Laporan Antara RPKPP KABUPATEN JOMBANG
-
Upload
tirtapelangi -
Category
Documents
-
view
174 -
download
10
description
Transcript of Laporan Antara RPKPP KABUPATEN JOMBANG
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
1.1 Latar Belakang
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
No. 26 Tahun 2008). Kawasan permukiman mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan
kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan
mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Se
dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan
penduduk yang beraktifitas di dalam kawasan yang tersebut.
Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan sebagai kawasan yang direncanakan
dan tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya
kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan
kegiatannya Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota,
dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan
menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada
meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, da
masyarakat.
Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, pemerintah daerah bersama
dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan
permukiman yang akan mendapatkan penanganan p
LaporanAntara|I - 1
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (PP
No. 26 Tahun 2008). Kawasan permukiman mendominasi kawasan perkotaan yang membangkitkan
kegiatan dan terus mengikuti, bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya dan akan
mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Setiap kawasan fungsional yang
dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan
penduduk yang beraktifitas di dalam kawasan yang tersebut. Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan sebagai kawasan yang direncanakan
an tertata dengan baik, serta kawasan permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya
kawasan perkotaan dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan perkembangan
kegiatannya Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan
dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali dan
menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada
meningkatnya kesenjangan masyarakat serta angka kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan
Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman tersebut, pemerintah daerah bersama
dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan
permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas sesuai dengan potensi dan tantangan
PENDAHULUAN
bab
01
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
yang dihadapi kawasan tersebut. Adapun kawasan permukiman prioritas ditentukan berdasarkan hasil
penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan. Kawasan permukiman prioritas adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan
yang memiliki karakteristik dan atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan tersebut perlu
diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Kesalahan mengantisipasi pola
penanganan dan pemberian priotitas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan
berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Adapun
dalam konteks suatu wilayah atau kota, kawasan permukiman prioritas tersebut dapat berupa:
a. Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan yang memiliki
nilai ekonomis dan atau strategis tinggi, yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan
serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota yang bersangkutan. b. Kawasan permukiman dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah
yang lebih luas. Termasuk dalam kriteria ini seperti kawasan pariwisata, kawasan konservasi
kultural, kawasan agro industri, dan sejenisnya. c. Kawasan permukiman potensi bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan
segera agar program lain dapat diselenggarakan pada waktunya. d. Kawasan peralihan dipinggiran areal perkotaan, yang berfungsi sebagai hinterland atau
penyangga bagi kawasan perkotaan. Pada umumnya kawasan tersebut berubah menjadi
kawasan permukiman baru yang perlu diperhatikan perkembangannya. Hal ini akan terkait pada
pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar permukiman perkotaan. Penanganan terhadap kawasan permukiman prioritas ini perlu dituangkan dalam suatu Rencana
Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas atau yang disebut dengan RPKPP. RPKPP ini adalah
suatu rencana yang memuat rencana aksi program strategis untuk penanganan persoalan permukiman
dan pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya bidang Cipta Karya.
1.2 Tujuan dan Sasaran 1.2.1 Tujuan Penyusunan RPKPP
Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat
Kota/Kabupaten untuk dapat menghasilkan rencana Pembangunan kawasan permukiman prioritas
dengan muatan rencana program investasi jangka menengah infrastruktur bidang Cipta Karya, serta
rencana pembiayaan yang dilengkapi dengan rencana detail desain pada tahun pertama.
1.2.2 Sasaran Penyusunan RPKPP
Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dari
PembangunanKawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini adalah:
Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/ kabupaten dalam
penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan
permukiman prioritas di kota/ kabupaten; Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana pembangunan
kawasan permukiman prioritas melalui community participatory approach
Teridentifikasinya kawasan permukiman prioritasdan program strat
(berdasarkan hasil SPPIP) Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada
kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di
kota/kabupaten . Tersusunnya rencana detail desain pembangunan kawasan permukiman prioritas untuk
penanganan tahun pertama
1.3 Metodologi dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan1.3.1 Metodologi
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan sebagai berikut :
1. Pendekatan Normatif, Pelakasanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas (RPKPP) ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan
dan kebijakan pembangunan yang sudah dimiliki kota tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif dan Fasilitatif seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan.
