuai dengan Surat
Nomor S-1904/WPB.11/KP.01/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembukaan
Rekening.
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Lampiran I
Rincian Pendapatan Denda atas Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
No. Nama Pihak Terlapor Tanggal SSBP
(Hasil Rekon)
Tanggal
Penerimaan
Bank
Jumlah (Rp)
1. PT Pondasi Karya Megah 02-01-2013 02-01-2013 75.000.000
2. PT Wijaya Kusuma Emindo 07-01-2013 07-01-2013 194.000.000
3. CV International 09-01-2013 09-01-2013 5.400.000
4. CV Global Inc 09-01-2013 09-01-2013 14.700.000
5. PT Mitra Pinasthika Mustika 16-01-2013 16-01-2013 4.600.000.000
6. PT Karimun Bahagia 18-01-2013 18-01-2013 187.500.000
7. PT Mandailing Tanjung Perkasa 18-01-2013 18-01-2013 56.250.000
.8. PT Citra Makmur Abadi 18-01-2013 18-01-2013 37.500.000
9. PT Nuansa Megah Perkasa 18-01-2013 18-01-2013 75.000.000
10. PT Agung Prima Jaya 18-01-2013 18-01-2013 75.000.000
11. PT Fulcomas Jaya 21-01-2013 21-01-2013 71.974.460
12. PT Wibisono Elmed 30-01-2013 30-01-2013 50.000.000
13. PT Wijaya Kusuma Emindo 06-02-2013 06-02-2013 100.000.000
14. Ninik Purwaning S. 12-02-2013 12-02-2013 25.000.000
15. Yoga Iriananda P.S 12-02-2013 12-02-2013 25.000.000
16. PT Al Fajar Sejahtera 14-02-2013 14-02-2013 47.000.000
17. PT Multi Puri Sejahtera 14-02-2013 14-02-2013 67.000.000
18. PT Fulcomas Jaya 15-02-2013 15-02-2013 71.974.460
19. PT Wibisono Elmed 25-02-2013 25-02-2013 50.000.000
20. PT Supin Raya 04-03-2013 04-03-2013 10.000.000
21. PT Wijaya Kusuma Emindo 06-03-2013 06-03-2013 100.000.000
22. PT Usaha kita Bersama 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
23. PT Putra Rokan 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000
24. PT Sepakat Tata Lestari 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000
25. PT Tuah Bersama 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000
26. PT Maju Bersama Sejati 11-03-2013 11-03-2013 3.000.000
27. PT Lepen Kencana Utama 14-03-2013 14-03-2013 100.000.000
28. PT Daya Bersama 14-03-2013 14-03-2013 7.000.000
29. PT Fulcomas Jaya 18-03-2013 18-03-2013 71.974.460
30. PT Yani Satria Perkasa 20-03-2013 20-03-2013 3.000.000
31. PT Wibisono elmed 27-03-2013 27-03-2013 50.000.000
32. PT Mutiara Lautan Indah 28-03-2013 28-03-2013 20.000.000
33. PT Juhdi Sakti Engineering 01-04-2013 01-04-2013 30.000.000
34. PT Wijaya Kusuma Emindo 04-04-2013 04-04-2013 100.000.000
35. PT Lepen Kencana Utama 05-04-2013 05-04-2013 100.000.000
36. Khumaidi Usman 09-04-2013 09-04-2013 25.000.000
37. Any Sayekti 09-04-2013 09-04-2013 25.000.000
38. PT Supin Raya 16-04-2013 16-04-2013 10.000.000
39. PT Fulcomas Jaya 17-04-2013 17-04-2013 71.974.460
40. PT Wibisono Elmed 24-04-2013 24-04-2013 50.000.000
41. PT Bintang Selatan Agung 29-04-2013 29-04-2013 100.000.000
42. PT Wijaya Kusuma Emindo 08-05-2013 08-05-2013 100.000.000
43. PT Jaya Abadi Sumber Pasifik 21-05-2013 21-05-2013 150.000.000
44. PT Baresta Jaya 22-05-2013 22-05-2013 5.000.000
45. PT Lepen Kencana Utama 22-05-2013 22-05-2013 100.000.000
46. PT Syari Yulia Aryza 22-05-2013 22-05-2013 5.000.000
47. PT Tembesu Jaya 23-05-2013 23-05-2013 150.000.000
48. PT Paesa Pasindo Engineering 23-05-2013 23-05-2013 100.000.000
49. PT Seranggong Karya 23-05-2013 23-05-2013 2.500.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
50. PT Bangun Cipta Nusa 23-05-2013 23-05-2013 45.500.000
51. PT Riyah Permata Anugrah 24-05-2013 24-05-2013 100.000.000
52. PT Mustika Bintang Sakti 24-05-2013 24-05-2013 250.000.000
53. Angkasa Pura I Bandar Udara
Hasanuddin
25-05-2013 25-05-2013 1.000.000.000
54 PT Wibisono Elmed 29-05-2013 29-05-2013 50.000.000
55. PT Supin Raya 04-06-2013 04-06-2013 10.000.000
56. PT Wijaya Kusuma Emindo 07-06-2013 07-06-2013 100.000.000
57. PT Indobangun Megatama 11-06-2013 11-06-2013 15.000.000
58. PT Lepen Kencana Utama 14-06-2013 14-06-2013 100.000.000
59. PT Arung Benua Nusantara 19-06-2013 19-06-2013 100.000.000
60. PT Riyan Dasri 19-06-2013 19-06-2013 35.000.000
61. PT Gaya Bella Diantama 20-06-2013 20-06-2013 400.000.000
62. PT Samudera Indah 21-06-2013 21-06-2013 15.000.000
63 PT Wibisono Elmed 27-06-2013 27-06-2013 60.000.000
64 PT Supin Raya 28-06-2013 28-06-2013 10.000.000
65. PT Bina Raya Gema Reksa 07-07-2013 07-07-2013 11.000.000
66. PT Jasa Raharja (Persero) KC.
Batam
02-07-2013 02-07-2013 1.500.000.000
67. PT Jasa Raharja Putera 04-07-2013 04-07-2013 1.500.000.000
68. PT Rimbo Peraduan 08-07-2013 08-07-2013 35.000.000
69. PT Faedah 10-07-2013 10-07-2013 20.000.000
70. PT Lepen Kencana Utama 17-07-2013 17-07-2013 113.000.000
71. PT Arung Benua Nusantara 19-07-2013 19-07-2013 100.000.000
72. PT Riyan Dasri 19-07-2013 19-07-2013 35.000.000
73. PT Supin Raya 22-07-2013 22-07-2013 10.000.000
74. PT Baresa Jaya Bersama 25-07-2013 25-07-2013 10.000.000
75. PT Syari Yulia Aryza 25-07-2013 25-07-2013 20.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
76. PT Heroperkasa Primamakmur 15-08-2013 15-08-2013 40.000.000
77. PT Citra Bangkit Indonesia 15-08-2013 15-08-2013 10.000.000
78. PT Uskarindo Prima 27-08-2013 27-08-2013 25.000.000
79. PT Supin Raya 27-08-2013 27-08-2013 10.000.000
80. PT Nugraha Karya Oshinda 09-09-2013 09-09-2013 10.000.000
81. PT Heroperkasa Primamakmur 11-09-2013 11-09-2013 40.000.000
82. PT Citra Bangkit Indonesia 11-09-2013 11-09-2013 10.000.000
83. PT Uskarindo Prima 23-09-2013 23-09-2013 25.000.000
84. PT Riyan Dasri 25-09-2013 25-09-2013 35.000.000
85. PT Supin Raya 25-09-2013 25-09-2013 10.000.000
86. PT Arung Benua Nusantara 26-09-2013 26-09-2013 100.000.000
87. CV International 30-09-2013 30-09-2013 27.000.000
88. CV Global Inc 30-09-2013 30-09-2013 73.500.000
89. PT Adhi Metro Joint Operation (JO) 08-10-2013 08-10-2013 1.500.000.000
90. PT Citra Bangkit Indonesia 09-10-2013 09-10-2013 10.000.000
91. PT Supin Raya 09-10-2013 09-10-2013 10.000.000
92. PT Heroperkasa Primamakmur 09-10-2013 09-10-2013 40.000.000
93. PT Bangun Bumi Pertiwi 06-11-2013 06-11-2013 26.500.000
94. PT Heroperkasa Primamakmur 13-11-2013 13-11-2013 40.000.000
95. PT Citra Bangkit Indonesia 13-11-2013 13-11-2013 10.000.000
96. PT Arung Benua Nusantara 14-11-2013 14-11-2013 100.000.000
97. PT Riyan Dasri 14-11-2013 14-11-2013 35.000.000
98. PT Supin Raya 19-11-2013 19-11-2013 10.000.000
99. PT Seranggong Karya 19-11-2013 19-11-2013 5.000.000
100. PT Kartika Ekayasa 29-11-2013 29-11-2013 250.000.000
101. PT Juhdi Sakti Engineering 09-12-2013 09-12-2013 50.000.000
102. PT Heroperkasa Primamakmur 11-12-2013 11-12-2013 40.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
103. PT Citra Bangkit Indonesia 11-12-2013 11-12-2013 10.000.000
104. PT Rimbo Peraduan 12-12-2013 12-12-2013 25.000.000
105. PT Sarana Asean 19-12-2013 19-12-2013 30.000.000
106. PT Riyan Dasri 23-12-2013 23-12-2013 35.000.000
107. PT Supin Raya 23-12-2013 23-12-2013 10.000.000
108. PT Arung Benua Nusantara 23-12-2013 23-12-2013 100.000.000
109. PT Faedah 31-12-2013 31-12-2013 7.000.000
Jumlah 15.733.247.840
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
1Konsorsium PT Mustika Indra Mas
08/KPPU-L/2004 19 Mei 2008 19 Mei 2008 833.333.300 10.000.000 823.333.300 823.333.300 - - - 823.333.300
Konsorsium PT Multi Mega Service
- - - - -
Konsorsium PT Senorotan Perkasa
- - - - -
Konsorsium PT Tricipta Adimandiri
- - - - -
Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada
- - - - -
PT Nugraha Karya Oshinda - - - - -
Konsorsium PT Fulcomas Jaya
287.897.840 287.897.840 - - - - - -
Konsorsium PT Wahgo International
719.744.600 - 719.744.600 719.744.600 - - - 719.744.600
Konsorsium PT Lina Permai Sakti
719.744.600 - 719.744.600 719.744.600 - - - 719.744.600
2 PT Bhineka Usada Raya 13/KPPU-L/2005 30 April 2009 10 September 2009 2.500.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000.000 - - - 2.500.000.000
PT Wibisono Elmed 310.000.000 310.000.000 - - - - - -
3 PT Spektra Tata Utama 20/KPPU-L/2005 19 Desember 2008 Sedang diajukan PK 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Dinamika Prakarsa Elektrikal
1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Aula Pratama Bersama 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Guna Era Distribusi 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
4 CV Risa 02/KPPU-L/2007 19 Juli 2007 10 Agustus 2007 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Binaco Group - - - - - - -
5PT Anugerah Multi Perkasatama
06/KPPU-L/2007 18 September 2007 13 Des 2007 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
6 EMI Music South East Asia 19/KPPU-L/2007 04 November 2010 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT EMI Indonesia - - - - - - -
7PT Alfatama Anugerah Sari Albaqi
21/KPPU-L/2007 30-Apr-09 22 Juli 2009 505.000.000 - 505.000.000 505.000.000 - - - 505.000.000
8 PT Putera Nusa Perkasa 06/KPPU-L/2008 09 Desember 2008 31 Des 2008 49.000.000 - 49.000.000 49.000.000 - - - 49.000.000
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
Putusan PK belum diambil (Putusan MA
tanggal: 20 Nov 2011)
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
9 PT Gaya Bella Diantama 09/KPPU-L/2008 22 Agustus 2011 22 Agustus 2011 400.000.000 400.000.000 - - - - - -
PT Uskarindo Prima 500.000.000 50.000.000 450.000.000 450.000.000 - - - 450.000.000
