LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi i
PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat, ridho dan hidayah-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 ini dapat tersusun, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan sebagai bentuk pelaksanaan salah satu asas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menginstruksikan kepada setiap instansi untuk setiap tahun anggaran menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
LAKIP yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2012, sekaligus merupakan cerminan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Kementerian dalam rangka mencapai visi Kementerian yaitu Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Kompetitif, dan Sejahtera.
Capaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2012 secara keseluruhan cukup baik, namun prestasi tersebut masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang, sehingga tercapai kinerja yang lebih memuaskan.
Jakarta, Maret 2013
Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,
Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan LAKIP Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun
2012, disusun dengan memperhatikan perubahan arah kebijakan pembangungan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014 (Review Rencana
Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014).
Dalam LAKIP ini juga telah diupayakan untuk mengintegrasikan capaian kinerja
dari seluruh LAKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Sehingga diharapkan isi LAKIP ini sudah dapat menggambarkan secara
utuh atas capaian-capaian target kinerja selama tahun 2012.
Selama tahun 2012 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah
sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator KInerja
Target
Realisasi
Satuan
%
Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
160.606 138.562 orang 86,27
Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi
12.374 11.312 orang 91,42
Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan pekerjaan
49.764 56.909 orang 114,36
Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja
75.000 33
95.407 33
orang provinsi
127,21 100,00
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara
360 358 orang 99,44
Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara
105.000 105.037 orang 100,04
Jumlah wirausaha baru yang tercipta
10.000 17.174 orang 171,74
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi iii
Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial
Ratio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama
85 85 LKS 100,00
Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk di perusahaan
400 427 LKS 106,75
Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/Kota
50 22 LKS
44,00
Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
53.000 53.000 prsh 100,00
Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
Jumlah kawasan yang dibangun
63 60 lokasi 95,23
Jumlah transmigran yang ditempatkan
9.064 7.546 KK 83,25
Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing
Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarananya
34 34 kimtrans 100,00
Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan prasarananya
49 54 kimtrans 110,20
Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman/kawasan transmigrasi
87 134 lembaga 154,02
Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi
2.000 2.360 orang 118,00
Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
18 23 kimtrans 127,78
Terselenggaranya dukungan
Jumlah bahan/materi pimpinan dan laporan evaluasi program
13 23
13 23
bahan laporan
100,00 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi iv
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans
dan anggaran Kemnakertrans
Jumlah pengelola keuangan yang tersedia
2.500 3.262 orang 130,48
Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara
20 200
20 200
Laporan kasus
100,00 100,00
Jumlah dokumen akuntabilitas unit kerja
87 87 dokumen 100,00
Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
2 6 2
30
2 9 2
21
RUU RPP
RPERPRES RPERMEN/ KEPMEN
100,00 150,00 100,00 70,00
Jumlah kasus hukum yang diselesaikan
20 44 kasus 220,00
Jumlah laporan BMN
359 311 satker 86,63
Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Jumlah Pengawasan Inspektorat (objek pemeriksaan)
1.200 1.200 obrik 100,00
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnakertrans
Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketenagakerjaan
14 14 kajian 100,00
Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar dan pengembangan model penyelenggaraan ketransmigrasian
17 17 kajian 100,00
Jumlah pengumpul, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
22 21 jenis 95,45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi v
PEJABAT ESELON I DAN II (TIDAK TERMASUK UPTP)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PER 31 DESEMBER 2012
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Dr. Ir. Muchtar Luthfie, M.M.A. : SEKRETARIS JENDERAL
1. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, M.T. : Kepala Biro Perencanaan
2. Drs. Ending Khaerudin, M.M. : Kepala Biro Keuangan
3. Drs. Bibit Setiawan, M.M. : Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian
4. Sunarno, S.H, M.H. : Kepala Biro Hukum
5. Drs. Sugito, M.Si. : Kepala Biro Umum
6. Ir. Guntur Witjaksono, M.Agric. : Kepala Pusat Administrasi
Kerjasama Luar Negeri
7. Drs. Suhartono, M.M. : Kepala Pusat Hubungan
Masyarakat
8. Dr. Ir. Suharyoto, M.S. : Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
9. Drg. Dewi Rahayu Sudiman,
M.S.
