LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · 2020. 9. 14. · akses jamban yang sehat...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SATKER 03

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

Lakip SATKER 03 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............. ............................................................................................. i

KATA PENGANTAR ................................................................................................. . ii

BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................... 4

BAB II : GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KESEHATAN

MASYARAKAT ............................................................................................ 5

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................... 5

2.2. Struktur Organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat .......................... 7

BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2019 ........................................................................... 8

BAB IV : AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 16

4.1 Kinerja Organisasi ............................................................................. 16

4.2 Capaian Perjanjian Kinerja . ............................................................... 16

1. Pembinaan Gizi Masyarakat .............................................................. 19

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga ........................................................ 29

3. Pembinaan Upaya Kesjaor ................................................................. 39

4. Penyehatan Lingkungan ..................................................................... 42

5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ........................ 49

6. Dukungan Manajemen ....................................................................... 55

BAB V : PENUTUP.................................................................................................... 56

5.1. Kesimpulan ........................................................................................ 56

5.2. Saran-Saran ...................................................................................... 59

Lakip SATKER 03 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 ii

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana

dengan izinNya telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat yang didukung melalui anggaran Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat.

LAKIP ini dibuat berdsarkan Perjanjian Kinerja (PK) antara Dirjen Kesehatan

Masyarakat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Tahun 2019. Terdapat 6

(enam) Program/Sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sesuai dengan

target yang telah disepakati seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian indikator PK pada hakekatnya ditujukan untuk menunjang

pencapaian Renstra Kementerian Kesehatan khususnya indikator yang menjadi

tanggung jawab Ditjen Kesehatan Masyarakat, secara umum ditujukan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada

khususnya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Sumatera Barat dapat diukur melalui

pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan indikator RPJMD. Pencapain

UHH ditunjang dengan pencapaian indicator lainnya dibidang kesehatan seperti

penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, penurunan gizi

kurang/buruk, pencapaian imunisasi dasar lengkap dan lain-lain. Disamping itu

pencapaian UHH juga didukung dengan tersedianya akses dan pelayanan kesehatan

yang berkualitas, ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan yang kompeten.

Lakip SATKER 03 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 iii

Untuk mencapai PK yang telah disepakati, maka Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat mendapat alokasi anggaean APBN dari Satker 03 sebesar Rp.

9.169.951.000,-. .Realisasi keuangan untuk anggaran ini mencapai 92,79 % dan

realisasi Fisik 99,25%.

Untuk pencapaian PK sesuai dengan indikator masing-masing program, maka

dari 28 indikator yang ada, maka pada tahun 2019 terdapat 20 (dua puluh) indikator

yang telah berhasil dicapai.

Secara garis besar LAKIP Satker 03 Dinas Kesehatan Sumatera Barat

Kesehatan Masyarakat ini menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian target

kinerja, baik kinerja program, kinerja kegiatan, capaian hasil kegiatan dan indikator

kinerja dan juga menampilkan beberapa permasalahan dan hambatan yang didapatkan

dalam mencapai hasil-hasil program dan kegiatan serta beberapa keberhasilan,

inovasi-inovasi yang dicapai pada Tahun 2019 yang didukung melalui sumber

anggaran APBN Dekosentrasi Satker 03 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan kualitas laporan tentunya masih perlu ditingkatkan, masukan dan kritikan

sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya pada kesempatan kali ini izinkan kami mengucapkan terima kasih

kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang telah memberikan bimbingan/masukan dalam

melaksanakan program / kegiatan kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Dirjen

Kesehatan Masyarakat Kemeterian Kesehatan RI, Ibu Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat atas dukungan yang diberikan. Selanjutnya terima kasih juga

disampaikan kepada seluruh Kepala Seksi dan Seluruh Staf di Bidang Kesehatan

“ LAKIP “ SATKER 03 DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA TAHUN 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 telah ditegaskan bahwa Pembangunan Kesehatan di

Sumatera Barat merupakan bagian dari Misi 3 yaitu : Meningkatan Sumber Daya Manusia

yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi dengan tujuan

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran yaitu meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat secara merata.

Keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan dengan terjadinya penurunan Angka

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang akan berdampak terjadinya

peningkatan Umur harapan Hidup. Tahun 2015, pemerintah telah menetapkan target

penurunan AKI & AKB pada Millenium Development Goals (MDGs 2015) yaitu AKI sebesar

102/100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan AKB sebesar 23/1000 Kelahiran Hidup (KH).

Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat juga dilihat dari peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang diukur dengan pencapaian Umum Harapan Hidup (UHH), untuk

Provinsi Sumatera Barat, kondisi ini menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan, dimana

pencapai an UHH di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Hasil yang dicapai untuk 3 (tiga) Tahun belakangan adalah 68,66 (2016), 68,78 (2017) dan

69,01 (2018).

Walaupun dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat yang

ditunjukkan dengan pencapaian UHH, menunjukkan peningkatan setiap tahun, dalam program

kesehatan masyarakat masih terdapat beberapa isue atau permasalahan yang perlu menjadi

perhatian seperti masih tingginya kematian ibu melahirkan, kematian bayi atau neonates, masih

tingginya permaslahan gizi seperti gizi buruk dan kurang , gizi kurus dan sangat kurus , gizi

pendek dan sangat pendek (stunting), masih belum maksimalnya akses sanitasi (jamban dan air

bersih), masih belum mekasimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimasyarakat,

belum maksmimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).


Gambaran permasalahan Program Kesehatan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat

secara umum dapat dilihat dari masih adanya kematian Ibu melahirkan untuk 3 (tiga) tahun

berjalan masih berfluktuatif sebesar 108 orang (2016), 113 orang (2017), 111 orang (2018)

dan 116 (2019). Untuk jumlah kematian bayi juga masih berfluktuatif yaitu 908bayi (2016),

752 bayi (2017), 771 bayi (2018) dan 800 bayi (2019). Penyebab kematian bayi masih

didominasi oleh sebanyak 20,63% Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan asfikisia sebanyak

18,12 %. Kondisi ini mengambarkan bahwa masalah kualitas pelayanan Ibu dan Anak perlu

menjadi perhatian yang serius. Faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat

menentukan kondisi bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar

benar-benar siap untuk hamil dan melahirkan serta menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan

yang mampu melindungi bayi dari infeksi.

Permasalahan gizi juga masih merupakan permasalahan yang masih perlu perhatian

dan penangganan yang serius untuk masa yang akan datang. Masalah gizi yang menjadi isue

nasional dan juga menjadi isue di Provinsi Sumatera Barat yang berdampak terhadap kualitas

Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (Stunting).

Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur

seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusia. Proses terjadinya

stunting merupakan manivestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) dimulai dalam

kandungan, hingga anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam

kandungan dan pada masa awal anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2

tahun.

Data Propinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil Riskesdas dan Survei Status Gizi

Balita Indonesia (SSGBI) menunjukan prevalensi stunting 36,5 % (Riskesdas 2007), 39,2

% (Riskesdas 2013), 29,9 % (Riskesdas 2018) dan 27,47% (SSGBI 2019). Walaupun

sudah terjadi penurunan, akan tetapi prevalensi stunting di Sumatera Barat masih berada

diatas satndar yang ditetapkan WHO yaitu <20 %.

Disamping permasalahan lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan

derajat kesehatan yang optimal adalah menyangkut masalah program kesehatan lingkungan

dan kesjaor, serta program promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk salah satu

program strategis yang juga memberikan kontribusi dalam mewujudkan derajat kesehatan

masyarakat yang optimal. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai keberhasilan

dalam pelaksanaan program ini adalah terkait dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh


Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sampai

dengan tahun 2019 pencapaian indikator ini telah diwujudkan pada 19 Kab/Kota (100%)

yang memiliki kebijakan tentang PHBS. Namun demikian terkait dengan 10 (sepuluh)

indikator PHBS yang ada masih upaya peningkatan dalam implementasi PHBS. Indikator-

indikator PHBS pada tahun 2019 yang perlu mendapat perhatoian adalah Tidak Merokok

(38,2%), Maka Buah dan Sayur (54,76%) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (56,39%). Untuk

mewujudkan PHBS yang maksimal ditengah-tengah masyarakat salah satu upaya atau

program yang dilakukan adalah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Pelaksanaan GERMAS sudah dilakukan pada seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat, akan

tetapi agar program ini betul-betul memberikan daya ungkit yang besar dalam mewujudkan

PHBS maka implemntasi kegiatan ini perlu lebih dimasifkan pada tingkat nagari atau desa di

seluru Provinsi Sumatera Barat.

Gambaran pencapaian program kesehatan lingkungan dapat dilihat dari pencapaian

akses jamban yang sehat di Sumatera Barat adalah 73,64 % (2017), 74,38 % (2018) dan

79,75 % (2019). Disamping itu dalam pencapaian akses air bersih menunjukkan peningkatan

yang cukup sigifican, dimana pencapaiannya adalah 78,78 % (2017), 80,85 % (2018) dan

80,90 % (2019). Dalam mencapai akses jamban dan air bersih salah satu upaya yang

dilakukan adalah melalui 5 (lima) pilar STBM dengan tujuan untuk mewujudkan universal

acses sanitasi pada tahun 2020 yang merupakan wujud dari pencapaian akses jamban yang

sehat sehingga masyarakat tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan atau Open

Defication Free (ODF).

Disamping 2 (dua) indikator kesehatan lingkungan diatas yang ditunjang melalui

pilar STBM, juga terdapat program unggulan lain yaitu Program Kabupaten Kota Sehat

(KKS). Pada Tahun 2019 ini Provinsi Sumatera Barat mendapat prestasi dalam pelaksanaan

program ini dimana Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Provinsi Pembina KKS.

Disamping itu terdapat 13 (tiga belas) Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan KKS

dengan beberapa kriteria.

Upaya Kesehatan Kerja dengan sasaran seluruh pekerja baik di sektor formal

maupun informal.Secara umum pekerja sektor informal lebih banyak dari pekerja formal

dimana pekerja sektor informal meliputi pekerja usaha mandiri, skala kecil dan mikro.Selain

itu, pada pasal 80 disebutkan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan

kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga.

Gambaran pelaksanaan program kesehatan kerja dan olah raga telah mengalami

perkembangan.Kondisi ini terlihat dengan semakin tingginya komitmen dari Dinas Kesehatan


Kab/Kota yang melaksanakan Program Kesjaor di Provinsi Sumatera Barat.Saat ini

pelaksanaan program ini telah mencakup pada seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat.Ditingkat

Puskesmas jumlah yang telag melaksanakan program kesehatan kerja dasar pada Tahun 2019

sudah mencapai 82,50 %, dan untuk program kesehatan olah masyarakat mencapai 86 %.

Untuk mencapai target-target kinerja yang menjadi tugas dan fungsi Bidang

Kesehatan Masyarakat dengan seksi-seksi yang ada, maka pada tahun 2019 Bidang

Kesehatan Masyarakat didukung melalui angaran APBD Provinsi Sumatera Barat dan

anggaran Dekonsentrasi Satker 03 melalui APBN.

Gambaran kondisi umum pelaksanaan program kegiatan Bidang Kesehatan

Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berdasarkan hasil pencapaian program.

Laporan pertanggungjawaban kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2019 ini akan

memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator kinerja program,

hambatan dan pemecahan masalah.

1.1.Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2019 dalam mencapai target dan

sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana strategis, dan ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan :

1. Mengetahui kegiatan program Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2019.

2. Mengetahui pelaksanaan program Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2019.

3. Mengetahui pencapaian program Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2019.

4. Mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan program Bidang

Kesehatan Masyarakat tahun 2019.