10 PT Mutiara Lautan Indah 12/KPPU-L/2008 11 Agustus 2008 10 Februari 2012 150.000.000 20.000.000 130.000.000 130.000.000 - - - 130.000.000
PT Karya Bukit Nusantara 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000
PT Dipa Panalasa 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000
CV Kartika Indah Jaya 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
PT Linggahara Pratama 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000
CV Toruan Nciho Corporation
6.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - - - 6.000.000
CV Enkarya jaya - - - - - - - -
11 PT Care Indonusa 13/KPPU-l/2008 15 Oktober 2008 26-Nop-08 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
Ferry Marpaung 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000
Young Aye Nehe - - - - - - -
Harris Aritonang - - - - - - -
12 PT Alya Ardin Mandiri 19/KPPU-L/2008 08 September 2008 8 Okt 2008 350.000.000 - 350.000.000 350.000.000 - - - 350.000.000
PT Cipta Barabata 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
PT Aswindo Putra Mandiri 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
FA Matano Trading Coy 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
13
Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada
23/KPPU-L/2008 12-Feb-2010 13-Dec-2012 221.183.000 - 221.183.000 221.183.000 - - - 221.183.000
PT Sarana Indah Perkasa Abadi
112.221.000 - 112.221.000 112.221.000 - - - 112.221.000
PT Karya Bukit Nusantara 108.962.000 - 108.962.000 108.962.000 - - - 108.962.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
14 PT Lintas Benua Farma 30/KPPU-L/2008 18 Desember 2008 14 Juni 2012 380.460.285 - 380.460.285 380.460.285 - - - 380.460.285
PT Bunda Global Pertama 198.536.700 - 198.536.700 198.536.700 - - - 198.536.700
PT Graha Raya Utama 1.169.531.700 - 1.169.531.700 1.169.531.700 - - - 1.169.531.700
PT Pring Gading Kuning 241.412.385 - 241.412.385 241.412.385 - - - 241.412.385
PT Sang Naga Berlian 211.539.000 - 211.539.000 211.539.000 - - - 211.539.000
CV Kurnia Baru 47.998.200 - 47.998.200 47.998.200 - - - 47.998.200
15 PT Madya Sejahtera 38/KPPU-L/2008 12 Januari 2009 3-Feb-09 836.000.000 - 836.000.000 836.000.000 - - - 836.000.000
PT Multipuri Sejahtera 67.000.000 67.000.000 - - - - - -
PT Al Fajar Sejahtera 47.000.000 47.000.000 - - - - - -
16 PT Pelita Jaya Mandiri 41/KPPU-L/2008 20 Mei 2011 16 Des 2011 1.900.000.000 - 1.900.000.000 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000
Abdu Wahid Soenge - - - - - - - -
17 CV Pradhana Teknik 42/KPPU-L/2008 02 Februari 2009 23-Feb-09 70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 - - - 70.000.000
CV Lotus - - - - - - -
18 Adhi Metro JO 62/KPPU-L/2008 15 Mei 2009 29 Maret 2012 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - - - -
19 PT Nusa Inti Sharindo 04/KPPU-L/2009 22 Juni 2011 13 Okt 2011 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Avia Jaya Indah 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
20 PT Dewi Padi Permai 06/KPPU-L/2009 8-Sep-2009 29-Sep-2011 120.000.000 - 120.000.000 120.000.000 - - - 120.000.000
21PT Dwitama Fortuna Perkasa
12/KPPU-L/2009 6 Januari 2009 14 Juni 2012 619.375.000 - 619.375.000 619.375.000 - - - 619.375.000
PT Graha Citra Perdana 222.975.000 - 222.975.000 222.975.000 - - - 222.975.000
PT Eka Balingga 167.000.000 - 167.000.000 167.000.000 - - - 167.000.000
22 Agusta Ginting 13/KPPU-L/2009 21 Desember 2009 12-Jan-10 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
23 PT Kartika Ekayasa 11/KPPU-L/2009 04 Desember 2009 28 Des 2009 250.000.000 250.000.000 - - - - - -
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
24PT Berkah Surya Abadi Perkasa
15/KPPU-L/2009 23 Maret 2011 23 Agust 2011 270.000.000 - 270.000.000 270.000.000 - - - 270.000.000
PT Swadarma Perkasa 213.000.000 - 213.000.000 213.000.000 - - - 213.000.000
PT Prima Abadi System 509.000.000 - 509.000.000 509.000.000 - - - 509.000.000
PT Mulyo Mukti 270.000.000 - 270.000.000 270.000.000 - - - 270.000.000
PT Gugah Perkasa Ripta 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - - - 168.000.000
PT Mulya Abadi Utama 168.000.000 - 168.000.000 168.000.000 - - - 168.000.000
PT Graha Artha 155.000.000 - 155.000.000 155.000.000 - - - 155.000.000
PT Indo Power Makmur Sejahtera
522.000.000 - 522.000.000 522.000.000 - - - 522.000.000
PT Mega Indah Abadi 105.000.000 - 105.000.000 105.000.000 - - - 105.000.000
PT Astria Galang Pradana 144.000.000 - 144.000.000 144.000.000 - - - 144.000.000
PT Tri Tunggal Abadi 454.000.000 - 454.000.000 454.000.000 - - - 454.000.000
25
PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
18/KPPU-I/2009 23-Mar-2011 6-Dec-2012 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - - - 0
26PT Pelayaran Samudrajaya Niaga Perkasa
19/KPPU-L/2009 2-May-2013 - 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
27 PT Taramulia Setia Pratama 30/KPPU-L/2009 01 Juni 2010 21-Jun-10 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - - - 200.000.000
28 Badan Pengusahaan Batam 32/KPPU-L/2009 2 Maret 2011 8 Des 2011 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Jasa Raharja (Persero) Batam
1.500.000.000 1.500.000.000 - - - - - -
PT Asuransi Jasa Raharja Putera Batam
1.500.000.000 1.500.000.000 - - - - - -
PT Indodharma Corpora 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
PT Senimba Bay Resort 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000
29PT Ratu Biru Sejati Joint Operation
35/KPPU-L/2009 23 Juli 2010 12 Agust 2010 525.000.000 - 525.000.000 525.000.000 - - - 525.000.000
30Panitian Pengadaan dan Pengiriman Modul SMP Terbuka TA 2009
27/KPPU-L/2009 13-Apr-10 3-Mei-10 150.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
31CV Menumbing Medika Jaya
22/KPPU-L/2008 11 Februari 2010 04 November 2010 857.649.820 - 857.649.820 857.649.820 - - - 857.649.820
CV Cahaya Abadi - - - - - - -
32 PT Wardana Artha Guna 04/KPPU-L/2010 13 Juli 2010 2 Agust 2010 400.000.000 - 400.000.000 400.000.000 - - - 400.000.000
PT Republika Nusantara Permai
- - - - - - -
PT Alfindo Perkasa - - - - - - -
33 CV Global Inc 07/KPPU-L/2010 27 Juli 2009 16 Agust 2010 147.000.000 88.200.000 58.800.000 58.800.000 - - - 58.800.000
CV Internasional 54.000.000 32.400.000 21.600.000 21.600.000 - - - 21.600.000
34PT Bungo Pantai Bersaudara
08/KPPU-L/2010 9-Feb-12 3-Apr-13 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000
35PT Bungo Pantai Bersaudara
10/KPPU-L/2010 25-Jan-11 15-Apr-13 1.500.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000
PT Paesa Pasindo Engineering
100.000.000 100.000.000 - - - - - -
PT Riyah Permata Anugrah 100.000.000 100.000.000 - - - - - -
PT Bintang Selatan Agung 100.000.000 100.000.000 - - - - - -
36 PT Merangin Karya Sejati 11/KPPU-L/2010 19-Mar-12 3-Apr-13 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
37 PT. Mustika Bintang Sakti 14/KPPU-L/2010 19-Mar-12 3-Apr-13 250.000.000 250.000.000 - - - - - -
PT. Tembesu Jaya 150.000.000 150.000.000 - - - - - -
PT. Bungo Pantai Bersaudara
70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 - - - 70.000.000
PT. Kreasindo Kenari Mulya 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
PT. Dwi Karsa Rizki 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
PT. Samudera Indah 85.000.000 15.000.000 70.000.000 70.000.000 - - - 70.000.000
PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik
150.000.000 150.000.000 - - - - - -
38 PT. Arung Benua Nusantara 16/KPPU-L/2010 21 Maret 2013 - 750.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000
PT Riyan Dasri KSO PT arung Benua Nusantara
350.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 - - - 175.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
PT Heroperkasa Primamakmur
400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 - - - 200.000.000
PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai
100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu
25.000.000 - 25.000.000 25.000.000 - - - 25.000.000
39 PT Putra Hadi 18/KPPU-L/2010 22 September 2010 5 Okt 2010 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
Ibrahim 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000
40 PT Sarana Asean 19/KPPU-L/2010 24 Mei 2011 13 Oktober 2011 90.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000 - - - 60.000.000
PT Lingkar Nusa Raya 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
PT Melayu Riau Persada 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 - - - 300.000.000
PT Neka Rita 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - - - 75.000.000
PT Indra Sejati 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 - - - 100.000.000
PT Rimbo Peraduan 125.000.000 60.000.000 65.000.000 65.000.000 - - - 65.000.000
PT Superita Indo perkasa 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000
PT Surya Gemilang Indah 15 Oktober 2012 01 Oktober 2013 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 - - 300.000.000 -
Kepala Dinas Bina Marga Bengkalis
250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000
41 CV Yogi Pratama 20/KPPU-L/2010 6 Oktober 2010 06 Februari 2011 179.216.400 - 179.216.400 179.216.400 - - - 179.216.400
PT Putra Hari Mandiri 427.588.500 - 427.588.500 427.588.500 - - - 427.588.500
42 PT Maju Bersama Sejati 25/KPPU-L/2010 3-Oct-2011 10-Dec-2012 100.000.000 3.000.000 97.000.000 97.000.000 - - - 97.000.000