: Kepala Pusat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
10. Drs. Nurahman, M.Si. : Kepala Pusat Perencanaan
Tenaga Kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi vi
Ir. Abd. Wahab Bangkona, M.Sc. : DIREKTUR JENDERAL
BINALATTAS
1. Drs. Bambang Satrio Lelono,
M.A.
: Sekretaris Direktorat
Jenderal Bina Lattas
2. Kunjung Masehat, S.H., M.M. : Direktur Standardisasi
Kompetensi dan Program
Pelatihan
3. Ir. Khairul Anwar, M.M. : Direktur Bina Lembaga dan
Sarana Pelatihan Kerja
4. Dra. Nora Ekaliana Hanafie.,
M.M.
: Direktur Bina Instruktur dan
Tenaga Pelatihan
5. Drs. Bagus Marijanto, MA : Direktur Bina Pemagangan
6. Ir. Darwanto. : Direktur Produktivitas dan
Kewirausahaan
Dr. Dra. Reyna Usman, M.M. : DIREKTUR JENDERAL
BINAPENTA
1. Ir. Maruli Apul Hasoloan, M.A.,
Phd.
: Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Penta
2. Budi Hartawan, S.E, M.A. : Direktur Pengembangan
Pasar Kerja
3. Wisnu Pramono, S.H, M.A. : Direktur Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negeri
4. Roostiawati, S.H., M.Sc. : Direktur Penempatan Tenaga
Kerja Luar Negeri
5. Ir. Erna Noviati : Direktur Perluasan Kesempatan
Kerja dan Pengembangan
Tenaga Kerja Sektor Informal
6. Drs. Herry Sudarmanto, M.H. : Direktur Pengendalian
Penggunaan Tenaga Kerja
Asing
Ruslan Irianto Simbolon, S.E., M.M : DIREKTUR JENDERAL PHI
DAN JAMSOS
1. Iskandar Maula, SH, MM : Sekretaris Direktorat Jenderal
PHI dan JAMSOSTEK
2. Sri Nurhaningsih, S.H. : Direktur Persyaratan
Kerja, Kesejahteraan dan
Analisis Diskriminasi
3. Dra. Haiyani Rumondang, M.A. : Direktur Kelembagaan
dan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial
4. Drs. Wahyu Widodo, MM : Direktur Pengupahan dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Sahat, S.H., M.H. : Direktur Pencegahan dan
Penyelesaian Perselisihan HI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi vii
Drs. Antiochus Muji Handaya,
M.Si.
: DIREKTUR JENDERAL
BINWASNAKER
1. Ir. Tumbur Saut Parulian
Siahaan, M.Kes.
: Sekretaris Direktorat
Jenderal PPK
2. Nur Asiah, SH : Direktur Pengawasan
Norma Kerja dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
3. Drs. Adji Dharma. : Direktur Pengawasan
Norma Kerja Perempuan dan
Anak
4. Ir. Amri, A.K., M.M. : Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
5. Bakhtiar, S.H. : Direktur Bina Penegakan Hukum
Ir. Jamaluddien Malik : DIREKTUR JENDERAL P2KT
1. Ir. Achmad Said Hudri, M.Ag. : Sekretaris Direktorat
Jenderal P2KT
2. Ir. M. Arsyad Nurdin : Direktur Perencanaan
Teknis
Pembangunan Kawasan
Transmigrasi
3. Sodiq, SH, M.Kn : Direktur Penyediaan
Tanah
Transmigrasi
4. Ir. Aloysius Eko Hascaryanto,
M.Si.
: Direktur Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur
Kawasan Transmigrasi
5. Ir. Arif Pribadi, M.Si. : Direktur Fasilitasi
Penempatan Transmigrasi
6. Ir. R. Conrad Hendrarto, M.Sc. : Direktur Partisipasi Masyarakat
Ir. Roosari Tyas Wardani, M.M.A. : DIREKTUR JENDERAL
P2MKT
1. Drs. Bambang Setiobudi, MM. : Sekretaris Direktorat
Jenderal P2MKT
2. Ir. Mohamad Mulyadi Moehsin,
McRp
: Direktur Perencanaan Teknis
Pengembangan Masyarakat dan
Kawasan
3. Ir. Rosyidah Rachmawaty, M.M. : Direktur Peningkatan
Kapasitas SDM dan Masyarakat
4. Ir. Titi Wahyuni, M.Si. : Direktur Pengembangan Usaha
5. Dr. Ir. Chamidun Daim, M.B.A. : Direktur Pengembangan
Sarana dan Prasarana Kawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi viii
6. Ir. Kartiko Hari Respati, M.Sc. : Direktur Penyerasian
Lingkungan
Komaruddin Makki, S.H. : INSPEKTUR JENDERAL
1. Dra. Ernawati, M.M. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Drs. Darja Yohana, M.M. : Inspektur I
3. Firman Tambunan, S.E., M.Si. : Inspektur II
4. Riyanti Endang Tri Widyastuti,
S.H.