BAB II

GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang

Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat maka Bidang

Kesehatan Masyarakat mempunyai :

Tugas pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Uraian Tugas:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,

kesehatan kerja dan olah raga;

2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bidang kesehatan keluarga, gizi




4. Menyelenggarakan fasilitasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

5. Menyelenggarakan koordinasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

6. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan bidang kesehatan keluarga, gizi



7. Menyelenggarakan koordinasi pelatihan, workshop Bidang kesehatan keluarga, gizi



8. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang kesehatan keluarga, gizi

masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat promosi dan pemberdayaan

masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

9. Menyelenggarakan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

10. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


2.2. Struktur Organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat

Secara garis besar strutur organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat dapat dilihat

seperti bagan dibawah ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Kesmas

BAB III

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS

Fungsional Teknis:

1. Formayoza, SKM, MKM 2. Ratna Juita, SKM 3. Wiwi Febriani, SKM, MSi

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Safwan, SKM M.Kes

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat

dr. Hendrapala Wahid

Staf

1. Neneng Susanti, SKM MKM 2. Asfri Yenni, S.SiT 3. Nazli Nazir, SSiT 4. Refniati, Amd.Keb 5. Syuniarti, Amd.Keb 6. Sri Zilwardati, SKM 7. Mismaini Noor, SKM, MKM 8. Dewi Iswani, SKM 9. Nadya Sabrina, SGz 10. Eni Mautia, SKM, M.Biomed 11. Meridanengsih, S.ST 12. Yuharnizon, S.Sos 13. Firdaus. S.Sos 14. Candra Budiman, BSc 15. Desniarti

Kepala Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat

Desra Elena, SKM, MKM Staf

1. Liliyarni, SKM, MKM 2. Mega Wahyumi, SKM 3. Ade Prima, SKM 4. Hafrizal, SKM, M.Kes 5. Syamsurizal, S.ST, Mkes 6. Asnawati, SKM, MM 7. Elvia Hakim, SKM 8. Riri Krisnayanti 9. Nurlina

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

& Olah Raga

Resmanto, SKM, M.Biomed

Staf

1. Ratna Wilis, SKM 2. Danulmarta Aulia, SKM 3. Hanifa Anryani, A.Md.KL 4. Reni Elma, B,Sc 5. Sukatno


BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang Kesehatan Masyarakat melakukan upaya pemerintah dalam meningkatnya

ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh

masyarakat. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka Kementerian Kesehatan menyediakan

anggaran guna peningkatan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat melalui Dana

Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Barat. Dana dekonsentrasi APBN tahun anggaran 2019

yang dilaksanakan sebagai wakil Kementerian Kesehatan No DIPA.024.03.3.089015/2019

tanggal 05 Desember 2018 Satker Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat (03).

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat didukung dana

APBN tahun 2017 - 2019 sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat Dari Dana Dekonsentrasi Satker 03 APBN

Tahun 2017 – 2019

Program

2017 2018 2019

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Anggaran

Realisasi

Keuangan

(Rp)

(%)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

(%)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

(%)

Fisik

(%)

Pembinaan

Gizi

Masyarakat

4.123.484.000

3.624.938.760 87,91 100 1.761.637.000

1.703.244.535 96,69 100 1.844.826.000

1.759.965.500 95,40 100

Dukungan

Manajemen &

Pelaksanaan

Tugas teknis

Lainnya pada

prog

Pembinaan

Kesmas

1.442.734.000

1.372.909.585 95,16 100 1.076.692.000

994.873.492 92,40 100 905.837.000 816.346.986 90,12 100

Pembinaan

Upaya

Kesehatan

kerja dan

Olahraga

856.168.000

814.380.300 95,12 100 860.170.000

830.520.550 96,55 100 568.729.000 549.837.400 96,68 100

Pembinaan

Kesehatan

Keluarga

1.245.487.000

1.136.891.180 91,28 100 1.368.178.000

1.324.744.835 96,83 100 1.183.500.000 1.134.057.020 95,82 100

Promosi

Kesehatan dan

1.655.883.000

1.606.911.535 97,04 100 8.091.125.000

5.219.591.021 64,51 76,78 4.016.285.000 3.645.576.926 90,77 100


Pemberdayaan

Masyarakat

Penyehatan

Lingkungan

1.590.059.000

1.331.945.700

83,77

100

1.013.292.000

876.069.200

86,46

94,49

650.738.000

603.421.600

92,73

100

Jumlah

10.913.815.000

9.887.977.060

90,60

100

14.171.094.000

10.949.043.633

77,26

86,35

9.169.951.000

8.509.205.432

92,79

99,25

Realisasi keuangan dana APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 9.887.977.060,-

atau mencapai 90,60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 10.913.815.000,- dengan

realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi keuangan dana APBN Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp. 10.949.043.633,- atau mencapai 77,26 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.

14.171.094.000,- dengan realisasi fisik mencapai 86,35%. Realisasi keuangan dana APBN

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 8.509.205.432,- atau mencapai 92,79 persen dari alokasi

anggaran sebesar Rp. 9.169.951.000,- dengan realisasi fisik mencapai 99,25%.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat tahun 2019

bersumber dana APBN adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat dana APBN tahun 2019

No Dana APBN Anggaran Realisasi % Fisik

(%)

Pelaksanaan

APBN 2019 9.169.951.000 8.509.205.432 92,79 99,25

I Pembinaan Gizi Masyarakat

1.844.826.200

1.703.244.535 96,69 100

1 Penguatan intevensi paket gizi untuk 1000 hari pertama kehidupan

100.000.000 62.840.000 62,84 100 Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk rapat dinas dan rapat koordinasi di provinsi dan 3 kab/kota,

dan nagari lokus stunting : Kab. Pasaman

Barat, Kab. Pasaman dan Kab. Solok

2 Pelatihan PMBA untuk Puskesmas di Kab/Kota Prioritas Stunting

169.410.000 161.444.800 95,3 100 Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Angkatan

dengan masing-masing peserta sebanyak

20 orang di Nagari Lokus Stunting. Tidak permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan

3 Orientasi Asuhan Gizi di Puskesmas 276.890.000 276.309.800 99,8 100 Kegiatan dalam bentuk orientasi yang

dilaksanakan

sebanyak 2 angkatan secara paralel di Kryad Bumi Minang Hotel dengan peserta masing-

masing sebanyak 50 orang terdiri dari

pengelola program gizi kab/kota dan petugas

gizi puskesmas.

4 Orientasi pemutakhiran data

surveilans gizi di Propinsi

204.101.000 201.856.100 98,9 100 Pertemuan yang dilaksanakan

sebanyak 2 kali. Peserta sebanyak 43 orang terdiri dari Kepala Seksi Kesga dan Gizi, dan

pengelola program gizi (1 orang peserta Kab.

Mentawai tidak hadir) dan peserta provinsi pengelola program gizi sebanyak 5 orang.


5 Orientasi pemutakhiran data

surveilans gizi di Kab/Kota

739.505.000 718.883.900 97,2 100 Kegiatan dalam bentuk orientasi yang

dilaksanakan

sebanyak 5 angkatan. Peserta sebanyak 59

orang terdiri dari pengelola program gizi

Kab/Kota dan petugas gizi puskesmas.

6 Desiminasi hasil pemutakhiran data

surveilans gizi

739.505.000 718.883.900 97,4 100 Pertemuan yang dilaksanakan di Pangeran

Beach Hotel dengan peserta sebanyak 67 orang

terdiri dari : 57 orang peserta kab/kota terdiri dari : Kepala Bidang Kesmas, Kepala Seksi

Kesga dan Gizi, dan kepala puskesmas

percontohan dan peserta provinsi pengelola program gizi sebanyak 10

orang.

7 Pelacakan dan konfirmasi masalah

gizi

166.800.000 166.355.000 99,7 100 Pelacakan kasus gizi buruk sekaligus

melakukan pernbinaan pada Kab/Kota dan

Puskesmas dalam hal pelaksanaan program gizi

8 Konsultasi Program dan Mengikuti

Pertemuan Kegiatan Program Gizi

100.092.000 86.471.900 86,4 100 Bentuk perjalanan dinas dan konsultasi ke

pusat adalah untuk mengikuti pertemuan yang

diadakan dipusat dan

konsultasi.

II

Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Tugas teknis

Lainnya pada prog Pembinaan

Kesmas

905.837.000 816.346.986 90,12 100

1 1. Pengelolaan Keuangan dan

BNM 2. 2. Penyusunan Rencana

3. Anggaran

4. 3. Bimtek Program 5. Kesehatan Masyarakat

6. 4. Rapat Koordinasi

7. Penyusunan Anggaran

595.522.000 528.978.886 88,83 100 - Kegiatan Rutin satker Kesmas

- Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran

tidak dilaksanakan pusat

- Konsultasi teknis ke pusat realisasi hanya 4

orang

2 Rapat Koordinasi Teknis Program Kesehatan Masyarakat

310.315.000 287.368.100 92,60 100 Rapat koordinasi teknis bidang kesmas di Pangeran Beach Hotel dengan

peserta sebanyak 153 orang terdiri dari Kepala

Dinas Kesehatan Kab/Kota, Kabid Kesmas, Kasi Kesga Gizi, Kasi promkes, Kasi

Kesling, Dokter puskesmas terpilih dan

peserta propinsi.

III Pembinaan Upaya Kesehatan

kerja dan Olahraga

568.729.000 549.837.400 96,68 100

1 Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji

143.010.000 131.651.400 92,06 100 Pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani dilaksanakan di 18 Kab/Kota di Provinsi

Sumatera Barat. Kab. Mentawai tidak ikut

melaksanakan pengukuran karena calon jemaah haji yang akan berangkat untuk tahun 2019

tidak ada. Kab. Agam dalam melaksanakan

kegiatan pengukuran tidak memakai dana APBN, tapi memakai dana APBD sendiri

2 Koordinasi Kesehatan Olahraga

bagi anak SD

69.976.000 69.115.000 98,77 100 Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan

dan berkoordinasi pentingnya olahraga dan

latihan fisik bagi Anak SD kepada Lintas Program dan Lintas Sektor terkait diantaranya

Dinas Kesehatan, Pemegang Program

Kesehatan Olahraga Puskesmas, Dinas Pendidikan, Guru Olahraga SD. Diharapkan

dengan adanya pertemuan ini kerjasama antara

pengelola program Puskesmas dengan Guru SD bisa lebih solid dalam upaya meningkatkan

indikator program.

.

3 Orientasi Kesehatan Kerja dan

Olahraga

138.030.000 137.520.000 99,63 100 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas Kabid dan Kasie yang membawahi

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kab/Kota. Dengan adanya pertemuan ini

diharapkan peserta lebih peduli dengan

kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kab/Kota masing-masing.


4 Monitoring Penyelenggaraan

Kesehatan Kerja dan Olahraga

38.140.000 37.665.000 98,75 100 Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan

pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga ke

Kab/Kota dan Puskesmas.

5 Sosialisasi Pekerja Perempuan Sehat

Produktif (GP2SP)

86.057.000 81.610.000 94,83 100 Kegiatan ini bertujuan untuk mensosilisasikan

GP2SP ke Lintas Program dan Lintas Sektor terkait seperti Bappeda, Badan Pemberdayaan

Perempuan, Disnakertrans, BPJS

Ketenagakerjaan dan Perusahaan yang banyak mempekerjakan pekerja perempuan. Dengan

adanya pertemuan ini diharapkan indikator

perusahaan yang melaksanakan GP2SP bisa bertambah.