PT Yani Satria Perkasa 100.000.000 3.000.000 97.000.000 97.000.000 - - - 97.000.000
PT Sepakat Tata Lestari 150.000.000 19.000.000 131.000.000 131.000.000 - - - 131.000.000
PT Daya Bersama - - - - - - 0
PT Tuah Bersama - - - - - - 0
PT Usaha Kita Bersama - - - - - - 0
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
PT Putra Rokan - - - - - - 0
43 PT Bangun Cipta Nusa 30/KPPU-L/2010 24 November 2010 14 Des 2010 45.500.000 45.500.000 - - - - - -
PT Faedah 89.200.000 27.000.000 62.200.000 62.200.000 - - - 62.200.000
PT Seranggong Karya 46.100.000 7.500.000 38.600.000 38.600.000 - - - 38.600.000
44 PT Syari Yulia Aryza 33/KPPU-L/2010 05 November 2010 25-Nop-10 85.000.000 25.000.000 60.000.000 60.000.000 - - - 60.000.000
PT Baresa Jaya Bersama 50.000.000 15.000.000 35.000.000 35.000.000 - - - 35.000.000
PT Sebelimbing Raya 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
45 Cv Anen Jaya 26/KPPU-L/2008 21 Oktober 2008 13-Nop-08 1.205.000.000 - 1.205.000.000 1.205.000.000 - - - 1.205.000.000
CV Excel Elkendo - - - - - - -
CV Darmakusumah - - - - - - -
PT Landaru Persada - - - - - - -
CV Centranusa Widya Pratama
- - - - - - -
PT Bumi Swarga Loka - - - - - - -
CV Srikandi Sakti - - - - - - -
46 PT Saribina Jasa Kontrindo 34/KPPU-L/2008 28 April 2010 5-Nop-10 450.000.000 - 450.000.000 450.000.000 - - - 450.000.000
CV Atakana 250.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - - - 250.000.000
PT Intermatra Comperta 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Kandis Raya Perkasa - - - - - - - -
PT Pondasi Karya Megah - - - - - - - -
PT Prambanan Dwipaka Perwakilan Bengkulu
- - - - - - - -
PT Asdam Jaya - - - - - - - -
PT Kayasa Bumi Utama 175.000.000 - 175.000.000 175.000.000 - - - 175.000.000
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
PT Karya Bukit Nusantara 77.000.000 26.000.000 51.000.000 51.000.000 - - - 51.000.000
PT Indobangun Megatama - - - - - - - -
PT Bina Raya Gema Reksa - - - - - - - -
PT Bumi Mangun Karya - - - - - - - -
47 PT Tiara Kencana 49/KPPU-L/2008 2 Maret 2010 2 Maret 2010 114.000.000 - 114.000.000 114.000.000 - - - 114.000.000
PT Bhakti Wira Husada 144.000.000 - 144.000.000 144.000.000 - - - 144.000.000
PT Ilong Prayatna 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000
PT Kamara Idola 22.000.000 - 22.000.000 22.000.000 - - - 22.000.000
48 PT Sumber Sinar Surya 29/KPPU-L/2010 23 November 2010 12 Des 2011 1.500.000.000 - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000
CV Simpati Jaya 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
CV Abadi Jaya 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
CV Sumber Agro Hutama 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
49 PT Putra Sami Jaya 06/KPPU-L/2010 03 September 2010 23-Sep-10 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 - - - 300.000.000
PT Bungan Tanjung Raya 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - - - 50.000.000
50 PT Saribina Jasa Kontrindo 28/KPPU-L/2010 22 November 2010 10 Des 2010 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
PT Atakana 500.000.000 - 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
51 PT Bangun Bumi Pertiwi 08/KPPU-L/2011 18-Nop-11 1 Des 2011 26.500.000 26.500.000 - - - - - -
52 PT Supin Raya 12/KPPU-L/2011 01 Oktober 2012 31 Oktober 2012 600.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 - - - 500.000.000
53 PT Karimun Bahagia 13/KPPU-L/2011 26-Jun-2012 28-Aug-2012 187.500.000 187.500.000 - - - - - -
PT Nuansa Megah Perkasa 75.000.000 75.000.000 - - - - - -
PT Mandailing Tanjung Perkasa
56.250.000 56.250.000 - - - - - -
PT Citra Makmur Abadi 37.500.000 37.500.000 - - - - - -
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Putusan Inkracht TA 2013
Pembayaran Piutang
Penghapusan Piutang
Kualitas Lancar Kualitas Kurang
LancarKualitas Diragukan Kualitas Macet
LAMPIRAN II
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Yang berakhir pada 31 Desember 2013
No Pelaku Usaha Nomor PutusanTanggal Penetapan
DendaTanggal Putusan
InkrachtSaldo Awal
1 Januari 2013
Mutasi Tambah Mutasi KurangSaldo Akhir
31 Desember 2013
Jumlah Tagihan Yang Belum Dilunasi Pada
Tahun berjalan
Kualitas Piutang
PT Agung Prima Jaya 75.000.000 75.000.000 - - - - - -
54 PT Wijaya Kusuma Emindo 02/KPPU-L/2012 16 Oktober 2012 6-Dec-2012 694.000.000 694.000.000 - - - - - -
PT Juhdi Sakti Engineering 532.000.000 80.000.000 452.000.000 452.000.000 - - - 452.000.000
PT Lepen Kencana Utama 513.000.000 513.000.000 - - - - - -
55 PT Mitra Pinasthika Mustika 09/KPPU-M/2012 10 Desember 2012 14 Februari 2013 4.600.000.000 4.600.000.000 - - - - - -
56 PT Karya Murni Anugrah 09/KPPU-L/2010 20 Oktober 2010 09 Juli 2013 400.000.000 - 400.000.000 400.000.000 - - - 400.000.000
57KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa
03/KPPU-L/2011 09 Nopember 2011 30 Juli 2012 615.000.000 - 615.000.000 615.000.000 - - - 615.000.000
58 PT Chandratex Indo Artha 24/KPPU-L/2007 29 Mei 2008 11 Desember 2013 1.000.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - - -
PT Anugrah Artha Abadi Nusa
1.200.000.000 - 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 - - -
49.939.919.330 12.895.000.000 15.658.247.840 - 47.176.671.490 47.176.671.490 2.200.000.000 - 300.000.000 44.676.671.490
47.176.671.490
Total
Jumlah Piutang Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
Kualitas Lancar
Kualitas Kurang Lancar
Kualitas Diragukan
Kualitas MacetKualitas Lancar
Kualitas Kurang Lancar
Kualitas Diragukan
Kualitas Macet
1 Bayu Seta Aji 04.14/SPK/DE/II/2007 12 Februari 2008 13.081.819 13.081.819 13.081.819 90.909 153 - - - 6.636.357 - - - 6.445.462
2 Danang Wicaksono 04.15/SPK/DE/II/2007 30 Juni 2008 13.354.545 13.354.545 13.354.545 13.900.000 1 - - - 13.354.545 - - - -
3 Muhammad Alis Tabri 4.51/SPK/DE/II/2007 30 Oktober 2008 13.900.000 13.900.000 13.900.000 13.900.000 1 - - - 13.900.000 - - - -
4 Ali Nugroho 04.4/SPK/DE/II/200716 Desember 2008 12.990.909 12.990.909 12.990.909 13.900.000 1 - - - 12.990.909 - - - -
5 Sulistyanto 11/SET/DE/VIII/2017 1 Juni 2009 52.365.250 52.365.250 52.365.250 63.336.000 1 - - - 52.365.250 - - - -
6 Pandoe Wicaksono 24/DE/SPK/II/2009 25 Juni 2009 584.962 584.962 584.962 10.475.000 1 - - - 584.962 - - - -
7 Puput Widyanarti 05/DE/SPK/II/2009 2 Februari 2010 10.475.000 1.090.910 9.384.090 9.384.090 10.475.000 1 - - - 9.384.090 - - - -
8 Tegar Yudha Pradhana 36/DE/SPK/1/2008 27 April 2010 10.475.000 10.475.000 10.475.000 10.475.000 1 - - - 10.475.000 - - - -
9 Dani Karolustiawan 17/DE/SPK/11/2009 1 Maret 2010 10.475.000 181.818 10.293.182 10.293.182 10.475.000 1 - - - 10.293.182 - - - -
10 Rian Andri Salam 30/DE/SPK/1/2008 27 Mei 2010 10.475.000 5.886.364 4.588.636 4.588.636 10.475.000 1 - - - 4.588.636 - - - -
11 Iman Anhardi 08/DE/SPK/II/2009 4 November 2010 10.000.000 10.000.000 10.000.000 698.350 15 - - - 10.000.000 - - - -
12 Gunawan Aribowo 34/DE/SPK/II/2009 28 Desember 2010
10.475.000 454.546 10.020.454 10.020.454 1.047.500 10 - - - 10.020.454 - - - -
13 M. Aiza Akbar 28/DE/SPK/II/2009 19 Januari 2010 8.975.000 4.545.455 4.429.545 4.429.545 698.350 15 - - - 4.429.545 - - - -
14 Rakhma Ajeng Witantri 823.1/SJ/SPK/VII/2011 1 November 2011 3.850.000 3.350.000 500.000 500.000 350.000 12 - - - 500.000 - - - -
15 Selly Kartika 823.1/SJ/SPK/VII/2011 02 Maret 2012 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -
16 Panji Tri Nugroho 823,1/SJ/SPK/VII/2011 07 Januari 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -
17 Candra Puspita Dewi 823,1/SJ/SPK/VII/2011 18 Januari 2013 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 - - - -
18 Panca Kusuma Yuliandari823,1/SJ/SPK/VII/2011 04 Februari 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -
19 Frima Adi Wijaya 823.1/SJ/SPK/VII/2011 22 Maret 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -
20 Anggita Jogi 823.1/SJ/SPK/VII/2011 10 April 2013 5.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 500.000 10 - - - 3.000.000 - - - -
21 Laela Nuraeymi Z 823.1/SJ/SPK/VII/2011 28 Juni 2013 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 - - - - - - -
22 Meta Miftakhul Khoiryah 823.1/SJ/SPK/VII/2011 2 Oktober 2013 5.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 10 - - 5.000.000 - - - - -
23 Danang Adhianata 823.1/SJ/SPK/VII/2011 01 Oktober 2013 5.000.000 5.000.000 - - 5.000.000 1 - - - - - - - -
186.477.485 40.000.000 42.509.093 183.968.392 10.000.000 0 5.000.000 162.522.930 0 0 0 6.445.462
177.522.930 6.445.462
LAMPIRAN IIIDAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNBP: Denda Ikatan DinasYang berakhir pada 31 Desember 2013
No Nama Pegawai Nomor SPK Tanggal Pengunduran
Diri
Saldo Awal 1 Januari
2013
Mutasi Tambah (Piutang TA
2013)
Piutang Jangka Panjang
Total
Jumlah Piutang Denda Ikatan Dinas 183.968.392
Jumlah Piutang Jk Pendek Jumlah Piutang Jk Panjang
Mutasi Kurang (Pembayaran)
Saldo Akhir 31 Desember
2013
Jumlah Tagihan Yang Belum
Dilunasi Pada Tahun berjalan
Jumlah Angsuran
Jumlah Cicilan Piutang Jangka Pendek
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
: 108 (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
Realisasi RealisasiKode Menurut Basis Tambah Kurang Menurut BasisAkun Kas (Rp) Akrual (Rp)
2. 4. 5. 6. 7. 8.
