LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2018

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGKALAN

LAKIP Dispertanak Bangkalan 2018 Hal 1

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang

Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan

Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan

dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai

Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran

program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja(PK).

Sebagaimana tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-

2018, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan mempunyai 4(empat) Sasaran Strategis dan 3(tiga)Tujuan Strategis yang

kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) Program.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan berdasarkan persentase capaian

kinerja baik yang berbasis sasaran maupun Tujuan strategis adalah sebesar (92%)

Dalam konteks pengklasifikasikan tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian

yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dapat dinyatakan berhasil.

Memperhatikan tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi

terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas

serangkaian pembandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir

membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif

yang komperhensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk

menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan

guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan pada tahun yang akan

datang.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun kelima implementasi Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, yang dilaksanakan dalam kerangka

mewujudkan visi Tahun 2013-2018, yaitu: “Terwujudnya Peningkatan

produksi, produktivitas pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan

berbasis potensi pertanian serta perkebunan unggulan untuk kemakmuran

masyarakat”

Rangkaian program/ kegiatan pada Tahun 2018 adalah bagian integral

dalam mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Bangkalan,

dandi akumulasikan dalam beberapa program utama Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dalam

Pembangunan tahun 2018 yaitu:

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian.

5 Program peningkatan produksi pertanian.

6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan.

7 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian.

8 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Perkebunan

9 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta

sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka

disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten


Bangkalan Tahun 2018. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk

memberikangambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018. LAKIP

ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan

perundangan, khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dibuat LAKIP adalah untuk menjabarkan sejauhmana

tingkat keberhasilan yang telah dicapai sebagai salah satu

pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan selama satu tahun.

b. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian dan Perkebunan yang handal

2. Mewujudkan sistem pertanian dan perkebunan berkelanjutan melalui

pendekatan agribisnis ,sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan

4. Meningkatkan produktifitas, produksi, dan mutu produk pertanian serta

perkebunan, berkelanjutan, berbasis spesifik lokasi dan komoditi lokal

5. Mempertahankan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan

C. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/4/1999 dan telah dirubah dengan

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4406 );


5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengaendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4663 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664 );

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun

2006 Perubahan Keiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara Republik Indonesia;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

D. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 55 Tahun 2016

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura


dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di

bidang pertanian dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, mempunyai Tugas

pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis di

bidang pertanian dan perkebunan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan; pembinaan dan

pelaksanaan tugas dibidang pertanian dan perkebunan; pengelolaan

ketatausahaan; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di bantu oleh Sekretariat dan

Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, serta

kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

Adapun tugas, pokok dan fungsinya masing – masing yang mempunyai

peranan dalam pencapaian keberhasilan bidang pertanian tanaman pangan

adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan program

kerja sekretariat; koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran bidang

pertanian; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; pembinaandan penataan

organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan; pengolahan barang milik daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Prasarana Sarana dan

Penyuluhan; penyediaan dukungan infrastruktur pertanian; pengembangan

potensi dan pengolahan lahan dan irigasi prtanian; penyediaan, pengawasan dan

bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;


pemberian bimbingan pembiayaan pertanian; pemberian fasilitasi investasi

pertanian; pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan prasarana pertanian;

pelaksanaan penyuluhan pertanian; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi: pelaksanaan

penyusunan program kerja bidang tanaman pangan; penyusunan rencana

kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan; pemberian

bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana

alam dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan; pemberian

bimbingan pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman

pangan; pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan pelaksanaan fungsi

lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan

program kerja bidang hortikultura; penyusunan rencana kebutuhan dan

penyediaan benih dibidang hortikultura; pengawasan mutu dan peredaran benih

di bidang hortikultura; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

bidang hortikultura; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang

hortikultura; pemberian bimbingan pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil

dibidang hortikultura; pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang

hortikultura; pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan mempunyai fungsi: pelaksanaan penyusunan

program kerja bidang perkebunan; perencanaan kebutuhan dan penyediaan

benih dibidang perkebunan; pengawasan peredaran dan setifikasi benih di

bidang perkebunan; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

bidang perkebunan; pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,

penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim dibidang

perkebunan; pemberian bimbingan pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil

dibidang perkebunan; pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang

perkebunan; pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan pelaksanaan

fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.


Upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah

(Perda) nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah.

E. Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan, sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 adalah sebagai

berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;

d. Bidang Tanaman Pangan;

e. Bidang Hortikultura;

f. Bidang Perkebunan;

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sampai dengan f masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

Lakip Dispertanak Bangkalan 2018 Hal 8

PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 55 TAHUN 2016

PPL

19780107 200701 2 012

Nip. 19591026 199203 1 001Kelompok Jabatan

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Ir. Abdullah FananiNip. 19590722 199303 1 002

SekretarisIr Imam Wahyana, MM

Moh. Ridwan, SP Yanti Kurnianingsih.SE Sukardi, SENIP. 19690125 200312 1 003 19650402 198903 1 013

Fungsional

Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi Subbagian Keuangan Subbagian Umum &

kepegawaian

Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Bidang Tanaman Pangan Bidang Hortikultura Bidang Perkebunan

Drs. Mohammad Ismail Geger Heri Susianto, SP.MMP Safita Meridian, STP, M.Eng Ir. Sumarmi, MMNip.19640211 198709 1 003 Nip. 19660607 199311 1 003 Nip. 19810502 200501 2 013 Nip. 19620224 199403 2 003

Seksi Lahan dan Irigasi Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Subakri, SP, MMP Hasan Tofa, SP Yenny Wulandari Andikasana, SP Kartika Rahmawati, SPNip. 19730412 200604 1 024 Nip. 19611202 200112 1 001 Nip. 19840430 201101 2 009 Nip. 19801102 200903 2 003

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Seksi Produksi Tanaman Pangan Seksi Produksi Tanaman Hortikultura Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

Rudi Hariyanto, SP Imam Hidayat, SP Fathorrachman, SP Ir. Arief Darmawan, MMNip. 19691206 200604 1 005 Nip. 19781209 200604 1 015 Nip. 1970 200604 1 008 Nip. 19670907 199703 1 005

Seksi Pembiayaan, Investasi dan Kepenyuluhan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman PerkebunanHasil Tanaman Pangan

UPTD

Herlina Endah Tyas Pangesti, ST M. Arief Mahmud, SP Abu Said, SP Jonhar Syahdeini, SPNip. 19820323 200801 2 015 Nip. 19710525 200604 1 016 Nip. 19710825 200701 1 015 Nip. 19711215 199903 1 005


F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan

Paternakan Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistimatika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujan, dasar hokum, gambaran

umum SKPD, organisasidan Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi Pengukuran Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini Saran dan Kesimpulan serta catatan dan harapan Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran,

serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya tertuang dalam

Formulir Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan lampiran dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 ini.

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan, Visi tersebut harus bersifat dapat dibatangkan

(umaginable), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (desireable),

memungkinkan untuk dicapai (reachable), fokus pada masalah utama yang

bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (communicable) serta dapat

dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (understandable). Disamping itu,

visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam

mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan

pelayanan masyarakat.

VISI Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan seperti dijelaskan diatas tentang proses pembentukan VISI

adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan perkebunan

yang berkelanjutan berbasis potensi pertanian serta perkebunan unggulan untuk

kemakmuran masyarakat”


2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus

batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh

Aparatur Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan sebagai pemandu dalam menjalankan

aktivitas atau kegiatan dalam pengambilan keputusan. Perumusan misi

dilakukan bersama oleh pemangku kepentingan meliputi Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, DPRD

Kabupaten Bangkalan dan Stakeholders pertanian dan perkebunan dengan

mempertimbangkan leingkungan eksternal peluang (Opportunity) dan ancaman

(Threat) serta kekuatan internal (Strong) dan kelemahan (Weakness) bidang

pertanian dan perkebunan Kabupaten Bangkalan.

Dengan mengacu kepada Misi Bupati Bangkalan di dalam RPJMD

Kabupaten Bangkalan tahun 2013 – 2018, maka Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan masuk pada Misi

ke-2, yaitu :

Misi 2 : Mempercepat peningkatan perekonomian berbasis potensi

lokal

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan

pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada

sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang

banyak menyerap tenaga kerja yang didukung dengan peningkatan kemampuan

sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan

pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta

berorientasi pada globalisasi ekonomi

Untuk mendukung Misi 2 pada RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun

2013 – 2018, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan menetapkan Misinya sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Pertanian dan Perkebunan yang

handal

Misi 2 : Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dan

perkebunan


Misi 3 : Meningkatkan produktifitas, produksi, dan mutu produk

pertanian serta peternakan, berkelanjutan, berbasis spesifik

lokasi dan komoditi lokal

3. Tujuan/Sasaran

Untuk mewujudkan misi yang telah diurai di atas, maka ditetapkan

tujuan dan sasaran pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten

BangkalanTahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian dan perkebunan yang handal

Bertujuan untuk:

Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya

saing tinggi, dan berkualitas.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah:

Meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok pertanian dan

perkebunan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dan

perkebunan,

bertujuan untuk :

Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan

kondisi kebutuhan daerah di bidang pertanian dan perkebunan

kabupaten Bangkalan:

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah:

Meningkatnya infrastrutur pelayanan pertanian dan perkebunan

3. Meningkatkan produktifitas, produksi, dan mutu produk pertanian

serta peternakan, berkelanjutan, berbasis spesifik lokasi dan

komoditi lokal,

bertujuan untuk:

Peningkalatan produktivitas dan produksi pertanian serta peternakan yang

berkulaitas, menggunakan komoditas lokal sesuai dengan potensi wilayah.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian dan perkebunan


B. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan adalah suatu upaya untuk mendukung terwujudnya

kebijakan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013.

Skala Prioritas yang ditetapkan dalam menterjemahkan substansi visi

dan misi yang telah dirumuskan, meliputi beberapa prioritas:

1. Meningkatkan kualitas SDM Pertanian dan Perkebunan yang handal

2. Mewujudkan sistem pertanian dan perkebunan berkelanjutan melalui

pendekatan agribisnis ,sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan

3. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan

4. Meningkatkan produktifitas, produksi, dan mutu produk pertanian serta


5. Mempertahankan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan

C. Program

Dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 dan kebijakan Pemerintah Daerah dimana pembangunan

diprioritaskan pada:

a. Agenda optimalisasi keunggulan komoditas dan produktifitas berdaya saing

tinggi berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan;

b. Agenda penguatan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik,

serta kelancaran mobilisasi sosial dan ekonomi antar desa/wilayah;

c. Agenda pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan

publik.

Maka program pembangunan Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran

2018 diarahkan pada :

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian.

5 Program peningkatan produksi pertanian.

6 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan.

7 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian.


8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

9 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

D. Kegiatan

1 Peningkatan kemampuan lembaga petani

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

3 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan

4 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan

5 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan

6 Optimalisasi Lahan, Peningkatan Kesuburan Tanah/Pengolah Kompos

7 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

8 Operasional UPTD Kwanyar

9 Operasional UPTD Bangkalan

10 Operasional UPTD Arosbaya

11 Operasional UPTD Sepulu

12 Operasional UPTD Blega

13 Pengembangan bibit unggul tanaman pangan

14 Pengembangan bibit unggul hortikultura

15 Pengembangan bibit unggul pekebunan

16 Pengembangan diverisifikasi tanaman pangan

17 Pengembangan diverisifikasi tanaman hortikultura

18 Pengembangan perbenihan/ perbibitan tanaman pangan

19 Pengembangan perbinihan/perbibitan tanaman hortikultura

20 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan

21 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman hortikultura

22 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman perkebunan

23 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

24 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura

25 Penyusunan data base potensi produk pertanian

26 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan

27 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura

28 Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Perkebunan

29 Peningkatan tehnologi pasca panen tanaman pangan

30 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan

31 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman hortikultura


32 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman perkebunan

33 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

34 Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolah

Hasil Pertanian

35 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman Hortikultura

36 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani

37 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian

38 Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Berprestasi

39 Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Poktan/Gapoktan

40 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

41 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis

42 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

43 Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal

44 Pengolahan Sumber Daya Air dan Irigasi

45 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

kehutanan/perkebunan tepat guna

46 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

47 Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

LAKIP Dispertanak Bangkalan 2018Hal 16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No.7 Tahun 1999 dan

Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003, Kinerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan diukur berdasarkan

Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan serta Indikator Makro.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran,

Program/ Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang kemudian

dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan Realisasi indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome,

Benefit, dan Imfact. Sedangkan pencapain Indikator Makro dilakukan dengan

membandingkan target dan Realisasi Makro. Media pengukuran kinerja

menggunakan instrument :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)

- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

- Formulir Pencapaian Indikator Makro.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untukmengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran stratejik yang

terkait dengan Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan yaitu “Terwujudnya Peningkatan produksi, produktivitas

pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan berbasis potensi pertanian serta

perkebunan unggulan untuk kemakmuran masyarakat”.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran, program/

kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari

nilai tersebut yaitu :

NO. JUMLAH NILAI KATEGORI 1. 85 sampai dengan 100 Sangat berhasil

2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil

3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup

4. Kurang Kurang


Untuk menganalisis terhadap hasil kinerja khusus pekerjaaan fisik dinilai

tercapai bila mencapai 100% dan tidak tercapai jika kurang dari 80%.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisapencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparanmengenai sebab-sebab

tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 8

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN REALISASI TAHUN 2018 2015 2016 2017 Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 Meningkatkan nilai tambah hasil dan

daya saing produk pertanian (tanaman pangan,perkebunan,perikanan,kehutana dan perkebunan)

8.1 Prosentase PDRB sub-sektor tanaman pangan

13,28 13,28 13,28 13,28% 13,28%* 100%

8.2 Prosentase PDRB sub-sektor tanaman perkebunan

1,46 1,46 1,46 1,46% 1,46%* 100%

8.3 Prosentase PDRB sub-sektor perkebunan

7,29 7,29 7,29 7,35% 7,29%* 99%

8.1. Prosentase PDRB sub-sektor tanaman pangan

Hasil pengukuran terhadap Prosentase PDRB sub-sektor tanaman pangan

pada tahun 2018 adalah sebesar 13,28%. Jika dibandingkan dengan target kinerja

tahun 2018 maka capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 sudah sesuai dengan yang telah

direncanakan.

Capaian indikator ini mengalami kondisi yang sama sebesar 13,28% dari

tahun 2017 yang mencapai 13,28%.

8.2. Prosentase PDRB sub-sektor tanaman perkebunan

Hasil pengukuran terhadap Prosentase PDRB sub-sektor tanaman pangan

pada tahun 2017 adalah sebesar 1,46%. Jika dibandingkan dengan target kinerja

tahun 2018 maka capaian kinerjanya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena Hal

ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 sudah sesuai dengan

yang telah direncanakan.

Capaian indikator di tahun 2018 mencapai 1,46% kondisi yang sama sebesar

1,46% dengan tahun 2017.

Pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan nilai

tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan,

perikanan, kehutanan dan perkebunan) didukung dengan Program dan Anggaran


serta target dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran

ini, diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN : Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing tinggi, dan berkualitas.