: Inspektur III
5. Dra. Rosita Noernaith : Inspektur IV
Ir. Djuharsa M. Djajadihardja, M.M. KEPALA BADAN LITFO
1. Firdaus Badrun, S.H., M.Si. : Sekretaris Badan LITFO
2. Wahyu Indrawati, S.E., M.M. : Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Ketenagakerjaan
3. Totok Hariyanto, S.H. : Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan
Ketransmigrasian
4. Edi Purnama, S.H., M.M. : Kepala Pusat Data dan
Informasi Ketenagakerjaan
5. Drs. Suparman, M.M. : Kepala Pusat Data dan
Informasi Ketransmigrasian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ix
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.……………………………………………………………………………. i
RINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………………. ii
DAFTAR PEJABAT ESELON I DAN II KEMNAKERTRANS .................……………………. v
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………… ix
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………………. x
DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………………….. xi
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………………… xii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang……………………………………………………………. 1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi....................…………………………. 4
C. Struktur Organisasi........……………………………………………….. 4
D. Dasar Hukum.........…………………………………………………….. 8
E. Sistematika Penyajian.........………………………………………… 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA……………………………… 11
A. RPJMN 2010 - 2014……………………………………………………….
B. Rencana Strategis Kemnakertrans 2010 – 2014………………....................
11
15
1. Visi……………………………………………………………………… 16
2. Misi…………………………………………………………………….. 16
3. Tujuan…………………………………………………………………. 17
4. Sasaran…………………………………………………………….. 17
5. Kebijakan……………………………………………………………… 21
6. Program……………………………………………………………….. 21
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012………………………………………… 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………….. 31
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2012 .......……………………………….. 31
B. Analisis Capaian Kinerja……………………………………………....... 34
C. Akuntabilitas Keuangan…………………………………………………. 59
D. Evaluasi Kinerja………………………………………………………….. 64
BAB IV PENUTUP…………………………………………………………………….. 67
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi x
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Jumlah PNS Kemnakertrans dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I
dan Golongan......................................................………………………..
7
Tabel 2 : Jumlah PNS Kemnakertrans dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I
dan jenis kelamin..........................................................…………………
7
Tabel 3 :
Jumlah PNS Kemnakertrans dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I
dan jenis kelamin ...........................................................................…...
8
Tabel 4 : Rekapitulasi DIPA dan Realisasinya per unit Eselon I Kemnakertrans
Tahun Anggaran 2012 berdasarkan PAGU DIPA.................................
63
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi xi
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik : Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012 berdasarkan
PAGU DIPA Kemnakertrans.............………………………...................
64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi xii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Pengukuran Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia yang maju dan mandiri menuntut kemampuan ekonomi yang tumbuh
cukup tinggi, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan
masyarakat secara luas, serta berdaya saing tinggi didukung oleh penguasaan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber
daya pembangunan.
Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin
lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerja
informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan
perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses
penyelesaian masalah industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri pasar
kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi
sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula. Hal tersebut
dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program
pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efesiensi peningkatan kualitas tenaga kerja
sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja
akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri
dan dinamika persaingan global.
Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara
umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai
dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk
tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh samanya angka reproduksi neto (NRR) dengan
1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia
reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah
berupa peningkatan daya saing.
Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP-N) tertuang bahwa pada kurun waktu 2005 – 2025
pembangunan Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk
mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 2
fleksibel yang ditandai dengan; produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan
tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan
dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis
dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya
proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak. Sedangkan
pembangunan Bidang Ketransmigrasian diarahkan untuk mendukung penanggulangan
kemiskinan, pembangunan perdesaaan di wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah
strategis dan cepat tumbuh serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
Sebagai bangsa yang sedang membangun, saat ini kita sering menghadapi
tantangan yang luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Era global dapat
menjadi peluang, tantangan, sekaligus juga menjadi ancaman. Sumber Daya Manusia
sebagai tenaga kerja yang kita miliki saat ini kondisinya masih memerlukan perhatian
yang serius di dalam pembangunan menyeluruh. Sebagai informasi fakta bahwa
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2012, penduduk usia
15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 173,90 juta, dengan distribusinya menurut
pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah : SD ke bawah 53,88 juta (48,63%); SMP
20,22 juta (18,25%); SMA 17,25 juta (15,57%); SMK 9,50 juta (8,57%); Diploma 2,97 juta
(2,68%); dan Universitas 6,98 juta (6,30%).
Berdasarkan data tersebut, penduduk usia kerja yang bekerja, persentase terbesar
didominasi tingkat pendidikan SD dan SMP yaitu sebesar 74% sedangkan yang
berpendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) hanya sebesar 9,95%, sehingga dalam
menghadapi era global ini tantangan terbesar dari dalam negeri yaitu bagaimana
meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar memiliki daya saing di rumah sendiri
menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja asing serta berkemampuan untuk
memasuki pasar kerja global. Disamping itu, kurangnya keterampilan kewirausahaan
(enterpreneur) dari angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja
baru. Tidak mudah menggeser struktur tingkat pendidikan tenaga kerja secara nasional,
butuh waktu cukup lama dan komitmen kita semua untuk mewujudkannya.
Di bidang pelatihan, bagaimana mengoptimalkan Balai Latihan Kerja pemerintah dan
swasta yang ada untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan langsung dapat
diserap oleh pasar kerja. Di bidang penempatan tenaga kerja, dituntut kreatifitas sehingga
mampu diciptakan kesempatan kerja baru, efektifnya penempatan tenaga kerja ke luar
negeri dan mudahnya pengisian pasar kerja yang tersedia. Di bidang hubungan industrial,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 3
yang menjadi tantangan adalah memantapkan aturan main, mengelola akses dari
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan masalah alih daya (outsourcing).
Sedangkan di bidang pengawasan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3).
Di bidang ketransmigrasian, tantangan juga terus semakin berat. Masalah
pertanahan dengan segala aspeknya baik untuk perencanaan dan penempatan
transmigrasi baru maupun yang masih dalam pembinaan. Begitu pula dengan
ketersediaan sarana dan prasarana di permukiman dan kawasan transmigrasi, kualitas
calon transmigran serta belum optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan
masyarakat dan kawasan transmigrasi.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bagian dari kabinet Indonesia
Bersatu II, merupakan unsur pelaksana pemerintah yang melaksanakan dan bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di pimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.
Guna pelaksanakan tugas yang sangat strategis tersebut, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014, menetapkan visi “Terwujudnya Tenaga
Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri, dan
Sejahtera.”
Pelaksanaan rencana kerja Kementerian/Lembaga harus dipertanggungjawabkan
setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,
LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2012, yang
pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 4
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Tugas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas untuk menyelenggarakan
urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan;
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal;
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 5
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
dan produktivitas.
3. Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja.
4. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
5. Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
6. Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan pembangunan kawasan transmigrasi.
7. Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan
transmigrasi.
8. Inspektorat Jenderal;
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi;
mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan informasi di
bidang tenagakerja dan transmigrasi.
10. Staf Ahli;
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorNomor
PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri
dari:
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 6
a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, dengan tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mengenai masalah ekonomi dan sumber daya manusia.
b. Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Otonomi Daerah, dengan tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mengenai masalah kependudukan dan otonomi daerah.
c. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, dengan tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah
pengembangan wilayah.
d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, dengan tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah
hubungan antar lembaga.
e. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional, dengan tugas memberikan
telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah
hubungan internasional.
Secara rinci struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
sebagaimana lampiran 1.
Jumlah pegawai di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 4.620
orang. Bila di tinjau dari sudut jenis kelamin terdiri dari 2.888 orang laki-laki dan 1.732
perempuan. Dari jumlah tersebut terbanyak termasuk dalam Golongan III yaitu sebanyak
3.269 orang. Jumlah pegawai negeri sipil di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan dirinci berdasarkan golongan dan dilihat
pada tabel 1 sedangkan jumlah pegawai yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dapat
dilihat pada tabel 2.
