LAPORAN - Dinpermades Kabupaten Temanggung...15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6)....
Transcript of LAPORAN - Dinpermades Kabupaten Temanggung...15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6)....
-
[Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi]
DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 20
LAPORAN
SURVEY PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI
KORUPSI SECARA MANDIRI
-
[Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi] i
KATA PENGANTAR
Aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat
memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan
masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang
baik terhadap aparatur pemerintah.
Aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat
memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan
masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang
baik terhadap aparatur pemerintah
Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah sehingga dapat terwujud
good government perlu adanya pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah beserta
Aparaturnya, sehingga dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan pelaksanaan pelayanan
masyarakat, serta diketahui kelemahan-kelemahan kiner dari Perangkat Daerah itu sendiri.
Salah satu upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan survey Kualitas Pelayanan
Publik/Masyarakat dan Persepsi Korupsi. Semoga hasil survey ini dapat bermanfaat dan dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah
selanjutnya.
Temanggung, 11 Januari 2020
AGUS SARWONO, S.Sos, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19660411 198607 1 001
-
[Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi] ii
DAFTAR ISI
A. KATA PENGANTAR ..…………………………………………………………… i
B. DARFTAR ISI ..…………………………………………………………………… ii
C. DAFTAR TABEL ………………………………………………………………... iii
D. DAFTAR GAMBAR .……………………………………………………………. iv
E. LAPORAN PELAYANAN SKM
I. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………. 1
1.2. Dasar Hukum …………………………………………………………. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………… 2
1.4. Keluaran Yang Dihasilkan ……………………………………………... 3
1.5. Ruang Lingkup Kegiatan …………………………………………….. 3
II. BAB II KERANGKA DASAR TEORI
2.1. Pemahaman terhadap Pelayanan Publik ……………………….…. 7
2.2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan …………………….…. 7
2.3. Pemahaman terhadap Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat. 7
III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Definisi Survey ………………………………………………………... 8
3.2. Metode dan Unsur Survey .………………………………………….. 8
3.3. Langkah-langkah Penyusunan Survey SKM …………………….… 9
3.4. Perangkat Pengolahan Data ……………………………………….… 10
3.5. Laporan hasil survey Penyusunan survai …..…………………….… 11
3.6. Penyusunan Jadwal …………………………………………………… 12
IV. BAB IV PEMBAHASAN
4.1. Penetapan Waktu Pelaksanaan survey……………………………… 13
4.2. Jumlah Responden ……………………………………………………. 13
4.3. Karakteristik Responden …………………………………………….. 13
4.4. Kuesioner tentang Pelayanan Publik ……………………………….. 15
4.5. Indek Setiap Unsur Pelayanan ……………………………………… 17
4.6. Kuesioner tentang Perepsi Korupsi ………………………………… 18
V. BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan ………………………………………………………….… 23
5.2. Saran-saran ………………………………………………………….… 23
F. Lampiran
-
[Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi] iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Variabel tugas, pokok dan fungsi Dinpermades ………………… 3
Tabel 2 Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten
Temanggung
4
Tabel 3 Daftar Keanggotaan BPD Kabupaten Temanggung …………… 5
Tabel 4 Daftar Rincian Jumlah Kades dan Perangkat Desa se
Kabupaten Temanggung …………………………………………..
5
Tabel 5 Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan ………………………………………………
10
Tabel 6 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat …………………………….. 12
Tabel 7 Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat … 12
Tabel 8 Rekapitulasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan
pengelompokan jawaban responden ……………………………..
15
Tabel 9 Rata-rata Skor Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran IKM Pengguna Layanan Fasilitasi Dinpermades ..
17
Tabel 10 Nilai Persepsi, Interval Konversi, Mutu Indek Persepsi Korupsi
dan Kinerja …………………………………………………………..
19
Tabel 11 Rekapitulasi survey Indek Presepsi Korupsi ……………………. 20
Tabel 12 Rata-rata Skor pada Setiap Variabel Pengukuran Indeks
Persepsi Korupsi pada Layanan Fasilitasi Dinpermades ………..
20
-
[Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi] iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Sebaran Responden Layanan Fasilitasi Berdasarkan Jenis
Kelamin …………………………………………….……………….…
13
Gambar 2 Sebaran Responden Layanan Fasilitasi Berdasarkan Kelompok
Umur ………………………………………………...........................
14
Gambar 3 Sebaran Responden Layanan Fasilitasi Berdasarkan Kelompok
Pendidikan …………………………………………………………..
14
Gambar 4 Sebaran Responden Layanan Fasilitasi Berdasarkan Kelompok
Pekerjaan ……………………………………………………………..
15
Gambar 5 Jawaban Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Layanan
Fasilitasi Dinpermades Tahun 2019 ………………………………
16
Gambar 6 Diagram Rekapitulasi survey Indek Presepsi Korupsi …………... 20
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latang Belakang.
Berdasarakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 115 Pemerintah
Kabupaten yang dalam mempunyai kewajiban pembinaan dan pengawasan terhadap
Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa;
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan
lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan,
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa;
dan n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagai
salah satu perangkat daerah yang mengampu dibidang di Bidang Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya
sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 115 tersebut tentunya
banyak bersinggungan dengan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat serta
masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat terkait erat bagaimana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung berusaha melaksanakan tugas, pokok
dan fungsinya untuk menuju terwujudnya good goverment.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
tugas, pokok dan fungsi yang diemban adalah membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Terkait
dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Temanggung merupakan salah satu kunci menuju keberhasilan bagi Pemerintahan Desa
baik di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa
maupun di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk itu perlu adanya evaluasi
sejauh mana kinerja Dinpermades dalamdalam menjalankan tugas, dan fungsinya.