SASARAN : Cakupan bina kelompok petani

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi * % Capaian

Cakupan bina kelompok petani

Jumlah kelompok tani yang dibina 50 kelompok 60 kelompok 120%

TUJUAN : Mewujudkan peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya SASARAN : - Jumlah peningkatan produktivitas padi dan jagung

- Jumlah alsintan yang diadakan - Jumlah Jaringan irigasi yang diadakan

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Tahun 2018


Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

Produktivitas padi selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

Padi=58,49 kw/ha

Padi = 62,88 kw/ha

107,5%

Produktivitas jagung selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen jagung selama 1 tahun

jagung=27,4 kw/ha

Jagung = 21,14 kw/ha

77,12%

Jumlah alsintan yang diadakan 40 unit 20 unit 50% Jumlah Jaringan irigasi yang diadakan

33 unit 36 unit 109,1%

TUJUAN : Mewujudkan peningkatan Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian SASARAN : Jumlah unit usaha pengolahan selama 1 tahun anggaran

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Tahun 2018


Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian

Jumlah Gapoktan yang dibina 10 Gapoktan 7 Gapoktan 70%

Jumlah unit usaha pengolahan yang dibina

4 unit usaha 2 unit usaha 50%

TUJUAN : Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan

produksi kehutanan dan perkebunan SASARAN : Jumlah peningkatan produktivitas tanaman perkebunan




Produktivitas hasil perkebunan

Produktivitas kelapa selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen kelapa selama 1 tahun

935,11 Kg/Ha

689,02 Kg/Ha

73,68%

Produktivitas Jambu Mente selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen Jambu Mente selama 1 tahun

2.630 Kg/Ha 92,52 Kg/Ha 3,51%

Produktivitas Cabe Jamu selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen Cabe Jamu selama 1 tahun

786,1 Kg/Ha 33,69 Kg/Ha 4,28%

TUJUAN : Mewujudkan peningkatan nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan perkebunan) SASARAN : - Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)

- Pertumbuhan sub-sektor perkebunan terhadap PDRB (%)



Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan perkebunan)

Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)

1.913.596,2 1.913.596,2 100%

Pertumbuhan sub-sektor perkebunan terhadap PDRB (%)

1.175.859,1 1.175.859,1 100%

*Angka sementara

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi * 2016 2017 2018


Jumlah kelompok tani yang dibina

50 kelompok

33kelompok 46kelompok

76 kelompok


Jumlah produksi padi selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

Padi=58,49 kw/ha

Padi= 63,33 kw/ha

Padi=62,49 kw/ha

Padi = 62,85 kw/ha

Jumlah produksi jagung selama 1 tahun dibagi jumlah luas panenjagung selama 1 tahun

Jagung=27,4 kw/ha

Jagung= 24,72 kw/ha



Jumlah alsintan yang 40 unit 0 unit 12 unit 20 unit


diadakan Jumlah Jaringan irigasi yang diadakan

33 unit 22 unit 32 unit 36 unit


Jumlah Gapoktan yang dibina

10 Gapoktan

5 Gapoktan 7 Gapoktan

10 Gapoktan


4 unit usaha

7 unit usaha 9 unit usaha

2 unit usaha



935,11 Kg/Ha

- 58,46 Kg/Ha

6,25%

Produktivitas Jambu Mente selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

2.630 Kg/Ha

- 23,13 Kg/Ha

26,0%

Produktivitas Cabe Jamu selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

786,1 Kg/Ha

- 2,81 Kg/Ha

0,9%



Rp. 1,547,667.0

Rp.1.803.055,4 Rp. 1.913.596,2

Rp. 1.913.596,2


Rp. 887,714.2 Rp.1.058.763,8 Rp. 1.175.859,1

Rp. 1.175.859,1

* = Angka sementara - = Tidak ada data

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode Renstra

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir Renstra

Realisasi Tingkat Kemajuan


Jumlah kelompok tani yang dibina

200 kelompok 362 kelompok 181 %


Produktivitas padi selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

59,06 Kw/Ha 62,85 kw/ha 106,4%

Produktivitas jagung selama 1 tahun dibagi jumlah luas panenjagung selama 1 tahun

27,8 Kw/Ha 21,80 kw/ha 78,4%

Jumlah alsintan yang diadakan

80 unit 57 unit 71,3%

Jumlah Jaringan irigasi yang diadakan

48 unit 259 unit 539,6%


Jumlah Gapoktan yang dibina

20 Gapoktan 38 unit usaha 190%


24 unit usaha 52 unit usaha 216,7%


Produktivitas tebu selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen tebu selama 1 tahun

72.473 Kg/Ha


890,58 Kg/Ha 58,46 Kg/Ha 6,56%


Produktivitas Jambu Mente selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

2.505 Kg/Ha 23,13 Kg/Ha 0,92%

Produktivitas Cabe Jamu selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

748,67 Kg/Ha 2,81 Kg/Ha 60,38%

Produktivitas Pocok selama 1 tahun dibagi jumlah luas panen padi selama 1 tahun

2.099,76 Kg/Ha -



67,37 %


7,3 %

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan telah dicapai

sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator

sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian

target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada

masing-masing bagian organisasi.

Tabel 3.9 ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi Anggaran

% Anggaran

Meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok pertanian dan perkebunan

Terwujudnya Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok pertanian dan perkebunan

463.201.100 462.201.100 99,8


Terwujudnya Peningkatan infrastrutur pelayanan pertanian dan perkebunan

20.549.168.700 20.383.160.737 99,2

Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian dan perkebunan

Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan perkebunan

1.458.087.000 1.451.431.900 99,5

Tabel 3.10

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2019

No NAMA PROGRAM/KEGIATAN Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Peningkatan kemampuan lembaga petani

18 kecamatan

18 kecamatan 100 57.000.000 57.000.000

100,0 Program Peningkatan


Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

18 kecamatan

18 kecamatan 100 14.000.000 14.000.000 100,0

3 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan 2 kelompok 2 kelompok 100 150.000.000 149.656.000 99,8

4 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan 20 org 20 org 100 29.427.000 29.427.000 100,0

5 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan

2.000 btg 2.000 btg 100 160.000.000 159.877.300 99,9

6 Optimalisasi Lahan, Peningkatan Kesuburan Tanah/Pengolah Kompos

18 Poktan 18 Poktan 100 20.449.150 20.449.150 100,0

7 Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

137 orang 137 orang 100 45.550.000 45.550.000 100,0

8 Operasional UPTD Kwanyar 12 Bulan 12 Bulan 100 9.120.000 9.120.000 100,0 9 Operasional UPTD Bangkalan 12 Bulan 12 Bulan 100 5.205.483 5.205.483 100,0 10 Operasional UPTD Arosbaya 12 Bulan 12 Bulan 100 5.129.750 5.129.750 100,0 11 Operasional UPTD Sepulu 12 Bulan 12 Bulan 100 5.489.742 5.489.742 100,0 12 Operasional UPTD Blega 12 Bulan 12 Bulan 100 4.753.075 4.753.075 100,0 13 Pengembangan bibit unggul

tanaman pangan 2 kelompok 2 kelompok 100 49.714.000 49.495.200 99,6

14 Pengembangan bibit unggul hortikultura

1.750 pohon

1.750 pohon 100 47.000.000 44.715.000 95,1

15 Pengembangan bibit unggul pekebunan

1.000 batang

1.000 batang 100 50.000.000 49.842.300 99,7

16 Pengembangan diverisifikasi tanaman pangan 2 Kelompok 2 Kelompok 100 50.000.000 50.000.000 100,0

17 Pengembangan diverisifikasi tanaman hortikultura 3 kelompok 3 kelompok 100 50.000.000 49.812.800 99,6

18 Pengembangan diverisifikasi tanaman perkebunan

1.600 batang

1.600 batang 100 40.000.000 39.669.300 99,2

19 Pengembangan perbenihan/ perbibitan tanaman pangan 1 Kelompok 1 Kelompok 100 50.000.000 48.868.000 97,7

20 Pengembangan perbinihan/perbibitan tanaman hortikultura

8 jenis 8 jenis 100 60.000.000 59.769.500 99,6

21 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan

18 Kecamatan

18 Kecamatan 100 50.000.000 50.000.000 100,0

22 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman hortikultura

18 Kecamatan

18 Kecamatan 100 19.608.300 19.608.300 100,0

23 Pengembangan sistem informasi pasar tanaman perkebunan

18 Kecamatan

18 Kecamatan 100 18.141.000 18.141.000 100,0

24 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan

18 Kelompok

18 Kelompok 100 49.499.500 49.499.500 100,0

25 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura

3 kelompok 3 kelompok 100 50.000.000 49.729.500 99,5

26 Penyusunan data base potensi produk pertanian 3 Dokumen 3 Dokumen 100 50.000.000 50.000.000 100,0

27 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan 8 Kelompok 8 Kelompok 100 100.000.000 98.803.500 98,8

28 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura 4 Kelompok 4 Kelompok 100 125.000.000 124.895.500 99,9

29 Peningkatan Usaha Pertanian tanaman Perkebunan 45 orang 45 orang 100 25.000.000 25.000.000 100,0

30 Peningkatan tehnologi pasca panen tanaman pangan 3 kelompok 3 kelompok 100 50.000.000 50.000.000 100,0

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

31 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman pangan 2 kali 2 kali 100 25.000.000 25.000.000 100,0

32 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman hortikultura

1 kali 1 kali 100 25.000.000 25.000.000 100,0

33 Promosi atas hasil produksi pertanian tanaman 1 kali 1 kali 100 25.000.000 24.925.000 99,7


perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

34 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

18 orang 18 orang 30.000.000 29.960.000 99,9

35 Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolah Hasil Pertanian

20 unit 20 unit 100 425.000.000 422.482.500 99,4

36 Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian Tanaman Hortikultura

2 Kelompok 2 Kelompok 100 40.000.000 39.842.500 99,6

37 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani 138 lokasi 138 lokasi 100 15.711.680.000 15.616.267.700 99,4

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

38 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian 80 orang 80 orang 100 137.250.000 136.250.000 99,3

39 Pelaksanaan Penilaian Penyuluh Berprestasi

18 kecamatan

18 kecamatan 100 50.000.000 50.000.000 100,0

40 Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Poktan/Gapoktan

18 kecamatan

18 kecamatan 100 80.500.000 80.500.000 100,0

41 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

10 desa 10 desa 100 25.100.000 25.100.000 100,0

42 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agrobisnis

3 kecamatan

3 kecamatan 100 113.351.100 113.351.100 100,0

Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian 100

43 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) 6 unit 6 unit 100 710.000.000 705.297.200 99,3

44 Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi Tanah Dangkal 25 lokasi 25 lokasi 100 3.276.505.800 3.274.716.437 99,9

45 Pengolahan Sumber Daya Air dan Irigasi 5 unit 5 unit 100 108.076.000 50.100.000 46,4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

46 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi kehutanan/perkebunan tepat guna

5 Ha 5 Ha 100 47.906.900 47.906.900 100,0

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

47 Pembangunan/ Rehabilitasi/ pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

1 lokasi 1 lokasi 100 200.000.000 196.587.500 98,3

Jumlah 22.470.456.806 22.296.793.744 99,2

Tabel 3.11

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Indikator Sasaran % Capaian

Kinerja

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

Meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok pertanian dan perkebunan

Terwujudnya Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok pertanian dan perkebunan

100 99,8 0,2


Terwujudnya Peningkatan infrastrutur pelayanan pertanian dan perkebunan

100 99,2 0,8

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan

100 99,5 0,5


Pertanian dan perkebunan

Pertanian dan perkebunan

b. Strategi pemecahan masalah

Prinsip utama dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam

Review Rencana StrategisDinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunanadalah kesesuaian kebutuhan anggaran pada masing-masing kegiatan

yang sangat kuat korelasinya terhadap pencapaian target yang sudah ditentukan

tersebut.

Kesesuaian anggaran yang dimaksud adalah komitmen pengalokasian

anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran pada masing – masing kegiatan yang

sudah direncanakan untuk 5 (lima) tahun anggaran.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang, Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

menetapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan lebih mengacu pada

Renstra;

b. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja agar seluruh

kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat;

c. Peningkatan kerjasama seluruh pelaku pertanian dalam mendukung updating

database pertanian;

d. Peningkatan penyediaan infrastruktur pertanian dan perkebunan;

e. Peningkatan akses petani dalam mendapatkan modal usaha;

f. Sumberdaya manusia petani pelaku agribisnis yang rendah masih menjadi

masalah dalam pembangunan pertanian/perkebunan, baik dalam penerapan

teknologi pertanian ataupun dalam usahatani, sehingga hal yang dapat

dilakukan untuk mengurangi hal tersebut melalui sekolah lapang, penyuluhan

dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, kaji terap perbenihan dan

pelatihan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan wujud

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada

organisasi. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari misi,

tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan umumnya

mencapai kinerja sasaran secara memadai dengan angka rata rata capaian diatas 92%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan telah

menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan

kegiatan dengan lebih mengacu pada Review Rencana Strategis Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, menyempurnakan implementasi

anggaran berbasis kinerja agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat,

Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian antara lain Jaringan Irigasi,

Jalan Usahatani dan Alsintan, Laboratorium pertanian dan perkebunan.

Peningkatan akses petani dalam mendapatkan modal usaha, Sumberdaya

manusia petani pelaku agribisnis bidang pertanian dan perkebunanyang rendah masih

menjadi masalah dalam pembangunan pertanian/perkebunan, baik dalam penerapan

teknologi pertanian dan perkebunan dan ataupun dalam usahatani, sehingga hal yang

dapat dilakukan untuk mengurangi hal tersebut melalui sekolah lapang, penyuluhan

dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, kaji terap perbenihan dan pelatihan


penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, tehnologi bidang

perkebunan.

Semoga laporan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja

sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita, citra dan harapan

pemerintah dan masyarakat.

Bangkalan, Desember 2018


KABUPATEN BANGKALAN

Ir. A. Fanani Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 199103 1 002

RENCANA STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2018 – 2023

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKALAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu amanah aturan perundang-undangan sebagaimana dituangkan dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

mendiskripsikan bahwa ditinjau dari berbagai aspek, eksistensi perencanaan

pembangunan nasional ditempatkan dalam batas-batas kerangka pikir sebagai berikut:

Ditinjau dari aspek azas perencanaan, mendiskripsikan bahwa pembangunan Nasional

diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Lebih dari itu, dijelaskan pula dalam

undang-undang dimaksud, bahwa perencanaan pembangunan Nasional disusun secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dimana dalam

uraian selanjutnya, dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional disusun

berdasarkan azas umum penyelenggaraan Negara.

Sedangkan ditinjau dari aspek tujuan perencanaan, dikemukakan bahwa sistem

perencanan pembangunan nasional bertujuan untuk, a). mendukung koordinasi antar

pelaku pembangunan, b). menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan

daerah c). menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanan penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan d). mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan e).

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

Searah dengan informasi di atas, dapat pula dipahami bahwa ditinjau dari aspek ruang

lingkup perencanaan, dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan Nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua

bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dimana Perencanaan pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang

disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan

sebagaimana dimaksud di atas, menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kab.Bangkalan, serta rencana pembangunan jangka pendek.

Khusus terkait dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, dimana dalam tataran kewenangan daerah

otonom adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kabupaten Bangkalan. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Daerah (RENSTRA), mensyaratkan bahwa

RENSTRA merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerahyang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Kabupaten

Bangkalan yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan,

kebijakan umum, dan program Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatifEra Otonomi Daerah

telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang

baik (Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat,

pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang

tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam

berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban

yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah

sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah

strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah

yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu kepemerintahan

yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat

rencana kerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana

Strategis yang dikenal dengan (Renstra) Dinas Pertanian dan Paternakan Kabupaten

Bangkalan Periode Tahun 2008-2013.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki

wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di

tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi

(UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini

meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman

dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan

yang diimplementasikan diera otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan rakyat

pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang

dilakukan secara berkesinambungan.Upaya untuk mendorong pembangunan di

Kabupaten Bangkalan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Bangkalan dibutuhkan suatu pendekatan

yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang

fundamental dan strategis. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat

Kabupaten Bangkalan akan mendapatkan kesempatan dan peluang besar yang sama

untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan

misi Kabupaten Bangkalan.

Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program

pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang

pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan

daerah yang potensial. Diera otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangkalan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat

menentukan perkembangan Kabupaten Bangkalan ke arah yang diinginkan.

Rencana strategis tersebut kemudian wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang

terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen

tersebut untuk memajukan kegiatan pembangunan di Bidang Pertanian dan Paternakan di

Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan

yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (Law Enforcement) dan

diterapkannya prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan masyarakat maupun

lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan pastisipasi masyarakat (Investor)

Kabupaten Bangkalan.

Proses penyusunan Rencana Strategis memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang

terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun external

organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan

dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana

strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatan akuntabilitas

dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah

ditetapkan.

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1,2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pertanian dan Paternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2008-2013 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaraan Negara republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005

Nomer 140,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun

2018-2023;

7. PERDA Kab.Bangkalan No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah,

8. Peraturan BUPATI No.55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura, dan Perkebunan

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan periode 2018-

2023, adalah untuk menjabarkan rumusan visi, misi, program dan kegiatan serta sumber

pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten dari Bupati

Bangkalan periode 2018-2023 sesuai dengan perubahan OPD baru berdasarkan PP No.