6 Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja dan Olahraga Tingkat

Provinsi

93.516.000 92.276.000 98,67 100 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan lebih meningkatkan koordinasi antara Provinsi,

Kab/Kota dan Puskesmas dalam pelaksanaan

Program Kesehatan Kerja dan Olahraga. Dalam pertemuan ini disampaikan materi-materi baru

oleh narasumber dalam upaya untuk

meningkatkan capaian indikator program. Diharapkan indikator Puskesmas yang

melaksanakan kesehatan kerja dasar dan

Indikator Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga di masyarakat bisa

meningkat.

IV Pembinaan Kesehatan Keluarga 1.368.178.000 1.324.744.835 96,83 100

1 Penguatan Audit Maternal Perinatal 160.524.000 155.857.820 97,09 100 Pertemuan dilaksanakan bulan Februari 2019.

Peserta pertemuan sebanyak 57 orang terdiri

dari Kasi Kesga Gizi Kab/Kota, Dokter

Spesialis Kebidanan dan Dokter Spesialis Anak

di 19 Kab/Kota. Kesepakatan pertemuan

Melakukan revisi SK TIM AMP yang ditanda

tangani Bupati/Walikota. Hasil kajian dan

rekomendasi dilaporkan kepada

Bupati/Walikota. Adanya MoU Dinkes dengan

RS untuk pelayanan kegawatdaruratan.

Pengentrian data kematian ke aplikasi MDN

2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan

bagi Korban KTP/A dan TPPO

83.575.000 79.272.920 92,63 100 Pelatihan dilaksanakan pada bulan Juni 2019 di

BKOM & Pelkes Padang. Peserta sebanyak 32

orang terdiri dari penanggung jawab program

KTP/A di Kab/Kota dan Dokter puskesmas di

17 Kab/Kota. Pengenalan tatalaksana kasus

KtP/A termasuk TTPO

3 Monitoring dan Evaluasi Program

Kesehatan Keluarga

200.390.000 200.390.000 100 100 Monitoring dalam bentuk perjalanan dibas ke

Kab/kota

4

Konsultasi Pusat 26.616.000 25.074.200 94,20 100 Konsultasi program kesehatan keluarga ke

Kementerian Kesehatan RI Direktorat

Kesehatan Keluarga

5 Pelatihan Manajemen Terpadu

Balita Sakit (MTBS) dan SDIDTK

144.369.000 140.468.600 97,29 100 Peserta pelatihan sebanyak 27 orang terdiri

dokter dan bidan puskesmas terpilih di 11

Kab/Kota dan 1 orang dari Propinsi. Pertemuan

dilaksanakan pada bulan maret 2019 di BKOM

& Pelkes Padang. Pengenalan manajemen

terpadu balita sakit dan penggunaan KPSP

untuk mendeteksian kasus-kasus pada kelainan

pertumbuhan balita.

6 Pemeriksaan SHK 114.500.000 97.277.500 84,95 100 Jumlah sampel 2000 dialokasikan untuk 2

Kab/Kota yaitu Padang Pariaman dan Kota

Padang. Jumalah realisasi sampel sebanyak

1751.

7 Evaluasi Pembinaan Teknis UKS

dan PKPR

79.240..000 78.793.000 99,43 100 Pertemuan dihadiri sebanyak 38 orang terdiri

dari pengelola program PKPR dan pengelola

program UKS di 19 Kab/Kota. Kegiatan

dilaksanakan bulan Agustus 2019 di Hotel


Mariani. Pemantapan pelaksanaan pelayanan

kesehatan anak usia sekolah dan remaja

melalui PKPR. Pengenalan pembentukan

posyandu remaja

8 Orientasi Teknis Kesehatan

Keluarga

136.721.000 135.179.000 98,87 100 pertemuan yang dihadiri sebanyak 53 orang

terdiri dari Kasi Kesga Gizi, pengelola program dan dokter puskesmas terpilih di masing-

masing Kab/Kota. Pemantapan pelaksanaan

pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia dan demonstrasi pelaksanaan

Cargiver Lansia.

9 Review Pelayanan Kesehatan

Lansia dan Geriatri bagi Petugas

Puskesmas

171.500.000 170.519.000 99,42 100 Pertemuan dihadiri peserta sebanyak 93 orang

terdiri dari Kasi Kesga Gizi, penglola lansia,

pengelola gizi Kab/Kota, Dokter dan pengelola

lansia puskesmas santun lansia di 19 Kab/Kota.

Pertemuan dilaksanakan pada bulan Agustus

2019 di Hotel Basko. Kesepakatan pertemuan

50% dari puskesmas yang ada di Kab/Kota

wajib menjadi puskesmas Santun Lansia.

Pengenalan instrumen geriatri dan paraktek

care giver dan pengisian kohort lansia.

10 Koordinasi Kesehatan Keluarga 149.640.000 130.497.900 87,20 100 Pertemuan dilaksanakan 2 (dua) kali dengan

masing-masing peserta 57 orang. Pertemuan

pertama peserta dihadiri Kasi Kesga Gizi, TP

PKK Kab/Kota dan Walinagari terpilih di 19

Kab/Kota. Pertemuan kedua peserta dihadiri

Kabid Kesmas, Bappeda dan BPM di 19

Kab/Kota. Pertemuan dilaksanakan pada bulan

September dan Oktober 2019 di Hotel Rocky.

Kesepakatan pertemuan advokasi dan

koordinasi program KIA pada LP/LS.

Advokasi penganggaran terkait percepatan

penurunan AKI dan AKN . Rancangan

peraturan Bupati/Walikota terkait upaya

penurunan AKI dan AKN.

V Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

4.016.285.000 3.645.576.926 90,77 100

1 Penguatan Kab/Kota dalam

Pelaksanaaan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat

1.652.830.000 1.614.011.446

97,65

75

1. Penyusunan Rencana Operasional Germas

dengan LS. Kegiatan ini ilaksanakan untuk

membuat/menyusun Rencana Operasional Germas di Lokus Germas tahun 2019.

Dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten : Kab.

Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan dan Kab. Limapuluh Kota.

Peserta berjumlah 35 orang yang berasal dari

lintas sektor terkait, puskesmas dan Dinkes Kabupaten.

1. 2. Forum Koordinasi dengan LS, output Adanya Forum Komunikasi Pelaksanaan

Germas yang dilakukan oleh LS. Kegiatan ini

untuk membentuk Forum Germas di kabupaten Lokus, dilaksanakan di Kab. Solok Selatan,

Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman dan

Kab. Limapuluh Kota. 2.

3. 3. Pertemuan Forum Koordinasi Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Provinsi. Membentuk Forum Germas tingkat provinsi

beserta dengan tugas masing-masing bidang

yang dibentuk. Peserta berjumlah 35 orang yang berasal dari OPD terkait Germas,

Perguruan Tinggi, ormas, Organisasi profesi,

dll 4.

4.Pertemuan Koordinasi dalam Rangka


Penggerakan Masyarakat. Kegiatan

mengkoordinasikan pelaksanaan Implementasi

Penggerakan Masyarakat (Germas) sebelum ke

lapangan. Peserta berjumlah 30 orang yang

berasal dari lintas sektor, puskesmas, kecamatan yang ditunjuk sebagai lokasi, dan

ormas di kabupaten lokus. Kegiatan

dilaksanakan di Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman dan Kab.

Limapuluh Kota

5.Penggerakan Masyarakat

Merupakan pelaksanaan implementasi germas

yang dilaksanakan di 3 kecamatan dari kabupaten lokus Germas ini. Kegiatan ini

mengumpulkan 500 orang yang berada di

wilayah nagari yang ditunjuk (masyarakat, kader, PKK, toma, dsbnya). Kegiatan dihadiri

oleh Bupati setempat atau yang mewakili.

Kegiatan dilaksanakan di Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Limapuluh

Kota dan Kab. Tanah Datar.

6. Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Germas.

Kegiatan ini untuk memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan Germas di Kabupaten lokus ini. Pertemuan dengan peserta

30 orang yang berasal dari lintas sektor, Dinas

Kesehatan, puskesmas, ormas dsbnya. Dilaksanakan di Kab. Limapuluh Kota, Kab.

Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman dan

Kab. Tanah Datar.

7. Advokasi untuk Mendorong Kebijakan

Prioritas Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Kab tahun 2020

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang

berasal dari Dinas Kesehatan, DPMD, puskesmas, perwakilan dan walinagari.

Dilaksanakan di 3 kabupaten lokus stunting,

Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman dan Kab. Solok.

8.Sosialisasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan tahun 2019. Pertemuan ini

untuk menginformasikan kepada kab./kota agar

lebih proaktif memanfaatkan dana desa untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan di

masyarakat. Peserta berjumlah 35 orang yang

berasal dari 15 Kab./kota yang mendapat dana desa.

9. Model Intervensi Promosi Kesehatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk suatu

penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UNAND

Padang di Kab. Dharmasraya. Indikator yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan indikator perilaku yang merupakan dari

Germas dan PIS-PK.

2 Kampanye Hidup Sehat melalui

Berbagai Media

1.300.025.000 977.619.080 75,20 100 1.Penyebarluasan Informasi Tema Prioritas

Nasional dan Spesifik Lokal Melalui Berbagai saluran Komunikasi

2. Kegiatannya berupa pameran yang

dilaksanakan di Kab. Tanah Datar dalam

rangka Jambore PKK Kab. Tanah Datar pada tanggal 17 Juni 2019

3.Pameran di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 26 Agustus 2019

4. Pameran di Kab. Solok Selatan tanggal 28


Agustus 2019

5. Pameran di Kab. Limapuluh Kota tanggal 28

September 2019

6. Selain itu juga ada penyebarluasan informasi

(radio spot) di 12 radio di Kota Padang dengan

topik Germas 7. Ada juga outdoor interaktif yang bekerjasama dengan Classy FM yang

dimanfaatkan pada acara Car Free Day,

peringatan Hari-hari besar kesehatan dengan menghadirkan narasumber / pakar sebagai

pembicara.

7. Pembuatan space baliho yang dipasang di 2

lokasi yang berbeda.

8. Pembuatan video Promosi yang

dimanfaatkan pada acara HKN dan Pertida.

10. Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang berupa pojok promkes dan

Billboard di Dinkes Prov Sumbar dengan topik

Germas, Stunting dan Isi Piringku.

9. Forum Koordinasi Pelaksanaan Germas di

daerah Kab/Kota kegiatan dilakasanakan di 4 daerah

3 Pelaksanaan Strategis Promosi

Kesehatan dalam mendukung

Program Kesehatan

1.063.430.000 1.053.946.400 99,11 100 1. Melakukan Advokasi untuk Mendorong

Kebijakan PHBS di Kab./Kota. Memotivasi

kab./kota agar bisa mengeluarkan Kebijakan PHBS (SK, Edaran, Perbup, Perwako, ataupun

Perda). Pelaksanaan di 3 Kabupaten, Kab.

Pasaman, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Solok. Peserta berjumlah 50 orang yaitu lintas sektor,

Dinas Kesehatan, PKK, dan Puskesmas.

2. Penguatan Pelaksanaan Kebijakan PHBS

yang telah dikeluarkan. Kegiatan ini juga dilaksanakan di 3 Kabupaten : Kab. Pasaman

(10 April 2019), Kab. Pasaman Barat (11 April

2019) dan Kab. Solok (12 April 2019). Peserta berjumlah 50 orang yaitu lintas sektor, Dinas

Kesehatan, PKK, dan Puskesmas.