1 522111 919.199.785 3.667.224 - 922.867.009 - Tagihan Listrik KPD Medan Bulan Januari 2014 3.667.224
2 522112 Belanja Langganan Telepon 598.725.692 6.983.822 - 605.709.514 - Tagihan Telkom KPD Medan Bulan Januari 2014 3.366.202 - Tagihan Telp dan Internet Balikpapan Bulan Januari 2014 1.100.500 - Tagihan Telp & Internet KPD Makassar Bulan Januari 2014 2.517.120
3 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat 294.359.210 12.468.543 - 306.827.753
- Tagihan Pos Kantor Pusat Bulan Januari 2014 11.696.543 - Tagihan Pos KPD Surabaya Januari 2014 772.000
23.119.589
Tagihan Pos Kantor Pusat dan KPD Surabaya Bulan Januari 2014
Total Belanja Akrual TA 2013
UraianSumber
3.
Belanja Langganan Listrik Tagihan Listrik KPD Medan Bulan Januari 2014
Tagihan Telepon KPD Medan, Balikpapan dan Makassar Bulan Januari 2014
LAMPIRAN VINFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DokumenNo Belanja Penyelesaian Akrual
Catatan atas Laporan Keuangan - Lampiran
BAGIAN ANGGARAN 108.01.422810
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
AUDITED
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………. i
Daftar Tabel ………………………………………………………………………………………………………………….………….. ii
I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………….. 1
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA ……………………..……………. 3
1. Nilai Penyusutan………………………………………………………………………………… 3
2. Metode Penyusutan Yang Digunakan ……………………………………………….………. 4
3. Masa Manfaat Yang Digunakan ……………………………………………………..………. 4
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN …………………………………..…..……………… 5
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2013…………………………. 7
1. Saldo Awal per 1 Januari 2013……………………………………………………………….. 7
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013…………………………. 7
3. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan
Per 31 Desember 2013 ………………………………………………………………….……. 27
V. INFORMASI BMN LAINNYA ……………………………………………………………………….. 30
1. Perkembangan Nilai BMN ……………………………………………………………………. 30
2. Informasi Pengelolaan BMN ………………………………………………………………….. 30
3. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya
kepada Pengelola Barang ……………………………………………………………………. 35
4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN ………………………………………... 35
5. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah ………………….. 35
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca………..….. 4
Tabel 2. Masa Manfaat………………………………………………………………………. 5
Tabel 3. Barang Persediaan…………………………………………………………………. 7
Tabel 4. Kondisi Barang Alat Bantu …………………………………….…………………… 9
Tabel 5. Mutasi Tambah Alat Angkutan ………………………….…………….………….. 9
Tabel 6. Mutasi Kurang Alat Angkutan …………………………………………………….. 9
Tabel 7. Kondisi Barang Alat Angkutan …………………………………………………….. 10
Tabel 8. Mutasi Tambah Alat Benkel ……………………………………………………….. 10
Tabel 9. Mutasi Kurang Alat Bengkel ……………………………………………………….. 10
Tabel 10. Kondisi Barang Alat Bengkel ……………………………………………………… 11
Tabel 11. Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga ………………………………… 11
Tabel 12. Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga …………………………………. 13
Tabel 13. Kondisi Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga ………………………………… 14
Tabel 14. Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi …………………………………….. 14
Tabel 15. Mutasi KurangAlat Studio dan Komunikasi ………………………………………. 17
Tabel 16. Kondisi Barang Alat Studio dan Komunikasi ……………………………………... 17
Tabel 17. Mutasi Tambah Alat Kedokteran …………………………………………………... 18
Tabel 18. Mutasi KurangAlat Kedokteran ……………………………………………………. 18
Tabel 19. Kondisi Barang Alat Kedokteran ………………………………………………….. 18
Tabel 20. Mutasi Tambah Alat Laboratorium ………………………………………………… 19
Tabel 21. Mutasi Kurang Alat Laboratorium …………………………………………………. 19
Tabel 22. Kondisi Barang Alat Laboratorium ………………………………………………… 20
Tabel 23. Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api …………………………….. 20
Tabel 24. Kondisi Barang Alat Persenjataan Non Senjata Api …………………………….. 20
Tabel 25. Mutasi Tambah Alat Komputer …………………………………………………….. 21
Tabel 26. Mutasi Kurang Alat Komputer ……………………………………………………… 22
Tabel 27. Kondisi Barang Alat Komputer ……………………………………………………... 23
Tabel 28. Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin …………………………………… 23
Tabel 29. Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi ……………….. 24
Tabel 30. Kondisi Barang Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi ……………….. 24
Tabel 31. Kondisi Barang Bercorak Kesenian ……………………………………………….. 25
Tabel 32. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya ……………………………………… 25
Tabel 33 Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud ………………………………………………... 26
Tabel 34. Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud ………………………………………………… 26
Tabel 35. Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya ………………………. 26
Tabel 36. Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya ………………………… 27
Tabel 37. Rincian BMN Yang Dihentikan Penggunaannya ………………………………… 27
Tabel 38. BMN Per Akun Neraca ……………………………………………………………… 28
iii
Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan ……………………………………………………. 28
Tabel 40. Perbandingan Nilai BMN …………………………………………………………… 29
Tabel 41. Perkembangan Nilai BMN ………………………………………………………….. 30
Tabel 42. Informasi Pengelolaan BMN ………………………………………………………. 30
Tabel 43. Uraian Pengelolaan BMN …………………………………………………………… 34
1
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2013
(AUDITED)
I. PENDAHULUAN
Tertib administrasi pengelolaan BMN merupakan prasyarat penting bagi Kementerian
Negara/Lembaga untuk menyajikan data BMN yang handal dan akurat dalam neraca laporan
keuangan. Untuk mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik telah diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008sebagai peraturan pelaksana dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2006
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian, yang menggambarkan siklus berkesinambungan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga Negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yangbertujuan untuk mewujudkan demokrasi
dalam bidang ekonomi dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang
sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi
pasar yang wajar. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki 1 (satu) Satuan Kerja dan 6 (enam)
Kantor Perwakilan Daerah sebagai Kantor Pembantu yang tersebar dibeberapa kota yaitu KPD
Medan, KPD Batam, KPD Surabaya, KPD Balikpapan, KPD Makassar, dan KPD Manado dengan
Kode Bagian Anggaran 108 dan Kode Satker 422810.Khusus Kantor Perwakilan Daerah Manado
pada tahun 2013 telah ditutup atas dasar penggabungan wilayah kerja dengan Kantor Perwakilan
Daerah Makassar.
Barang Milik Negara di KPPU berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang
dibiayai APBN, untuk itu seluruh pencatatan transaksi yang ada dalam aplikasi SIMAK BMN harus
dilaporkan kepada Pengelola Barang yang tertuang dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN)
setiap semester dan tahunan. LBMN KPPU Tahun Anggaran 2013 tersajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
Dasar hukum penyusunan Laporan BMN:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tetang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tetang Tata Cara Rekonsiliasi BMN
dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
BMN;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tetang Penyusutan BMN Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.6/2013 tetang Perubahan atas Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.6/2012 tetang Penerapan Penyusutan BMN berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tetang Tabel Masa Manfaat dalam
rangka Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tetang Tata Cara
Rekonsiliasi Data BMN dalam rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-57/PB/2013.
3
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahditetapkan bahwa Kuasa Pengguna Barang secara periodik
diharuskan menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) danLaporan Barang
KuasaPengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang dan Pengguna
Barang harus menyusun Laporan BarangPengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.
LBMN Tahun Anggaran 2013 ini telah disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah
menerapkanpenyusutan sebagaimana diatur dalam PP 71 Tahun 2010 dengan aturan teknis berupa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013.
LBMN Tahun Anggaran 2013 telah menerapkan penyusutan BMN berupa aset tetap dalam
rangka menyesuaikan nilai BMN berupa aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu asetsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
1. Nilai Penyusutan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 nilai yang dapat
disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan dibagai menjadi 2 (dua) yaitu :
1) Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember
2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012;
2) Nilai yang dapat disusutkan atas aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012,
merupakan nilai perolehan.
Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan
kualitas dan atau/nilai aset tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Standar
Akuntansi Pemerintah, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam
nilai yang dapat disusutkan.
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca adalah sebagai berikut:
4
Tabel 1
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku aset tetap dalam Neraca
Akun
Neraca
Nilai
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan
Nilai
Buku
Peralatan dan
Mesin Rp24.255.526.071,00 (Rp17.083.434.795,00) Rp7.172.091.276,00
Aset Tetap dalam
Renovasi Rp224.577.681,00 Rp0 Rp224.577.681,00
Aset Tetap
Lainnya Rp1.640.934.748,00 (Rp2.114.063,00) Rp1.638.820.685,00
Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0 Rp0 Rp0
Aset Tetap yang
tidak digunakan
dalam operasi
pemerintahan
Rp0 Rp0 Rp0
JUMLAH Rp26.121.038.500,00 Rp19.197.497.795,00 Rp9.035.489.642,00
Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset
tetap.Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasi serta nilai buku per jenis
aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Metode Penyusutan Yang Digunakan
Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek
penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan
dengan Metode Garis Lurus.
Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas
Laporan Barang Milik Negaraadalah kebijakan yang menyangkut penetapan metode
penyusutan dan perubahannya.
3. Masa Manfaat Yang Digunakan
Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu
pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel
Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Entitas
Pemerintah Pusat.
5
Tabel 2
Masa Manfaat
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN
Laporan Barang Pengguna Tahunan untuk Periode Tahun Anggaran 2013 (Audited)
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode
Tahun Anggaran 2013 ini adalah sebesar Rp26.199.375.860,00(dua puluh enam miliar seratus
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang
merupakan nilai BMN berupa saldo awal 1 Januari 2013 sebesar Rp25.620.714.899,00(dua puluh
lima miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh
sembilan rupiah) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp5.214.967.250,00(lima miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua
ratus lima puluh rupiah)serta nilai mutasi kurang yang terjadi selama Periode Tahun Anggaran 2013
sebesar Rp4.636.306.289,00(empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua
ratus delapan puluh sembilan rupiah).Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan
transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan
nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan
APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi
penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun
berjalan.
Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna
mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:
1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
6
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola
Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).
7
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2013 (AUDITED)
1. Saldo Awal per 1 Januari 2013.
Nilai BMN KPPU per 1 Januari 2013 adalah sebesar Rp25.620.714.899,00(dua puluh lima
miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan
puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari BMN Intrakomptabel sebesar
Rp25.513.827.489,00(dua puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus dua
puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan BMN Ekstrakomptabel
senilai Rp106.887.410,00(seratus enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat
ratus sepuluh rupiah).
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2013
Mutasi BMN per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
a. Barang Persediaan
Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp828.308.728,00(delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus
delapan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo
awal sebesar Rp1.205.184.714,00(satu miliar dua ratus lima juta seratus delapan puluh
empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode
pelaporan sebesar Rp376.875.986,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus
tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
Barang Persediaan ter tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 3
Barang Persediaan
Uraian
Saldo
Awal
(Rp)
Mutasi
Tambah
(Rp)
Mutasi
Kurang
(Rp)
Saldo
Akhir
(Rp)
(117111) Barang
konsumsi 925.295.017 0 534.326.750 390.968.267
(117113) Bahan untuk
pemeliharaan 28.164.227 0 20.027.378 8.136.849
(117114) Suku Cadang 0 0 0 0
(117121) Pita Cukai,
Materai dan
Leges
21.000 0 21.000 0
(117128) Persediaan
untuk dijual
dan/atau
197.222.248 182.696.331 0 379.918.579
8
diserahkan
kepada
masyarakat
(117131) Bahan baku 289.580 0 97.580 192.000
(117199) Persediaan
lainnya 54.194.642 0 5.099.609 49.093.033
JUMLAH 1.205.184.714 182.696.331 559.572.317 828.308.728
Tidak ada barang persediaan dalam kondisi rusak pada Periode Tahun Anggaran
2013.
b. Tanah
Sampai dengan Tahun Anggaran 2013, KPPU tidak memiliki aset berupa tanah. Tanah
yang digunakan untuk gedung kantor KPPU adalah milik Kementerian Sekretariat
Negara yang dipinjampakaikan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor
PERJ-15/Kemensetneg/Sesmen/10/2013. Dengan demikian saldo tanah per 31
Desember 2013 adalah nihil.
c. Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013 adalah sebesar Rp24.255.526.071,00 (dua puluh empat miliar dua
ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah),
jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp23.420.934.919,00(dua puluh tiga
miliar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus
sembilan belas rupiah), mutasi tambah sebesar Rp3.018.519.055,00(tiga miliar
delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima puluh lima rupiah), dan mutasi
kurang dengan nilai sebesar Rp2.183.927.903,00 (dua miliar seratus delapan puluh
tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:
1) Alat Bantu (3.01)
Saldo Alat Bantupada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013
sebesar Rp1.474.070.600,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh
puluh ribu enam ratus rupiah). Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang
sehingga saldo Alat Bantu per 31 Desember 2013 sama besar dengan saldo
awalnya. Alat Bantu pada KPPU terdiri atas 4 unit barang berupa 1 elevator/lift, 2
buah stationery generating set, dan 1 buah stationary water pumpdengan status
kondisi sebagai berikut:
9
Tabel 4
Kondisi Barang Alat Bantu
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai
Baik 4 1.474.070.600
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
2) Alat Angkutan(3.02)
Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2013 sebesar Rp9.365.612.300,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh lima juta
enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas 50 unit barang berupa
43 unit Alat Angkutan Darat Bermotor dan 7 unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 50 unit dengan
nilai sebesar Rp8.859.405.100,00(delapan miliar delapan ratus lima puluh sembilan
juta empat ratus lima ribu seratus rupiah),mutasi tambah jumlah barang 7 unit
dengan nilai sebesar Rp785.076.200,00(tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh
puluh enam ribu dua ratusrupiah) dan mutasi kurangjumlah barang 7 unit dengan
nilai sebesar Rp278.869.000,00(dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah).
Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi :
Tabel 5
Mutasi Tambah Alat Angkutan
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 785.076.200 0
Penambahan dari Pembelian 2 unit Sedan senilai Rp782.160.000,00(tujuh ratus
delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)dan pembelian 1unit
Gerobak Dorong senilai Rp816.200,00(delapan ratus enam belas ribu dua ratus
rupiah)serta pembelian 4unit BaggageTrolly senilai Rp2.100.000,00(dua juta
seratus ribu rupiah).
Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi :
Tabel 6
Mutasi Kurang Alat Angkutan
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 278.869.000 0
Pengurangan karena Reklasifikasidari Aset Tetap menjadi Aset lainnya berupa 2unit
Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) senilai Rp264.500.000,00(dua ratus
enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)danpembelian 2unit Sepeda Motor
10
senilai Rp10.200.000,00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)serta pembelian 2unit
Gerobak Dorong senilai Rp1.969.000,00(satu juta sembilan ratus enam puluh
sembilan ribu rupiah) serta 1 unit Baggage Trolly senilai Rp2.200.000,00(dua juta
dua ratus ribu rupiah).
Dari jumlah Alat Angkutan diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai
berikut :
Tabel 7
Kondisi Barang Alat Angkutan
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai (Rp)
Baik 50 9.365.612.300
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
3) Alat Bengkel (3.03)
Saldo Alat Bengkel pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2013 sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai
sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah),mutasi tambah jumlah barang 12
unit dengan nilai sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
dan tidak ada mutasi kurang.
Mutasi Tambah Alat Bengkel tersebut meliputi :
Tabel 8
Mutasi Tambah Alat Benkel
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 4.800.000 0
Penambahan dariPembelian 12buah Palu Sidang senilai Rp4.800.000.00(empat
juta delapan ratus ribu rupiah).
Mutasi Kurang Alat Bengkel tersebut meliputi :
Tabel 9
Mutasi Kurang Alat Bengkel
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 0 528.000
Pengurangan terjadi karena Reklasifikasi Alat Bengkel dari Aset Tetap menjadi Aset
Lainnya berupa 2 buah Gunting Kain senilai Rp528.000,00(lima ratus dua puluh
delapan ribu rupiah) dan merupakan BMN Ekstrakomptabel sehingga tidak dicatat
di Neraca.
11
Dari jumlah Alat Bengkel diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai
berikut :
Tabel 10
Kondisi Barang Alat Bengkel
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 13 15.800.000
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
4) Alat Pengolahan (3.04)
Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2013sebesar Rp9.350.000,00(sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah).Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2 unit
dengan nilai sebesar Rp9.350.000,00 (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah). Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang sehingga nilai Alat
Pengolahan per 31 Desember 2013 tetap sebesar Rp9.350.000,00(sembilan juta
tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)
Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna Tahunan
per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.816.870.497,00 (enam miliar delapan ratus
enam belas juta dapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh
rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 2.604
unit dengan nilai sebesar Rp6.992.898.326,00 (enam miliar sembilan ratus
sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua
puluh enam rupiah),mutasi tambah jumlah barang 190 unit dengan nilai sebesar
Rp830.208.200,00 (delpan ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus
rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 237 unit dengan nilai
sebesarRp1.006.236.111,00 (satu miliar enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu
seratus sebelas rupiah).
Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :
Tabel 11
Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ektrakomptabel
Pembelian 828.758.282 0
Reklasifikasi Masuk 1.450.000 0
Penambahan Intrakomptabel dari Pembelian berupa:
12
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Mesin Ketik Listrik 2 Rp 6.699.000
2 Rak Besi 6 Rp 6.450.000
3 Rak Kayu 3 Rp 58.490.500
4 Filing Cabinet Besi 4 Rp 8.005.800
5 AlatPenyimpan Perlengkapan
Kantor Lainnya 16 Rp 12.644.000
6 White Board 2 Rp 66.671.000
7 Alat Penghancur Kertas 1 Rp 2.478.000
8 Mesin Absensi 5 Rp 25.000.000
9 LCD Projector/Infocus 11 Rp 59.350.236
10 Alat Perekam Suara 27 Rp 34.729.000
11 Kursi Besi/Metal 57 Rp 101.721.420
No. Nama Barang Jumlah Harga
12 Sice 1 Rp 15.000.000
13 Meja Rapat 4 Rp 21.866.300
14 Partisi 5 Rp 14.700.000
15 Lemari Es 5 Rp 9.000.000
16 A.C Split 11 Rp 74.254.000
17 Kompor Listrik 1 Rp 4.840.000
18 Televisi 9 Rp 57.776.000
19 Loudspeaker 2 Rp 1.300.000
20 Sound System 7 Rp 151.918.000
21 Tangga Alumunium 1 Rp 1.399.200
22 Handy Cam 6 Rp 32.760.000
23 Vertical Blind 2 Rp 59.780.826
24 Lampu 2 Rp 1.925.000
13
Penambahan Intrakomptabel dari Reklasifikasi Masuk berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Rak Besi 1 Rp 1.450.000
Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :
Tabel 12
Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ektrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 763.097.932 6.872.100
Normalisasi Aset Tetap 64.000 0
Transfer Keluar 241.624.179 1.980.000
Reklasifikasi Keluar 1.450.000 0
Pengurangan IntrakomptabelAlat Kantor dan Rumah Tangga karena Reklasifikasi
dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Mesin Ketik Elektronik/Selektrik 3 Rp 26.180.000
2 Mesin Hitung Listrik 3 Rp 2.096.000
3 Rak Besi 3 Rp 10.797.000
5 Rak Kayu 1 Rp 7.784.000
6 Brandkas 2 Rp 14.779.500
7 AlatPenyimpan
PerlengkapanKantor Lainnya 6 Rp 5.494.500
8 Papan Visual/Papan Nama 2 Rp 2.390.620
9 White Board 9 Rp 4.875.500
10 Alat Penghancur Kertas 4 Rp 18.169.000
11 Alat Pemotong Kertas 2 Rp 1.622.000
12 Overhead Projector 6 Rp 156.126.992
13 Display 18 Rp 16.335.000
14 LCD Projector Infocus 9 Rp 124.003.350
15 Alat Perekam Suara 14 Rp 20.013.600
16 Perkakas kantor Lainnya 1 Rp 2.365.000
14
17 Meja Kerja Kayu 1 Rp 5.250.300
18 Kursi Besi/Metal 44 Rp 22.585.600
19 Sice 1 Rp 2.339.000
20 Meja Rapat 3 Rp 1.831.500
21 Partisi 7 Rp 168.143.670
22 Mesin Pel/Poles 1 Rp 7.947.500
23 A.C Split 7 Rp 66.925.800
24 Kipas Angin 4 Rp 1.736.000
25 Kitchen Set 4 Rp 7.326.000
26 Televisi 1 Rp 1.952.500
27 Tape Recorder 1 Rp 332.000
28 Loud Speaker 11 Rp 4.279.000
29 Wireless 1 Rp 4.554.000
30 Lambang Instansi 1 Rp 39.724.000
31 Handy Cam 3 Rp 12.939.000
32 Vertikal Blind 1 Rp 2.200.000
Pengurangan Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Normalisasi
Aset Tetap berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Kursi Besi/Metal 1 Rp 64.000
Pengurangan Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Transfer
Keluar berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Mesin Ketik Listrik 1 Rp 2.476.500
2 Lemari Besi/Metal 2 Rp 7.482.287
3 Lemari Kayu 2 Rp 5.000.000
4 Rak Kayu 1 Rp 2.312.500
5 Filing Cabinet Besi 4 Rp 141.063.000
15
6 White Board 1 Rp 1.875.000
7 Meja Kerja Kayu 13 Rp 12.244.340
8 Kursi Besi/ Metal 20 Rp 17.370.750
9 Kursi Kayu 3 Rp 2.361.000
10 Sice 2 Rp 7.469.000
11 Meja Rapat 1 Rp 2.125.000
12 Workstation 6 Rp 18.933.402
13 A.C Split 3 Rp 15.180.000
14 Televisi 1 Rp 3.873.500
15 Dispenser 1 Rp 1.857.900
Pengurangan Intrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Reklasifikasi
Keluar pada Aset Tetap berupa :
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Rak Kayu 1 Rp 1.450.000
Pengurangan Ekstrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Reklasifikasi
dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 White Board 21 Rp 4.935.000
2 Kursi Besi/Metal 1 Rp 291.500
3 Asbak Tinggi 11 Rp 1.645.600
Pengurangan Ekstrakomptabel Alat Kantor dan Rumah Tangga karena Transfer
Keluar berupa :
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Kursi Besi/Metal 10 Rp 1.980.000
Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga diatas, berdasarkan status kondisinya
adalah sebagai berikut :
16
Tabel 13
Kondisi Barang Alat Kantor dan Rumah Tangga
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 2.558 6.690.418.671
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
6) Alat Studio dan Komunikasi (3.06)
Saldo Alat Studio dan Komunikasipada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013sebesar Rp493.192.680,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta
seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).Jumlah tersebut
terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 137 unit dengan nilai sebesar
Rp438.360.231,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu
dua ratus tiga puluh satu rupiah),mutasi tambah jumlah barang26unit dengan nilai
sebesar Rp94.294.690,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh
empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dan mutasi kurang jumlah
barang42unit dengan nilai sebesarRp39.462.241,00 (tiga puluh sembilan juta empat
ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi tersebut meliputi :
Tabel 14
Mutasi Tambah Alat Studio dan Komunikasi
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 94.294.690 2.775.000
Penambahan Intrakomptabel dari pembelian 5 unit Camera Wall Box senilai
Rp7.390.000,00(tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 7 unit Tripod
Camera senilai Rp5.914.500,00(lima juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus
rupiah), 2 unit Lensa Kamera senilai Rp3.865.290,00(tiga juta delapan ratus enam
puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), 3 unit Layar Film/Projector senilai
Rp1.785.000,00(satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 7 unit Camera
Digital senilai Rp70.339.900,00(tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu
sembilan ratus rupiah), dan 2 unit Facsimile senilai Rp5.000.000,00(lima juta
rupiah).
Penambahan Ekstrakomptabel dari Pembelian 15 unit Head Set senilai
Rp2.775.000,00(dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 50 unit Pesawat
Telephone senilai Rp7.750.000,00(tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
17
Mutasi Kurang Alat Studio dan Komunikasi tersebut meliputi :
Tabel 15
Mutasi KurangAlat Studio dan Komunikasi
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ektrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 39.462.241 11.367.950
Pengurangan Intrakomptabel karena Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset
Lainya berupa 9 unit Uninterruptible Power Suply (UPS) senilai
Rp9.801.000,00(sembilan juta delapan ratus satu ribu rupiah), 1 unit Photo Tustel
senilai Rp4.513.241,00(empat juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh
satu rupiah), 1 unit Camera Digital senilai Rp3.850.000,00(tiga juta delapan ratus
lima puluh ribu rupiah), 23 unit Pesawat Telephone senilai Rp4.907.000,00(empat
juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), 7 unit Handy Talky (HT) senilai
Rp13.256.000,00(tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 1 unit
Facsimile senilai Rp3.135.000,00(tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
Pengurangan Ekstrakomptabel karena Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset
Lainya berupa41 unit Pesawat Telephone senilai Rp8.149.350,00(delapan juta
seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),dan 22 unit
Conector senilai Rp3.218.600,00(tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus
rupiah).
Dari jumlah Alat Studio dan Komunikasi diatas, berdasarkan status kondisinya
adalah sebagai berikut :
Tabel 16
Kondisi BarangAlat Studio dan Komunikasi
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 121 493.192.680
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
7) Alat Kedokteran (3.07)
Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2013 sebesar Rp52.529.500,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang
sebesar 32 unit dengan nilai sebesar Rp41.379.500,00(empat puluh satu juta tiga
ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah jumlah barang
6unit dengan nilai sebesar Rp13.960.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam
18
puluh ribu rupiah) dan mutasi kurang jumlah barang 7unit dengan nilai sebesar
Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi :
Tabel 17
Mutasi Tambah Alat Kedokteran
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ektrakomptabel
Pembelian 13.960.000 0
Penambahan Intrakomptabel dari Pembelian 6 unit Bracket Holder senilai
Rp13.960.000,00(tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi :
Tabel 18
Mutasi KurangAlat Kedokteran
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 2.810.000 1.067.000
Pengurangan Intrakomptabel karena Reklasifikasidari Aset Tetap menjadi Aset
Lainya berupa 7 unit Bracket Holder senilai Rp2.810.000,00(dua juta delapan ratus
sepuluh ribu rupiah).
Pengurangan Ekstrakomptabel karena Reklasifikasidari Aset Tetap menjadi Aset
Lainya terdiri dari2 unit Gunting Lurus senilai Rp517.000,00(lima ratus tujuh belas
ribu rupiah), 2 unit Chytologi Bantal senilai Rp385.000,00(tiga ratus delapan puluh
lima ribu rupiah), serta 2 unit Termometer Mercury Untuk Suhu Badan senilai
Rp165.000,00(seratus enam puluh lima ribu rupiah).
Dari jumlah Alat Kedokteran diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai
berikut :
Tabel 19
Kondisi BarangAlat Kedokteran
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 31 52.529.500
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
19
8) Alat Laboratorium (3.08)
Saldo Alat Laboratoriumpada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013sebesar Rp210.424.998,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua
puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut
terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 72 unit dengan nilai sebesar
Rp206.705.950,00 (dua ratus enam juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus lima
puluh rupiah), mutasi tambah jumlah barang 13unit dengan nilai sebesar
Rp19.105.248,00 (sembilan belas juta seratus lima ribu dua ratus empat puluh
delapan rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 22unit dengan nilai
sebesarRp15.386.200,00 (lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua
ratus rupiah)
Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi :
Tabel 20
Mutasi Tambah Alat Laboratorium
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 19.105.248 1.980.000
Penambahan dari Pembelian 1 unit Food Trolley senilai Rp1.450.000,00(satu juta
empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 12 unit Uninterruptible Power Suply (UPS)
senilai Rp17.655.248,00(tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus
empat puluh delapan rupiah).
PenambahanEkstrakomptabel Alat Laboratorium dari Pembelian 12 unit Acrylic
senilai Rp1.980.000,00(satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi :
Tabel 21
Mutasi Kurang Alat Laboratorium
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 15.386.200 0
Pengurangan Intrakomptabel karena Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset
Lainya berupa 3 unit Tripod senilai Rp1.095.000,00(satu juta sembilan puluh lima
ribu rupiah), 3 unit Stabilizer senilai Rp1.452.000,00(satu juta empat ratus lima
puluh dua ribu rupiah), 2 unit Alat Pemadam Kebakaran senilai
Rp1.976.200,00(satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah),
11 unit Stabilizer/UPS senilai Rp8.005.000,00(delapan juta lima ribu rupiah), dan 3
20
Uninterruptible Power Suply (UPS) senilai Rp2.858.000,00(dua juta delapan ratus
lima puluh delapan ribu rupiah).
Dari jumlah Alat Laboratorium diatas, berdasarkan status kondisinya adalah
sebagai berikut :
Tabel 22
Kondisi Barang Alat Laboratorium
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 63 210.424.998
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
9) Alat Persenjataan Non Senjata Api (3.09)
Saldo Alat Persenjataan Non Senjata Api pada Laporan Barang Pengguna Tahunan
per 31 Desember 2013sebesar Rp25.097.600,00 (dua puluh lima juta sembilan
puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total
jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.070.000,00 (lima belas
juta tujuh puluh ribu rupiah), mutasi tambah jumlah barang 2unit dengan nilai
sebesar Rp10.027.600,00 (sepuluh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan
tidak terdapat mutasi kurang.
Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api tersebut meliputi :
Tabel 23
Mutasi Tambah Alat Persenjataan Non Senjata Api
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 10.027.600 0
Penambahan Intrakomptabel Alat Persenjataan Non Senjata Api dari Pembelian 2
unit Autoflash senilai Rp10.027.600,00(sepuluh juta dua puluh tujuh ribu enam ratus
rupiah).
Dari jumlah Alat Persenjataan Non Senjata Api diatas, berdasarkan status
kondisinya adalah sebagai berikut :
Tabel 24
Kondisi Barang Alat Persenjataan Non Senjata Api
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 3 25.097.600
Rusak Ringan 0 0
21
Rusak Berat 0 0
10) Alat Komputer (3.10)
Saldo Alat Komputer pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2013sebesar Rp 5.792.577.898,00(lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta
lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 649 unit dengan
nilai sebesar Rp 5.372.695.212 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam
ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah),mutasi tambah jumlah
barang 237unit dengan nilai sebesar Rp 1.261.047.035,00 (satu miliar dua ratus
enam puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah), dan mutasi
kurang jumlah barang 135 unit dengan nilai sebesar Rp 841.164.351,00 (delapan
ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh
satu rupiah).
Mutasi Tambah Alat Komputer tersebut meliputi :
Tabel 25
Mutasi Tambah Alat Komputer
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 1.261.047.037 0
Penambahan Intrakomptabel PeralatanKomputer dari Pembelian berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 P.C Unit 83 Rp 596.632.436
2 Lap Top 23 Rp 180.679.130
3 Note Book 1 Rp 14.685.000
5 Net Book 1 Rp 6.000.000
6 Ultra Mobile P.C 14 Rp 145.799.000
7 Peralatan Mini Komputer Lainnya 11 Rp 4.400.000
8 Printer 56 Rp 148.402.476
9 Scanner 8 Rp 70.984.995
10 External/Portable 4 Rp 7.324.000
11 Peralatan Personal Komputer
Lainnya
14 Rp 52.390.000
12 Switch Rak 2 Rp 5.750.000
13 Wireless Acces Point 20 Rp 28.000.000
22
Mutasi Kurang Alat Komputer tersebut meliputi:
Tabel 26
Mutasi Kurang Alat Komputer
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Reklasifikasi ke Aset Lainnya 817.841.091 0
Transfer Keluar 10.981.260 0
Penghapusan 12.342.000 0
PenguranganIntrakomptabel PeralatanKomputer karena Reklasifikasi dari Aset
Tetap menjadi Aset Lainnya berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Local Area Network (LAN) 12 Rp 25.014.000
2 Komputer Jaringan Lainnya 1 Rp 46.862.860
3 P.C. Unit 32 Rp 192.965.189
4 Lap Top 18 Rp 297.639.742
5 Hard Disk 27 Rp 33.990.500
6 Printer 10 Rp 57.582.100
7 Scanner 2 Rp 15.642.000
8 External 6 Rp 9.434.000
9 External/Portable Hardisk 2 Rp 2.246.200
10 Server 1 Rp 28.450.400
11 Hub 16 Rp 47.984.500
10 Modem 1 Rp 2.526.000
11 Netware Interface External 4 Rp 57.503.600
Pengurangan Intrakomptabel Alat Komputer karena Transfer Keluar berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 P.C. Unit 1 Rp 8.786.260
2 Printer 1 Rp 2.195.000
Pengurangan Intrakomptabel Alat Komputer karena Penghapusan berupa:
No. Nama Barang Jumlah Harga
1 Lap Top 1 Rp 12.342.000
Dari jumlah Alat Komputer diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai
berikut :
23
Tabel 27
Kondisi Barang Alat Komputer
Uraian Kondisi Kuantitas Nilai(Rp)
Baik 751 5.796.127.870
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
11) Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Peralatan dan Mesindalam
Neraca adalah sebagai berikut :
Tabel 28
Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin
Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Rp 24.132.624.219 (Rp 17.058.588.177) Rp 7.074.036.042
d. Gedung Dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunanpada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013sebesar Rp0,00 (nihil). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total
jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilaitotal sebesar Rp19.240.000,00 (sembilan
belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Saldo Gedung dan Bangunan adalah
berupa Partisi yang diinput sebagai Gedung dan Bangunanyang terdiri dari
Intrakomptabel sebesar Rp0,00(nihil)dan Ekstrakomptabel sebesar
Rp19.240.000,00(sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),mutasi
kurang sebesar Rp19.240.000,00(sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu
rupiah)dan tidak ada mutasi tambah.
e. Aset Tetap dalam Renovasi
Saldo Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013 sebesar Rp 224.577.681 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri
dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 paket pekerjaan dengan nilai sebesar
Rp 130.523.979,00(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus
tujuh puluh sembilan rupiah), terdapat mutasi tambah sebesar Rp 224.577.681 (dua
ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh
satu rupiah) dengan jumlah barang 1 paket pekerjaan renovasi ruang rapat KPPU
pada tahun 2013, dan mutasi kurang jumlah barang 1 paket pekerjaan dengan nilai
sebesar Rp 130.523.979,00(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu
24
sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).Tidak ada Penyusutan dalam Aset Tetap
Renovasi.
f. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember
2013adalah sebesar Rp 1.640.934.748,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta
sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah
tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 1.638.174.748,00 (satu miliar enam ratus
tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan
rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu
rupiah), dan tidak ada mutasi kurang.
Rincian mutasi Aset TetapLainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:
1) Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan (6.01)
Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan pada
Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013sebesar
Rp1.635.297.248,00(satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari
saldo awal total jumlah barang sebesar 65 unit dengan nilai sebesar
Rp1.632.537.248,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga
puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah),mutasi tambah jumlah
barang 36unit dengan nilai sebesar Rp2.760.000,00(dua jutatujuh ratus enam
puluh ribu rupiah), dan tidak ada mutasi kurang.
Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan
tersebut meliputi :
Tabel 29
Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Pembelian 2.760.000 0
Dari jumlah Bahan PerpustakaanTercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan
diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :
Tabel 30
Kondisi Barang Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi
Uraian Kondisi Kuatitas Nilai(Rp)
Baik 90 1.635.297.248
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
25
2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)
Saldo Barang Bercorak Kesenian pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013 sebesar Rp 5.637.500 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu
lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang
sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp 5.637.500 (lima juta enam ratus tiga puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah). Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang.
Dari jumlah Barang Bercorak Kesenian diatas, berdasarkan status kondisinya
adalah sebagai berikut :
Tabel 31
Kondisi Barang Bercorak Kesenian
Uraian Kondisi Kuatitas Nilai (Rp)
Baik 1 5.637.500
Rusak Ringan 0 0
Rusak Berat 0 0
3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya dalam
Neraca adalah sebagai berikut :
Tabel 32
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Rp 1.640.934.748 (Rp 2.114.063) Rp 1.638.820.685
g. Aset Lainnya
1) Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31
Desember 2013adalah sebesar Rp 6.566.995.261,00 (enam miliar lima ratus enam
puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh
satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 9.231.159.346,00
(sembilan miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga
ratus empat puluh enam rupiah), mutasi tambah sebesar Rp 2.948.434.085,00
(dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat
ribu delapan puluh lima rupiah),dan mutasi kurang sebesar Rp 5.612.598.170,00
(lima miliar enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu
seratus tujuh puluh rupiah).
26
Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :
Tabel 33
Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabe
l Pembelian 142.135.000 0
Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :
Tabel 34
Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabe
l Reklasifikasi ke Aset Lainnya 2.806.299.085 0
2) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah
Saldo Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) BMN Yang Dihentikan
Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna
Tahunan per 31 Desember 2013adalah sebesar Rp0,00 (nihil). Jumlah tersebut
terdiri dari saldo awal sebesar Rp 324.193.843,00 (tiga ratus dua puluh empat juta
seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), dan mutasi
tambah sebesar Rp 1.956.605.514,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh enam
juta enam ratus lima ribu lima ratus empat belas rupiah), dan mutasi kurang
sebesar Rp 2.280.799.357,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional
Pemerintah tersebut meliputi:
Tabel 35
Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Reklasifikasi dari Alat Angkutan 278.869.000 528.000
Reklasifikasi dari Alat Kantor dan Rumah
Tangga 763.161.932 6.872.100
Reklasifikasi dari Alat Studio dan
Komunikasi
39.462.241
11.367.950
Reklasifikasi dari Alat Kedokteran 2.810.000 1.067.000
Reklasifikasi dari Alat Laboratorium 15.386.200 0
Reklasifikasi dari Peralatan Komputer 817.841.091 0
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan 0 19.240.000
27
Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional
Pemerintah tersebut meliputi :
Tabel 36
Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya
Uraian Jenis Transaksi Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Usulan Barang Rusak Ke Pengelola 1.700.921.664 39.075.050
Penghapusan 540.802.643
Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaanya pada Laporan Barang
Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013per golongan barang adalah sebagai
berikut :
Tabel 37
Rincian BMN Yang Dihentikan Penggunaannya
Golongan Barang Intrakomptabel Ekstrakomptabel
Tanah 0 0
Peralatan dan Mesin 1.917.466.464 39.075.050
Gedung dan Bangunan 0 0
Aset Tetap Lainnya 0 0
JUMLAH 1.917.466.464 39.075.050
3. Barang Milik Negara Pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Per 31 Desember
2013
a. BMN per akun neraca
Nilai BMN padaLaporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013adalah
sebesar Rp33.168.862.956,00 (tiga puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta
delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah). Nilai BMN
dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya.
Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai
berikut :
28
Tabel 38 BMN Per Akun Neraca
BMN Per Akun Neraca
Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Tahunan
per 31 Desember 2013per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :
Tabel 39
Rincian Akumulasi Penyusutan
No Uraian Neraca Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Rp % Rp % Rp %
I Aset Lancar
1 Persediaan 828.308.728,00 2.47 - - 828.308.728,00 2.47
Sub Jumlah (1) 828.308.728,00 2.47 - - 828.308.728,00 2.47
II Aset Tetap
1 Tanah - - - - - -
2 Peralatan dan Mesin 24.255.526.071,00 72.37 78.337.360,00 100 24.333.863.431,00 72.42
3 Gedung dan
Bangunan - - - - - -
4 Jalan, Irigasi dan
Jaringan - - - - - -
5 Aset Tetap Lainnya 1.865.512.429,00 5.57 - - 1.865.512.429,00 5.55
6 KDP - - - - - -
Sub Jumlah (2) 26.121.038.500,00 77.94 78.337.360,00 100 26.199.375.860,00 77.99
III Aset Lainnya
1 Kemitraan dengan
Pihak Ketiga - - - - - -
2 Aset Tak Berwujud 6.566.995.261,00 19.59 - - 6.566.995.261,00 19.59
3 Aset yang Dihentikan
dari Penggunaan
Operasional
Pemerintah - - - - - -
Sub Jumlah (3) 6.566.995.261,00 19.59 - - 6.566.995.261,00 19.55
Total 33.516.342.489,00 78.337.360,00 33.594.679.849,00
No Uraian
Neraca
Intrakomptabel Ekstrakomptabel Gabungan
Rp % Rp % Rp %
I Aset Tetap
1
Peralatan
dan Mesin 17.083.434.795,00 99.99 42.576.764,00 100 17.126.011.559,00 100
29
b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang dan Laporan
Keuangan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013per akun
Neraca adalah sebagai berikut :
Tabel 40
Perbandingan Nilai BMN
No Uraian Neraca Laporan
Barang
Laporan
Keuangan Selisih
1 Persediaan 828.308.728 828.308.728 -
2 Tanah - - -
3 Peralatan dan Mesin 24.132.624.219 24.132.624.219 -
4 Gedung dan Bangunan - - -
5 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
6 Aset Tetap Lainnya 1.640.934.748 1.640.934.748 -
7 KDP - - -
2 Gedung dan
Bangunan - - - - - -
3 Jalan, Irigasi
dan Jaringan - - - - -
4
Aset Tetap
Lainnya 2.114.063,00 0.01 - - 2.114.063,00 -
Sub Jumlah (I) 17.085.548.858,00 100 42.576.764,00 100 17.128.125.622,00 100
II
Aset
Lainnya
1 Kemitraan
dengan
Pihak Ketiga
- - - - - -
2 Aset yang
dihentikan
dari
penggunaan
operasional
Pemerintah
- - - - - -
Sub Jumlah (II) - - - - - -
Total 17.085.548.858,00 42.576.764,00 17.128.125.622,00
30
8 Aset Tak Berwujud 6.566.995.261 6.566.995.261 -
9 Aset Lain-lain*)
Total 33.168.862.956 33.168.862.956 -
V. INFORMASI BMN LAINNYA
1. Perkembangan Nilai BMN
Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama
5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 41
Perkembangan Nilai BMN
No Periode Laporan Nilai BMN Perkembangan
Rupiah %
1 Tahun Anggaran 2010 2.461.920.603 - -
2 Tahun Anggaran 2011 23.838.168.994 21.376.248.391 868.28%
3 Tahun Anggaran 2012 25.620.714.899 1.782.545.905 7.48%
4 Tahun Anggaran 2013 26.199.375.860 578.660.961 2.26%
2. Informasi Pengelolaan BMN
a. Penetapan Status Penggunaan BMN
Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada Laporan Barang
Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 42
Informasi Pengelolaan BMN
No Uraian Sudah Ditetapkan
Status Pengunaan (Rp)
Belum Ditetapkan Status
Penggunaan (Rp)
1 Tanah - -
2 Peralatan dan Mesin 23.508.582.329 694.629.250
3 Gedung dan Bangunan - -
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
5 Aset Tetap Lainnya 1.638.174.748 2.760.000
Total 25.146.757.077 697.389.250
31
b. Pengelolaan BMNpada Laporan Barang Pengguna Tahunan per 31 Desember 2013
1. KPPU telah melakukan rekonsiliasi data BMN untuk SemesterIIdan Tahun Anggaran
2013 dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III
dengan hasil rekonsiliasi yang tertuang dalam Berita Acara Rekonsiliasi BMN Nomor
: BAR-167/WKN.07/KNL.03/T/2013 (BAR terlampir).
2. Selama Tahun Anggaran 2013 KPPU memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari hasil penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan mekanisme
penjualan/lelangdengan rincian sebagai berikut :
a. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap I
Penghapusan ke Pengelola Barang berupa barang inventaris kantor sesuai
dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor :379.1/SJ/V/2013
dengan nilai perolehan sebesar Rp423.537.803,00(empat ratus dua puluh tiga
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) dan disetujui oleh
KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor : S-
46/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari proses penghapusan ini
adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan menghasilkan PNBP sebesar
Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah).
b. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap II
Penghapusan ke PengelolaBarang berupa barang inventaris kantor sesuai
dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 740.1/SJ/V/2013 dengan
nilai perolehan sebesar Rp356.969.992,00(tiga ratus lima puluh enam juta
sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua
rupiah) dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan
Penghapusan Nomor : S-47/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013.Tindak lanjut dari
proses penghapusan ini adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan
menghasilkan PNBP sebesarRp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah).
c. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap III
Penghapusan ke PengelolaBarang berupa barang inventaris kantor sesuai
dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 758/SJ/V/2013 dengan
nilai perolehan sebesar Rp350.936.900,00(tiga ratus lima puluh juta sembilan
ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)dan disetujui oleh KPKNL
Jakarta III dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor : S-
48/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari proses penghapusan ini
adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan menghasilkan PNBP
sebesarRp5.100.000,00(lima juta seratus ribu rupiah).
32
d. Penghapusan 2 (dua) unit Kendaraan Bermotor Roda 2
Penghapusan ke PengelolaBarang berupa Kendaraan Dinas Roda 2 sesuai
dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 853.1/SJ/V/2013 dengan
nilai perolehan sebesar Rp10.200.000,00(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)dan
disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan Penghapusan Nomor
: S-53/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari proses penghapusan ini
adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan menghasilkan PNBP
sebesarRp1.900.000,00(satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
e. Penghapusan Kendaraan Roda 4 Tahap I
Penghapusan kendaraan dinas oprasional roda empat sesuai dengan Surat
Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor : 865.1/SJ/V/2013 dengan nilai
perolehan sebesar Rp132.200.000,00(seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu
rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan
Penghapusan Nomor : S-52/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari
proses penghapusan ini adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan
menghasilkan PNBP sebesarRp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah).
f. Penghapusan Kendaraan Roda 4 Tahap II
Penghapusan kendaraan dinas oprasional roda empat sesuai dengan Surat
Permohonan Sekeretaris Jenderal KPPU Nomor : 865.2/SJ/V/2013 dengan nilai
perolehan sebesar Rp132.300.000,00(seratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu
rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan
Penghapusan Nomor : S-54/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari
proses penghapusan ini adalah dengan mekanisme penjualan/lelang dan
menghasilkan PNBP sebesarRp91.380.000,00(sembilan puluh satu juta tiga
ratus delapan puluh ribu rupiah).
g. Penghapusan Software Komputer
Penghapusan ke PengelolaBarang berupa Software Komputer sesuai dengan
Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor :522.1/SJ/IV/2013 dengan
nilai perolehan sebesar Rp2.572.625.000,00(dua miliar lima ratus tujuh puluh
dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)dan disetujui oleh DJKN dengan
Surat Persetujuan Penghapusan Nomor : S-462/MK.06 /2013.
h. Penghapusan TGR Barang Milik Negara KPD Manado
Penghapusan ke Penggolah Barang berupa Lap Top yang berada di KPD
Manado dengan mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilang barang
tersebut sesuai dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor :
2299.3/SJ/XI/2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp12.342.000,00(dua belas
33
juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III
dengan Surat Persetujuan Penghapusan BMN Nomor: S-
88/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. PNBP yang didapat dari proses tersebut
sebesar Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
i. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap IV
Penghapusan ke PengelolaBarang berupa barang inventaris kantor sesuai
dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor :2299.1/SJ/XI/2013
dengan nilai perolehan sebesar Rp491.865.129,00(empat ratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan
rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan
Penghapusan Nomor : S-96/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari
proses penghapusan ini adalah dengan mekanisme penjualan/lelang yang akan
dilaksanakanpada Tahun Anggaran 2014.
j. Penghapusan Barang Inventaris Kantor Tahap V
Penghapusan ke PengelolaBarang berupa Aset Tak Berwujudyaitu software
komputer yang telah habis masa manfaatnya dan lebih ekonomis apabila
dihapuskan sesuai dengan Surat Permohonan Sekretaris Jenderal Nomor
:2299.2/SJ/XI/2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp233.674.085,00(dua ratus
tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh lima
rupiah)dan disetujui oleh KPKNL Jakarta III dengan Surat Persetujuan
Penghapusan Nomor : S-95/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak lanjut dari
proses penghapusan ini adalah penghapusan dari daftar barang.
3. Pada Tahun Anggaran 2013 KPPU melakukan kegiatan Pengalihan Status
Pengguna BMN ke Universitas Sam Ratulangi berupabarang inventaris kantor yang
berada di KPD Manado dengan mekanisme Ahli Status sesuai dengan Surat
Permohonan Sekretaris Jenderal KPPU Nomor : 1417/SJ/VIII/2013 dengan nilai
perolehan sebesar Rp237.872.779,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus
tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)dan disetujui oleh KPKNL
Jakarta III dengan Surat Persetujuan Ahli Status BMN Nomor: S-
81/MK.06/WKN.07/KNL.03/2013. Tindak Lanjut dari Proses penghapusan ini adalah
BMN di Transfer Keluar dari pencatatan SIMAK-BMN.
34
4. KPPU pada Tahun Anggaran 2013 telah melakukan proses Serah Terima Aset
Renovasi Gedung dan Bangunan milikSekretariat Negaradengan mekanisme
Transfer Keluar pada Aset Tetap berupa Aset Renovasi Gedung dan Bangunan
senilai Rp130.523.979,00(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)yang dikapitalisasikedalam
neracaSIMAK-BMN Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Surat
Permohonan Kepala Biro Administrasi Nomor : 267/SJ/X/2013. Yang ditindaklanjuti
dengan Berita Acara Serah Terima Aset Renovasi Nomor :
94.1/KPPU/SJ/B2/XII/2013.
5. Terdapat Transaksi Normalisasi Aset Tetap dengan nilai sebesar Rp 64.000,00(enam
puluh empat ribu rupiah)pada saat proses migrasi dilakukan dari aplikasi SIMAK
BMN 10 ke aplikasi Simak BMN 13.Proses migrasi data dari Simak BMN 10 ke Simak
BMN 13 merupakan proses perpindahan data sekaligus validasi data-data yang
bermasalah, yang memerlukan perbaikan (normalisasi) akibat kekeliruan/kesalahan
dimasa lalu. Normalisasi ini dilakukan oleh aplikasi SIMAK BMN 13 dengan cara
menambahkan atau mengurangi nilai barang sebesar nilai perolehannya sampai
Pengguna Barang mengkonfirmasi masih ada atau tidaknya nilai tersebut kepada
Pengelola Barang. Transaksi normalisasi yang ada di KPPU muncul akibat dari
proses penghapusan BMN pada tahun 2012 yang dilakukan tanpa melalui menu
penghentian dari penggunaan terlebih dahulu, aset tersebut adalah Kursi Besi/Metal
dengan kode barang dan NUP 3.05.02.01.003.717. Uraian Pengelolaan BMN
sebagai berikut :
Tabel 43
Uraian Pengelolaan BMN
Uraian Penggu-
naan Peman-faatan
Pemindah-tanganan Penghapusan Jumlah
Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang
- - - - -
Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang
- - - - -
Dalam proses Pengelola Barang
- - - - -
Selesai di Pengelola Barang - - - - -
Dikembalikan - - - - -
Ditolak - - - - -
Disetujui - - - - -
35
Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
- - - - -
Telah di terbitkan Keputusan dari Pengguna Barang
- - - - -
Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang
- - - 598.352.019
598.352.019
Selesai serah terima - - - - -
Dalam proses pelaksanaan pengelolaan BMN tersebut di atas, terdapat proses tindak
lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang yang telah mengusulkan kepada Pengelola Barang
berupa pemindahtanganan barang inventaris kantor sesuai dengan Surat Permohonan
Sekretaris Jenderal Nomor:2299.1/SJ/XI/2013 dengan nilai perolehan sebesar
Rp598.352.019,00(lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu
sembilan belas rupiah).
3. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola
Barang
Tidak terdapat BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat yang Sedang
Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang.
4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN
Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan
Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :
a. Kurangnya kesadaran dalam hal pemeliharaan BMN dan koordinasi dengan petugas
SIMAK BMN untuk pengelolaan data BMN yang berada di Kantor Perwakilan Daerah
(KPD).
b. Terlalu seringnya perpindahan BMN dikarenakan sarana pendukung yang tidak
lengkap di setiap ruangan.
c. Sering terjadi kesalahan pada klasifikasi belanja antara belanja modal dengan belanja
barang atau sebaliknya.
5. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah
Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan
antara lain:
a. Peningkatan kesadaran pegawai untuk memelihara dan merawat Barang Milik Negara
dengan melakukan pendekatan melalui sosialisasi peraturan-peraturan terkait Barang
Milik Negara.
36
b. Menginventarisir BMN yang kurang lengkap dalam satu ruangan, lalu mengalokasikan
anggaran untuk belanja modal, agar tidak perlu lagi memindahkan BMN dari satu
ruangan ke ruangan lain
c. Memaksimalkan penggunaan Sistem Manajeman Aset (SIMAS) sebagai aplikasi
pendukung dari SIMAK BMN dalam penatausahaan BMN yang mana terdapat
beberapa menu yang tidak lengkap pada aplikasi SIMAK BMN tetapi dilengkapi
dengan fasilitas yang ada di SIMAS, seperti pemeriksaan fisik, Berita Acara Serah
Terima, cetak label, penggolongan barang berdasarkan nama pegawai dan lokasi.
Kuasa Pengguna Barang
Plt. Sekretaris Jenderal
Tubagus Hikmatullah