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan RPJM Daerah guna

dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dan dijadikan pedoman

dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan periode 2018-2023

Tujuan

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikutura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 ini disusun

dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikutura dan Perkebunan, serta Pemerintah Kabupaten Bangkalan

dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2 Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja

tahunan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan

3 Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum tentang potensi Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikutura dan Perkebunan sekarang dalam konstelasi

regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bangkalan.

4 Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikutura dan Perkebunan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun

program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5 Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikutura dan Perkebunan untuk memahami dan menilai arah kebijakan,

program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.3 Sistematika Penulisan

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

c. Permasalahan dan Isu Strategis Peerangkat Daerah;

d. Tujuan dan Sasaran;

e. Strategi dan Arah kebijakan;

f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

h. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKALAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan Peraturan Daerah PERDA Kab.Bangkalan No.7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah dituangkan dalam Peraturan

BUPATI No.55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut kedudukan, tugas, fungsi dan susunan

organisasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Kedudukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (pasal

2,Perbup No.55 th. 2016)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berkedudukan sebagai

unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati.

Tugas Pokok

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) pasal 2,Perbup No.55 th. 2016) Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi

a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

b.Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pertanian;

c.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang pertanian;;

d.Pelaksanaan administrasi dinas Daerah bidang pertanian;

e.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, sesuai Peraturan

Bupati Nomor 55 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,

terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat,membawahi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Prasarana sarana dan Penyuluhan, membawahi

Seksi Lahan dan irigasi

Seksi pupuk, pestisida dan Alsintan

Seksi Pembiayaan, Ivestasi dan Kepenyuluhan;

d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

e. Bidang Hortikultura, membawahi;

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Seksi Produksi Tanaman Hortikultura

Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura

f. Bidang Perkebunan, membawahai

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Seksi Produksi Tanaman Perkebunan

Seksi pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan

1.Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan f

masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan (Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan terdapat pada

lampiran) adalah sebagai berikut :

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Alam

a. Potensi Sumber Daya Lahan

Dari luas wilayah Kabupaten Bangkalan seluas 126.182 Ha, meliputi lahan

pertanian tanaman pangan seluas 126.182 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 29.540

Ha dan tanah kering seluas 96.642 Ha.

Tabel 10. Penggunaan Tanah Sawah dan Tanah Kering di Kabupaten Bangkalan

Satu Kali Dua Kali Tiga Kali

1. LAHAN PERTANIAN1.1. Lahan Sawah

a. Irigasi 2.678 5.256 15 - 100 8.049 b. Tadah hujan 10.555 10.646 30,0 260 - 21.491,0 c. Rawa Pasang surut - - - - - -

- - - - - - Jumlah Lahan Sawah 13.233 15.902 45 260 100 29.540

No Luas1 3

1.2. Lahan Pertanian Bukan Sawaha. Tegal/kebun 62.618 b. Ladang/huma - c. Perkebunan 952 d. Hutan rakyat 8.491 e. Padang penggembalaan/padang rumput - f. Hutan negara 2.138 g. Sementara tidak diusahakan **) - h. Lainnya (Tambak, kolam,empang, dll) 9.950 Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah 84.149

2. Lahan Bukan Pertanian (jalan,pemukiman,perkantoran,sungai dll) 12.493 3 TOTAL=Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah+Jumlah Lahan Bukan Pertan 126.182 4 LUAS WILAYAH KECAMATAN 126.182

Penggunaan Lahan

d. Rawa Lebak

2

JumlahNoSementara Tdk

Diusahakan (Ha)

Tidak Ditanami

Padi

Padi (Ha)Penggunaan Tanah

b. Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah

Berdasarkan data dari Kecamatan, maka luas baku lahan sawah Tahun 2017

adalah seluas 29.540 Ha yang terdiri dari sawah pengairan tehnis, setengah tehnis, non

tehnis dan sawah tadah hujan. Perbandingan luas penggunaan sawah dengan Tahun

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Luas Penggunaan Tanah Sawah Tahun 2017 dibanding Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017

(Ha) (Ha)1. Pengairan Tehnis 5.097 5.097 0,002. Pengairan ½ Tehnis 1.097 1.097 0,003. Irigasi Sederhana 486 486 0,004. Pengairan Non PU/Sederhana 1.369 1.369 0,005. Sawah Tadah Hujan 21.491 21.491 0,00

29.540 29.540 0,00

No. Penggunaan Tanah %

J u m l a h

c. Perkembangan Lahan Kritis

Lahan kritis yang ada di Kabupaten Bangkalan seluas 5.812 Ha yang tersebar di

14 Kecamatan.Sebagian besar lahan kritis terbagi potensial kritis dan semi kritis terletak

pada kemiringan 3 – 15 %, data selengkapnya sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut ini.

Tabel 12. Luas Lahan Kritis di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

No. Kecamatan Potensial Kritis Semi Kritis

Kritis ( Ha ) ( Ha ) ( Ha )

1. Bangkalan - - - 2. B u r n e h 155 415 854 3. S o c a h - 50 225 4. K a m a l 30 25 50 5. A r o s b a y a 58 43 - 6. K l a m p i s - - - 7. G e g e r 152 14 329 8. S e p u l u - 1.225 670 9. Tanjung Bumi 275 264 183 10. K o k o p 325 1.675 285 11. B l e g a 250 525 900 12. G a l i s - - 1.970 13. M o d u n g - - 260 14. K o n a n g - 11 28 15. K w a n y a r - - - 16. Tanah Merah - 5.030 - 17. T r a g a h - - 43 18. L a b a n g - - 15

J u m l a h 1.245 9.277 5.812

Sumber Daya Institusi

a. Institusi Perbenihan/Penangkar

Penangkar perbenihan merupakan upaya penyediaan benih unggul murni dan

bermutu. Pada Tahun 2017 khususnya tanaman padi, data selengkapnya dapat dilihat

pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas Areal Penangkaran dan Produksi Benih Padi, Palawija dan Hortikultura

2016 2017 2016 20171 BALAI BENIH

a. BB. TunjungPadi : - Varietas Ciherang/Inpari - - -

b. BB. BilaporahPadi : - Varietas Ciherang - - -

2 PETANI PENANGKARa. Kec. Modung

Padi : - Varietas Ciherang/Inpari 10 5 5 - b. Kec. Burneh

Padi : - Varietas Ciherang - - Kc. Tanah : - Varietas Ideal Tuban - - Jagung Lokal - - Melati - -

c. Kec. KamalPadi : - Varietas Ciherang 10 30 10

d. Kec. Kwanyar

Padi : - Varietas Ciherang/Inpari 10 10 11 -

e. Kec. Bangkalan - Padi : - Varietas Ciherang - - - Kc. Tanah : - Varietas Ideal Tuban - - - Jagung Lokal - - - Salak - - -

f. Kec. Socah - - Padi : - Hibrida - - -

g. Kec. Blega - Padi Ciherang - - 10 Kedele - - -

h. Kec. Tanah MerahPadi Ciherang 5 4 - Pisang - -

No. K o m o d i t iLuas Areal ( Ha ) Produksi ( Ton )

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2017 kelompok penangkar di

Kabupaten Bangkalan merupakan kelompok-kelompok yang ikut menunjang dalam

penyediaan benih unggul, murni dan bermutu terutama penyediaan benih bagi

kelompoknya.

Tabel 14. Luas Lahan Kebun Dinas Pertanian dan Perkebunan

Komoditi (Ph) MP MK Jumlah ProduksiKec. Burneh 48.105 Mangga - - 63 - Ds. Langkap Rambutan - - 50 -

Kac. Tanah - - - - Ketela Pohon - - - -

Kec Galis 95.440 Akasia - - 38 -

Ds. Kranggan Kapuk randu - - 30 -

Kec. Socah Mente - - 30 - Desa Sanggrah

3 Kebun Entris

Luas Lahan

Jenis Usaha Tani (m2)

1Kebun Hortikultura Langkap

2 Kebun Hortikultura Kranggan

No Nama Kebun Lokasi

b. Pengendalian Hama dan Penyakit

Untuk mengendalikan hama dan penyakit diperlukan sarana/alat pengendali yang

baik dan memadai. Di Kabupaten Bangkalan alat pengendali hama/penyakit baik milik

dinas maupun petani dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 15. Rekapitulasi Alat Pengendali Hama/Penyakitdi Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

BaikRusak Ringan

Rusak Berat Jumlah

1. Hand Sprayer 1.484 - 132 1.616 2. Emposan Tikus 12 - 43 55 3. Knap Sack Power Sprayer - - - -

No. Macam PeralatanK e a d a a n

Tabel 16.Perbandingan Alat Pengendali Hama/Penyakit di Kabupaten Bangkalan Tahun

2017 dengan Tahun 2016 yang Kondisi Baik

2016 20171. Hand Sprayer 1.516 1.616 2. Emposan Tikus 55 55 3. Knap sack power sprayer - -

No. Macam Peralatan Tahun

c. Institusi Penunjang

Sebagai penunjang keberhasilan pembangunan pertanian dan Perkebunan di

Kabupaten Bangkalan, maka diperlukan institusi penunjang yang ada di lapangan

(pedesaan). Jumlah institusi penunjang yang ada sebagai berikut :

- Petugas Pertanian (Mantan/Penyuluh/PHP)

a. Mantan : 18 Orang

b. PHP : 13 Orang

c. PPL : 46 Orang

d. Mantri Perkebunan : 0 Oang

- Kios Non KUD/Swasta : 116 Unit

2.3 Kinerja Pelayan Perangkat Daerah

Perkembangan Kegiatan Program

Bidang Pertanian

Salah satu upaya peningkatan produksi tanaman pangan yaitu dengan melaksanakan Sapta

Usaha Tani. Untuk mewujudkan hal tersebut pada Tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan

telah ditetapkan sasaran panen, luas panen, produktifitas dan produksi seperti pada tabel

berikut :

Tabel 17. Sasaran dan Realisasi Luas Panen, Produktifitas dan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

S R S R S R1 Padi 54.823 50.104 -8,61 314.271 3.131.587 896,46 63,90 61,82 -3,262 J a g u n g 60.484 58.998 -2,46 139.858 1.328.842 850,14 23,10 22,52 -2,513 K e d e l e 15.397 8.887 -42,28 18.708 138.681 641,29 12,15 15,60 28,404 Kc. Tanah 29.356 27.325 -6,92 394.838 337.516 -14,52 13,45 12,35 -8,185 Kc. Hijau 2.962 1.909 -35,55 25.384 13.565 -46,56 8,56 7,04 -17,766 Ubi Kayu 5.590 2.438 -56,39 911.170 492.770 -45,92 163,00 202,12 24,007 Ubi Jalar 1.520 1.250 -17,76 137.164 199.879 45,72 90,24 159,00 76,20

Produktifitas %No Komoditi

Luas Panen (Ha)%

Produksi (Kwintal)%

Keterangan : S = Sasaran R = Realisasi

Perkembanganluas panen, produktifitas serta produksi tanaman pangan dan

hortikultura Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Tahun 2016 di Kabupaten Bangkalan

diuraikan sebagai berikut:

1. Padi dan Palawija

Perkembangan luas areal tanaman padi dan palawija MT 2015/2016

dibandingkan dengan MT 2016/2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel18. Perkembangan Luas Areal Tanaman Padi dan Palawija MT 2015/2016 dibanding MT 2016/2017 di Kabupaten Bangkalan

(%)MT 2015/2016 MT 2016/2017

1 P a d i 54.894 55.197 0,552 J a g u n g 59.992 62.335 3,913 K e d e l e 10.446 6.200 -40,654 Kacang Tanah 29.370 18.709 -36,305 Kacang Hijau 2.536 2.643 4,226 Ubi Kayu 3.042 2.429 -20,157 Ubi Jalar 1.016 1.026 0,98

No Komoditi Luas Areal Tanam (Ha)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas areal tanam beberapa komoditi pada

Tahun 2017 komoditi yang mengalami peningkatan seperti tanaman Padi, Jagung,

Kacang Hijau, dan Ubi Jalar, sedangkan yang mengalami penurunan seperti pada

tanaman Kedele, Kacang Tanah dan Ubi Kayu.

Tabel 19. Realisasi Luas Panen Padi dan Palawija Tahun 2017 dibanding Tahun 2016 di Kabupaten Bangkalan

2016 20171 P a d i 52.322 52.774 0,862 J a g u n g 58.850 62.745 6,623 K e d e l e 10.335 6.200 -40,014 Kacang Tanah 29.290 18.907 -35,455 Kacang Hijau 2.536 2.642 4,186 Ubi Kayu 2.537 2.251 -11,277 Ubi Jalar 925 1.121 21,19

No KomoditiLuas Panen (Ha)

(%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa luas panen beberapa komoditi pada Tahun

2017 mengalami peningkatan terhadap Tahun 2016 seperti pada tanaman Padi, jagung,

Kacang Hijau, dan Ubi Jalar. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan seperti

tanaman Kedele, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu.

Tabel 20. Realisasi Produktifitas Padi dan Palawija Tahun 2017 dibanding Tahun 2016 di Kabupaten Bangkalan

2016 20171 P a d i 60,52 62,05 2,532 J a g u n g 24,49 24,32 -0,693 K e d e l e 13,43 13,72 2,164 Kacang Tanah 12,67 12,38 -2,295 Kacang Hijau 7,04 7,04 0,006 Ubi Kayu 198,83 196,92 -0,967 Ubi Jalar 159,93 152,97 -4,35

No. K o m o d i t iProduktifitas (Kw/Ha)

(%)

Realisasi produktifitas (rata-rata produksi/Ha) padi dan palawija dari data diatas

terlihat pada Tahun 2017 peningkatan terjadi pada komoditi Padi, dan Kedele. Sedangkan

pada komoditi Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2016. Sedangkan Produktivitas Kacang Hijau sama dengan Tahun

Kemarin.

Tabel 21. Realisasi Produksi Padi dan Palawija Tahun 2017 dibanding Tahun 2016 di Kabupaten Bangkalan

2016 20171 P a d i 3.166.527,32 3.274.677,96 3,422 J a g u n g 1.418.526,19 1.526.250,53 7,593 K e d e l e 145.327,19 85.035,09 -41,494 Kacang Tanah 371.021,35 234.106,43 -36,905 Kacang Hijau 18.298,68 19.068,89 4,216 Ubi Kayu 504.423,04 443.262,93 -12,127 Ubi Jalar 147.031,35 171.479,20 16,63

No. K o m o d i t iProduksi (Kw)

(%)

Realisasi luas panen produktivitas akan mempengaruhi terhadap produksi padi

dan palawija, hal itu terlihat dari tabel diatas bahwa produksi padi dan palawija Tahun

2017 di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan pada komoditi padi, jagung,

kedele, kacang Hijau dan Ubi Jalar. Sedangkan komoditi Kedele, Kacang Tanah dan Ubi

Kayu mengalami penurunan.

Perkembangan luas panen dan produksi sayuran dan buah-buahan semusim di

Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 22. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Sayuran dan Buah-buahan Semusim di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 s/d Tahun 2017

2016 2017 % 2016 2017 %1 Kacang Merah 21 22 4,76 87 48 -44,832 Kacang Panjang 83 110 32,53 1.935 1.526 -21,143 Cabe Besar 27 121 348,15 874 2.929 235,134 Cabe Rawit 467 590 26,34 9.937 11.621 16,955 Tomat 16 54 237,50 430 838 94,886 Terung 34 51 50,00 1.386 1.176 -15,157 Ketimun 42 94 123,81 774 1.280 65,378 Semangka 2 8 300,00 48 528 1.000,00

No. K o m o d i t iLuas Panen (Ha) Produksi (Kw)

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa pada produksi sayuran beberapa

komoditi mengalami peningkatan seperti tanaman Cabe Besar, Cabe Rawit, Tomat,

Ketimun dan Semangka sedangkan pada komoditi kacang Kacang pajang, Kacang Merah

dan Terong mengalami penurunan.