3. Penggalangan Organisasi Masyarakat dan

Dunia Usaha untuk Mendukung Kesehatan di Kab./Kota. Peserta berjumlah 30 orang terdiri

dari Ormas, Dunia usaha, dan swasta di 4 kabupaten lokus : Kab. Tanah Datar, Kab.

Solok Selatan, Kab. Limapuluh Kota, Kab.

Padang Pariaman. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali.

4. Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi

Kegiatan dilaksanakan di Basko Hotel Padang pada tanggal 9 – 10 April 2019. Peserta

berjumlah 30 orang yang berasal dari Lintas

sektor/OPD terkait sesuai yang tercantum dalam SK Pokjanal.

5. Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu tingkat

kab./kota

Kegiatan ini beertujuan untuk memperkuat Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten agar bisa

meningkatkan kinerja Posyandu di kabupaten

lokus. Peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari Lintas sektor/OPD terkait sesuai yang

tercantum dalam SK Pokjanal. Dilaksanakan di

Kab. Tanah Datar, Kab Solok Selatan, Kab. Limapuluh Kota dan Kab. Padang Pariaman.

6. Rapat Koordinasi SBH Tingkat Provinsi.

Kegiatan dilaksanakan di Rocky Hotel Padang


pada tanggal 8 – 9 April 2019. Peserta

berjumlah 30 orang berasal dari Pengurus SBH

tingkat provinsi (kwarda 03, dan Dinas

Kesehatan).

7. Rapat Koordinasi Tingkat Kab./Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kabupaten lokus terpilih, yakni : Kab. Solok Selatan, Kab.

Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, dan Kab.

Limapuluh Kota.

8. Orientasi Krida SBH bagi Anggota SBH Tingkat Kab./kota

Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kabupaten lokus,

yakni : Kab. Solok Selatan (8 – 9 Mei 2019), Kab. Padang Pariaman (23 – 24 Mei 2019),

Kab. Tanah Datar (20 – 21 Mei 2019) dan Kab.

Limapuluh Kota (27 – 28 Mei 2019). Peserta berjumlah 30 orang yang berasal dari anggota

SBH di kabupaten (siswa sekolah).

VI Penyehatan Lingkungan 650.738.000 603.421.600 92,73 100

1 Praktek Implementasi Pasar Sehat 22.960.000 21.868.000 95,22 100 a. Pencairan transport berdasarkan daftar yang

dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan penginapan berdasarkan data ril di lapangan.

Sedangkan permasalahan pelaksanaan kegiatan

hampir tidak ada.

2 Orientasi Pengawas Internal

(Seluruh pelaku masyarakat sekolah SD, SMP/sederajat) Rapor TTU

Sehat Layanan Kesling

115.414.000 111.818.200 96,88 100 a. Pencairan transport dan uang saku kurang

karena ada peserta yang tidak datang

3 Bimbingan Teknis Pengawasan

TTU

36.580.000 36.040.000 98,52 100

4 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Kesehatan Lingkungan dalam

rangka Pencapaian indikator Kesling

97.810.000 97.573.000 99,76 100

5 Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

(PKK, MUI, Pramuka, TNI, Lintas

Program) dalam Implementasi 5 Pilar STBM

118.354.000 110.472.000 93,34 100 Pada kegiatan ini narasumber pusat tidak hadir

sehingga transport tidak dapat dicairkan

6 Honor Koordinator STBM Provinsi 25.740.000 0 0 Tidak direkrutnya tenaga Koordinator STBM

Provinsi karena sudah ada Tenaga Ahli STBM yang dikontrak oleh Kementerian Pekerjaan

Umum

7 Pendampingan Intervensi Kesling

Dalam Peningkatan Kualitas Kesling

49.120.000 48.675.000 99,11 100

8 Orientasi Limbah Medis Fasyankes 132.214.000 129.367.200 97,85 100 Pada Pertemuan ini ada peserta yang tidak

hadir

9 Penguatan Forum KKS Tingkat

Kab/Kota

43.396.000 38.464.200 92,73 100 Peserta pertemuan ada yang tidak hadir dan

narasumber pusat yang hadir hanya 1 orang


BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Kinerja Organisasi

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya

memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan

instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk memastikan bahwa

manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi

penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia. Pengukuran kinerja dalam penyusunan

laporan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja

sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan

realisasi kinerja yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan kinerja merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

4.2 Capaian Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja

untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk

dilaksanakan dan di pertanggung jawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan

yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2019 yang

telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI tahun 2019 dalam rangka pencapaian

target.

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan

menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi, program kesehatan masyarakat

memiliki kegiatan-kegiatan yang diukur melalui Indikator kinerja sebagai berikut:


Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

No Sasaran

Prog/Keg

Indikator Kinerja Target Target

Provinsi

Capaian

1 Pembinaan Gizi

Masyarakat

1 Persentase Ibu Hamil Kurang

Energi Kronik (KEK) yang

mendapat makanan Tambahan

95% 95% 95.05%

2 Persentase ibu hamil yang

mendapat Tablet Tambah Darah

(TTD)

98% 88% 96.93%

3 Persentase bayi usia kurang dari 6

bulan yang mendapat ASI

eksklusif

50% 50% 71.91%

4 Persentase bayi baru lahir

mendapat Inisiasi Menyusu Dini

(IMD)

50% 50% 83.38%

5 Persentase Balita Kurus yang

Mendapatkan Makanan

Tambahan

90% 90% 89.32%

6 Persentase remaja puteri yang

mendapat Tablet Tambah Darah

(TTD

30% 30% 40.36%

2 Pembinaan

Kesehatan

Keluarga

1 Persentase kunjungan neonatal

pertama (KN1)

90% 90% 85.13%

2 Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan

antenatalke empat (K4)

80% 85% 78.42%

3 Persentase Puskesmas yang

melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik

kelas 1

70% 70% 98%


melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik

kelas 7 dan 10

60% 60% 93.90%


menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja

45% 45% 90.54%


melaksanakan kelas ibu hamil

90% 90% 98.19%


melakukan Orientasi Program

Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

100% 100% 98.54%


3 Pembinaan

Upaya Kesjaor


menyelenggarakan kesehatan kerja

dasar

80% 80% 83.76%

2 Jumlah pos UKK yang terbentuk di

daerah PPI/TPI

730 50 31

3 Persentase fasilitas pemeriksaan

kesehatan TKI yang memenuhi

standar

100% 100% 100%


melaksanakan kegiatan kesehatan

olah raga pada kelompok

masyarakat di wilayah kerjanya

60% 60% 91.51%

4 Penyehatan

Lingkungan

1 Jumlah Desa/Kelurahan yang

melaksanakan STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat

45,000 665 831

2 Persentase sarana air minum yang

dilakukan pengawasan

50% 50% 70.70%

3 Persentase Tempat-Tempat

Umum (TTU) yang memenuhi

syarat kesehatan

58% 58% 64.50%

4 Persentase RS yang melakukan

pengelolaan limbah medis sesuai

standar

36% 36% 8%

5 Persentase Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM) yang memenuhi

syarat kesehatan

32% 32% 57.40%

6 Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

386 19 18

5 Promkes dan PM 1 Persentase Kabupaten/Kota yang

Memiliki Kebijakan PHBS

80% 80% 100%

2 Persentase Desa yang

Memanfaatkan Dana Desa 10%

untuk UKBM

50% 50% 60%

3 Jumlah Dunia Usaha yang

Memanfaatkan CSR-nya untuk

Program Kesehatan

20 10 10

4 Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan yang

15 15 15


Memanfaatkan Sumber Dayanya

untuk Mendukung Kesehatan

6 Dukungan

Manajemen dan

Pelaks tugas

teknis lainnya

pada prog

Kesmas

Persentase realisasi kegiatan

administrasi dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya Program Kesehatan

Masyarakat

94% 94% 89.4%

Berikut ini dapat dilihat capaian Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera dengan Dirjen Kesehatan Masyarakat yang didukung melalui Anggaran APBN

Satker 03 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pembinaan Gizi Masyarakat

1) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan

Tambahan

Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan adalah proporsi ibu hamil

KEK yang mendapatkan makanan tambahan terhadap jumlah ibu hamil KEK yang ada di

suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Pada tahun 2019 target Persentase Ibu hamil

KEK mendapat makanan tambahan ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 95,02%

(sudah mencapai target). Ada 4

(empat) kabupaten/kota yang belum memenuhi target pencapaian yaitu Kab. Pasaman

(93.97%), kab Tanah Datar (92.63%), Kab. Pesisir Selatan (86.03%), Kota Solok (80.71%)

dan kota Sawahlunto (59.86%) seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.1 : Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Yang Mendapat Makanan

Tambahan Tahun 2019


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 84.36% dan tahun 8sebesar

95.22%, maka realisasi tahun 2019 (95,05 %) mengalami sedikit penurunan kenaikan seperti

grafik berikut ini.

Grafik 4.2 : Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik Yang Mendapat Makanan

Tambahan Tahun 2017 - 2019

Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil bertujuan untuk meningkatkan asupan

gizi ibu hamil KEK.PMT diberikan pada awal trimester kedua kehamilan kepada ibu hamil

65 80

95

84,36

95,22 95,05

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019

Target Realisasi

Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapat makanan tambahan Tahun 2017 - 2019


dari keluarga miskin terutama di wilayah kabupaten/kota yang mengalami rawan gizi.PMT

dilakukan minimal selama 90 hari berturut-turut. Bentuk PMT dapat berupa PMT pabrikan

maupun PMT berbasis pangan lokal. PMT bentuk pabrikan seperti biskuit lapis, susu ibu

hamil.

Pengadaan berupa Makanan Tambahan dalam bentuk biscuit lapis dengan

penambahan 11 vitamin dan 7 mineral diberikan kepada Ibu Hamil KEK, pengadaan PMT

diperuntukkan untuk 3 Kab. Lokus Stunting (Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kab.

Solok). Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK bertujuan untuk memperbaiki gizi ibu Hamil

KEK menjadi tidak KEK sehingga anak yang dilahirkan tidak berisiko terjadinya stunting

2) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Persentase ibu hamil mendapat 90 TTD adalah proporsi ibu hamil yang mendapat 90

TTD terhadap jumlah sasaranibu hamil yang ada di satu wilayah pada periode tertentu x

100%.Pada tahun 2019 target Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah

(TTD) minimal 90 tablet selama masa Kehamilanditetapkan sebesar 98% dengan realisasi

sebesar 96.93% (belum mencapai target). Hanya ada 6 (enam) kabupaten/kota yang

memenuhi target pencapaian yaitu Tanah Datar (100%), Kota Padang (100%), Kota Solok

(100%), Kota Pariaman (100%) , Kota Payakumbuh (99,75%) dan Sijunjung (98.61%),

seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.3 : Persentase Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet

Selama Masa Kehamilan Tahun 2019


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 80.98% dan sedikit turun

pada tahun 2018 sebesar 79.93%, maka realisasi tahun 2019 (96.93) mengalami kenaikan


Grafik 4.4 : Persentase Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 Tablet

Selama Masa Kehamilan Tahun 2017 – 2019

Kegiatan penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil dengan pendistribusian Tablet

Tambah Darah (TTD) atau tablet Fe. TTD merupakan suplementasi gizi mikro khususnya zat

besi folat yang diberikan kepada ibu hamil untuk mencegah kejadian anemia gizi besi selama

hamil. Koordinasi dan kegiatan yang terintegrasi dengan lintas program masih perlu

ditingkatkan sebagai salah satu komponen stándar pelayanan antenatal.

