Ursula Rettke BWU 1 LAK Bremen, 11.03.2010 LAK Bremen 11.03.2010.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan...
Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2014 ini dapat tersusun.
Melalui implementasi Renstra 2011-2015 (sebagai lanjutan dari Renstra 2006-2010), BPK akan memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Hal tersebut yang mendasari BPK mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja (Simak) berbasis Balanced Scorecard (BSC) yang didesain untuk menerjemahkan Renstra ke dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja (satker) pelaksana BPK.
Ukuran keberhasilan Renstra 2011-2015 diwujudkan dalam penetapan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU. Hasil dari pencapaian 18 IKU pada BPK Perwakilan Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 78,07. Skor ini mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai skor 85,37.
Dalam pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan, persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti telah mencapai 52,27% dari target sebesar 63%. Dalam hal pengelolaan fungsi strategis, pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Riau telah dilaksanakan tepat waktu dan persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit telah melebihi target pencapaian, yaitu 85%. Di bidang pertumbuhan dan pembelajaran organisasi telah terpenuhi jam pelatihan rata-rata pegawai di atas 40 jam dan di bidang keuangan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp15.089.575.995,00 atau sebesar 94,76% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp15.924.630.000,00.
Selain capaian-capaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau masih perlu memberikan perhatian kepada beberapa hal, yaitu keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, belum terpenuhinya persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara yang disampaikan kepada dan disetujui oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH), serta persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan belum memenuhi target, antara lain karena padatnya jadwal pemeriksaan sehingga pemeriksa mengalami kendala dalam mengikuti jadwal pelatihan.
Akhir kata, tugas BPK sebagai lembaga negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK yang bebas, mandiri, dan profesional. Di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil.
Pekanbaru, 2015 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau
Drs. Widiyatmantoro
NIP. 19580922 198602 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ......................................................................................................................... 1 B. C.
Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau ...................................................... Visi dan Misi BPK Perwakilan Provinsi Riau ................................................................
1 3
D. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau .................................................. 4 E. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Riau ............................................ 7 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU .................
10
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau ............................................ 10 B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan
Provinsi Riau ............................................................................................................................ 11 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU) .......................................................................................................................................
13
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................. 19 LAMPIRAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja di antaranya adalah (c) unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan (e) unit kerja mandiri yang ditetapkan.
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau
Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN). Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau
dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana
implementasi rencana strategis;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan
rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
BPK Perwakilan Provinsi Riau, yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
2
6. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau;
7. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang hasil pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak
pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada
Ditama Binbangkum;
9. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak
pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
10. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku
kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan
dimaksud;
12. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh
pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK;
13. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi
informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
14. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan
Negara V;
15. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan
Negara V.
Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tersebut telah diubah menjadi Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK di mana tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau
dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh
BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
3
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang
hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka
penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun
oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas
terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku
kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama
Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan
kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi
informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Riau;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau;
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
C. Visi dan Misi BPK Perwakilan Provinsi Riau
Visi
Mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan, di wilayah Provinsi Riau.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
4
Misi
1. Memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Riau;
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Riau; dan
3. Berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Riau.
D. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau
Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai Keputusan BPK Nomor 39/K/1.VIII.3/7/2007
Sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 39/K/1.VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari:
1. Sub Auditorat Riau I Melakukan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Siak, serta BUMD dan lembaga terkait di
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
5
lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).
2. Sub Auditorat Riau II Melakukan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).
3. Sekretariat Perwakilan Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.
Namun, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau telah mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 sehingga menjadi sebagai berikut.
Gambar 1.2 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
6
Sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014, BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari:
1. Subauditorat Riau I Subauditorat Riau I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan; 2. mengusulkan tim pemeriksa; 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan; 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; 12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Riau.
2. Subauditorat Riau II Subauditorat Riau II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan; 2. mengusulkan tim pemeriksa; 3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; 4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; 5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang hasil pemeriksaan; 6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh
pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
7
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; 12. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Riau.