2. Produksi Buah-buahan

Perkembangan jumlah tanaman yang menghasilkan dan produksi buah-buahan

Tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23.a. Perkembangan Jumlah Tanaman yang Menghasilkan dan Produksi Buah-buahan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Tahun 2017

2016 2016 % 2016 2017 %1 Alpukat 877 435 -50,40 357 235 -34,172 Belimbing 1.939 681 -64,88 373 324 -13,143 Duku 6.170 5.810 -5,83 1.988 2.431 22,284 Durian 24.774 17.766 -28,29 16.186 26.109 61,315 Jambu Biji 136.169 84.427 -38,00 13.997 17.902 27,906 Jambu Air 10.423 4.455 -57,26 2.661 1.536 -42,287 Jeruk Keprok 15.763 8.568 -45,64 2.744 3.386 23,408 Jeruk Besar 3.954 1.867 -52,78 2.678 867 -67,639 Mangga 669.278 378.589 -43,43 159.700 161.212 0,95

10 Manggis 250 125 -50,00 86 55 -36,0511 Nangka 74.379 49.547 -33,39 24.952 13.675 -45,1912 Nanas 62.196 31.813 -48,85 1.044 839 -19,64

No. KomoditiTanaman Yang Menghasilkan

(Ph/Rmp) Produksi (Kw)

Tabel 23.b. Lanjutan Perkembangan Jumlah Tanaman yang Menghasilkan dan Produksi

Buah-buahan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Tahun 2017

No. Komoditi

2016 2017 % 2016 2017 %13 Pepaya 52.332 21.086 -59,71 7.798 6.026 -22,7214 Pisang 719.860 312.330 -56,61 104.274 76.315 -26,8115 Rambutan 227.887 105.226 -53,83 47.939 38.736 -19,2016 Salak 207.088 119.069 -42,50 17.588 6.644 -62,2217 Sawo 19.964 7.807 -60,89 4.468 5.348 19,7018 Markisa 20 5 -75,00 4 4 0,0019 Sirsak 6.694 2.786 -58,38 574 472 -17,7720 Sukun 3.091 2.369 -23,36 742 603 -18,7321 Melinjo 51.128 21.180 -58,57 7.488 7.251 -3,17

Tanaman Yang Menghasilkan (Ph/Rmp)

Produksi (Kw)

Dari data di atas menunjukkan produksi buah-buahan selama Tahun 2017

sebagian besar telah mengalami kenaikan seperti pada tanaman Duku,Durian , Jambu

Biji, Jeruk keprok, Mangga, dan Sawo. Sedangkan tanaman yang mengalami penurunan

pada Tahun 2017 adalah tanaman Alpokat, Belimbing, Durian, jambu air, Jeruk Besar,

Manggis, Nangka, Nanas, Rambutan, Salak, Markisa, Melinjo Pepaya, Pisang, sirsak dan

Sukun. Hal ini dipengaruhi karena sebagian tanaman sudah tua sehingga tidak produktif

lagi.

3. Benih

Benih merupakan faktor utama dalam peningkatan produksi, disamping sarana

lainnya seperti pupuk, pestisida iklim dan lain-lain. Penggunaan benihunggul murni dan

bermutu serta benih hibrida dapat mempengaruhi peningkatan produksi tanaman pangan

dan hortikultura. Pengadaan benih padi dan palawija di Kabupaten Bangkalan Tahun

2017 dapat diketahui pada Tabel di bawah ini:

Tabel 24. Pengadaan Benih Padi dan Palawija di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017

No. Komoditi Luas Tanaman (Ha)

Kebutuhan (Ton)

Penggunaan (Ton)

1. P a d i 10.000 250.000 25 2. Jagung Hibrida 12.000 180.000 15 3. Kedele 11.400 570.000 50 4. Kacang Tanah - - - 5. Kacang Hijau - - - 6 Ubi Kayu (stek) - - - 7 Ubi Jalar (stek) - - -

Dari data diatas penggunaan benih sama dengan kebutuhan petani pada komoditi

padi, jagung, dan kedele.

Perkembangan penyebaran varietas padi dan palawija di Kabupaten Bangakalan

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25a. Perbandingan Pengadaan Luas Areal Tanam Program Sebaran Varietas Padi dan Palawija MT 2015/2016 dibanding MT 2016/2017 di Kabupaten Bangkalan

MT. 2015/2016 MT. 2016/20171 IR. 64 - - 2 IR. 36/ Inpari - - 3 Way Apoburu - - 4 Cimelati - - 5 Ciherang 2.950 10.000 6 Situbagendit - - 7 Lokal/ Lain-lain - - 8 Hibrida - -

- Padi Swasembada 168 - - - Padi H6444 - - - Jagung (HB) 4.000 12.000

9 Kedelai 8.000 11.400 10 Kacang Tanah - -

LUAS AREAL TANAM (Ha)NO. VARIETAS PADI

Tabel 25b. Luas Areal Tanam Sebaran Varietas Jagung, Kedelai dan Kacang Tanah MT

2017 di Kabupaten Bangkalan

NO. KECAMATAN Jagung Kedele Kacang Tanah

1 Kamal 550 350 - 2 Labang 550 - - 3 Kwanyar 1.050 1.500 - 4 Modung 1.000 800 - 5 Blega 900 1.150 - 6 Konang 825 1.400 - 7 Galis 900 3.750 - 8 Tanah Merah 700 500 - 9 Tragah 725 200 - 10 Socah 550 - - 11 Bangkalan 200 50 - 12 Burneh 750 - - 13 Arosbaya 550 150 - 14 Geger 550 200 - 15 Kokop 625 850 - 16 Tanjung Bumi 600 - - 17 Sepulu 350 - - 18 Klampis 625 500 -

JUMLAH 12.000 11.400 -

1. Pupuk

Kebutuhan pupuk selama Tahun 2017 di Kabupaten Bangkalan sebagaimana

tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 26. Kebutuhan Dan Penggunaan Pupuk di Kabupaten Bangkalan MT 2017/2017

MT. 2016 MT. 2017 MT. 2016 MT. 20171 Urea 20.822 19.109 20.822 19.109 2 SP 36 3.196 3.125 3.196 3.125 3 ZA 726 683 726 683 4 KCL - - - - 5 NPK 3.474 2.894 3.474 2.894 6 Organik 1.347 1.310 1.347 1.310

NO. JENIS PUPUK

KEBUTUHAN PENGGUNAAN Dari tabel 26.

menunjukkan bahwa

kebutuhan pupuk

Urea merupakan

kebutuhan yang

utama untuk

tanaman pangan di Kabupaten Bangkalan terutama untuk tanaman padi. Realisasi

penggunaan pupuk Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel diatas menunjukkan

bahwa terjadi peningkatan pada pupuk SP 36.

2. Pestisida

Untuk mengantisipasi adanya serangan hama/penyakit yang datang sewaktu-

waktu maka para pengusaha dan toko obat di Kabupaten Bangkalan, telah menyediakan

beberapa obat-obatan tanaman yang berupa/jenis pestisida

(herbisida,insektisida,fungisida,moloscarisida).

Tabel 28. Penyediaan Obat-obatan yang tersedia di gudang Pertanian Bangkalan Tahun 2017 antara lain :

Pengadaan (Lt/Kg)

Peredaran (Lt/Kg)

Pengadaan (Lt/Kg)

Peredaran (Lt/Kg)

1 Regent - - 41 32 2 Applaud 10 OWP (A3) - - - - 3 Arrivo 30 EC (A4) - - - - 4 Baycarb 500EC (B1) - - - - 7 Buldok 25 EC (B2) - - - - 8 Decis 2,5 EC (D1) - - - - 9 Dursban 20 EC (D4) - - - - 10 Fastax 15 EC (F1) - - 6 3 11 Furadan 3 G (F2) - - 15 5 12 Hopcin 50 EC (H1) - - - - 13 Indobas 500 EC (I1) - - - - 14 Kristal N (K1) - - - - 15 Matador 25 EC (M1) - - - - 16 Mipcin 50 WP (M2) - - - - 17 Ripcord 5 EC (T1) - - - - 18 Termikon 10 EC (TI) - - - - 19 Bentan - - 18 12 20 Panser 290 AS - - - - 21 Starfidor 5WP - - - - 22 Tamabas 500 CC - - - - 23 Nordox 56 WP - - - - 24 Puanmur - - 10 17 25 Ratgone - - - - 26 Dupon - - 9 427 Fujiwan - - 3 2

NO JENIS PESTISIDA

3. Teknologi

Dalam rangka usaha meningkatkan produktifitas maupun produksi tanaman

pangan maka diantaranya yang penting untuk dilaksanakan adalah penerapan hasil-hasil

penemuan baru (inovasi) terutama mengenai peningkatan produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilaksanakan pengkajian-pengkajian

terhadap tehnologi baru yang akan diterapkan dengan tujuan sebagai berikut :

- Untuk mendapat paket anjuran/rekomendasi tepat guna di setiap wilayah mantri tani

(Mantan) dan penyuluh pertanian (PPL).

- Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan keuntungan yang maksimal bagi petani.

- Paket teknologi tersebut merupakan materi (bahan penyuluhan bagi petugas pertanian

di lapangan yaitu mantan, penyuluh dan PHP) disetiap wilayah kerjanya serta sebagai

dasar penentu pada program identifikasi di wilayah masing-masing.

4. Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Penggunaan alat mesin pertanian di Kabupaten Bangkalan pada prinsipnya

dilaksanakan secara selektif melalui pendekatan wilayah dan pendekatan

tehnologi.Pendekatan wilayah dimaksudkan bahwa penggunaan alat mesin pertanian

disesuaikan dengan keinginan petani sebagai Resultan Interaksi antara petani dengan

lingkungan usahanya serta aspek sosial setempat.Sedangkan pendekatan tehnologi

merupakan pemilikan jenis alat dan mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen.

Jumlah alat dan mesin pertanian di Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 mengalami

peningkatan jika dibanding Tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Kabupaten Bangkalan (Alsintan) Tahun 2017

No. Jenis Alat / Mesin Kelembagaan Pertanian Kondisi Baik

Rusak Berat Jumlah

1 Pengolah lahan

a. Traktor Roda Dua 829 96 925 b. Traktor Roda Empat 9 0 9

2 Alat Penanaman

Seeder 78 13 91

Transplanter 70 3 73

3 Pengendalian OPT

Penyemprotan 1.484 132 1.616

Pengabut pestisida 2 1 3 Emposan Tikus 12 43 55

Pembersih Gulma Manual 11 0 11

4 Pengairan

a. Pompa Air 1.123 121 1.244 5 Pemanenan a. Sabit Bergerigi 914 145 1.059

b. Reaper (Pemotong padi tipe guntung) 9 3 12

c. Reaper (Pemotong padi tipe gendong) 8 3 11

d. Combine Hervester 42 4 46

e. Stripper - - -

f. Pengungkit Ubi Kayu / Ubi Jalar - - -

6 Perontok / Pemipil

a. Perontok Padi ( Thresher ) 12.209 294 12.503

b. Pemipil Jagung Cornsheller 22 2 24

c. Perontok Kedelai Thresher - - -

No. Jenis Alat / Mesin Kelembagaan Pertanian

d. Perontok Multiguna (Padi,Jagung,Kedelai ) 1.315 50 1.365

7 Pembersih Gabah ( Winower ) 5 3 8

8 Pengering ( Dryer )

a. Flat Bed Dryer 4 - 4

b. Continuous Dryer 2 - 2

9 Penggilingan

a. Penggilingan Padi Kecil(Small Rice Mill) 275 30 305

b. Penggilingan Padi Menengah (Medium Rice Mill) 99 15 114

c. Penggilingan Padi Besar (Large Rice Mill) 20 10 30 10 Penyimpanan

Penyimpanan Hasil Tanaman Pangan (Silo ) - - -

11 Pembuatan Pupuk

Alat Pembua Pupuk Organik (APPO)/Kompos 50 18 68

12 Kelembagaan Pertanian

a. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 18

b. Kelompok Tani (POKTAN) 967

c. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 201

d. Koperasi Unit Desa (KUD)/Koperasi Tani 6

e. Kios Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) 89

f. Kelompok Penangkar Benih 6

g. Regu Pengendalian Hama 7

Tabel 30. Keadaan Hand Traktor Bantuan dan Non Bantuan

2013 2014 2015 2016 20171 APBD II (DAUM) 2 4 8 - 5 19 2 APBD I 1 5 - 132 - 138 3 APBN 8 20 - 51 92 171 4 BANPERS - - - - - - 5 BANTUAN KPDT 20 - - - - 20 6 SWADANA MASYRAKAT - - - - - -

JUMLAH 31 29 8 183 97 348

NO JENIS BANTUAN JUMLAHTAHUN

5. Pengendalian Hama dan Penyakit

Hasil usaha pengendalian hama/penyakit di Kabupaten Bangkalan dapat diketahui

dari luas dan intensitas serangan/kerusakan.Untuk mengetahui perkembangan luas dan

intensitas serangan hama/penyakit selama lima Tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan

disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 31. Perkembangan Luas dan Intensitas Serangan Hama Selama 5 Tahun

2013 2014 2015

L I L I L I L I L I

1 Walang Sengit 2.506,7 R 294,0 960,0 R 483,0 R 453,0 R

2 Pyricularia oryza - - 140,7 211,5 R 47,0 R

3 Tikus 21,5 R 71,4 67,5 16,0 R 45,0 R

4 Xanthomonae sp - - 501,0 R 342,0 R 346,0 R

5 Penggerek Batang 260 R 102,5 227,0 R 216,0 R 117,0 R

6 Bercak daun coklat - - 53,5 R 84,5 R 85,0 R

7 Bulai - - 57,8 R 105,7 R 91,0 R8

p mayais 9,5 173,5 R 20,0 R

Nangka (Ph)- Lalat buah 13.412 1.531 1.421 593 R 1.789 R

jambu Air (Ph) 2.423 319 728 451 R - R

Mangga (Ph) 20.602 3.023 4.610 2.313 R 4.066 R

Jambu Biji (Ph) 956 - 1.014 R 203 R - R

9 Pisang (layu Fusarium) - 9.116,0 18.553 9.754 R 12.593 R

No Jenis Hama

Luas Serangan (Ha)

2016 2017

Keterangan : L = Luas I = Intensitas Serangan (B=Berat, R=Ringan dan S=Sedang)

Tahun 2013 serangan cukup tinggi pada serangan Walang sengit seluas 2506.7

Ha,serangan tikus seluas 21.5 Ha dengan serangan ringan, Penggerek batang seluas 260.2

Ha dengan dengan identitas serangan tinggi, serangan yang luas terdapat pada serangan

hama .

Tahun 2014 serangan cukup tinggi pada serangan walang sengit 294 Ha,

penggerek batang 102,5 Ha, lalat buah pada pohon nangka 1531 Ha, lalat buah pada

pohon jambu air 319 Ha, lalat buah pada pohon mangga 2023 Ha, pada pohon pisang

terjadi layu fusarium sebesar 9116 Ha dan serangan tikus mencapai 71,4 Ha.

Tahun 2015 serangan cukup tinggi pada serangan Walang sengit 960 Ha, Tikus

67,5 Ha, Pyricularia oryza 140,75 Ha, Xanthomonae sp 501 Ha dan Penggerek Batang

mencapai 227 Ha.

Tahun 2016 terjadi serangan pada walang sengit 483 Ha, Pyricularium oryza

211,5 Ha, Tikus 16 Ha, Xanthomonaesp 342 Ha, Penggerek batang 216 Ha, Bercak daun

coklat 84,5 Ha, Bulai 105,75 Ha, Helminthosporium mayais 173,5 Ha, Lalat buah pada

pohon nagka 593 Ha, lalat buah pada pohon jambu air 451 Ha, lalat buah pada mangga

2313 ha, lalat buah pada jambu biji 203 Ha dan layu fusarium pada pohon pisang sebesar

9754 ha.

Tahun 2017 terjadi serangan pada pisang 12,593 Ha, lalat buah pada mangga

4,066 Ha, lalat buah pada nangka 1.789 Ha, walang sengit 453 Ha, Xanthomonae sp 346

Ha, dan penggerak batang 117 Ha.

