LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH fileWantannas) Tahun 2010-2014, Setjen Wantannas...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH fileWantannas) Tahun 2010-2014, Setjen Wantannas...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilits Kinerja
Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk
melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan
yang harus dilakukan adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2013 yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen
Wantannas) Tahun 2010-2014, Setjen Wantannas sesuai tugas dan fungsinya
sebagai badan fasilitas staf bagi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi
Wantannas telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden dalam menyiapkan
pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang defence, security, crisis
prevention dan resolution serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon
dinamika kehidupan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013.
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 merupakan penjabaran akuntabilitas atas
perencanaan strategik Setjen Wantannas yang meliputi Pernyataan Penetapan
Kinerja Tahun 2013, RKT Tahun 2013 dan RENSTRA Setjen Wantannas Tahun
2010-2014, serta mengacu juga pada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. Sehingga LAKIP Setjen
Wantannas Tahun 2013 memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas
tentang pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi kinerja Setjen Wantannas selama
tahun 2013.
Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Setjen Wantannas pada
tahun 2013, seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan
dengan baik serta telah mencapai sasaran strategis, indikator dan target yang
telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013. Selanjutnya hasil
pencapaian keberhasilan kinerja akan dijelaskan dalam LAKIP Setjen Wantannas
Tahun 2013.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi tentang
pencapaian kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab memberikan masukan dan saran tindak kepada Ketua
Wantannas (Presiden RI) dalam menghadapi dinamika kehidupan nasional.
Jakarta, 3 Maret 2014
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
W a r i s
Letnan Jenderal TNI
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR….. .................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... iv
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... v
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A. Latar Belakang............................................................................... 1
B. Tugas dan Fungsi .......................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ........................................................................ 3
D. Sumber Daya Manusia .................................................................. 7
E. Sumber Pendanaan....................................................................... 9
F. Dasar Hukum ................................................................................. 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................. 11
A. Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 ....................................... 11
B. Perjanjian Kinerja........................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................. 17
A. Pengukuran Kinerja ....................................................................... 17
B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja............................. 18
C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................. 29
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 35
LAMPIRAN
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 iii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2013 ….. ................... 8
TABEL 2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2013..................... 12
TABEL 3 STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................. 14
TABEL 4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 ….. ...................................... 16
TABEL 5 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 …..................................... 17
TABEL 6 SARAN TINDAK HASIL KAJIAN….. ................................................ 21
TABEL 7 RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK ................................ 22
TABEL 8 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM ..................................... 30
TABEL 9 KINERJA PROGRAM SETJEN WANTANNAS….. .......................... 30
TABEL 10 REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2013….. ................ 33
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 iv
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI SETJEN WANTANNAS….. .............. 3
GAMBAR 2 GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN............................................................... 8
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 v
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1: RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013
LAMPIRAN 2: PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2013
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah menetapkan
perencanaan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Setjen
Wantannas periode 2010-2014. Tahun 2013 merupakan tahun ke 4 (empat) periode
rencana strategis dan telah ditetapkan dokumen perencanaan strategis jangka
pendek/tahunan yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 dan Penetapan
Kinerja Tahun 2013. Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2013 tersebut, Setjen
Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perumus
rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia
telah menghasilkan saran tindak kepada Presiden selaku Ketua Wantannas dalam
menyiapkan pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang defence,
security, crisis prevention dan resolution serta arahan-arahan lain dari Presiden
dalam merespon dinamika kehidupan nasional.
Dokumen saran tindak tersebut, dihasilkan melalui serangkaian kegiatan
perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaksanaan analisa kebijakan dalam koridor 2 (dua) tujuan yang akan dicapai untuk
tahun 2013, yaitu: (1) Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional
sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan
Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian
tujuan dan kepentingan nasional Indonesia; dan (2) Terpeliharanya seluruh sumber
daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran
tupoksi. Gambaran keberhasilan atas pencapaian kinerja Setjen Wantannas tahun
2013 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menghasilkan rumusan kebijakan
dan strategi nasional sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden berdasarkan
sasaran strategis dari 2 (dua) tujuan yang telah ditetapkan di atas terlihat pada tabel
berikut:
HASIL PENGUKURAN KINERJA
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Tersedianya saran tindakkebijakan ketahanannasional fokus padabidang defence, security,crisis prevention andresolution secarakomprehensif sebagaimasukan KetuaWantannas (Presiden RI)
Persentase saran tindakhasil kajian dinamis, siklisdan perkiraan cepatbidang kebijakanketahanan nasional
100 % 100 % 100
Persentase responPresiden terhadap sarantindak Setjen Wantannasyang disampaikankepada Presiden
75 % 85 % 113
Terwujudnyapeningkatan kinerjamanajemen internal
Opini BPK terhadaplaporan keuangan SetjenWantannas
WTP - )* - )*
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 vii
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
dalam rangkapelaksanaan tugasSetjen Wantannas
Nilai hasil evaluasiKemen Pan & RBterhadap pelaksanaankinerja Setjen Wantannas
CC - )* - )*
Persentase pejabat yangtelah melaporkan LHKPN
100 % 100 % 100
Persentase dokumenprogram dan anggaranyang diselesaikan tepatwaktu
100 % 100 % 100
Persentase unit kerjayang telah melaksanakankegiatan sesuai denganperencanaan
100 % 100 % 100
)* Sampai dengan tersusunnya LAKIP 2013 ini, hasil pemeriksanaan BPK ataslaporan keuangan dan hasil evaluasi KemenPan&RB terhadap pelaksanaankinerja Setjen Wantannas tahun 2013 masih dalam proses.
Sebagaimana tabel di atas, secara umum Setjen Wantannas telah berhasil
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis
berdasarkan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2013.
Namun demikian, dari seluruh target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 masih
terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal yang disebabkan
adanya beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat koordinasi
yaitu pada target terbentuknya Dewan Keamanan Nasional melalui Undang-Undang
Keamanan Nasional. Akan tetapi, dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian
tersebut terus mengalami peningkatan kualitas sehingga diharapkan target sampai
berakhirnya masa dokumen Renstra 2010-2014 dapat tercapai secara optimal.
Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Setjen
Wantannas secara terus menerus adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada
Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan
rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional
Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis
nasional, regional dan internasional dalam penyusunan perencanaan strategis
termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis.
2. Terus melanjutkan program reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada
pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas
agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (early
warning system) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional
maupun internasional sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah
antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional.
LAKIP Setjen Wantannas Tahun 2013 1
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas)
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden selaku Ketua Dewan yang mempunyai
tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan
kepentingan nasional Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Setjen Wantannas
mengkoordinasikan dan menyiapkan rekomendasi sebagai saran kebijakan
strategis dalam mengatasi permasalahan di bidang keamanan nasional pada
khususnya, Ketahanan Nasional pada umumnya.
Pada tahun 2013, Setjen Wantannas melaksanakan berbagai program
dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan
ketahanan nasional, yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga
perumus kebijakan ketahanan nasional dalam menghasilkan rancangan
kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional
untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia melalui
serangkaian kegiatan perumusan kebijakan yang dimulai dari koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas
tersebut, Setjen Wantannas akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja
sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja
yang telah ditetapkan pada tahun 2013.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 2
Pertanggungjawaban kinerja Setjen Wantannas Tahun 2013 merupakan
amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi
pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian
kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Setjen Wantannas Tahun 2013 disusun berdasarkan masukan dari
laporan kinerja unit kerja eselon 1 dan 2 secara berjenjang sesuai dengan
tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan
laporan akhir Lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban Sesjen
Wantannas sebagai Sekretaris Dewan merangkap anggota Dewan Ketahanan
Nasional dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101 tahun 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan
kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional
untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional.
Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Setjen Wantannas
mempunyai fungsi :
1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap
kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
3. Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam
kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi
nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.
Setjen Wantannas dalam perkembangannya juga melaksanakan
arahan/direktif dari Presiden selaku Ketua Wantannas yaitu pengelolaan secara
lebih terintegrasi, efektif, dan efisien didukung oleh kemampuan dan peran
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 3
lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan
mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus
ditingkatkan, melalui serangkaian kajian strategis. Materi kajian ditinjau dari
segi defence, security, crisis prevention, crisis resolution dalam kerangka
keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana skala besar meliputi
aspek politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan, agar
lebih dapat dilaksanakan secara operable, capable, implementable yang
sifatnya action to be taken dan komprehensif integral (lintas kementerian - lintas
kewilayahan).
C. Struktur Organisasi
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun
struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Keputusan Sekretaris
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 1.1101.30013101 tanggal 31
Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen
Wantannas adalah sebagai berikut:
GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 4
Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu:
Kedeputian Bidang Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan
Penginderaan; Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang
Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi;
Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas
kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II,
yaitu Biro Umum; Biro Keuangan; dan Biro Persidangan dan Humas.
Secara singkat uraian tugas dan fungsi unit kerja tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Kedeputian Bidang Sistem Nasional
Melaksanakan tugas menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis,
dan perumusan sistem nasional dan penjabarannya ke dalam sub-sub
sistemnya dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
Menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam
negeri dan instansi pemerintah luar negeri dalam rangka penyusunan
bahan Sistem Nasional (Sisnas);
b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan/atau data dari dalam dan luar
negeri dalam rangka perumusan Sisnas dan penjabarannya ke dalam
sub-sub sistemnya;
c. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional.
2. Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan
Melaksanakan tugas menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis,
perumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis
nasional, regional dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan
nasional.
Menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan penyelenggaraan pengkajian dan penginderaan strategis
nasional, regional dan internasional;
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 5
b. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah
dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama
Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan pengkajian dan
penginderaan strategis;
c. penyusunan perkiraan keadaan strategis nasional, telaahan strategis
nasional dan rancangan apresiasi strategis nasional yang selanjutnya
disebut Kirstranas, Telstranas dan Apstranas;
d. perumusan hasil pengkajian berupa peluang dan kendala;
e. perumusan hasil penginderaan strategis berupa kecenderungan.
3. Kedeputian Bidang Politik dan Strategi
Melaksanakan tugas menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dan
perumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional dan menghadapi krisis nasional.
Menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah
dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama
Sesjen Wantannas dalam rangka penyusunan bahan politik dan strategi
nasional, kebijakan dan strategi nasional serta rencana menghadapi
kontinjensi nasional;
b. pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional;
c. penyusunan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan nasional;
d. pengumpulan, pengkajian bahan dan perumusan Politik Nasional,
Strategi Nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan
negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta
kelangsungan hidup bangsa dan negara dan Rencana Kontinjensi;
e. perumusan konsepsi strategi pemanfaatan forum kerja sama regional
dan global.
4. Kedeputian Bidang Pengembangan
Melaksanakan tugas membantu Sesjen Wantannas dalam
menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek
kehidupan nasional, dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 6
perumusan saran pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah
penyimpangan pembangunan nasional yang terjadi.
Menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah
dan swasta dalam negeri dan instansi pemerintah luar negeri atas nama
Sesjen Wantannas dalam rangka pengamatan, evaluasi, analisis
dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan
pembangunan nasional;
b. pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional;
c. pengukuran hasil pembangunan nasional dan mengevaluasi
penyimpangan yang terjadi;
d. perumusan pemecahan masalah krusial mendesak bidang ekonomi,
sosial budaya, hukum dan perundang-undangan serta hankam;
e. perumusan mobilisasi sumber kekuatan bangsa dan negara dalam
rangka menanggulangi dan merehabilitasi krisis nasional.
5. Staf Ahli Sesjen Wantannas
Melaksanakan tugas melakukan pengamatan, menelaah, memberikan
pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual sesuai
bidangnya masing-masing (sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan,
hukum, dan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang berkaitan dengan
ketahanan nasional atas petunjuk Sesjen maupun atas inisiatif sendiri.
6. Biro Umum
Melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi umum, administrasi
personil, dan pelayanan logistik Setjen Wantannas.
Menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan administrasi umum;
b. pengelolaan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan dalam, pengadaan logistik, perlengkapan, dan
pembayaran.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 7
7. Biro Keuangan
Melaksanakan tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi
keuangan dan anggaran belanja rutin dan pembangunan Sekretariat
Jenderal Wantannas.
Menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan, pembukuan, anggaran rutin dan pembangunan, termasuk
fiskal;
b. Pembiayaan kegiatan pembangunan;
c. Penyusunan laporan realisasi anggaran rutin dan pembangunan
termasuk fiskal;
d. Pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan penyusunan nota hasil
pemeriksaan.
8. Biro Persidangan dan Humas
Mempunyai tugas melaksanakan layanan dan pembinaan persidangan dan
kehumasan.
Menyelenggarakan fungsi:
a. Mempersiapkan dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh
Wantannas;
b. Merekam, memproduksi dan atau menggandakan keperluan sidang dan
hasil sidang;
c. Mempublikasikan dan mendistribusikan hasil sidang sesuai keperluan;
d. Menyimpan dan mengamankan semua dokumen sesuai klasifikasinya;
e. Mengelola Kepustakaan.
D. Sumber Daya Manusia
Kondisi sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai
apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsí Setjen
Wantannas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember
2013, kekuatan sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 163
orang, terdiri atas 80 pegawai organik, 52 pegawai perbantuan, dan 31
pegawai diperbantukan. Dari sejumlah itu 3 orang (1,84%) di antaranya
berpendidikan doktor; 27 orang (16,56%) master; 35 orang (21,47%) sarjana;
98 orang (60,12%) sarjana muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana
Gambar 2 dan Tabel 1. Dari pegawai tersebut 87 orang pegawai yang
menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 48 orang sebagai tenaga
fungsional.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 8
GAMBAR 2
GRAFIK JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Doktor
Master
Sarjana
D3/SLTA/SLTP/SD
Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Setjen
Wantannas melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
(diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat di antaranya diklat
penjenjangan baik struktural dan diklat fungsional teknis yang sesuai dengan
kebutuhan para tata usaha atau dalam menunjang kesekretariatan khususnya
dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang
dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang
terkait dengan sektor bidang tugasnya.
TABEL 1.
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NO NAMA JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
S3 S2 S1 Non S1
1 Pejabat Negara - - - 1 1
2 Eselon Ia - 3 - 1 4
3 Eselon Ib 2 1 - 2 5
4 Eselon IIa 1 14 7 8 30
5 Eselon IIb - 8 6 3 17
6 Eselon III - 1 6 1 8
7 Eselon IV - - 6 13 19
8 Fungsional Umum - - 10 38 48
9 Pengemudi - - - 15 15
10 Pengamanan Dalam - - - 4 4
11 Tenaga Kebersihan - - - 8 8
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 9
NO NAMA JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
S3 S2 S1 Non S1
12 Pramusaji - - - 4 4
Jumlah Total 163
E. Sumber Pendanaan
Pada tahun anggaran 2013, Setjen Wantannas mendapat alokasi pagu
sebesar Rp. 38.946.106.000,- (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat
puluh enam juta seratus enam ribu rupiah), namun dengan adanya kebijakan
Pemerintah dalam rangka penghematan APBN maka terjadi perubahan pagu
anggaran menjadi Rp 36.485.667.000 (Tiga puluh enam milyar empat ratus
delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan
mendapatkan alokasi dari BA-BUN dalam rangka pembayaran tunjangan
kinerja pagu anggaran terakhir menjadi Rp 38.399.300.000,- (Tiga puluh
delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:
a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :
1) Belanja Pegawai : Rp. 11.757.837.000,-
2) Belanja Barang : Rp 24.167.773.000,-
3) Belanja Modal : Rp 2.473.690.000,-
Jumlah : Rp 38.399.300.000,-
b. Berdasarkan jenis program :
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Wantannas: Rp 18.798.833.000,-
a) Perencanaan Program & Minkeu Rp 12.048.492.000,-
b) Pelayanan Persidangan & Humas Rp 224.888.000,-
c) Pelayanan Tata Usaha & Rumga Rp 938.100.000,-
d) Pembinaan Adm. Kepegawaian Rp 242.962.000,-
e) Pengelolaan Asset Wantannas Rp 5.344.391.000,-
2) Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional: Rp 19.600.467.000,-
a) Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Rp 17.840.277.000,-
b) Pengembangan Sisfo Wantannas Rp 1.760.190.000,-
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 10
F. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 101/1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor:
1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
10. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun
2010 – 2014.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: Kep-
55/Sesjen/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun
2013
12. Surat Pengesahan DIPA Induk Setjen Wantannas Nomor: SP DIPA-052.01-
0/2013 tanggal 5 Desember 2012.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana strategis (Renstra) Setjen Wantannas 2010-2014 merupakan
perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau
kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta
strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas
fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi renstra Setjen
Wantannas dapat diilustrasikan sebagai berikut:
1. Visi
Menjadikan badan fasilitas staf bagi Presiden selaku Ketua Wantannas,
yang mampu memenuhi kebutuhan Ketua Wantannas dalam menyiapkan
pilihan keputusan secara komprehensif integral tentang defence, security,
crisis prevention dan resolution serta arahan-arahan lain dari Presiden
dalam merespon dinamika kehidupan nasional.
2. Misi
a. Menyediakan optional decision yang operasional dalam seluruh aspek
kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan
non tradisional.
b. Mengintegrasikan berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan
empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral,
lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu.
c. Menyediakan day to day report berisi saran pengambil keputusan
cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba
cepat.
d. Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem
informasi Setjen Wantannas yang compatible dengan sistem informasi
K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 12
e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku
Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/Kota,
serta kemungkinan risiko yang dihadapi.
f. Memelihara seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen
Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.
3. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Setjen Wantannas
dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam
tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Setjen Wantannas tahun 2013, sebagai berikut:
TABEL 2.
TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
No Tujuan Sasaran Indikator
1 Terpenuhinya
rumusan kebijakan
dan strategi nasional
sebagai bahan
pengambilan
keputusan Presiden
selaku Ketua Dewan
Ketahanan Nasional
dalam rangka
pembinaan
ketahanan nasional
untuk menjamin
pencapaian tujuan
dan kepentingan
nasional Indonesia.
Tersedianya saran
tindak kebijakan
ketahanan
nasional fokus
pada bidang
defence, security,
crisis prevention
and resolution
secara
komprehensif
sebagai masukan
Ketua Wantannas
(Presiden RI)
Persentase saran tindak
hasil kajian dinamis,
siklis dan perkiraan cepat
bidang kebijakan
ketahanan nasional
Persentase respon
Presiden terhadap saran
tindak Setjen Wantannas
yang disampaikan
kepada Presiden
2 Terpeliharanya
seluruh sumber daya
dan instrumen
kelembagaan Setjen
Wantannas untuk
mendukung
kelancaran tupoksi.
Terwujudnya
peningkatan
kinerja manajemen
internal dalam
rangka
pelaksanaan tugas
Setjen Wantannas
Opini BPK terhadap
laporan keuangan Setjen
Wantannas
Nilai hasil evaluasi
Kemen Pan & RB
terhadap pelaksanaan
kinerja Setjen
Wantannas
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 13
No Tujuan Sasaran Indikator
Persentase pejabat yang
telah melaporkan LHKPN
Persentase dokumen
program dan anggaran
yang diselesaikan tepat
waktu
Persentase unit kerja
yang telah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan
4. Kebijakan, Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2010 – 2014
tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan
untuk mewujukan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi
organisasi. Kebijakan Setjen Wantannas ditetapkan berdasarkan arah
kebijakan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2010-2104 serta kebijakan
internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Setjen
Wantannas sebagai lembaga fasilitas staf Presiden dalam merumuskan
rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan
nasional Indonesia.
Selanjutnya Setjen Wantannas menetapkan berbagai program dan kegiatan
untuk mendukung tugas-tugas sebagai lembaga perumus kebijakan
ketahanan nasional. Adapun program-program tersebut terdiri dari program
utama (prioritas) dan program pendukung (generik). Penjelasan masing-
masing program tersebut adalah sebagai berikut:
a. Program utama
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas
Setjen Wantannas yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan,
evaluasi, kajian dan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 14
nasional. Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional.
b. Program pendukung
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
utama Setjen Wantannas khususnya dalam peningkatan kapasitas
kelembagaan baik dari aspek perencanaan, keuangan, persidangan,
humas, kepegawaian, kerumahtanggaan dan administrasi umum.
Program ini berjumlah 1 (satu) program, yaitu : Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas
Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai
kegiatan-kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas
pendukung dalam melaksanakan kewenangan Setjen Wantannas. Adapun
penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan strategi/kebijakan,
tercermin dalam tabel di bawah ini.
TABEL 3.
STRATEGI, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Strategi Kebijakan Program Kegiatan
1. Mengarahkan seluruh
komponen kekuatan Setjen
Wantannas khususnya
personel pemikir untuk
melakukan telaahan baik
yang bersifat siklis maupun
dinamis disesuaikan dengan
dinamika seluruh aspek
kehidupan nasional.
2. Mengarahkan seluruh
komponen kekuatan Setjen
Wantannas agar mampu
mengembangkan inisiatif,
kemudahan untuk
memperoleh akses
peningkatan kapasitasnya,
dan penguatan tupoksi yang
Program
Pengembangan
Kebijakan
Ketahanan
Nasional
1. Perumusan
Kebijakan
Ketahanan
Nasional
2. Pengembangan
Sistem Informasi
Wantannas
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 15
Strategi Kebijakan Program Kegiatan
bersangkutan.
3. Mengarahkan penguatan
jejaring kepakaran melalui
komunikasi konstruktif dan
kemitraan strategis dengan
para pakar yang mewakili
jalur aspiratif (anggota DPR,
LSM terpilih, pengamat atau
pemerhati), jalur akademik
(para ilmuwan) dan jalur
empirik (birokrat terpilih).
4. Mengarahkan seluruh
sumber daya Setjen
Wantannas agar mampu
menunjang berbagai
program kegiatan yang telah
dirancang Renstra dan
Rencana Kinerja tahunan
secara efektif dan efisien.
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Wantannas
3. Perencanaan
Program dan
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
4. Pelayanan
Persidangan dan
Hubungan
Masyarakat
5. Pelayanan Tata
Usaha dan
Rumah Tangga
6. Pembinaan
Adminstrasi
Kepegawaian
7. Pengelolaan
Asset Wantannas
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang
mengacu pada rencana kerja Setjen Wantannas. Rencana kerja tersebut
merupakan penjabaran dari Renstra Setjen Wantannas 2010-2014. Sesuai
dengan Rencana Kerja Setjen Wantannas tahun 2013 telah ditetapkan
berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya.
Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Setjen
Wantannas tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan
mulai unit kerja eselon I sampai unit kerja eselon II sesuai dengan fungsinya.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 16
Rencana kerja disetiap unit kerja eselon I dan eselon II tersebut akan menjadi
acuan bagi penyusunan rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja
eselon I dan unit kerja eselon II yang selanjutnya menjadi penetapan kinerja
atau kontrak kinerja dengan Pimpinan Setjen Wantannas.
Pada tahun 2013, Setjen Wantannas telah menetapkan kembali rencana
kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja tahun ke 4 (empat). Penetapan
kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Setjen
Wantannas Tahun 2013 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam
Renstra Setjen Wantannas 2010-2014. Adapun penetapan kinerja Setjen
Wantannas tahun 2013 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.
TABEL 4.
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Sasaran Indikator Kinerja Target
Tersedianya saran tindak
kebijakan ketahanan nasional
fokus pada bidang defence,
security, crisis prevention and
resolution secara
komprehensif sebagai
masukan Ketua Wantannas
(Presiden RI)
Persentase saran tindak hasil
kajian dinamis, siklis dan
perkiraan cepat bidang
kebijakan ketahanan nasional
100 Persen
Persentase respon Presiden
terhadap saran tindak Setjen
Wantannas yang
disampaikan kepada
Presiden
75 Persen
Terwujudnya peningkatan
kinerja manajemen internal
dalam rangka pelaksanaan
tugas Setjen Wantannas
Opini BPK terhadap laporan
keuangan Setjen Wantannas
WTP
Nilai hasil evaluasi Kemen
Pan & RB terhadap
pelaksanaan kinerja Setjen
Wantannas
CC
Persentase pejabat yang
telah melaporkan LHKPN
100 Persen
Persentase dokumen
program dan anggaran yang
diselesaikan tepat waktu
100 Persen
Persentase unit kerja yang
telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perencanaan
100 Persen
Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 38.399.300.000,-
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja Setjen Wantannas
Tahun 2013 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagaimana yang telah dijelaskan pada
Bab II merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra
Setjen Wantannas 2010-2014 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam
melaksanakan tugasnya Setjen Wantannas menetapkan 2 tujuan yang akan
dicapai untuk tahun 2013 adalah:
1. Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan
pengambilan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional
dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian
tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
2. Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen
Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.
Dari tujuan tersebut merupakan gambaran keberhasilan atas pencapaian
kinerja Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
menghasilkan rumusan kebijakan dan strategi nasional sebagai bahan
pengambilan keputusan Presiden. Kedua tujuan tersebut telah ditetapkan target
kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.
Adapun hasil pencapaian target kinerja masing-masing sasaran strategis Setjen
Wantannas untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:
TABEL 5.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
Tersedianya saran
tindak kebijakan
ketahanan nasional
fokus pada bidang
defence, security,
Persentase saran
tindak hasil kajian
dinamis, siklis dan
perkiraan cepat bidang
kebijakan ketahanan
100 % 100 % 100
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 18
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %
crisis prevention and
resolution secara
komprehensif
sebagai masukan
Ketua Wantannas
(Presiden RI)
nasional
Persentase respon
Presiden terhadap
saran tindak Setjen
Wantannas yang
disampaikan kepada
Presiden
75 % 85 % 113
Terwujudnya
peningkatan kinerja
manajemen internal
dalam rangka
pelaksanaan tugas
Setjen Wantannas
Opini BPK terhadap
laporan keuangan
Setjen Wantannas
WTP - )* - )*
Nilai hasil evaluasi
Kemen Pan & RB
terhadap pelaksanaan
kinerja Setjen
Wantannas
CC - )* - )*
Persentase pejabat
yang telah melaporkan
LHKPN
100 % 100 % 100
Persentase dokumen
program dan anggaran
yang diselesaikan
tepat waktu
100 % 100 % 100
Persentase unit kerja
yang telah
melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan perencanaan
100 % 100 % 100
)* Sampai dengan tersusunnya LAKIP 2013 ini, hasil pemeriksanaan BPK atas
laporan keuangan dan hasil evaluasi KemenPan&RB terhadap pelaksanaan
kinerja Setjen Wantannas tahun 2013 masih dalam proses.
B. Analisis dan Evaluasi Atas Pencapaian Kinerja
1. Tujuan 1: Terpenuhinya rumusan kebijakan dan strategi nasional
sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan
Ketahanan Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 19
untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional
Indonesia.
Sesuai dengan indikator kinerja tahun 2013, Setjen Wantannas
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perumus kebijakan
ketahanan nasional, telah menghasilkan saran tindak kebijakan
ketahanan nasional fokus pada bidang defence, security, crisis
prevention and resolution secara komprehensif sebagai masukan
Ketua Wantannas (Presiden RI), dan telah mendapatkan respon presiden
berupa disposisi kepada kementerian/lembaga terkait.
Naskah saran tindak kebijakan ketahanan nasional dimaksud adalah
naskah yang bersifat siklis, dinamis dan perkiraan cepat. Naskah siklis yang
dihasilkan pada tahun 2013 terdiri dari Apresiasi Strategi Nasional tahun
2014 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional tahun 2014 (Kirstranas) dan
Rencana Kontijensi Nasional tahun 2014 (Renkonnas). Naskah dinamis yang
dihasilkan pada tahun 2013 adalah naskah kajian berupa saran tindak
pemecahan masalah krusial mendesak dengan fokus pada permasalahan
nasional yang strategis. Sedangkan naskah perkiraan cepat yang dihasilkan
pada tahun 2013 adalah naskah kajian berupa saran tindak pemecahan
masalah dengan fokus pada permasalahan nasional strategis yang
diperkirakan dapat berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan
apabila tidak cepat dilakukan langkah penanganannya.
Naskah kajian yang bersifat siklis dan dinamis tahun 2013 tersebut
dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses perumusan yang dimulai dari
Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Rapat
Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), Rapat Perumusan Materi (Ramusmat)
serta rapat-rapat lainnya, sedangkan yang bersifat perkiraan cepat dilakukan
melalui pandangan terhadap terjadinya dinamika kehidupan nasional yang
memerlukan segera saran tindak kepada Ketua Wantannas atau turun
langsung ke lapangan baik wilayah dalam negeri atau disebut Kajian Daerah
(Kajida) maupun wilayah luar negeri atau disebut Kajian Luar Negeri (Kajilu),
dan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang kesemuanya melibatkan para pakar
dibidangnya. Para pakar atau disebut nara sumber meliputi tiga jalur
kepakaran yaitu jalur praktisi, akademisi maupun birokrasi. Selanjutnya
naskah kajian tahun 2013 tersebut dilaporkan ke Presiden selaku Ketua
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 20
Dewan Ketahanan Nasional sebagai rekomendasi kebijakan ketahanan
nasional.
Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas naskah saran tindak
kebijakan ketahanan nasional tahun 2013 telah ditetapkan 2 (dua) indikator
kinerja utama sebagaimana tertuang dalam strategi dan tujuan yang
pertama. Kedua indikator tersebut diharapkan dapat menjelaskan
pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas dalam melakukan
perumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan
kepentingan nasional Indonesia sehingga diharapkan peran Setjen
Wantannas dapat mendorong pencapaian tujuan, menjamin kepentingan dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam penetapan
kinerja tahun 2013 dan telah dicapai hasil pengukuran kinerja sebagai
berikut:
a. Indikator pertama adalah persentase saran tindak hasil kajian dinamis,
siklis dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional telah
tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
b. Indikator kedua adalah persentase respon Presiden terhadap saran tindak
Setjen Wantannas yang disampaikan kepada Presiden telah tercapai
sebesar 85% dari target 75% yang telah ditetapkan.
Adapun hasil analisa dan evaluasi atas pencapaian masing-masing
indikator kinerja tersebut diatas sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan
pertama adalah sebagai berikut :
a. Persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan perkiraan
cepat bidang kebijakan ketahanan nasional
Capaian kinerja atas saran tindak hasil kajian dinamis, siklis dan
perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional sebagai salah satu
indikator kinerja tersedianya saran tindak kebijakan ketahanan nasional
fokus pada bidang defence, security, crisis prevention and resolution
secara komprehensif sebagai masukan Ketua Wantannas (Presiden)
tahun anggaran 2013 Setjen Wantannas dapat dijelaskan sebagaimana
tercantum dalam tabel 6 berikut:
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 21
TABEL 6.
SARAN TINDAK HASIL KAJIAN TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Indikator TargetRealisasi
2013Capaian
Realisasi
2012 2011
Kajian Siklis 3 3 100% 100% 100%
Kajian Dinamis 48 48 100% 142% 115%
Kajian Kirpat 40 40 100% 100% 86%
Jumlah 91 91 100% 114% 100%
Jumlah Kajian Siklis dari target 3 naskah yang terdiri dari Apresiasi
Strategi Nasional tahun 2014 (Apstranas), Perkiraan Strategi Nasional
tahun 2014 (Kirstranas) dan Rencana Kontijensi Nasional tahun 2014
(Renkonnas) dapat direalisasikan sebanyak 3 naskah (100%), sehingga
target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.
Jumlah Kajian Dinamis dari target 48 naskah yang terdiri dari kajian
dibidang pertahanan (security), keamanan (defence), penanggulangan
dan pencegahan krisis (crisis prevention and resolution) dapat dihasilkan
sebanyak 48 naskah (100%), sehingga target yang telah ditetapkan dapat
dicapai seluruhnya.
Jumlah Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang
bersifat segera/krusial mendesak dari target yang ditetapkan sebanyak 40
naskah dapat direalisasikan sebanyak 40 naskah (100%), sehingga target
yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.
Dengan demikian persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis
dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional yang
ditargetkan 100% dapat tercapai seluruhnya.
b. Persentase respon Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas
yang disampaikan kepada Presiden
Respon Presiden adalah disposisi dari Presiden selaku Ketua
Wantannas atas saran tindak dari Setjen Wantannas untuk ditindaklanjuti
Kementerian/Lembaga terkait. Persentase capaian kinerja atas respon
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 22
Presiden terhadap saran tindak Setjen Wantannas yang disampaikan
kepada Presiden sebagai salah satu indikator kinerja tersedianya saran
tindak kebijakan ketahanan nasional fokus pada bidang defence, security,
crisis prevention and resolution secara komprehensif sebagai masukan
Ketua Wantannas (Presiden) tahun anggaran 2013 dapat dijelaskan
sebagaimana tercantum dalam tabel 7 berikut:
TABEL 7.
RESPON PRESIDEN ATAS SARAN TINDAK
HASIL KAJIAN TAHUN 2013
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Indikator TargetRealisasi
2013Capaian
Realisasi
2012 2011
Kajian Siklis 75% 100% 133% 67% 67%
Kajian Dinamis 75% 77% 103% 70% 58%
Kajian Kirpat 75% 78% 104% 64% 55%
Jumlah 75% 85% 113% 67% 60%
Persentase Kajian Siklis yaitu kajian yang di selenggarakan secara
berlanjut seuai periode waktu tertentu dan berjangka dari target
mendapatkan respon Presiden sebesar 75% mendapat respon sebanyak
100%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan
khususnya pada kajian siklis pecapaiannya melebihi target yang telah
ditetapkan.
Persentase Kajian Dinamis dari target mendapatkan respon Presiden
sebesar 75% yang terdiri dari kajian dibidang pertahanan (security),
keamanan (defence), penanggulangan dan pencegahan krisis (crisis
prevention and resolution) mendapat respon sebanyak 77%, sehingga
kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan khususnya pada kajian
dinamis pecapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.
Persentase Kajian Perkiraan Cepat (Kirpat) yaitu suatu kajian yang
bersifat segera/krusial mendesak dari target mendapatkan respon
Presiden yang ditetapkan sebanyak 75% mendapat respon sebanyak
78%, sehingga kriteria keberhasilan dalam perumusan kebijakan
khususnya pada kajian kirpat pecapaiannya melebihi target yang telah
ditetapkan.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 23
Dengan demikian persentase saran tindak hasil kajian dinamis, siklis
dan perkiraan cepat bidang kebijakan ketahanan nasional yang
ditargetkan 75% mendapat respon sebanyak 85%, sehingga kriteria
keberhasilan dalam perumusan kebijakan ketahanan nasional tahun 2013
dapat melebihi target yang telah ditetapkan.
Dari hasil produk kajian yang berupa saran tindak dan saran
kebijakan sebanyak 91 masukan kepada Presiden selaku Ketua Dewan
Ketahanan Nasional dari hasil monitor, saran tindak yang direspon oleh
Presiden sebanyak 77 masukan (85%). Hal ini karena saran tindak dan
saran kebijakan yang disampaikan Setjen Wantannas kepada Presiden
sebagian didisposisikan ke K/L terkait untuk ditindaklanjuti, dan sebagian
lainnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam
mengambil keputusan kenegaraan.
2. Tujuan 2: Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen
kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.
Pelaksanaan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan
instrumen kelembagaan Setjen Wantannas merupakan tujuan tambahan
untuk dapat memberikan gambaran keberhasilan atas pelaksanaan tugas-
tugas pendukung Setjen Wantannas tahun 2013 dengan sasaran strategis
adalah terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka
pelaksanaan tugas Setjen Wantannas.
Untuk mengetahui hasil pengukuran terwujudnya peningkatan kinerja
manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas
tahun 2013 telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagaimana
sasaran strategis dan tujuan pertama. Kelima indikator tersebut diharapkan
dapat menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis Setjen Wantannas
dalam melakukan pengembangan kapasitas seluruh sumber daya dan
instrumen kelembagaan Setjen Wantannas sehingga diharapkan mendukung
pencapaian tupoksi Setjen Wantannas. Berdasarkan penetapan kinerja
tahun 2013 telah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:
a. Indikator pertama adalah opini BPK terhadap laporan keuangan Setjen
Wantannas yang pada saat terselesaikanya LAKIP masih di adakan
pemeriksaan oleh BPK, sebagai gambaran untuk Opini BPK atas laporan
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 24
keuangan Setjen Wantannas yang diterima pada tahun 2013 adalah telah
tercapai predikat WTP untuk laporan keuangan tahun 2012 dari target
WTP yang telah ditetapkan.
b. Indikator kedua adalah nilai hasil evaluasi KemenPan&RB terhadap
pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas atas perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian
kinerja. Nilai hasil evaluasi KemenPan&RB terhadap pelaksanaan kinerja
Setjen Wantannas yang diterima tahun 2013 adalah C untuk pelaksanaan
kinerja Setjen Wantannas tahun 2012 dari target CC yang telah
ditetapkan.
c. Indikator ketiga adalah persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
telah tercapai sebesar 100% dari target 100% yang telah ditetapkan.
d. Indikator keempat adalah persentase dokumen program dan anggaran
yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai sebesar 100% dari target
100% yang telah ditetapkan.
e. Indikator kelima adalah persentase unit kerja yang telah melaksanakan
kegiatan sesuai dengan perencanaan telah tercapai sebesar 100% dari
target 100% yang telah ditetapkan.
Sebagaimana Tabel 5 hasil pengukuran kinerja atas pencapaian
sasaran dan tujuan kedua Setjen Wantannas telah merealisasikan hasil
capaian berdasarkan target rencana dalam penetapan kinerja tahun 2013.
Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja dari sasaran dan tujuan
kedua untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
a. Opini BPK atas laporan keuangan Setjen Wantannas
Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian
peningkatan kapasitas seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan
Setjen Wantannas adalah adanya opini WTP atas Laporan Keuangan
Setjen Wantannas tahun 2012 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada
tahun 2013 merupakan capaian kinerja tahun 2013. Prestasi ini
menjadikan Setjen Wantannas sebagai Lembaga yang meraih opini WTP
selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut (Laporan Keuangan tahun 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012). Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini tersebut, yaitu: pertama,
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 25
opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam
pengelolaan keuangan maupun kinerja sehingga akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas dapat terjaga. Kedua,
opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang
sudah ditandatangani Sesjen Wantannas.
Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya
perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Setjen
Wantannas, khususnya unit kerja Biro Keuangan sebagai Koordinator
penyusunan laporan Keuangan Setjen Wantannas. Untuk mengukur
pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui
pemeriksaan oleh Auditor eskternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan mengunakan Metode
Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut mengunakan dua
pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. Dari hasil
penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (wajar Tanpa
Pengecualian) terhadap laporan keuangan Setjen Wantannas Tahun 2013
untuk tahun periksa tahun 2012.
Disamping itu, untuk menjaga kualitas (quality assurance)
penyusunan laporan keuangan juga dilakukan reviuw secara berkala
(Semester dan Tahunan) oleh Tim Pengawas Internal atas penyiapan
laporan Keuangan Setjen Wantannas serta pendampingan selama proses
audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi
pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan
asset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi
Mempertahankan Opini Laporan keuangan.
Tidak ada yang dapat menjamin bahwa opini WTP dari BPK dapat
terus dicapai dan dipertahankan, tanpa adanya upaya yang sungguh-
sungguh dan nyata untuk terus melakukan perbaikan proses manajemen
dan peningkatan mutu laporan keuangan serta menindaklanjuti temuan
BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada. Pada tahun-tahun tercapainya
opini WTP atas laporan keuangan Setjen Wantannas, telah dilaksanakan
berbagai aktivitas untuk mendukung upaya mempertahankan opini WTP
yang secara terus menerus dan berlanjut dilakukan sampai dengan saat
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 26
ini, tahap-tahap aktivitas tersebut adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi
titik kritis/permasalahan yang akan menghambat pencapaian opini laporan
keuangan “WTP”; (2) Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
(3) Monitoring dan evaluasi atas perbaikan; (4) Pelaksanaan Quality
Assurance dan (5) Pendampingan atas pemeriksaan BPK.
b. Nilai hasil evaluasi KemenPan&RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen
Wantannas.
Pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas pada tahun 2013 telah
mengalami peningkatan yang signifikan hal ini tercermin dari menguatnya
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, yang ditandai dengan
dilaksanakannya berbagai tahapan perencanaan strategis. Tahapan
tersebut dimulai dari penetapan rencana kinerja tahunan baik tingkat
lembaga maupun unit kerja dilingkungan Setjen Wantannas, yang
selanjutnya dibuat pernyataan kinerja oleh masing-masing pimpinan.
Sebagaimana dalam Sistem AKIP, tahapan selanjutnya adalah pelaporan
atas pengukuran kinerja oleh masing-masing pimpinan unit kerja telah
dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam penyusunan LAKIP pada
tingkat lembaga ini dapat dilaksanakan dengan baik dan obyektif.
Penilaian dari KemenPan&RB merupakan salah satu indikator
penilaian dari apa yang telah dicapai oleh Setjen Wantannas dalam
melaksanakan kinerja selama tahun 2013. Penilaian ini di mulai dari aspek
perencanaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Setjen Wantannas
terhadap apa yang akan dilakukan selama tahun berjalan dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya. Renstra Setjen Wantannas 2010-
2014 telah dilakukan revisi pada tahun 2012 yang didalamnya memuat
indikator kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan organisasi, sebagai
acuan rencana aksi pada tahun berjalan dituangkan dalam bentuk
rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pengukuran kinerja yang
yang dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pencapaian target namun
juga mempertimbangan konsistensi indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan, Renstra 2010-2014, Renja 2013, RKT 2013, dan Penetapan
Kinerja 2013.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 27
Implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di
lingkungan Setjen Wantannas dilakukan dalam rangka mendorong
terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented
government). Sebagai gambaran pada tahun 2013 Setjen Wantannas
telah menargetkan untuk memperoleh nilai “CC”. Hasil penilaian atas
pelaksanaan kinerja tahun 2012, Setjen Wantannas mendapatkan
predikat “C” yang tentunya hal ini belum memenuhi target yang
dikehendaki, untuk itu momentum dari ketidakberhasilan dalam
pencapaian target pada tahun 2012 tersebut dapat menjadi pemicu
semangat untuk memenuhi target yang akan datang.
c. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
Pelaporan harta kekayaan pejabat negara merupakan indikator yang
ditetapkan sebagai salah satu pemicu keberhasilan kinerja Setjen
Wantannas, karena dengan adanya pelaporan tersebut secara tidak
langsung akan memperkuat sistem dan peningkatan kinerja untuk
mempermudah pengawasan dalam hal KKN, disamping itu juga dalam
rangka memenuhi permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) bagi para pejabat yang memangku jabatan strategis dan
potensial/rawan KKN di lingkungan Setjen Wantannas.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi di akhir tahun
2013, jumlah wajib lapor LHKPN tercatat sebanyak 179.697, sedangkan
jumlah pelaporan LHKPN tercatat sebanyak 125.504. Setjen Wantannas
telah melaksanakan kewajiban menyerahkan LHKPN oleh seluruh pejabat
Eselon I, Eselon II dan pejabat pengelola keuangan, sehingga dari target
yang direncanakan 100% telah tercapai secara keseluruhan. Hal ini
menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan komitmen pimpinan di
lingkungan Setjen Wantannas khususnya dalam rangka percepatan
pemberantasan korupsi. Namun demikian dalam rangka menjaga dan
menguatkan komitmen akan budaya anti korupsi, Setjen Wantannas
secara konsisten melaksanakan program percepatan pencegahan
pemberantasan korupsi pada tahun-tahun berikutnya yang meliputi
kegiatan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 28
(Stranas PPK), pendidikan budaya anti korupsi (PBAK), dan zona
Integritas.
d. Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat
waktu
Dokumen program dan anggaran yang dihasilkan pada tahun 2013
meliputi dokumen rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja,
pengukuran kinerja, laporan monitoring dan evaluasi anggaran secara
berkala, laporan keuangan secara berkala, laporan akuntabilitas kinerja,
dan dokumen program dan anggaran lainnya yang dapat diselesaikan
sesuai dengan waktunya. Sehingga dapat disimpulkan telah tercapai
target yang direncanakan yaitu 100%.
e. Persentase unit kerja yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
perencanaan
Pada tahun 2013 seluruh unit kerja telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2013 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2013 sebagaimana laporan capaian kinerja kegiatan dengan
pengukuran kinerja kegiatan yang tertuang dalam lampiran LAKIP ini pada
seluruh unit kerja. Hal ini mencerminkan bahwa efektifitas kinerja
pengawasan dan monitoring anggaran telah berjalan dengan baik, seiring
dengan penguatan akuntabilitas kinerja menggunakan Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), meskipun masih ada beberapa
kendala yang dihadapi. Kendala tersebut terkait dengan perencanaan
strategik Setjen Wantannas yang masih memerlukan berbagai perbaikan,
diantaranya: dokumen PK yang belum terstruktur, kualitas rumusan
indikator kinerja belum memenuhi kriteria yang baik, pengukuran kinerja
yang belum sepenuhnya digunakan dalam pengendalian dan pemantauan
kinerja, serta hasil evaluasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk
perbaikan perencanaan kinerja.
Untuk itu Setjen Wantannas tetap berupaya untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, monitoring serta evaluasi
anggaran secara berkala agar dapat berjalan sesuai dengan
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 29
perencanaan, utamanya dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan
organisasi. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut:
1) Mengimplementasikan rencana aksi pencapaian kinerja sebagai alat
monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja;
2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja, terutama di
tingkat unit kerja agar dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang
baik;
3) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan
pemantauan anggaran secara berkala;
4) Menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi anggaran dalam
rangka analisis pencapaian sasaran strategis dan pembandingan data
kinerja kegiatan;
5) Memanfaatkan informasi kinerja kegiatan dan hasil evaluasi internal
untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Setjen
Wantannas secara keseluruhan; serta
6) Meningkatkan kapasitas SDM pelaksanaan kegiatan melalui pendidikan
manajemen kinerja di seluruh jajaran Setjen Wantannas.
C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen
Wantannas, pada tahun 2013 Setjen Wantannas mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp. 38.946.106.000,- (Tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat
puluh enam juta seratus enam ribu rupiah), namun dengan adanya kebijakan
Pemerintah dalam rangka penghematan APBN maka terjadi perubahan pagu
anggaran menjadi Rp 36.485.667.000 (Tiga puluh enam milyar empat ratus
delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan
mendapatkan alokasi dari BA-BUN dalam rangka pembayaran tunjangan
kinerja sehingga pagu anggaran terakhir menjadi Rp 38.399.300.000,- (Tiga
puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :
a. Belanja Pegawai : Rp. 11.757.837.000,-
b. Belanja Barang : Rp 24.167.773.000,-
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 30
c. Belanja Modal : Rp 2.473.690.000,-
2. Berdasarkan jenis program :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Wantannas: Rp 18.798.833.000,-
b. Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional: Rp 19.600.467.000,-
Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp 37.192.398.856,- atau 96,86% dengan rincian :
- Belanja pegawai Rp 11.545.263.480,- (98,19%)
- Belanja barang/jasa Rp 23.173.948.876,- (95,89%)
- Belanja modal Rp 2.473.186.500,- (99,98%)
Rincian realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 yang dilaksanakan
dari masing-masing program sebagaimana dijelaskan pada tabel 8 dan tabel 9
adalah sebagai berikut:
TABEL 8.
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
PROGRAM PAGU REALISASI %
Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional
Rp19.600.467.000,- Rp18.976.592.176,- 96,82%
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Wantannas
Rp18.798.833.000,- Rp18.215.806.680,- 96,90%
TOTAL Rp38.399.300.000,- Rp37.192.398.856,- 96,86%
TABEL 9.
KINERJA PROGRAM SETJEN WANTANNAS
NO PROGRAMANGGARAN
OUTPUT KEGIATANPAGU REALISASI
1 Pengembangan
Kebijakan
Ketahanan
Nasional
Rp19.600.467.000,- Rp18.976.592.176,- Tersedianya bahan
pengambilan keputusan
untuk menetapkan
kebijakan pembinaan
ketahanan nasional yang
diarahkan kepada
bidang pertahanan
(defence), keamanan
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 31
NO PROGRAMANGGARAN
OUTPUT KEGIATANPAGU REALISASI
(security), serta
pencegahan dan
penanggulangan krisis
(crisis prevention and
resolution) yang terdiri
dari:
1. Terlaksananya
penyelenggaraan
perumusan kebijakan
ketahanan nasional.
2. Tersedianya sistem
teknologi informasi
yang mampu
menyajikan data
secara cepat, akurat,
aman dan lengkap
2 Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Rp18.798.833.000,- Rp18.215.806.680,- Meningkatnya
kelancaran pengelolaan
dan kecukupan
dukungan operasional
pelaksanaan tugas
Wantannas, yang terdiri
melalui:
1. Meningkatnya kualitas
penyusunan perenca-
naan dan pengelolaan
administrasi keuangan
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan
persidangan dan
humas
3. Meningkatnya pelaya-
nan pengelolaan tata
usaha dan rumga
4. Meningkatnya pembi-
naan dan pengelolaan
administrasi kepega-
waian
5. Meningkatnya
pelayanan
pengeloalaan asset,
sarana dan prasarana
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 32
1. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
Sasaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional adalah
tersedianya bahan pengambilan keputusan untuk menetapkan kebijakan
pembinaan ketahanan nasional yang diarahkan kepada bidang pertahanan
(defence), keamanan (security), serta pencegahan dan penanggulangan
krisis (crisis prevention and resolution). Untuk mendukung pencapaian
sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2013 program ini
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 19.600.467.000,-. Realisasi
penyerapan anggaran mencapai Rp18.976.592.176,- (96,82%).
Anggaran Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini
dikelola oleh 1 (satu) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan 1 (satu)
Pejabat Pembuat Komitmen yang dipergunakan untuk melaksanakan
kegiatan di lingkungan Kedeputian antara lain:
a. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan sistem
nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
b. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan peluang,
kendala, serta kecenderungan lingkungan strategis dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional.
c. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan politik,
strategi dan rencana kontijensi dalam rangka menghadapi krisis
nasional.
d. Terlaksananya pengamatan, evaluasi, analisis dinamika atas
pengembangan segenap aspek kehidupan dan pelaksanaan
pembangunan serta pemecahan masalah penyimpangan pembangunan
nasional.
Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program
Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional ini, pencapaian target
indikator kinerja utama Setjen Wantannas tahun 2013 telah sesuai dengan
sasaran strategis yang telah ditetapkan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Wantannas
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Wantannas adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen internal
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 33
dalam rangka pelaksanaan tugas Setjen Wantannas, pada tahun 2013
program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp18.798.833.000, untuk
melaksanakan kegiatan antara lain:
a. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan
b. Pelayanan persidangan dan humas
c. Pelayanan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga
d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
e. Pelayanan pengeloalaan asset, sarana dan prasarana
Dengan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas
ini, pencapaian target indikator kinerja utama Setjen Wantannas tahun 2013
telah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Penjelasan per pos mata anggaran dari realisasi anggaran sebagaimana
dijelaskan pada tabel 10 adalah sebagai berikut :
TABEL 10.
REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2013
No Uraian AnggaranRealisasi
Anggaran %
1 Realisasi Pendapatan Negara - Rp18.396.084,- -
Penerimaan Pajak - - -
PNBP - Rp18.396.084,- -
Penerimaan Hibah - - -
2 Realisasi Belanja Negara Rp38.399.300.000,- Rp37.192.398.856,- 96,86
A. Rupiah Murni
Belanja Pegawai Rp11.757.837.000,- Rp11.545.263.480,- 98,19
Belanja Barang Rp24.167.773.000,- Rp23.173.948.876,- 95,89
Belanja Modal Rp2.473.690.000,- Rp2.473.186.500,- 99,98
B. Pinjaman dan Hibah
Belanja Barang - - -
1. Realisasi Pendapatan Negara
Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara Setjen Wantannas per 31 Desember
2013 adalah sebesar Rp 18.396.084,- yang merupakan Pendapatan
Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, penerimaan
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 34
kembali belanja lainnya rupiah murni tahun anggaran yang lalu. Setjen
Wantannas tidak memiliki pendapatan hibah.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Setjen Wantannas tidak memiliki Bendahara Penerimaan, karena itu
tidak ada alokasi anggaran penerimaan negara bukan pajak.
Pencatatan PNBP yang ada di Setjen Wantannas bukan berasal dari
hasil penerimaan kas/bendahara penerimaan tetapi merupakan PNBP
yang berasal dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian
pekerjaan pemerintah. Realisasi PNBP tahun per 31 Desember 2013
adalah sebesar Rp 18.396.084,-.
2. Realisasi Belanja Negara
Realisasi belanja negara Setjen Wantannas per 31 Desember 2013
setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp
37.192.398.856,-. Realisasi belanja Setjen Wantannas mengalami kenaikan
sebesar 0,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Belanja Pegawai
Pagu Anggaran Belanja Pegawai Setjen Wantannas tahun anggaran
2013 adalah sebesar Rp 11.757.837.000,- dengan nilai realisasi belanja
pegawai sebesar Rp 11.545.263.480,- atau sebesar 98,19% dari pagu
anggaran Belanja Pegawai Setjen Wantannas.
Belanja Barang
Pagu Anggaran Belanja Barang Setjen Wantannas tahun anggaran
2013 adalah sebesar Rp 24.167.773.000,- dengan nilai realisasi belanja
barang sebesar Rp 23.173.948.876,- atau sebesar 95,89%.
Belanja Modal
Pagu Anggaran Belanja Modal Setjen Wantannas tahun anggaran 2013
adalah sebesar Rp 2.473.690.000,- dengan nilai realisasi belanja modal
sebesar Rp 2.473.186.500,- atau sebesar 99,98%.
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 35
BAB IV
P E N U T U P
Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Ketahanan Nasional merupakan
salah satu upaya yang dilakukan Setjen Wantannas dalam mendorong terwujudnya
penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud
pertanggungjawaban oleh Setjen Wantannas kepada Presiden RI dan masyarakat
(publik).
Sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi Setjen Wantannas yang telah
ditetapkan, dan berdasarkan penetapan kinerja tahun 2013 telah terealisasi
pencapaiannya dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh realisasi yang
dicapai dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja tahun 2013
menjadi bahan untuk terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja untuk tahun-
tahun yang akan datang.
Sebagai upaya peningkatan kinerja Setjen Wantannas dalam rangka menjadi
lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan peran Setjen Wantannas dalam memberikan saran tindak kepada
Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam merumuskan
rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan
nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional
Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis
nasional, regional dan internasional dalam penyusunan perencanaan strategis
termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis.
2) Terus melanjutkan program reformasi birokrasi dengan fokus dan konsisten pada
pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM Setjen Wantannas
agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (early
warning system) terhadap perubahan lingkungan strategis nasional, regional
maupun internasional sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah
antisipatif dalam memecahkan persoalan ketahanan nasional.
Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi Setjen Wantannas Tahun 2013,
semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian
LL AAKK II PP SS eett jj eenn WW aa nnttaa nn nnaa ss TT aahhuu nn 2200 11 33 36
kinerja Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab
dalam merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan
nasional Indonesia.
Jakarta, 3 Maret 2013
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
W a r i s
Letnan Jenderal TNI
LAMPIRAN I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2013
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : Kep- 55 /Sesjen/IX/2012
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2013
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun
anggaran 2013, perlu landasan dan pedoman agar dapat mencapai
sasaran secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam Rencana
Kinerja Tahunan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Tahun 2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Tahun 2010 – 2014.
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2013.
KESATU : Mengesahkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2013 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Hal-hal yang belum tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2013
ini akan diputuskan lebih lanjut.
KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan pembetulan seperlunya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2012
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
WARISLETNAN JENDERAL TNI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR : Kep- 55 /Sesjen/IX/2012
TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2013
ii
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilits
Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah
untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana
salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis
(Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Sebagaimana Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional 2010-2014
yang mengacu pada Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
disebutkan bahwa target Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
sebagai salah satu instansi dalam lingkup Pembangunan Bidang Pertahanan
Keamanan dengan fokus prioritas: peningkatan kapasitas penyusunan
Kebijakan Lembaga Keamanan Nasional, prioritas bidang: peningkatan
kualitas kebijakan keamanan nasional, dengan indikator impact: peningkatan
efektifitas pengelolaan keamanan nasional.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional 2010 – 2014, dan mengacu juga pada Perpres Nomor
54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. Sehingga RKT
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2013 memuat sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional tahun 2013.
Pada tahun 2013, sasaran yang menjadi kewenangan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional adalah: Terlaksananya transformasi penentu
kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas
rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat
waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak
pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial,
politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan. Dengan disusunnya RKT
Tahun 2013 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan
Kinerja Tahun 2013 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional guna mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan bidang pertahanan keamanan.
Jakarta, 14 September 2012
Sekretaris Jenderal
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR….. .................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1
A. Latar Belakang............................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 1
C. Dasar Hukum................................................................................. 2
BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNANSETJEN WANTANNAS 2013 ................................................................ 3
A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2010-2014 ................................. 3
B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2010-2014 ......................... 3
C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas ........................... 4
D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2013 ......................... 5
E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2013 ....................... 8
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2013.......................... 9
A. Program Pembangunan Tahun 2013............................................. 9
B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2013 ........ 9
C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2013 ................ 11
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 17
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN .................................................. 18
Formulir RKT Kedeputian Sistem Nasional
Formulir RKT Kedeputian Politik dan Strategi
Formulir RKT Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
Formulir RKT Kedeputian Pengembangan
Formulir RKT Biro Keuangan
Formulir RKT Biro Umum
Formulir RKT Biro Persidangan dan Humas
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana pembangunan nasional tahap kedua pemerintah Kabinet
Indonesia Bersatu telah memasuki tahun terakhir pelaksanaan. Pemerintah
secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang
telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014. Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari visi dan
misi Presiden terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan
Umum, Prioritas Nasional dan Program serta kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Dokumen ini menjadi acuan bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana
kerjanya.
Kedudukan Setjen Wantannas sebagai lembaga pemerintah berbeda
dengan Kementerian/LPNK, dalam arti Setjen Wantannas melakukan pelayanan
staf pada Ketua Wantannas bukan merupakan lembaga yang bersifat pelayanan
publik. Setjen Wantannas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih
terfokus kepada pelaksanaan pemberian saran tindak kepada Presiden RI terkait
telaahan berbagai masalah nasional krusial mendesak yang bersifat strategis
pada aspek “Defence, security, crisis prevention and crisis resolution yang
diwujudkan dalam bentuk day to day report, incidental report dan emergency
report serta berbagai telaahan strategis dan sumbangan bahan penetapan
kebijakan/saran tindak untuk dibahas dalam sidang Dewan Ketahanan Nasional
atau langsung menjadi bahan pengambilan keputusan Ketua Dewan Ketahanan
Nasional tanpa harus melalui sidang pleno (bukan konsumsi publik).
Selanjutnya sebagai penjabaran RPJM 2010-2014 dan pelaksanaan
Rencana strategis Setjen Wantannas tahun 2010-2014 maka perlu disusun
Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas tahun 2013 sebagai landasan
dalam pelaksanaan pencapaian sasaran dan kegiatan tahun anggaran 2013.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 adalah
memberikan gambaran dan arahan tentang sasaran, kegiatan dan
kemampuan dukungan anggaran yang tersedia.
2. Tujuan
Agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah kepada
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
2
C. Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RKT Setjen Wantannas Tahun 2013 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2013;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
7. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun
2010 – 2014.
3
BAB II
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
SETJEN WANTANNAS 2013
A. Visi dan Misi Setjen Wantannas 2010-2014
1. Visi
Menjadikan badan fasilitas staf bagi Presiden selaku Ketua Dewan
Ketahanan Nasional (Wantannas), yang mampu memenuhi kebutuhan
Ketua Wantannas dalam menyiapkan pilihan keputusan secara
komprehensif integral tentang defence, security, crisis prevention dan
resolution serta arahan-arahan lain dari Presiden dalam merespon dinamika
kehidupan nasional.
2. Misi
a. Menyediakan optional decision yang operasional dalam seluruh aspek
kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan
non tradisional.
b. Mengintegrasikan berbagai pemikiran dari jalur aspiratif, akademik,
dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas
sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu.
c. Menyediakan day to day report berisi saran pengambil keputusan
cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba
cepat.
d. Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem
informasi Setjen Wantannas yang compatible dengan sistem informasi
K/LPNK dan sistem informasi pemerintah daerah.
e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku
Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/Kota,
serta kemungkinan risiko yang dihadapi.
f. Memelihara seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen
Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi.
B. Tujuan dan Target Setjen Wantannas 2010-2014
Tujuan yang ingin dicapai Setjen Wantannas:
1. Tersedianya optional decision yang operasional dalam seluruh aspek
kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non
tradisional, untuk setiap tahun anggaran berjalan ditetapkan topik-topik/isu-
isu strategis yang diperkirakan timbul berdasarkan analisis/telaahan
strategis.
2. Tersedianya day to day report berisi saran pengambil keputusan cepat
menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat,
dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setiap hari memanfaatkan
fasilitas sistem informasi Setjen Wantannas yang ada dan diawaki secara
4
bergantian oleh pejabat pemikir dan pendukung sesuai dengan surat
perintah Setjen Wantannas
3. Tersedianya informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem informasi
Setjen Wantannas yang compatible dengan sistem informasi K/LPNK dan
sistem informasi pemerintah daerah, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di
atas.
4. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku
Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/kota, serta
kemungkinan risiko yang dihadapi, idem dilaksanakan sesuai butir 2 di atas.
5. Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelembagaan Setjen
Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi, dijabarkan melalui
program pembinaan organisasi (personel, materiil, pendidikan-pelatihan,
perkantoran, administrasi) dan pembinaan fungsi.
Selama satu tahun ke depan, dalam membangun ketahanan nasional, target
Setjen Wantannas adalah:
1. Terumuskannya dokumen Kirstranas;
2. Terumuskannya dokumen Apstranas;
3. Terumuskannya dokumen Renkonas;
4. Terumuskannya saran tindak pemecahan masalah krusial mendesak; dan
5. Terumuskannya saran tindak perkiraan cepat.
C. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen Wantannas
Setjen Wantannas dalam waktu 2010-2014, telah menetapkan 7 arah
kebijakan ketahanan nasional, meliputi:
1. Meningkatkan kapasitas penyediaan bahan perumusan kebijakan nasional
yang berkaitan dengan upaya pembinaan ketahanan nasional menyangkut
bidang keamanan internal, keamanan eksternal maupun menghadapi
kemungkinan dan upaya mengatasi akibat bencana berskala besar.
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan strategis dan pemantauan serta
penilaian seluruh aspek kehidupan nasional tahun anggaran berjalan dan
perkiraan kecenderungannya pada jangka pendek, jangka sedang dan
jangka panjang dalam rangka menyusun sumbangan bahan untuk
pemecahan masalah nasional krusial mendesak dan pembinaan ketahanan
nasional selama tahun anggaran berjalan.
3. Mengoptimalkan dan mengembangkan kapasitas lembaga agar senantiasa
mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Setjen Wantannas selama
tahun anggaran berjalan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan sistem informasi untuk mendukung
perumusan kebijakan keamanan internal, keamanan eksternal dan
penanganan bencana berskala besar.
5
5. Melaksanakan studi kebijakan melalui pengkajian daerah dalam rangka
memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan permasalahan yang
dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan.
6. Melaksanakan pengembangan hubungan kerjasama pengkajian dengan
perguruan tinggi untuk memperoleh masukan penyelesaian suatu masalah
Ketahanan Nasional secara akademik.
7. Melaksanakan kajian Luar Negeri ke beberapa negara yang memiliki
lembaga National Security Council semacam Dewan Keamanan Nasional
dalam rangka pengembangan organisasi Wantannas.
Dalam rangka mencapai visi dan misi Wantannas ditempuh langkah -
langkah strategi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya sebagaimana telah dialokasikan melalui RKA-KL TAB secara efektif
dan efisien meliputi:
a. Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
termasuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan personel sesuai dengan
hak anggota berdasarkan jabatan, kepangkatan dan kelas jabatan
kinerja.
b. Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat.
c. Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas.
e. Pengelolaan Asset Wantannas.
2. Menyelenggarakan Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional, melalui
telaahan kajian berbagai dinamika aspek kehidupan nasional ditinjau dari
aspek bidang sistem nasional, bidang politik dan strategi, bidang pengkajian
dan penginderaan, dan bidang pengembangan serta pemutakhiran sistem
informasi Wantannas.
D. Sasaran Pembangunan Setjen Wantannas 2013
Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres
Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 adalah: Meningkatnya
kualitas rekomendasi kebijakan nasional dibidang keamanan nasional yang
terintergrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu; Meningkatnya kualitas rekomendasi
kebijakan akan dampak pada efektifitas keputusan kebijakan nasional dalam
menyikapi dinamika ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan.
Sasaran pembangunan kewenangan Wantannas sesuai dengan Perpres
Nomor 54 Tahun 2012 tentang RKP tahun 2013 adalah: Terlaksananya
transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan
kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan
tepat waktu; Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan
berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika
sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan dan keamanan.
6
Sesuai dengan sasaran jangka menengah dan tahunan tersebut di atas,
maka sasaran yang ingin dicapai Setjen Wantannas Tahun 2013 adalah:
1. Biro Keuangan
Sasaran yang ingin dicapai Biro Keuangan pada Tahun Anggaran 2013
adalah terselenggaranya perencanaan anggaran dan administrasi
keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen
Wantannas melalui upaya pembinaan anggaran dan keuangan sebagai
berikut :
a. Bagian Perencanaan Anggaran
1) Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran;
2) Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi program dan
anggaran.
b. Bagian Administrasi Keuangan
1) Terselenggaranya tertib administrasi pertanggungjawaban
keuangan;
2) Tersusunnya laporan keuangan Setjen Wantannas.
2. Biro Persidangan dan Humas
Sasaran yang ingin dicapai pada Biro Persidangan dan Humas pada Tahun
Anggaran 2013 adalah: (1) Terselenggaranya pengelolaan persidangan dan
kehumasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen
Wantannas; (2) Terselenggaranya hubungan pelaporan dan koordinasi
dengan Ketua dan Anggota Wantannas serta dengan mitra kerja; dan (3)
Terselenggaranya pengelolaan jalur komunikasi data yang aman dan
mutakhir dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Setjen
Wantannas, melalui upaya sebagai berikut:
a. Bagian Persidangan
1) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan layanan
persidangan.
2) Tersedianya bahan/materi hasil sidang yang telah
diselenggarakan.
b. Bagian Hubungan Masyarakat
1) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan layanan
kehumasan.
2) Terlaksananya dukungan kegiatan hubungan media, hubungan
lembaga dan publikasi.
3) Terlaksananya dukungan kegiatan kearsipan, perpustakaan dan
info media.
4) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur
sisfo Setjen Wantannas.
7
3. Biro Umum
Sasaran yang ingin dicapai Biro Umum pada Tahun Anggaran 2013 adalah
terlaksananya penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumah-
tanggaan dan administrasi umum melalui upaya sebagai berikut:
a. Bagian Kepegawaian
1) Terpenuhinya Daftar Susunan Personel (DSP);
2) Terwujudnya penilaian dan peningkatan kemampuan SDM;
3) Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian;
4) Terselenggaranya pengelolaan tata naskah kepegawaian dan
dokumen kepegawaian;
5) Terwujudnya tingkat disiplin pegawai;
6) Terwujudnya data personil yang mutakhir dan valid;
b. Bagian Rumah Tangga
1) Terpenuhinya dukungan operasional perkantoran dan
pemeliharaan asset;
2) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik
Negara (BMN) yang transparan dan akuntabel;
3) Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan belanja
pegawai.
c. Bagian Administrasi Umum
1) Terselenggaranya pengelolaan administrasi persuratan dan
ekspedisi;
2) Terlaksananya dukungan tata usaha pimpinan dan
kesekretariatan.
4. Deputi Sistem Nasional
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah
terselenggaranya kajian dinamis secara komprehensif dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan sistem
nasional serta penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka
pembinaan ketahanan nasional sebagai bahan masukan kebijakan nasional
kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas.
5. Deputi Politik dan Strategi
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah
terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif aspek
kehidupan nasional (ipoleksosbudhankam) dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui
pengamatan, evaluasi, analisis dan perumusan politik strategi nasional serta
rencana kontijensi.
8
6. Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah
terselenggaranya kajian Siklis maupun Dinamis secara komprehensif dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui pengkajian dan penginderaan strategis nasional, regional,
dan internasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai
masukan dan saran tindak kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).
7. Deputi Pengembangan
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah
terselenggaranya kajian dinamis secara komprehensif dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas melalui
pengamatan, evaluasi, analisis dinamika segenap aspek kehidupan
nasional dan pelaksanaan pembangunan nasional serta perumusan saran
pemecahan krisis dan saran pemecahan masalah penyimpangan
pembangunan nasional yang terjadi.
8. Perumusan kegiatan dan koordinasi Setjen Wantannas
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2013 adalah
terselenggaranya rapat koordinasi Wantannas, reformasi birokrasi, dan
strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (stranas PPK),
serta kajian kewilayahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Setjen Wantannas, yang dilakukan melalui pengamatan, evaluasi,
analisis dinamika segenap aspek kehidupan nasional dan pelaksanaan
pembangunan nasional pada suatu daerah maupun negara lain dalam
rangka pembinaan ketahanan nasional sebagai masukan dan saran tindak
kepada Ketua Wantannas (Presiden RI).
E. Kebijakan Pembangunan Setjen Wantannas 2013
Kebijakan pembangunan Setjen Wantannas tahun 2013 dirancang sebagai
bagian dan keberlanjutan dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut
merupakan komponen dari RKP 2013, khususnya dalam menunjang salah satu
prioritas pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor enam berupa Peningkatan
Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional dalam kerangka pembangunan jangka
menengah.
Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan Setjen Wantannas
tahun 2013 adalah:
1. Mengerahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas khususnya
personel pemikir untuk melakukan telaahan baik yang bersifat siklis maupun
dinamis disesuaikan dengan dinamika seluruh aspek kehidupan nasional.
2. Mengarahkan seluruh komponen kekuatan Setjen Wantannas agar mampu
mengembangkan inisiatif, kemudahan untuk memperoleh akses
peningkatan kapasitasnya, dan penguatan tupoksi yang bersangkutan.
9
3. Mengarahkan penguatan jejaring kepakaran melalui komunikasi konstruktif
dan kemitraan strategis dengan para pakar yang mewakili jalur aspiratif
(anggota DPR, LSM terpilih, pengamat/pemerhati), jalur akademik (para
ilmuwan) dan jalur empirik (birokrat terpilih).
4. Mengarahkan seluruh sumber daya Setjen Wantannas agar mampu
menunjang berbagai program kegiatan yang telah dirancang Renstra dan
RKT secara efektif dan efisien.
10
BAB III
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2013
A. Program Pembangunan Tahun 2013
Prioritas pembangunan bidang pertahanan keamanan yang menjadi
kewenangan Setjen Wantannas adalah peningkatan kapasitas penyusunan
lembaga keamanan nasional, merupakan kumpulan dari kegiatan kegiatan
yang dirancang dalam program untuk mencapai sasaran tertentu atau
beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam
rangka harmonisasi/ keselarasan mulai dari RPJM, Renstra, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja.
Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan
bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk
kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program
menghasilkan outcome. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang
mendukung pencapaian outcome program.
Setjen Wantannas pada tahun 2013 melaksanakan 2 Program
Pembangunan Ketahanan Nasional. Masing-masing program pembangunan
ketahanan nasional tersebut mencerminkan tugas pokok dan fungsi dari 4 unit
Eselon-I lingkup Kedeputian Setjen Wantannas, dan 3 Unit Eselon II lingkup
Kebiroan Setjen Wantannas. Ukuran keberhasilan Eselon-I lingkup kedeputian
dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk outcome.
Sebagaimana diketahui bahwa outcome merupakan hasil dari output kegiatan
yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II). Adapun 2 Program
Pembangunan Ketahanan Nasional Tahun 2013 disajikan pada Tabel A.
Tabel A. Program Pembangunan Setjen Wantannas Tahun 2013
No. Nama Program
1Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Wantannas
2 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas 2013
Program pembangunan ketahanan nasional dijabarkan ke dalam
kegiatan-kegiatan. Pada masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja
Eselon I dan Eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kinerja
keberhasilan unit kerja Eselon I, Eselon II dan unit kerja mandiri dalam
melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk output. Penjabaran 2 program ke
dalam 7 kegiatan, 7 Output, dan 5 sub output secara rinci disajikan pada Tabel
B.
11
Tabel B. Rancangan Program dan Kegiatan Setjen Wantannas Tahun 2013
No. Program/Kegiatan/Output/Suboutput
1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Wantannas
1.1 Perencanaan Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
1.2. Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat
1.3. Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga
1.4. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas
1.5 Pengelolaan Aset Wantannas
2. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.1.1 Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional
2.2. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas
2.2.1 Sistem Teknologi dan Informasi
12
C. Rencana Kerja dan Anggaran Setjen Wantannas 2013
1. Rencana Kerja
a. Biro Keuangan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Keuangan
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Bagian Perencanaan Anggaran
a) Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
jangka menengah;
b) Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
c) Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja;
d) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
e) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi program;
f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi anggaran;
g) Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP);
2) Bagian Administrasi Keuangan
a) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
b) Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan;
c) Melaksanakan pengarsipan dokumen keuangan;
d) Menyusun laporan keuangan semester dan tahunan;
e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi
keuangan.
b. Biro Persidangan dan Humas
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro
Persidangan dan Humas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1) Bagian Persidangan
a) Menyusun rencana kinerja layanan persidangan;
b) Melaksanakan pelayanan persidangan;
c) Melaksanakan kegiatan produksi dan reproduksi;
d) Melaksanakan layanan rapat koordinasi dengan anggota
tetap Wantannas;
e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
persidangan.
2) Bagian Hubungan Masyarakat
a) Menyusun rencana kinerja layanan kehumasan;
13
b) Melaksanakan pengelolaan hubungan media dan hubungan
lembaga;
c) Melaksanakan pengelolaan bahan publikasi;
d) Melaksanakan pengelolaan penerjemahan;
e) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
infrastruktur sisfo Setjen Wantannas yang meliputi aplikasi,
software, dan hardware jalur komunikasi data;
f) Melaksanakan kegiatan dan koordinasi pada forum
Bakohumas;
g) Melaksanakan penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
Setjen Wantannas;
h) Melaksanakan pengelolaan arsip Setjen Wantannas;
i) Melaksanakan kegiatan fotografi dan videografi;
j) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan
perpustakaan, serta pendayagunaan bahan pustaka;
k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
kehumasan.
c. Biro Umum
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Biro Umum
melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Bagian Kepegawaian
a) Melaksanakan pengadaan pegawai melalui mutasi jabatan
dari lintas Kementerian/Lembaga;
b) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai
mekanisme dan prosedur meliputi kenaikan pangkat,
pensiun, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, cuti,
pengusulan tanda penghargaan, absensi dan pembuatan
kartu terkait pegawai serta pelantikan pejabat struktural;
c) Melaksanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian dan
dokumen kepegawaian sesuai dengan mekanisme dan
prosedur;
d) Melaksanakan pemutakhiran data pegawai dan verifikasi
data;
e) Melaksanakan pengiriman personil untuk mengikuti diklat
struktural (Pim Tk.II & Pim Tk.IV) dan diklat teknis;
f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
kepegawaian.
2) Bagian Rumah Tangga
a) Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa;
14
b) Melaksanakan pengadministrasian BMN dan barang
persediaan;
c) Melaksanakan belanja modal yang terdiri dari pengadaan
peralatan pendukung kinerja;
d) Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor tempat kerja,
kendaraan dinas dan peralatan kantor lainnya;
e) Mengadakan obat-obatan untuk poliklinik Wantannas;
f) Mengadakan pakaian dinas pegawai;
g) Mengadakan pakaian kerja tenaga keamanan, kebersihan,
pramubakti dan pengemudi;
h) Melaksanakan pembayaran belanja pegawai dan tenaga
honorer (keamanan, kebersihan, pramubakti dan
pengemudi);
i) Melaksanakan pembayaran langganan daya dan jasa;
j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan
kerumahtanggaan.
3) Bagian Administrasi Umum
a) Menyelenggarakan kegiatan naskah dinas persuratan;
b) Mengelola arsip yang meliputi perawatan dan pemeliharaan
arsip;
c) Melaksanakan pengawasan kegiatan tata naskah dinas
persuratan;
d) Melaksanakan dukungan operasional pimpinan/ketua
lembaga;
e) Melaksanakan dukungan kesekretariatan;
f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan administrasi
umum.
d. Deputi Sistem Nasional
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian
Sistem Nasional melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan
Panitia Kerja.
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema,
dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui
pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung
dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang sistem nasional.
Melaksanakan penyusunan kajian bidang sistem nasional
melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan
naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial
15
mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas
naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
3) Evaluasi dan pelaporan.
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan
rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat perumusan
materi (Ramusmat).
e. Deputi Politik dan Strategi
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian
Politik dan Strategi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan
Panitia Kerja.
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema,
dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui
pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung
dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang politik dan
strategi.
Melaksanakan penyusunan kajian bidang politik dan strategi
melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan
naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial
mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas
naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
3) Evaluasi dan pelaporan.
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan
rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat perumusan
materi (Ramusmat).
f. Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian
Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan
Panitia Kerja.
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema,
dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui
pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung
dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengkajian dan
penginderaan.
Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengkajian dan
penginderaan melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas),
penyusunan naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah
16
krusial mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya
(Semiloka) atas naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra
kerja.
3) Evaluasi dan pelaporan.
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan
rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat perumusan
materi (Ramusmat).
g. Deputi Pengembangan
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kedeputian
Pengembangan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Pengumpulan data, identifikasi masalah dan pembentukan
Panitia Kerja.
Melaksanakan pembentukan panitia kerja, merumuskan tema,
dan menyusun Term of Reference (TOR) Kajian melalui
pengumpulan data dan identifikasi masalah serta didukung
dengan kegiatan pengkajian daerah (Kajida).
2) Penyusunan kajian, kirpat, dan semiloka bidang pengembangan.
Melaksanakan penyusunan kajian bidang pengembangan
melalui kegiatan rapat kerja terbatas (Rakertas), penyusunan
naskah perkiraan cepat (Kirpat) terkait masalah krusial
mendesak, dan pelaksanaan seminar lokakarya (Semiloka) atas
naskah kajian hasil kerjasama dengan mitra kerja.
3) Evaluasi dan pelaporan.
Melaksanakan rapat finalisasi naskah kajian melalui kegiatan
rapat kelompok kerja khusus (Pokjasus) dan rapat peurmusan
materi (Ramusmat).
h. Perumusan Kegiatan dan Koordinasi Setjen Wantannas
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Setjen
Wantannas melaksanakan perumusan kegiatan dan koordinasi
sebagai berikut:
1) Melaksanakan pembentukan panitia kerja dalam rangka Rapat
Koordinasi Wantannas, Reformasi Birokrasi dan Strategi
Nasional Pemberantasan Korupsi.
2) Melaksanakan Rapat Koordinasi Wantannas, Kajian
Kewilayahan, Seminar Nasional/Internasional, Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi.
3) Melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan atas kegiatan Rapat
Koordinasi Wantannas, Kajian Kewilayahan, Seminar
Nasional/Internasional, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.
17
i. Pengembangan Sistem Informasi Wantannas
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara cepat, akurat
dan aman perlu didukung dengan sistem tehnologi informasi yang
handal, maka Setjen Wantannas melaksanakan pengembangan
sistem informasi Wantannas melalui kegiatan pengembangan
jaringan sistem informasi Wantannas.
2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran
Anggaran untuk pelaksanaan seluruh Rencana Kerja Setjen
Wantannas TA. 2013 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebesar Rp. 38.946.106.000,- (Tiga puluh delapan miliar
sembilan ratus empat puluh enam juta seratus enam ribu rupiah), dengan
rincian sebagai berikut:
a. Berdasarkan jenis belanja, terdiri dari :
1) Belanja Pegawai : Rp. 7.090.695.000,-
2) Belanja Barang : Rp. 29.324.312.000,-
3) Belanja Modal : Rp. 2.531.099.000,-
Jumlah : Rp. 38.946.106.000,-
b. Berdasarkan jenis program :
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Wantannas: Rp. 14.734.006.000,-
a) Perencanaan Program & Minkeu Rp. 7.573.377.000,-
b) Pelayanan Persidangan & Humas Rp. 365.823.000,-
c) Pelayanan Tata Usaha & Rumga Rp. 969.130.000,-
d) Pembinaan Adm. Kepegawaian Rp. 296.876.000,-
e) Pengelolaan Asset Wantannas Rp. 5.528.800.000,-
2) Program Pengembangan Kebijakan
Ketahanan Nasional: Rp. 24.212.100.000,-
a) Perumusan Kebijakan Ketahanan
Nasional Rp. 22.361.001.000,-
b) Pengembangan Sisfo Wantannas Rp. 1.851.099.000,-
18
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan Setjen Wantannas Tahun 2013 yang berisi tentang
detail sasaran, strategi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun merupakan pedoman bagi unit-unit kerja Setjen Wantannas dalam
menyelenggarakan pembangunan setjen Wantannas tahun 2013. Disamping itu
dengan ditetapkanya indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan
sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan
evaluasi keberhasilan dan kegagalan.
Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada
kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan dari unit-unit kerja yang ada
melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas SDM,
penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Dengan
demikian hal-hal yang dapat menjadikan kendala ataupun hambatan dapat
disesuaikan dengan baik.