Berdasarkan grafik diatas terlihat cakupan TTD ibu hamil dari tahun 2017 – 2019

belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor

penghambat pencapaian antara lain : Pengetahuan ibu hamil pentingnya TTD masih rendah,

Penggunaan Buku KIA belum optimal, Program Kelas Bumil belum cukup baik.

Upaya yang dapat dilakukan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : Semua

Intervensi dikaitkan dengan PIS-PK, Pelayanan antenatal terpadu dan berkualitas,Pelayanan

dan konseling kesehatan termasuk gizi tentang pentingnya TTD ibu hamil agar kehamilan

berlangsung sehat ,Standar Pelayanan Antenatal “10 T” salah satunya Beri tablet tambah

darah (TTD, Pemberian TTD pada ibu hamil yang dilaksanakan di klinik bidan/dokter, rumah

sakit, dan lain-lain harus dicatat dan dilaporkan oleh puskesmas, Meningkatkan pengetahuan

ibu hamil dan kepedulian keluarga dan masyarakat , menggalang kemitraan yang intensif

dengan media massa dan kelompok potensial Tokoh agama, tokoh masyarakat, kader

kesehatan dan organisasi masyarakat

90 95 98

80,98 79,93

96,93

0102030405060708090

100

2017 2018 2019

Target Realisasi


3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Persentase bayi umur 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah proporsi bayi mencapai

umur 5 bulan 29 hari mendapat ASI Eksklusif 6 bulan terhadap jumlah seluruh bayi mencapai

umur 5 bulan 29 hari yang datang dan tercatat dalam register pencatatan/Buku KIA/KMS di

suatu wilayah pada periode tertentu x 100%. Pada tahun 2019 target Persentase bayi umur 6

bulan mendapat ASI Eksklusif ditetapkan sebesar 50% dengan realisasi sebesar 71.91%

(mencapai target). Semua kabupaten/kota yang memenuhi target pencapaian kecuali Kota

Bukittinggi (46,38%) seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.5 : Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif

Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 68.32% dan tahun 2018

sebesar 68,11%, maka realisasi tahun 2019 (71.91%) mengalami kenaikan seperti grafik

berikut ini.

Grafik 4.6 Persentase Bayi Kurang Dari 6 Bulan Mendapat ASI Ekslusif

Tahun 2017-2019

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Tan

ah D

atar

Solo

k Se

lata

n

Solo

k

Saw

ahlu

nto

Siju

nju

ng

Pay

aku

mb

uh

Pe

sisi

r Se

lata

n

Aga

m

Pas

aman

Kab

. So

lok

Me

nta

wai

Par

iam

an

50

Ko

ta

Pad

ang

Dh

arm

asra

ya

Bu

kitt

ingg

i

Sumatera…

93,60 92,85 87,11 86,69

79,90 79,64 79,09 76,38 74,54 71,30 70,82 69,26 68,31 67,98 67,86 67,18 66,31 60,92

46,38

71,91

ASI Eksklusif tahun 2019 Target 50%


Upaya peningkatan cakupan pemberian ASI Ekslusif dilakukan dengan berbagai

strategi, mulai dari penyusunan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas petugas dan

promosi ASI ekslusif. Pada tahun 2014 Peraturan Daerah (PERDA) ASI Provinsi Sumatera

Barat sudah terbit dengan No. 15 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam Perda ASI tersebut diatur tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengembangan

program ASI, menetapkan kebijakan daerah, melaksananakan advokasi dan sosialisasi serta

pengawasan terkait program pemberian ASI eksklusif.

4) Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD adalah proporsi bayi baru lahir yang

mendapat IMD terhadap jumlah bayi baru lahir di suatu wilayah pada periode tertentu x

100%. Pada tahun 2019 target Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD ditetapkan

sebesar 50% dengan realisasi sebesar 79,24% (sudah mencapai target). Seluruh

kabupaten/kota sudah memenuhi target pencapaian seperti grafik berikut ini :

Grafik 4.7 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tahun 2019

44 47 50

68,32 68,11 71,91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2017 2018 2019

Target Realisasi

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif Tahun 2017 - 2019


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 81.91% dan turun pada tahun

2018 menjadi sebesar 79.24%, maka realisasi tahun 2019 (83.38%) mengalami

kenaikan seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.8 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tahun 2017 - 2019

Inisiasi Menyusu Dini, sebagai proses ketika bayi menyusu segera setelah dilahirkan,

di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu).

Inisiasi Menyusu Dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI


eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui, sehingga diharapkan terpenuhinya kebutuhan gizi

bayi hingga usia 2 tahun, dan mencegah anak kurang gizi.

5) Persentase Balita Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan

Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah proporsi balita kurus yang

mendapat makanan tambahan selama 90 HMA terhadap jumlah balita kurus di satu wilayah

pada periode tertentu x 100%. Pada tahun 2019 target Persentase balita kurus yang mendapat

makanan tambahan ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi sebesar 89,32% (sudah

mencapai target). Masih ada 6 (enam) kabupaten/kota yang belum memenuhi target

pencapaian yaitu Pasaman Barat (69.39%), Sawahlunto (68.09%), Dharmasraya (64.17%),

Kab. Pesisir Selatan (59.81%) dan Padang Panjang (51.69%) seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.9 Persentase Balita Kurus yang mendapatkan Makanan Tambahan

Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 76.92 % dan tahun 2018

sebesar 89.95, maka realisasi tahun 2019 (89.32%) mengalami sedikit penurunan seperti

grafik berikut ini.


Grafik 4.10 Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan

Tahun 2017 - 2019

Penanggulangan kurang gizi pada balita kurus dilakukan dengan pemberian maknan

tambahan (MP-ASI) pada pada anak baduta ( 12 – 24 bln ) dalam bentuk pemberian biskuit

MP-ASI.

6) Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Persentase remaja puteri mendapat TTD adalah proporsi remaja putri yang mendapat

TTD 1 tablet setiap minggu terhadap jumlah remaja putri di suatu wilayah pada periode

tertentu x 100%.Pada tahun 2019 target Persentase remaja puteri mendapat TTD ditetapkan

sebesar 30% dengan realisasi sebesar 49.36% (sudah mencapai target). Masih ada 3 (tiga)

kabupaten/kota yang belum memenuhi target pencapaian yaitu Padang Panjang (29.50%),

Solok Selatan (22.80%), dan Pasaman (18.73%) seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.11 : Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Tahun 2019


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 39.68% dan tahun 2018 turun

menjadi sebesar 33.02%, maka realisasi tahun 2019 (49.36%) mengalami kenaikan seperti

grafik berikut ini.

Grafik 4.12 Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Tahun 2017 - 2019

Penanggulangan anemia pada remaja putri yaitu dengan pemberian tablet tambah darah

sebagai persiapan untuk menjadi ibu hamil, karena wanita yang menikah atau hamil lebih

banyak membutuhkan zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Akibat

kekurangan zat besi pada ibu hamil antara lain akan mengalami keguguran, BBLR dan

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Solo

k

Par

iam

an

Kab

. So

lok

Siju

nju

ng

Pay

aku

mb

uh

Aga

m

Bu

kitt

ingg

i

50

Ko

ta

Pe

sisi

r Se

lata

n

Pad

ang

Dh

arm

asra

ya

Saw

ahlu

nto

Me

nta

wai

Tan

ah D

atar

Solo

k Se

lata

n

Pas

aman

Sumatera…

100,00

89,13 89,07

73,05 66,65 64,77

59,23 56,11 49,75 48,75

44,66 42,96 39,13 38,52 37,86

32,94 29,50

22,80 18,73

49,36

Remaja Puteri mendapat TTD tahun 2019 Target 30%

20 25 30

39,68 33,02

49,36

0102030405060708090

100

2017 2018 2019

Target Realisasi

Persentase remaja puteri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Tahun 2017 - 2019


perdarahan, yang menjadi penyebab tertinggi kematian ibu melahirkan. Apabila tidak

diberikan Fe akan berdampak terhadap anemia. Anemia akan berdampak pada

1. Menurunnya kesehatan reproduksi.

2. Terhambatnya perkembangan motorik, mental dan kecerdasan.

3. Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar

4. Konsentrasi belajar menurun sehingga prestasi belajar rendah dan dapat menurunkan

produktivitas kerja.

5. Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal.

6. Menurunkan tingkat kebugaran.

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga

1) Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) adalah Jumlah neonatus yang telah

mendapatkan 1 kali pelayanan Kunjungan Neonatus pada umur 6-48 jam sesuai standar /

seluruh kelahiran hidup disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu x 100%. Pelayanan

kunjungan neonatus oleh petugas di fasilitas maupun melalui kunjungan rumah.Indikator

inidigunakan untuk memantau keberhasilan program penurunan Angka Kematian Neonatus

dan juga bisa menunjukkan akses atau jangkauan pelayanan kesehatan neonatal. Pada tahun

2019 target KN1sebesar 90% dengan realisasi sebesar 85.13%. Ada 7 (tujuh) kabupaten/kota

yang memenuhi target pencapaian yaitu Pariaman (98.08%), Kota Solok (97.2%), Padang

Pariaman (96,19%), Padang (95.73%), Padang Panjang (95.61%), Pesisir Selatan (95.4%)

dan Payakumbuh (93.43%) seperti grafik berikut ini :

Grafik 4.13 Persentase Kunjungan Neonatus Pertama (KN1) Tahun 2019


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 86% dan tahun 2018 turun

menjadi sebesar 85,96%, dan realisasi tahun 2019 sebesar 85,1% seperti grafik berikut ini.

Grafik 4.14 Persentase Kunjungan Neonatus Pertama (KN1)

Tahun 2017 – 2019

Kunjungan neonatus pertama (KN 1) dilakukan untuk memantau kesehatan bayi baru

lahir pada usia 6-48 jam sesuai dengan standar. Pada kunjungan neonatus pertama pelayanan

yang diberikan yaitu, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan MTBM, perawatan tali

pusat, konseling ASI dan tanda bahaya bayi baru lahir, dan pemberian imunisasi HB 0 dan

Injeksi Vit K1 jika belum diberikan saat lahir.

Jika dibandingkan dengan target Nasional, maka capaian Kunjungan Neonatal Pertama

(KN1), hasil yang didapatkan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari target Nasional 90%.

Beberapa faktor yang menghambat tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa

faktor sebagai berikut :

99,08 97,2 96,19 95,73 95,61 95,4 93,43 88,51 87,41 84,82 82,71 80,89 78,3 77,36 75,21 72,97 72,44 69,66 63,45

85,13

0

20

40

60

80

100

120

Kunjungan Neonatal (KN 1)

81 85 90

86,0 85,96 85,1

0102030405060708090

100

2017 2018 2019

Target Realisasi

Kunjungan Neonatal (KN 1) Tahun 2017 - 2019


1) Masih adanya Persalinan non tenaga kesehatan.