Bidang Perkebunan

1. Perkembangan Luas Areal Kelapa

Tabel 33. Perkembangan Luas Areal Kelapa Tahun 2017

Potensi(Ha)

TBM TM TT/TTRTotal Luas

Areal

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 8/5 x 10001 Kamal 55,45 18,50 3,22 77,17 10,87 587,502 Labang 69,93 76,71 2,23 148,87 56,57 737,503 Kwanyar 130,08 140,15 18,42 288,65 103,36 737,504 Modung 92,69 38,20 5,84 136,73 28,17 737,505 Blega 149,31 89,29 7,62 246,22 65,85 737,506 Konang 140,73 209,24 31,14 381,11 122,93 587,507 Galis 357,60 359,40 40,23 757,23 211,15 587,508 Tanah Merah 565,15 288,00 28,10 881,25 212,40 737,509 Tragah 159,85 59,16 5,31 224,32 34,76 587,5010 Socah 226,90 302,82 24,40 554,12 177,91 587,5011 Bangkalan 248,07 268,44 43,33 559,84 197,97 737,5012 Burneh 253,77 115,15 15,69 384,61 84,92 737,5013 Arosbaya 197,72 78,95 9,23 285,90 58,23 737,5014 Geger 412,20 249,04 11,43 672,67 183,67 737,5015 Kokop 462,50 245,50 20,50 728,50 181,06 737,5016 Tanjungbumi 525,90 183,42 13,23 722,55 135,27 737,5017 Sepulu 206,84 100,05 9,85 316,74 73,79 737,5018 Klampis 287,82 114,66 17,97 420,45 84,56 737,50

4.542,51 2.936,68 307,73 7.786,92 2.023,43 689,02

No. WilayahProduktivitas

rata-rata (Kg/Ha/Th)

Total Produksi

(Ton)

J U M L A H

Luas Areal (Ha)

2. Perkembangan Luas Areal Jambu Mete

Tabel 34. Perkembangan Luas Areal Jambu Mete Tahun 2017

Potensi(Ha)


Areal

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 8/5 x 10001 Kamal 4,62 4,23 1,10 9,95 0,48 112,502 Labang 150,07 64,49 21,82 236,38 12,09 187,503 Kwanyar 207,70 94,02 4,17 305,89 23,51 250,004 Modung 8,06 8,29 1,16 17,51 2,07 250,005 Blega 101,07 50,78 2,00 153,85 12,70 250,006 Konang 189,85 72,57 11,10 273,52 18,14 250,007 Galis 24,79 74,59 1,10 100,48 18,65 250,008 Tanah Merah 150,06 83,02 15,00 248,08 20,76 250,009 Tragah 140,88 56,16 2,36 199,40 14,04 250,00

10 Socah 120,00 92,00 25,10 237,10 23,00 250,0011 Bangkalan 17,05 12,79 7,25 37,09 3,20 250,0012 Burneh 44,49 18,63 1,47 64,59 4,66 250,0013 Arosbaya 47,15 31,97 4,00 83,12 7,99 250,0014 Geger 527,34 395,95 50,00 973,29 123,73 312,5015 Kokop 883,15 425,10 167,00 1.475,25 132,84 312,5016 Tanjungbumi 732,90 451,25 43,00 1.227,15 112,81 250,0017 Sepulu 276,68 107,90 21,00 405,58 33,72 312,5018 Klampis 252,34 81,47 13,00 346,81 25,46 312,50

3.878,20 2.125,21 391,63 6.395,04 589,84 277,55



Total Produksi

(Ton)

J U M L A H

Luas Areal (Ha)

3. Perkembangan Luas Areal Kapuk Randu

Tabel 35. Perkembangan Luas Areal Kapuk Randu Tahun 2017

Potensi(Ha)


Areal

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 8/5 x 10001 Kamal 1,74 2,45 1,59 5,78 6,62 2.700,00 2 Labang 13,27 13,47 8,76 35,50 38,79 2.880,00 3 Kwanyar 47,63 391,23 234,74 673,60 1.408,43 3.600,00 4 Modung 8,81 22,58 14,68 46,07 81,29 3.600,00 5 Blega 13,10 34,15 22,20 69,45 135,23 3.960,00 6 Konang 37,73 169,90 101,94 309,57 703,39 4.140,00 7 Galis 210,15 375,45 225,27 810,87 1.351,62 3.600,00 8 Tanah Merah 205,20 385,51 231,31 822,02 1.561,32 4.050,00 9 Tragah 4,14 12,17 7,91 24,22 38,34 3.150,00

10 Socah 46,11 56,13 33,68 135,92 202,07 3.600,00 11 Bangkalan 5,50 7,05 4,58 17,13 15,86 2.250,00 12 Burneh 6,61 14,60 9,49 30,70 52,56 3.600,00 13 Arosbaya 13,05 40,62 24,37 78,04 124,30 3.060,00 14 Geger 11,31 34,60 22,49 68,40 118,33 3.420,00 15 Kokop 13,22 38,88 25,27 77,37 146,97 3.780,00 16 Tanjungbumi 11,65 44,28 26,57 82,50 143,47 3.240,00 17 Sepulu 8,54 27,10 17,62 53,26 87,80 3.240,00 18 Klampis 7,11 30,71 19,96 57,78 105,03 3.420,00

664,87 1.700,88 1.032,42 3.398,17 6.321,40 3.716,55



Total Produksi

(Ton)

J U M L A H

Luas Areal (Ha)

4. Perkembangan Luas Areal Siwalan

Tabel 36. Perkembangan Luas Areal Siwalan Tahun 2017

Potensi(Ha)


Areal

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 8/5 x 10001 Kamal - - - - - - 2 Labang - - - - - - 3 Kwanyar - - - - - - 4 Modung - - - - - - 5 Blega 12,02 49,85 5,13 67,00 155,53 3.120,00 6 Konang 13,77 58,49 1,94 74,20 182,49 3.120,00 7 Galis - - - - - - 8 Tanah Merah - - - - - - 9 Tragah - - - - - - 10 Socah 4,20 2,54 1,44 8,18 7,92 3.120,00 11 Bangkalan 0,87 1,38 2,81 5,06 4,31 3.120,00 12 Burneh - - - - - - 13 Arosbaya 7,20 12,62 1,63 21,45 39,37 3.120,00 14 Geger - - - - - - 15 Kokop 35,00 53,20 17,51 105,71 165,98 3.120,00 16 Tanjungbumi - - - - - - 17 Sepulu 6,58 29,42 3,78 39,78 91,79 3.120,00 18 Klampis - - - - - -

79,64 207,50 34,24 321,38 647,40 3.120,00



Total Produksi

(Ton)

J U M L A H

Luas Areal (Ha)

5. Perkembangan Luas Areal Pinang

Tabel 37. Perkembangan Luas Areal Pinang Tahun 2017

Potensi(Ha)


Areal

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 8/5 x 10001 Kamal 0,78 0,59 0,29 1,66 1,37 2.340,00 2 Labang 2,17 1,63 0,81 4,61 4,39 2.700,00 3 Kwanyar 0,70 0,53 0,26 1,49 1,32 2.520,00 4 Modung 0,26 0,20 0,10 0,55 0,46 2.340,00 5 Blega 0,75 0,56 0,28 1,59 1,22 2.160,00 6 Konang 1,20 0,90 0,45 2,55 2,11 2.340,00 7 Galis 0,33 0,25 0,12 0,70 0,62 2.520,00 8 Tanah Merah 0,63 0,47 0,24 1,34 1,11 2.340,00 9 Tragah 0,23 0,17 0,09 0,49 0,40 2.340,00

10 Socah 1,04 0,78 0,39 2,21 1,97 2.520,00 11 Bangkalan 1,10 0,83 0,41 2,34 2,23 2.700,00 12 Burneh 3,00 2,25 1,13 6,38 6,08 2.700,00 13 Arosbaya 2,14 1,61 0,80 4,55 3,47 2.160,00 14 Geger 0,45 0,34 0,17 0,96 0,85 2.520,00 15 Kokop 3,57 2,68 1,34 7,59 6,27 2.340,00 16 Tanjungbumi 1,56 1,17 0,59 3,32 3,16 2.700,00 17 Sepulu 4,07 3,05 1,53 8,65 8,24 2.700,00 18 Klampis 2,30 1,73 0,86 4,89 4,66 2.700,00

26,28 19,71 9,86 55,85 49,91 2.531,99



Total Produksi

(Ton)

J U M L A H

Luas Areal (Ha)

6. Perkembangan Luas Areal Cabe Jamu

Tabel 37. Perkembangan Luas Areal Cabe Jamu Tahun 2017

Potensi(Ha)


Areal

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5+6 8 9 = 8/5 x 10001 Kamal - - - - - - 2 Labang - - - - - - 3 Kwanyar - - - - - - 4 Modung - - - - - - 5 Blega 30,21 8,51 6,81 45,53 0,37 43,23 6 Konang - - - - - - 7 Galis 9,75 3,41 2,73 15,89 0,13 37,65 8 Tanah Merah 13,20 5,32 4,26 22,78 0,18 34,60 9 Tragah 12,67 1,73 1,38 15,78 0,13 73,73

10 Socah - - - - - - 11 Bangkalan 9,00 3,50 2,80 15,30 0,12 35,32 12 Burneh 14,00 3,62 2,90 20,52 0,17 45,80 13 Arosbaya - - - - - - 14 Geger - - - - - - 15 Kokop 19,39 13,00 10,40 42,79 0,35 26,60 16 Tanjungbumi 56,49 29,25 23,40 109,14 0,86 29,34 17 Sepulu 1,14 0,26 0,21 1,61 0,01 49,98 18 Klampis 5,02 2,31 1,85 9,18 0,07 32,11

170,87 70,91 56,73 298,51 2,39 33,68



Total Produksi

(Ton)

J U M L A H

Luas Areal (Ha)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra K/L , RTRW dan KLHS Kabupaten Bangkalan,

maka diperoleh berbagai tantangan dan peluang terhadap pelayanan pada Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, diperoleh analisis

sebagai berikut :

Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terahir memiliki kaitan sangat erat

dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya

gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah

hujan, kenaikan permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang

dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan.

Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga

diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun.

Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan

masing-masing sebesar 31 Ha terkena banjir yaitu kecamatan Arosbaya 24 Ha dan

kecamatan Socah sebesar 7 Ha. Kondisi ini kecenderungannya akan terus meningkat pada

tahun-tahun ke depan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan

kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman

dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah

jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta

rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian

sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi,kerusakan

sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan

jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai;

pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber airalternatif dan

berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan

bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan

sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas

pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi,

pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan

kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan

laboratorium perkarantinaan, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit,

klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian,

balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas.

Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua

prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan

sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau. Di sisi sarana produksi,

permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu,

pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha

tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi.

Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra

produksi mengakibatan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak

beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat

dibutuhkan,terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin

harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan

banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri.

Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran

petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk

alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana

mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan

kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi

dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk

menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0.5 Ha)

Dari sisi skala penguasaan lahan, ternyata sejak tahun 1993, jumlah rumah tangga petani

gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah

tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003 (Sensus Pertanian 2003).

Adapun rataan pemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-

masing di Jawa dan Luar Jawa, dan dalam periode 1995 –2007 rataan pemilikan lahan

cenderung menurun (PASEK, 2008). Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh

meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum

serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan

beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan.

Di sisi lain, menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya

ketimpangan distribusi pemilikan lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di

Jawa. Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang

kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk

memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Hingga saat ini sertifikat tanah yang telah diterbitkan baru mencapai jumlah 24,5 juta

persil atau sekitar 30% dari seluruh persil yang ada di Indonesia (±75 juta persil).

Kepemilikan persil di kabupaten Bangkalan dari total luas lahan pertanian 30.002,4 Ha

atau 114.335 persil.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status

penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha tani,

penataan kelembagaan pengelolan lahan, pengendalian pertumbuhan penduduk,

reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan. Revolusi hijau melalui

penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk

kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan

degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini

semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan

penggunaan pupuk organik.

Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi masif

dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan

produktifitas menjadi stagnan (levelling off) bahkan cenderung menurun. Tantangan ke

depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah

bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis

(vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta

pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Di sisi lain, pesatnya laju pembangunan Kabupaten Bangkalan di berbagai bidang yang

berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap

pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan. Hal ini

merupakan salah satu dampak dari penerapan Otonomi daerah yang juga telah

mendorong peningkatan laju pertumbuhan permintaan/pemanfaatan lahan multi sektoral

yang semakin meningkat.

Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik

melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru. Kondisi

Nasional tentang konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999 – 2002

mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981 – 1999, neraca

pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara tahun 1999 – 2002 terjadi

penciutan luas lahan seluas 0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun. Data yang dimiliki oleh

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

tentang perubahan fungsi lahan pada Tahun 2010 terjadi pada lahan sawah :

- Berubah menjadi lahan pekarangan seluas 109 Ha.

- Berubah menjadi jalan raya (Akses Suramadu) seluas 111,3111Ha.

- Sawah tadah hujan menjadi perumahan seluas 121 Ha.

- Sawah tehnis menjadi perumahan seluas 20 Ha.

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas

produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi

agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab

semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga

kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang

layak baginya.

Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana

melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang;

meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan

produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan

Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga

usahatani

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skalapenguasaan dan

pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk

melakukan pemupukan modal melalui tabungan daninvestasi.

Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber

permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya akibatkan oleh tidak mudahnya

prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani

lebih memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan

tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal.

Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (cashflow) dan

kesejahteraan petani.Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana

menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang

kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di

perdesaan. Sementara menunggu perbankan lebih berpihak kepada pertanian, maka

pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga

keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan.

Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik

masyarakat petani perdesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan

dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan seed capital kepada

kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh

menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi

hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk

memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai

informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan

usahatani dan usaha pertanian.

Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat

sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah

pembinaan teknis.

Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan

Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan

ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya

sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi

sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam

koperasi yang ada di pedesaan

Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik

Harapan Pangan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, namun

ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan dan menurunnya daya beli

masyarakat serta kurangnya pengetahuan keluarga terhadap konsumsi pangan dan gizi

mengakibatkan belum tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH) yang dicirikan dengan

tingkat konsumsi energi, protein, lemak dan vitamin.

Hingga saat ini konsumsi perkapita beras masih sangat tinggi, yaitu sekitar 139,15

kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan akan terus bertambah, maka

dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini akan memberatkan upaya pemantapan

pangan secara berkelanjutan di tingkat lokalita.Tantangan ke depan adalah bagaimana

mendidik masyarakat untuk melakukan diversifikasi produksi dan konsumsi bahan

pangan sesuai dengan skore PPH yang dicanangkan.

Melalui tercapainya PPH diharapkan ketahanan pangan nasional akan dapat dicapai

secara berkelanjutan. Di samping itu sumber daya alam yang tersedia dapat

dikembangkan untuk mendorong komoditas pangan lain dan bahan baku industri yang

dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta devisa negara.

Rendahnya nilai tukar petani (NTP)

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar.Dengan usahatani berskala

kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi

ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen,

sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke

dalam sistem ijon dan/atau tengkulak.

Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana

artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat

kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian

Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor

terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja

mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan.

Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor,

wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga tidak tumpang tindih. Kebijakan fiskal yang

tidak berpihak kepada penumbuhan industri pengolahan pertanian di dalam negeri,

misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan bangsa Indonesia untuk menambah

pendapatan dan memperluas lapangan kerja.

Minat Pemuda Terhadap Pertanian Semakin Menurun.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam

pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya

adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah

dengan semakin berkurangnya upaya pendampingan dalam bentuk penyuluhan pertanian.

Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan

tinggi, melihat kemiskinan di pedesaan telah menjadikan mereka kurang tertarik lagi

bekerja dan berusaha di sektor pertanian, sehingga mengakibatkan semakin tingginya

urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini hanya dapat ditekan dengan mengembangkan

agroindustri pertanian di pedesaan, karena dapat membuka peluang keterlibatan peran

seluruh pelaku, termasuk kelompok pemuda dan wanita di pedesaan.

Kelompok ini sesungguhnya dapat lebih memegang peranan penting dalam seluruh

proses produksi usaha tani seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa

pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha indusri pasca panen dan pengolahan hasil,

usaha jasa transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan

manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana memberikan kesempatan

yang lebih luas kepada kelompok yang masih termarginalisasi ini untuk dapat beraktivitas

di sektor pertanian off-farm. Beberapa bidang usaha yang sangat terbuka untuk

dikembangkan adalah usaha penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian, usaha penangkaran bibit dan benih, perbengkelan alat dan mesin pertanian,

pelayanan jasa alsintan, konsultan penyuluhan pertanian, analisis kredit perbankan serta

pengelolaan lembaga keuangan mikro di perdesaan.

Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2018-

2023), Kementerian Pertanian akan lebih fokus pada peningkatan 39 komoditas unggulan

nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan,

10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan

Komoditas Pangan Non-Pangan bidang Peternakan adalah: sapi potong, sapi perah,

kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, itik Dari ke-39 komoditas unggulan nasional

yang ingin dipacu peningkatan produksinya, ada 5 (lima) komoditas yang dijadikan target

swasembada, yaitu padi, jagung, kedelai, gula. Selanjutnya, lima komoditas tersebut

dinamakan komoditas pangan utama. Saat ini dua komoditas pangan utama (padi dan

jagung) sudah dalam posisi swasembada, sehingga ditargetkan ke depan adalah

mempertahankan posisi swasembada tersebut (swasembada berkelanjutan), bahkan

diharapkan bisa dijadikan komoditas ekspor. Sementara tiga komoditas pangan utama

lainnya (kedelai, gula dan daging sapi) ditargetkan bisa mencapai swasembada pada

tahun 2023.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERtANIAN TANAMAN

PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKALAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan terjadi lima

tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mendapat perhatian

dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah lima tahun. Dengan

mengetahui permasalahan yang adala selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan

kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Potensi ekonomi Kabupaten Bangkalan terutama bertumpu pada tiga sektor utama yaitu

Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa jasa. Potensi yang sangat

besar tersebut memerlukan upaya upaya yang dapat menggerakkan roda perekonomian.

Upaya yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.Faktor

eksternal terdiri dari Kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa

Timur.

Tingkat pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan secara umum dipengaruhi

oleh permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat utamanya pendidikan dan

kesehatan

2. Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat

3. Tingginya angka kemisikinan dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan

lapangan kerja

4. Rendahnya nilai investasi berskala besar

5. Belum memadainya infrastruktur daerah

6. Masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah

Adapun permasalahan di bidang pertanian dan perkebunan dipengaruhi oleh hal – hal

sebagai berikut :

Persoalan mendasar yang dihadapi sektor pertanian pada saat ini dan di masa yangakan

datang adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya

ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; sedikitnya status dan kecilnya

luas kepemilikan lahan; lemahnya sistem perbenihandan perbibitan nasional; keterbatasan

akses petani terhadap permodalan dan masihtingginya suku bunga usahatani; lemahnya

kapasitas dan kelembagaan petani danpenyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan

ketahanan energi; belumberjalannya diversifikasi pangan dengan baik; rendahnya Nilai

Tukar Petani ( NTP),dan belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan

pertanian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, Visi tersebut harus bersifat dapat dibatangkan (umaginable), diinginkan

oleh segenap pemangku kepentingan (desireable), memungkinkan untuk dicapai

(reachable), fokus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat

dikomunikasikan (communicable) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku

kepentingan (understandable). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan

memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan

dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Visi RENSTRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan harus sejalan dengan Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten

Bangkalan, sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 –

2023, yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG

RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL”

SEJAHTERA MENGAYOMI

12. MEMASTIKAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI AKSES JAMINAN

PREMI ASURANSI PERTANIAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA DAN AKSES PEMASARAN HASIL USAHA TANI

Skenario:

• 140.671 Rumah Tangga Tani (RTT) yang mengusahakan lahan tanaman pangan,

hortikultura dan kebun yang sebagian mereka rentan mengalami resiko kerugian hasil

usaha taninya sehingga terjadi gagal panen misal akibat bencana alam (banjir, longsor,

dll) atau serangan hama. Lahan padi dan palawija Bangkalan seluas 157.295 ha yang

kerap mengalami gangguan panen.

• Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tahun 2015 tentang

Fasilitasi Asuransi Pertanian memungkinkan dukungan Pemerintah terhadap petani.

Khususnya, petani yang sudah tergabung dalam kelompok tani dan menjadi anggota aktif.

• Kita memiliki 878 kelompok tani (poktan), 262 gabungan poktan (gapoktan) dengan

anggota 19.367 petani, yang ditunjang 1.125 koperasi tani (koptan). Pada sebaran area

tertentu di Burneh, Blega, Galis, Konang dan Geger dapat menjadi sasaran program kita.

• Pendataan dan inventarisasi petani yang dibiayai APBN dilakukan berjenjang atas usulan

Bupati kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pertanian RI.

Pembayaran premi antara petani dengan pihak asuransi dapat juga dilakukan dengan

skema perusahaan kemitraan.

Selanjutnya, Visi tersebut mengandung makna :

(yang terkait dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan)

SEJAHTERA MEMBANGUN DARI PINGGIRAN

17. MENINGKATKAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI PEDESAAN DAN

IRIGASI PERTANIAN MELALUI JARINGAN PIPANISASI PENGEBORAN

SUMUR DALAM (ARTESIS).

Skenario:

Daerah Irigasi (DI) di kawasan pertanian Bangkalan sebagian besar berupa sistem irigasi

non teknis tergantung curah hujan yang tersebar di 78 lokasi. Terdapat 60 lokasi sumber air

yang debit rendah, dan 15 lokasi yang debit relatif besar tersebar di 11 Kecamatan, dari ke-

15 sumber air itu paling besar sumber air Pocong.

Pembangunan embung atau sumur resapan di daerah hulu berfungsi meresapkan air hujan

yang jatuh ke permukaan tanah dapat menambah cadangan air tanah, disamping juga

mencegah banjir di daerah hilir atau dataran. Perbukitan di Bangkalan dengan curah hujan

>2.000 mm/tahun memberi kontribusi resapan air ke dalam tanah, sedangkan daerah pantai

berkisar 500 – 1.000 mm/tahun.

Percontohan embung dalam tanah seperti di desa Bandang Dajah di Tanjung Bumi yang

didukung Pertamina Hulu Energi (PHE-WMO) dilakukan cukup menggali tanah sekitar 2 –

4 m dengan memasukkan zat aktif tertentu ke dalam tabung iopori terbuat dari pralon

PVC.

Kesulitan air di musim kemarau berakibat pemilik lahan membiarkan tanpa ditanami hingga

menunggu musim hujan. Gotong royong pengeboran embung dalam tanah dapat menjadi

alternatif. Jika pengeboran dilakukan dengan memompa sumur bor dalam lewat energi listrik

(PLN) atau genset, maka prasarana jaringan irigasi air tanah (JIAT) dibuat dengan

menyalurkan air ke box- box penampung di dekat area persawahan.

18. MEMFASILITASI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PUPUK TEPAT WAKTU,

SARANA PERTANIAN DAN MEMAKSIMALKAN PRODUKTIVITAS LAHAN

PETANI.

Skenario:

Langka pupuk sering terjadi jelang awal musim tanam. Kalaupun tersedia biasanya

harga lebih mahal saat sedang dibutuhkan petani. Jumlah ketersediaan pupuk bersubsidi

sangat terbatas sehingga petani membeli mengikuti harga pasar. Belum lagi beredarnya

pupuk palsu semakin merugikan petani.

Kebutuhan pupuk di Bangkalan sebesar 28 ribu ton per tahun. Semua jenis pupuk bersubsidi

(NPK, SP36, ZA, urea) kuota bertambah beberapa tahun belakangan namun tetap saja jauh

dari kebutuhan.

Agar tepat sasaran penyalurannya dialokasikan ke Kecamatan-Kecamatan berdasarkan

permintaan yang termuat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Penyaluran dapat terkendala bilamana terjadi keterlambatan dari distributor ke pengecer,

atau pengiriman dari pabrik tertunda.

MISI

Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bangkalan, sebagaimana terdapat dalam RPJMD

Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023, yaitu :

(yang terkait dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikulutura dan Perkebunan)

Misi 3 : “Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk

meningkatkan daya saing daerah’

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan

pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan

sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja yang didukung dengan

peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat

landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta

berorientasi pada globalisasi ekonomi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Persoalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten bangkalan tidak terlepas dari persoalan

pertanian dan perkebunan di tingkat Propinsi dan Nasional. Dari hasil telaahn pada

Rencana Pembanunan Jangka Menengah Dinas Pertanian di Propinsi Jawa Timur, yang

tercantum didalam RPJMD Propinsi Jawa Timur dan dapat mempengaruhi kondisi

pertanian di Kabupaten Bangkalan dalam hal program dan kegiatan yang harus

disinergikan adalah :

9 Agenda RPJMD 2009 - 2014, di antaranya,

1. Meningkatkan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas dan

berkelanjutan terutama melalui pengembangan Agroindustri/Agrobisnis serta

pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan pedesaan

2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan,

memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat

3. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan

pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang

18 PRIORITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN PrOPINSI JAWA TIMUR, di

antaranya :

1.Revitalisasi Pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan kebijakan :

• -Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga pendukungnya

• -Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian

• -Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis

• -Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan

2. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dgn kebijakan diarahkan utk

meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

khususnya di pedesaan

• Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan

perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang dengan

kebijakan :

• Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan SDA

• Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan

• Mencegah terjadinya kerusakan keberlanjutan perusakan hutan serta

mencegah meluasnya areal lahan kritis

• Memulihkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak

• Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam

terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor

S T R A T E G I yang akan ditempuh adalah :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas :

- Peningkatan IP

- Pengembangan Perbenihan (Perbanyakan, Sertifikasi)

- Pengembangan Kawasan Sentra (Hortikultura)

- Penanggulangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim

2. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Produk

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

- Usahatani secara berkelompok (Cooperative Farming)

- Penerapan Good Agricultural Practices (GAP)

3. Penguatan Kelembagaan Petani dan Sumberdaya Manusia Pertanian

- Pendidikan pelatihan pertanian bagi petani dan petugas

- Revitalisasi penyuluhan pertanian

Adapun persoalan Nasional yang mempengaruhi perkembangan pembangunan di

Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut :

Dari 11 Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian

yang utamanya adalah Prioritas ke-5, yaitu Ketahanan Pangan. Dalam Rancangan

RPJMN 2010-2014 tersebut, TEMA Prioritas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan

ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian

pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta

kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor

pertanian sebesar 3,7% dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada

tahun 2014. Secara nasional, target pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi adalah: Rata-rata

6,3 – 6,8 persen, mencapai 7 persen pada tahun 2015 dan minimal 7 persen pada tahun

2014. Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen, pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014, dan

kemiskinan: 8 – 10 persen pada tahun 2017.

Prioritas KETAHANAN PANGAN dalam Buku I rancangan RPJMN 2013-2018

memiliki 6 (enam) Substansi Inti yaitu:

1). Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian Penataan regulasi untuk

menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, Pengembangan areal pertanian baru

seluas 2 juta hektar, dan Penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.

2). Infrastruktur

Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan,

jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang

melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan

kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

3). Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu

menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan

produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

4). Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:

Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk

lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau,

serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji,

pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah,

dan terjangkau.

5). Pangan dan Gizi

Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan.

6). Adaptasi Perubahan Iklim

Pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan

dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Dalam Rancangan RPJMN 2014-2019 (Buku I), disamping Prioritas Nomor 5.Ketahanan

Pangan, Kementerian Pertanian juga mendapat amanah untukterlibat dalam pelaksanaan

Prioritas Nasional Nomor 1. Reformasi Birokrasidan Tata Kelola, Nomor 8. Energi, dan

Nomor 9. Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana.Disamping terlibat dalam

pencapaian Prioritas Nasional (RPJMN 2014-2019,Buku I), pembangunan pertanian

ditempatkan pada kelompok pembangunanBidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup (RPJMN 2014-2019 ) dengan 7 Prioritas Bidang yaitu:1) Peningkatan Ketahanan

Pangan dan Revitalisasi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan2) Peningkatan Ketahanan

dan Kemandirian Energi3) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan

Pertambangan4) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup5) Peningkatan Konservasi dan

Rehabilitasi Sumber Daya Hutan6) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

7) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam

Dari 7 Prioritas Bidang tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian utamanya

adalah Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan

Perkebunan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penggunaan Lahan

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan Wilayah

Undonesia Timur mempunya pengembangan yang cukup prospektif dengan luas wilayah

sebesar 1.260,14 km2 yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan

jasa, pertanian, kwasan militer, dan lain – lain.

Penggunaan lahan di kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh kegiatan pertanian

berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan, maupun tegalan. Dalam

perkembangannnya, penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan

terkait dengan pemanfaatan lahan, yaitu untuk lahan permukiman, fasilitas umum

maupun untuk perkembangan industri. Pemanfaatan lahan yang cukup terlihat adalah

pengembangan kawasan Suramadu maka kawasan tersebut dikembangkan sebagai

kawasan terpadu khususnya disekitar jembatan Suramadu.

Saat ini kawasan tersebut masih belum dikembangkan secara maksimal, lahan yang ada

disepanjang kanan kiri jalur menuju jembatan masih kosong yang masih dimanfaatkan

untuk kegiatan pertanian maupun tegalan. Secara umum pola pemanfaatan lahan di

Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier, yaitu mengikuti jaringan jalan.

Secara garis besar penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan dibagi – bagi dalam

beberapa kawasan. Terkait dengan kawasan yang berhubungan dengan pertanian dan

perkebunan adalah :

A.Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya dipetakan atas kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman

pangan, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan

pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perindustrian, kawasan pertambangan,

kawasan perdagangan, kasasan jasa, serta kawasan fasilitas umum.

B.Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan Pertanian tanaman pangan seluas 30.002,00 Ha yang terbagi atas kawasan

pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Kawasan lahan basah, terletak

di kecamatan Bangkalan, Kamal, Socah, Geger, Blega, Kwanyar dan Modung.

Sedangkan kawasan Pertanian lahan kering terdapat di semua Kecamatan.

C.Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan merupakan wadah dari suatu obyek atau kegiatan tertentu yang ada

maupun yang terjadi. Ruang pada Kawasan agropolitan mewadahi aktifitas agribisnis

sebagai suatu sistem. Kawasan pengembangan agropolitan terpilih di Kabupaten

Bangkalan meliputi kecamatan Socah-Bangkalan-Burneh (SOBURBANG), kecamatan

Socah sebagai pusat kota tani di Kawasan agropolitan SOBURBANG (disebut kota tani

utama). Adapun struktur tata ruang agropolitan SOBURBANG, ditetapkan berdasarkan

kebutuhan ruang untuk mewadahi kegiatan agribisnis

Ruang Terbuka Hidup

RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) adalah ruang-ruang dalam kota bentuk area/kawasan

maupun dalam bentuk areal memanjang.jalur dimana dalam penggunaanya lebih bersifat

terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan dan dalam pemanfaatannya lebih bersifat

pengisian hijau tanaman atau tumbuh – tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya

tanaman (Peraturan Pemerintah RI No.63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota), maka dalam

hal ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menerbitkan Peraturan Bupati No 45

Tahun 2001 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Tujuan dari penyelenggaraan hutan kota menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah

antara lain :

a. Menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan

b. Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbon monoksida dan debu)

c. Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah

d. Mencegah terjadinya banjir atau genangan dan kekeringan

Air Limbah Domestik

Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan air yang berasal dari seluruh

kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, asrama yangmelipiti

limbah buangan kamar mandi, toilet, dapur dan air bekas pencucian pakaian. Berbagai

macam sumber pencemar menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa pencemar sangat

bervariasi,tergantung sumber air limbahnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2011 berjumlah 1.308.414 jiwa,

dimana jumlah ini setiap tahunnya akan mengalami peningkatan, yang secara otomatis

akan meningkatkan buangan limbah cair domestik, sehingga akan berpengaruh terhadap

lingkungan.

Jika kebutuhan air bersih tiap orang 100 – 200 liter/org/hari sedangkan jumlah penduduk

kabupaten Bangkalan tahun 2011 berjumlah 1.308.414 jiwa maka limbah cair domestik

yang dihasil adalah 13.084.14 liter/hari

Sampah/Limbah Padat

Salah satu isu lingkungan yang berkembang adalah jumlah timbunan samapah yang

semakin meningkat. Kepadatan penduduk dan perkembangan perekonomian perkotaan

meningkatkan volume sampah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana kita maklumi munculnya sampah akan tetap ada selama masih ada

kehidupan. Timbunan sampah akan terus meningkat tidak saja sejalan dengan

meningkatnya jumlah tetapi juga meningkat sejalan pola dengan hidup masyarakat.