3. Sekretariat Perwakilan Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.
E. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Riau
SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31 Desember 2014 berjumlah 86 orang yang terdiri dari:
Kepala Perwakilan : 1 (satu) orang Kepala Subauditorat : 2 (dua) orang Kepala Sekretariat Perwakilan : 1 (satu) orang Kepala Subbagian : 5 (lima) orang Staf pemeriksa : 52 (lima puluh dua) orang Staf penunjang pendukung : 25 (dua puluh lima) orang
Sementara pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk Tahun 2014 sebelum perubahan adalah Rp15.795.151.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp15.924.630.000,00.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
8
Gambar 1.3 – Acara Visit BPK Universitas Pasir Pangaraian pada tanggal 22 April 2014
Gambar 1.4 – Acara Penyerahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Laporan Hasil Pemantauan (LHPt), Laporan Hasil PDTT Bantuan Partai Politik pada tanggal 3 Juli 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
9
Gambar 1.5 – Acara Sosialisasi Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah dan Mekanisme
Hubungan Kerja antara BPK dan DPRD pada tanggal 2 Desember 2014
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau
BPK telah menetapkan 10 sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK Wide sebagai berikut.
Gambar 2.1 – Peta Strategi BPK Wide
Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai berikut.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
11
Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Riau
Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (Dit. PSMK) telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau selaku pejabat eselon II dan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V sebagai pejabat eselon I pada tanggal 20 Desember 2013. Sasaran strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2014 adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 – SS dan IKU BPK Perwakilan Provinsi Riau
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2014
1. Meningkatkan Efektivitas Tindak 1.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti
63%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
12
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2014
Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.2
Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara
60%
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 33
2.2 Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja yang Diterbitkan
3
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
100%
2.4 Ketepatan Waktu Pelaporan Hasil Pemeriksaan
100%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan (Hot Review)
100%
2.6 Presentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal E-audit
80%
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat 3.1
Jumlah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP)
1
4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan
26
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara
100%
5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan
5.1 Rata-rata Jam Pelatihan Per Pegawai 40 Jam
5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
100%
6. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders
6.1 Jumlah Media Relation Per Tahun 2
6.2 Tingkat Penyelesaian Legislasi Petunjuk Teknis (Juknis) Akses Data
100%
7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan 7.1 Persentase Aplikasi TIK yang
Dimanfaatkan secara Optimal 100%
8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
8.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar
100%
9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Penyerapan Anggaran 90%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU)
BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Tahun 2014 memperoleh skor pencapaian kinerja 78,07. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2013 yaitu 85,37. Pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Riau dari tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut.
SS.1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diukur melalui dua IKU. IKU 1.1 berupa Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti. IKU ini diukur dari berapa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh auditee dan telah sesuai dengan rekomendasi dari BPK dalam rentang waktu lima tahun terakhir (semester I tahun 2010 s.d. semester II tahun 2014). Target atas IKU ini belum tercapai pada tahun 2014 karena realisasinya hanya 52,27% dari target 63%. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan masih perlu mendorong auditee untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi yang telah diterbitkan.
IKU 1.2 berupa Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara. IKU ini menunjukkan sejauh mana peran BPK dalam pemberantasan praktik tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyampaikan Konsep Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara kepada Tortama KN V, namun hingga akhir tahun 2014, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan surat keluar belum diterima perwakilan, sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dan skor bernilai 0. Di masa yang akan datang, BPK Perwakilan Riau akan merumuskan usulan temuan yang berindikasi tindak pidana ke Ditama Binbangkum melalui Subbagian Hukum.
Tabel 3.1 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1.1 dan 1.2 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.1 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 82,97 63% 52,27% 53,83% 57,03% 63,04%
1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara
0 60% 0% 0 0 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
14
Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian IKU 1.1 dan 1.2 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
1.1 Rekomendasi yang Ditindaklanjuti 60% 60% 60% 67% 75% 52,27% 69,70%
1.2 Temuan Berindikasi Tindak Pidana yang Disampaikan ke Ditama Binbangkum dan Disetujui Disampaikan ke APH
3 1 1 1 1 0% 0,00%
SS.2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan diukur melalui lima IKU sebagai berikut.