Pendekatan fasilitatif dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan dalam proses
penyusunan RPKPP kepada tim Pokjanis kota bersangkutan. Hal ini selain ditujukan untuk
mendapatkan pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan daerah, juga untuk
mendapatkan hasil yang disepakati bersama.
Pendekatan partisipatif dilakukan dalam bentuk pembahasan k
renca aksi program bersama pemangku kepentingan kota dan kawasan.
LaporanAntara|I - 2
Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dari Kegiatan Penyusunan Rencana
PembangunanKawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini adalah:
Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kota/ kabupaten dalam
penyusunan RPKPP sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan
Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rencana pembangunan
community participatory approach (CPA); Teridentifikasinya kawasan permukiman prioritasdan program strategis pada kawasan prioritas
Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada
kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di
encana detail desain pembangunan kawasan permukiman prioritas untuk
Metodologi dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan sebagai berikut :
Pelakasanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas (RPKPP) ini dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan
dan kebijakan pembangunan yang sudah dimiliki kota tersebut.
if Proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan permukiman dan
Pendekatan fasilitatif dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan dalam proses
pada tim Pokjanis kota bersangkutan. Hal ini selain ditujukan untuk
mendapatkan pembelajaran bersama di tingkat pemangku kepentingan daerah, juga untuk
mendapatkan hasil yang disepakati bersama.
Pendekatan partisipatif dilakukan dalam bentuk pembahasan konsep, rencana penanganan dan
renca aksi program bersama pemangku kepentingan kota dan kawasan.
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
3. Pendekatan Teknis Akademis Proses penyusunan ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis baik untuk teknik identifikasi,
analisa, penyusunan stategi maupun proses pelaksanaan pengambilan kesepakatan.
4. Pendampingan bagi pemangku kepentingan kota, terutama pokjanis, dalam proses penyusunan RPKPP dalam bentuk
a. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi
terkait di daerah.
b. Menyusun materi visualisasi hasil rencana (RPKPP) yang akan digunakan untuk kebutuhan
sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet. Materi visualisasi ini berisikan konsep, rencana,
strategi dan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman pada
kawasan prioritas
c. Melakukan kegiatan diskusi dan pembahasan sebagai berikut:
Pra FGD dan FGD, merupakan kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk menjaring masukan tertentu dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai
dengan tahapan pelaksanaan dan target capaian, akan melibatkan minimal 20 orang
pemangku kepentingan. Adapun diskusi FGD selama 3 kali tersebut dilakukan dalam
menentukan beberapa substansi pekerjaan berikut ini :
Pra FGD danFGD 1 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan penyusunan Konsep Penanganan Kawasan
Pra FGD danFGD 2 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan Perumusan Rencana Aksi Program
Pra FGD danFGD 3 merupakan kegiatan diskusi dengan topik kesepakatan penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I
Kolokium, merupakan kegiatan yang akan dikoordinasikan dengan Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang ditujukan untuk
melakukan penyamaan pencapaian dari kegiatan penyusunan RPKPP.
Pihak konsultan akan mengikuti kegiatan Kolokium dan melaporkan kemajuan
pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan RPKPP.
Setiap wilayah diperkirakan akan melibatkan 2 orang dari tim konsultan, Satker PP
Propinsi yang bersangkutan, 2 orang Pokjanis
Diseminasi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan dan ditujukan untuk menginformasikan seluruh hasil kegiatan khususnya RPKPP dan arahan Program
yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait pemangku kepentingan lainnya
yang akan terlibat dalam pembangunan kota tersebut, minimal melibatkan 40 orang.
Diskusi Partisipatif, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dalam menentukan pemantapan penentuan lokasi kawasan pembangunan Tahap I.
Konsultasi Publik, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam menentukan penyusuna Rencana DED kawasan.
5. Diskusi Pembahasan, merupakan kegiatan pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapnya. Diskusi Pembahasan dilakukan bers
(Satker). Diskusi Pembahasan dilakukan untuk pembahasan laporan pendahuluan, laporan
antara, laporan akhir sementara dan laporan akhir kepada tim teknis dari pemberi pekerjaan.
1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
Kabupaten Jombang ini diselenggarakan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.