Berdasarkan jenjang pendidikan terbanyak berpendidikan Sarjana Strata (S1) yaitu
sebanyak 2.158 orang, menduduki urutan kedua yaitu berpendidikan SLTA sebanyak
1.162 orang, sebagaimana dilihat pada table 3.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 7
Tabel 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Golongan
NO UNIT KERJA ESELON I GOLONGAN Jumlah
I II III IV (Orang)
1 Sekretariat Jenderal
24
246
698
129 1.097
2 Ditjen Binalattas
16
248
1.015
202 1.481
3 Ditjen Binapenta
-
27
299
61 387
4 Ditjen PHI dan Jamsos
-
18
144
40 202
5 Ditjen Binwasnaker
-
10
176
27 213
6 Ditjen P2KT
1
23
327
51 402
7 Ditjen P2MKT
-
27
305
57 389
8 Inspektorat Jenderal
-
19
113
46 178
9 Balitfo
1
22
192
56 271
JUMLAH 42 640 3.269 669 4.620
Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012
Tabel 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Jenis Kelamin
NO UNIT KERJA ESELON I JENIS KELAMIN JUMLAH (orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Sekretariat Jenderal
669
428
1.097
2 Ditjen Binalattas
1.026
455
1.481
3 Ditjen Binapenta
222
165 387
4 Ditjen PHI dan Jamsos
114
88 202
5 Ditjen Binwasnaker
132
81 213
6 Ditjen P2KT
225
177 402
7 Ditjen P2MKT
238
151 389
8 Inspektorat Jenderal
112
66 178
9 Balitfo
150
121 271
JUMLAH
2.888
1.732
4.620
Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 8
Tabel 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dirinci berdasarkan Unit Kerja Eselon I dan Jenis Kelamin
NO UNIT KERJA ESELON I
PENDIDIKAN Jumlah
(orang) SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
1 Sekretariat Jenderal
53
52
391
-
-
88
-
391
118
4 1.097
2 Ditjen Binalattas
25
22
249
1
9
215
1
775
183
1 1.481
3 Ditjen Binapenta
7
4
58
-
2
15
-
223
76
2 387
4 Ditjen PHI dan Jamsos
2
2
28
-
-
13
-
118
39
- 202
5 Ditjen Binwasnaker
-
1
32
-
-
9
-
135
36
- 213
6 Ditjen P2KT
3
8
178
-
-
21
-
132
59
1 402
7 Ditjen P2MKT
13
8
126
-
-
17
-
161
61
3 389
8 Inspektorat Jenderal
3
2
26
-
-
17
-
103
25
2 178
9 Balitfo
5
5
74
-
-
7
2
120
58
- 271
Jumlah 111 104 1.162 1 11 402 3 2.158 655 13 4.620
Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian 2012
D. DASAR HUKUM
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99 tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
sebagaimana telah diperbaiki dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/IX/6/8/2003;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKEP.10/MEN-
SJ/III/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 9
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 19/MEN/XI/2008
tentangPetunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 20/MEN/XI/2008
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 03/MEN/I/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun
2010-2014;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.07/MEN/IV/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 03/MEN/I/2010 Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2010-2014;
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian LAKIP Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun
2012 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 10
Ikhtisar Eksekutif;
Merupakan ikhtisar yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran
yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam
mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah
antisipatifnya.
Bab I. Pendahuluan;
Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat, dan peran
strategis instansi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta sistematika
laporan.
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;
Menguraikan tentang strategis dan penetapan kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tahun 2012.
Bab III. Akuntabilitas Kinerja;
Menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran
strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012.
Bab IV.Penutup;
Menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan kondisi yang diharapkan tahun
mendatang.
Perayaan Hari Buruh Internasional ( May Day ) di PT. Keramik Kemenangan Jaya dan
PT.Tirta Invesment bersama Presiden RI
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sebagai amanat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
B. Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010 - 2014;
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014
1. Arah Kebijakan
Kebijakan Nasional
Tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam
RPJMN 2010-2014 mengacu pada 4 (empat) prioritas pembangunan nasional,
yaitu : (1) Penanggulangan Kemiskinan, (2) Iklim investasi dan usaha, (3)
Pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, (4)
Pembangunan di bidang perekonomian.
Pada tahun 2012 prioritas penanggulangan kemiskinan difokuskan pada dua
program yaitu penempatan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja,
perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan. Prioritas iklim investasi dan usaha difokuskan pada program
pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Prioritas
daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik difokuskan pada program
pembangunan kawasan transmigrasi dan program pengembangan masyarakat
dan kawasan transmigrasi. Untuk prioritas lainnya bidang perekonomian
difokuskan pada pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan serta peningkatan
upaya pelayanan dan perlindungan TKI di Luar Negeri.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 12
Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan misi dalam upaya pencapaian
sasaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
a) Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk
mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
b) Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik
di dalam maupun di luar negeri;
c) Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang
harmonis;
d) Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan,
keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum;
e) Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam perdesaan
terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan
transmigrasi (WTP) atau lokasi pemukiman transmigrasi (LPT), serta fasilitasi
perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumber
daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi;
f) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan
kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung
pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan
kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi;
g) Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administratif,
pengawasan fungsional, sumberdaya serta peningkatan fungsi penelitian,
pengembangan dan pengelolaan data dan informasi.
2. Strategi Umum
Dalam rangka mencapai sasaran, maka strategi umum yang akan dilaksanakan
adalah :
a) Penetapan Kebijakan dan Peraturan
Kemenakertrans akan menetapkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan ditetapkan menjadi panduan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 13
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan
Minimal bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
b) Koordinasi dan Sinkronisasi
Dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
Kementerian akan menjalin kerja sama dengan semua instansi terkait baik di
pusat maupun di daerah, juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat
(stakeholders). Koordinasi dengan memadukan (mengintegrasikan),
menyerasikan dan menyelaraskan berbagai stakeholders yang saling berkaitan
beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran menjadi prioritas utama.
c) Fasilitasi Program dan Pendampingan
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi
program dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan
program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi akan memberikan kegiatan pendampingan melalui pelaksanaan
kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Program-program
pendampingan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, pengembangan
ekonomi lokal, pengembangan kewirausahaan dan mendorong peran serta aktif
masyarakat (Participatory Process).
d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumberdaya Manusia
Kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disesuaikan
dengan kebutuhan. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui
peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) sehingga kapasitas kelembagaan dapat
berfungsi secara optimasl sesuai denga tujuan organisasi.
e) Meningkatkan kualitas penerapan Good Governance
Penyelenggaraan tugas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian akan
dilaksanakan sejalan dengan prinsip Good Governance. Penyelenggaraan ini
akan menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif, efisien dan
responsif untuk memperoleh opini pelaporan yang Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 14
f) Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
Selama ini berbagai kerja sama luar negeri telah dibangun dan dibina, baik secara
bilateral maupun multilateral dan akan terus ditingkatkan dalam mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan maupun
ketransmigrasian. Mengingat masih adanya berbagai permasalahan yang terkait
dengan isue ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di luar negeri, maka kerja
sama yang telah dirintis selama ini antara lain dengan International Labour
Organization (ILO) dan International Organization For Migration (IOM) serta
lembaga internasional lainnya akan terus ditingkatkan.
g) Pengarusutamaan Gender
Dalam dinamika hak asasi manusia, pengarusutamaan gender (PUG) adalah
merupakan wawasan salah satu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Strategi ini dilaksanakan
melalui pengintegrasian gender kedalam tahap perencanaan dan pelaksanaan
serta penganggaran baik di tingkat pusat dan daerah sehingga pengalokasian
sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel dan adil dalam
memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi akan melanjutkan upaya penerapan pengarusutamaan gender
secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
h) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan
Sebagai upaya untuk menjamin agar visi, misi dan tujuan pelaksanaan program
dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berjalan sesuai
dengan sasaran yang diterapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku maka Kementerian melaksanakan
pengendalian dan pengawasan melalui sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP)
i) Monitoring dan Evaluasi
Untuk medukung tercapainya visi dan misi Kemenakertrans, serta tercapainya
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan dan strategi yang
dilaksanakan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka
diperlukan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 15
pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan
balik dalam upaya penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan program dan
kegiatan.
B. Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010 - 2014
Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.
03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2010-2014.
Pada tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014. Dalam kurun waktu dua
tahun ini terjadi perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal-hal
yang mempengaruhi antara lain di lingkup internal terjadi perubahan struktur organisasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010, yang berimplikasi
pada perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur unit kerja di lingkungan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Di samping itu juga terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Bidang
Ketransmigrasian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang
secara prinsip mengatur perubahan pendekatan pembangunan ketransmigrasian.
Adanya perubahan lingkungan strategis yang berkembang sehingga target dan
sasaran capaian kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu dilakukan
penyempurnaan. Di samping itu dengan adanya perubahan regulasi melalui sistem
penyusunan program dan kegiatan dimana mulai diberlakukannya satu program pada
satu unit kerja eselon I dan satu kegiatan pada setiap unit eselon II, maka perlu dilakukan
penyesuaian dengan melakukan Review atas Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2010 – 2014.
Review Renstra yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 16
Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014,
merupakan kerangka kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam
pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian
integral dari pelaksanaan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004.
1. V i s i
Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 –
2014 adalah:
“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang Produktif,
Berdaya Saing, Mandiri, dan Sejahtera”.
2. M i s i
Adapun Misi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan
adalah:
a. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat
transmigrasi;
b. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan
perlindungan tenaga kerja di dalam dandi luar negeri;
c. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
d. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
e. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan
transmigrasi;
f. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dankawasan
transmigrasi;
g. Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu
dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance),
meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja,dan melaksanakan penelitian,
pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 17
3. Tujuan
Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam pelaksanaan tugas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2010 – 2014 adalah:
a. Menyediakantenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang
sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
b. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan
penciptaan lapangan kerja;
c. Menciptakanhubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran
kelembagaan hubungan industrial;
d. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak
memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia;
e. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang
layak;
f. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan
transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di
lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, efektivitas
pengawasan intern, memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta
menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi
publik.
4. Sasaran
Rumusan sasaran diselaraskan dengan tujuan, program dan kegiatan
Kementerian, disesuaikan dengan uraian sasaran dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun
2010 – 2014, sehingga selengkapnya sbb :
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 18
SASARAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1: Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
a. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
b. Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi
c. Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan pekerjaan
Tujuan 2: Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja;
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
a. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja
b. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara
c. Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara
d. Jumlah wirausaha baru yang tercipta
Tujuan 3 : Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial;
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial
a. Ratio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama
b. Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk di perusahaan
c. Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/ Kota
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 19
Tujuan 4 : Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), profesional dan seragam di seluruh Indonesia;
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
Tujuan 5 : Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak;
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
a. Jumlah kawasan yang dibangun b. Jumlah transmigran yang ditempatkan
Tujuan 6 : Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru;
Sasaran Strategis 6:
Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing
a. Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarananya
b. Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan prasarananya
c. Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman/kawasan transmigrasi
d. Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi
e. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 20
Tujuan 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meningkatkan efektivitas pengawasan intern, memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan, serta menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik;
Sasaran Strategis 7: Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans
Sasaran Strategis 8: Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) Sasaran Strategis 9: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnakertrans
a. Jumlah bahan/materi pimpinan dan laporan evaluasi program dan anggaran Kemnakertrans
b. Jumlah pengelola keuangan yang tersedia
c. Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara
d. Jumlah dokumen akuntabilitas unit kerja
e. Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
f. Jumlah kasus hukum yang diselesaikan
g. Jumlah laporan BMN
Jumlah Pengawasan Inspektorat (objek pemeriksaan) a. Jumlah rumusan kebijakan, norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang ketenagakerjaan
b. Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar dan pengembangan model penyelenggaraan ketransmigrasian