IKU 2.1 berupa Jumlah LHP yang Diterbitkan selama Tahun 2014. Hasil IKU ini diukur dari jumlah LHP yang telah terbit surat keluarnya pada saat periode input Simak dan/atau masuk dalam periode IHPS yang bersangkutan. IKU 2.1 mencapai realisasi 32 LHP dari 33 LHP yang ditargetkan. Hal ini disebabkan terdapat 1 pemeriksaan yang tidak jadi dilaksanakan karena partai politik tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK.
IKU 2.2 mengenai LHP Kinerja yang Diterbitkan, mendapat skor 100 karena realisasinya mencapai 3 LHP sesuai dengan yang ditargetkan. Di masa yang akan datang diharapkan perwakilan dapat terus melaksanakan pemeriksaan kinerja sesuai dengan rencana dan kebutuhan.
IKU 2.3 mengenai Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan, diukur dari realisasi jumlah hari pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah hari dalam surat tugas yang ditetapkan. Dalam IKU ini BPK Perwakilan Provinsi Riau juga mencapai realisasi sebesar 100%, sesuai dengan yang ditargetkan.
IKU 2.4 mengenai Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP. IKU ini diukur dari ketepatan waktu penerbitan LHP, yaitu 60 hari dari penyerahan LHP unaudited dari auditee untuk pemeriksaan atas LKPD atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam P2 Pemeriksaan untuk pemeriksaan kinerja dan PDTT. BPK Perwakilan Provinsi Riau hanya mencapai realisasi sebesar 71,88% dari targetnya sebesar 100%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah karena padatnya jadwal pemeriksaan dan jumlah auditor yang belum tercukupi. Di masa yang akan datang, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan berusaha memperbaiki capaian IKU ini dengan menyusun rencana pemeriksaan sebaik-baiknya agar proses pemeriksaan dan penyusunan laporan tepat pada waktunya.
IKU 2.5 mengenai Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Riau mencapai realisasi 97,08% dari targetnya sebesar 100%. Hal ini terjadi karena terdapat jawaban “tidak” dalam kuesioner yang diisi pemeriksa sehingga mengurangi bobot nilai. Jawaban “tidak” tersebut secara
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
15
substansi tidak memperlihatkan kekurangan dalam melaksanakan pemeriksaan, namun mengakibatkan tidak tercapainya nilai 100%.
IKU 2.6 mengenai Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-audit yang diukur dari tingkat penggunaan pada pemeriksaan terinci. BPK Perwakilan Provinsi Riau mencapai realisasi 85% yang melebihi targetnya sebesar 80%. Pencapaian ini didasarkan pada pemanfaatan portal e-audit pada 13 pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 3 pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan 1 pemeriksaan kinerja.
Tabel 3.3 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2.1 s.d 2.6 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 96,97 33 32 31 21 23
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 100 3 3 5 2 2
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100 100% 100% 100% 100% 100%
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 71,88 100% 71,88% 54,84% 38,10% 8,7%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Perwakilan 97,08 100% 97,08% 95,75% 96,40% 98,84%
2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal E-audit 105 80% 85% - - -
Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian IKU 2.1 s.d 2.6 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan
29 22 23 24 24 32 133,33%
2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 2 2 5 6 7 3 42,86%
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan
90% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 85% 95% 100% 100% 100% 71,88% 71,88%
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Perwakilan
100% 100% 100% 100% 100% 97,08% 97,08%
2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal E-audit
- - - 85% 81% 85% 104,94%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
16
SS.3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
SS.3 tentang Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat diukur dari IKU 3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Dit. EPP. Untuk IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi targetnya sebesar 1 pendapat melalui pendapat yang berjudul “Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau”.