Disamping itu pembuangan sampah ke TPA tidak lepas dari persoalan pencemaran

lingkungan apalagi kalau masih menggunakan metode open dumping. Persoalan

lingkungan dapat disebabkan karena air lindi maupun gas metan yang lepas ke udara.

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sifat atau konsentrasinya dan/atau

jummlahnya, membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta

makhluk lainnya. B3 umumnya digunakan pada sektor industry, pertanian, pertambangan

dan rumah tangga. Penggunaan B3 pada berbagai sektor tersebut akan menghasilkan

limbah B3, yang mana limbah limbah B3 memerlukan pengelolaan lebih lanjut.

Adapun upaya pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun yang telah dilakukan Pemerintah

Kabupaten Bangkalan adalah :

a. Inventarisasi kegiatan/industri B3

b. Menyiapkan perijinan dengan dokumen lingkungan

c. Inventarisasi jumlah b3 yang dipakai oleh Non Industri/kegiatan

d. Pemantauan tentang penyimpanan B3 serta penyiapan tanggap darurat B3

Keanekaragaman Hayati

Sumber daya hayati di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan daratan yang cukup luas

dan dengan panjang garis pantai 125 km, tentu saja memiliki keanekaragaman hayati

yang cukup banyak. Keanekaragaman hati jenis flora dan fauna yang dimiliki oleh

Kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum terindifikasi jenis dan manfaatnya secara

menyeluruh, akan tetapi keanekaragaman hayati yang ada diyakini akan menjadi modal

dasar pengembangan berbagai keperluan yang mempunyai nilai ekonomis.

Kabupaten Bangkalan memiliki sumber daya hayati yang beraneka ragam dan tersebar

pad 18 kecamatan. Jumlah populasi keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor

lingkungan disekitarnya. Keterjagaan populasi keanekaragaman hayati jenis flora dan

fauna sangat bergantung kepada perbuatan manusia dalam pengembangan Pembangunan.

Adapun sumber daya hayati yang dilindungi jenis flora dan fauna adalag sebagaimana

tabel di bawah ini :

Tabel Sumber Daya Hayati No Golongan Nama Spesies Status 1 Hewan menyusui Sapi Madura Endemik

2 Burung Glatik Terancam

3 Reptil Biawak Terancam

4 Amphibi Kura kura Terancam

5 Ikan Kerang Sempeng Terancam

6 Keong Keong Raja Endemik

7 Serangga Kupu kupu Berlimpah

8 Tumbuh tumbuhan Salak Kramat

Melati Rato Ebu

Endemik

Endemik

Sumber: Dispertapahorbun

Flora yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan dan dilindungi adalah Melati Rato Ebu

dan Salak Kramat. Kedua populasi komoditas tersebut fluktuatif karena banyaknya

permintaan baik Regional maupun Nasional, konon pada zaman pemerintahan orde baru

sampai sekarang Melati Rato Ebu menjadi pilihan utama bagi Ibu Negara dan setiap hari

petani Melati Rato Ebu menyiapkan dan mengirimkan komoditi tersebut

Adapun upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah :

a. Melindungi flora dan fauna yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh Undang –

undang

b. Melestarikan berbagai bentuk kehidupan biodiversity/pelestarian keanekaragaman

hayati

c. Pengembangan Bioteknologi

d. Melakukan penelitian terhadap jenis flora dan fauna

e. Menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bangkalan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Issue Strategis Bidang Pertanian dan perkebunan

Berdasarkan telaahan permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan, serta telaahan

Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, juga berdasarkan telaahan

Renstra K/L dan RTRW Kabupaten Bangkalan, maka ditentukan Isu Strategis pada Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan sebagai

berikut :

A.Terbatasnya kualitas SDM yang ada

B.Anomali Iklim

C.Sarana dan Prasarana kurang memadai

D.Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

E.Belum stabilnya harga dan ketersediaan terutama pada masa tanam

Selanjutnya, akan dijabarkan satu persatu tentang latar belakang munculnya isu – isu

A.Strategis tersebut, sebagai berikut :

Terbatasnya kualitas SDM yang ada;

Berdasarkan data yang ada bahwa tingkat Pembangunan Manusia di Kabupaten

Bangkalan yang ditunjukkan dengan Indek Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa

meningkat dari tahun ke tahun yaitu: sebesar 60,24%pada tahun 2005 menjadi sebesar

62,72% pada tahun 2006, pada tahun 2007 meningkat menjadi 62,97%, menjadi 63,40%

pada tahun 2008, serta meningkat sebesar 64% pad tahun 2009, dan pada tahun 2010

menjadi 64,51%. Angka terakhir IPM pada tahun 2011 menunjuk sebesar 65,36%

Pada bidang Pertanian dan perkebunan Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk

petugas Lapangan adalah sebagai berikut :

a. Mantan : 18 Orang

Pembantu mantan : 8 Orang

b.Petugas PPL : 82 Orang

Dengan tenaga Mantri tani dan Pembantu Mantri tani total sebanyak 26 orang, masih

dirasakan kurang untuk melayani 18 kecamatan dengan total area pertanian sebesar

30.002,4 Ha untuk lahan pertanian tehnis dan stengah tehnis.

Begitu pula yang terjadi pada petugas PPL yang hanya berjumlah 89 belum mampu

mencukupi kebutuhan PPL yang harus memenuhi 1 PPL untuk 1 Desa. Masih terjadi

kekurangan sebanyak 192 orang PPL agar mampu menangani jumlah Des/Kelurahan di

Kabupaten Bangkalan sebanyak 281 Desa/Kelurahan.

B.Anomali Iklim,

Iklim di Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 2 (dua) musim yang sangat jelas yaitu

musim penghujan dan musim kemarau. Berdasarkan klasifikasi oldeman tipe iklim

pertanian di Kabupaten Bangkalan termasuk tipe D4 yang dicirikan atas 3 hingga 4 bulan

basah dan 4 hingga 6 bulan kering. Bulan basah curah hujannya rata-rata 200 mm/bulan,

sedangkan bulan kering adalah < 100 mm/bulan.

Fenomena perubahan iklim mulai dirasakan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini.

Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi mengakibatkan kekacuan dalam kalender

pertanian yang biasa dipedomi oleh petani. Kalender pertanian ini menjadi sangat penting

dalam menentukan jadwal bercocok tanam dengan jenis komoditi yang sesuai dengan

kondisi iklim yang akan tiba. Ketidak pastian musim pada jadwal tanam berikutnya

mengakibatkran kegagalan tanam dan kegagalan panen karena ketida sesuaian musim

dengan komoditas yang ditanam.

Pada tahun 2009 -2011 hampir semua musim hanya mengalami musim basah, sehingga

komoditas hortikultura menjadi tidak muncul, tetapi sangat menguntungkan komoditas

padi yang rata – rata dapat menanam 2 kali pada setiap tahunnya. Sedangkan komoditas

palawijaya mengalami kegagalan tanam dan kegagalan panen. Begitu pula munculnya

penyakit dan hama tanaman karena fenomena iklim yang tidak menentu. Merebaknya

wereng coklat , walang sengit, penggerek batang, santomonax, helmintos orium dan tikus

dan terjadinya banjir ROB (air laut pasang) masuk pada areal tanam terjuga sebagai

akibat dari kekacauan musim / iklim yang terjadi;

C.Sarana dan Prasarana kurang memadai;

Kebutuhan sarana dan prasaran bidang pertanian dan perkebunan dibagi dalam 2

katergori, yaitu katergori I (pertama) adalah kebutuhan sarana prasarana pada Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Kebutuhan kategori II

(dua) adalah kebutuhan sarana dan prasarana dilapangan.

Pada kebutuhan sarana dan prasarana pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

NO. NAMA BARANG JUMLAH KEADAAN

ALAT-ALAT KANTOR 1. Meja Tulis 78 Buah Baik 2. Kursi 37 Buah Baik 3. Filing Kabinet 30 Buah Baik 4. Kursi/Meja Tamu 4 Stel Baik 5. Lemari 4 Buah Baik 6. Kipas Angin 9 Buah Baik 7. Meja Pertemuan 8 Buah Baik 8. Televisi 2 Buah Baik 9. Brankas 9 Buah Baik

10. Mesin Ketik 6 Buah Baik 11. Over Head Projector 1 Unit Baik 12. Sound Sistem 2 Unit Baik 13. Komputer 9 Unit Baik 14. Laptop / note book 1 buah Baik 15. Kapak 3 Buah Baik 16. Kulkas 10 Buah Baik 17. Telepon 2 Buah Baik 18. Gambar Presiden 2 Buah Baik 19. Gambar Bupati 1 Buah Baik 20. Mobil Dinas 2 Buah Baik 21. Sepeda Motor 34 Buah Baik,4 buah milik Tk.II 22. Faxsimile 1 buah Baik 23. Pemotong rumput 1 buah Baik 24. Jam dinding 7 Buah Baik 25. Meja Pingpong 1 set Baik

ALAT-ALAT PERTANIAN & PERKEBUNAN 51. Hand Traktor 396 unit 51 Rusak 52. Hand Sprayer 756 unit 82 Rusak 53. Alat Pengupas 29 unit 5 Rusak 54. PompaAir (2,3,4,5,5,6PK) 576 unit 88 Rusak 55. Pompa Air P2AT 54 unit 7 Rusak 56. Timbangan Besar 5 unit Baik 57. Mesin Tetas 30 unit Baik 58. Selang Spiral - Baik 59. Selang Pengairan 8 unit Baik 60. Cangkul 27 buah Baik 61. Skrop 27 buah Baik 62. Sabit 24 buah Baik 63. Cap Daging 15 buah Baik 64. Cap Bakar 15 buah Baik 65. Alat gledeg 7 buah Baik 66. Alat Perontok kedele 2 unit Baik

TANAH/LAHAN SERTA BANGUNAN 67. Tanah 17 petak Baik, 8 petak milik Tk.II 68. Bangunan Gedung 17 buah Baik, 6 buah milik Tk.II

D.Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian;

Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan

penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas

permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan

teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media

bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi

pemanfaatan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian

ketahanan dan kedaulatan pangan.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan,

lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang

kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama

ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui

pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.

Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan

yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan

lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan

kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani

dan masyarakat pada umumnya.

Berfungsi jembatan SURAMADU yang sudah beroperasional secara aktif telah

mendorong investasi pada Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan data yang dikumpulkan

oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, penggunaan lahan

pertanian untuk kebutuhan investasi di Kabupaten Bangkalan untuk akses SURAMADU

sebesar 66 Ha ( enam puluh enam hektar ) dan untuk pemanfaatan areal pertanian di

sekitar akses SURAMADU adalah sebesar 45,3111 Ha ( empat puluh lima Hektar koma

tiga ribu seratus sebelas meter persegi ), jadi total alih fungsi lahan pada akses dan sekitar

akses SURAMADU adalah sebesar 111,3111 Ha ( seratus sebelas hektar koma tiga ribu

seratus sebelas meter persegi ) atau setara dengan produksi padi sebesar 612 ton per

musim tanam.

Pemanfaatan lahan pertanian untuk kebutuhan investasi semestinya juga harus

memperhatikan terhadap dampak ketersediaan lahan pertanian untuk produksi dan

produktivitas tanaman pangan terutama padi untuk mendukung ketahanan pangan dan

ketahanan pangan yang berkelanjutan. Keberadaan Undang – undang No. 41 Tahun 2009

tentang lahan tanaman pangan berkelanjutan adalah sebagai salah satu upaya dari

pemerintah pusat untuk melindungi lahan tanaman pangan yang berkelanjutan,

hendaknya harus cepat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

dengan pembuatan Perda yang mendukung implementasi dari UU No, 41 Tahun 2009

tersebut.

Perubahan fungsi lahan pada Tahun 2012 terjadi pada lahan sawah :

o Berubah menjadi lahan pekarangan seluas 109 Ha.

- Berubah menjadi jalan raya (Akses Suramadu) seluas 112 Ha.

- Sawah tadah hujan menjadi perumahan seluas 121 Ha.

- Sawah tehnis menjadi perumahan seluas 20 Ha

E.Belum stabilnya harga dan ketersediaan terutama pada saat masa tanam;

Masalah utamanya yang usaha pertanian dan perkebunan adalah tidak stabilnya harga

sebagai akibat dari sosial politik ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh kebutuhan

pangsa pasar, yaitu barang tersedia dan permintaan pasar ( supply and demand).

Keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh petani dan peternak masih merupakan

celah yang dapat dimanfaatkan oleh para tengkulak atau pengijon untuk membeli

produk pertanian dan perkebunan langsung kepada petani dan peternak dengan harga

yang sangat rendah. Sebagai akibatnya, petani tidak mampu memiliki modal untuk

melakukan kegiatan usaha pertanian dan perkebunan pada masa tanam berikutnya.

Keadaan seperti ini menjadi siklus tahunan dan sangat merugikan kepada petani dan

peternak yang kebanyakan kepemilikan lahan pertanian dan usaha peternakan di

bawah rata-rata. Untuk kepemilikan lahan pertanian rata – rata masih dibawah 0,5 Ha

dan untuk kepemilikan ternak masih dibawah 5 ekor.

Ketersediaan sarana produksi untuk masa tanam juga sangat dipengaruhi oleh perilaku

ambil untung dari pelaku pelaku pemilik modal yang mempunyai usaha di bidang

sarana produksi (pupuk, benih,dan obat obatan). Hal ini berlaku sesuai dengan

mekanisme supply and demand yang sangat tidak menguntungkan bagi petani dan

peternak.

Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan

kurangnya kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan dalam jumlah yang

sesuai kebutuhan kapasitas terpasang.

Skala pengusahaan komoditas dalam skala yang kecil dan lokasinya tersebar,

keragaman varietas/klon, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pasca

panen yang beragam, waktu panen yang tidak sesuai dengan kapasitas kerja industri,

keterbatasan sarana pergudangan yang dapat menjaga mutu produk serta jauh dan

buruknya jalan distribusi dan sistem transportasi bahan baku kesemuanya merupakan

faktor penyebab agroindustri belum dapat beroperasi secara efisien.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengembangkan budidaya

komoditas di on-farm yang sesuai dengan prasyaratan agroindustri skala besar,

memperbaiki infrastruktur transportasi hingga ke sentra produksi, mengembangkan

agroindustri skala kecil di pedesaan yang terintegrasi dalam pengembangan yang

berskala kawasan.

Di samping itu kerja sama antar kawasan untuk menumbuhkan agregat permintaan

pasar dalam skala wilayah juga sangat diperlukan untuk mengembangkan agroindustri

yang berlokasi di pusat-pusat pertumbuhan baru

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Dalam rangka menjembatani makna yang terkandung dalam rumusan visi dan misi yang

telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, tentunya diperlukan penjabaran lebih lanjut.

Oleh karena itu, Bab ini akan menguraikan strategi yang akan dilakukan guna

mendiskripsikan “cara/langkah logis” yang akan dilakukan dalam rangka menggeser

kondisi obyektif yang terjadi saat ini menuju kondisi yang diharapkan di masa depan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, telah didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Mempertimbangkan definisi “strategi” sebagaimana diadopsi dari kedua ketentuan di

atas, dapat dipahami bahwa perumusan strategi dalam lingkup ini, perlu dilakukan agar

dapat memberikan informasi secara kongkrit dalam konteks pendayagunaan potensi yang

dimiliki jika dikorelasikan secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi melalui

perumusan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi yang telah ditetapkan.

Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

telah didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah arah/tindakan yang

diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Dengan mempertimbangkan definisi “kebijakan” sebagaimana dituangkan dalam

Peraturan Pemerintah di atas, rumusan Arah Kebijakan yang akan dikemukakan dalam

lingkup ini, dipetakan berdasarkan urusan Pemerintahan sebagaimana diamanahkan oleh

Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan

mencermati isu – isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang,

ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Pertanian dan

perkebunan

Strategi dan Arah Kebijakan Misi III

Misi III: Meningkatkan sarana dan prasarana bidang pertanian dan perkebunan

bertujuan untuk :

Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi kebutuhan

daerah di bidang pertanian dan perkebunan kabupaten Bangkalan

Telah dirumuskanSasaran yang akan dicapai dari tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur dan konversi sumber daya daya air

dengan Strategi:

Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan Irigasi,

Arah kebijakannya adalah :

a. Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

b. Pompanisasi Untuk Pertanian

c. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

d. Pembangunan /Rehabilitasi Dam Parit

e. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam

f. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Pantek

Strategi dan Arah Kebijakan Misi III

Misi III: Meningkatkan produktifitas, produksi, dan mutu produk pertanian serta


bertujuan untuk:

Peningkalatan produktivitas dan produksi pertanian serta peternakan yang berkualaitas,

menggunakan komoditas lokal sesuai dengan potensi wilayah,

Telah dirumuskanSasaran yang akan dicapai adalah :

1. Peningkatan Produksi Pertanian dan perkebunan

dengan Strategi:

Mewujudkan pemanfaatan teknologi terapan dan teknologi pertanian dan perkebunan,

Arah Kebijakan:

a. Pembangunan dan Pengadaan,pupuk,pestisida dan benih

b. Pengadaan sarana teknologi pertanian dan perkebunan tepat guna

c. Pelatihan Penerapan Bioteknologi Pertanian

d. Penyediaan Peralatan dan Mesin Pra Panen, Pasca Panen dan Pengolah Hasil

Pertanian

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 telah disusun dengan mengacu kepada RPJMD

Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan perkembangan

lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap Bidang

Ketahanan Pangan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan tahun 2018-2023 ini, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara

mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Sasaran

dan programyang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini kemudian akan dijabarkan

lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini

merupakan langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Dokumen Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun

2018-2023 ini, telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan

reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Dengan demikian

diharapkanberbagai kebijakan dapat dihasilkan dengan baik diantaranya meliputi:

peningkatan pencegahan KKN, penataan kelembagaan, penataan danpeningkatan

kapasitas SDM, serta peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses,

waktu dan konsistensidalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan adanya

perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yangkondusif, maka pelaksanaan

reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistemik, bertahap,

danberkesinambungan guna mewujudkan good governance, untuk itu ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai

Tugas dan Fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten

Bangkalan Tahun 2018-2023 yang akan jadi pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan.

2. Seluruh jajaran dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan melaksanakan program – program dalam

Renstra dengan sebaik -baiknya.

3. Sebagai Pedoman menyusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sehingga

merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Inpres Nomor : 7 tahun 1999

yang diwajibkan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyusunnya secara

berjenjang.

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKALAN

Ir. ABDULLAH FANANI Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 199303 1 002

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 520/Kpts/ /433.119/ 2017

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA



Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3)Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah ‘

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018.

9. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PERDA No.2 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini, yang dimaksud dengan : 1. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OKPD adalah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ;

2. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi ;

3. IKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ;

4. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD ;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan ;

6. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan ;

7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3 (1) IKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

Bangkalan adalah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini.


Bangkalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5 IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ; b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja ; c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bab IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6 (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan

Tahun 2013 – 2018 ; (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis

SKPD Tahun 2013 – 2018 ; (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output)

dan hasil (outcome)dengan ketentuan sebagai berikut : a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome) ; dan b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluar (output) sesuai dengan urusan,

fungsi dan tugas. (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja ; b. Kebutuhan data statistik pemerintah ; dan c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7 (1) Pembinaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini dilakukan pengawasan.

Ditetapkan di : BANGKALAN Pada Tanggal : 17 Juli 2017


KABUPATEN BANGKALAN

Ir. A.FANANI Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 199303 1 002

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 520/Kpts/ /433.119/ 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA



Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3)Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah ‘

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor ...... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN : Menetapkan: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 -2023

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini, yang dimaksud dengan : 1. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OKPD adalah

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ;

2. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi ;

3. IKU Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ;

4. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD ;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan ;

6. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan ;

7. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


Bangkalan adalah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini.


Bangkalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan


KABUPATEN BANGKALAN

Ir. A.FANANI Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 199303 1 002

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5 IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ; b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja ; c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Bab IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6 (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan

Tahun 2018 – 2023 ; (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis

SKPD Tahun 2018 – 2023 ; (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output)

dan hasil (outcome)dengan ketentuan sebagai berikut : a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome) ; dan b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluar (output) sesuai dengan urusan,

fungsi dan tugas. (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja ; b. Kebutuhan data statistik pemerintah ; dan c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7 (1) Pembinaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan ini dilakukan pengawasan.

Ditetapkan di : BANGKALAN Pada Tanggal : 17 Juni 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. A. FANANI Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R. ABDUL LATIF AMIN IMRON

Jabatan : Bupati Bangkalan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkalan, 2 Januari 2019

PIHAK KEDUA BUPATI BANGKALAN

PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Ir. A. FANANI NIP. 19590722 199103 1 019






Nama : EDY SUHARTO W, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan












PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN


SEKRETARIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

PERKEBUNAN

Ir. A. FANANI NIP. 19590722 199103 1 019

EDY SUHARTO W, S.Sos NIP. 19660816 198809 1 001






Nama : GEGER HERI SUSIANTO, SP, MMP

Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan














KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

Ir. A. FANANI NIP. 19590722 199103 1 019

GEGER HERI SUSIANTO, SP, MMP NIP. 19660807 199311 1 002






Nama : Drs. MUHAMMAD ISMAIL

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan














KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN

Ir. A. FANANI NIP. 19590722 199103 1 019

Drs. MUHAMMAD ISMAIL NIP. 19640518 198603 1 014






Nama : SAFITA MERIDIAN, STP, M.Eng

Jabatan : Kepala Bidang Hortikultura














KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

Ir. A. FANANI NIP. 19590722 199103 1 019

SAFITA MERIDIAN, STP, M.Eng NIP. 19810502 200501 2 013






Nama : Ir. SUMARMI, MM

Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan














KEPALA BIDANG PERKEBUNAN

Ir. A. FANANI NIP. 19590722 199103 1 019

Ir. SUMARMI, MM NIP. 19620224 199403 2 003






Nama : SUKARDI, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SUKARDI, SE NIP. 19650402 198903 1 013






Nama : MOEH. RIDHWAN, SP

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi















KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI


MOEH. RIDHWAN, SP NIP. 19691025 200312 1 003






Nama : YANTI KURNIANINGSIH, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan dan Asset















KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASSET


YANTI KURNIANINGSIH, SE NIP. 19780107 200701 2 012






Nama : IMAM HIDAYAT, SP

Jabatan : Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN


IMAM HIDAYAT, SP NIP. 19781209 200604 1 015






Nama : HASAN TOFA, SP

Jabatan : Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan














KEPALA SEKSI PEMBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN


HASAN TOFA, SP NIP. 19611202 200112 1 001






Nama : MOHAMMAD ARIEF MAHMUD, SP Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan














KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN


MOHAMMAD ARIEF MAHMUD, SP NIP. 19710525 200604 1 016






Nama : FATHORRACHMAN, SP Jabatan : Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura













PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG HORTIKULTURA

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA


FATHORRACHMAN, SP NIP. 19700601 200604 1 008






Nama : YENNY WULANDARI A, SP Jabatan : Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura














KEPALA SEKSI PEMBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

HORTIKULTURA


YENNY WULANDARI A, SP NIP. 19840430 201101 2 009






Nama : ABU SAID, SP, MM Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Holtikultura














KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN

HOLTIKULTURA


ABU SAID, SP, MM NIP. 19710825 200701 1 015


KABUPATEN BANGKALAN




Nama : KARTIKA RAHMAWATI, SP Jabatan : Kepala Seksi Produksi Tanaman Perkebunan


Nama : Ir. SUMARMI, MM Jabatan : Kepala Bidang Perkebunan










PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PERKEBUNAN

KEPALA SEKSI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Ir. SUMARMI, MM NIP. 19620224 199403 2 003

KARTIKA RAHMAWATI, SP NIP. 19801102 200903 2 003


KABUPATEN BANGKALAN




Nama : Ir. ARIEF DARMAWAN Jabatan : Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan













KEPALA SEKSI PEMBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Ir. SUMARMI, MM NIP. 19620224 199403 2 003

Ir. ARIEF DARMAWAN NIP. 19670907 199703 1 005


KABUPATEN BANGKALAN




Nama : JONHAR SYAHDEINI, SP Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan













KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN

PERKEBUNAN

Ir. SUMARMI, MM NIP. 19620224 199403 2 003

JONHAR SYAHDEINI, SP NIP. 19711215 199901 1 001


KABUPATEN BANGKALAN




Nama : HERLINA ENDAH TIYAS PANGESTI, ST Jabatan : Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan


Nama : Drs. MUHAMMAD ISMAIL Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan










PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA KEPALA BIDANG PRASARANA,

SARANA DAN PENYULUHAN

KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN PENYULUHAN


HERLINA ENDAH TIYAS PANGESTI, ST NIP. 19820323 200801 2 015


KABUPATEN BANGKALAN




Nama : RUDIYANTO, SP Jabatan : Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan














KEPALA SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN


RUDI HARYANTO, SP NIP. 19691206 200604 1005


KABUPATEN BANGKALAN




Nama : SUBAKRI, SP, MMP Jabatan : Kepala Seksi Lahan dan Irigasi














KEPALA SEKSI LAHAN DAN IRIGASI


SUBAKRI, SP, MMP NIP. 19730412 200604 1 024

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2019


No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Tahunan Pentahapan Target

Ket Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

I Meningkatkan Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian Tanaman Pangan

2,00% 1,10% 0,50% 0,20% 0,20%

Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian Tanaman Hortikultura

1,50% 0,40% 0,40% 0,40% 0,30%

Pertumbuhan PDRB Subsektor Pertanian Tanaman Perkebunan

1,50% 0,40% 0,40% 0,40% 0,30%

II Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Padi)

334 ribu ton 250 ribu ton 84 ribu ton

Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura (Salak)

665 ton 250 ton 250 ton 100 ton 65 ton

Produksi Pertanian Tanaman Perkebunan (Mente)

334 ton 100 ton 100 ton 100 ton 34 ton

A Program Pengelolaan Tanaman Pangan

Persentase Meningkatnya Pengelolaan Komoditas TP

10% 10%

1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Jumlah petani mengikuti Pertemuan Diversifikasi TP

40 Orang

40 Orang

Jumlah Petani mengikuti Pertemuan Mutu Produk TP

320 Orang

320 Orang

Jumlah benih tanaman pangan yang diberikan

1800 Kg

1800 Kg

Jumlah petani ikut pertemuan pengembangan bibit unggul

50 Orang

50 Orang

2 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan TP

Jumlah petani penangkar yang dibina 60 Orang 60 Orang

Jumlah petugas yang ikut pelatihan curah hujan

19 Orang 19 Orang

Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT

240 Orang 240 Orang

3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Jumlah laporan info harga yang dilaporkan

18 Kecamatan

18 Kecamatan

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan

90 Orang

90 Orang

Jumlah alat olahan yang didsitribusikan

12 Unit

12 Unit

Jumlah promosi yang diikuti

1 Kali

1 Kali



Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHP

100 Orang

100 Orang

B Program Pengelolaan Hortikultura

Persentase Meningkatnya Pengelolaan Hortikultura

10 % 10 %

1 Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah Bibit yang didistribusikan

8 Jenis

8 Jenis

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan

230 Orang

230 Orang

2 Penyediaan Pembenihan & Perlindungan Hortikultura

Jumlah luasan kebun hortikultura yang terpelihara

3.8 Ha

3.8 Ha

Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT

40 Orang

40 Orang

Jumlah petani mengikuti pelatihan penerapan biotek

60 Orang

60 Orang

Jumlah benih tanaman hortikultura yang diadakan

7 Jenis

7 Jenis

3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Jumlah promosi yang diikuti 1 Kali 1 Kali


18 Kecamatan 18 Kecamatan

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP

80 Orang 80 Orang

4 Pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan

Petani yang ikut sosialisasi 75 Orang 75 Orang

Jumlah alat praktek yang diadakan 3 Macam 3 Macam

5 Pelayanan Teknis Perbenihan Hortikultura

Jumlah jenis benih Hortikultura yang dikembangkan

0

C Program Pengelolaan Perkebunan

Produktivitas Perkebunan (Jambu Mente)

23.23 Kg/ha 23.23 Kg/ha

1 Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PTT

180 Orang

180 Orang

Jumlah Bibit yang didistribusikan 3 Macam

3 Macam

2 Penyediaan Pembenihan & Perlindungan Perkebunan

Jumlah bibit tanaman perkebunan yg tersedia

12000 Bibit

12000 Bibit

Jumlah luasan kebun pembibitan yang terpelihara

1.8 Ha

1.8 Ha

Jumlah Laporan PHPT

18 Kecamatan

18 Kecamatan



Jumlah petani yg ikut Pembinaan Penerapan PHT

20 Orang

20 Orang

3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Jumlah petani yang mengikuti pembinaan

38 Orang

38 Orang

Jumlah alat olahan yang didsitribusikan

1 Macam

1 Macam


12 Bulan

12 Bulan

D Prog Pengelolaan Prasara Sarana & Penyuluhan

Prosentase cakupan koptan penerima alsintan

19.36 % 19.36 %

1 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

80 Orang

80 Orang

Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina

12 Desa

12 Desa

Jumlah petani ikut pelatihan peningkatan kelembagaan

54 Orang

54 Orang

Jumlah penyuluh berprestasi yang terpilih

3 Orang

3 Orang

Jumlah penyuluhan PPL untuk petani dan pelaku agrobisnis

90 Orang

90 Orang

2 Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan

Jumlah orang Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi

21 Orang

21 Orang

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyusunan RDKK

146 Orang

146 Orang

Jumlah alsintan yang didistribusikan

93 Unit

93 Unit

Jumlah petani yang mengikuti pembentukan JP4O

50 Orang

50 Orang

Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan

50 Orang

50 Orang

3 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah pelatihan kelompok tani

7 Kelompok

7 Kelompok

4 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah orang yang menilai kelas kelompok

90 Orang

90 Orang

E Program Pembangunan/ Perbaikan Sumber-Sumber Air

Prosentase peningkatan sumber sumber air yang terbangun

15.08 %

15.08 %

1 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal yg dibangun

23 Unit

23 Unit

2 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

Jumlah Jaringan Irigasi Desa yg dibangun

11 Unit

11 Unit



3 Pembangunan/Perbaikan Embung Jumlah Embung Pertanian

1 Unit

1 Unit

4 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit

Pembangunan Dam Parit 1 Unit

1 Unit

F Program Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian

Prosentase Peningkatan JUT yang terbangun

116.6 % 116.6 %

1 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

Jumlah Jalan Usaha Tani 64 Unit 64 Unit

G Program Pembinaan Lingk Sosial Bidang Infrastruktur

Persentase panjang saluran irigasi yg dibangun/direhab

1.8 % 1.8 %

1 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier

Jumlah Jaringan Irigasi Tersier yg dibangun

4 Unit 4 Unit

H Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan

100 % 100 %

1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan

8 Jenis

8 Jenis

Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan

18 Jenis

18 Jenis

2 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan

1 Ls

1 Ls

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

1 Ls

1 Ls

3 Pengelolaan & Penatalaksanaan BMD

Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun

7 Laporan 7 Laporan

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara

4 Jenis

4 Jenis

Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara

16 Jenis

16 Jenis

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan

12 Jenis

12 Jenis

Jumlah prasarana aparatur yang diadakan

6 Unit

6 Unit

6 Peningkatan Disiplin Pegawai Jumlah orang yang dibina

200 Orang 200 Orang

Jumlah Pakaian Kelengkapan aparatur yg diadakan

0

7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan/bimtek/

30 Orang

30 Orang

8 Penyusunan Perencanaan & Informasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun

5 Dokumen

5 Dokumen



Jumlah data dan informasi PD

2 Dokumen

2 Dokumen

jumlah dokumen penganggaran PD yg tersusun

0

9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD

Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi PD

1 Dokumen

1 Dokumen

Jumlah Laporan triwulanan & semesteran monev PD

5 Dokumen

5 Dokumen

10 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan PD yang tersusun

0

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

0

Jumlah laporan keuangan yang diadakan

1 Dokumen

1 Dokumen

11 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten

Jumlah kegiatan hari jadi dan hari besar yang difasilitasi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Bangkalan, Januari 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGKALAN

Ir. A. FANANI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590722 199103 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH...