LAPORAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2018
Transcript of LAPORAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2018
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
LAPORAN
CAPAIAN RENJA
TAHUN 2018
DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
Jakarta, Januari 2019
i
KATA PENGANTAR
Laporan Capaian Renja tahun 2018 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) disusun sebagaimana amanat pada surat Sekretaris Direktorat
Jenderal PDASHL Nomor S.15/SET/PE/REV-2/1/2019 tanggal 3 Januari 2019
tentang Penyusunan Laporan Tahun Tahun 2018; dan mengacu pada Rencana
Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
dan Renstra Direktorat Jenderal Pengendaliaan DAS dan Hutan Lindung serta
Renstra Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
Laporan ini meskipun belum sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban
sebagai bentuk pertanggungjawaban Capaian Renja tahun 2018 Direktorat Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) serta bermanfaat sebagai perbaikan kinerja
ditahun yang akan datang.
Jakarta, Januari 2019
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar........................................................................................... i
Daftar Isi.................................................................................................... ii
Daftar Tabel............................................................................................... iii
Daftar Gambar............................................................................................ iv
Daftar Lampiran ......................................................................................... v
I. PENDAHULUAN.................................................................................... 1
A. Organisasi........................................................................................ 1
B. Tugas dan Fungsi............................................................................. 2
C. Potensi............................................................................................ 3
D. Permasalahan Utama........................................................................ 5
E. Analisis Strategis.............................................................................. 5
II. PERENCANAAN KINERJA...................................................................... 8
A. Renstra Tahun 2015-2019................................................................. 8
B. Rencana Kinerja Tahun 2018............................................................ 13
III. AKUNTABILITAS KINERJA ………………….............................................. 17
A. Capaian Kinerja Organisasi................................................................ 17
B. Realisasi Anggaran........................................................................... 36
IV. PENUTUP............................................................................................ 38
A. Kesimpulan................................................................................. 38
B. Rekomendasi.............................................................................. 39
LAMPIRAN ........................................................................................... 40
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Organisasi................................. 6
Tabel 2. Analisis Situasi Strategis Direktorat KPHL............................................ 9
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Program PDASHL ............................... 10
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada S2.P2.K2….................. 11
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada S3.P2.K2….................. 11
Tabel 6. Target Fisik Tahunan Berdasarkan IKK dan Indikatif Anggaran........... 12
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktur KPHL Tahun 2018………………………….. 13
Tabel 8. Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018.............................................. 15
Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Fisik…………………………...... 17
Tabel 10. Realisasi Kegiatan dan KPHL yang dibina/dikunjungi Tahun 2018...... 19
Tabel 11. Progres Pengesahan RPHJP KPHL sampai Desember 2018 ............. 25
Tabel 12. Surat Teguran Pembinaan kepada Kepala KPHL……......................... 28
Tabel 13. Hasil Penyusunan dan Revisi Peraturan Lingkup Direktorat
KPHL Tahun 2018................................................................. 32
Tabel 14. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018…….….......................... 37
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat KPHL................................................ 1
Gambar 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kementerian LHK.......................... 10
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Fasilitasi Kegiatan di KPHL oleh BPDASHL Tahun 2018
Lampiran 2. Fasilitasi Penanaman Tanaman HHBK di KPHL Tahun 2018
1
PENDAHULUAN
A. Organisasi
Keberadaan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) tertuang
dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2015.
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung didukung oleh 4 (empat) Sub Direktorat
yakni : Sub Direktorat Pemolaan KPHL, Sub Direktorat Penataan KPHL, Sub Direktorat
Bina Kelembagaan, Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Lidung dan Sub Bagian Tata
Usaha. Struktur organisasi Direktorat KPHL seperti pada gambar berikut.
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat KPHL
Direktorat KPHL dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung personil
sebanyak 35 orang yang terdiri 26 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 orang tenaga
kontrak lepas.
Direktur KPHL
Subdit Pemolaan KPHL
Seksi Pemolaan I
Seksi Pemolaan II
Subdit Penataan KPHL
Seksi Penataan I
Seksi Penataan II
Subdit Bina Kelembagaan
Seksi Kelembagaan I
Seksi Kelembagaan II
Subdit Pemanfaatan HL
Seksi Pemanfaatan I
Seksi Pemanfaatan II
Subbag Tata Usaha
1
2
B. Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaanan Nomor
P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi
bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemolaan dan penataan serta penyiapan
dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan Lindung.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta
penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta
penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
3. koordinasi dan sinkronisasi di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta
penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan
dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang
kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan
pengelolaan hutan lindung; dan
6. pelaksanaan supervisi dan pelaksanaan urusan di bidang kelembagaan, pemolaan
dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan lindung;
dan pelaksanaan administrasi Direktorat.
Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan KPHL di daerah,
Direktorat KPHL ditunjang dan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat
Jenderal PDASHL yang terdiri dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan
Lindung (34 Unit) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (2 Unit).
3
C. Potensi
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung memiliki sumberdaya yang
menjadi potensi untuk mencapai target-target pembagunan yang telah ditetapkan dalam
Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung antara lain:
1. Adanya perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Kesatuan
Pengelolaan Hutan, seperti mandat dalam:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
d. Undang Undang No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2004 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.
h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan
Wilayah KPH.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindng (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung
(KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).
k. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem
Perencanaan Kehutanan.
l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 jo. P.54.Menhut-
II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Prasarana pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindng (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model.
m. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Kompetensi
Teknik Bidang Kehutanan pada KPHL dan KPHP.
n. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.
4
o. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-2/2012 tentang Pedoman
Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan
Lindung.
p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-
II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk-II/2015
Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan.
r. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2015-2019.
s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan
Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi.
t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kerja Sama Penggunaan dan
Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan.
u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan.
v. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2011
tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
w. Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.10/PDASHL-SET/2015 tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal PDASHL Tahun 2015-2019.
x. Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.17/PDASHL-SET/2015 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung.
y. Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.18/PDASHL-SET/2015 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek.
5
z. Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.6/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016
tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di
Hutan Lindung.
2. Memiliki jaringan yang luas dan kerja sama dengan para pihak telah terjalin terkait
pengelolaan hutan.
D. Permasalahan Utama
Dalam implementasi pembangunan KPHL tercatat permasalahan yang dijumpai
antara lain:
1. Keterbatasan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Alokasi anggaran (APBN dan APBD) belum sepenuhnya mempertimbangkan
keberadaan KPH.
3. Belum adanya keselarasan persepsi dalam mendukung operasionalisasi KPH, antara
lain yang terkait Pengelolaan Hutan Produksi (HP) dalam areal KPHL dan
Pengelolaan Hutan Lindung (HL) di KPHP.
4. Keterbatasan Pemahaman Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya tentang KPH.
5. Kurang pengalaman di bidang pengelolaan hutan lindung.
6. Data dan informasi belum andal (belum update dan akurat).
7. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas di KPHL.
8. Sarana prasarana pendukung KPHL belum memadahi serta permasalahan serah
terima sarpras dari kabupaten ke provinsi yang belum selesai.
9. Belum semua pemerintah provinsi mengusulkan pembentukan KPH.
10. Belum semua Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) mendapatkan
pengesahan.
E. Analisis Strategis
Analisis strategis dilakukan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT
(Strength, Weakness, Opportunity and Threat) digunakan untuk memahami kondisi
internal (kekuatan dan kelemahan) dan situasi eksternal (peluang dan hambatan),
sehingga dapat diperoleh posisi suatu organisasi atau isu dalam kontek dan konten yang
diemban. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan elemen-elemen
6
yang dimiliki oleh suatu organisasi baik itu sumberdaya, sumber dana maupun
manusianya. Faktor Eksternal adalah faktor yang tidak dimiliki oleh organisasi atau
dengan kata lain merupakan sesuatu yang berujud peluang dan hambatan dari luar,
karena berada di luar dan dimiliki oleh organisasi atau sistem lain. Berdasarkan faktor
internal dan eksternal, dapat diidentifikasi SWOT sebagai tabel berikut :
Tabel 1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Organisasi
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
KEKUATAN (STRENGTHS) KELEMAHAN (WEAKNESES)
1. Mandat yang kuat pada RPJMN 2015 – 2019.
2. Potensi penganggaran sumber APBN dalam
pembangunan KPHL.
3. Adanya organisasi UPT Kementerian LHK di
daerah.
4. Memiliki sarana dan prasarana di pusat untuk
mendukung kegiatan.
5. Kebijakan pengelolaan hutan berbasis KPHL.
1. Belum seragamnya pemahaman paradigma
pengelolaan hutan berbasis KPH di tingkat
pusat.
2. Masih kurangnya koordinasi di tingkat pusat
terkait pembangunan KPHL.
3. Masih kurangnya perangkat NSPK terkait
pengelolaan hutan lindung.
4. Database terkait pengelolaan hutan lindung
yang masih terbatas.
PELUANG (OPPORTUNITIES) ANCAMAN (THREATS)
1. Adanya perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan pembangunan KPHL.
2. Dukungan parapihak dalam kegiatan KPHL.
3. Meningkatnya permintaan akan produk HHBK
dan jasa lingkungan.
4. Meningkatnya animo masyarakat terhadap
wisata minat khusus.
1. Masih terjadinya perambahan dan gangguan
keamanan serta kebakaran hutan.
2. Kebijakan daerah yang kurang mendukung
keberadaan KPH.
3. Usulan alih fungsi kawasan HL yang masih
tinggi.
4. SDM pengelola KPHL yang masih lemah baik
dari sisi kualitas maupun kuantitas.
5. Terbatasnya dukungan anggaran dari APBD.
6. Belum tuntasnya pembentukan perangkat
daerah dan serah terima P3D sebagai tindak
lanjut dari UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
7
Berdasarkan identifikasi SWOT tersebut diatas maka dapat disusun analisis situasi strategis
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung sebagaimana tabel dibawah.
Tabel 2. Analisis Situasi Strategis Direktorat KPHL
Analisis Situasi
Strategis Direktorat
KPHL
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN (STRENGTHS)
1. Mandat yang kuat pada RPJMN
2015 – 2019.
2. Potensi penganggaran sumber
APBN dalam pembangunan
KPHL.
3. Adanya organisasi UPT
Kementerian LHK di daerah.
4. Memiliki sarana dan prasarana
di pusat untuk mendukung
kegiatan.
5. Kebijakan pengelolaan hutan
berbasis KPHL.
KELEMAHAN (WEAKNESES)
1. Belum seragamnya
pemahaman paradigma
pengelolaan hutan berbasis
KPH di tingkat pusat.
2. Masih kurangnya koordinasi
di tingkat pusat terkait
pembangunan KPHL.
3. Masih kurangnya perangkat
NSPK terkait pengelolaan
hutan lindung
4. Database terkait pengelolaan
hutan lindung yang masih
terbatas.
PELUANG (OPPORTUNITIES)
1. Adanya perundang-undangan
yang mengatur
penyelenggaraan
pembangunan KPHL
2. Dukungan parapihak dalam
kegiatan KPHL
3. Meningkatnya permintaan
akan produk HHBK dan jasa
lingkungan
4. Meningkatnya animo
masyarakat terhadap wisata
minat khusus.
Strategi S-O (menggunakan
kekuatan untuk mengambil manfaat
dari peluang):
1. Sosialisasi dan koordinasi tentang
pembangunan KPHL untuk
memperkuat dukungan
parapihak.
2. Meningkatkan promosi produk
HHBK dan jasa lingkungan.
Strategi W-O (mengambil manfaat
dari peluang untuk mengatasi
kelemahan):
1. Penyusunan NSPK terkait
pemanfaatan HHBK dan jasa
lingkungan.
2. penyusunan database KPHL.
3. meningkatkan koordinasi
internal di tingkat pusat terkait
pembangunan KPHL.
ANCAMAN (THREATS)
1. Masih terjadinya perambahan
dan gangguan keamanan serta
kebakaran hutan.
2. Kebijakan daerah yang kurang
mendukung keberadaan KPH.
3. Usulan alih fungsi kawasan HL
yang masih tinggi.
4. SDM pengelola KPHL yang
masih lemah baik dari sisi
kualitas maupun kuantitas.
5. Terbatasnya dukungan
anggaran dari APBD.
6. Belum tuntasnya pembentukan
perangkat daerah dan serah
terima P3D sebagai tindak
lanjut dari UU No. 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Strategi S-T (menggunakan
kekuatan untuk
menghindari/mengatasi ancaman):
1. Penanggulangan perambahan
dan gangguan keamanan serta
kebakaran hutan dengan UPT
Kementerian LHK di daerah
sebagai fasilitator.
2. Sosialisasi dan koordinasi tentang
pembangunan KPHL di tingkat
daerah.
3. Peningkatan kapasitas SDM
dengan UPT Kementerian LHK di
daerah sebagai fasilitator.
4. Penggunaan wewenang
pemerintah pusat untuk
mendorong percepatan
pembentukan perangkat daerah
dan serah terima P3D.
Strategi T-W (strategi defensif
untuk menghindari/mengatasi
kelemahan dan ancaman):
1. Memperkuat penegakan
hukum terkait perambahan
dan gangguan keamanan serta
kebakaran hutan.
2. Memperketat aturan alih fungsi
kawasan HL.
FA
KT
OR
EK
ST
ER
NA
L
8
PERENCANAAN KINERJA
A. Renstra Tahun 2015-2019
Pada saat ini kebijakan pengelolaan hutan berbasis wilayah melalui pembangunan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) merupakan langkah strategis menuju perbaikan tata kelola hutan
di Indonesia.
Untuk memberikan kepastian dan kejelasan arah kebijakan strategis yang efektif
dan efisien dalam rangka pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
untuk jangka waktu 5 tahun ke depan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) oleh
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung.
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) tahun 2015 – 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)
Direktorat Jenderal Pengendalian DAS daan Hutan Lindung (PDASHL) tahun 2015 –
2019. Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perencanaan pembangunan KPH yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, efisien dan
sinergi dengan bidang pembangunan lain dalam mencapai tujuan pembangunan
kehutanan.
1. Visi
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi dan misi pembangunan tahun
2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
Visi Pembangunan yang telah ditetapkan adalah “Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional maka telah ditetapkan Misi
Pembangunan Nasional sebagai berikut:
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,
dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2
9
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
Negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional;
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
3. Tema dan Sub Tema
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional maka Direktorat
Jenderal PDASHL menetapkan tema yaitu “Memantapkan Pengelolaan Hutan
Lindung Tingkat Tapak”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, didukung
beberapa sub tema yang menjadi pilar dalam rangka pencapaian tema yaitu :
a. Memantapkan Perencanaan Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek;
b. Memantapkan penataan hutan tingkat tapak;
c. Memantapkan organisasi dan tata hubungan kerja KPHL;
d. Meningkatkan produk dan nilai tambah hutan lindung;
e. Meningkatkan dukungan dan fasilitasi pembangunan KPHL.
4. Sasaran dan Indikator Kinerja Program
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2015-2019 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan indikator yang menggambarkan
sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun. Selanjutnya, dari ketiga sasaran strategis
kementerian, dijabarkan ke dalam sasaran dan indikator program bidang
pengendalian DAS dan hutan lindung sebanyak 4 (empat) sasaran program, antara
lain meningkatkan tutupan lahan, meningkatkan kesehatan DAS, meningkatkan
sumbangan hutan lindung dan meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat
tapak.
10
Gambar 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kementerian LHK
Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Program PDASHL
5. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan
Lindung terdapat program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dengan kegiatan
yaitu Kegiatan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dengan kodefikasi
K2. Kegiatan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung sesuai dengan
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program (IKP)
1 Meningkatnya tutupan hutan di hutan
lindung dan lahan (S1.P2.1)
1. Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat
setiap tahun (S1.P2.1.IKP1)
2 Meningkatnya kesehatan DAS prioritas
(S1.P2.2)
2. Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun
(S1.P2.2.IKP2)
3 Meningkatnya sumbangan hutan lindung
(dan industri) pada devisa dan
penerimaan negara (S2.P2.3)
3. Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada
devisa dan penerimaan negara meningkat
setiap tahun (S2.P2.3.IKP3)
4. Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan
rakyat meningkat setiap tahun (S3.P2.3.IKP4)
4 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung
di tingkat tapak (S3.P2.4)
5. Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang
beroperasi meningkat setiap tahun
(S3.P2.4.IKP5)
SASARAN 1
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)
Indikator
Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
SASARAN 2
Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara
lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan (S2)
Indikator
Peningkatan kontribusi Sumber daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan
devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional
SASARAN 3
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman
hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem
penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan (S3)
Indikator
Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap
tahun
11
Rencana Strategis Ditjen PDASHL terdapat pada 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu
meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan
negara (S2.P2.K2) dan Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat tapak
secara lestari (S3.P2.K2.)
Terhadap kegiatan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
tersebut selanjutnya diuraikan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk
Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Tabel 4 dan Tabel 5, sedangkan
target fisik tahunan berdasarkan IKK tercantum pada Tabel 6.
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada S2.P2.K2
Tabel 5. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada S3.P2.K2
Sasaran Strategis 2 Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara
lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadilan (S2)
Indikator Sasaran Strategis Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup
terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB
Nasional
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KEGIATAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya
sumbangan
hutan lindung
(dan industri)
dan hutan
rakyat pada
devisa dan
penerimaan
negara
(S2.P2)
Sumbangan
hutan lindung
(dan industri)
pada devisa dan
penerimaan
negara
meningkat setiap
tahun
(S2.P2.IKP.1)
Pembinaan
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Lindung
(K2)
Meningkatnya
sumbangan
hutan lindung
(dan industri)
pada devisa dan
penerimaan
negara di
tingkat tapak
(S2.P2.K2)
1. Jumlah sarana prasarana pariwisata
alam dan desain tapak pengelolaan
pariwisata alam pada 6 KPHL
(S2.P2.K2.IKK.c)
2. Luas dan produksi HHBK seluas
3.000 Ha (S2.P2.K2.IKK.d)
Sasaran Strategis 3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)
Indikator Sasaran Strategis Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)
12
Tabel 6. Target Fisik Tahunan Berdasarkan IKK dan Indikatif Anggaran
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
KEGIATAN SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya
pengelolaan
hutan lindung
di tingkat
tapak dan
hutan rakyat
(S3.P2.2)
Jumlah unit
pengelolaan
hutan lindung
yang beroperasi
meningkat setiap
tahun
(S3.P2.2.IKP1)
Pembinaan
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Lindung
(K2)
Meningkatnya
Pengelolaan
Hutan Lindung
di tingkat tapak
secara lestari
(S3.P2.2.K2.)
1. Jumlah KPHL yang beroperasi
sebanyak 182 Unit KPHL sampai
dengan Tahun 2019
(S3.P2.2.K2.IKK.a)
2. Kapasitas pengelola KPHL
meningkat setiap tahun
(S3.P2.2.K2.IKK.b)
3. Jumlah KPHL yang dapat dilindungi
dari ancaman kebakaran
(S3.P2.K2.IKK.e)
4. Jumlah KPHL yang dapat dilindungi
dari gangguan dan konflik
keamanan hutan (S3.P2.K2.IKK.f)
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET ANGGARAN (Rp.
Milyar)
Ket. 2015 2016 2017 2018 2019
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2)
Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara di tingkat tapak (S2.P2.K2)
Dan
Meningkatnya pengelolaan hutan lindung ditingkat tapak secara lestari (S3.P2.K2)
1. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K2.IKK.a)
40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 60
2. Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKK.b)
40 KPHL 80 KPHL 120 KPHL 160 KPHL 182 KPHL 45
3. Jumlah sarana prasarana pariwisata alam dan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada 6 KPHL (S2.P2.K2.IKK.c)
- - 6 KPHL 6 KPHL 6 KPHL 10 Target tidak
kumulatif
4. Luas dan produksi HHBK seluas 3.000 Ha (S2.P2.K2.IKK.d)
- - 1.000 Ha 2.000 Ha 3.000 Ha 25
5. Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran (S3.P2.K2.IKK.e)
- - 17 KPHL 17 KPHL 17 KPHL 15 Target tidak
kumulatif
6. umlah KPHL yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan (S3.P2.K2.IKK.f)
- - 60 KPHL 120 KPHL 182 KPHL 20
13
B. Rencana Kinerja Tahun 2018
Untuk dapat mencapai sasaran kegiatan sesuai Renstra Direktorat KPHL
Tahun 2015-2019 maka pada tahun 2018 ditetapkan kontrak kinerja antara Direktur
KPHL dengan Direktur Jenderal PDASHL sebagaimana tetera pada tabel 6 berikut.
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Direktur KPHL Tahun 2018
Untuk mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tabel 6 diatas kemudian
ditetapkan Rencana Kinerja Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
Tahun 2018 dengan indikator kinerja kegiatan yaitu
a. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 80 KPHL (S3.P2.K2.IKK.a).
b. Kapasitas Pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKK.b).
c. Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran sebanyak 17 KPHL
(S3.P2.K2.IKK.e).
d. Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan
sebanyak 60 KPHL (S3.P2.K2.IKK.f).
e. Jumlah sarana prasarana pariwisata alam dan desain tapak pengelolaan
pariwisata alam pada 6 KPHL (S2.P2.K2.IKK.c).
f. Pengembangan HHBK di Hutan Lindung (P0) seluas 1.000 Ha (S2.P2.K2.IKK.d).
Akan tetapi mulai tahun 2018 sesuai arahan kebijakan pimpinan (Dirjen
PDASHL) kinerja kegiatan “jumah KPHL yang dapat dilindungi dari ancaman
kebakaran (S3.P2.K2.IKK.e) tidak lagi difasilitasi oleh Ditjen Pengendalian DAS dan
Hutan Lindung namun akan difasilitasi oleh satker dilingkup Kementerian LHK yang
mempunyai tugas fungsi kegiatan tersebut.
Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan pada tahun tahun 2018 kemudian
ditetapkan Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan yang menggambarkan aktivitas pada
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 2018 Prioritas 1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Luas dan Produksi komoditas HHBK dari Areal KPHL
a. Pengembangan HHBK di Hutan Lindung
1.000 Ha Prioritas Nasional : Pengembangan Wilayah
2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan hutan lindung
b. Jumlah KPHL yang beroperasi
80 KPHL Prioritas Nasional : Pengembangan Wilayah
14
unit-unit eselon III dan IV Kegiatan pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung. Unit kegiatan dan elemen kegiatan sebagai berikut:
1. Unit Kegiatan Pemolaan KPHL, dengan elemen kegiatan:
a. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
b. Bimbingan Teknis/Supervisi Penyusunan RPHJP
2. Unit kegiatan Penataan KPHL, dengan elemen kegiatan:
a. Bimbingan Teknis/Supervisi Penataan Blok/Petak
b. Bimbingan Teknis/Supervisi Penanaman Tanaman HHBK
c. Rapat Koordinasi KPHL
3. Unit kegiatan Bina Kelembagaan, dengan elemen kegiatan:
a. Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan/Arahan/Regulasi Bidang KPHL
b. Pengembangan Kelembagaan/Kerjasama/Operasionalisasi KPHL
c. Peningkatan Kapasitas Personil KPHL
4. Unit kegiatan Pemanfaatan Hutan Lindung, dengan elemen kegiatan:
a. Pembahasan Proposal Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung
b. Bimbingan Teknis/Supervisi Pemanfaatan Hutan Lindung
c. Rapat Pengembangan Pemanfaatan Jasling Wisata Alam
5. Unit kegiatan Tata Usaha Direktorat KPHL, dengan elemen kegiatan:
a. Honorarium Kegiatan Internal
b. Renovasi Ruangan
c. Pengadaan Peralatan Kantor
d. Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor : Kesekretariatan Dit KPHL dan
Penyebarluasan Informasi
Selanjutnya elemen kegiatan dijabarkan ke dalam Output/Sub
Output/Komponen/Sub komponen kegiatan berikut alokasi anggarannya dalam
DIPA Tahun 2018 Satker Direktorat KPHL Nomor DIPA-029.04.1/400192/2018
tanggal 1 Desember 2017 dengan rincian sebagaimana pada tabel 8.
15
Tabel 8. Alokasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 Satker Direktorat KPHL
PROGRAM/ KEGIATAN
OUTPUT/ SUB OUTPUT
KOMPONEN/ SUB KOMPONEN INDIKATOR ANGGARAN (Rp.)
UNIT KEGIATAN
KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)
029.04.07 Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
5405 Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 4.670.000.000 Dit. KPHL
5405.001 Jumlah KPHL yang Beroperasi Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun
Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lindung di Tingkat Tapak Secara Lestari
3.569.500.000
5405.001.001 Operasionalisasi KPHL 3.569.500.000
051 Penyusunan NSPK 210.670.000
A. Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan/ Arahan/Regulasi bidang KPHL
Tersedianya laporan hasil pembahasan kebijakan/arahan /regulasi bidang KPHL
Tersedianya bahan kebijakan/arahan/regulasi bidang KPHL
22.825.000 Subdit Bina Kelembagaan
B. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
a. Tersedianya hasil penilaian/ verifikasi dan validasi RPHJP
b. RPHJP disahkan.
Meningkatnya pemahaman Kepala KPHL terhadap RPHJP yang disusun dan pemahaman perencanaan hutan 10 tahun
165.535.000 Subdit Pemolaan KPHL
C. Pembahasan Proposal Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung
Tersedianya hasil pembahasan proposal kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung
Terwujudnya Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung
22.310.000 Subdit Pemanfaatan Hutan Lindung
052 Supervisi dan Bimbingan Teknis 1.328.105.000
A Bimbingan Teknis/Supervisi Penyusunan RPHJP Laporan hasil perjalanan dinas a. Tersedianya data informasi pengelolaan KPHL dan pemahaman personil KPHL mengenai pengelolaan KPHL meningkat
b. Terwujudnya pengelolaan hutan di KPHL
270.855.000 Subdit Pemolaan KPHL
B Bimbingan Teknis/Supervisi Penataan Blok/Petak
196.125.000 Subdit Penataan KPHL
C Pengembangan Kelembagaan/Kerjasama/ Operasionalisasi KPHL
331.125.000 Subdit Bina Kelembagaan KPHL
D Bimbingan Teknis/Supervisi Pemanfaatan Hutan Lindung
466.125.000 Subdit Pemanfaatan Hutan Lindung
E Bimbingan Teknis/Supervisi Penanaman Tanaman HHBK
Terpantaunya pananaman Tanaman HHBK
Tersedianya data dan infomrasi pengembangan tanaman HHBK
63.875.000 Subdit Penataan KPHL
053 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 2.030.725.000
A Rapat koordinasi KPHL Laporan hasil rakor. Rumusan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2018
KPHL mampu mengembangkan solusi bagi permasalahannya berdasarkan rumusan langkah- langkah strategis KPHL.
427.905.000 Subdit Penataan KPHL
16
B Peningkatan Kapasitas Personil KPHL Laporan hasil pembekalan teknis Pengetahuan dan keterampilan personil/SDM KPHL meningkat
518.990.000 Subdit Bina Kelembagaan KPHL
C Rapat Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam
Tersedianya laporan hasil rapat serta data informasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam
Terwujudnya Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di KPHL
242.060.000 Subdit Pemanfaatan Hutan Lindung
D Honorarium Kegiatan Internal Terbiayainya pengelolaan anggaran dan tenaga honorer Direktorat KPHL
Terlaksananya kegiatan internal selama 12 bulan
346.770.000 Subbag TU/ Subdit Pemolaan KPHL
E Renovasi Ruangan Tersedianya Display Informasi KPHL
Tertatanya Ruang Kantor 60.000.000 Subbag TU/ Subdit Pemolaan KPHL
G Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan perkantoran Meningkatnya dukungan kinerja personil Direktorat KPHL
435.000.000 Subbag TU/Subdit Pemolaan KPHL
5405.951 Layanan Internal (Overhead) Tersedianya fasilitas perkantoran dan hasil bimtek/supervisi sebagai bahan penyusunan kebijakan/ arahan bidang KPHL
Kinerja personil Dit KPHL meningkat
500.000
055 Dukungan Internal Lainnya 500.000
5405.994 Layanan Perkantoran 1.100.000.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.100.000.000
A. Kesekretariatan Dit. KPHL Terlaksananya urusan umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan pelaporan Direktorat KPHL
Terlaksanaanya kesekretariatan Dit KPHL
1.099.000.000 Subbag TU/Subdit Pemolaan KPHL
B Penyebarluasan Informasi Tersedianya leaflet/poster/bahan pameran/bahan dokumentasi
Kegiatan Pengembangan KPHL dapat diketahui para pihak
1.000.000 Subbag TU/ Subdit Kelembagaan
Selain itu, untuk Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 80 Unit KPHL (S3.P2.K2.IKK.a), Jumlah
sarana prasarana pariwisata alam dan desain tapak pengelolaan pariwisata alam pada 6 KPHL (S2.P2.K2.IKK.c) dan Pengembangan
HHBK di Hutan Lindung (P0) seluas 1.000 Ha (S2.P2.K2.IKK.d) serta Jumlah KPHL yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik
keamanan hutan sebanyak 60 KPHL (S3.P2.K2.IKK.f) juga ditetapkan Output/Sub Output/Komponen/Sub komponen kegiatan
Pembinaan KPHL pada DIPA Satker Balai PDASHL sesuai dengan keberadaan KPHL di wilayah kerjanya dengan alokasi anggaran
total sebesar Rp 64.735.921.000,-.
17
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sasaran kegiatan Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung sesuai Renstra
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung tahun 2015-2019 terdapat 2 poin yaitu
(1) meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan
negara di tingkat tapak dan (2) meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak
secara lestari. Dari kedua sasaran kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam)
indikator kinerja kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam BAB II.
Sedangkan sesuai Perjanjian Kinerja Direktur KPHL tahun 2018, bahwa terdapat
2 (dua) kegiatan utama yang harus direalisasikan. Anggaran untuk mencapai sasaran
kegiatan Direktorat KPHL dengan 6 indikator kinerja kegiatan serta untuk merealisasikan
perjanjian kinerja sebagian besar terdapat di UPT Balai Pengelolaan DAS dan Hutan
Lindung. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Direktorat KPHL bersifat
perumusan kebijakan, penyusunan NSPK, koordinasi-sinkronisasi, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi kegiatan. Kegiatan tersebut bermuara pada realisasi
sasaran kegiatan serta perjanjian kinerja, dengan kata lain kegiatan Direktorat KPHL di
tingkat pusat bertujuan untuk mendukung/menjamin terealisasinya sasaran kinerja dan
perjanjian kinerja.
1. Target dan Realisasi Fisik Kegiatan Direktorat KPHL
Target dan realisasi fisik kegiatan Direktorat KPHL pada tahun 2018
berdasarkan penanggung jawab kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 9.
Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Fisik
KEGIATAN FISIK KEGIATAN OUTPUT
TARGET REALISASI
A. Subdit Pemolaan KPHL
1. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
1 Paket 100 % - Laporan Hasil Penilaian RPHJP KPHL
- RHJP disahkan
2. Bimtek/supervisi Penyusunan RPHJP 42 OT 100 % Laporan Hasil Bimtek/supervisi Kegiatan Penyusunan RPHJP
3
18
KEGIATAN FISIK KEGIATAN OUTPUT
TARGET REALISASI
B. Subdit Penataan KPHL
3. Bimbingan Teknis/ Supervisi Penataan Batas Blok/Petak
29 OT 100 % Laporan Hasil Bimbingan / Supervisi Teknis Penataan Batas Blok/Petak
4. Bimbingan Teknis/ Supervisi Penanaman Tanaman HHBK
10 OT 100 % Laporan Hasil Supervisi / Bimtek Penanaman Tanaman HHBK
5. Rapat Koordinasi KPHL 1 Paket 100 % Laporan Hasil Rakor KPHL Tahun 2018
C. Subdit Bina Kelembagaan
6. Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan/ Arahan/Regulasi bidang KPHL
1 Paket 100 Laporan hasil penyusunan dan pembahasan kebijakan/arahan/regulasi bidang KPHL
7. Bimbingan teknis pengembangan kelembagaan/kerjasama/operasionaisasil KPHL
49 OT 100 % Laporan hasil bimbingan teknis pengembangan kelembagaan/ kerjasama/operasionaisasil KPHL
8. Peningkatan Kapasitas Personil KPHL 1 Keg 100 % Laporan hasil pembekalan teknis personil KPHL
D. Subdit Pemanfaatan Hutan Lindung
9. Pembahasan Proposal Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Lindung
1 Paket 100 % Laporan hasil pembahasan proposal kerjasama
10. Bimbingan Teknis/Supervisi Pemanfaatan Hutan Lindung
69 OT 100 % Laporan hasil bimbingan teknis/supervisi pemanfaatan hutan lindung
11. Rapat Pengembangan Jasling Wisata Alam 1 Keg 100 % Laporan hasil rapat pengembangan jasling wisata alam
E. Ketata Usahaan Dit KPHL
12. Renovasi ruangan 1 paket 100 % Tersedianya displayinformasi KPHL
13. Pengadaan peralatan kantor 30 unit 100 % Tersedianya peralatan kantor
14. Honorarium kegiatan internal 12 bulan 100 % Terbiayainya tenaga honorer Direktorat KPHL
15. Kesekretariatan Direktorat KPHL 12 bulan 100 % Terlaksananya urusan umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan pelaporan Direktorat KPHL.
16. Penyebarluasan informasi 1 paket 100% Tersedianya leaflet/poster/bahan pameran/ bahan dokumentasi
Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa untuk 16 kegiatan/Sub
kegiatan, capaian realisasi fisik sebesar 100 %. Ini artinya seluruh kegiatan fisik telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun realisasi kegiatan
dan sasaran KPHL yang dibina/dikunjungi sebagaimana tersebut pada tabel 10.
19
Tabel 10. Realisasi Kegiatan dan KPHL yang dibina/dikunjungi Tahun 2018
No Provinsi Nama KPHL
Bimtek/ supervisi Kegiatan
Penyusunan RPHJP
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penataan
Batas Blok/Petak
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penanaman
Tanaman HHBK
Bimbingan teknis
pengembangan
kelembagaan/kerjasama/operasionai
sasil KPHL
Bimbingan Teknis/Supervi
si Pemanfaatan
Hutan Lindung
Peningkatan Kapasitas
Personil KPHL
Rapat Koordinasi
KPHL
Rapat Pengembanga
n Jasling Wisata Alam
I. Aceh √
1 KPHL Unit II Aceh √ √ √
2 KPHL Unit III Aceh √ √ √ √ √ √
3 KPHL Unit V Aceh √
4 KPHL Unit VI Aceh √
II. Sumatera Utara √ √
5 KPHL Unit II Karo √ √ √ √
6 KPHL Unit XIV Toba Samosir √ √ √ √
7 KPHL Unit IV Dairi √
8 KPHL Unit XXIV Tapanuli Utara √ √ √
9 KPHL Unit XXV Tapanuli Tengah-Sibolga
√ √ √
III. Sumatera Barat √
10 Bukit Barisan √ √ √ √
11 Sijunjung √ √ √ √
12 Solok √ √ √ √
13 Lima Puluh Kota √ √ √ √
14 KPHL Pasaman Raya √
KPHL Agam Raya √
IV. Riau √
15 KPHL Unit XXXI Kuantan
Singingi -Riau √ √ √ √√ √ √
20
No Provinsi Nama KPHL
Bimtek/ supervisi Kegiatan
Penyusunan RPHJP
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penataan
Batas Blok/Petak
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penanaman
Tanaman HHBK
Bimbingan teknis
pengembangan
kelembagaan/kerjasama/operasionai
sasil KPHL
Bimbingan Teknis/Supervi
si Pemanfaatan
Hutan Lindung
Peningkatan Kapasitas
Personil KPHL
Rapat Koordinasi
KPHL
Rapat Pengembanga
n Jasling Wisata Alam
V. Kepulauan Riau
16 KPHL Batam √ √
VII. Sumatera Selatan √
17 KPHL Banyuasin √ √
18 KPHL Unit XII Dempo √ √ √
19 KPHL Unit XIII Ogan Ulu √ √ √ √
20 KPHL Unit XV Bukit Nanti √ √ √
21 KPHL Unit XVI Peraduan Gistang
√
22 KPHL Kikim Pasemah √
VIII. Bangka Belitung √
23 KPHL Unit X Belitung √ √ √ √ √
IX. Bengkulu √
24 KPHL Bukit Balai Rejang √
25 KPHL Unit IV Seluma √ √ √
26 KPHL Bukit Daun √ √ √ √
X. Lampung √ √
27 KPHL Batu Tegi √ √ √ √ √
28 KPHL Rajabasa √ √
29 KPHL Kota Agung Utara √ √ √
30 KPHLPesawaran √ √ √ √ √ √
31 KPHL Liwa √ √
32 KPHL Way Waya √
21
No Provinsi Nama KPHL
Bimtek/ supervisi Kegiatan
Penyusunan RPHJP
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penataan
Batas Blok/Petak
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penanaman
Tanaman HHBK
Bimbingan teknis
pengembangan
kelembagaan/kerjasama/operasionai
sasil KPHL
Bimbingan Teknis/Supervi
si Pemanfaatan
Hutan Lindung
Peningkatan Kapasitas
Personil KPHL
Rapat Koordinasi
KPHL
Rapat Pengembanga
n Jasling Wisata Alam
33 KPHL Pematang Neba √ √ √
34 KPHL Batu Serampok √
KPHL Gunung Balak √
XI. Bali √ √
35 KPHL Bali Barat √ √ √ √
36 KPHL Bali Utara √ √ √
37 KPHL Bali Timur √ √ √ √ √ √
38 KPHL Bali Selatan √ √
XII. Nusa Tenggara Barat √
39 KPHL Rinjani Barat √ √ √ √
40 KPHL Rinjani Timur √ √ √ √ √
41 KPHL Ampang √ √ √ √
42 KPHLTastura √ √
43 KPHL Toffo Pajo √ √ √
44 KPHL Brang Rea √ √ √
45 KPHL Puncak Ngengas √ √ √
46 KPHL Ampangriwo Soromandi √
XIII. Nusa Tenggara Timur √
47 KPHL Kota Kupang √ √
48 KPHL Alor Pantar √ √
49 KPHL Flores Timur √ √
50 KPHL Unit II Manggarai √
51 KPHL Unit IX Lembata √
22
No Provinsi Nama KPHL
Bimtek/ supervisi Kegiatan
Penyusunan RPHJP
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penataan
Batas Blok/Petak
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penanaman
Tanaman HHBK
Bimbingan teknis
pengembangan
kelembagaan/kerjasama/operasionai
sasil KPHL
Bimbingan Teknis/Supervi
si Pemanfaatan
Hutan Lindung
Peningkatan Kapasitas
Personil KPHL
Rapat Koordinasi
KPHL
Rapat Pengembanga
n Jasling Wisata Alam
52 KPHL Ngada √ √
53 KPHL Sabu Raijua √
Kalimantan Barat √
54 KPHL Kapuas Hulu √
XIV. Kalimantan Utara √
55 KPHL Tarakan √ √
XV. Kalimantan Timur √
56 KPHL Sungai Wain Manggar √ √ √ √
57 KPHL Batu Rok √
XVI. Kalimantan Selatan √
58 KPHL Hulu Sungai √ √ √ √
59 KPHL Balangan √ √
XVII. Kalimantan Tengah √
60 KPHLKapuas √
61 KPHL Unit XXXII √
XVIII. Sulawesi Selatan √ √
62 KPHL Ajatappareng √ √
63 KPHL Bila √
64 KPHL Sawitto √
65 KPHL Mata Allo √
66 KPHL Saddang I √
67 KPHL Saddang II √
23
No Provinsi Nama KPHL
Bimtek/ supervisi Kegiatan
Penyusunan RPHJP
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penataan
Batas Blok/Petak
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penanaman
Tanaman HHBK
Bimbingan teknis
pengembangan
kelembagaan/kerjasama/operasionai
sasil KPHL
Bimbingan Teknis/Supervi
si Pemanfaatan
Hutan Lindung
Peningkatan Kapasitas
Personil KPHL
Rapat Koordinasi
KPHL
Rapat Pengembanga
n Jasling Wisata Alam
68 KPHL Latimojong √
69 KPHL Rongkong √
70 KPHL Kalaena √
71 KPHL Larona Malili √ √ √
72 KPHL Walanae √
73 KPHL Jeneberang II √
74 KPHL Selayar √
XIX. Sulawesi Barat
75 KPHL Mamasa tengah √√ √ √
76 KPHL Bonehau Kalumpang √ √
77 KPHL Malunda √ √√ √ √
78 KPHL Mapili √ √ √ √
XX. Gorontalo √ √
79 KPHL Unit II √ √ √
80 KPHL Unit III Pohuwato √ √ √
XXI. Sulawesi Utara √
81 Unit VI Minahasa Utara √ √ √ √ √
XXII. Sulawesi Tenggara √ √
82 KPHL Ueesi √√ √ √ √
83 KPHL Peropa’ea Gantara √
84 KPHL Laiwoi √
85 KPHL Laiwoi Tenggara √
86 KPHL Laiwoi Tengah √
24
No Provinsi Nama KPHL
Bimtek/ supervisi Kegiatan
Penyusunan RPHJP
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penataan
Batas Blok/Petak
Bimbingan Teknis/
Supervisi Penanaman
Tanaman HHBK
Bimbingan teknis
pengembangan
kelembagaan/kerjasama/operasionai
sasil KPHL
Bimbingan Teknis/Supervi
si Pemanfaatan
Hutan Lindung
Peningkatan Kapasitas
Personil KPHL
Rapat Koordinasi
KPHL
Rapat Pengembanga
n Jasling Wisata Alam
87 KPHL Patampanua Selatan √
XXIII. Sulawesi Tengah √
88
KPHL Kulawi √ √ √
XXIV Maluku
89 KPHL Unit V Wae Tala √
90 KPHL Kota Ambon √
91 KPHL Kota Tual √
XXIV Maluku Utara
92 KPHL Ternate Tidore √ √
93 KPHL Halmahera Barat √ √ √
94 KPHL Pulau Morotai √ √
XXV Papua Barat
95 KPHL Remu √ √
XXVI. Papua √
96 KPHL Biak Numfor √ √
97 KPHL Unit XLII Jayawijaya √ √
25
2. Analisis Kegiatan
a. Pemolaan KPHL
Pada tahun 2018 terkait pemolaan KPHL terdapat 2 sub kegiatan yaitu
Rapat Penilaian RPHJP dan Bimbingan teknis/supervisi penyusunan RPHJP
KPHL.
Rangkaian kegiatan penilaian RPHJP KPHL antara lain
pemaparan/pembahasan RPHJP KPHL, masukan/arahan tim jika dokumen
diperlukan perbaikan, dan pengesahan RPHJP setelah dokumen dinyatakan layak
disahkan. Elemen kegiatan Penilaian RPHJP telah dilaksanakan dengan realisasi
100 %.
Hingga Tahun 2018 terdapat 81 Unit KPHL yang mengajukan dokumen
RPHJP untuk proses pengesahan. Terhadap 81 RPHJP KPHL tersebut telah
diverifikasi dan validasi oleh Tim. Status hingga Desember 2018 dari 81 RPHJP
yang diproses, telah disahkan sebanyak 44 RPHJP sedangkan sebanyak 37
RPHJP masih dalam proses perbaikan oleh Kepala KPHL memperhatikan hasil
verifikasi dan validasi oleh Tim. Progres pengesahan RPHJP KPHL sampai
Desember 2018 sebagaimana tertera pada tabel 11.
Tabel 11. Progres Pengesahan RPHJP KPHL sampai Desember 2018
NO. NAMA KPHL SK DAN TANGGAL PENGESAHAN
TAHUN PELAKSANAAN
VERIF dan VALID
1. Unit V Sijunjung, Prov. Sumatera Barat (Revisi) SK.8466/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 2014
2. Unit XIV Ampang, Prov. Nusa Tenggara Barat (Revisi)
SK.8464/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 2015
3. KPHL Unit XLII Jayawijaya, Provinsi Papua Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2016
4. KPHL Unit VI Mimika, Provinsi Papua Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2016 5. KPHL Unit I Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2016 6. KPHL Unit XVI Tapanuli Tengah-Humbang
Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Perbaikan RPHJP oleh KKPH
2016
7. KPHL Unit XXIII Tapanuli Selatan-Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2016
8. KPHL Unit XXIV Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2016
9. Unit XVIII Humbang Hasundutan, Samosir, Tobasa, Taptara
SK.5932/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 14 September 2018 2016
10. Unit XIX Soromandi, Prov. Nusa Tenggara Barat SK.1169/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/3/2018 tanggal 16 Maret 2018 2016
11. KPHL Unit XV Gunung Balak, Prov. Lampung Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2017 12. KPHL Unit VII Way Waya, Prov. Lampung Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2017
26
NO. NAMA KPHL SK DAN TANGGAL PENGESAHAN
TAHUN PELAKSANAAN
VERIF dan VALID
13. KPHL Unit VIII Tangkit Tebak, Prov. Lampung Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2017 14. KPHL Unit VI Mataiyang, Prov. NTB Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2017 15. KPHL Sumba Barat Daya, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2017 16. Unit I Pasaman Raya, Prov. Sumatera Barat SK.4760/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018
tanggal 16 Juli 2018 2017
17. Unit III Agam Raya, Prov. Sumatera Barat SK.4761/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 2017
18. Unit VII Hulu Batanghari, Provinsi Sumatera Barat SK. 4762/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 2017
19. Unit III Bukit Daun, Prov. Bengkulu SK.196/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 2017
20. Unit V Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu SK.2807/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 2017
21. Unit VI Kaur, Prov. Bengkulu SK.3650/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 2017
22. Unit XII Ropang, Prov. Nusa Tenggara Barat SK.4763/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 2017
23. Unit VIII Balangan, Prov. Kalimantan Selatan SK.198/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 2017
24. Unit VIII Kulawi, Prov. Sulawesi Tengah SK.197/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 2017
25. Unit II Gorontalo, Prov. Gorontalo SK.1244/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 2017
26. Unit XIV Ueesi, Prov. Sulawesi Tenggara SK.4764/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 2017
27. Unit XXII Tobasa dan Labuhan Bt Utara SK.1170/MENLHK-KPHL/PKPHL/SET.1/3/2018 tanggal 16 Maret 2018 2017
28. KPHL Unit XX Laiwoi Tengah, Prov. Sultra Proses Pengesahan SK 2018
29. KPHL Unit XVI Patampanua Selatan, Prov. Sultra Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 30. KPHL Unit XXI Laiwoi Tenggara, Prov. Sultra Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 31. KPHL Unit III Sarudu, Prov. Sulbar Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 32. KPHL Unit I Pasang Kayu, Prov. Sulbar Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 33. KPHL Unit XII Bonehau Kalumpang, Prov. Sulbar Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 34. KPHL Unit IX Mamasa Timur, Prov. Sulbar Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 35. KPHL Unit XVIII Kapuas Hulu Utara, Prov. Kalbar Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 36. KPHL Unit IV Ngada, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 37. KPHL Unit II Manggarai, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 38. KPHL Unit III Manggarai Timur, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 39. KPHL Unit IX Lembata, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 40. KPHL Unit VII Sikka, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 41. KPHL Unit VIII Flores Timur, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 42. KPHL Unit XIV Sumba Timur, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 43. KPHL Unit XV Sabu Raijua, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 44. KPHL Unit XXII Belu, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018
45. KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang, Prov. Papua Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 46. KPHL Unit X Sintuwu Maroso, Prov. Sulteng Proses Pengesahan SK 2018 47. KPHL Unit I Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara Proses Pengesahan SK 2018
27
NO. NAMA KPHL SK DAN TANGGAL PENGESAHAN
TAHUN PELAKSANAAN
VERIF dan VALID
48. KPHL Unit IV Dairi, Prov. Sumut Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 49. KPHL Unit II Nabire, Prov. Papua Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 50. KPHL Unit XVIII Kota Kupang, Prov. NTT Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 51. KPHL Unit XI Kikim Pasemah, Prov. Sumsel Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 52. KPHL Unit XVII Makakau Saka, Prov. Sumsel Perbaikan RPHJP oleh KKPH 2018 53. KPHL Unit XIII Mekongga Utara, Prov. Sultra Proses Pengesahan SK 2018 54. Unit XIII Tepo Asa Aroa, Provinsi Sulawesih Tengah SK.1494/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2018
tanggal 9 April 2018 2018
55. Unit XXII Donggomasa, Provinsi NTB SK.5931/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 14 September 2018 2018
56. Unit XXX Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara SK.3653/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 2018
57. Unit XXXII Nias, Provinsi Sumatera Utara SK.3654/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 2018
58. Unit XIII Asahan, Provinsi Sumatera Utara SK.3651/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 2018
59. Unit XIX Doloksanggul, Provinsi Sumatera Utara SK.3652/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 2018
60. Unit IX Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara SK.2805/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 2018
61. Unit X Batubara, Provinsi Sumatera Utara SK.2806/MENLHK-KPHL/DAS.3/5/2018 tanggal 2 Mei 2018 2018
62. Unit IX Gerbang Barito, Provinsi Kalimantan Tengah SK.5179/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2018 tanggal 3 Agustus 2018 2018
63. Unit I Aceh, Provinsi Aceh SK.7341/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 2018
64. Unit I Bali Barat, Provinsi Bali SK.6151/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 21 September 2018 2018
65. Unit II Bali Utara, Provinsi Bali SK.6153/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 21 September 2018 2018
66. Unit III Bali Timur, Provinsi Bali SK.6150/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 21 September 2018 2018
67. Unit IV Bali Selatan, Provinsi Bali SK.6152/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 21 September 2018 2018
68. Unit XI Larona Malili, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8608/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
69. Unit III Bila, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8616/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
70. Unit XVI Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8605/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
71. Unit V Mata Allo, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8614/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
72. Unit II Ajatappareng, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8617/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
73. Unit XII Walanae, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8607/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
74. Unit XV Jeneberang II, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8606/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
28
NO. NAMA KPHL SK DAN TANGGAL PENGESAHAN
TAHUN PELAKSANAAN
VERIF dan VALID
75. Unit VII Saddang II, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8612/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
76. Unit IV Sawitto, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8618/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
77. Unit X Kalaena, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8609/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
78. Unit VI Saddang I, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8613/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
79. Unit IX Rongkong, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8610/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
80. Unit VIII Latimojong, Provinsi Sulawesi Selatan SK.8611/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 2018
81. Unit III Sasadu Bidadari, Provinsi Maluku Utara SK.8721/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018 tanggal 20 Desember 2018 2018
Kepada Kepala KPHL yang sedang melakukan perbaikan RPHJP setelah
diverifikasi dan validasi oleh Tim tetapi telah melampaui batas waktu sesuai
ketentuan maka dilakukan teguran pembinaan untuk percepatan perbaikan. Surat
teguran pembinaan yang telah dibuat sebagaimana tabel 12.
Tabel 12. Surat Teguran Pembinaan kepada Kepala KPHL
No. Nomor Surat Hal Ditujukan
1. S.206/KPHL/PKPHL/DAS.3/6/2017
tanggal 22 Juni 2017
Penyampaian Perbaikan Dokumen
RPHJP
Kepala KPH Wilayah VII Way Waya-
Tangkit Tebak, Kepala KPH Wilayah X
Pematang Neba dan Kepala KPH
Wilayah XII Gunung Balak
2. S.192/KPHL/PKPHL/DAS.3/7/2018
tanggal 9 Juli 2018
Pengesahan RPHJP KPHL Unit XVI
Patampanua Selatan, Unit XX
Laiwoi Tengah dan Unit XXI Laiwoi
Tenggara, Provinsi Sulawesi
Tenggara
Kepala KPHL Unit XVI Patampanua
Selatan;
Kepala KPHL Unit XX Laiwoi Tengah;
Kepala KPHL Unit XXI Laiwoi
Tenggara
3. S.209/KPHL/PKPHL/DAS.3/8/2018
tanggal 15 Agustus 2018
Perbaikan RPHJP KPHL Unit I
Pasang Kayu, Unit III Sarudu, Unit
VIII Mamasa Timur, Unit XIII
Bonehau Kalumpang, Provinsi
Sulawesi Barat
Kepala KPHL Unit I Pasang Kayu;
Unit III Sarudu; Unit VIII Mamasa
Timur; Unit XIII Bonehau Kalumpang;
Prov. Sulbar
4. S.233/KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2018
tanggal 14 September 2018
Perbaikan RPHJP KPHL Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Nusa Tenggara Timur
5. S.307/KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2018
tanggal 7 Desember 2018
Perbaikan RPHJP KPHL Unit XVIII
Kapuas Hulu Utara, Provinsi
Kalimantan Barat
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat
29
Kegiatan bimbingan teknis/supervisi penyusunan RPHJP KPHL bertujuan
untuk memberikan arahan/cara dalam menyusun RPHJP KPHL ataupun
mendorong KPHL dalam perbaikan RPHJP. Sehingga sasaran kegiatan
bimtek/supervisi adalah KPHL yang sedang melakukan penyusunan RPHJP atau
KPHL yang sedang melakukan perbaikan dokumen RPHJP setelah mendapatkan
saran/masukan dati tim verifikasi dan validasi. Hal ini sejalan dengan upaya
percepatan pengesahan RPHJP, mengingat masih banyaknya KPHL yang telah
melakukan paparan RPHJP namun belum menyampaikan kembali hasil perbaikan
RPHJPnya.
Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil kegiatan penilaian
RPHJP dan bimtek/supervisi penyusunan RPHJP KPHL, antara lain:
1) Dalam penyusunan RPHJP, KPHL masih sangat tergantung fasilitasi anggaran
dari BPKH setempat dan anggaran daerah sangat terbatas. Begitu juga dalam
hal perbaikan dokumen RPHJP setelah melaksanakan pemaparan, beberapa
KPHL masih sangat tergantung BPKH. Hal ini sangat menghambat percepatan
pengesahan RPHJP.
2) Keterbatasan SDM dan sarpras pada KPHL untuk mendukung penyusunan
RPHJP.
3) Pemahaman Kepala KPHL dalam menyusun RPHJP masih kurang. Begitu juga
pengenalan kawasan oleh Kepala KPHL juga masih kurang, sehingga data
informasi yang disajikan dalam dokumen RPHJP belum handal.
4) Perlunya dukungan anggaran dan personil dari Dinas Kehutanan Provinsi
setempat kepada KPHL.
5) Bimbingan teknis/supervisi penyusunan RPHJP masih sangat perlu dalam
mengarahkan KPHL serta upaya percepatan penyusunan RPHJP.
b. Penataan KPHL
Kegiatan pada Unit Penatan KPHL meliputi 3 elemen kegiataan yakni 1).
Bimbingan Teknis/Supervisi Penataan Blok/Petak, 2). Bimbingan Teknis/Supervisi
Penanaman Tanaman HHBK dan 3). Rapat Koordinasi KPHL.