2) Akses Pelayanan Kesehatan akibat faktor geografis yang sulit

3) Tenaga kesehatan tidak berada ditempat

4) Kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal

5) Pelayanan Neonatus belum sesuai standar

Sedangkan faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Adanya program Jampersal melalui dana DAK Non Fisik

2) Adanya kegiatan supervisi fasilitatif untuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

3) Penguatan Pelayanan Neonatal Esensial

4) Kegiatan kelas ibu balita

5) Membudayakan pemanfaatan Buku KIA

6) Sistim rujukan neonatus komplikasi

2) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4) adalah

proporsi ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal

empat kali/ Sasaran ibu hamil x 100%. Pada tahun 2019 target K4sebesar 85% dengan

realisasi sebesar 78.42% (belum mencapai mencapai target). Hanya 8 (delapan)

kabupaten/kota yang memenuhi target pencapaian yaitu Kota Solok (96.83%), Payakumbuh

(93.13%), Padang (90.49%), Pariaman (89.22%), Pesisir Selatan (88.58%), Padang Panjang

(88.03%) dan Kab.50 Kota (82,91%) seperti grafik berikut ini :

Grafik 4.14 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Tahun 2019

96,83 93,13 90,49 89,22 88,64 88,58 88,03 86,43 82,91 79,12 77,41 71,84 71,47 71,25 70,58 64,6 62,32 60,12 44,37

78,42

0

20

40

60

80

100

120

Kunjungan Ibu Hamil (K4)


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 80.7% terjadi penurunan pada

tahun 2018 sebesar 79.53%, dan tahun 2019 (78.4%)seperti grafik berikut ini :

Grafik 4.15 Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) Tahun 2017-2019

Pemeriksaan pelayanan ibu hamil ke 4 (K4) menggambarkan tingkat perlindungan

pada ibu hamil, dengan mendapatkan minimal 4 kali pelayanan antenatal care diharapkan

ibu hamil mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin. Selain itu ibu dan keluarga juga

diharapkan telah memahami tanda – tanda bahaya kehamilan yang berkemungkinan juga

akan dialami ibu hamil. Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga

kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang terdiri dari: timbang

badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi (ukur LiLA), ukur tinggi

fundus uteri, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, skrining status imunisasi

TT dan bila perlu pemberian imunisasi TT, pemberian tablet besi (90 tablet selama

kehamilan), test lab sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan skrining

terhadap Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana kasus, dan temu wicara/

konseling termasuk P4K serta KB PP.

3) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 1

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 1 adalah Jumlah puskesmas melaksanakan penjaringan siswa kls 1 SD/MI/

Jumlah seluruh puskesmas disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu x 100%. Pada tahun

2019 target Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik

kelas 1 sebesar 55% dengan realisasi sebesar 92,36% (sudah mencapai target). Semua

Kabupaten dan Kota telah memenuhi target seperti grafik berikut ini :

79 82 85

80,7 79,53 78,4

0102030405060708090

100

2017 2018 2019

Target Realisasi

Kunjungan Ibu Hamil (K4) Tahun 2017 - 2019


Grafik 4.16 Puskesmas yang Melakukan Penjaringan Kesehatan untuk

Peserta Didik Kelas 1 Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 56,9% terjadi peningkatan

pada tahun 2018 sebesar 93,1%, dan realisasi tahun 2019 juga ada peningkatan sebesar 98%



Peserta Didik Kelas 1 Tahun 2017 - 2019

Penjaringan kesehatan merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan yang

dilakukan untuk memilah (skrining) anak yang sehat dan tidak sehat, serta dapat

dimanfaatkan untuk pemetaan kesehatan peserta didik. Penjaringan kesehatan dilakukan agar

terdeteksinya secara dini masalah kesehatan peserta didik, sehingga bila terdapat masalah

dapat segera ditindaklanjuti.


4) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 7 dan 10

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta

didik kelas 7 dan 10 adalah Jumlah puskesmas melaksanakan penjaringan siswa kls 7

SMP/MTS dan kelas 10 SMA/SMK/MA/ Jumlah seluruh puskesmas disuatu wilayah kerja

pada waktu tertentu x 100%. Pada tahun 2019 target Puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 sebesar 55% dengan realisasi sebesar

87,64% (sudah mencapai target). Semua Kabupaten dan Kota telah memenuhi target seperti

grafik berikut ini :


Peserta Didik Kelas 7 dan 10 Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 95,17% mengalami

penurunan pada tahun 2017 sebesar 85,59%, dan realisasi tahun 2018 sebesar 87,64%



Peserta Didik Kelas 7 dan 10 Tahun 2017 – 2019


Penjaringan kesehatan merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan yang

dilakukan untuk memilah (skrining) anak yang sehat dan tidak sehat yang dilakukan sebagai

upaya preventif melalui Upaya Kesehatan sekolah (UKS). Penjaringan kesehatan dilakukan

agar terdeteksinya secara dini masalah kesehatan peserta didik, sehingga bila terdapat

masalah dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu hasil penjaringan kesehatan dapat dijadikan

data atau bahan informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik, maupun

untuk dijadikan pertimbangan program pembinaan kesehatan sekolah.

5) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

adalah Jumlah puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan peduli remaja/Jumlah

seluruh puskesmas disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu x 100%. Pada tahun 2019

target Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan remaja sebesar 45% dengan

realisasi sebesar 90,54% (sudah mencapai target). Semua Kabupaten/Kota sudah memenuhi

target yang ditetapkan, ada 12 kabupaten/kota dengan pencapaian 100% dari target 45%.

Pencapaian masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 4.20 Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Remaja

Tahun 2019


Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 91,82% mengalami penurunan pada

tahun 2018 sebesar 90,54% dan realisasi tahun 2019 sebesar 90,54% seperti grafik berikut

ini.

Grafik 4.21 Puskesmas yang Melaksanakan Kesehatan Remaja

Tahun 2017 - 2019

Kegiatan pelayanan kesehatan remaja yang dilakukan di puskesmas tidak hanya

melayani permasalahan kesehatan remaja secara fisik saja, tetapi juga pemberian edukasi

terkait informasi kesehatan remaja seperti Napza, Gizi, Kesehatan Reproduksi, Gigi dan

penyakit menular.

6) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil adalah puskesmas

yang melaksanakan kelas ibu hamil /Jumlah seluruh puskesmas disuatu wilayah kerja pada

waktu tertentu x 100%. Pada tahun 2019 target Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu


hamil sebesar 90% dengan realisasi sebesar 98,19% (sudah mencapai target). Semua

Kabupaten dan Kota telah memenuhi target, ada 15 (lima belas) kabupaten/kota dengan

pencapaian 100% dari target 90%. Pencapaian kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik

berikut ini :

Grafik 4.22 Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 97% mengalami peningkatan

pada tahun 2018 sebesar 98,55% dan realisasi tahun 2019 sebesar 98,2% seperti grafik

berikut ini.

Grafik 4.23 Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil

Tahun 2017 - 2019

Pelaksanaan kelas ibu hamil merupakan kegiatan terencana sesuai kebutuhan untuk

membahas materi buku KIA secara berdiskusi dan berbagi pengalaman antara ibu hamil

dalam kelompok. Kegiatan kelas ibu hamil dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan,


dengan mengikuti kelas ibu diharapkan meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan

perilaku ibu tentang kesehatan ibu hamil, bersalin dan ibu nifas serta tumbuh kembang balita

yang optimal.

7) Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan Persalinan

dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Persentase Puskesmas yang melakukan Orientasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan Komplikasi adalah puskesmas yang melakukan orientasi

program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi /Jumlah seluruh puskesmas

disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu x 100%. Pada tahun 2019 target Puskesmas yang

melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sebesar

100% dengan realisasi sebesar 98,54% (belum mencapai target). Ada 3 Kabupaten dan Kota

yang belum memenuhi target yaitu Kab Solok (94,73%), Kab Dharmasraya (92,85%) dan

Kab Mentawai (85,71%) seperti grafik berikut ini :

Grafik 4.24 Puskesmas yang Melaksanakan Orientasi P4K Tahun 2019

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 99,3% terjadi penurunan pada

tahun 2018 sebesar 98,54% dan realisasi tahun 2019 sebesar 98,54% seperti grafik berikut

ini.

Grafik 4.25 Puskesmas yang Melaksanakan Orientasi P4K

Tahun 2017 - 2019


Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi adalah kegiatan

peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan

yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil. Menggunakan stiker

sebagai media notifikasi sasaran dan diwujudkan dalam pembuatan Amanat Persalinan.

3. Pembinaan Upaya Kesjaor

1) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

Grafik 4.26 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan

Kesehatan Kerja Dasar Tahun 2019

Dari grafik di atas dapat diketahui rata-rata capaian Provinsi Sumatera Barat Tahun

2019 adalah (82,5%) dan sudah melampui target nasional 80%. Ini dapat kita lihat dan

dirasakan bahwa kegiatan orientasi dan pertemuan koordinasi dengan LP dan LS yang

diadakan di Provinsi maupun di Kab/Kota sudah berjalan dengan baik. Hampir semua

Puskesmas Kab/Kota sudah menyelenggarakan kesehatan kerja dasar yang tingkat

pencapaiannya (100%) sedangkan Kab/Kota yang belum menyelenggarakan kesehatan kerja


dasar serta pencapain terendah terdapat pada Kabupaten Agam (34,78%) dan Kab. Mentawai

(20,0%).

Grafik 4.27 Trend Indikator Puskesmas yang Melaksanakan

Kesehatan Kerja Dasar Tahun 2017 – 2019

Dari grafik di atas dapat diketahui terjadi trend kenaikan rata-rata capaian indikator

Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Provinsi Sumatera Barat. Angka

capaian ini sudah melampui target nasional 80%. Ini dapat kita lihat dan dirasakan bahwa

kegiatan orientasi dan pertemuan koordinasi dengan LP dan LS yang diadakan di Provinsi

maupun di Kab/Kota sudah berjalan dengan baik. Hampir semua Puskesmas Kab/Kota sudah

menyelenggarakan kesehatan kerja dasar yang tingkat pencapaiannya (100%).

2) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI

Grafik 4.28 Jumlah Pos UKK di Wilayah PPI/TPI Tahun 2019

45,86

77,7

82,5

30

50

70

90

2017 2018 2019

Trend Capaian Indikator Tahun 2017 s/d 2019 Puskesmas yang

Melaksanakan Kesehatan Kerja Dasar Provinsi Sumatera Barat


Dari grafik di atas dapat diketahui Puskesmas yang membentuk Pos UKK di wilayah

PPI/TPI di Provinsi Sumatera Barat 31 Pos UKK. Angka capaian ini masih kurang dari target

nasional 50%. Pembentukan Pos UKK tertinggi terdapat pada Kabupaten Pesisir Selatan 18

Pos. Sedangkan yang terendah terdapat pada Kota Padang Pariaman 2 Pos dan Kab. 50 Kota

2 Pos. Kab/Kota yang berada di wilayah Pesisir belum membentuk Pos UKK adalah Kab.

Mentawai. Faktor penyebab belum mebentuk Pos UKK karena kuantitas SDM yang akan

menangani kegiatan pebentukan Pos UKK ini kurang sehingga beban kerja terlalu tinggi.

Grafik 4.29 Trend Capaian Indikator Pos UKK yang Terbentuk di Wilayah PPI/TPI

Tahun 2017 - 2019

Dari grafik diatas dapat diketahui ada trend kenaikan capaian indikator jumlah Pos

UKK yang terbentuk di wilayah PPI/TPI. Tahun 2019 terbentuk 31 Pos. Walaupun terjadi

kenaikan namun angka capaian ini masih dibawah target nasional 50 Pos. Target tidak

tercapai kemungkinan disebabkan sosialisasi petugas puskesmas ke kelompok2 kerja nelayan

belum maksimal.

3) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

Grafik 4.30 Persentase Fasilitas Kesehatan TKI yang Memenuhi Standar Tahun 2019

11

18

31

0

5

10

15

20

25

30

35

2017 2018 2019


Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI sudah yang masih aktif (100%) sudah mencapai

target nasional 100%. Di Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat di 2 Rumah Sakit yaitu

Rumah Sakit PT Semen Padang yang terletak di Kota Padang dan RSUD Pariaman yang

terletak di Kota Pariaman.

Grafik 4.31 Tren Capaian Fasilitas Pemeriksaan TKI yang Memenuhi Standar

Tahun 2017 - 2019

Trend capaian indikator fasilitas pemeriksaan TKI yang memenuhi standar tetap dalam

3 tahun terakhir. Fasilitas pemeriksaan TKI di Provinsi Sumatera Barat sudah ditetapkan

kemenkes sebanyak 2 fasilitas yaitu RS PT Semen Padang dan RSUD Pariaman.

4) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olah raga pada

kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019


Dari grafik di atas dapat diketahui rata2 capaian Provinsi Sumbar (90,2%) sudah

melebihi target nasional 60%. Puskesmas telah aktif melaksanakan pebinaan kesehatan

olahraga kepada kelompok-kelompok olahraga seperti kelompok lansia, kelompok ibu hamil,

kelompok prolanis, kelompok pekerja dll. Hampir semua Puskesmas sudah melaksanakan

kesehatan olahraga yang tingkat pencapainnya 100%. Sedangkan Kab/Kota yang pencapaian

pelaksanaan kesehatan olahraga yang masih di bawah 100% terdapat di Kab. Dharmasraya

(92,3%), Kab. Padang Pariaman (84%), Kab. Tanah Datar (73,9%), Kab. Pasaman (56,3%)

dan pencapaian terendah di Kab. Mentawai (50%). Rendahnya persentase Kab. Mentawai

mungkin disebabkan sulitnya Kab/Kota melakukan pembinaan ke Puskesmas yang berada

antar pulau.

4. Penyehatan Lingkungan

1) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat

Grafik 4.32 Desa Yang Melaksanakan STBM Per Kab/Kota

di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Desa yang melaksanakan STBM adalah yang telah dilakukan pemicuan, telah ada

natural leader dan telah ada Rencana Kerja Masyarakat untuk meningkatkan akses sanitasi di

desa/nagari. Dari 1117 desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat, 831 desa/nagari telah

melaksanakan STBM. Pada Kota yang telah ODF yaitu Kota Payakumbuh, Kota Solok dan

Kota padang panjang seluruh desa/nagarinya sudah melaksanakan STBM. Selain itu


Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai desa yang melaksanakan STBM terbanyak, 149 nagari

dari 182 nagari yang ada.

2) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Grafik 4.33 Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan

Tahun 2019

Presentase saran air minum yang dilakukan pengawasan paling tinggi terdapat di Kota

Payakumbuh, dimana semua sarana air minum telah dilakukan. Kota Sawahlunto, Kab.

Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten solok Selatan, presentase air minum yang

dilakukan pengawasan sudah lebih dari 90%. Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung

belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 4.34 Persentase Sarana air minum Yang dilakukan Pengawasan

Tahun 2017 - 2019


Selama 3 tahun terakhir presentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

berfluktuasi. Hal ini antara lain disebabkan alokasi anggaran untuk pemeriksaan kualitas air

juga berfluktuasi.

3) Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan

Grafik 4.35 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi

Syarat Kesehatan Tahun 2019

Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat Kesehatan merupakan target yang

tercapai pada tahun 2019, yaitu 64,5% dari target sebesar 58%. Indikator Tempat-tempat

umum yang memenuhi syarat ini adalah sekolah tingkat SD dan SMP serta puskesmas. Kota

Sawahlunto merupakan capaian tertinggi di provinsi Sumatera barat tahun 2019, yaitu sebesar

95,9%.

4) Rumah Sakit (RS) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

Dari 74 Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat , dengan perincian Rumah sakit

Pemerintah 31 RS dan swasta 46 Rumah Sakit, Dari hasil Pantauan dan verifikasi kelapangan

tahun 2018 sebanyak 8 Rumah sakit yang baru melakukan pengelolaan limbah sesuai standar

2 Rumah Sakit antara lain : Rumah sakit Daerah Lubuk Basung Dan Rumah Sakit PT.dengan

target 4 RS Semen Padang. Tahun 2016 target 1 RS yang memenuhi syarat 1 Rumah Sakit (

RS Achmad Muctar Bukittinggi) , tahun 2017 target 2 RS dan yang memenuhi syarat 2

rumah sakit (Rs. Achmad Muctar dan Rumah Sakit Kota Solok).

Grafik 4.36 Rumah Sakit Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis

Tahun 2017 - 2019


Jumlah rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar dalam 3 tahun

terkahir terjadi peningkatan. Tahun 2017 dan 2018 hanya 2 rumah sakit, yaitu RS Semen

Padang dan RSUD Lubuk Basung, sementara tahun ini RSUD Lubuk Basung dalam

penilaian Properda belum memenuhi syarat atau dapat warna merah. Permasalahannya antara

lain adalah izin pengelolaan limbah cair RSUD Lubuk dan beberapa pengukuran baku mutu

limbah masih melebihi standar yang telah ditetapkan.

5) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

Tempat Pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan dilihat

melalui E Monev TPM. Per 31 Desember 2019 di Provinsi Sumatera Barat sebesar 35,21 %.

Hal ini sudah mencapai target nasional sebesar 32 %. Sedangkan capaian per Kabupaten/Kota

sebagai berikut:

Grafik 4.36 Capaian Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman (TPM)

Tahun 2019

0

1

2

3

4

5

6

2017 2018 2019

2 2

6

2017

2018

2019


Kota Payakumbuh memiliki capaian TPM memenuhi syarat yang paling tinggi, yaitu

70,33%. Dari 19 Kabupaten/Kota, terdapat 10 kabupaten/kota yang belum mencapai target

TPM yang memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan pemantauan ke Kab/Kota hal ini

disebabkan karena belum dientrinya hasil hasil inspeksi kesehatan lingkungan ke TPM ke

dalam aplikasi e monev. Beberapa sanitarian ada yang sudah tidak memahami lagi cara

menginput. Untuk memaksimalkan pemantauan capaian ini, diperlukan workshop e monev

pada tahun berikutnya.

Grafik 4.37 Capaian Tempat Pengelolaan Makanan/Minuman (TPM)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2019

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

Kab. Mentawai

Kota Sawahlunto

Kab. Pasaman Barat

Kab. Tanah Datar

Kota Pariaman

Kota Padang Panjang

Kab. Pasaman

Kab. Agam

Kab. Dharmasraya

Kota Padang

Kab. Solok

Kab. Solok Selatan

Kota Solok

Kab. Lima Puluh Kota

Kab. Sijunjung

Kab. Padang Pariaman

Kota Bukittinggi

Kab. Pesisir Selatan

Kota Payakumbuh

SUMBAR

0,00%

4,54%

15,26%

17,46%

18,48%

21,05%

21,26%

22,64%

30,02%

30,72%

33,00%

35,66%

38,26%

40,99%

46,11%

57,14%

57,70%

65,82%

70,33%

35,63%


Tempat pengelolaan Makanan/minuman tahun 2019 meningkat dari tahun 2019, yaitu

dari 30,01% tahun 2018 menjadi 35,63 % pada tahun 2019. Mengalami penurunan dari tahun

2017, karena capaian pada tahun 2017 dilihat dari laporan manual, sementara tahun 2018 dan

tahun 2019 berdasarkan laporan melalui aplikasi e monev TPM. Dalam melakukan input

petugas puskesmas dan Kabupaten/Kota masih mengalami kendala, disamping pemahaman

yang kurang terhadap aplikasi, seringnya aplikasi tidak bisa di akses.

6) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Grafik 4.38 Kab/Kota Yang Melaksanakan Tatanan Kab/Kota Sehat Tahun 2019

Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2015 yang hanya 17 Kabupaten/Kota yang

melaksanakan tatanan Kab/Kota Sehat.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2017 2018 2019

39,19

30,01

35,63

2017

2018

2019


5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1) Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS

Indikator ini dapat diukur dengan memantau jumlah kab/kota yang mengeluarkan

kebijakan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Target yang ditetapkan berdasarkan

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019 adalah sebesar

80 % dan Kemenkes RI sebesar 80% dari jumlah kab/kota yang ada. Artinya sampai tahun

2019 sebanyak 16 kab/kota sudah harus mempunyai regulasi yang mengatur untuk

percepatan dan peningkatan perilaku hidup besih dan sehat. Capaian untuk indikator

kebijakan PHBS ini sudah terlaksana 100%. Walaupun capaian sudah 100%, eksekusi dari

peraturan yang sudah ditetapkan implementasinya masih sangat kurang. Oleh karena itu

diperlukan koordinasi yang kuat antar LP/LS terkait, sehingga kebijakan PHBS yang sudah

dikeluarkan bisa terlaksana sesuai yang diharapkan.

Grafik 4.39 Persentase Kab/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS

Tahun 2017 - 2019

Meskipun semua kabupaten/kota telah mengeluarkan kebijakan tentang PHBS, namun

tidak serta merta mengangkat pencpaian indikator PHBS tersebut. Jika dilihat dari 10

indikator PHBS di rumah tangga yang menjadi masalah adalah jamban sehat, aktifitas fisik,

cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, makan sayur dan buah dan tidak merokok.

78,95 80

100

0

20

40

60

80

100

120

2017 2018 2019

Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS Tahun 2017-2019


Grafik 4.40 Tren Peningkatan PHBS di Rumah Tangga

Tahun 2017 - 2019

81,4 68,3

80,6 78,78 73,26

49,02

90,7

46,4 60,31

31,7

0

20

40

60

80

100

2017


Dari data 2017 -2019 didapatkan bahwa indikator yang pencampaiannya selalu

mendapatkan nilai terendah adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yakni 49,02%

pada tahun 2017 menjadi 51.75% tahun 2018 dan menjadi 56,39% di tahun 2019. Sementara

yang terendah kedua adalah makan sayur dan buah dari 46.4% tahun 2017 menjadi 53.82%

pada tahun 2018 serta meningkat menjadi 54.76% di tahun 2019. Dan indikator yang selalu

rendah dan paling bermasalah adalah tidak merokok dari 31,7% tahun 2017 menjadi 34,21

tahun 2018 serta menjadi 38,20% pada tahun 2019.

Melihat data-data ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi kabupaten/kota tentang

kebijakan yang telah dikeluarkan. Dengan adanya kebijakan yang telah dikeluarkan akan

memberikan dampak terhadap pencapaian target PHBS di kabupaten/kota.

Terutama untuk indikator ini telah berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Barat antara lain dengan membentuk klinik upaya berhenti

merokok (klinik UBM) pada puskesmas di kabupaten/kota.