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 2
1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Survei Kualitas Pelayanan Publik/Masyarakat dan
Persepsi Korupsi adalah:
1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah
Daerah;
3). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure
Administrasi Pemerintahan;
5). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
7). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8). Peraturan Bupati Temanggung nomor 47 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Korupsi
adalah:
1). Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Korupsi
adalah untuk memperoleh gambaran tentang kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan Dinpermades sebagai Fasilitator Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bagi desa-desa di
Wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2). Untuk mengatahui persepsi masyarakat tentang korupsi pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.
3.) Sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Temanggung untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi ini
adalah:
1). Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan
meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta mengetahui persepsi
masyarakat tentang korupsi pada Dinpermades.
2). Untuk mengetahui Integritas Penyelenggaran dalam meberikan pelayanan kepada
masyarakat
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 3
3). Tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari
korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. .
4).` Sebagai acuan/referensi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.
1.4. Sasaran
Sasaran penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1). Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;
2). Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3). Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik; dan
4). Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
5). Meningkat kualitas Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa dan bebas
korupsi
1.5. Ruang Lingkup Kegiatan.
Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Urusan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki beberapa komponen variabel dan sub
variabel yang menjadi tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Temanggung. Variabeldan sub variabel tersbut sebagaimana dalam
Tabel.1. sebagai berikut:
Tabel. 1
Variabel tugas, pokok dan fungsi Dinpermades
NO. VARIABEL JUMLAH
1 Jumlah Desa 266
2 Jumlah Badan Usaha MilikDesa (BUMDesa): 185
3 JumlahTeknologi Tepat Guna/Kelompok pemanfaat yang
dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan 110
4 Jumlah kerja sama antar desa dalam satu Kabupaten/Kota:
• Ex-PNPM-Mandiri Perdesaan
• Kawasan Perdesaan
18
8
5 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Kabu-
paten/Kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa
• Jumlah Adat istiadat 6
• Jumlah Keanggotaan LPMD 1.055.
• Jumlah Tim Penggerak PKK: -
✓ PKK Desa/Kelurahan
✓ PKK RW
✓ PKK RT
✓ Dawis
289
1.475
5.502
9.905
• Jumlah Posyandu 1.501
• Jumlah RT/RW 6.526.
6 Penataan Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Jumlah Kepala Desa 266
• Jumlah Perangkat Desa 3.428
• Jumlah Keanggotaan BPD 1.403
7 Administrasi Pemerintahan Desa/ Pengelolaan Keuangan Desa
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa
• Jumlah Perdes RKPDes 266
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 4
NO. VARIABEL JUMLAH
• Jumlah Perdes APBDes 266
• Jumlah Desa yang harus mengimplementasikan siskeudes. 266
• Jumlah Desa yang wajib entry Prodeskel 266
B. Pengelolaan Anggaran/Keuangan Desa
1). Jumlah Anggaran Dana Desa (DD) 241.944.648.000,-
2). Jumlah Anggaran Alokasi Dana, Desa, BHP, BHR (ADD,
BHP & BHR)
95.255.331.950,-
3). Jumlah Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (ABPD II)
Bantuan kepada Desa
Insentif RT/RW
Kegiatan Pilkades
13.569.200.000,-
5.870.000.000,-
6.264.960.000,-
1.434.240.000,-
4). Jumlah Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi
Bant. Keuangan Kepada Pemerintah Desa
TMMD
51.014.010.000,-
630.000.000,-
51.644.010.000-
Berikut gambaran variable dan sub variabel secara rinci: a). Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Temanggung
➢ Kecamatan : 20 Kecamatan
➢ Jumlah desa : 266 desa
➢ Jumlah RT/RW : 6.526 .
Rincian jumlah desa sebagaiana dalam Tabel.2.
Tabel 2
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Temanggung
NO. KECAMATAN JUMLAH DESA
1 KEC. TEMANGGUNG 6
2 KEC. KRANGGAN 12
3 KEC. PRINGSURAT 14
4 KEC.KALORAN 14
5 KEC.KANDANGAN 16
6 KEC.KEDU 14
7 KEC.BULU 19
8 KEC.TEMBARAK 13
9 KEC.SELOPAMPANG 12
10 KEC. TLOGOMULYO 12
11 KEC.PARAKAN 14
12 KEC.KLEDUNG 13
13 KEC.BANSARI 13
14 KEC.NGADIREJO 19
15 KEC.JUMO 13
16 KEC.GEMAWANG 10
17 KEC.CANDIROTO 14
18 KEC.BEJEN 14
19 KEC.WONOBOYO 13
20 KEC.TRETEP 11
JUMLAH 266
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 5
b). Keanggotanggan BPD di Kabupaten Temanggung sejumlah 1.766 terdiri dari:
➢ Anggota BPD Laki-laki : 1.403 orang
➢ Anggota BPD Perempuan : 363 orang
Daftar kenaggotan BPD untuk masing-masing kecamatan sebagaimana dalam
Tabel 3.
Tabel 3
Daftar Keanggotaan BPD Kabupaten Temanggung.
No. KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JML
1 KEC. TEMANGGUNG 32 6 38
2 KEC. KRANGGAN 76 20 96
3 KEC. PRINGSURAT 85 23 108
4 KEC.KALORAN 86 16 102
5 KEC.KANDANGAN 93 21 114
6 KEC.KEDU 96 16 112
7 KEC.BULU 101 28 129
8 KEC.TEMBARAK 65 18 83
9 KEC.SELOPAMPANG 53 13 66
10 KEC. TLOGOMULYO 54 14 68
11 KEC.PARAKAN 75 21 96
12 KEC.KLEDUNG 68 19 87
13 KEC.BANSARI 57 18 75
14 KEC.NGADIREJO 100 25 125
15 KEC.JUMO 65 20 85
16 KEC.GEMAWANG 57 15 72
17 KEC.CANDIROTO 69 21 90
18 KEC.BEJEN 59 19 78
19 KEC.WONOBOYO 61 16 77
20 KEC.TRETEP 51 14 65
JUMLAH 1.403 363 1.766
c). Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Temanggung terdiris dari 3.428
yang dapat dirinci:
➢ Jumlah Kepala Desa : 1.403 orang
➢ Jumlah Perangkat Desa : 363 orang
Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Kecamatan
sebagaimana dalam Tabel 4.