1.4 Ruang lingkup 1.4.1 Ruang lingkup substansi
Secara umum ruang lingkup Penyusunan RPKPP Kabupat
yaitu lingkup kegiatan penyusunan RPKPP dan lingkup kegiatan koordinasidiskusi dengan beberapa
stakeholder terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:
A. Kegiatan Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan dan rencana kerja penyusunan dokumen RPKPP (minimal melibatkan tim tenaga ahli, pokjanis,
tim teknis Propinsi, seluruh satker Propinsi bidang Cipta Karya, perwakilan koor
Koordinator Wilayah) 2. Melakukan overview / kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah
berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan
pembangunan oleh Pemerintah Daerah, teru
yang telah tersusun dalam dokumen SPPIP yang telah dimiliki.
3. Melakukan kajian mikro kawasan permukiman prioritas sesuai arahan dalam SPPIP melalui penyusunan profil rinci eksisting kawasan.
4. Melaksanakan pra FGD bersama dengan tim teknis Propinsi, Satker terkait dan pokjanis agar dapat tersedia bahan yang cukup matang untuk dibahas dan mendapatkan masukan/
kesepakatan dalam FGD yang akan dilakukan.
LaporanAntara|I - 3
, merupakan kegiatan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder
terkait dalam menentukan penyusuna Rencana DED kawasan.
, merupakan kegiatan pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada
setiap tahapnya. Diskusi Pembahasan dilakukan bersama tim teknis dari pemberi kerja
(Satker). Diskusi Pembahasan dilakukan untuk pembahasan laporan pendahuluan, laporan
antara, laporan akhir sementara dan laporan akhir kepada tim teknis dari pemberi pekerjaan.
Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
Kabupaten Jombang ini diselenggarakan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.
Secara umum ruang lingkup Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang ini meliputi 2 kegiatan
yaitu lingkup kegiatan penyusunan RPKPP dan lingkup kegiatan koordinasidiskusi dengan beberapa
stakeholder terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:
Kegiatan Penyusunan RPKPP Kabupaten Jombang Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rangkaian lingkup kegiatan sebagai berikut:
Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan
dan rencana kerja penyusunan dokumen RPKPP (minimal melibatkan tim tenaga ahli, pokjanis,
tim teknis Propinsi, seluruh satker Propinsi bidang Cipta Karya, perwakilan koordinator Pusat/
/ kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah
berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan
pembangunan oleh Pemerintah Daerah, terutama terhadap arahan program pembangunan
yang telah tersusun dalam dokumen SPPIP yang telah dimiliki. Melakukan kajian mikro kawasan permukiman prioritas sesuai arahan dalam SPPIP melalui
rsama dengan tim teknis Propinsi, Satker terkait dan pokjanis agar
dapat tersedia bahan yang cukup matang untuk dibahas dan mendapatkan masukan/
kesepakatan dalam FGD yang akan dilakukan.
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
5. Bersama dengan pemangku kepentingan kota melakukan analisis mendalam
tentang potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman
perkotaan pada kawasan permukiman prioritas.
6. Melakukan penyusunan konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas.
7. Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan menghasilkan:
Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada
kawasan prioritas selama 5 tahun dengan pendekatan perencanaan pastisipatif
Pemilihan kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya
pada tahun pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih
rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000)
8. Bersama dengan tim penyusun SPPIP mengikuti kegiatan kolokium yang akan
dikoordinasikan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman untuk memberikan
pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan.
9. Penyelenggaraan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana
penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur
permukiman perkotaan pada kawasan prioritas untuk jangka waktu 5 tahun. Penyusunan
Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun
pertama di dalam kawasan yang meliputi infrastruktur bidang Cipta Karya yang disajikan
dalam bentuk visual 3 dimensi (3D).
10. Melakukan diseminasi hasil penyusunan RPKPP kepada dinas/instansi terkait di kota
bersangkutan.
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)
dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang mengacu pada arahan yang terdapat dalam
dokumen SPPIP Kabupaten Jombang yaitu :
Kawasan perkotaan prioritas Ploso mencakup wilayah administrasi 5 (lima) Wilayah,
1. Wilayah Bawangan
2. WilayahLosari
3. WilayahRejoagung
4. WilayahJatigedong
5. WilayahPloso
lokasi pengembangan kawasan industri ploso di WilayahJatigedong Kabupaten Jombang
Tema pengembangan kawasna yang diangkat adalah Kawasan Pengembangan Permukiman Untuk Mendukung Industri Ploso.
1.5 Kedudukan Dokumen 1.5.1 Pengertian RPKPP
RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan
permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan.
Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana sektor bidang permukiman
infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan
kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP merupakan
penjabarandari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan t
pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.
memiliki karakteristik yang membedakan dengan rencana pembangunan kawasan permukiman lainnya,
meliputi:
RPKPP berorientasi pada penanganan kawa
diprioritaskanpembangunannya;
Rencana pembangunan kawasan yang terdapat dalam RPKPP dilakukan secara logis dan
bertahap sesuai kebutuhan;
Rencana pembangunan kawasan yang dihasilkan memiliki tingkat implementasi yang tinggi
karena dalam penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk
masyarakat yang terkena dampak, serta mempertimbangkan kebijakan
atasnya; dan
Produk yang dihasilkan dari RPKPP dapat langsung diimplementasikan pada sebagia
paling cepat pada tahun berikutnya, karena RPKPP ini mencakup juga perencanaan detail untuk
kawasan pembangunan tahap 1.
Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP memiliki fungsi
sebagai berikut:
Sebagai alat operasionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas;
Sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM
LaporanAntara|I - 4
RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan
permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan.
Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana sektor bidang permukiman dan
infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan
kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP merupakan
penjabarandari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan tetap mengacu pada arah
pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. RPKPP
memiliki karakteristik yang membedakan dengan rencana pembangunan kawasan permukiman lainnya,
berorientasi pada penanganan kawasan permukiman yang
Rencana pembangunan kawasan yang terdapat dalam RPKPP dilakukan secara logis dan
Rencana pembangunan kawasan yang dihasilkan memiliki tingkat implementasi yang tinggi
am penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait termasuk
masyarakat yang terkena dampak, serta mempertimbangkan kebijakan-kebijakan makro di
Produk yang dihasilkan dari RPKPP dapat langsung diimplementasikan pada sebagian kawasan
paling cepat pada tahun berikutnya, karena RPKPP ini mencakup juga perencanaan detail untuk
Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP memiliki fungsi
asionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas;
Sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
1. PERSIAPAN
1.1. Mobilisasi TIM
1.2 Pembentukan/
KoordinasiPokjanis Daerah
2.2 KajianmikrokawasanPermu
kimanPrioritas
1.5 Observasiawal
2.1 KajianKebijakan Dan Strategi
Pembangunan Daerah
1.3 PersiapanTeknis
Rencanakerja Petadasar Data daninformasi
2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERSOALAN
iventarisasikebutuhan data
penyiapanPetadasar
penyiapanalatsurveidanperalatan
3. PERUMUSAN AKSI PROGRAM
4.2 PenentuanKawasanPengembangant
ahap I
4. 1 PerumusanKriteriadanIndikatorPenentuanK
awasanPengembangantahap I
4. PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN
3.3 Identifikasi Program
Penanganan
3.2 PenyusunanKonsep
Pembangunan kawasan
3.1 IdentifikasiKebutuhanPena
nganan
DiskusiPartisipatif FGD 3
KOLOKIUM
1.4 Penyusunanrencanaker
jadanmetodologi
Survei Data Skunder
2.3 IdentifikasiPotensidanPerma
salahan Pembangunan PermukimandanInfrastruktu
rpada KPP
Survei Data Primer
PengukuranLapangan
LINGKUP
WAKTU
KEGIATAN PENDAMPINGAN
DJCK
KEGIATAN PENYUSUNAN
SUBSTANSI
KEGIATAN PENYUSUNAN PETA
KEGIATAN DISKUSI
OUTPUT
LAPORAN
FGD 1
3.4 PerumusanRencanaAksi Program
Penanganan Program Penanganan
3.5 Penyusunan Program Penangananpada KPP
FGD 2
4.4PenyusunanRencana
Pembangunan KawasanPengembangant
ahap I
4.3PenyusunanKonsep Pembangunan
KawasanPengembangantahap I
BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5
O1
LaporanPendahuluan LaporanAntara LaporanAkhirSementara
O2
O1 O2 O3
PetaPotensidanpermasalahan Petainfrastruktur
Penyusunanrencanaaksi program penanganandanpembangunanpermukimantahappertama
Skenariopembangunan, Skenariopembiayaan Kajianteknisakademisterkaitpenetapanprioritas
ahappertama Konseppenanganankawasanpembangunan
Kesepakatankonsepsi, rencana, strategi, dan program penanganan .
Perumusankebutuhandanskalaprioritaspenanganan.
PetaRencanaAksi Program Penaganan Pembangunan permukimandaninfrastruktur/ CK
Petapotensi, persoalan, hambatan, dantantangan Petakebutuhandanskalaprioritaspenangananpembangunanpermukimandaninfrastruktur
perumusankebutuhandanskalaprioritaspenanganan. konsepsi, rencana, strategi, danindikasi
RENCANA KERJA KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KABUPATEN JOMBANG
LaporanAntara|I - 5
4. PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN
4.5 Penyusunan DED
4.4 PenyusunanRencana
Pembangunan KawasanPengembangant
ahap I
4.3 PenyusunanKonsep Pembangunan
KawasanPengembangantahap I
KonsultasiPublik
5. FINALISASI DAN SOSIALISASI
5.1 PenyempurnaanAksi Program danRencana PembangunanKawasanPengembangantaha
p I
BULAN 6 BULAN 7
AkhirSementara LaporanAkhir
ALBUM PETA
DESIMINASI
O3
O4
O4
Penyusunanrencanaaksi program penanganandanpembangunanpermukimantahappertama
N
Skenariopembangunan, Skenariopembiayaan Kajianteknisakademisterkaitpenetapanprioritaspembangunant
Proceeding Dokumenprofilkawasandalam
bentuk visual Dokumen DED dan RAB Album peta
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
LaporanAntara|I - 6
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
1.5.2 Kedudukan RPKPP Dalam Kerangka Pengembangan Kota
Dalam kerangka kebijakan pembangunan permukiman yang dikembangkan oleh DJCK,
kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) ini sangat
erat kaitannya dengan SPPIP dan SPK. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan atau
implementasi dari SPPIP dan SPK di bidang permukiman. Kegiatan ini nantinya dapat juga
memberikan umpan balik bagi penyempurnaan strategi yang disusun dalam SPPIP. Secara
diagramatis kedudukan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman
Prioritas (RPKPP) ini dalam rangkaian kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur
permukiman DJCK dapat dijelaskan dalam Gambar berikut.
Penyelenggaraan SPPIP dan RPKPP tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan
pembangunan kota secara keseluruhan. Berdasarkan UndangUndang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap kota/kabupaten diamanatkan memiliki dokumen
perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap kota/kabupaten memiliki dokumen rencana tata ruang
yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota/kabupaten berikut dengan rencana
rincinya. Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, kebijakan dan strategi yang
terdapat pada kedua kelompok dokumen yang dihasilkan dari 2 (dua) pilar pembangunan di Indonesia
ini, akan diterjemahkan dan disinkronkan dalam SPPIP.
Selain kedua pilar utama pembangunan ini, terdapat juga Kebijakan Strategi Perkotaan Daerah
(KSPD) yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). KSPD ini
memiliki fungsi: (1) memberikan acuan bagi pembangunan kota dan kawasan perkotaan, (2) mengatur
fungsi kota dan penataan ruang kota untuk pembangunan berkelanjutan, (3) menjadi dasar dalam
sinkronisasi reguasi dan kebijakan terkait pembangunan perkotaan, serta (4) menjadi instrument
perencanaan yang menjadi acuan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan
terkait pembangunan perkotaan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka kebijakan di dalam KSPD
diterjemahkan dan disinkronisasikan dengan kebijakan lainnya di dalam SPPIP. Selain itu, berdasarkan
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menunjang pembangunan
permukiman dan infrastruktur perkotaan, kota/kabupaten diharapkan memiliki Rencana Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Dari sisi lingkup substansi, RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman
yang tertuang dalam RTRW kota/kabupaten. Sebagai rencana yang mengarahkan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga perlu
disinergikan dengan SPPIP. SPPIP yang menjabarkan kebijakan makro kota/kabupaten untuk
pembangunan permukiman dan infrastruktur perko
bagi penyusunan strategi sektor dan Rencana Induk Sistem (RIS) komponen komponen pembentuk
permukiman.Dalam konteks pembangunan bidang cipta karya, strategi sektor dan RIS yang telah
disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan
Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya, yang selanjutnya akan
diterjemahkan ke dalam RPKPP. Dalam kondisi strategi sektor, RIS, dan RPIJM sudah tersedia terlebih
dahulu dari SPPIP, maka proses penyusunan SPPIP akan mempertimbangkan dan
mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumendokumen tersebut,
sedangkan proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di
dalam RPIJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Secara diagramatis, keterkaitan
SPPIP dan RPKPP dengan dokumen kebijakan yang berlaku di kota/kabupaten dapat dilihat pada
Gambar 1.1. berikut.
RPKPP menjadi alat operasionalisasi dari RPIJM.Dalam hal in
dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program, indikasi kegiatan,
serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di
dalam RPIJM tersebut akan dirinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan
lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 2
maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan RPKPP, maka program yang tertuang
RPIJM, khususnya untuk tahun pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi
dan program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, alokasi lokasi, dan alokasi penganggaran
akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut r
tahunkedua dan seterusnya, rumusan strategi dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya
review dan penyempurnaan RPIJM. lihat Gambar 1.2.
Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan RPKPP perlu diperhatikanlingkup substansi dan
lingkup wilayahnya. Lingkup RPKPP lebih rinci dari RTRW. RTRW mencakup penanganan untuk
seluruh kawasan, baik kawasan lindung, permukiman, perdagangan, dan sebagainya, se
RPKPP hanya fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang telah diarahkan oleh RTRW dan
secara lebih spesifik, RPKPP fokus pada kawasan permukiman prioritasnya saja. Secara rinci
perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaa
Tabel 1.1. dari sisi operassional pelaksanaan hasil perencanaan arahan spasial, SPPIP RKPP, dan RPIJM
dapat dilihat pada gambar 1.4.
LaporanAntara|I - 7
pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dalam implementasinya akan menjadi acuan
bagi penyusunan strategi sektor dan Rencana Induk Sistem (RIS) komponen komponen pembentuk
permukiman.Dalam konteks pembangunan bidang cipta karya, strategi sektor dan RIS yang telah
an sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan
Rencana Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya, yang selanjutnya akan
diterjemahkan ke dalam RPKPP. Dalam kondisi strategi sektor, RIS, dan RPIJM sudah tersedia terlebih
ulu dari SPPIP, maka proses penyusunan SPPIP akan mempertimbangkan dan
mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumendokumen tersebut,
sedangkan proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di
IJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Secara diagramatis, keterkaitan
SPPIP dan RPKPP dengan dokumen kebijakan yang berlaku di kota/kabupaten dapat dilihat pada
RPKPP menjadi alat operasionalisasi dari RPIJM.Dalam hal ini, program 5 (lima) tahunan yang
dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program, indikasi kegiatan,
serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di
rinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan
lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 2-4 dan Gambar 2-5). Berdasarkan keterkaitan ini,
maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan RPKPP, maka program yang tertuang dalam
RPIJM, khususnya untuk tahun pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi
dan program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, alokasi lokasi, dan alokasi penganggaran
akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut rinciannya di dalam RPIJM. Untuk
tahunkedua dan seterusnya, rumusan strategi dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya
review dan penyempurnaan RPIJM. lihat Gambar 1.2.
Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan RPKPP perlu diperhatikanlingkup substansi dan
lingkup wilayahnya. Lingkup RPKPP lebih rinci dari RTRW. RTRW mencakup penanganan untuk
seluruh kawasan, baik kawasan lindung, permukiman, perdagangan, dan sebagainya, sedangkan
RPKPP hanya fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang telah diarahkan oleh RTRW dan
secara lebih spesifik, RPKPP fokus pada kawasan permukiman prioritasnya saja. Secara rinci
perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaan dapat dilihat pada
dari sisi operassional pelaksanaan hasil perencanaan arahan spasial, SPPIP RKPP, dan RPIJM
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
1.5.3 Keluaran (Output)
Keluaran yang dihasilkan dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan
Permukiman Prioritas (RPKPP) pada dasarnya mencakup tiga keluaran, yaitu:
1. Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), yang memuat:
a. Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan indikasi dalam SPPIP
b. Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP
c. Potensi dan persoalan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman
perkotaan pada kawasan permukiman prioritas
d. Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas
e. Rencana aksi, berupa rencana program investasi jangka menengah infrastruktur skala kawasan pada kawasan prioritas selama 5 tahun
f. Minimal 2 (dua) kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan
secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan
1:1000) g. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program
dalam skala : 1 : 5000 (untuk kawasan prioritas)
1 : 1000 (untuk kawasan pembangunan tahun pertama) 2. Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan untuk proses pemberian
kekuatan hukum terhadap dokumen RPKPP.
3. Dokumentasi profil kawasan dalam bentuk visual berupa tampilan visual/ video/ film dokumenter
untuk menggambarkan kondisi eksisting fisik kawasan, kondisi masyarakat hingga potensi dan
permasalahan kawasan prioritas
4. Hasil konsep pembangunan kawasan prioritas yang disajikan dalam bentuk visual dengan
tampilan tiga dimensi (3D).
5. Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) infrastruktur bidang Cipta Karya
untuk kawasan prioritas beserta indikasi rincian anggaran biaya (RAB)
Gambar 1.1Kedudukan SPPIP, dan RPKPP Dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan
LaporanAntara|I - 8
Gambar 1.1 Kedudukan SPPIP, dan RPKPP Dalam Dokumen Kebijakan Pembangunan Wilayah Perkotaan
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
Gambar 1.2 Keterkaitan SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM
Gambar 1.3 Subtansi SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM
Tabel 1.1
Perbedaan SPPIK, RKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan
Gambar 1.Perbedaan Arahan Spasial SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM
dalam pelaksanaan hasil perencanaan
LaporanAntara|I - 9
Tabel 1.1 Perbedaan SPPIK, RKPP Dalam Kerangka Pembangunan Perkotaan
Gambar 1.4 Perbedaan Arahan Spasial SPPIP, dan RPKPP dan RPIJM
dalam pelaksanaan hasil perencanaan
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASatuan Kerja Non Vertikal TertentuPengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
a. Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap I (pertama), yang memuat tentang :
Masterplan penanganan kawasan
Konsepsi, rencana, strategi, dan indikasi program prioritas untuk penanganan pembangunan
permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas tersebut.
Rencana program aksi pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada
kawasan pengembangan tahap I (pertama)
Tahapan pelaksanaan penanganan dan pembangunan fisik komponen permukiman dan
infrastruktur keciptakaryaan serta kegiatan sektoral terkait lain yang berbasis kawasan
DED untuk komponen infrastruktur keciptakaryaan dan sektor terkait lainnya pada kawasan
pengembangan tahap I (pertama) yang siap diimplemetasikan untuk tahun berikutnya.
b. Dokumen hasil rangkaian penyelenggaraan konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bahan untuk proses pemberian legitimasi terhadap rencana aksi program strategis
penanganan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas. Adapun
dokumen ini memuat mengenai:
Laporan penyelenggaraan FGD dalam rangka perumusan kebutuhan dan skala prioritas
penanganan.
Laporan penyelenggaraan FGD untuk penyepakatan konsepsi, rencana, strategi, dan program
penanganan.
Laporan penyelenggaraan FGD untuk penyusunan rencana aksi programpenanganan dan
pembangunan permukiman berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif dalam
bentuk Community Action Plan (CAP) pada kawasan prioritas
1.5.4 Dasar Hukum
Penyusunan RPKPP pada dasarnya bertitik tolak atau mengacu kepada peraturan perundangan
maupun kebijakan yang berlaku pada saat RPKPP ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun
kebijakan yang perlu diacu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:
A. Peraturan Perundangan
Undang-Undang No. 16/1985 tentang Rumah Susun;
Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air;
Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahaan Daerah;
Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan;
Undang-Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang No. 1/2011 tentang Permukiman;
B. Kebijakan dan Strategi
Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijaka
Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan
diselenggarakan secara berencana dan terpadu;
Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP)
Sistem Penyediaan Air Minum;
Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP
SPP) Sistem Pengelolaan Persampahan;
LaporanAntara|I - 10
Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
04 tentang Jalan;
Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang;
Undang No. 1/2011 tentang Permukiman;
Permen PU 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Nasional Strategi Pengembangan (KNSP)
Perumahan dan Permukiman, bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan
diselenggarakan secara berencana dan terpadu;
Permen PU 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP)
Permen PU 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (KNSP-