30
Elemen kegiatan bimbingan teknis/supervisi Penataan Blok/Petak
memfokuskan pada pendataan perkembangan kegiatan tata hutan yang berupa
tata batas dalam. Realsiasi mencapai 100 % dengan KPHL yang dikunjungi
sebanyak 19 KPHL. KPHL yang melaksanakan Tata Batas blok/petak sebanyak
17 KPHL yakni 1) KPHL Aceh Unit III, 2) KPHL Bukit Barisan, 3) KPHL Kuantan
Sengingi, 4) KPHL Batu Tegi, 5) KPHL Pesawaran, 6) KPHL Rinjani Timur, 7)
KPHL Belu, 8) KPHL Pohuwato, 9) KPHL Biak Numfor, 10). KPHL Malunda, 11).
KPHL Alor, 12). KPHL Wil I dan II Gorontalo Barat, 13). KPHL Bali Timur, 14).
KPHL Kotaagung Utara, 15). KPHL Hulu Sungai, 16). KPHL Peropaea, dan 17).
KPHL Bukit Balai Rejang sedangkan 2 KPHL tidak melaksanakan tata batas
blok/petak karena anggaran direvisi oleh Satker terkait yakni : 1). KPHL Semendo,
dan 2). KPHL Ampang Plampang,
Elemen kegiatan Bimbingan Teknis/Supervisi Penanaman Tanaman
HHBK dilaksanakan pada KPHL yang melaksanakan penanaman dan/atau
pemeliharaan tanaman HHBK. Realisasi kegiatan mencapai 100 % dengan jumlah
KPHL yang dikunjungi sebanyak 5 KPHL. Adapum kegiatan penanaman dan
pemeliharaan tanaman HHBK dilaksanakan pada 31 KPHL dengan realisasi
penanaman (P0) seluas 1000 ha dan pemeliharaan (P1) seluas 1031 ha.
Elemen kegiatan rapat koordinasi KPHL telah dilaksanakan dengan
realisasi 100 %. Dalam kegiatan ini melibatkan peserta dari 49 KPHL, 21 Dinas
Kehutanan dan 10 NGO. Rekomendasi yang penting adalah ditetapkannya 10
KPHL champion sebagai contoh operasionalisasi KPHL yang baik dalam konteks
kelembagaan, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan. KPHL tersebut yakni :
KPHL Rinjani Barat – NTB KPHL; KPHL Batu Tegi – Lampung; KPHL Sijunjung –
Sumatera Barat; KPHL Dempo – Sumatera Selatan; KPHL Aceh Unit III – Aceh;
KPHL Bali Barat – Bali; KPHL Mapili – Sulawesi Barat; KPHL Kuantan Sengingi –
Riau; KPHL Balikpapan (Sungai Wain) – Kalimantan Timur; dan KPHL Biak
Numfor – Papua. Outcome yang diperoleh makin terjalin kerjasama antara para
pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pembangunan
KPHL dan diperolehnya informasi sumberdaya hutan pada tingkat tapak..
Kegiatan bimbingan teknis/ supervisi penataan batas blok/petak, bimbingan
teknis/ supervisi penanaman tanaman hhbk dan rapat koordinasi KPHL telah
31
selesai dilaksanakan sesuai rencana kerjanya. Namun demikian ada beberap hal
yang dapat ditarik kesimpulan dari kegiatan tersebut, antara lain:
1) Kegiatan bimtek/supevisi sesuai sasaran sehingga pelaksanaan kegiatan di
lapangan dapat terealisasi dengan baik.
2) Perlunya koordinasi lebih baik/intensif antara BPDASHL dan KPHL dalam
melaksanakan kegiatan penataan blok/petak.
3) Perlunya dukungan penuh dari dinas kehutanan provinsi untuk pengelolaan
hutan oleh KPHL, mengingat tugas dan fungsi KPHL yang banyak sedangkan
sarpras, personil dan anggaran KPHL masih kurang.
4) Perlunya mencari sumber anggaran lain untuk kegiatan KPHL mengingat
terbatasnya anggaran KPHL/dinas.
5) Keberhasilan penanaman tanaman HHBK seluas 1.000 Ha agar tetap dijaga
dengan mengalokasikan kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 dan tahun ke-2.
Hasil tanaman dapat dimanfaatkan oleh KPHL dengan melibatkan masyarakat
setempat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal termasuk
kesejahteraan masyarakatnya.
c. Bina Kelembagaan KPHL
Kegiatan pada Unit Bina Kelembagaan KPHL terdiri dari 3 elemen kegiatan
yaitu : 1) Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan/Arahan/Regulasi Bidang
KPHL, 2). Pengembangan Kelembagaan/Kerjasama/Operasionalisasi KPHL, dan
3). Peningkatan Kapasitas Personil KPHL.
Elemen kegiatan Pengembangan Kelembagaan/Kerjasama/
Operasionalisasi KPHL. Realisasi mencapai 100 % dengan jumlah provinsi yang
dikunjungi dalam rangka mempercepat proses pembentukan kelembagaan KPHL
sebanyak 23 provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi). Status yang diperoleh sampai
Desember 2018 tercatat 169 KPHL berlembaga. Adapun status ketersediaan
sarana dan prasarana KPHL tahun 2018 tercatat realisasi pembangunan kantor
resort = 33 unit, pengadaan roda 4 = 16 unit untuk 16 KPHL, pengadaan roda 2 =
62 unit untuk 31 KPHL, peralatan kantor sebanyak 25 paket untuk 25 KPHL dan
sarpras pengolahan hasil hutan sebanyak 27 unit (27 KPHL) serta sarpras wisata
alam sebanyak 6 unit (6 KPHL).
32
Dalam hal Operasionalisasi KPHL diperoleh status hasil evaluasi terhadap
45 KPHL yakni sebnayak 16 KPHL sudah beroperasional (baik), 20 KPHL dalam
proses operasional (sedang) dan 3 KPHL kurang beroperasinal. Selanjutnya dari
konteks operasional maka terdapat 3 KPHL bekerjasama dengan Lembaga donor.
Elemen kegiatan Peningkatan Kapasitas Personil KPHL telah dilaksanakan
dengan realisasi 100 % berupa kegiatan Pembekalan Teknis Kewirausahaan yang
melibatkan peserta sebanyak 60 orang dari 60 KPHL.
Elemen kegiatan Penyusunan dan Pembahasan
Kebijakan/Arahan/Regulasi Bidang KPHL telah dilaksanakan dengan realsiasi 100
%. Progress jumlah dan jenis NSPK/kebijakan adalah sebagaimana tertera pada
tabel 13.
Tabel 13. Hasil Penyusunan dan Revisi Peraturan Lingkup Direktorat KPHL
Tahun 2018
No Topik Hasil Keterangan
1 Pemanfaatan Hutan Lindung
Konsep Permen LHK tentang Pemanfaatan Hutan Lindung
Materi perlu dikaji kembali
2 Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lindung Lestari
Konsep penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lindung Lestari
Materi masuk dalam konsep Permen Penilaian Kinerja KPH
3 Tata Kelola Pemanfaatan HL pada Lahan Basah (Mangrove)
Surat Dirjen PDASHL No. S.5/PDASHL/SET/DAS.3/1/ 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Tata Kelola Pemanfaatan HL pada Lahan Basah (Mangrove)
4 Ketentuan pelaksanaan budidaya Kopi di HL
Surat Dirjen PDASHL No. S.114/PDASHL/KPHL/DAS.3/9/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Budidaya Kopi di Hutan Lindung
5 Pemungutan Bambu di HL Konsep Perdirjen PDASHL tentang Pemungutan Bambu di HL
Konsep Perdirjen telah disampaikan ke Setditjen PDASHL melalui Nota Dinas No. 249/KPHL/BK/DAS.3/
12/2018
6 Penanaman, Pemanenan, dan Pemungutan Gaharu di HL
Konsep Perdirjen PDASHL tentang Penanaman, Pemanenan, dan Pemungutan Gaharu di HL
Konsep Perdirjen telah disampaikan ke Setditjen PDASHL melalui Nota Dinas No 224/KPHL/BK/DAS.3/11/2018
7 Revisi Permenhut P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan jasa Lingkungan Wisata Alam pada HL
Konsep Permen LHK Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung Terintergrasi secara Elektronik
Masih pembahasan di Setditjen PDASHL
33
No Topik Hasil Keterangan
8 Sistem bagi hasil kerjasama pada KPH
Konsep Perdirjen PDASHL tentang Sistem bagi hasil kerjasama pada KPH
Konsep Perdirjen telah disampaikan ke Setditjen PDASHL melalui Nota Dinas No 203/KPHL/PHL/DAS.3/10/2018
9 SOP kegiatan pada Direktorat KPHL
Konsep SOP Kegiatan pada Direktorat KPHL
Diserahkan ke Setditjen PDASHL
10 Penanaman HHBK Pada Wilayah KPH
Konsep Perdirjen PDASHL tentang Penanaman HHBK Pada Wilayah KPH
Substansi penananan HHBK dimasukkan ke dalam konsep Permen RHL
11 Pengamanan Hutan Lindung Secara Kolaboratif
Konsep Perdirjen PDASHL tentang Pengamanan Hutan Lindung Secara Kolaboratif
Konsep Perdirjen telah disampaikan ke Setditjen PDASHL melalui Nota Dinas No. 248/KPHL/PHL/DAS.3/12/2018
Kegiatan penyusunan dan pembahasan kebijakan/arahan/regulasi bidang
KPHL, bimbingan teknis pengembangan kelembagaan/kerjasama/
operasionalisasi KPHL, dan peningkatan kapasitas personil KPHL telah selesai
dilaksanakan sesuai rencana kerjanya. Beberapa hal yang dapa ditarik kesimpulan
dari kegiatan tersebut antara lain:
1) Perlunya penyesuaian NSPK KPHL pasca UU 23 tahun 2014 yang mampu
menjawab permasalahan operasional pengelolaan hutan di lapangan.
2) Belum semua unit KPHL terbentuk kelembagaan yang ditetapkan oleh
Gubernur, sehingga ke depan perlu didorong pembentukannya.
3) KPHL masih terbatas anggaran, sarpras, dan personilnya sehingga perlunya
penyelesaian proses P3D di beberapa tempat belum tuntas dan dukungan
instansi terkait untuk pengelolaan hutan di tingkat tapak.
4) Kompetensi Kepala KPHL masih perlu ditingkatkan.
d. Pemanfaataan Hutan Lindung
Kegiatan pada Unit Pemanfaatan Hutan Lindung meliputi 3 elemen
kegiatan, yaitu 1). Pembahasan Proposal Kerja Sama Pemanfaatan Hutan
Lindung dan 2). Bimbingan Teknis/Supervisi Pemanfaatan Hutan Lindung, serta
3). Rapat Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam.
Elemen kegiatan Pembahasan Proposal Kerja Sama Pemanfaatan Hutan
Lindung. Realisiasi tercapai 100 %. Dari 18 (delapan belas) proposal yang masuk,
34
6 (enam) proposal telah dilakukan pembahasan (tabel . Status hingga tahun 2018,
jumlah yang telah melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan yang ditandai
dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara BUMSI dengan Menteri
Kehutanan c.q Dirjen PDASHL, yaitu pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa
getah pinus pada 2 (dua) KPHL yaitu KPHL Unit VI Solok, Provinsi Sumatera Barat
dan KPHL Unit VIII Mamasa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat.
Elemen kegiatan Bimbingan Teknis/Supervisi Pemanfaatan Hutan
Lindung. Realisiasi kegiatan mencapai 100 % dengan jumlah KPHL yang
dikunjungi sebanyak 34 KPHL. KPHL yang memiliki Renstra Bisnis dan/atau
Rencana Bisnis Komoditi tahun 2018 tercatat 19 KPHL dan KPHL yang
melaksanakan penyusunan desain tapak tercatat 10 KPHL. Potensi KPHL yang
paling banyak dimiliki adalah potensi jasa lingkungan wisata alam berupa air terjun,
danau, mangrove, dan pantai. Sedangkan potensi HHBK yang banyak dijumpai
berupa madu, getah pinus, rotan, minyak kayu putih, gula aren, dan kopi.
Elemen kegiatan Rapat Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Wisata Alam telah dilaksanakan dengan realisasi 100%. Hasil kegiatan berupa
Laporan pelaksanaan Rapat Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Wisata Alam di KPHL dan Rumusan langkah-langkah strategis dalam
Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di KPHL. Rapat
melibatkan 29 KPHL dan pihak swasta sebanyak 15 pengusaha dan/atau
perusahaan. Pada kesempatan ini dilakukan juga Deklarasi Forum
Pengembangan Jasa Lingkungan Wisata Alam KPHL, terdiri dari perwakilan
Direktorat Jenderal PDASHL, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan
Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia (APPAI). Isi deklarasi
menyepakati untuk :
a. Mendukung segala bentuk kegiatan untuk mempercepat pengembangan usaha
jasa lingkungan wisata alam di wilayah KPHL.
b. Menjalin komunikasi, koordinasi, serta melaksanakan tukar menukar informasi
potensi maupun peluang investasi dalam pengembangan wisata alam dalam
rangka kolaborasi pengembangan jasa lingkungan wisata alam di KPHL.
c. Keanggotaan forum bersifat terbuka dan sukarela.
35
Ketiga kegiatan bidang pemanfaatan hutan lindung tersebut telah
dilaksanakan dengan baik dan terealisasi seluruhnya. Adapun kesimpulan yang
dapat ditarik dari ketiga kegiatan tersebut antara lain:
1) Kendala pelaksanaan pemanfaatan hutan di KPHL yaitu belum memiliki
RPHJP/RPHJPd dan PPK BLUD/pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai
perda/pergub.
2) Agar dinas kehutanan provinsi memberikan perhatian terhadap penyusunan
RPHJP/RPHJPd serta membentuk pola pengelolaan keuangan
BLUD/lainnya.
3) Pengembangan destinasi wisata alam harus memperhatikan hal-hal penting
seperti atraksi, amenitas, aksesibilitas, branding, advertising, selling, SDM,
sehingga mampu menarik kunjungan wistawan.
4) Anggaran pemanfaatan hutan pada KPHL tidak hanya dari APBN/APBD,
namun dapat juga dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
5) Data potensi komoditas hutan lindung pada areal KPHL masih terbatas pada
jenis komoditas, sedangkan volume komoditas belum diketahui secara pasti.
Identifikasi/inventarisasi potensi hutan menjadi hal yang wajib dilakukan
Kepala KPHL.
6) Pemungutan PSDH/PNBP atas hasil kegiatan pemanfaatan HL belum diatur.
e. Fasilitasi kegiatan KPHL oleh BPDASHL
Pencapaian kinerja Direktur KPHL tidak lepas dari pelaksanaan fasilitasi
KPHL oleh BPDASHL. Dua poin kinerja Direktur KPHL yaitu meningkatnya luas
dan produksi komoditas HHBK dari areal KPHL seluas 1.000 Ha dan
meningkatnya kapasitas pengelolaan hutan lindung sebanyak 80 KPHL dicapai
melalui kegiatan Direktorat KPHL dan fasilitasi BPDASHL.
Pelaksanaan penanaman tanaman HHBK seluas 1.000 Ha telah terealisasi
seluruhnya pada 14 KPHL (lampiran). Keberhasilan penanaman tidak lepas dari
pembinaan dan aturan yang dibuat oleh Direktorat KPHL. Namun demikian untuk
penanaman tanaman HHBK masih terdapat rangkaian kegiatan lainnya yaitu
pemeliharaan tahun ke-1 dan tahun ke-2. Untuk itu pada tahun 2019 agar tetap
dianggarkan biaya pemeliharaan tanaman HHBK sehingga keberhasilan tanaman
diharapkan tinggi pada akhir tahun ke-3.
36
Kegiatan fasilitasi KPHL oleh BPDASHL tidak hanya penanaman tanaman
HHBK, namun ada beberapa kegiatan lainnya yang ditujukan kepada 80 unit
KPHL sesuai dengan perjanjian kinerja Direktur KPHL. Jenis fasilitasi KPHL
tersebut antara lain kegiatan tata batas blok/petak, penyusunan rencana strategis
bisnis KPHL, penyusunan desain tapak, pengadaan resort KPHL, pengadaan
sarpras kantor, pengadaan kendaraan roda-2 dan roda-4, penyediaan sarpras
wisata alam, penyediaan sarpras produksi HHBK, patroli pengamanan hutan dan
honorarium bakti rimbawan 478 orang.
Fasilitasi KPHL tersebut bertujuan untuk mendukung operasionalisasi
KPHL. Kegiatan fasilitasi telah dilaksanakan oleh BPDASHL dengan baik dan
terealisasi 100%. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari upaya pembinaan
Direktorat KPHL dengan kegiatan bimtek/supervisi pemolaan, penataan, bina
kelembagaan dan pemanfaatan hutan lindung. Sebaran fasilitasi KPHL oleh
BPDASHL sebagaimana lampiran.
Namun demikian karena keterbatasan anggaran sumber APBN, kegiatan
fasilitasi belum bisa merata ke seluruh KPHL. Ada KPHL yang mendapatkan
sarpras kantor, namun beberapa KPHL lainnya belum mendapatkan fasilitasi
tersebut. Hal ini agar menjadi perhatian dinas kehutanan provinsi, bahwa dalam
mendukung operasional KPHL harus ada peran aktif dan dukungan anggaran
serta personil dari dinas kehutanan provinsi juga.
f. Tata Usaha Direktorat KPHL
Kegiatan Unit Tata Usaha meliputi elemen kegiatan: 1). Honorarium
Kegiatan Internal, 2). Renovasi Ruangan, 3). Pengadaan Peralatan Kantor, 4).
Kesekretariatan Dit KPHL dan 5). Penyebarluasan Informasi.
Elemen kegiatan Tata Usaha Direktorat KPHL dilaksanakan selama 12 bulan
dengan realisasi mencapai 100 % sebagai dukungan manajemen.
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan DIPA Direktorat Kesatuan Pengelolaan Huan Lindung Tahun
Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-029.04.1.400192/2018 tanggal 05 Desember 2017,
Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung pada tahun 2018 mendapat alokasi
37
pagu anggaran sebesar Rp 4.670.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai
Desember 2018 mencapai Rp 4.645.961.070,- atau sebesar 99,49% dengan sisa
anggaran sebesar Rp 24.038.930,-. Rincian realisasi anggaran Direktorat KPHL seperti
pada tabel 14.
Tabel 14. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018
No Kegiatan Anggaran (Rp) Bobot Realsiasi
Keuangan % Ttb Sisa
Pembinaan KPHL 4.670.000.000 100 4.645.961.070 99,49 99,49 24.038.930
A Pemolaan KPHL 436.390.000 9.34 435.885.610 99.88 9.33 504.390
1 Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
165.535.000 3.54 165.097.310 99.74 3.54 437.690
2 Bimbingan Teknis/Supervisi Penyusunan RPHJP
270.855.000 5.80 270.788.300 99.98 5.80 66.700
B Penataan KPHL 687905000 14.73 684.352.407 99.48 14.65 3.552.593
3 Bimbingan Teknis/Supervisi Penataan Blok/Petak
196.125.000 4.20 196.095.500 99.98 4.20 29.500
4 Bimbingan Teknis/Supervisi Penanaman Tanaman HHBK
63.875.000 1.37 63.852.300 99.96 1.37 22.700
5 Rapat Koordinasi KPHL 427.905.000 9.16 424.404.607 99.18 9.09 3.500.393
C Pengembangan Kelembagaan 872.940.000 18.69 867.768.390 99.41 18.58 5.171.610
6 Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan/ Arahan/Regulasi Bidang KPHL
22.825.000 0,49 22.514.400 98.68 0.48 310.600
7 Pengembangan Kelembagaan/Kerjasama/ Operasionalisasi KPHL
331.125.000 7,09 330.266.988 99.74 7.07 858.012
8 Peningkatan Kapasitas Personil KPHL
518.990.000 11,11 514.977.002 99.23 11.03 4.012.998
D Pemanfaatan HL 730.495.000 15.64 728.842.902 99.77 15.61 1.652.098
9 Pembahasan Proposal Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung
22.310.000 0.48 21.973.000 98.49 0.47 337.000
10 Bimtek/Supervisi Pemanfaatan Hutan Lindung
466.125.000 9.98 466.090.830 99.99 9.98 34.170
11 Rapat Pengembangan Pemanfaatan Jasling Wisata Alam
242.060.000 5.18 240.779.072 99.47 5.16 1.280.928
E Tata Usaha Dit. KPHL 1.942.270.000 41.59 1.929.121.761 99.32 41.31 13.148.239
12 Honorarium Kegiatan Internal 346.770.000 7.43 346.770.000 100.00 7.43 0
13 Renovasi Ruangan 60.000.000 1.28 59.310.000 98.85 1.27 690.000
14 Pengadaan Peralatan Kantor 435.000.000 9.31 433.495.700 99.65 9.28 1.504.300
15 Dukungan Internal lainnya 500.000 0.01 0 0 0.00 500.000
16 Kesekretariatan Dit KPHL 1.099.000.000 23.53 1.088.646.061 99.06 23.31 10.353.939
17 Penyebarluasan Informasi 1.000.000 0.02 900.000 90.00 0.02 100.000
38
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KPHL merupakan cerminan capaian kinerja
kegiatan dan sasaran Tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis Direktorat KPHL
2015-2019 dan Rencana Kinerja Direktorat KPHL Tahun 2018. Capaian kinerja Direktorat
KPHL berupa kegiatan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Tahun 2018
untuk mewujudkan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung menunjukkan kinerja
yang optimal dengan pencapaian indikator kinerja sebesar 100 %.
Kinerja Direktur KPHL yang menjadi target kegiatan tahun 2018 yaitu
meningkatnya luas dan produksi komoditas HHBK dari areal KPHL seluas 1.000 Ha dan
meningkatnya kapasitas pengelolaan hutan lindung sebanyak 80 KPHL. Targe kinerja
tersebut dicapai melalui kegiatan Direktorat KPHL dan fasilitasi KPHL oleh BPDASHL.
Capaian kinerja tahun 2018 antara lain:
a. KPHL yang sudah memiliki kelembangaan sebanyak 169 KPHL.
b. RPHJP KPHL yang sudah disusun dan disahkan 89 Buku RPHJP KPHL.
c. Dari penilaian terhadap 45 KPHL diketahui tahapan operasional KPHL :
Operasional penuh: 16 KPHL
Dalam proses operasionaliasi 20 KPHL
Kurang operasional : 3 KPHL
d. KPHL yang telah melaksanakan tata batas blok/petak : 9 KPHL
e. Kapasitas pengelola KPHL yang ditingkatkan: 60 orang dari 60 KPHL.
f. Jumlah KPHL memiliki Renstra Bisnis : 19 KPHL
g. Jumlah KPHL yang Bekerjasama dalam Pemanfaatan hutan : 2 KPHL
h. KPHL yang melaksanakan pengamanan hutan : 80 KPHL
i. Fasilitasi penanaman tanaman HHBK terealisasi seluas 1.000 Ha
Adapun kinerja input/penyerapan anggaran Direktorat Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung sampai Desember 2018 realisasi mencapai Rp 4.645.961.070,- atau
99,49 % dari total pagu Rp 4.670.000.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp
24.028.930,-.
4
39
B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan hasil
koordinasi/konsultasi dengan pihak terkait, maka dapat ditarik rekomendasi antara lain:
1. Operasionalisasi KPHL dan upaya kemandirian KPHL perlu perhatian dan dukungan
dari dinas kehutanan provinsi untuk mengalokasikan personil, sarpras, dan anggaran
ke KPHL.
2. Perlu mencari sumber anggaran lain serta perlu adanya kebijakan anggaran yang
mendukung penuh kebutuhan untuk pembinaan dan operasionalisasi KPHL.
3. Dukungan dinas kehutanan provinsi dan Kementerian LHK untuk penyusunan
RPHJP/RPHJPd dan pembentukan PPK BLUD/pola keuangan lainnya dalam rangka
pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan pola kerjasama.
4. Reformasi peraturan untuk mendukung pengelolaan KPH sesuai dengan kreativitas
lokal.
5. Kegiatan-kegiatan di tahun mendatang difokuskan pada kegiatan yang berdampak
langsung untuk mencapai sasaran Renstra tahun 2015-2019 atau IKK baik bersifat
kontribusi ekonomi dari aktivitas KPHL maupun peningkatan kinerja pengelolaan
hutan tingkat tapak.
L A M P I R A N
Lampiran 1
FASILITASI KEGIATAN DI KPHL OLEH BPDASHL TAHUN 2018
No Nama
1 Aceh 1 Unit I - - - 1 - - 2 - - 1 1 2 Unit II - - - 1 - - 2 - - 1 1 3 Unit III 1 - 1 - - - - - 1 - 1 4 Unit IV - - - 1 - - 2 - - 1 1 5 Unit V - - - 1 - - 2 - - 1 1 6 Unit VI - - - 1 1 - 2 - - 1 1
2 Sumatera
Utara
7 Unit II Karo - 1 - 1 1 1 2 - - - 1
8 (KPHL Unit XIV Toba
Samosir- 1 1 - - - - - 1 - 1
9 Unit XXII Toba Samosir dan
Labuhan Bt Utara- - - - - - - - - - 1
10 KPHL Unit XXIV Tapanuli
Utara- - - 1 1 1 2 - - - 1
11 Unit XXVI Tapanuli Selatan
dan Padang Lawas Utara- - - 1 1 1 2 - - - 1
3 Jambi 12 Unit XVII S. Beram Hitam - 1 - - - - - - - - 1 4 Sumatera
Barat
13 Unit I Pasaman - - - 1 1 - 2 - - 1 1
14 Unit III Agam - - - 1 1 - 2 - - 1 1 15 Unit IV Bukit Barisan 1 - 1 1 - - - 1 1 - 1 16 Unit II Lima Puluh Kota - - - - - - - - 1 - 1 17 Unit V Sijunjung - 1 - - - - - - 1 - 1 18 Unit VI Solok - - - - - - - - 1 - 1
5 Riau 19 Unit XXXI Kuantan Singingi 1 1 - 2 - - 2 - - 1 1 6 Kepulauan
Riau
20 Unit II Batam - - - - - - - - - 1 1
7 Sumatera
Selatan
21 Unit I Banyuasin - - - - - - - - 1 - 1
22 UNIT XII Dempo - 1 - - - 1 - - - 1 1 23 UNIT XIII Ogan Ulu - 1 - - - 1 - - - 1 1 24 UNIT XV Bukit Nanti - 1 - - - 1 - - - 1 1 25 Unit XVI Peraduan Gistang - 1 - - 1 1 - - - 1 1
8 Bengkulu 26 Unit III Lintas Kabupaten - - - 1 1 1 2 - - - 1 27 Unit IV Seluma - 1 - 1 1 - 2 - - - 1 28 Unit VII Bukit Balai Rejang - 1 - 1 - - 2 - 1 - 1
9 Lampung 29 Unit II Liwa - - - - - - - - - 1 1 30 Unit VII Way Waya - - - - - - - 1 1 31 Unit IX Batu Tegi 1 - - - - - - - 1 - 1 32 Unit X Kotaagung Utara - - 1 - - - - - 1 - 1 33 Unit XI Pematang Neba - - - 1 1 1 2 - - 1 1 34 Unit XII Pesawaran 1 - 1 - - - - 1 1 - 1 35 Unit XIV Rajabasa - - 1 1 36 Unit XV Gunung Balak - - - - - - - - 1 1
10 Bali 37 Unit I - - - - - - - - - - 1 38 Unit III - - - - - - - - - - 1
11 39 (KPHL Unit I Rinjani Barat - - - - - - - - 1 - 1 40 KPHL Tastura - - - - - - - - - - 1 41 Unit IV Rinjani Timur 1 - 1 - - - - 1 1 - 1 42 Unit VII Brang Rea - 1 - 1 1 - - - 1 1 1
Nusa
Tenggara
Pengadaaan
Kendaraan Roda-
4
(Unit)
Pengadaan
Kendaraan Roda-
2
(Unit)
Penyediaan
Sarpras wisata
alam (Paket)
Penyediaan
Sapras
pemanfaatan HL
(Paket)
NO PROVINSIKPHL Ident pot, prod,
ekonomi HHBK
dan jasling (Keg)
(Keg)
Patroli
pengamanan
hutan (Keg)
Fasilitasi Tahun 2018
Tata Batas
Blok/Petak (Keg)
Penyusunan
Rencana
Strategis Bisnis
(Keg)
Penyusunan
Desain Tapak
(Keg)
Pengadaan
Resort
(Unit)
Pengadaan
Sarpras Kantor
(Paket)
No Nama
Pengadaaan
Kendaraan Roda-
4
(Unit)
Pengadaan
Kendaraan Roda-
2
(Unit)
Penyediaan
Sarpras wisata
alam (Paket)
Penyediaan
Sapras
pemanfaatan HL
(Paket)
NO PROVINSIKPHL Ident pot, prod,
ekonomi HHBK
dan jasling (Keg)
(Keg)
Patroli
pengamanan
hutan (Keg)
Tata Batas
Blok/Petak (Keg)
Penyusunan
Rencana
Strategis Bisnis
(Keg)
Penyusunan
Desain Tapak
(Keg)
Pengadaan
Resort
(Unit)
Pengadaan
Sarpras Kantor
(Paket)
43 Unit VIII Puncak Ngengas 1 - 2 1 44 Unit XIV Ampang - - - - - - - - - - 1 45 Unit XVI Toffo Pajo - 1 1 - - - - 1 1 1 1 46 Unit XIX Ampang Soromandi - - - - - - - - - 1 1
12 Nusa
Tenggara
Timur
47 Unit II Manggarai 1 - - 1 1
48 Unit IV Ngada - - - 1 1 1 2 - - 1 1 49 Unit IX Lembata - - - - 1 - - - - 1 1 50 Unit X Alor Pantar 1 - - - - - - - 1 - 1 51 Unit XXII Belu 1 1 1 2 1 1
13 Kalimantan
Tengah
52 KPHL Unit IV - - - 1 1 - 2 - - - 1
53 Unit IX Gerbang Barito - - - - - - - - - - 1 16 Kalimantan 54 Unit VIII Balangan - - - 1 - - 2 - - 1 1
Selatan 55 Unit IX Hulu Sungai Selatan - - - 1 - - - - 1 - 1 14 Kalimantan
Utara
56 Unit VI Tarakan - 1 1 - - - - - 1 - 1
15 Kalimantan
Timur
57 Unit XXX Sungai Wain
Manggar- - - 1 1 - - - 1 1 1
16 58 Unit VIII Mamasa Tengah - 1 - - - - - - 1 1 1 59 Unit IX Mamasa Timur - - - 1 1 - 2 - - 1 1 60 Unit II Lariang - - - - - - 2 - 1 - 1 61 Unit III Sarudu - - - 1 1 1 2 - - 1 1 62 Unit X Malunda 1 - - - - - - - 1 - 1 63 Unit XI Mapili - - 1 - - - - 1 1 - 1
17 Sulawesi
Tengah
64 Unit III - - - - - - 2 - - - 1
18 Gorontalo 65 Unit II Gorontalo - 1 - 1 1 - 2 - - 1 1 66 Unit III Pohuwato 1 - - - - - - - 1 - 1
19 Sulawesi
Utara
67 KPHL Unit III - - - - - - - - - - 1
68 Unit VI Minahasa Utara - 1 - - - - - - 1 1 1 20 Sulawesi
Tenggara
69 Unit VII Peropa’ea - 1 - - - - - - 1 - 1
70 Unit XIV Ueesi 1 1 71 Unit XXII Laiwoi 1 1
21 Maluku 72 KPHL Unit XIV Kota Ambon - - - 1 1 1 2 - - 1 1 73 Unit XV Kota Tual - - - 1 1 1 2 - - 1 1
22 Maluku Utara 74 Unit I Pulau Morotai - - - 1 1 1 2 - - 1 1 75 Unit II Tiabo - - - 1 1 1 2 - - 1 1
23 Papua Barat 76 Unit I Raja Ampat - - - - - - 2 - - 1 1 77 Unit II Remu - - - - - - - - 1 - 1
24 Papua 78 Unit VI Mimika - 1 - - - - - - - 1 1 79 Unit XX Biak Numfor 1 - 1 - - - - 1 - - 1 80 Unit XLII Peg. Jayawijaya - - - - - - - - - 1 1
10 19 10 32 24 16 60 6 27 41 80
Sulawesi
Barat
Lampiran 2
No Provinsi Luas (Ha)
1 Aceh 1 Aceh Unit II 50 2 Aceh Unit III 50
2 Riau 3 Kuantan Sengingi 100
3 Sumatera Selatan 4 Dempo 50
5 Ogan Ulu 50 6 Bukit Nanti 50
4 Lampung 7 Batu Tegi 100 5 Bali 8 Bali Barat 100 6 Nusa Tenggara
Barat
9 Toffo Pajo 100
10 Brang Rea 50
11 Soromandi 50 7 Kalimantan Timur 12 Sungai Wain 100 8 Gorontalo 13 Pohuwato 100 9 Sulawesi Barat 14 Mapili 50
TOTAL 1.000
FASILITASI PENANAMAN TANAMAN HHBK
DI KPHL TAHUN 2018
KPHL