81,18 71,91

81,47 80,9 79,42

56,39

95,5

54,76 67,53

38,2

0

20

40

60

80

100

120

2019

80,4 68,1

80,3 80,85 74,38

51,75

91,4

53,82 65,21

34,21

020406080

100

2018


Untuk mencapai target germas dan PHBS tersebut terutama untuk indikator merokok,

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pelatihan Upaya Berhenti

Merokok (UBM) bagi tenaga kesehatan dan sekolah. Dimana sasaran adalah petugas

puskesmas yang mengelola porgram promkes dan guru sekolah yakni guru bimbingan

konseling/BK mulai dari tingkat SD sampai SMA. Adapun dari 275 puskesmas yang ada di

Sumatera Barat sebanyak 127 orang (46,18%) petugas puskesmas telah dilatih/TOT tentang

UBM. Diharapkan dengan telah dilatih petugas puskesmas akan terlaksana kegiatan upaya

berhenti merokok melalui pelayanan klinik berhenti merokok di puskesmas baik perokok

aktif yang ingin berhenti merokok atau bagi generasi muda yang telah mencoba-coba

merokok. Terutama bagi generasi muda atau anak usia sekolah diharapkan peran aktif guru

yang telah dilatih UBM melakukan konseling kepada anak didik dan melakukan rujukan ke

puskesmas bagi anak didik yang tidak bisa diatasi oleh guru atau sekolah.

2) Persentase Desa yang Memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM

Berdasarkan Permendes No.19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Desa untuk

kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan termasuk kegiatan prioritas yang harus didukung

melalui dana desa. Untuk melihat pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan termasuk

UKBM ada pada tabel berikut ini.

Grafik 4.41 Jumlah Desa Yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk UKBM

Tahun 2017 - 2019

Dari data diatas terlihat bahwa ada peningkatan pemanfaatan dana desa oleh desa/nagari

untuk bidang kesehatan/UKBM dari tahun ke tahun. Pemanfaatan dana desa untuk kesehatan

tahun 2019 mencapai 82%, hal ini telah melampui target dari yang diharapkan yakni sebesar

50%. Masih ada sekitar 18% desa/nagari yang belum maksimal memanfaatkan dana desa

30

40

50

0

10

20

30

40

50

60

2017 2018 2019

Pemanfaatan dana desa untuk UKBM


sesuai yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya tenaga kesehatan melakukan

koordinasi dan pendampingan pengusulan anggaran di desa dan nagari. Oleh karena itu

diharapkan tenaga promosi kesehatan aktif melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan

di tingkat desa dan nagari dengan berpedoman pada Permendes yang sudah dikeluarkan

pemerintah.

3) Jumlah Dunia Usaha yang Memanfaatkan CSR-nya untuk Program Kesehatan

Dalam pelaksanaan program kesehatan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja

tetapi juga merupakan tanggungjawab semua pihak termasuk dari unsur dunia usaha. Pada

tabel dibawah ini akan terlihat peran serta dunia usaha dalam bidang kesehatan melalui dana

CSR-nya.

Grafik 4.41 Dunia Usaha Memanfaatkan CSR-nya untuk Bidang Kesehatan

Tahun 2017 - 2019

Grafik diatas memperlihatkan bahwa jumlah dunia usaha yang telah memanfaatkan

dana CSR-nya untuk bidang kesehatan mengalami peningkatan, pada tahun 2017 hanya 12

(dua belas) dunia usaha yang telah membantu bidang kesehatan melalui dana CSR-nya.

Kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan dunia usaha yang ikut berkontribusi dalam

bidang kesehatan sebanyak 16 (enam belas) dan pada tahun meningkat lagi menjadi 20 dunia

usaha. Jika dibandingkan dengan target maka hasil yang dicapai telah melampui target baik

provinsi yang menargetkan 10% pada tahun 2019 dan pusat mempunyai target 20%.

12

16

20

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019


4) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk

Mendukung Kesehatan

Pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh peran dari berbagai unsur, baik

pemerintah dan non pemerintah seperti organisasi kemasyarakat/ormas. Dimana di Indonesia

memiliki banyak sekali ormas yang sangat memiliki kepedulian dan komitmen dalam

mendukung program kesehatan

untuk melihat peran serta dan dukungan ormas dalam bidang kesehatan dapat dilihat pada

tabel dibawah :

Grafik 4.42 Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumberdayanya

untuk Mendukung Kesehatan Tahun 2017 - 2019 .

Dari data diatas tergambar bahwa jumlah ormas yang memanfaatkan sumberdayanya

untuk mendukung kesehatan mengalami peningkatan. Pada tahun ada 9 (sembilan) ormas

yang mendukung program kesehatan dan meningkat menjadi 12 (dua belas) ormas pada tahun

2018 serta pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 15 (lima belas) ormas.

Dengan adanya dukungan dari ormas ini akan ikut membantu mempercepat pencapaian

program kesehatan. Misalnya dengan ormas memberikan bantuan jamban pada masyarakat

miskin akan membantu mengatasi permasalahan stunting, karena rata-rata daerah yang

memiliki angka stunting akibat buruknya sanitasi karena ketiadaan jamban sehat. Begitupun

juga dengan bantuan ormas pada posyandu dalam bentuk pemberian makanan

tambahan/PMT serta alat peraga edukatif/APE dan posyandu kit akan ikut mendongkrak

program di desa/nagari. Serta banyak lagi peran dan bantuan ormas ke sekolah dalam bentuk

alat peraga/role model, pembuatan jamban sehat, kantin sehat, tanaman obat keluarga/Toga

dan lain-lain.

9

12

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2017 2018 2019


6. Dukungan Manajemen

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Persentase realisasi kegiatan administrasi

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

sebesar 89,40% dari target 94%, (Capaian 95,11%)


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasakan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka berikut dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dalam

mencapai Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat

Kementerian Kesehatan RI, memperoleh anggaran APBN ( Satker Dekon 03 ) sebesar

Rp. 9.169.951.000,-

2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat melalui

anggaran APBN (Satker 03), dari jumlah alokasi anggaran Rp. 9.169.951.000, telah

dapat direalisasi Rp.8.509.205.432,- ( 92,79%), dengan Realisas Fisik: 99,25 %

3. Capaian Indikator PK untuk masing-masing Program/Kegiatan dapat digambarkan

sebagai berikut :

a. Pembinaan Gizi Masyarakat :

Dari 6 (enam) indikator PK, terdapat 5 (lima) indikator yang dapat mencapai target

yaitu :

- Persentase Ibu Hamil KEK Yang Mendapat Makanan Tambahan dengan

capaian 95,05 % dari target 95 %,

- Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) dengan


- Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Ekslusif dengan


- Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan


- Persentase Remaja Putri Yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) dengan

capaian 40,36 % dari target 30 %.

- Sedangkan indikatir yang tidak tercaoai adalah Persentase Balita Kurus Yang

Mendapat Makanan Tambahan dengan capaian 89,32 % dari target 90 %

b. Pembinaan Kesehatan Keluarga :


Dari 7 (tujuh) indikator PK, terdapat 4 (empat) indikator yang dapat mencapai

target yaitu :

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Untuk

Peserta Didik Kelas 1 dengan capaian 98 % dari target 70 %.

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Untuk

Peserta Didik Kelas 7 dan 10 dengan capaian 93,90 % dari target 60 %.

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Remaja dengan capaian

90,54 % dari target 45 %.

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil.

Sedangkan 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target adalah :

Persentase Kunjungan Neonatal (KN1) dengan capaian 85,13 % dari target 90

%.

Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal ke-4 (K4)

dengan capaian 78,42 % dari target 85 %.

Persentase Puskesmas Yang Melakukan Orientasi Program Perencanaan

Pesalinan dan Pencegahan Komlikasi (P4K) dengan capaian 98,54 % dari

target 100 %.

c. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga :

Dari 4 (empat) PK yang ada di Program Kesjaor, terdapat 3 (tiga) indikator PK

yang sudah mencapai target yaitu :

Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dengan


Persentase Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan TKI Yang Memenuhi Standar

dengan capaian 100 % dari target 100 %,

Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olah Raga

Pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan capaian 91,51 % dari

target 60 %.

Sedangkan indikator PK yang tidak tercapai hanya indikator Jumlah Pos UKK

Yang Terbentuk di Derah PPI/TPI dengan capaian 31 buah dari target 50 buah.

d. Penyehatan Lingkungan :


Dari 6 (enam) PK yang ada di Program Kesjaor, terdapat 4 (empat) indikator PK

yang sudah mencapai target yaitu :

Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) dengan capaian 831 Nagari/Desa/Kel dari target 665

Nagari/Desa/Kelurahan.

Persentase Sarana Air Minum Yang Dlakukan Pengawasan dengan capaian

70,70 % dari target 50 %.

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

dengan capaian 64,50 % dari target 58 %.

Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat

Kesehatan dengan capaian 57,40 % dari target 32 %

Sedangkan untuk indikator yang tidak mencapai target adalah :

Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar

dengan capaian 8 % dari target 36 %.

Jumlah Kab/Kota Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat dengan

capaian 18 Kab/Kota dari target 19 Kab/Kota.

e. Program Promosi Kesehatan dan PM.

Dari 4 (empat) PK yang ada di Program Promosi Kesehatan dan PM semuanya

dapat menncapai target PK yang telah ditetapkan yaitu :

Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Kebijakan PHBS dengan capaian 100 %

dari target 80 %.

Persentase Desa Yang Memanfaatkan Dana Desa 10 % untuk UKBM dengan

capaian 60 % dari target 50 %

Jumlah Dunia Usaha Yang Memanfaatkan CSR-nya Untuk Program Kesehatan

dengan capaian 10 CSR, dengan target 10 CSR

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber Dayanya

Untuk Mendukung Kesehatan dengan capaian 15 Ormas, dari target 15 Ormas.

f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program

Kesehatan Masyarakat.

Untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Kesehatan Masyarakat indikator PK yang dtetapkan adalah Persentase

realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Program Kesehatan Masyarakat dengan capaian 89,4 % dari target 94 %.


4. Pada Tahun 2019 Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai denga tugas dan fungsinya

memperoleh Penghargaan sebagai Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Tingkat

Nasional. Keberhasilan ini diikuiti dengan diperolehnya 13 (tiga belas) Kab/Kota

sebagai Penerima Penghargaan KKS Tahun 2019.

6.2. Saran-Saran

1. Perlu upaya maksimal dalam pencapaian target indikator program-program di

Bidang Kesehatan Masyarakat, melalui pembinaan, montoring, evaluasi program,

dengan fokus pada daerah-daerah dengan capaian indikator yang rendah.

2. Meningkatkan dan memaksimalkan harmonisasi, singkronisasi, koordinasi dan

komunikasi dengan Penanggung Jawab Program Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan Kab/Kota dan seluruh pemegang program yang ada di bidang kesehatan

masyarakat Dinas Kesehatan Kab/Kota, terutama dalam memaksimalkan sistem

informasi / sistem pelaporan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program

dari Kementerian Kesehatan RI melalui aplikasi seperti : e-PPBGM, Aplikasi

MPDN, Aplikasi STBM Smart, Aplikasi KOMDAT, serta aplikasi yang terkait

dengan proses pelaksanaan anggaran dari Satker 03 ( e-DJA, e-Bappenas dan e-

Monev ).

3. Meningkatkan dan memaksimalkan harmonisasi, singkronisasi, koordinasi dan

komunikasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral Provinsi dan Organisasi

Profesi tenaga kesehatan terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan

masyarakat.

4. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Bidang Kesehatan

Masyarakat pada tahun mendatang agar lebih mengutamakan kualitas pelaksanaan

program dan kegiatan, sehingga betul-betul memberikan dampak dalam pencapaian

tujuan program dan pencapaian indikator program kesehatan masyarakat.

5. Pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD dan

APBN betul-betul dilaksanakan sesuai rencana yang sudah dibuat atau sesuai aliran

kas yang telah ditetapkan.

.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · 2020. 9. 14. · akses jamban yang sehat...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · 2020. 9. 14. · akses jamban yang sehat...