Tabel 4.
Daftar Rincian Jumlah Kades dan Perangkat Desa
se Kabupaten Temanggung
NO Kecamatan Kades sekdes kasi kaur kadus Pemban- tu Kaur
Jumlah
1 Kecamatan Temanggung 6 6 17 17 17 0
2 Kecamatan Tlogomulyo 12 12 31 35 50 3
3 Kecamatan Kranggan 12 12 33 35 102 2
4 Kecamatan Tembarak 13 13 35 38 71 0
5 Kecamatan selopampang 12 12 31 34 44 2
6 Kecamatan Pringsurat 14 14 37 41 112 7
7 Kecamatan Kaloran 14 14 41 41 105 8
8 Kecamatan Parakan 14 14 36 41 54 5
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 6
NO Kecamatan Kades sekdes kasi kaur kadus Pemban- tu Kaur
Jumlah
9 Kecamatan Bansari 13 13 34 38 41 2
10 Kecamatan Kledung 13 13 38 31 34 0
11 Kecamatan Kedu 14 14 42 42 104 8
12 Kecamatan Bulu 19 19 54 53 83 1
13 Kecamatan Kandangan 16 16 47 46 100 5
14 Kecamatan Candiroto 14 14 39 38 74 7
15 Kecamatan Bejen 14 14 30 41 49 0
16 Kecamatan Jumo 13 13 36 37 55 10
17 Kecamatan Gemawang 10 10 30 30 54 8
18 Kecamatan Tretep 11 11 32 32 28 9
19 Kecamatan Wonoboyo 13 13 35 38 57 0
20 Kecamatan Ngadirejo 19 19 54 56 87 2
JUMLAH 266 266 732 764 1321 79 3.428
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 Tentang
Tugas Pokok dan Fungsi salah satu tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan adalah
Fasilitasi. Kegiatan fasilitasi ini antara lain meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dengan adanya tugas fasilitasi sedikit banyak Dinpermades banyak memberikan
pelayanan kepada Desa. Bentuk pelayanan bersifat Insidentil. Kegiatan fasilitasi sangat
berperan penting bagi keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
di Desa. Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan
survey mandiri tentang Kepuasan Pelayanan Publik dan Survey Persepsi Korupsi. Survey
Kepuasan Masyarakat secara Mandiri Tahun 2019 ini dititikberatkan pada pelayanan
Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa di Wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 7
BAB II Kerangka dasar teori
2.1. Pemahaman Terhadap Pelayanan Publik
Pengertian Pelayanan Publik berdasarakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka oemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negera dan
penduduk atas barang, jawa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggaran pelayanan publik
Adapun Penyelenggaran Pelayanan Publik terdiri dari:
1). Setiap institusi penyelenggara Negara, yaitu seluruh instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah
2). Korporasi,baik mllik pemerintah maupun swasta termasuk didalamnya korporasi
publik yaitu BUMN atauBUMD
3). Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
pelayanan publik seperti KPU,KPK,KP,KY,Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan
TVRI), dan lain-lain; dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik, seperti sekolah dan rumah sakit swasta
2.2. Pemahaman Terhadap Standar Pelayanan
Survey Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperolah dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaran pelayanan publik
Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban
dan janji penyelenggara kepada masyarakat alam rangka pelayanan yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan
Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1). Transparan
Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh
seluruh masyarakat.
2). Partisipatif
Dalam melaksanakan survey kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta
masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang
sebenarnya
3). Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan
dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang
berkentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku
4). Berkesinambungan
Survey Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan
5). Keadilan
Pelaksanaan Survey Masyarakat harus harus menjangkau semua pengguna layanan
tanpa membedakan status
6). Netralitas
Dalam melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh
mempunyai kepentinan pribadi, golongan, dan tidak berpihak
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 8
BAB III METODOLOGI penelitian
3.1. Definisi Survei.
Survei merupakan teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data;
penyelidikan; peninjauan dapat juga dikatakan sebagai suatu pencarian data untuk
menemukan suatu nilai dengan batasan-batasan tertentu terkait sehingga dapat
dikatakan Survei Kepuasaan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif
tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
Survey Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperolah dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaran pelayanan publik
Pada dasarnya pedoman pelaksaan survei kepuasaan masyarakat sudah
ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Periodik adalah survei
yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang
diberikan kepada masyarakat. Survei dapat dilakukan secara berkala.
3.2. Metode dan Unsur Survei
Metode yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat
menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert
merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan
merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Pada skala likert
responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu
pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pengambilan survey
dilakukan dengan pemberian dan pengisian angket langsung oleh pelanggan yang datang
untuk melaksanakan fasilitasi baik fasilitasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan ataupun Pemberdayaan Masyarakat Desa di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung .
Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:
1) Persyaratan Pelayanan
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif.
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.
3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis
pelayanan.
4) Kompetensi Pelaksana.
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 9
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pengalaman.
5) Sarana dan Prasarana.
Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana
benda yang tidak bergerak (gedung).
6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
Tata cara pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan
sesuai dengan standar yang berlaku.
7) Waktu Pelayanan
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari
setiap jenis pelayanan.
8) Biaya/Tarif.
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
9) Perilaku Pelaksanan,
Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3.3. Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan
dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan:
3.3.1. Penetapan Pelaksana Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat, yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana (ketua dan anggota).
3.3.2. Penyiapan Bahan Survei
1. Kuesioner
Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan
data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun
berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk
kuesioner berupa angket yang dibagikan dan dijawab langsung oleh pelanggan
yang berhadapan langsung pada saat pelayanan fasilitasi di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung..
2. Bagian dari Kuesioner
Kuesioner dibagi atas (tiga) bagian yaitu:
Bagian I : Judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.
Bagian II : Identitas responden meliputi: nama, alamat, umur, jenis kelamin,
pekerjaan, pendidikan, asal responden yang berguna untuk
menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi responden
terhadap layanan yang diperoleh.
Bagian III : Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan
berganda (pertanyaan tertutup).
3. Bentuk Jawaban
Desain bentuk jawaban pernyataan dari setiap pertanyaan unsur pelayanan
dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan
jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 10
= Jumlah Bobot = .1. = 0,11 Jumlah Unsur 9
= Jumlah Bobot = .1. = N Jumlah Unsur X
kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari yang sangat
baik/puas sampai dengan tidak baik/tidak puas. Pembagian jawaban dibagi
dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
a. tidak baik diberi nilai persepsi 1;
b. kurang baik diberi nilai persepsi 2;
c. baik diberi nilai persepsi 3; dan
d. sangat baik diberi nilai persepsi 4
3.3.3. Penetapan Responden,
Penetapan sampel responden penelitian diambil secara acak dan penentuan
jumlah sampel ditetapkan berdasarkan jumlah pengguna jasa yang datang ke
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara langsung dalam jangka waktu
terntentu.
3.3.4. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Responden
Lokasi dan pengumpulan data responden dilakukan di lokasi pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada waktu jam kerja sedang
berlangsung atau jam kerja layanan.
3.3.5. Metode Pengolahan Data
Nilai SKM dihitung dengan menggunakan ”nilai rata-rata tertimbang” masing-
masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat
terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki
penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:
Bobot nilai rata-rata tertimbang
N = bobot nilai per unsur
Contoh: Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur, maka bobot nilai rata-
rata tertimbang adalah 0,11
Bobot nilai rata-rata tertimbang
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 s.d
100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonservasikan dengan nilai dasar 25,
dengan rumus sebagai berikut:
Tabel 5.
Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan
Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017
Nilai Persepsi
Nilai Interval (N) Nilai Interval Konversi
Mutu
Pelayanan
Kinerja Pelayanan
1 1,00 - 2,5996 25 - 64,99 D Tidak Baik
2 2, 60 - 3, 064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik
SKM Unit Pelayanan X 25
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 11
3.4 Perangkat Pengolahan Data
3.4.1. Pengolahan dengan komputer
Data entry dan penghitungan survei dapat dilakukan dengan program
komputer/sistem data base (Microsoft Excel).
3.4.2. Pengolahan Secara Manual
➢ Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukan ke dalam formulir mulai
dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 9, dimana dari 9 pertanyaan
tersebut, mengandung 9 unsur pelayanan yang harus dilakukan survei.
➢ Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan
dan nilai survei per unsur pelayanan, sebagai berikut:
a. Nilai rata-rata.
Setiap unsur pelayanan. Nilai masing-masing pertanyaan terkait
pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang
diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan,
masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah
responden yang mengisi. Setelah mendapat nilai rata-rata setiap unsur
pelayanan.
Untuk mendapatkan nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, jumlah nilai
rata-rata setiap unsur pelayanan tersebut dikaitkan dengan 0,11 sebagai
nilai bobot rata-rata tertimbang.
b. Nilai Survei Pelayanan
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari ratarata
tertimbang tersebut pertanyaan tersebut dijumlahkan.
c. Nilai Indeks Pelayanan
Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara
menjumlahkan jumlah X.
d. Pengujian Kualitas Data
Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing
kuesioner, disusun dengan mengkompilasi data responden yang
dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir
dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui
profil responden dan kecenderungan penerima layanan.
3.5. Laporan Hasil Penyusunan Survei
Hasil akhir kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dari setiap unit pelayanan
instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:
1) Survei setiap unsur pelayanan Berdasarkan hasil penghitungan survei kepuasan
masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-
rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai komposit (gabungan) untuk setiap unit
pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan
dengan penimbangan yang sama, yaitu 0,11. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-
masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 12
Tabel 6.
Unsur Survei Kepuasan Masyarakat
No Unsur SKM Nilai Unsur SKM
1. Persyaratan Pelayanan a
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur b
3 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan c
4 Kompetensi Pelaksana d
5 Sarana dan Prasarana e
6 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan f
7 Waktu Pelayanan g
8 Biaya/Tarif h
9 Perilaku Pelaksana i
Maka untuk mengetahui nilai survei unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai
berikut:
(a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11) + (e x 0,11) + (f x 0,11) + (g x 0,11) + (h x 0,11) + (I x 0,11) = X
Nilai survei adalah Nilai Indeks (X)
Dengan demikian, nilai survei unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai
berikut:
a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = X x 25 (lihat Tabel 5,
Nilai Interval Konversi)
b. Mutu pelayanan (lihat Tabel 5, Mutu Layanan)
2) Kinerja unit pelayanan (lihat Tabel 5, Kinerja Unit Pelayanan)
3) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai
nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap
dipertahankan.
3.6. Penyusunan Jadwal
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1
(satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 7.
Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
No. Kegiatan Tanggal Pelaksanaan
1 Persiapan 2 hari kerja
2 Distribusi dan Pengumpulan Data/Survey 15 hari kerja
3 Pengolahan Data 2 hari kerja
4. Penyusunan dan Pelaporan 6 hari kerja
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 13
28%
72%
laki-laki
perempuan
BAB IV PEMBAHASAN
Metode yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran
skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka
terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.
Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9
unsur yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Produk
Spesifikasi Jenis Pelayanan 4) Kompetensi Pelaksana 5) Sarana dan Prasarana 6) Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan 7) Waktu Pelayanan 8) Biaya/Tarif 9) Perilaku Pelaksana
Pelaksanaan Survei Kupuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Temangngung, diperoleh hasil sebagai berikut:
4.1. Penetapan Waktu Pelaksanaan Survey.
Pelaksanaan Survey Kepuasanan Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi
dilaksanakan sebagaimana jadwal sebagai berikut :
a. Persiapan : 6 s.d. 8 Desember 2019
b. Distribusi dan Pengumpulan Data : 8 s.d. 30 Desember 2019
c. Pengolahan Data : 2 s.d. 3 Januari 2020
d. Penyusunan Laporanpada tanggal : 3 s.d. 10 Januari 2020
4.2. Jumlah Responden
Jumlah responden sebagai sampel adalah pengguna layanan fasilitasi meliputi fasilitasi
Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, maupun
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diambil secara acak/random pada
saat pelanggan datang melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung pada bulan Desember
2019
4.2. Karakteristik Responden
Dalam survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menggunakan
kuesioare yang diisikan secara langsung oleh pengguna pelayanan..
Dari Hasil kuestionare yang telah diisi dapat dianalisa responden sebagai berikut :
a). Karekteristik Responden berdasarkan jenis kelamin.
Sebaran responden fasilitasi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:
➢ Laki-laki : 13 orang
➢ Perempuan : 5 orang
Dari jumlah responden, responden laki-laki lebih dominan/banyak dibandingkan
respnden perempuan.
Gambar 1.
Sebaran Responden Layanan Fasilitasi
Berdasarkan Jenis Kelamin
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 14
50%
11%
5%5%
25%
5%
S/D. 25 TH
S/D. 25 TH
DIATAS 26 TH - 40TH
usia 41 TH - 55TH
DIATAS 56 TH
Tidak Mengisi
b). Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur
Sebaran responden fasilitasi berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:
➢ Umur 0 - 25 tahun : 1 orang
➢ Umur 26 - 40 tahun : 10 orang
➢ Umur 41 - 55 tahun : 5 orang
➢ Umur b ≥ 56 tahun : 2 orang
➢ Tidak mengisi : 1 orang
Dari jumlah responden, umur 26-40 tahun merupakan jumlah terbanyak, dimana usia
tersebut merupakan usia produktif, sehingga boleh dikatakan bahwa hamplr seluruh
pengguna layanan ini adalah usia produktif.
Gambar 2. Sebaran Responden Layanan Fasilitasi
Berdasarkan Kelompok Umur
c). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan.
Sebaran responden fasilitasi berdasarkan kelompok pendidikan sebagai berikut:
➢ SD : 0 orang
➢ SMP : 1 orang
➢ SMA : 9 orang
➢ Diploma : 2 orang
➢ Sarjana/S-1 : 6 orang
➢ Pasca Sarjana/S-2 : 0 orang
Dari jumlah responden, responden berpendidikan SMA paling tertiggi dengan jumlah 9
orang kemudian pada urutan kedua responden dengan pendidikan Sarjana menduduki
peringkat 2 dengan jumlah 6 orang.
0 1
9
2
6
00
2
4
6
8
10
Pendidikan
SD
SMP
SMA
Diploma
S1
S2
Gambar 3. Sebaran Responden Layanan Fasilitasi
Berdasarkan Kelompok Pendidikan
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 15
d). Responden berdasarkan pekerjaan.
Sebaran responden fasilitasi berdasarkan kelopok pekerjaan adalah sebagai berikut:
➢ Petani : 0 orang
➢ PNS : 0 orang
➢ Wiraswasta : 1 orang
➢ Pegawai Swata : 0 orang
➢ Lainnya : 18 orang
➢ Pelajar/Mahasiswa : 0 orang
Dari jumlah responden, responden dengan klasifikasi pekerjaan lainnya yang paling
dominan sebagai pengguna layanan fasilitasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa abupaten Temanggung dengan jumlah 18 orang.
1
18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
JENIS PERKERJAAN
PETANI
PNS
WIRASWASTA
PEGAWAI SWASTA
LAINNYA
PELAJAR
Gambar 4.
Sebaran Responden Layanan Fasilitasi
Berdasarkan Kelompok Pekerjaan.
4.3. Kuesioner Tentang Pelayanan
Rekapitulasi Hasil survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan pengelompokan jawaban .
respenden dapat diperoleh data sebagaimana dalam tabel berikut :
Tabel 8
. Rekapitulasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat
berdasarkan pengelompokan jawaban responden
NO VARIABEL/UNSUR KUESIONER DAN JUMLAH JAWABAN RESPONDEN
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
• Tidak Sesui - • Kurang Sesuai -
• Sesuai 13 • Sangat Sesuai 6
2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini
• Tidak Mudah 1 • Tidak Mudah -
• Kurang Mudah 13 • Kurang Mudah 5
3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
• Tidak Cepat - • Kurang Cepat 1
• Cepat 16 • Sangat Cepat 12
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 16
NO VARIABEL/UNSUR KUESIONER DAN JUMLAH JAWABAN RESPONDEN
4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
• Sangat Mahal - • Mahal -
• Murah 4 • Gratis 15
5 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
• Tidak Sesuai - • Kurang Sesuai -
• Sesuai 16 • Kurang Sesuai 3
6 Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
• Tidak Sopan dan Ramah
- • Kurang Sopan dan Ramah -
• Sopan dan Ramah 14 • Sangat Sopan dan Ramah 15
7 Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
• Buruk 1 • Cukup Baik 1
• Baik 12 • Sangat Baik 5
8 Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan
• Tidak ada - • Ada tetapi tidak berfungsi -
• Berfungsi kurang Maksimal
6 • Dikelola dengan baik 12
9 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
• Tidak Kompeten - • Kurang Kompeten 1
• Kompeten 12 • Sangat Kompeten 7
Adapun tabel diatas dapat dijabarkan dalam bentuk grafik seperti pada gambar 6 berikut ini:
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Jawab no.1 Jawab no.2 Jawab no.3 Jawab no.4
Jawab no.1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Jawab no.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Jawab no.3 16 13 16 4 16 14 12 6 12
Jawab no.4 6 5 2 15 3 5 5 12 7
v-1 v-2 v-3 v-4 v-5 v-6 v-7 v-8 v-9
Gambar 5.
Jawaban Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat
Layanan Fasilitasi DinpermadesTahun 2019
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 17
4.4. Indeks Setiap Unsur Pelayanan
1). Nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.
Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan nilai persepsi dari semua responden
untuk masing-masing pertanyaan unsur pelayanan kemudian hasilnya dibagi dengan
jumlah responden sebanyak 19 orang. Hasil survei diperoleh data sebagai berikut:
Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 9.
Rata-rata Skor Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran
IKM Pengguna Layanan Fasilitasi Dinpermades.
T
a
b
el diatas menggambarkan bahwa :
Nilai rata-rata persepsi dari sejumlah 19 responden terhadap unsur pelayanan/ruang
lingkup SKM adalah:
➢ "persyaratan" pelayanan adalah 3,32 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa
responden menyatakan "antara persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
sesuai";
➢ "prosedur'' pelayanan adalah 3,16 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa
responden menyatakan "prosedur pelayanan di Dinpermades Kabupaten
Temanggung mudah";
➢ "waktu" pelayanan adalah 3,05 dengan kategori Baik yang diasumsikan bahwa
responden menyatakan "waktu di dalam memberikan pelayanan cepat";
➢ "biaya/tarif" pelayanan adalah 3,79 dengan kategori Sangat Baik yang
diasumsikan bahwa responden menyatakan "Biaya/tarif dalam pelayanan gratis";
➢ "produk spesifikasi jenis pelayanan" adalah 3,16 dengan kategori Baik yang
diasumsikan bahwa responden menyatakan "produk pelayanan antara yang
tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sesuai";
➢ "perilaku pelaksana" pelayanan adalah 3,11 dongnn katogori Baik yang
dlasumslkan bahwa responden menylltukon "perilaku petugas dalam pelayanan
terkalt kesopannn dnn keramahan sopan dan ramah”;
➢ “sarana dan prasarana" pelayanan adalah 3,47 dongan kategorl Baik yang
diasumsikan bahwa respondon menyatakan "kualltas sarana dan prasarana baik";
➢ "penanganan pengaduan, saran dan masukan" adalah 3,70 dengan kategorl
Sangat balk yang dlosumslkan bahwa responden menyatakan "penanganan
pengaduan pengguna layanan telah dlkelola dengan baik";
No. Nilai Interval (N) Nilai
Indekl
Mutu
Pelayanan
Pering
kat
1 Persyaratan 3,32 B 4
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,16 B 6=2
3 Waktu pelayanan 3,05 Kurang Baik 7
4 Biaya tarif 3,79 Sangat Baik 1
5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 3,16 Baik 6=2
6 Kompetensi pelaksana 3,26 Baik 5
7 Perilaku pelaksana 3,11 Baik 8
8 Sarana dan Prasarana 3,47 Baik 2
9 Penanganan pengaduan dan masukan 3,37 Baik 3
Rata-rata 3,27 Baik
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 18
= Jumlah Bobot = .1. = 0,1 Jumlah Unsur 10
= Jumlah Bobot = .1. = N Jumlah Unsur X
➢ “kompetensi/kemampuan petugas” pelayanan adalah 3,37 dengan katagori Baik
yang diasumsikan bahwa responden menyatakan kompetensi/kemampuan
petugas “berkompeten/berkemampuan”
Tingkat kepuasan tertinggl pada pelayanan ini adalah unsur "Biaya / tariff", sedangkan
kepuasan terendah ada pada unsur "Waktu pelayanan".
Total rata-rata Nilai Indek seluruh unsur pelayanan/ruang lingkup SKM adalah sebesar
3,27 dan apabila dikonverikan maka akan memperoleh Nilai Indek sebesar 81,63.
Sehingga Nilai Indek tersebut mempunyai kategori “Mutu Pelayanan Baik” yang
diasumsikan bahwa responden menyatakan "Mutu pelayanan dan Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Baik".
Rekomendasi.
• Terhadap unsur. yang mempunyai nilai indek yang dengan mutu sangat Baik
dapat dipertahankan, sedangkan unsure yang lainnya untuk ditingkatkan sehingga
dapat memuaskan pelanggan.
• Terhadap unsur yang mempunyai nilai indek kurang baik yaitu unsure pelayanan
waktu perlu dikaji kelemahan dan kekurangannya sehingga menjadi dasar untuk
kebijakan dan langkah selanjutnya.
4.5. Kuesioner Tentang Persepsi Korupsi
Dalam Survey ini juga diberikan tambahan kuesionare tentang Persepsi Korupsi pada
Penyelenggaraan Fasilitasi DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Temanggung. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
1). Metode Pengolahan Indeks Perepsi Korupsi
Nilai Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan menggunakan ”nilai rata-rata
tertimbang” masing-masing variabel. Dalam penghitungan Survei Indeks Persepsi
Korupsi Petugas Pelayanan terhadap 10 variabel yang dikaji. Setiap variable memiliki
penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:
Bobot nilai rata-rata tertimbang
N = bobot nilai per unsur
Bobot nilai rata-rata tertimbang
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 s.d 100 maka
hasil penilaian tersebut di atas dikonservasikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus
sebagai berikut:
SKM Unit Pelayanan X 25
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 19
Tabel 10. Nilai Persepsi, Interval Konversi, Mutu Indek Persepsi Korupsi
dan Kinerja
Sumber Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017
2 ) Unsur pengukuran Indeks Perepsi Korupsi
Unsur pengukuran dalam survey terhadap Persepsi Penentuan variable ini
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaangnaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Publik sehingga dalam pelaksanaan survey
menggunakan 10 variabel:
1) Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi
menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah
ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
3) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi.
4) Petugas pelayanan tidak diskriminatif
5) Tidak terdapat pungutan liar didalam pelayanan.
6) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait
pelayanan yang diberikan.
7) Petugas pelayanan tidak memberi kode atau isayarat terkait imbalan
uang/barang atas pelayanan yang diberikan.
8) Petugas Pelayanan tidak memberi uang/barang pelayanan yang diberikan.
9) Produk/Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan
yang tersedia/diminta.
10) Hanya diisi khusus pelayanan atas Pengaduan Masyarakat berkadar
pengawasan, Petugas Pelayanan tidak diskriminatif dalam penangan
pengaduan.
2) Pengolahan Hasil Survey Terhadap Pesesepsi Korupsi.
Kegiatan Survei Persepsi Korupsi Tahun 2019 diberikan angket
pertanyaan/kuesioner mulai dari prosedur dan sikap petugas terhadap para
pengguna jasa pelayanan terhadap fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan maka diperoleh rekapitulasi pengisian
angket oleh responden sebagai berikut:
Nilai Persepsi Nilai Interval (N) Nilai Interval Konversi Mutu Kinerja
1 1,00 - 2,5996 25 - 64,99 D Tidak Bersih dari Korupsi
2 2, 60 - 3, 064 65,00 - 76,60 C Kurang Bersih dari Korusi
3 3,0644 -3,532 76,61 - 88,30 B Cukup Bersih dari Korupsi
4 3,5324 -4,00 88,31- 100,00 A Bersih dari Korupsi
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 20
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
V1 V3 V5 V7 V9
Jaw ab 1
Jaw ab 2
Jaw ab 3
Jaw ab 4
Tabel.11.
Rekapitulasi survey Indek Presepsi Korupsi
No. Variabel IPK
Jawaban Responden dengan Nilai Persepsi
Tidak Setuju == =➔ Sangat Setuju
1 2 3 4
1 V1 2 1 3 13
2 V2 2 1 2 14
3 V3 0 2 1 16
4 V4 0 2 1 16
5 V5 0 1 2 16
6 V6 0 1 1 17
7 V7 0 1 1 17
8 V8 1 0 1 17
9 V9 0 1 4 14
10 V10 0 1 2 16
JUMLAH 4 11 18 156
Apabila digambarkan dalam diagram maka diperoleh gambaran sebagai berikut:
Gambar 6 Diagram Rekapitulasi survey Indek Presepsi Korupsi
Hasil pengolahan skore survey Indek Persepsi Korupsi terhadap Pelayanan Fasilitasi
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinpermades Kabupaten
Temannggung, dengan nilai rata-rata persepsi per variabel sebagaiman dalam taberl
berikut:
Tabel 12.
Rata-rata Skor pada Setiap Variabel Pengukuran
Indeks Persepsi Korupsi pada Layanan Fasilitasi Dinpermades
No. Variabel Rata-rata Nilai Indeki Nilai Indek Konversi
1 V1 3,42 85,53
2 V2 3,47 86,84
3 V3 3,68 92,11
4 V4 3,74 93,42
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 21
Sumber Data: Data Primer diolah, 2019
Tabel diatas menggambarkan bahwa:
1) Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi
menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pertanyaan ini
memperoleh nilai 3,42 artinya pengguna jasa setuju bahwa prosedur telah
memadai dan tidak berpotensi untuk KKN.
2) Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang telah
ditetapkan dengan imbalan uang/barang. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,47
artinya pengguna jasa setuju bahwa tidak ada layanan diluar prosedur yang
mengharuskan pemberian uang imbalan.
3) Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi. Pertanyaan ini
memperoleh nilai 3,68 artinya pengguna jasa sangat setuju bahwa tidak ada
praktek percaloan yang dilakukan.
4) Petugas pelayanan tidak diskriminatif . Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,74
artinya pengguna jasa sangat setuju bahwa tidak ada pelayanan yang
diskriminatif.
5) Tidak terdapat pungutan liar. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,79 artinya
pengguna jasa sangat setuju bahwa PTSP tidak terdapat pungutan liar.
6) Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait
pelayanan yang diberikan. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,84 artinya
pengguna jasa sangat setuju bahwa tidak ada petugas yag meminta imbalan
terkait pelayanan yang diberikan.
7) Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang
diberikan. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,79 artinya pengguna jasa sangat
setuju bahwa petugas menolak pemberian uang/barang yang diberikan terkait
dengan layanan yang diterimanya.
8) Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan
uang/barang atas pelayanan yang diberikan. Pertanyaan ini memperoleh nilai
3,79 artinya pengguna jasa sangat setuju bahwa petugas menolak pemberian
uang/barang yang diberikan terkait dengan layanan yang diterimanya
9) Produk/Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan
yang tersedia/diminta. Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,68 artinya pengguna
jasa sangat setuju bahwa petugas menolak pemberian uang/barang yang
diberikan terkait dengan layanan yang diterimanya.
10) Hanya diisi khusus Pelayanan atas Pengaduan Masyarakat berkadar
pengawasan, Petugas tidak disktiminatif dalam penanganan pengaduan.
Pertanyaan ini memperoleh nilai 3,79 artinya pengguna jasa sangat setuju
bahwa petugas menolak pemberian uang/barang yang diberikan terkait dengan
layanan yang diterimanya.
No. Variabel Rata-rata Nilai Indeki Nilai Indek Konversi
5 V5 3,79 94,74
6 V6 3,84 96,05
7 V7 3,79 94,74
8 V8 3,79 94,74
9 V9 3,68 92,11
10 V10 3,79 94,74
Nilai rata-rata 3,70 92,50
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 22
Nilai rata-rata Indek Pretasi Korupsi dari 10 variabbel diperoleh nilai sebesar
3,70 (sangat setuju) dan apabila dikonversikan akan mememperolah nilai sebesar
92,50 dengan kategori kinerja Bersih dari Korupsi, sehingga dapat dinsimpulkan
bahwa penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinpermades
Kabupaten Temanggung menurut persepsi responden Bersih dari Korpsi (tidak
berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN)
-
Survey Kualitas pelayanan Publik dan Perepsi Korupsi Dinpermades Tahun 2019 Hal. 23
BAB V PENUTUP
V.1 Kesimpulan
Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Jumlah responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Fasilitasi
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dengan jumlah
responden sebanyak 19 (Sembilan belas) orang karakteristik responden mayoritas
laki-laki dengan latar belakang pendidikan perguruan SLTA dan berprofesi pekerjaan
dengan kriteria lainnya;
2) Unsur pelayanan yang masih mempunyai nilai paling rendah, yaitu unsur waktu
pelayanan dengan nilai unsur pelayanan adalah 3,05, dimana waktu dalam
memberikan pelayanan masih dinyatakan kurang, sedangkan pelayanan yang
memperoleh nilai tertinggi adalah standar pelayanan yang sesuai dengan kriteria.
3). Nilai Indeks Pelayanan Fasilitasi pada Dinpermades 3,27 dengan Nilai Survei
Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 81,63 Mutu Pelayanan
termasuk kategori B dengan hasil Kinerja unit pelayanan adalah Baik;
4). Survei terhadap Persepsi Korupsi pada pelayanan Fasilitasi Dinpermas Kabupaten
Temangngung, dari hasil survei diperoleh nilai rata-rata 3,70 dengan nilai konversi
92,50 dan responden menyatakan bahwa Dinpermades dalam menjalankan tugas
dan fungsinya memiliki kinerja yang bersih dari korupsi (sikap tidak
meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan dan pelayanan yang tidak
berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4.2 Saran
Dalam meningkatkan pelayanan publik terutama kegiatan fasilitasi pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, disarankan sebagai
berikut:
1) Waktu pelayanan diharapkan lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi memenuhi
kebutuhan pelanggan sesuai yang diharapkan;
2) Meningkatkan variabel-variabel layanan lainnya sehingga pelayanan sehingga
tercipta Fasilitasi bagi pelanggan dengan criteria yang diharapakan.
3). Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
menurut responden bahwa kinerjanya Bersih dari Korupsi, hal ini perlu untuk
dipertahankan terus.
-
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN FASILITASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
NILAI INDEK KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
N0. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
U1 Persyaratan 3,32
U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3,16
U3 Waktu Pelayanan 3,05
U4 Biaya Tarif 3,79
U5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 3,16
U6 Kompetensi Pelaksanan 3,26
U7 Perilaku Pelaksana 3,11
U8 Sarana dan Prasarana 3,47
U9 Penanganan pengaduan dan masukan 3,37
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN , MASUKAN ANDA SANGAT
BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI AGAR MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI KAMI
FASILITASI DINPERMADES
RESPONDEN
JUMLAH : 19 orang
JENIS KELAMIN : Laki-laki 13 orang
Perempuan 5 orang
UMUR : 0 - 23 Tahun 1 orang
26 - 40 Tahun 10 orang
41 - 55 Tahun 5 orang
> 56 Tahun 2 orang
Tidak mengisi 1 orang
PENDIDIKAN : SD - orang
SMP 1 orang
SMA 9 orang
Diploma 2 orang
S1 6 orang
S2 - orang
PEKERJAAN : Petani 0 orang
PNS 0 orang
Wiraswasta 1 orang
Pegawai Swasta 1 orang
Lainnya 18 orang
Pelajar/Mahasiswa 0 orang
PERIODE SURVEY
TAHUN 2019
81,63
-
INDEK PERESPSI KORUPSI PELAYANAN FASILITASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGGUNG
NILAI INDEK PERSEPSI KORUPSI
N0. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
U1 Prosedut tidak KKN 3,42
U2 Pelayanan sesuai prosedur 3,47
U3 Tidak terdapat praktek pencalonan 3,68
U4 Petugas tidak diskriminatif 3,74
U5 Tidak terdapat pungutan liar 3,79
U6 Petugas tidak meminta imbalan 3,84
U7 Petugas tidak memberikan kode 3,79
U8 Petugas menolak pemberian imbalan 3,79
U9 Produkk/Jasa layanan sesuai 3,68
U10 Petugas pelayanan tidak diskrimatif 3,79
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN , MASUKAN ANDA SANGAT
BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KERJA KAMI AGAR MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI KAMI
FASILITASI DINPERMADES
RESPONDEN
JUMLAH : 19 orang
JENIS KELAMIN : Laki-laki 13 orang
Perempuan 5 orang
UMUR : 0 - 23 Tahun 1 orang
26 - 40 Tahun 10 orang
41 - 55 Tahun 5 orang
> 56 Tahun 2 orang
Tidak mengisi 1 orang
PENDIDIKAN : SD - orang
SMP 1 orang
SMA 9 orang
Diploma 2 orang
S1 6 orang
S2 - orang
PEKERJAAN : Petani 0 orang
PNS 0 orang
Wiraswasta 1 orang
Pegawai Swasta 1 orang
Lainnya 18 orang
Pelajar/Mahasiswa 0 orang
PERIODE SURVEY
TAHUN 2019
92,50