Tabel 3.5 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3.1 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit. EPP 100 1 1 1 0 0
Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit. EPP
1 1 1 1 1 1 100,00%
SS.4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
SS.4 tentang Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah memiliki pengaruh langsung terhadap SS.1. SS.4 ini diukur dengan dua IKU, yaitu IKU 4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Daerah yang Diterbitkan dan IKU 4.2 Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Kerugian Negara/Daerah. Kedua IKU ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan untuk melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian ataupun besaran ganti rugi dapat tercapai.
Pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Riau atas IKU 4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Daerah yang Diterbitkan telah mencapai targetnya, yaitu 26 Laporan Pemantauan Kerugian dalam setahun, sedangkan IKU 4.2 Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Kerugian Negara/Daerah tidak mencapai target disebabkan penyampaian laporan untuk periode semester I kepada Ditama Binbangkum mengalami keterlambatan, sehingga realisasi ketepatan waktu hanya mencapai 50%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
17
Tabel 3.7 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4.1 dan 4.2 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan
100 26 26 26 26 13
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
50 100% 50% 100% 100% 92,31%
Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian IKU 4.1 dan 4.2 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan
12 26 26 26 26 26 100,00%
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 50% 50,00%
SS.5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan
SDM merupakan aset terpenting dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu BPK berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pemeriksa maupun pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai untuk dapat menjadi lembaga pemeriksa yang profesional. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Riau turut serta dalam mengembangkan kompetensi SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau melalui jumlah jam pelatihan pegawai.
Pencapaian IKU 5.1 tentang jam pelatihan per pegawai sebanyak 98,80 jam per pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 40 jam. Sedangkan untuk IKU 5.2 tentang pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan, BPK Perwakilan Provinsi Riau hanya mencapai realisasi 92,16% dari targetnya sebesar 100%. Hal ini terjadi karena belum meratanya pemberian pelatihan kepada pemeriksa, sehingga terdapat pemeriksa yang mendapatkan jam pelatihan yang banyak, sementara yang lainnya kurang mendapatkan pelatihan yang disebabkan kesibukan kegiatan pemeriksaan. Persentase ini dicapai dengan 47 orang pemeriksa yang telah mencapai jam pelatihan 40 jam dari total pemeriksa pada periode triwulan IV sebanyak 51 orang. Jumlah pemeriksa yang termasuk dalam IKU 5.2 telah memperhitungkan jumlah pegawai yang mutasi keluar dari satker.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
18
Tabel 3.9 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5.1 dan 5.2 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan
5.1 Jam Pelatihan Pelatihan Pegawai 105 40 jam 98,80 jam 115,40 jam 80,38 jam 75,75 jam
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
92,16 100% 92,16% 84,91% 92% 89,36%
Tabel 3.10 – Perbandingan Capaian IKU 5.1 dan 5.2 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
5.1 Jam Pelatihan Pelatihan Pegawai 40 Jam 40 Jam 40 Jam 40 Jam 40 Jam 98,80 Jam 247,00%
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
100% 100% 100% 100% 100% 92,16% 92,16%
SS.6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders
Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders diwakilkan dengan IKU 6.1 Jumlah Media Relation yang diselenggarakan BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam setahun serta IKU 6.2 tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data. BPK Perwakilan Provinsi Riau telah mencapai target untuk IKU 6.1 dan 6.2, yaitu sebanyak dua media relation dalam setahun dan target penyelesaian juknis akses data mencapai 100%.
Tabel 3.11 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6.1 dan 6.2 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders 6.1 Jumlah Media Workshop Per
Tahun 105 2 10,60 1 2 20
6.2 Rata-rata Waktu Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data 100 100% 100% 5 hari - -
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
19
Tabel 3.12 – Perbandingan Capaian IKU 6.1 dan 6.2 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
5.1 Jam Pelatihan Pelatihan Pegawai 40 Jam 40 Jam 40 Jam 40 Jam 40 Jam 98,80 Jam 247,00%
5.2 Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
100% 100% 100% 100% 100% 92,16% 92,16%
SS.7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan
Kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi BPK berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sasaran Srategis 7 ini diwakili oleh tiga IKU, yaitu:
IKU 7.1 tentang aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi target 100%. Hal ini tercermin dari semua aplikasi yang tersedia untuk Perwakilan dipergunakan seluruhnya oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
Tabel 3.13 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7.1 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
S.7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan
7.1 Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan secara Optimal 100 100% 100% 97,22% 100% 100%
Tabel 3.14 – Perbandingan Capaian IKU 7.1 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
7.1 Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan secara Optimal
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
20
SS.8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
IKU 8.1 tentang meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan. Sarana dan Prasarana menjadi bagian yang penting untuk menunjang kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Pencapaian IKU ini bagi BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebesar 91,57% dari targetnya sebesar 100% dan mendapatkan skor 91,57, hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya beberapa sarana maupun prasarana sesuai dengan standar.
Tabel 3.15 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8.1 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
8.1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar
91,57 100% 91,57% 93,77% 80,91% 94,14%
Tabel 3.16 – Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
8.1 Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar
100% 90% 95% 100% 100% 91,57% 91,57%
SS.9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
Sasaran strategis ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam mendukung pengelolaan keuangan BPK yang efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pencapaian sasaran ini tercermin melalui IKU 9.1 tentang tingkat penyerapan anggaran telah memenuhi target karena dari target 90% penyerapan anggaran, telah mencapai 94,76% anggaran yang terserap.
Tabel 3.17 – Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9.1 Tahun 2014 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir
IKU Uraian Skor 2014
Target 2014
Capaian 2014
Capaian
2013 2012 2011
SS.9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 105 90% 94,76% 94,53% 89,35% 83,35%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
21
Tabel 3.18 – Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun Berjalan dengan Target Kinerja Lima Tahun
Indikator Kinerja Utama
Target Kinerja 5 Tahun
Realisasi Tahun 2014
Persentase Realisasi
Tahun 2014 Dibandingkan
Target Kinerja tahun
ke-5
Tahun 2011 Ke-1
Tahun 2012 Ke-2
Tahun 2013 Ke-3
Tahun 2014 Ke-4
Tahun 2015 Ke-5
9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 90% 90% 90% 92% 92% 94,76% 103,00%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
22
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2014 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengalami penurunan dalam pencapaian skor kinerja yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Riau, yaitu dari 85,37 pada tahun 2013 turun menjadi 78,07 pada tahun 2014. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pencapaian beberapa IKU yang berkaitan dengan pencapaian kinerja, di antaranya yang berkaitan dengan rekomendasi yang ditindaklanjuti, persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara, dan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian negara/daerah.
Di samping itu, terdapat beberapa IKU yang mengalami peningkatan, di antaranya usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP, ketepatan waktu penyelesaian LHP, dan persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit. Di masa yang akan datang, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan meningkatkan pencapaian IKU dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPK. Salah satu inisiatif yang akan diambil dalam rangka pemenuhan target periode berikutnya adalah mengatur tim dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan serta pelaporan sehingga LHP diterbitkan tepat waktu dan merumuskan usulan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada Ditama Binbangkum melalui Subbagian Hukum.
Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Riau ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ataupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.
Lampiran 1
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA
Satuan Kerja : BPK RI Perwakilan Provinsi Riau
Tahun Anggaran : 2014
IKU Uraian Target 2014 Realisasi
2014 Skor 2014
Score Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2014 : 78,07
SS.1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
1.1 Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti 63% 52,27% 78,30
1.2 Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian Negara
60% 0% 0
SS.2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
2.1 Jumlah LHP Yang Diterbitkan 33 32 96,97
2.2 Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja yang Diterbitkan
3 3 100,00
2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100% 100% 100,00
2.4 Ketepatan Waktu Pelaporan Hasil Pemeriksaan 100% 71,88% 71,88
2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan (Hot Review)
100% 97,08% 97,08
2.6 Presentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit
80% 85% 105,00
SS.3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat
3.1 Jumlah Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Dit. EPP
1 1 100
SS.4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan
26 26 100
4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara
100% 50% 50
SS.5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan
5.1 Rata-rata Jam Pelatihan Per Pegawai 40 jam 98,80jam 105
5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan
100% 92,16% 92,16
SS.6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders
6.1 Jumlah Media Relation per tahun 2 10,60 105
6.2 Tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data
100% 100% 100
SS. 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan
7.1 Persentase Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal
100% 100% 100
Lampiran 1
IKU Uraian Target 2014 Realisasi
2014 Skor 2014
Score Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2014 : 78,07
SS. 8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan
8.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Standar
100% 91,57% 91,57
SS.9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan
9.1 Tingkat Penyerapan Anggaran 90% 94,76% 105
Selain dari capaian, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau juga dipengaruhi oleh pengurangan skor sebanyak 1 poin akibat kurang handalnya data yang diinput dalam SIMAK.
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp15.924.630.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 : Rp15.089.575.995,00
3/2/2015 QPR ScoreCard Web Client
http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVyt50S2rNVfKl0WsC&FMT=p&LAN=en%u002c1&skin=portal&TPL=measurehierarchytree… 1/2
Hierarchy Target Realisasi Score RC Trend Action headers
Perwakilan BPK RI Provinsi Riau (Pekanbaru) 78,07 IKU TW IV Lap Triwulan III 2014 IKU TW III 2014 IKU TW II 2014 Lap TW I
Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan 100.00 58.90
SS 1 Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100.00 58.90
1.1. Rekomendasi yang ditindaklanjuti 63,00 % 52,27 % 82,96 IKU 1.1 TW IV 2014 IKU 1.1 Riau TW III 2014 IKU 1.1 Riau TW II 2014 IKU 1.1 Riau TW I 2014
1.1.1. Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti 3.055
1.1.2. Jumlah Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti 2.094
1.1.3. Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 697
1.1.4. Jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti 1
1.1.5. Jumlah Rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee 5.847
1.2. Persentase TL Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara 60,00 % 0,00 % 0,00 IKU 1.22.6 & 6.2 TW IV 2014 IKU 1.2; 2.6 & 6.2 TW III 2014 IKU 1.2; 2.6 & 6.2 TW II 2014 IKU 1.2; 2.6 & 6.2 TW I 2014
1.2.1. Persentase penyampaian temuan berindikasi pidana yang disampaikan ke APH 0,00 %
1.2.1.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg diserahkan ke APH 0.00
1.2.1.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Badan 1.00
1.2.2. Persentase pemenuhan penghitungan kerugian negara 0,00 %
1.2.2.1. Jumlah LHP KN yang disampaikan ke APH 0.00
1.2.2.2. Jumlah permintaan PKN yang disetujui untuk dihitung 1.00
1.2.3. Persentase pemenuhan pemberian keterangan ahli 0,00 %
1.2.3.1. Jumlah permintaan sebagai ahli yang disetujui 0.00
1.2.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli 0.00
Pengelolaan Fungsi Strategis 100.00 90.36
SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan 100.00 92.61
2.1. Jumlah LHP yang diterbitkan 33 32 97
2.1.1. Jumlah LHP Keuangan 13
2.1.2. Jumlah LHP Kinerja 3
2.1.3. Jumlah LHP DTT 16
2.2. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan 3 3 100
2.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan 100,00 % 100,00 % 100,00
2.3.1. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 100.00
2.3.1.1. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu 24
2.3.1.2. Pemeriksaan Keuangan yang dilaksanakan 24
2.3.2. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00
2.3.2.1. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan tepat waktu 6.00
2.3.2.2. Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan 6
2.3.3. Ketepatan waktu Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 100.00
2.3.3.1. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan tepat waktu 16
2.3.3.2. Pemeriksaan DTT yang dilaksanakan 16
2.4. Ketepatan waktu penyelesaian LHP 100,00 % 71,88 % 71,88
2.4.1. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 53.85
2.4.1.1. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu 7
2.4.1.2. Laporan Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan 13
2.4.2. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja 100.00
2.4.2.1. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan tepat waktu 3
2.4.2.2. Laporan Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan 3
2.4.3. Ketepatan waktu Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan DTT 81.25
2.4.3.1. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan tepat waktu 13
2.4.3.2. Laporan Pemeriksaan DTT yang diterbitkan 16
2.5. Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan 100,00 % 97,08 % 97,08
2.6. Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal eAudit 80,00 % 85,00 % 105,00 %
2.6.1. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan yang memanfaatkan portal eaudit 17
2.6.2. Jumlah pemeriksaan terinci pada tahun berjalan 20
SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat 100.00 100.00
3.1. Usulan Pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP 1 1 100,00
SS 4 Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 100.00 75.00
4.1. Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan 26 26 100,00
4.1.1. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara/daerah yang diterbitkan 26
3/2/2015 QPR ScoreCard Web Client
http://appserver/QPR81/Portal/qpr.dll?SCPLUGIN&*putab&SES=tVyt50S2rNVfKl0WsC&FMT=p&LAN=en%u002c1&skin=portal&TPL=measurehierarchytree… 2/2
4.1.2. Jumlah entitas yang dipantau 13
4.2. Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah 100,00 % 50,00 % 50,00
4.2.1. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yg disampaikan tepat waktu 13
4.2.2. Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah yang disampaikan ke Dit. Binbangkum 26
Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi 100.00 74.15
SS 5 Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan 100.00 96.91 IKU 5.1 & 5.2 Triwulan IV 2014 IKU 5.1 & 5.2 Triwulan III 2014 IKU 5.1 & 5.2 Riau Triwulan II 2014 IKU 5.1 & 5.2 Riau Triwulan I 2014
5.1. Jam pelatihan ratarata per pegawai 40,00 Jam 98,80 Jam 105,00
5.1.1 Jumlah jam pelatihan triwulan 1 2.800,00 Jam
5.1.2 Jumlah jam pelatihan triwulan 2 1.550,00 Jam
5.1.3 Jumlah jam pelatihan triwulan 3 1.590,00 Jam
5.1.4 Jumlah jam pelatihan triwulan 4 2.050,00 Jam
5.1.5 Jumlah pegawai triwulan 1 80
5.1.6 Jumlah pegawai triwulan 2 78
5.1.7 Jumlah pegawai triwulan 3 84
5.1.8 Jumlah pegawai triwulan 4 82
5.2. Pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 100,00 % 92,16 % 92,16
5.2.1. Jumlah pegawai pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan 47
5.2.2. Jumlah pegawai pemeriksa 51
SS 6 Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders 100.00 102.00
6.1. Jumlah Media Relation yang dilaksanakan 2,00 10,60 105,00
6.2. Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data 100,00 % 100,00 % 100,00 %
6.2.1. Jumlah juknis akses data yang telah selesai dilegislasi 14
6.2.2. Jumlah MoU 14
SS 7 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan 100.00 0.00
7.1. Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal 100,00 % 100,00 % 100,00 IKU 7.1 TW IV 2014 IKU 7.1 TW III 2014 IKU 7.1 TW II 2014 IKU 7.1 TW I 2014
SS 8 Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana & Prasarana di Lingkungan Perwakilan 100.00 91.56
8.1.Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja 100,00 % 91,57 % 91,57
8.1.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai standar 91,15 %
8.1.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai standar 91,98 %
Keuangan 100.00 105.00
SS 9 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan 100.00 105.00
9.1. Tingkat Pemanfaatan Anggaran 90,00 % 94,76 % 105,00 IKU 9.1 Desember 2014 IKU 9.1 November 2014 IKU 9.1 Oktober 2014 IKU 9.1 September 2014 IKU 9.1 Agustus 2014
9.1.1. Realisasi Anggaran Perwakilan Rp 15.089.575.995,00 Lapbul November 2014 Lapbul Oktober 2014 Lapbul September 2014 Lapbul Agustus 2014 Lapbul Juli 2014
9.1.2. Total Anggaran Perwakilan Rp 15.924.630.000,00
9.1.3. Efisiensi Anggaran Rp 0,00
Skor Kinerja 100.00 78.07