LAPORAN KEGIATAN

GENDER EQUALITY AND SOSIAL INCLUSION (GESI)

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2021

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... i

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................................... ii

I. PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1

B. DASAR HUKUM PHJD NTT ....................................................................................... 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................................ 3

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN ............................................................................ 5

A. KEGIATAN WORKSHOP ............................................................................................ 5

B. LOKASI DAN TEMPAT ............................................................................................... 5

C. PEMATERI (NARASUMBER) ..................................................................................... 5

III. HASIL ................................................................................................................................... 9

A. HASIL KEGIATAN ...................................................................................................... 9

B. HASIL DOKUMENTASI KEGIATAN ....................................................................... 9

IV. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................................. 11

A. KESIMPULAN .............................................................................................................. 11

B. SARAN .......................................................................................................................... 11

V. PENUTUP ............................................................................................................................. 12

ii

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR HADIR KEGIATAN

NOTULEN KEGIATAN WORKSHOP

1

Kode Pos 85111

LAPORAN

Kepada : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari : Tim Kegiatan Workshop GESI ( General Equality and Social Inclution )

Tembusan :

Tanggal : 27 Mei 2021

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Laporan Kegiatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender menjamin kebebasan untuk berekplorasi, berprestasi, dan bersinergi

dalam semua lini kehidupan. Gagalnya dalam mencapai cita – cita demokrasi, seringkali

dipicu oleh ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan ini dapat berupa

diskriminatif yang dilakukan oleh mereka yang dominan baik secara structural maupun

cultural. Perlakuan diskriminatif dan ketidaksetaraan dapat menimbulkan kerugian dan

menurunkan kesejahteraan hidup bagi pihak-pihak yang termarginalisasi dan

tersubordinasi. Sampai saat ini diskriminasi berbasis pada gender masih terasakan hampir

di seluruh dunia, termasuk di Negara di mana demokrasi telah dianggap tercapai. Dalam

konteks ini, kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan yang

diskriminatif. Banyaknya kasus yang merugikan wanita, mulai dari kekerasan dan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN Jl. Palapa 17 081236688553

K U P A N G

2

diskriminasi, membuat perbincangan isu kesetaraan jender menghangat. Bidang

infrastruktur sendiri sering dianggap menjadi ranah laki-laki karena secara jumlah, teknisi

laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur, proyek infrastruktur seringkali

berfokus pada isu-isu teknis dan mengabaikan dampak sosial dari pembangunan. Mereka

seringkali beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki secara otomatis mendapatkan

keuntungan yang sama dari kegiatan infrastruktur, dan mengesampingkan bagai-mana

infrastruktur dapat diakses oleh penyan-dang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,

seperti kaum perempuan. Berbagai cara tengah dilakukan diupayakan untuk mengurangi

ketidaksetaraan gender yang menyebabkan ketidakadilan sosial. Upaya tersebut dilakukan

baik secara individu, kelompok bahkan oleh negara dan dalam lingkup lokal, nasioanal

dan internasional. Upaya upaya tersebut diarahkan untuk, menjamin kesetaraan hak-hak

asasi, penyusun kebijakan yang pro aktif mengatasi kesenjangan gender, dan peningkatan

partisipasi politik. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat

Jenderal Bina Marga, PHJD (Program Hibah Jalan Daerah) merupakan program

Pemerintah berupa strategi pembinaan tata kelola jalan daerah dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja

infrastruktur jalan daerah. Program ini dicanangkan akan dilaksanakan di seluruh Provinsi

dan Kabupaten/Kota di Indonesia. PHJD mengimplementasikan mekanisme pendanaan

berbasis kinerja untuk seluruh Provinsi di Indonesia. PHJD akan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan jalan daerah seperti Pemerintah, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan,

Kepolisian, masyarakat, pengguna jalan, FLLAJ (Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan),

penyedia jasa, konsultan, kontraktor dan pihak-pihak lain yang relevan. PHJD

diimplementasikan dengan mengacu pada metodologi Program PRIM (Provincial Road

Improvement and Maintenance Program) atau Program Peningkatan Kinerja dan

Pemeliharaan Jalan Provinsi, yang sudah teruji dan berhasil dilaksanakan di Provinsi NTT,

Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dilakukan dalam program

percontohan yaitu Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) di Provinsi

Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa prinsip yang telah berhasil diterapkan, antara lain:

3

peningkatan sistem dan prosedur perencanaan, pemograman dan pembiayaan, melalui

Provincial/Kabupaten Road Management System (P/KRMS). Peningkatan kualitas proses

pengadaan kemampuan Pemda dalam implementasi; penerapan system e-katalog untuk

jenis pekerjaan pemeliharaan rutin jalan. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan

transparansi untuk kualitas pekerjaan pemeliharaan jalan; peningkatan peran Forum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan jalan,

penanganan keluhan/masukan masyarakat, dan penerapan kesetaraan gender dan

keterlibatan kaum marginal, misalnya kelompok disabilitas, dan lain – lain. Diskriminasi

berbasis pada gender masih dirasa hampir di seluruh dunia. Kaum perempuan yang paling

berpotensi mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Secara global kaum perempuan

yang lebih berpotensi mera-sakan dampak negatifnya. PHJD (Program Hibah Jalan

Daerah) merupakan suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap yang

bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan transparansi untuk kualitas

pekerjaan pemeliharaan jalan serta penerapan kesetaraan gender.

B. Dasar Hukum PHJD Nusa Tenggara Timur.

Adapun dasar hukum yang mengatur dalam Program Hibah Jalan Daerah ini yaitu :

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur bahwa Setiap warga

negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusian;

2. Undang Undang tentang APBN;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan;

5. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintah Daerah;

7. PP 37 Tahun 2011 Tentang FLLAJ

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah; Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan

Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

13. Instruksi Presiden No.9 Thn.2000 tentang Kebijakan Nasional Pengarus

Utamaan Gender.

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republil

Indonesia Nomor 01 Tahun 2011;

15. Pergub Nomor 59 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

16. Keputusan Gubernur Nomor 112 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

17. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : Dishub.550.090/15/V/2020

tanggal 18 Mei 2021;

18. Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :

Dishub.550.878/40/V/2021 tanggal 18 Mei 2021.

19. DPA-SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Lalu Lintas

Jalan Tahun 2020.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kaum

diasbilitas dan kaum perempuan dan mendorong partisipasinya dalam Paket

Kontrak PHJD di Ruas Jalan KSPN Komodo.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini agar dapat meningkatkan Kesetaraan Gender bagi kaum

perempuan dan disabilitas untuk terlibat dalam Pekerjaan Paket Kontrak Program

Hibah Jalan Daerah sesuai ketentuan PMM Amandemen 3.

5

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Kegiatan Workshop

Kegiatan Workshop dibuka oleh Kadishub Provinsi NTT.

B. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan di aula hotel L Bajo, Kecamatan Komodo, Labuan Bajo

Kabupaten Manggarai Barat pada hari Jumat Tanggal 21 Mei 2021, pukul 09.00. yang di

hadiri oleh Kepala Dinas Naketrans Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Tim Kejra PHJD (Dinsa PUPR dan Dinas

Pariwisata Provinsi NTT), peserta workshop GESI , Anggota FLLAJ Manggarai Barat, dan

anggota FLLAJ Provinsi NTT.

C. Pemateri (Narasumber)

a. Pememateri Pertama oleh : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat.

1. Tujuan : Fokus pada kebutuhan untuk Tindakan menyeimbangkan relasi kuasa,

mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, akses dan

menghormati semua individu tanpa memandang identitas social.

2. Pembahasan :

a) Penyandang Disabilitas

b) Hak-Hak Penyandang Disabilitas

c) Kebijakan Daerah

d) Aksesibilitas Pada Bangunan Umum

e) Aksesibilitas Pada Sarana Lalu Lintas

f) Partisipasi Penyandang Disabilitas

6

b. Pemateri Ke 2 oleh Markus Mangkut, Kepala Bidang PKHI Dinas Tenaga Kerja

Kab.Manggarai Barat dengan materi ” ENTREPRENEURSHIP KAUM PEREMPUAN

DALAM DUNIA KERJA” Topik yang dibahas adalah :

1. Entrepreneurship

2. Pengusaha Wanita

NO Negara Jumlah

1 Cina 16

2 Hongkong 8

3 India 8

4 Singapura 4

5 Korea Selatan 2

6 Jepang 2

7 Indonesia 2

8 Australia 2

9 Vietnam 2

10 Filipina 2

7

3. Pengusaha Wanita Di Indonesia

4. Tenaga Kerja Perempuan

5. Hambatan Yang di alami Entrepreneurship.

c. Pemateri Ke 3 oleh : Ani Nenabu (Dinas PUPR). Dengan materi “ KETERLIBATAN

KAUM PEREMPUAN DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PAKET

PENINGKATAN RUAS JALAN KSPN KOMODO DI KABUPATEN MANGGARAI

BARAT” topik yang dibahas adalah :

1. Gambaran Program Hibah Jalan Daerah, Prinsip dan Dasar Hukum PHJD;

2. Lingkup Kegiatan PHJD yang terdiri dari Kegiatan Fisik Jalan dan Kegiatan Non

Fisik atau Institusi/Tata Kelola

3. Kesetaraan Gender dan Inklusif Sosial Dalam Pengelolaan Jalan;

a) Persyaratan Kesetaraan Gender PHJD;

b) Penanganan Penyandan Disabilitas;

11 Malaysia 1

12 Thailand 1

8

c) Perlindungan anak.

4. Keterlibatan Kaum Perempuan dan penyandang diasbilitas dalam paket

peningkatan ruas jalan KSPN Komodo di kabupaten manggarai barat

9

III. HASIL

A. Hasil Kegiatan

Dengan adanya Narasumber sebagai Pemateri dan Peserta Workshop yang

dihadirkan langsung dari Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng yang merupakan

Tempat Pekerjaan Paket Kontrak PHJD, para peserta Workshop lebih memahami

dan mengenal tentang Forum LLAJ dan Lebih mengerti tentang GESI dalam

Pekerjaan Paket Kontrak PHJD sehingga beberapa Perempuan yang mengikuti

workshop ini meminta untuk bisa dipekerjakan dalam pekerjaan paket kontrak

PHJD yang sedang berjalan tanpa adanya rasa kesenjangan atau perbedaan antara

laki-laki dan perempuan.

B. Hasil Dokumentasi Kegiatan

10

11

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha harus benar-benar menjalankan

perintah undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia,

Ketenagakerjaan, Perlindungan Perempuan dan Penyandang disabilitas.

2. Pendidikan keterampilan bagi kaum perempuan dan Penyandang disabilitas

merupakan hal yang mutlak diberikan untuk meningkatkan kualitas dan

kemampuan mereka dalam berwirausaha dan memperoleh pekerjaan yang

layak.

B. Saran

1. Dalam kegiatan Workshop GESI diharapkan kepada para peserta kegiatan dapat

menerapkan materi yang telah diterima ke dalam masyarakat.

2. Diharapkan kepada peserta workshop untuk ikut serta dalam kegiatan

peningkatan pekerjaan jalan KSPN Komodo yang dilaksanakan oleh PHJD

Dinas PUPR Provinsi NTT.

12

13

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR KEGIATAN WORKSHOP

NOTULEN KEGIATAN WORKSHOP GESI