Jakarta, 14 September 2012
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
Waris
Letnan Jenderal TNI
19
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Tahun : 2013
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
1 Terwujudnya peningkatan kinerja
manajemen internal dalam rangka
pelaksanaan tugas Setjen Wantannas
Opini BPK terhadap laporan
keuangan Setjen Wantannas
WTP
Nilai hasil evaluasi Kemen Pan &
RB terhadap pelakasanaan kinerja
Setjen Wantannas
CC
Persentase pejabat yang telah
melaporkan LHKPN
100 Persen
Persentase dokumen program dan
anggaran yang diselesaikan tepat
waktu
100 Persen
Persentase unit kerja yang telah
melaksanakan kegiatan sesuai
dengan perencanaan
100 Persen
2 Tersedianya saran tindak kebijakan
ketahanan nasional fokus pada bidang
defence, security, crisis prevention and
resolution secara komprehensif
sebagai masukan Ketua Wantannas
(Presiden RI)
Persentase saran tindak hasil
kajian dinamis, siklis dan perkiraan
cepat bidang kebijakan ketahanan
nasional
100 Persen
Persentase respon Presiden
terhadap saran tindak Setjen
Wantannas yang disampaikan
kepada Presiden
75 Persen
Jakarta, 14 September 2012
Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
Waris
Letnan Jenderal TNI
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon I : Kedeputian Sistem Nasional
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terselenggaranya kajian
Dinamis secara komprehensif
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi
Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui
pengamatan, evaluasi, analisis
dan perumusan sistem
nasional serta penjabarannya
ke dalam sub-sub sistemnya
dalam rangka pembinaan
ketahanan nasional, sebagai
bahan masukan kebijakan
nasional kepada Presiden RI
selaku Ketua Wantannas.
Jumlah saran tindak strategis bidang
sistem nasional
14 Naskah
Persentase saran tindak hasil
perkiraan cepat bidang sistem
nasional
100 Persen
Jumlah kajian hasil semiloka terkait
permasalahan daerah yang dapat
dijadikan sebagai pertimbangan dalam
penyelesaian masalah nasional bidang
sistem nasional
1 Naskah
Persentase saran tindak bidang sistem
nasional yang dikirim ke Presiden
70 Persen
Jakarta, 14 September 2012
Deputi Sistem Nasional
Setjen Wantannas
Drs. Tahan SL Toruan, MM Dipl. SS
Mayor Jenderal TNI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon I : Kedeputian Politik dan Strategi
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terselenggaranya kajian Siklis
maupun Dinamis secara
komprehensif aspek
kehidupan nasional
(ipoleksosbudhankam) dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi
Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui
pengamatan, evaluasi, analisis
dan perumusan politik strategi
nasional serta rencana
kontijensi
Jumlah saran tindak strategis bidang
politik dan strategi
10 Naskah
Jumlah dokumen siklis 1 Naskah
Persentase saran tindak hasil
perkiraan cepat bidang politik dan
strategi
100 Persen
Jumlah kajian hasil semiloka terkait
permasalahan daerah yang dapat
dijadikan sebagai pertimbangan dalam
penyelesaian masalah nasional bidang
politik dan strategi
1 Naskah
Persentase saran tindak bidang politik
dan strategi yang dikirim ke Presiden
65 Persen
Jakarta, 14 September 2012
Plh. Deputi Politik dan Strategi
Setjen Wantannas
Joko Sunaryo, SH.,MM
Brigadir Jenderal TNI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon I : Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terselenggaranya kajian Siklismaupun Dinamis secarakomprehensif dalam rangkamendukung pelaksanaantugas dan fungsi SetjenWantannas, yang dilakukanmelalui pengkajian danpenginderaan strategisnasional, regional, daninternasional dalam rangkapembinaan ketahanannasional sebagai masukandan saran tindak kepadaKetua Wantannas (PresidenRI)
Jumlah saran tindak strategisbidang pengkajian danpenginderaan
10 Naskah
Jumlah dokumen siklis 2 Naskah
Persentase saran tindak hasilperkiraan cepat bidang pengkajiandan penginderaan
100 Persen
Jumlah kajian hasil semiloka terkaitpermasalahan daerah yang dapatdijadikan sebagai pertimbangandalam penyelesaian masalahnasional bidang pengkajian danpenginderaan
1 Naskah
Persentase saran tindak bidangpengkajian dan penginderaan yangdikirim ke Presiden
60 Persen
Jakarta, 14 September 2012
Plh. Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Setjen Wantannas
Drs. Manahan Daulay
Brigadir Jenderal Polisi
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon I : Kedeputian Pengembangan
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terselenggaranya kajian
Dinamis secara komprehensif
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi
Setjen Wantannas, yang
dilakukan melalui
pengamatan, evaluasi, analisis
dinamika segenap aspek
kehidupan nasional dan
pelaksanaan pembangunan
nasional serta perumusan
saran pemecahan krisis dan
saran pemecahan masalah
penyimpangan pembangunan
nasional yang terjadi
Jumlah saran tindak strategis
bidang pengembangan
14 Naskah
Persentase saran tindak hasil
perkiraan cepat bidang
pengembangan
100 Persen
Jumlah kajian hasil semiloka terkait
permasalahan daerah yang dapat
dijadikan sebagai pertimbangan
dalam penyelesaian masalah
nasional bidang pengembangan
1 Naskah
Persentase saran tindak bidang
pengembangan yang dikirim ke
Presiden
60 Persen
Jakarta, 14 September 2012
Deputi Pengembangan
Setjen Wantannas
Edy Sunarwondo
Marsekal Muda TNI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon II : Biro Keuangan
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terselenggaranya
perencanaan anggaran dan
administrasi keuangan dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi
Setjen Wantannas melalui
upaya pembinaan anggaran
dan keuangan.
Persentase unit kerja yang
mengajukan perencanaan kegiatan
tahunan secara tepat waktu
100 Persen
Persentase dokumen perencanaan
dan pelaporan yang dapat
diselesaikan tepat waktu
100 Persen
Persentase penyerapan anggaran 100 Persen
Persentase dokumen tagihan
pertanggungjawaban keuangan yang
dapat diselesaikan tepat waktu
100 Persen
Opini BPK terhadap laporan
keuangan
WTP
Jakarta, 14 September 2012
Kepala Biro Keuangan
Setjen Wantannas
Edy Purwanto
Brigadir Jenderal TNI
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon II : Biro Umum
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terlaksananya
penyelenggaraan
administrasi
kepegawaian,
kerumahtanggaan dan
administrasi umum
Persentase pengawakan personel yang
dibutuhkan organisasi sesuai Daftar
Susunan Personel (DSP)
80 Persen
Persentase pelayanan administrasi
kepegawaian secara tepat waktu
100 Persen
Persentase data personil yang mutakhir dan
valid
85 Persen
Persentase pegawai yang lulus dari
pendidikan dan pelatihan struktural dan
teknis dengan predikat baik
100 Persen
Persentase BMN dalam kondisi baik (layak
pakai)
100 Persen
Jumlah laporan BMN yang transparan dan
akuntabel yang dapat diselesaikan tepat
waktu
2 laporan
Persentase sarana dan prasarana yang
tersedia dengan jumlah pegawai sesuai
dengan kualitas pelayanan yang baik
90 Persen
Persentase dokumen administrasi
persuratan dan ekspedisi yang dapat
diselesaikan tepat waktu
100 Persen
Persentase tingkat kepuasan pegawai
terhadap sarana dan prasarana yang ada
80 Persen
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Persentase tingkat kehadiran pegawai 100 Persen
Jakarta, 14 September 2012
Kepala Biro Umum
Setjen Wantannas
Y.A. Sulardi
Brigadir Jenderal TNI
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II KEMENTERIAN/LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon II : Biro Persidangan dan Humas
Tahun Anggaran : 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Terselenggaranya
pengelolaan persidangan
dan kehumasan dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas pokok
Setjen Wantannas
Persentase pelayanan persidangan yang
terlaksana dengan efektif dan efisien
100 Persen
Persentase bahan/materi persidangan
yang diproduksi dan direproduksi
100 Persen
Persentase digitalisasi arsip dan
perpustakaan yang lengkap dan mutakhir
80 Persen
Jumlah naskah MoU dengan K/L dan
instansi terkait
6 Naskah
Persentase publikasi/ pemberitaan tentang
kegiatan Setjen Wantannas yang
dilaksanakan
100 Persen
Jumlah dokumen yang diupload di
website Setjen Wantannas
15 Dokumen
Jumlah pengunjung website Setjen
Wantannas
200 org/hari
Terselenggaranya
hubungan pelaporan dan
koordinasi dengan Ketua
dan Anggota Wantannas
serta dengan mitra kerja
Persentase Sidang Dewan dan Forum
Bakohumas yang terlaksana dengan
efektif dan efisien
60 Persen
Terselenggaranya
pengelolaan jalur
komunikasi data yang
Peringkat hasil evaluasi Kemen Kominfo
terhadap pelaksanaan manajemen
keamanan informasi Setjen Wantannas
5
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)aman dan mutakhir dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas pokok
Setjen Wantannas
Persentase pengguna aplikasi Sisfo Setjen
Wantannas
20 Instansi
Jakarta, 14 September 2012
Kepala Biro Persidangan dan Humas
Setjen Wantannas
Dody Usodo Hargo S, S.IP, MM
Brigadir Jenderal TNI
LAMPIRAN II
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2013
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL
Program Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KeteranganUraian Indikator
KerjaSatuan Rencana
TingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
PengembanganKebijakanKetahananNasional
Terselenggaranya kajianDinamissecarakomprehensif dalamrangkamendukungpelaksanaantugas danfungsiSetjenWantannas,yangdilakukanmelaluipengamata,evaluasi,analisis danperumusansistemnasionalsertapenjabarannya ke dalamsub-subsistemnyadalamrangkapembinaanketahanannasional,sebagaibahanmasukankebijakannasionalkepadaPresiden RIselakuKetuaWantannas.
- MasukanDana, SDM
- Keluaran1) Saran
tindakdinamisbid.sistemnasional
2) Sarantindakperkiraancepatbid.sistemnasional
3) Kajian hasilsemiloka
- HasilResponPresiden:
1) Sarantindakdinamisbid.sistemnasional
2) Sarantindakperkiraancepatbid.sistemnasional
3) Kajian hasilsemiloka
- ManfaatUntukmemberikankerangkakonseptualpembinaanketahanannasionalyangapplicable
Rupiah
Naskah
Naskah
Naskah
Persentase
Persen
tase
Persen
tase
Persen
tase
4.056.953.750
14
10
1
70
70
70
70
3.935.245.137
14
10
1
86
80
100
88
97
100
100
100
123
114
143
125
Program Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KeteranganUraian Indikator
KerjaSatuan Rencana
TingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
- DampakTerselenggaranyapembinaanketahanannasionalyang efektifdan efisiensehinggameningkatnya kualitasketahanannasional
Persen
tase
70 88 125
Penjelasan :
1. Pada TA. 2013 Kedeputian Sisnas telah menghasilkan 31 Kajian berupa kajian
Dinamis maupun perkiraan cepat, dengan perincian sebagai berikut:
a. Kajian Dinamis
1) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi meningkatnya konflik
sosial guna menjaga stabilitas keamanan nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas keamanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Kemenko Polkam, Kemhan, Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri dan
Pemda merumuskan blue print penanganan konflik sosial di daerah
masing-masing, sehingga stabilitas wilayah dapat terjaga dengan baik
untuk memajukan pembangunan.
2) Saran tindak dengan judul “Pemeliharaan perdamaian dalam rangka
pembangunan di Aceh ”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan
dengan pemeliharaan perdamian dan pembangunan di Aceh.
Dampak yang diharapkan
Kemenko Polhukam, Kemendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Pemda Aceh
melakukan koordinasi agar mengoptimalkan upaya-upaya edukasi dan
sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan persatuan berdasar Pancasila,
sehingga nilai-nilai karakter bangsa kembali menguat di kalangan generasi
muda.
3) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi fenomena
melonjaknya usia produktif dalam rangka ketahanan nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden sebagai
bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan
pengelolaan SDM baik peningkatan kualitas maupun daya saing untuk
mempertahankan pembangunan ekonomi dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Kemenko Kesra, Kemenakertrans, Kemen BUMN dan Pemda membuat
program terobosan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM
serta menyiapkan lapangan pekerjaan untuk mengurangi beban ekonomi
Negara.
4) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi permasalahan
pemberdayaan SDA di daerah; Kajian daerah di Sulawesi Tenggara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden sebagai
bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan
pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan
perekonomian Indonesia.
Dampak yang diharapkan
SDA dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan ekonomi
negara yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara umum
dan berkelanjutan.
5) Saran tindak dengan judul “Penguatan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam rangka menekan perilaku korupsi”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola
pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Dampak yang diharapkan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta
bebas dari korupsi.
6) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi praktek kartelisasi
bahan pangan guna menjamin ketahanan nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan pangan
untuk ketahanan menciptakan ketahanan pangan.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya praktek kartelisasi pangan dalam kegiatan
penyediaan bahan pangan di Indonesia.
7) Saran tindak dengan judul “Menata ulang kemitraan pemerintah dan
swasta dalam pembangunan infrastruktur publik guna meningkatkan
ketahanan ekonomi”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan
infrastruktur publik guna meningkatkan ketahanan ekonomi.
Dampak yang diharapkan
Meningkatkan sinergitas kemitraan di bidang pembangunan infrastruktur
guna peningkatan kualitas infrastruktur yang dibangun agar berdayaguna.
8) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi HGU yang bermasalah
dalam rangka ketahanan nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan HGU
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Peningkatan dan penyelarasan sistem perijinan dan penerbitan HGU untuk
mencegah konflik lahan dan peningkatan perekonomian nasional.
9) Saran tindak dengan judul “Penguatan implementasi Kebijakan
Keamanan Energi Nasional Menggunakan Energi Terbarukan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan energi
alternatif dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Diterbitkannya kebijakan pemerintah dalam rangka penggunaan energi
terbarukan dan ramah lingkungan untuk efisiensi dan optimalisasi
penggunaan anggaran negara untuk pemenuhan energi nasional.
10) Saran tindak dengan judul “Penguatan kapasitas pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian
dan pemanfaatan yang berkelanjutan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA
yang berkelanjutan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Pengaturan pengelolaan SDA yang sinergis dan berkelanjutan untuk
meningkatkan ekonomi nasional guna terciptanya stabilitas ekonomi
nasional.
11) Saran tindak dengan judul “Penguatan hubungan pemerintah dan
pemerintah daerah dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penataan hubungan
pusat dan daerah guna memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Penataan hubungan pusat dan daerah guna penguatan hierarki dan posisi
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
12) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi permasalahan tata
niaga impor bahan pangan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga impor
pangan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terjadinya penataan tata niaga impor guna melindungi produksi dalam
negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
13) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Ancaman terhadap
Keamanan Siber dalam rangka Memantapkan Stabilitas Nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan siber
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Peningkatan pengamanan siber dari berbagai segi guna mencegah
kebocoran informasi dan dokumen negara dalam rangka terjaminnya
kerahasiaan negara guna menjaga stabilitas nasional.
14) Saran tindak dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan CSR Guna
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan CSR
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Optimaslisasi pemanfaatan CSR dan tepat sasaran untuk menjaga
keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian
lingkungan pabrik.
b. Perkiraan Cepat
1) Saran tindak dengan judul “Perkembangan Sengketa Lahan PT.
Lonsum dengan Masyarakat Setempat di Kabupaten Bulukumba”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan
sengketa lahan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terjadinya kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik lahan
dengn tuntas baik secara hokum maupun melalui jalan damai.
2) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi potensi konflik
dampak penyalahgunaan dana APBD di Kab. Kepulauan Sula Provinsi
Maluku Utara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan APBD
dalam rangka kesejahteraan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya inefisiensi dan tindakan penyalahgunaan dana
anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk meningkatkan
pembangunan daerah.
3) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Penyalahgunaan Dana
Pembangunan Kabupaten Biak Numfor”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan APBD
Biak dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Antisipasi penggunaan APBD yang tidak efisien dan mencegah terjadinya
penyalahgunaan dan tindak korupsi anggaran daerah.
4) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Potensi Konflik
Sengketa Lahan Anjongan Melancar di Kab. Pontianak, Provinsi
Kalbar”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik
lahan.
Dampak yang diharapkan
Dapat dicegah terjadinya duplikasi kepemilikan lahan dan penyelesaian
kasus duplikasi kepemilikan lahan secara damai.
5) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Potensi Konflik Tapal
Batas Kabupaten di Provinsi Bengkulu”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian batas
wilayah.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadi konflik sosial dimasyarakat akibat sengketa tumpang
tindihnya kepemilikan lahan oleh masyarakat dari dua kabupaten yang
berbeda.
6) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi pro dan kontra
penundaan Pilkada Lampung”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilukada di Provinsi Lampung.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya konflik sosial bagi akibat terjadinya penundaan
pelaksanaan Pemilukada Lampung.
7) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Maraknya
Penggunaan Senjata Api Ilegal”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penggunan senjata
api dalam rangka keamanan nasional yang kondusif.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api secara illegal untuk
menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
8) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Maraknya Kasus Suap
dan Tindak Pidana Korupsi”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan tindakan
suap dan tindak pidana korupsi.
Dampak yang diharapkan
Efektifitas dan efisiensi dana-dana kegiatan pembangunan khususnya
yang bersumber dari APBN.
9) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Permasalahan
Tambang Ilegal di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan pengelolaan tambang yang
diarahkan untuk kesejahteraan rakyat yang seluas luasnya.
Dampak yang diharapkan
Mencegah dan menghentikan kegiatan usaha tambang illegal untuk
peniingkatan penghasilan devisa dan mencegah kerusakan lingkungan
yang tidak terkendali.
10) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Dampak Kebijakan
Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Wilayah Kepri dan Batam”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sterilisasi kawasan
hutan lindung.
Dampak yang diharapkan
Kelestarian dan terpeliharanya kawasan hutan lindung sebagai salah satu
paru-paru dunia untuk penurunan emisi CO2 di dunia.
2. Pada TA. 2013 Kedeputian Sistem Nasional telah menghasilkan 1 Naskah kajian hasil
semiloka dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil semiloka dengan judul “Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dalam rangka
Mengurangi Kemiskinan dan Disparitas antar Daerah di Sumatera Utara”
b. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan di
Provinsi Sumatera Utara.
c. Dampak yang diharapkan
Dilaksanakannya program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal untuk
peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
3. Pada TA. 2013 Kedeputian Sistem Nasional telah menghasilkan 6 Naskah kajian hasil
kajian daerah dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Perkembangan sengketa
lahan PT. Lonsum dengan masyarakat setempat di Kabupaten Bulukumba
yang berpotensi konflik”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian konflik sengketa
lahan di Kabupaten Bulukumba.
Dampak yang diharapkan
Terjadi penyelesaian konflik lahan baik melalui proses hukum maupun secara
damai melalui proses ganti rugi.
b. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan solusi
Perkembangan Eksekusi Hukum Bupati Aru Maluku Tenggara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan eksekusi hukuman terhadap
Bupati Aru Maluku Tenggara.
Dampak yang diharapkan
Terlaksananya hukuman terhadap Bupati Aru yang telah mendapatkan
keputusan berkekuatan hukum tetap.
c. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan Solusi
Penyalahgunaan Dana Pembangunan Kabupaten Biak Numfor”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di
Kabupaten Biak Numfor.
Dampak yang diharapkan
Mencegah keterlambatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor akibat
terjadinya penyalah gunaan dan penyimpangan penggunaan dana
pembangunan.
d. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan Solusi Potensi
Konflik Tapal Batas Kabupaten di Propinsi Bengkulu”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan
perbatasan antar kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya keresahan dan konflik antar warga akibat tumpah tindih
kepemilikan lahan.
e. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan Solusi
Meluasnya Konflik Lahan Perkebunan antara Kelompok Tani Teluk Lesung
dengan PT. Rantau Sinar Karsa (RSK).”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sengketa lahan di
Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Menyelesaikan masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Rantau
Sinar Karsa melalui eksekusi lahan sesuai dengan bukti kepemilikan lahan
dan/atau system ganti rugi.
f. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan Solusi
Permasalahan Sengketa Perbatasan di Provinsi Sumatera Barat dan
Provinsi Bengkulu”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penentuan batas antar Provinsi.
Dampak yang diharapkan
Menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah agar dapat ditetapkan tapal batas
kedua wilayah untuk menghindari sengketa yang lebih luas di antara masyarakat
akibat perebutan lahan.
Jakarta, 12 Februari 2014
Deputi Sistem Nasional
Drs. Tahan S.L. Toruan, MM, Dipl.SS
Mayor Jenderal TNI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI
Program Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KeteranganUraian Indikator
KerjaSatuan Rencana
TingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
PengembanganKebijakanKetahananNasional
Terselenggaranya kajianSiklismaupunDinamissecarakomprehensif aspekkehidupannasional(ipoleksosbudhankam)dalamrangkamendukungpelak-sanaantugas danfungsiSetjenWantannas,yangdilakukanmelaluipenga-matan,evaluasi,analisis danperumusanpolitikstrateginasionalsertarencanakontijensi
- MasukanDana, SDM
- Keluaran1) Saran tindak
dinamisbid.politik&strategi
2) Saran tindaksiklisbid.politik&strategi
3) Saran tindakperkiraancepat bid.politik&strategi
4) Kajian hasilsemiloka
- HasilResponPresiden:
1)Saran tindakdinamis bid.politik&strategi
2)Saran tindaksiklisbid.politik&strategi
3)Saran tindakperkiraancepat bid.politik&strategi
4)Kajian hasilsemiloka
- ManfaatUntukmemberikankerangkakonseptualpembinaanketahanannasionalyangapplicable
Rupiah
Naskah
Naskah
Naskah
Naskah
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
4.056.953.750
10
1
10
1
65
65
65
65
65
3.935.245.137
10
1
10
1
70
100
80
100
87
97
100
100
100
100
108
154
123
154
134
Program Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KeteranganUraian Indikator
KerjaSatuan Rencana
TingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
- DampakTerselenggaranyapembinaanketahanannasionalyang efektifdan efisiensehinggameningkatnya kualitasketahanannasional
Persentase
65 87 134
Penjelasan :
1. Pada TA. 2013 Kedeputian Polstra telah menghasilkan 23 Kajian berupa kajian Siklis,
Dinamis maupun perkiraan cepat, dengan perincian sebagai berikut:
a. Kajian Siklis berupa Renkonnas
Saran tindak dengan Judul “Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi
Nasional Kerusuhan Massal pada Tahun 2014”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2014
apabila terjadi Kontinjensi Nasional Kerusuhan Massal.
Dampak yang diharapkan
Pemerintah-K/L terkait dapat segera menyususn rencana aksi secara terpadu
untuk melakukan pencegahan dini – penindakan terukur dan pembinaan paska
kerusuhan agar aktivitas masyarakat kembali normal. Sehingga pemilu dapat
berjalan sesuai ketentuan, dan aparatkemanan serta K/L terkait sudah
melakukan berbagai palatihan dan kesiapan.
b. Kajian Dinamis
1) Saran tindak dengan judul “Pengelolaan Pertambangan Mineral dan
Batubara Berbasis Pelestarian Lingkungan Untuk Menunjang
Promosi Wisata Tambang”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Kementerian ESDM Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif serta
pemda terkait merumuskan blue print pengembangan wisata tambang di
daerah masing-masing. Sehingga wisata tambang dapat lebih
dikembangkan baik untuk membuka lapangan kerja maupun meningkatkan
PAD.
2) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menghadapi
Degradasi Karakter Bangsa dalam rangka Menuju Masa Depan
Indonesia yang Lebih Maju”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Kemendagri/Kesbangpol berkoordinasi agar Kemendikbud
mengoptimalkan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi nilai-nilai
kebangsaan berdasar Pancasila. Sehingga nilai-nilai karakter bangsa
kembali menguat di kalangan generasi muda.
3) Saran tindak dengan judul “Penguatan Budaya Hukum dalam rangka
Peningkatan Penegakan Hukum”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
K/L terkait (Polri, Jaksa dan KemenkumHAM) membuat program hukum
sadar hukum. Sehingga kesadaran dan kepatuhan terhdap hukumj
semakin menguat di lingkungan kelembagan hukum maupun masyarakat.
4) Saran tindak dengan judul “Penguatan Penegakan Hukum dalam rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan
penegakan hukum dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Meningkatkan integritas aparat hukum dalam menyelesaikan perkara
hukum sesuai keadilan yang berlaku. Sehingga kepercayaan publik
kembali meningkat terhadap aparatur penegakan hukum.
5) Saran tindak dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat pada Sektor
Pertanian dalam rangka Pengurangan Angka Kemiskinan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan
kemiskinan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Memperkuat pelaksanan program pemberdayaan di sektor pertanian tiap
daerah sesuai dengan komoditas unggulan daerah di sektor pertanian.
Sehingga terbuka peluang kerja bagi masyarakat terutama petani untuk
mermperbaiki taraf hidup mereka yang akan dapat mengurangi angka
penduduk miskin.
6) Saran tindak dengan judul “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
dalam rangka Mempercepat Pembangunan Daerah”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mempercepat
pembangunan daerah dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Melaksanakan intensivikasi pelaksanaan program pembangunan ekonomi
daerah. Sehingga akselerasi pembangunan daerah dapat lebih dipercepat
baik untuk merningkatkan kesejahteraan maupun memberi kontribusi
kepada pertmbuhan ekonomi.
7) Saran tindak dengan judul “Mengembangkan Pengelolaan Komoditas
Unggulan Lokal Papua dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan
kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengembangkan dan memperluas perkebunan komoditas unggulan
Papua dan untuk meningkatkan produktifitas. Sehingga membuka
lapangan kerja bagi masyarakat Papua di sektor pertanian dan
perkebunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.
8) Saran tindak dengan judul “Meningkatkan Wawasan Kebangsaan
Masyarakat Papua dalam rangka Memperkuat Nasionalisme”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan memperkuat
nasionalisme dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Peningkatan wawasan kebangsaan pada masyarakat Papua tidak hanya
dilakukan melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan tetapi juga harus
dibarengi dengan percepatan perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua,
sinergitas antar stakeholder perlu ditingkatkan, apresiasi terhadap budaya
lokal dan pemberdayaan pranata sosial, melibatkan para sosiolog dan
antropolog serta semakin membuka dialog untuk mensosialisasikan nilai-
nilai kebangsaan. Sehingga masyarakat Papua semakin memiliki rasa
nasionalisme yang tinggi dan dapat merngurangi serta mencegah
terjadinya geraka-gerakan separatisme.
9) Saran tindak dengan judul “Penguatan Formulasi Koalisi Parpol yang
Konstruktif dalam rangka Mendukung Efektifitas dan Kinerja
Pemerintah”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan efektifitas dan kinerja
pemerintah dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Karena koalisi masih terdistorsi dengan kepentingan politik masing-masing
partai yang berakibat pada terganggunya akselerasi pencapaian sasaran
program pembangunan. Koalisi parpol masih rapuh dan terjangkit politik
transaksional. Kedepan diperlukan koalisi parpol yang konstruktif
proporsional untuk mendukung efektifitas dan kinerja pemerintah.
Sehingga Parpol harus segera berkoalisi sebelum Pileg untuk menghindari
terjadinya koalisi yang rapuh.
10) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menghadapi Dinamika
Kehidupan Politik dalam rangka Pemilu 2014”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan menghadapi dinamika
politik pemilu 2014 dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Jalannya Pemilu 2014 yang aman, tertib dan damai, serta dapat
menghasilkan para pemimpin sesuai harapan untuk menuju kehidupan
dan kemajuan bangsa, tujuannya Pemilu dapat berjalan sesuai jadwal dan
tidak terjadi kegagalan pelaksanaan Pemilu.
c. Perkiraan Cepat
1) Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat tentang Antisipasi dan Solusi
Gangguan Keamanan dalam Negeri di Daerah Sumatera Utara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gangguan keamanan
dalam negeri dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya ganguan keamanan secara dini melalui cara-cara
damai dan menindak tegas para provokator serta mengeliminasi objek
yang menjadi isu konflik di Sumatera Utara.
2) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Pemberantasan
Tindak Kejahatan Bersenjata dalam Perspektif Keamanan Warga
Negara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan warga
negara dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Berkurangnya peredaran senpi ilegal dan memberikan tindakan hukum
yang tegas bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran senpi ilegal.
3) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Permasalahan Krusial di
Kalimantan Timur”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan krusial
di Kaltim dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengantisipasi spill over konflik Malaysia – Kesultanan Sulu sedini
mungkin untuk mencegah kemungkinan konflik meluas ke wilayah Kaltim.
4) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menghadapi
Demonstrasi Hari Buruh tanggal 1 Mei 2013”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan demonstrasi hari
buruh dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Dapat dicegah dan dilakukan tindakan yang terukur menghadapi
demonstrasi buruh baik oleh aparat kepolisian maupun K/L terkait
sehingga tidak terjadi tindak anarkis.
5) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menghadapi Ekses
Kebijakan Three In One dan Sistem Transportasi Publik Ibukota
Negara yang belum Kondusif”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem transportasi
publik dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Berkurungnya para joki baik pada lintasan jalan utama di ibukota maupun
lajur jalan menuju jalan utama pada jam-jam yang ditentukan, sehingga
menimbulkan kesan yang lebih tertata di ibulota.
6) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Penyelamatan TKI
dalam Menghadapi Kebijakan Amnesti Pemerintah Kerajaan Saudi
Arabia”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelamatan TKI
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya hukuman bagi para TKI dan menggagalkan hukuman
kuat (mati) bagi para TKI melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh K/L
terkait kepada pemerintahan kerajaan Saudi Arabia.
7) Saran tindak dengan judul “Langkah-langkah Mengurangi Angka
Kecelakaan pada Arus Mudik dan Balik Lebaran 2013”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mengurangi angka
kecelakaan pada arus mudik dan balik lebaran dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Menata ulang tertib lalulintas untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada
lajur arus mudik dan balik pada lebaran 2013.
8) Saran tindak dengan judul “Langkah Tindak Mengatasi Pencurian
(Tapping) Pipa Pertamina di Jalur Pipa Pertamina, Sumatera Selatan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pencurian (Tapping)
pipa pertamina di jalur pipa pertamina dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Menghentikan pencurian tapping pada jalur utama pertamina Sumsel
secara bersinambungan melalui baik tindakan represif terukur maupun
melalui penetapan peraturan dan pengawasan.
9) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Mengamankan
Kebijakan Pemerintah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global
dalam Perspektif Publik”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dampak krisis
ekonomi global dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Melakukan upaya-upaya mengatasi dampak krisis ekonomi global
sehingga tidak merugikan roda perekonomian nasional dan mencegah
arus modal ke luar negeri.
10) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi Menghadapi Dampak
Government Shutdown Amerika Serikat dalam Perspektif Ketahanan
Nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dampak government
shutdown Amerika Serikat dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mendorong dan mempercepat upaya peningkatan pangsa pasar luar
negeri ke negara-negara selatan atau Timur Tengah sebagai alternatif dan
tindak lanjut mengurangi ketergantungan kerpada ekspor ke AS, dan
mengurang ketergantungan import dari AS.
2. Pada TA. 2013 Kedeputian Politik dan Strategi telah menghasilkan 1 Naskah kajian
hasil semiloka dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil semiloka dengan judul “Meningkatkan Peran Pemimpin
Informal di Daerah Perbatasan dan Pedalaman dalam Rangka Mencapai
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Malinau Kalimantan Timur”
b. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan meningkatkan peran pemimpin
informal di daerah perbatasan dan pedalaman dalam rangka ketahanan
nasional.
c. Dampak yang diharapkan
Mengakomiodasi peran kepemimpinan informal di daerah perbatasan untuk
terlibat dalam perencanaan dan partisipasi dalam pembangunan Kab. Malinau
Kalimantan Timur.
3. Pada TA. 2013 Kedeputian Politik dan Strategi telah menghasilkan 6 Naskah kajian
hasil kajian daerah dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Antisipasi Kerawanan Konflik”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pemberdayaan ekonomi daerah
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Meningkatkan peran serta dan andil masyarkat lapisdan bawah dalam
perekonomian daerah baik melalui usaha informal, koperasi maupun kerjasama
dengan dunia usaha di Prov. Jawa Tengah.
b. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Sulawesi Utara Melalui Pemberdayaan Komoditas Unggulan
berbasis Sumber Daya Lokal”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan komoditas
unggulan berbasis sumber daya lokal dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengembangkan dan memperluas komoditas unggulan Prov. Sulut dengan
menyertakan peran serta petani dan petani kebun lapisan bawah baik untuk
membuka lapangan kerja, meningkatkan kesra petani dan meningkatkan PAD.
c. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Pola Penanggulangan Unjuk
Rasa Mahasiswa yang Anarkhis di Wilayah Kota Makassar”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan unjuk rasa
mahasiswa yang anarkis di wilayah kota Makassar dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Mencegah dan menindak secara terukur aksi anarkis mahasiswa sehingga
kehidupan kampus kembali normal, dan terhindar dari provokasi politik yang
merugikan mahasiswa dan jajaran manajeman akademika perguruan tinggi
Makassar.
d. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan Solusi
terhadap Permasalahan Pengelolaan Pertambangan dan Ekspor Timah di
Provinsi Babel”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan
pertambangan dan ekspor timah di provinsi babel dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya keresahan dan konflik antar penambang timah, dan
memberi peluang terbukanya bursa baru yang tidak bertentangan dengan
Permendagri terkait eskspor timah.
e. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Antisipasi dan Solusi
terhadap Permasalahan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kutai
Barat dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Menyelesaikan masalah tapal batas daerah antara Kaltim dan Kalteng melalui
Permendagri sehingga tidak teradi saling klaim yang merugikan masyarakat
pengusaha pertambangan.
f. Naskah kajian hasil kajian daerah dengan judul “Solusi Terhadap Hambatan
Pembangunan Daerah di Provinsi Banten”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hambatan di Provinsi Banten
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Menyelesaikan masalah infrasruktur daerah baik infraksuktur perdesaan maupun
pelabuhan, dan tercapainya good governance sehingga mengeliminasi KKN.
Jakarta, 22 Januari 2014
Deputi Politik dan Strategi
Drs. Rusli Nasution, SH, MH, MM
Inspektur Jenderal Polisi
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN
Program
Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KetUraian Indikator Kerja Satuan
RencanaTingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
PengembanganKebijakanKetahananNasional
Terselenggaranya kajianSiklismaupunDinamissecarakomprehensif dalamrangkamendukungpelak-sanaantugas danfungsiSetjenWantannas,yangdilakukanmelaluipengkajiandanpenginderaan strategisnasional,regional,daninternasionaldalamrangkapembinaanketahanannasi-onalsebagaimasukandan sarantindakkepadaKetuaWantannas(PresidenRI)
- MasukanDana, SDM
- Keluaran1)Saran tindak
dinamisbid.Jiandra
2)Saran tindaksiklis bid.Jiandra
3)Saran tindakperkiraancepat bid.Jiandra
4)Kajian hasilsemiloka
- HasilResponPresiden:
1)Saran tindakdinamis bid.Jiandra
2)Saran tindaksiklis bid.Jiandra
3)Saran tindakperkiraancepat bid.Jiandra
4)Kajian hasilsemiloka
- ManfaatTerintegrasinyaprogrampembangunansektoral dalampembangunannasional
Dampak :Terwujudnyapembangunannasionalsecara terpadudanberkesinambungan
Rupiah
Naskah
Naskah
Naskah
Naskah
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
4.598.121.750
10
2
10
1
60
60
60
60
60
60
4.414.196.880
10
2
10
1
70
100
80
100
87
87
96
100
100
100
100
117
167
133
167
146
146
Penjelasan:
1. Pada TA. 2013 Kedeputian Jiandra telah menghasilkan 22 berupa kajian Siklis,
Dinamis, perkiraan cepat, dengan perincian sebagai berikut:
a. Kajian Siklis
1) Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas) tahun 2014
Manfaat Perkiraan Strategis Nasional (Kirstranas) merupakan salah satu
rujukan dalam proses penetapan kebijakan nasional dan kebijakan
sektoral.Utamanya diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi jika
timbul gangguan stabilitas keamanan.
Dampak yang diharapkan adalah Pemerintah-K/L terkait dapat
menetapkan kebijakan nasional dan kebijakan sektoralnya dengan
mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjadi ancaman, gangguan
maupun hambatan.
2) Apresiasi Strategis Nasional (Apstranas) tahun 2014
Manfaat dari Apstranas adalah untuk menganalisis dinamika interaksi
antara kehidupan nasional dengan determinan isu-isu perkembangan
strategis, dari waktu ke waktu persoalan dan dimensinya selalu berubah
dan semakin kompleks. dan mempengaruhi pembangunan nasional
Dampak dari Apstranas adalah kemampuan pemerintah-K/L untuk
merespon isu-isu strategis maupun permasalahan yang berkembang,
sehingga dapat dalam menyusun rencana dan program diperlukan dengan
pendekatan skala prioritas dalam penentuan sasaran, arah kebijakan, dan
perkiraan risiko.
b. Kajian Dinamis
1) Saran tindak dengan judul Pemanfaatan Sumber Daya Alam di
Kawasan Perbatasan Darat Provinsi Kalimantan Barat Untuk
Memperkuat ketahanan Daerah Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA
kawasan perbatasan guna memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan agar Kemendagri dan Pemda Kalbar
memperkokoh peranan Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP) dan
Badan Daerah Pengelolaan Perbatasan (BDPP) serta segera menyusun
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi maupun Kabupaten guna
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam kawasan perbatasan
untuk membuka lapangan kerja maupun meningkatkan PAD.
2) Saran tindak dengan judul Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
Untuk Menunjang Peningkatan Produksi Pangan.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan
dengan ketahanan nasional dibidang pangan.
Dampak yang diharapkan agar Kementerian Pertanian bekerjasama
denganK/LPNK terkait dan Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk melaksanakan
moratorium penyusutan lahan pertanian, mempercepat penyusunan
RTRW, Nasional, Propinsi dan Kabupaten dan mengoptimalkan lahan
terlantar untuk pertanian.
3) Saran tindak dengan judul Pengadilan Pertanahan Untuk Menunjang
Percepatan Penanganan Konflik Agraria dan Penyelesaian Sengketa
Pertanahan.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan di bidang pertanahan yang berkaitan dengan
ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenkumham, Kemendagri,
Kemenhut, KemenESDM, Kemeneg BUMN, Kementan, Kemenakertrans,
dan Kepala BPN) meningkatkan sinergitas dalam pengelolaan,
penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan.
4) Saran tindak dengan judul Antisipasi Dampak Konflik Kepemilikan
Pulau Senkaku/Diaoyu Terhadap Peluang Pengalihan Investasi
Jepang di China ke Indonesia.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan di bidang investasi regional untuk
memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenkumham, Kemendagri,
Kemenkeu, Kemenperin, Kemenakertrans, Kemen PU dan Kepala BPN)
meningkatkan sinergitas dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi
investasi Jepang dengan menyiapkan aturan dan infrastruktur yang
mendukung.
5) Saran tindak dengan judul Pemanfaatan Pembangunan Militer RRC
Bagi Peningkatan Kerjasama Bilateral Antara RRC-Indonesia di
Bidang Pertahanan Militer.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan kerjasama bilateral pembangunan militer RI
dengan RRC untuk memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan adalah agar K/L terkait ( Kemenlu, Kemhan,
Mabes TNI/Angkatan) menyiapkan program kerjasama yang
menguntungkan bagi pembangunan militer dan industry pertahanan
Indonesia.
6) Saran tindak dengan judul Pengaturan Perdagangan Ekspor Impor di
Perbatasan Negara RI – PNG untuk Peningkatan Devisa Negara.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan perdagangan di perbatasan untuk
meningkatkan devisa Negara guna memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan adalah agar K/L terkait ( Kemenlu, Kemendagri,
Kemendag, Kemhan, Mabes TNI/Angkatan, Kemenkeu, Kemenkumham
dan UP4B ) menyiapkan program kerjasama dan pengelolaan serta
penyiapan infrastruktur yang mendukung terciptanya perdagangan yang
menguntungkan RI.
7) Saran tindak dengan judul Antisipasi dan Solusi Meningkatnya Kasus
Penyelundupan Manusia Dalam Rangka Mendukung Kerjasama
Penanggulangan TOC.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan penanggulangan TOC khususnya
penyelundupan manusia guna memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Polhukam, kemenlu, Kemenkumham,
TNI/Polri, Pemda) meningkatkan sinergitas dalam program dan
penanganan kasus TOC khususnya penyelundupan manusia.
8) Saran tindak dengan judul Dampak Konflik Sunni dan Syiah di Luar
Negeri terhadap Kerukunan Umat Islam dan Kehidupan Beragama di
Indonesia.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan penanggulangan dampak konflik Sunni dan
Syiah di luar negeri terhadap ketahanan nasional khususnya kerukunan
hidup beragama.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenag, Kejagung, Kemenlu,
Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkominfo, Dewan Pers/KPI)
meningkatkan sinergitas dalam pembinaan kehidupan umat beragama,
pencegahan dan penanganan konflik berlatar agama khususnya antara
Sunni dan Syiah.
9) Saran tindak dengan judul Antisipasi dan Solusi terhadap
Kemungkinan Dampak Aksi Kelompok al-Shabaab di Westgate Mall
Nairobi Kenya terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan antisipasi dan solusi menghadapi dampak
aksi al-Shabaab terhadap pergerakan ormas beraliran keras di Indonesia
untuk memperkokoh ketahanan nasional khususnya kerukunan hidup
beragama.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenag, kemendagri, kemensos,
kemenpora, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenkominfo, Dewan
Pers/KPI, BNPT, Pemda) meningkatkan sinergitas dalam pembinaan
kehidupan umat beragama, organisasi kemasyarakatan, melakukan
pencegahan dan penanganan aksi-aksi kekerasan yang
mengatasnamakan agama.
10) Saran tindak dengan judul Antisipasi Tentara Nasional Indonesia
Dalam Menghadapi Perang Hibrida di Masa Depan.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan antisipasi TNI dalam menghadapi perang
hibrida untuk memperkokoh ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemhan, TNI/Polri, Kemkumhan,
Kemkominfo, kemdagri) meningkatkan sinergitas dalam pembinaan
kesadaran masyarakat serta menyiapkan sarana dan prasarana yang
dipelukan untuk menghadapi perang hibrida.
c. Perkiraan Cepat
1) Saran tindak dengan judul Revisi Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan tentang penajaman fungsi organisasi
perwakilan RI sesuai UU RI Nomor 17 tahun 2003 sebagai fungsi
diplomasi dan fungsi operasional teknis kementerian yang bersangkutan.
Dampak yang diharapkan agar K/L yang memiliki perwakilan di luar negeri
melaksanakan amanat UU RI Nomor 17 tahun 2003.
2) Saran tindak dengan judul Antisipasi Dampak Pembebasan
Narapidana Tindak Pidana Terorisme Yang Telah Selesai Menjalani
Masa Pidananya.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan pembinaan mantan narapidana terorisme.
Dampak yang diharapkan agar K/L (KemenkoPolhukam, Kemenkumham,
TNI/Polri, BNPT) untuk melakukan sinergitas pembinaan dan antisipasi
terhadap mantan narapidana terorisme.
3) Saran tindak dengan judul Revitalisasi Fungsi Jalan Nasional Dalam
Rangka Meningkatkan Distribusi Barang dan Jasa.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan infrastruktur nasional khususnya revitalisasi
fungsi jalan nasional untuk memperkokoh ketahanan nasional khususnya
ketahanan ekonomi.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kementerian PU, Kemenhub, Pemda,
Polri) melakukan pembinaan fungsi jalan nasional melalui upaya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta simplifikasi khususnya terhadap
berbagai peraturan yang ada sehingga dapat diimplementasikan secara
efektif.
4) Saran tindak dengan judul Defense Cooperation Agreement (DCA)
antara RI-Singapura.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan tentang ratifikasi perjanjian DCA kepada DPR
Dampak yang diharapkan agar Pemerintah tidak mengajukan ratifikasi
perjanjian DCA ini ke DPR dan TNI menjalin kerjasama pertahanan
dengan Singapura secara bilateral.
5) Saran tindak dengan judul Antisipasi dan Solusi Menghadapi
Kecenderungan Upaya Internasionalisasi Masalah Papua.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan dalam menghadapi upaya internasionalisasi
masalah Papua.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenkopolhukm, Kemenlu,
Kemenkominfo, Kemhan, TNI/Polri, BIN dan Pemda) melaksanakan
langkah antisipasi dan mensinergikan program untuk mencegah upaya
internasionalisasi masalah Papua.
6) Saran tindak dengan judul Kewaspadaan Terhadap Kemungkinan
Penerapan Janji Kampanye PM Australia Terpilih terkait Pencari
Suaka.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan kebijakan terkait janji politik PM Australia terpilih terkait
para pencari suaka
Dampak yang diharapkan agar K/L yang terkait (kemen kopolhukam,
Kemenlu, TNI/Polri) menyiapkan langkah antisipasi dalam menyikapi
pelaksanaan janji kampanye PM Australia khususnya yang berpotensi
melanggar kedaulatan NKRI.
7) Saran tindak dengan judul Pemecahan Masalah Overstay TKI di Arab
Saudi.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan
masalah overstay TKI di Arab Saudi.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenlu, Kemenakertrans,
Kemenag,BNP2TKI) melaksanakan program yang terkoordinasi dalam
mencegah serta mengatasi permasalahan overstay TKI khususnya di Arab
saudi.
8) Saran tindak dengan Antisipasi Pembukaan Kembali Kawasan Industri
Kaesong Bagi Kegiatan PMA di Indonesia.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan tentang antisipasi pemindahan investasi
asing dari Indonesia ke Kaesong Korea Utara.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenakertrans, kemenkeu,
kemenperin, KemenPU, Pemda, BKPM) menyiapkan program yang
terintegratif terkait dengan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai
Negara tujuan investasi PMA dengan menyiapkan dukungan infrastruktur
dan kondisi yang dibutuhkan.
9) Saran tindak dengan judul Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi
NAD Dalam Situasi Damai Pasca Konflik.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan tentang pembinaan pembangunan di NAD
dalam rangka memperkokoh kesatuan pembangunan NKRI.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenkopolhukam, Kemendagri,
Kemenkumham, Kejaksaan, TNI/Polri) melaksanakan kegiatan yang
terkoordinasi guna mendukung pembangunan NAD dalam bingkai NKRI.
10) Saran tindak dengan judul Penetapan Air Defence Identification Zone
(ADIZ) China di Laut China Timur dan Pengaruhnya terhadap. konflik
Laut China Selatan.
Manfaat dari saran tindak tersebut untuk dapat digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan terkait dengan konflik Laut China Selatan
sehubungan dengan potensi penerapan ADIZ di wilayah tersebut.
Dampak yang diharapkan agar K/L (Kemenkopolhukam, kemenlu,
Kemhan, Kemendag, kemenhub, BIN, TNI) melaksanakan langkah
koordinasi dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi di Laut
China Timur dan peningkatan potensi kerawanan di Laut China Selatan
khususnya penerapan ADIZ di wilayah tersebut.
2. Pada TA. 2013 Kedeputian Jiandra telah menghasilkan 1 Naskah hasil semiloka
dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil semiloka dengan judul Diversifikasi Pangan Berbasis
Ubikayu Menuju Kedaulatan Pangan.
b. Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan penganeka ragaman bahan pangan sebagai kebutuhan pangan pokok
bangsa Indonesia guna memperkokoh ketahanan nasional di bidang pangan.
3. Pada TA. 2013 Kedeputian Jiandra telah menghasilkan 7 Naskah/laporan hasil kajian
daerah dengan perincian sebagai berikut:
a. Laporan kajian daerah di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
dengan fokus terhadap kondisi ekonomi, dinamika politik dan pengelolaan
sumber daya alam
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan guna memperkokoh ketahanan
nasional di bidang pangan.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah perbatasan.
b. Naskah kajian daerah di Kota Manado, Tomohon dan Kabupaten Minahasa
Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus politik (korupsi, pemekaran,
batas wilayah), ekonomi (ketahanan pangan, infrastruktur), budaya (sosial dan
agama), keamanan (konflik lahan, rawan bencana)
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan terkait pengelolaan wilayah Sulawesi Utara.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah Sulawesi Utara terutama
berkaitan dengan politik (korupsi, pemekaran, batas wilayah), ekonomi
(ketahanan pangan, infrastruktur), budaya (sosial dan agama), keamanan
(konflik lahan, daerah rawan bencana).
c. Naskah kajian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus
terhadap dinamika politik, hukum, ekonomi dan sosbud.
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan terkait pengelolaan wilayah Bangka Belitung.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah Bangka belitung terutama
berkaitan dengan dinamika politik (minat menjadi caleg), hukum, ekonomi (jasa
dan tambang timah), budaya (kerawanan sosial akibat pendatang).
d. Naskah kajian daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fokus terhadap
kondisi politik,ekonomi dan keamanan.
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan terkait peningkatan dan percepatan pembangunan wilayah NTT.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah NTT terutama berkaitan
dengan dinamika politik (konflik agama), hukum (konflik wilayah, narkoba),
ekonomi (jasa, pariwisata dan infrastruktur).
e. Naskah kajian daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan fokus
ideologi politik, ekonomi, sosbud dan pertahanan keamanan.
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan di NAD berdasarkan otonomi
khusus.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah NAD terutama berkaitan
dengan dinamika politik (potensi separatis, KKR), ekonomi (pembangunan
daerah dan inefisiensi pembangunan), sosbud (konflik tanah), Hankam
(kriminalitas, senjata api illegal, mantan anggota GAM).
f. Naskah Kajian daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fokus politik dan
ekonomi
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah Sulawasi Tenggara
terutama berkaitan dengan dinamika politik (pemekaran wilayah), ekonomi
(rendahnya laju pertumbuhan ekonomi), sosbud (kebiasaan masyarakat),
Hankam (kriminalitas).
g. Naskah kajian daerah Provinsi Maluku Utara dengan fokus politik, ekonomi
dan keamanan
Manfaat dan saran tindak tersebut dapat digunakan oleh Presiden selaku Ketua
Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan
kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatkan peran K/L terkait untuk lebih
meningkatkan peranan dalam pembangunan wilayah Maluku Utara terutama
berkaitan dengan dinamika politik (pemilukada Gub/wagub), ekonomi
(infrastruktur jalan dan listrik), Hankam (kriminalitas dan konflik komunal).
Jakarta, 12 Februari 2014
Deputi Pengkajian dan Penginderaan
Ir. Eko Djalmo Asmadi, MHLaksamana Muda TNI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATANTAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN
Program
Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KetUraianIndikator
KerjaSatuan
RencanaTingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
PengembanganKebijakanKetahananNasional
Terselenggaranya kajianDinamissecarakomprehensif dalamrangkamendukungpelaksanaantugas danfungsiSetjenWantannas,yangdilakukanmelaluipengamata,evaluasi,analisisdinamikasegenapaspekkehidupannasional danpelaksanaanpembangunan nasionalsertaperumusansaranpemecahankrisis dansaranpemecahanmasalahpenyimpanganpembangunan nasionalyang terjadi
- MasukanDana, SDM
- Keluaran1) Saran
tindakdinamisbid.sistemnasional
2) Sarantindakperkiraancepatbid.sistemnasional
3) Kajianhasilsemiloka
- HasilResponPresiden:
1) Sarantindakdinamisbid.sistemnasional
2) Sarantindakperkiraancepatbid.sistemnasional
3) Kajianhasilsemiloka
- ManfaatUntukmemberikankerangkakonseptualpembinaanketahanannasionalyangapplicable
- DampakTerselenggaranyapembinaanketahanannasionalyang efektif
Rupiah
Naskah
Naskah
Naskah
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
Persentase
4.056.953.750
14
10
1
60
60
60
60
60
3.854.106.062
14
10
1
90
80
100
90
90
95
100
100
100
150
133
167
150
150
Program
Kegiatan PresentaseRencanaTingkatCapaian(Target)
KetUraianIndikator
KerjaSatuan
RencanaTingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8dan efisiensehinggameningkatnya kualitasketahanannasional
Penjelasan :
1. Pada TA. 2013 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 34 Kajian berupa
kajian Dinamis, perkiraan cepat, Semiloka, dan Kajida dengan perincian sebagai
berikut:
a. Kajian Dinamis
1) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi terhambatnya
pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Kebijakan KEK fokus pada pembangunan industri nasional yang kokoh
dan terintegrasi dalam meningkatkan nilai tambah dan produktifitas
masyarakat melalui percepatan pembangunan, penguatan organisasi
ekonomi-politik domestik untuk menghadapi perdagangan bebas dalam
rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat secara berkeadilan.
2) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi terhadap pelaksanaan
ratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak
seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan ratifikasi
konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja
migran dan anggota keluarganya dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mewujudkan perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota
keluarganya sesuai standar internasional melalui: (1) percepatan revisi UU
Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri dengan
mengacu Konvensi PBB 1990; (2) pembentukan forum komunikasi
permanen antara K/L dan masyarakat; (3) pembangunan sistem terpadu
guna meningkatkan koordinasi dan sinergisitas kerja antar-K/L; (4)
peningkatan diplomasi, mengembangkan kerjasama dan mengembangkan
diplomasi publik; (5) pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan; (6)
pembangunan sistem informasi dan pengawasan, dalam rangka
ketahanan nasional.
3) Saran tindak dengan judul “Pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan pemcemaran lingkungan laut di kepulauan Riau dari akibat
pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembuangan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di kepulauan Riau dalam rangka
ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
lingkungan laut di Kepulauan Riau dari Akibat Pembuangan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) melalui: peningkatan maritime survillance
untuk menjamin penyediaan data yang akurat dan fakta yang valid,
penguatan koordinasi penanganan, pengamanan, penegakkan hukum
antar K/L terkait; peningkatan, pengawasan, pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran laut;
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pengelolaan limbah
B3; serta pemanfaatan forum bilateral, regional dan multilateral secara
efektif dalam rangka mempertahankan kelestarian ekosistem laut.
4) Saran tindak dengan judul “Penguatan kinerja aparatur pemerintah
daerah Maluku Utara guna meningkatkan pelayanan publik”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan kinerja
aparatur pemerintah daerah Maluku Utara dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya kinerja aparatur pemerintah Provinsi Malut yang akuntabel
dan memiliki integritas melalui peningkatan komitmen penegak hukum
untuk menjalankan hukum tanpa diskriminasi; pembangunan sumber daya
aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, efektif, efisien;
pembangunan sistem pelayanan publik yang akuntabel, guna mewujudkan
tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance dan clean government).
5) Saran tindak dengan judul “Peningkatan mutu pendidikan guna
mewujudkan SDM berdaya saing global”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu
pendidikan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan regulasi berupa
merevisi dan menyusun kebijakan, restrukturisasi proporsionalitas
anggaran, peningkatan SDM, dan perbaikan sistem tatakelola pendidikan
guna mewujudkan SDM berdaya saing global.
6) Saran tindak dengan judul “Kepastian perlindungan dan penegakan hak
asasi perempuan dan anak untuk meningkatkan ketahanan keluarga
(Sosbud)”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kepastian
perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan dan anak dalam
rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan dan anak
dilaksanakan melalui: percepatan pengentasan kemiskinan,
mempertahankan dan memperkuat nilai etika dan religiusitas, serta
memperkuat penegakan hukum di bidang hak asasi perempuan dan anak
untuk meningkatkan ketahanan keluarga.
7) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi dalam menghadapi
permasalahan konflik komunal guna meningkatkan ketahanan
nasional”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan konflik
komunal dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya situasi kondusif dari permasalahan konflik komunal melalui
penguatan persatuan dan kesatuan nasional, penguatan kerukunan antar
dan intraumat beragama, penerapan manajemen penanganan konflik
secara komprehensif, serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan
SDA yang berkeadilan, guna meningkatkan ketahanan nasional.
8) Saran tindak dengan judul “Memantapkan wawasan kebangsaan dan
meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka memerkokoh NKRI”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemantapan
wawasan kebangsaan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya wawasan kebangsaan yang mantap melalui penyusunan
grand design wawasan kebangsaan sebagai pedoman, pengintegrasian
nilai-nilai wawasan kebangsaan kedalam kurikulum pendidikan,
reorientasi sistem pembangunan nasional dan implementasinya,
penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan komprehensif guna
meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka memperkokoh NKRI.
9) Saran tindak dengan judul “Permasalahan dan solusi penyelenggaraan
Pemilukada untuk menghasilkan kepala daerah yang kompeten dan
berintegritas”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang penyelenggaraan Pemilukada untuk
menghasilkan kepala daerah yang kompeten dan berintegritas dalam
rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya penyelenggaraan Pemilukada yang berkualitas dan
demokratis melalui: harmonisasi dan konsistensi regulasi, peningkatan
kemandirian dan profesionalitas penyelenggara Pemilukada, peningkatan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab partai politik, peningkatan
penegakan hukum serta pengembangan budaya demokrasi dalam rangka
menghasilkan kepala daerah yang kompeten dan berintegritas.
10) Saran tindak dengan judul “Pengelolaan perbatasan Republik Indonesia
– Timur Leste dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan pengelolaan perbatasan
Republik Indonesia – Timur Leste dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya pengelolaan perbatasan RI-RDTL melalui peningkatan
keterpaduan pengelolaan perbatasan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, peningkatan kesadaran bela negara masyarakat, dan
penguatan diplomasi perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
11) Saran tindak dengan judul “Penguatan pasar tradisional dalam rangka
mendorong ekonomi kerakyatan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mendorong ekonomi
kerakyatan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya peningkatan penguasaan pasar (market share) Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah bagi terwujudnya peluang usaha, kesempatan kerja
dan keterlibatan pelaku ekonomi sektor riil melalui ; revitalisasi fisik dan
penguatan modal, peningkatan kemampuan manajerial pengelola dan
pedagang pasar tradisional, penyempurnaan regulasi, guna penguatan
pasar tradisional dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan.
12) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi penyelenggaraan
pemilu legislatif 2014 berkualitas guna meningkatkan ketahanan
politik”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu legislatif 2014 dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terpilihnya wakil rakyat yang aspiratif dan berintegritas tinggi yang mampu
melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan secara optimal
melalui percepatan pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang
Pemilu legislatif yang harmonis dengan undang-undang dan operasional,
peningkatan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu legislatif dan
memperkuat kapasitas Parpol, penegasan batas tugas dan wewenang
DKPP, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam
pembentukan tim Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam rangka
meningkatkan ketahanan politik.
13) Saran tindak dengan judul “Pendekatan multikultural konstituen pemilu
guna mencegah konflik sosial dalam rangka mewujudkan pemilu
yang damai”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan konstituen pemilu guna
mencegah konflik sosial dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mencegah terjadinya konflik sosial penyelenggaraan Pemilu 2014 melalui
pemberdayaan fungsi pendidikan Parpol, perubahan orientasi Parpol,
penguatan SDM penyelenggara Pemilu, pemantapan peraturan
perundang-undangan di bidang Pemilu, dan mencegah penyalahgunaan
media penyiaran serta melakukan pendekatan multikultural terhadap
konstituen dalam rangka mewujudkan Pemilu yang jujur, transparan, dan
damai.
14) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi menghadapi separatis
guna menjaga keutuhan wilayah NKRI”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dan solusi
menghadapi separatis dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Hilangnya ide dan gerakan separatis melalui peningkatan wawasan
kebangsaan dan nasionalisme, pembagian kekuasaan dan hasil-hasil
pengelolaan kekayaan alam yang lebih adil, serta penanganan gerakan
separatis secara komprehensif dan terkoordinir dalam rangka menjaga
keutuhan NKRI.
b. Perkiraan Cepat
1) Saran tindak dengan judul “Perkiraan Cepat tentang Antisipasi dan
solusi implementasi kebijakan redenominasi rupiah dalam rangka
kesetaraan ekonomi global”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan redenominasi rupiah
dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Meningkatkan image dan persepsi masyarakat internasional terhadap
mata uang rupiah dan citra positif terhadap perekonomian Indonesia.
2) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan Solusi terhadap pelaksanaan
kurikulum pendidikan tahun 2013”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan
tahun 2013 dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mewujudkan pendidikan yang baik dan dapat memberikan gambaran atas
proses pelaksanaan kurikulum pendidikan dan mendapatkan input baik
keberhasilan maupun kekurangan-kekurangannya untuk perbaikan lebih
lanjut.
3) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi perkiraan cepat
efektifitas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2013 dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Langkah tindak konkrit untuk menekan sekecil mungkin risiko yang akan
dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
4) Saran tindak dengan judul “Antisipasi terhadap kebijakan harga BBM
bersubsidi”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan harga BBM
bersubsidi dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Kelancaran pelaksanaan kebijakan penyesuaian BBM bersubsidi yang
dilakukan oleh pemerintah dengan ikut serta mengawasi distribusi BBM
bersubsidi dan penghematan pemakaian BBM bersubsidi terutama di
instansi-instansi daerah.
5) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi maraknya
premanisme dan vandalisme guna menciptakan stabilitas keamanan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan premanisme dan
vandalisme dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Tindakan konkrit untuk menekan sekecil mungkin risiko yang akan
dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
6) Saran tindak dengan judul “Pencegahan dan penanggulangan dampak
kebakaran hutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan dampak kebakaran
hutan dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Penanggulangan hutan yang terkoordinasi agar fungsi ekologi hutan
berjalan dengan baik sehingga terhindar dari bencana alam, seperti: banjir,
tanah longsor, dan kekeringan.
7) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi pengelolaan rumah
liar dalam rangka pencegahan konflik sosial”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan rumah liar dalam rangka
ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengintensifkan pembangunan di daerah-daerah tertinggal guna
mengatasi terjadinya ketimpangan antara wilayah perkotaan dan
perdesaan sekaligus mencegah terjadinya peningkatan arus urbanisasi.
8) Saran tindak dengan judul “Implementasi pendistribusian bantuan
langsung sementara masyarakat (BLSM)”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan langsung
sementara masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Tercapainya program BLSM dengan melibatkan berbagai kementerian dan
lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM untuk
mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima manfaat
pelaksanaan program BLSM.
9) Saran tindak dengan judul “Antisipasi dan solusi terhadap
meningkatnya kerusuhan dan tindakan anarkhis di lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Membangun Lapas dan Rutan baru agar rasio antara jumlah penghuni dan
kapasitas bangunan seimbang, serta melakukan penertiban ruang-ruang
tahanan di institusi tertentu untuk mencegah pelanggaran transaksi antara
tersangka dengan petugas.
10) Saran tindak dengan judul “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Guna Menanggulangi Penyelundupan Ekspor dan Impor Dalam
Rangka Menghadapi Perdagangan Global”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden
selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan menanggulangi
penyelundupan ekspor dan impor dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya peran DJBC yang profesional dalam melakukan kegiatan
ekspor dan impor dalam rangka menghadapi perdagangan global.
2. Pada TA. 2013 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 1 Naskah kajian hasil
semiloka dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil semiloka dengan judul “Meningkatkan Infrastruktur Daerah
Guna Mengurangi Kemiskinan Dan Disparitas Antar daerah Dalam Rangka
Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur”.
b. Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mengurangi kemiskinan dan
disparitas antar daerah dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Terwujudnya Infrastruktur daerah guna mengurangi kemiskinan dan disparitas
antar daerah khususnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
3. Pada TA. 2013 Kedeputian Pengembangan telah menghasilkan 9 Naskah kajian hasil
kajian daerah dengan perincian sebagai berikut:
a. Naskah kajian hasil kajian daerah “Provinsi Kalimantan Barat”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Memberikan solusi tentang persiapan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) di Provinsi Kalimantan Barat.
b. Naskah kajian hasil kajian daerah “Provinsi Kepulauan Riau”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kesiapan dari Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau menuju Provinsi yang sejajar dengan provinsi yang
sudah berdiri lama. dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Memperoleh gambaran tentang konsep Ketahanan Nasional di Provinsi Kepri
yang memiliki keunikan (terdiri dari 95 laut dan 5 daratan) dan secara
geografis berbatasan dengan wilayah laut dengan 4 (empat) negara, yaitu
Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
c. Naskah kajian hasil kajian daerah “Provinsi Jawa Timur”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan masalah yang menonjol / krusial
mendesak pada seluruh aspek kehidupan nasional dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Memberikan masukan mengenai peran dan tanggungjawab antara
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam
menyelesaikan masalah krusial berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan
nasional (Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam) di
Jawa Timur.
d. Naskah kajian hasil kajian daerah “Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gambaran tentang konsep
Ketahanan Nasional di Provinsi Mataram dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengetahui persiapan dan kesiapan dari Pemerintah Provinsi Mataram dalam
rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Bupati.
e. Naskah kajian hasil kajian daerah “Provinsi Lampung”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gambaran tentang konsep
Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengetahui persiapan dan kesiapan dari Pemerintah Provinsi sehubungan
dengan pelaksaan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.
f. Naskah kajian hasil kajian daerah “Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan gambaran tentang konsep
Ketahanan Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengetahui sejauh mana gambaran tentang konsep Ketahanan Nasional di
Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi konflik bersumber dari
perbedaan suku, agama, sengketa tanah dll.
g. Naskah kajian hasil kajian daerah “Palu Provinsi Sulawesi Tengah”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan permasalahan yang menonjol sesuai
aspek kehidupan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka ketahanan
nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengetahui langkah antisipasi peningkatan kasus khususnya terkait konflik
kemasyarakatan di Pemda Prov. Sulawesi Tengah bersama pemda kab/kota
telah merekrut para usia produktif sebagai tenaga honorer pemerintah daerah
serta mendorong dan memotivasi investor lokal untuk bangkit mengembangkan
usaha, sehingga ke depan akan meningkatkan lapangan kerja yang bisa
menampung masyarakat usia produktif.
h. Naskah kajian hasil kajian daerah “Kabupaten Solok Selatan Provinsin
Sumatera Barat”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten
Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat dan Pemkab Solok Selatan dalam rangka penanganan
penambangan emas liar.
i. Naskah kajian hasil kajian daerah “Kota Surakarta dan Kabupaten
Karanganyar”
Manfaat dari saran tindak tersebut dapatnya digunakan oleh Presiden selaku
Ketua Dewan Ketahanan Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi dan perkembangan
daerah yang dikunjungi di Kabupaten Kota Surakarta dan Kabupaten
Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam rangka ketahanan nasional.
Dampak yang diharapkan
Mengetahui langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka
penanganan masalah sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban di
wilayah yuridiksinya.
Jakarta, 7 Januari 2014
Deputi Pengembangan
Edy Sunarwondo
Marsekal Muda TNI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : BIRO KEUANGAN
Program
Kegiatan Presentase
RencanaTingkatCapaian(Target)
Ket
Uraian Indikator Kerja SatuanRencanaTingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaa
n Tugas
Teknis
Lainnya
Terselengga
ranya
perencanaa
n anggaran
dan
administrasi
keuangan
dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Setjen
Wantannas
melalui
upaya
pembinaan
anggaran
dan
keuangan
- Masukan Dana
- Keluaran
1) Terkelolanyalayanan danpembinaanperencanaananggaran
2) Terkelolanyalayanan danpembinaanadministrasikeuangan
- Hasil1) Persentase
unit kerjayangmengajukanperencanaankegiatantahunansecara tepatwaktu.
Rupiah
Bulan
Bulan
Persen
tase
12.048.492.000
12
12
100
11.817.866. 480
12
12
90
98,09
100
100
90
2) Persentasedokumenperencanaandan pelaporanyang dapatdiselesaikantepat waktu.
3) Persentasepenyerapananggaran.
4) Persentasetagihanpertanggungjawabankeuanganyang dapatdiselesaikantepat waktu
5) Opini BPKterhadaplaporankeuangan(WTP)
- Manfaat :
Peningkatan
kualitas
Persen
tase
Persen
tase
Persen
tase
Pering
kat
Persen
100
100
100
WTP
95
100
96,86
100
-)*
95
100
96,86
100
-)*
100
Program
Kegiatan Presentase
RencanaTingkatCapaian(Target)
Ket
Uraian Indikator Kerja SatuanRencanaTingkatCapaian(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8layanan dan
pembinaan
perencanaan
anggaran dan
administrasi
keuangan
dalam rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas dan
fungsi Setjen
Wantannas
- Dampak :
Terlaksananya
layanan dan
pembinaan
perencanaan
dan
administrasi
keuangan
dengan baik dan
tertib.
tase
Persen
tase
95 95 100
)* Sampai dengan tersusunnya pengukuran kinerja kegiatan ini masih dilaksanakan pemeriksanaan BPK RI
atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas TA 2013, sehingga belum diketahui opininya.
Penjelasan:
Pada Tahun 2013 Biro Keuangan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi yaitu melaksanakan layanan dan pembinaan perencanaan anggaran dan
administrasi keuangan di Setjen Wantannas, dengan perincian sebagai berikut:
1. Layanan dan pembinaan perencanaan anggaran
Layanan dan pembinaan perencanaan anggaran yang dilaksanakan adalah
mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran seperti
penyusunan dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2012, Laporan Kinerja Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012, Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Penetapan Kinerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
menghasilkan peningkatan kualitas perencanaan kegiatan tahunan yang diajukan unit
kerja secara tepat waktu sesuai dengan IKU dan penyelesaian dokumen perencanaan
dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu.
Manfaat layanan dan pembinaan perencanaan anggaran adalah lebih berkualitasnya
layanan dan pembinaan perencanaan anggaran di banding tahun-tahun sebelumnya
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.
Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan pembinaan perencanaan anggaran
adalah lebih baik dan tertibnya pelayanan dan pembinaan perencanaan anggaran di
lingkungan Setjen Wantannas.
2. Layanan dan pembinaan administrasi keuangan
Layanan dan pembinaan administrasi keuangan yang dilaksanakan selama kurun
waktu tahun 2013 telah menghasilkan peningkatan kualitas penyelesaian dokumen
administrasi keuangan dengan tepat waktu, mempertahankan opini WTP dari BPK RI
terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas TA. 2012 sedangkan untuk opini BPK
RI atas Laporan Keuangan TA. 2013 sampai dengan dibuatnya pengukuran kinerja
kegiatan ini masih dalam proses pemeriksaan, serta penyelesaian secara tepat waktu
atas tagihan pertanggung jawaban keuangan dan optimalisasi penyerapan anggaran.
Manfaat layanan dan pembinaan administrasi keuangan adalah lebih berkualitasnya
layanan dan pembinaan administrasi keuangan di banding tahun-tahun sebelumnya
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.
Dampak pelaksanaan kegiatan layanan dan pembinaan administrasi keuangan adalah
lebih baik dan tertibnya pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen Wantannas.
Jakarta, 15 Januari 2014
Kepala Biro Keuangan
Edy Purwanto
Brigadir Jenderal TNI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : BIRO UMUM
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian
Indikator
KinerjaSatuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaa
n Tugas
Teknis
lainnya
Terlaksanan
ya
penyelengg
araan
administrasi
kepegawaia
n, kerumah
tanggaan
dan
administrasi
umum
dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Setjen
Wantannas.
Masukan: dana
Keluaran :
1. Terkelolanyaadministrasikepegawaian.
2. Terlaksananya pelayanankerumahtanggaan.
3. Terkelolanyaadministrasiumum.
Rupiah
Bulan
Bulan
Bulan
6.575.453.000
12
12
12
6.259.955.400
12
12
12
95
100
100
100
Hasil:
1. ProsentasepengawakanpersonelyangdibutuhkanorganisasisesuaidenganDSPP.
Persen
tase
80 78 78
Penga-
wakan
perso-
nil
belum
meme-
nuhi
target
karena
proses
belum
selesai
2. Persentasepelayananadministrasikepegawaian secaratepat waktu
Persen
tase
100 100 100
3. Persentasedatapersonilyangmutakhirdan valid.
Persen
tase
100 100 100
4. Persentasepegawaiyang lulusdaripendidikandanpelatihanstrukturaldan teknis
Persen
tase
100 100 100
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian
Indikator
KinerjaSatuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
denganpredikatbaik.
5. Persentasetingkatkehadiranpegawai.
Persen
tase
100 100 100
6. PersentaseBMN yangbaik (layakpakai).
Persen
tase
100 95 95 Karena
adanya
BMN
yang
tidak
bisa
lagi
diper-
baiki
7. JumlahlaporanBMN yangtransparandanakuntabelyang dapatdiselesaikantepat waktu
Persen
tase
100 100 100
8. Persentasesarana danprasaranayangtersediadenganjumlahpegawaisesuaidenganstandarkualitaspelayananyang baik.
Persen
tase
100 100 100
9. Persentasetingkatkepuasanpegawaianterhadapsarana danprasaranayang ada.
Persen
tase
100 100 100
10. Persentasedokumenadministrasipersuratandanekspedisiyang dapatdiselesaikantepat waktu.
Persen
tase
100 100 100
Manfaat:
Peningkatan
pelayanan
administrasi
Persen
tase
100 100 88,9
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian
Indikator
KinerjaSatuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
kepegawaian,
kerumah
tanggaan dan
administrasi
umum.
Dampak:
Terlaksananya
layanan dan
pembinaan
kepegawaian,
kerumah
tanggaan dan
administrasi
umum
Persen
tase
100 90 94,4
Penjelasan:
Pada tahun 2013 Biro Umum telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi yaitu melaksanakan layanan administrasi kepegawaian, kerumah tanggaan dan
administrasi umum dengan perincian sebagai berikut:
1. Administrasi kepegawaian
Manfaat:
Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan bidang Kepegawaian, meningkatnya kinerja
dan kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas/fungsi serta meningkatnya kualitas
dan kesejahteraan pegawai.
Dampak:
Terlaksananya administrasi kepegawaian tepat waktu dan peningkatan kualitas
kompetensi SDM
Terwujudnya profesionalisme pegawai dalam rangka pelayanan prima pada bidang
administrasi kepegawaian serta dalam rangka pelaksanaan tatakelola kepegawian.
2. Layanan Kerumah Tanggaan:
Manfaat:
Layanan Kerumah Tanggaan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2013, telah
menghasilkan peningkatan kualitas layanan dan penyelesaian administrasi BMN dengan
tepat waktu sesuai dengan IKU serta penyelesaian administrasi pelaporan BMN yang
dapat di selesaikan tepat waktu.
Meningkatnya layanan dan pengelolaan BMN dalam rangka mendukung kegiatan-
kegiatan sesuai dengan tupoksi Setjen Wantannas.
Dampak:
Pelaksanaan kegiatan layanan kerumahtanggaan menjadi tertib dan lebih baik.
3. Administrasi umum
Manfaat :
Meningkatnya dukungan mutu dan kualitas pelayanan tata usaha dan kesekretariatan
persuratan dan ekspedisi, meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelayanan di 4
(empat) Kedeputian, Staf Ahli dan Pimpinan.
Dampak :
Terlaksananya tata naskah dinas dan ekspedisi persuratan yang sesuai dengan tata
naskah dinas administrasi umum Setjen Wantannas
Jakarta, 15 Januari 2014
Kepala Biro Umum
Supomo, S.IP, M.Sc
Marsekal Pertama TNI
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2013
DEPUTI/BIRO : BIRO PERSIDANGAN DAN HUMAS
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Dukungan
Manajeme
n dan
Pelaksana
an Tugas
Teknis
Lainnya
Terselenggar
anya
pengelolaan
persidangan
dan Humas
dalam rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas pokok
Setjen
Wantannas
melalui upaya
persidangan
dan humas
- Masukan :Dana
- KeluaranTerkelolanya
layanan
Persidangan dan
Humas
- Hasil1) Persentase
pelayananpersidanganyang terlaksanadengan efektifdan efisien
2) Persentasebahan/materipersidanganyang diproduksidandireproduksi
3) Persentasedigitalisasi arsipdanperpustakaanlengkap danmutakhir
4) Jumlah MoUdengan K/L daninstansi terkait
5) Persentasepublikasi/pemberitaan tentangkegiatan SetjenWantannasyangdilaksanakan
6) Jumlahdokumen yangdiupload diwebsite SetjenWantannas
7) Jumlahpengunjungwebsite SetjenWantannas
- Manfaat :Peningkatan
kualitas layanan
Rupiah
Bulan
Persen
tase
Persen
tase
Persen
tase
Naskah
Persen
tase
Dokum
en
Orang/
hari
Persen
tase
224.888.000
12
100
100
80
2 )*
100
15
200
90
137.984.800
12
90
100
75
1
100
15
193
80
61,36
100
90
100
93,75
50
100
100
96
88,9
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
persidangan dan
humas dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Setjen
Wantannas
- Dampak :Terlaksanannya
persi dangan dan
humas dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Setjen
Wantannas
Persen
tase90 85 94,4
Pengemba
ngan
KebijakanK
etahanan
Nasional
Terselenggar
anya
hubungan
pelaporan dan
koordinasi
dengan Ketua
dan Anggota
Wantannas
serta mitra
kerja
- Masukan :Dana
- KeluaranTerkelolanya
hubungan
pelaporan dan
koordinasi
dengan Ketua
dan Anggota
Wantannas serta
mitra kerja
- HasilPersentase
Sidang Dewan
dan Forum
Bakohumas yang
terlaksana
dengan efektif
dan efisien.
- Manfaat :Peningkatan
kualitas
hubungan
pelaporan dan
koordinasi
dengan Ketua
dan Anggota
Wantannas serta
mitra kerja dalam
rangka
mendukung
Rupiah
Persen
tase
Persen
tase
Persen
tase
258.500.000
100
60
90
84.648.600
90
60
80
32, 75
90
100
88,9
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Setjen
Wantannas
- Dampak :Terlaksananya
hubungan
kerjasama
dengan mitra
kerja dengan baik
dan lancar.
Persen
tase
90 85 94,4
Terselengga
ranya
pengelolaan
jalur
komunikasi
data yang
aman dan
mutakhir
dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas pokok
Setjen
Wantannas
- Masukan :Dana
- KeluaranTerkelolanya
jalur komunikasi
data yang
aman dan
mutakhir
- Hasil1) Peringkat
hasil evaluasiKemenKominfoterhadappelaksanaanmanajemenkeamananinformasiSetjenWantannas.
2) Jumlahpenggunaanaplikasi SisfoSetjenWantannas
- Manfaat :Peningkatan
kualitas layanan
dan jalur komuni-
kasi data yang
aman dan muta-
khir dalam rangka
mendukung
pelaksanaan
tugas dan fungsi
Setjen
Rupiah
Persen
tase
Pering
kat
Instan
si
Persen
tase
1.760.190.000
100
5
20
90
1.759.911.500
90
6
15
80
99,98
90
83
75
88,9
Program
Kegiatan Presentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
KetUraian Indikator Kinerja Satuan
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Wantannas
- Dampak :Terlaksananya
jalur komunikasi
data yang aman
dan mutakhir
Persen
tase
90 85 94,4
)* Perubahan target yang disebabkan oleh program efesien, anggaran dan tunjangan kinerja
Penjelasan:
Pada Tahun 2013 Biro Persidangan dan Humas telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :
a. Melaksanakan pelayanan Persidangan dan Humas di Setjen Wantannas.
b. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan mitra kerja.
c. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi
Perincian Biro Persidangan dan Humas dalam melaksanakan tugas pokok adalah sbb :
Dengan perencanaan yang matang dapat mendukung pelayanan persidangan dengan
efektif dan efisien.
Dukungan yang maksimal dalam urusan produksi dan reproduksi materi/bahan sehingga
penyelenggaraan persidangan dapat berjalan dengan lancar.
Setjen Wantannas sudah melakukan secara lengkap dan mutakhir aplikasi digitalisasi
arsip dan perpustakaan sebagai media penunjang untuk mempermudah proses
pekerjaan dan pelayanan berbasis teknologi dan elektronik.
Dalam rangka membangun sistem Informasi dan Komunikasi perlu adanya MoU dengan
K/L dan Instansi terkait, untuk mendukung peningkatan kinerja Lembaga agar lebih
efisien dan efektif dalam penyampaian informasi/rekomendasi kepada Ketua dewan
berbasis on-line, namun terdapat perubahan target guna mendukung kebutuhan
tunjangan kinerja.
Kegiatan Presiden selaku Ketua Wantannas serta kegiatan Sesjen Wantannas diupload
di website Setjen Wantannas agar dapat diketahui publik.
Dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Setjen Wantannas sejumlah dokumen
telah diupload di website Setjen Wantannas.
Keberadaan Website merupakan sarana informasi yang strategis dalam rangka
mensosialisasikan program, kebijakan dan berbagai kegiatan pemerintah. Penggunaan
Nama domain Setjen Wantannas yang sudah ter-registry adalah dkn.go.id dan jumlah
pengunjung website Setjen Wantannas cukup banyak.
Penyelenggaraan Sidang Dewan dan Forum Bakohumas yang terlaksana dengan efektif
dan efisien sehingga menunjang keberhasilan pencapaian target sasaran.
Untuk melindungi aset informasi Setjen Wantannas dari segala bentuk ancaman baik
eksternal maupun internal telah dilaksanakan penilaian manajemen keamanan informasi
Setjen Wantannas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan telah diberi Ranking
lebih dari yang telah ditargetkan.
Penggunaan aplikasi Sisfo Setjen Wantannas yang sudah dilaksanakan sesuai
perancangan, namun hasilnya masih belum optimal.
Manfaat layanan persidangan dan humas akan lebih terintegrasi dengan baik dan lebih
informatif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Wantannas.
Dampak terdukungnya layanan persidangan dan kehumasan yang lebih meningkat dan
berkualitas dalam penyelenggaraan kegiatan Setjen Wantannas.
Jakarta, 7 Februari 2014
Kepala Biro Persidangan dan Humas
Susiswo Widodo, M.Si (Han)
Brigadir Jenderal TNI
SEKRETARIAT JENDERALDEWAN KETAHANAN NASIONAL