c. Jumlah pengumpul, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 21
5. Kebijakan
Arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan misi dalam upaya pencapaian
sasaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
a. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak
tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
b. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, baik di
dalam maupun di luar negeri;
c. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang
harmonis;
d. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan
kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum;
e. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam perdesaan
terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem
pengembangan ekonomi wilayah dalam bentukWilayah Pengembangan
Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta
fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan
sumberdaya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi;
f. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan
kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung
pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan
kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi;
g. Peningkatan fungsi pembinaan manajemen, dukungan administratif,
pengawasan fungsional, sumberdaya, serta peningkatan fungsi penelitian,
pengembangan dan pengelolaan data dan informasi
6. Program
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya
dilaksanakan dengan total anggaran sejumlah Rp. 369.262.926.000,- melalui
kegiatan :
1. Peningkatan perencanaan program dan anggaran;
2. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
3. Peningkatan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
4. Pembentukan, pembaharuan dan penyelesaian masalah hukum;
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 22
5. Peningkatan, pengelolaan urusan tata usaha dan pelayanan umum;
6. Peningkatan dan pengelolaan hubungan masyarakat;
7. Peningkatan dan pengelolaan kerja sama luar negeri;
8. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
9. Peningkatan Kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
10. Penyusunan perencanaan tenaga kerja;
Indikator kinerja dari program ini adalah tertib dan lancarnya pelayanan dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Kemnakertrans yang diukur melalui:
a) Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran Kemnakertrans;
b) Jumlah dokumen anggaran;
c) Jumlah dokumen rencana formasi dan kebutuhan pegawai;
d) Jumlah kasus hukum yang diselesaikan;
e) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan di lingkungan Kemnakertrans;
f) Jumlah pelayanan administrasi kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian;
g) Jumlah pemberitaan yang positif bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
h) Jumlah diklat;
i) Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3;
j) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional;
k) Meningkatnya Pelayanan perencanaan, penyusunan program dan anggaran serta
evaluasi dan pelaporan bidang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
b. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan
alokasi anggaran sejumlah Rp. 886.429.146.000,- melalui anggaran :
1. Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan (Prioritas
Bidang);
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan pemberdayaan lembaga
pelatihan dan produktivitas (Produktivitas Bidang);
3. Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri (Prioritas
Bidang);
4. Peningkatan kompetensi instruktur PSM dan tenaga kepelatihan (Prioritas
Bidang);
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 23
5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas (Prioritas Bidang) dan
kewirausahaan (Prioritas Nasional);
6. Pengembangan sistem dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi (Prioritas K/L);
7. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas (Prioritas (K/L)
Indikator kinerja dari program ini adalah angka peserta pelatihan yang kompeten,
yang diukur melalui :
1. Jumlah SKKNI yang diterapkan;
2. Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan
pengembangan manajemen lembaga pelatihan;
3. Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan;
4. Jumlah instruktur dan PSM yang ditingkatkan kompetensinya;
5. Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih;
6. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi;
7. Peningkatan pelayanan teknis administrasi, perencanaan program dan evaluasi,
keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan serta hukum dan kerja sama luar
negeri.
c. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan alokasi
anggaran sejumlah Rp. 687.640.788.000,- melalui kegiatan :
1. Peningkatan pengembangan pasar kerja (Prioritas Bidang);
2. Penempatan tenaga kerja dalam negeri (Prioritas K/L);
3. Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri (Prioritas Nasional);
4. Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja (Prioritas
Nasional);
5. Peningkatan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (Prioritas K/L);
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja (Prioritas Nasional);
7. Pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 24
Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah fasilitasi pelayanan penempatan
kerja dan perluasan kesempatan kerja yang diukur melalui :
1. Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayana umum;
2. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui antar kerja antar Daerah (AKAD)/ Antar
Kerja Lokal (AKL) dan kelembagaan tenaga kerja;
3. Jumlah penempatan tenaga kerja khusus;
4. Jumlah fasilitasi penyediaan TKI;
5. Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara;
6. Jumlah wirausaha baru yang tercipta;
7. Jumlah terapan teknologi tepat guna di daerah yang bersinergi untuk perluasan
kesempatan kerja;
8. Jumlah pemberdayaan pendampingan perluasan kesempatan kerja ;
9. Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan
pengangguran sementara;
10. Analisis dan perizinan penggunaan TKA;
11. Jumlah wirausaha baru dan pendampingan masyarakat yang mampu
memanfaatkan potensi daerah.
d. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dengan alokasi dan sejumlah Rp. 184.063.004.000,- melalui
kegiatan :
1. Pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi (Prioritas
K/L);
2. Pengelolaan kelembagaan dan pemasyarakatan hubungan industrial (Prioritas
Bidang);
3. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan
penyelesaian hubungan industrial (Prioritas K/L);
4. Pengelolaan penerapan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja (Prioritas
K/L);
5. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja (Prioritas K/L).
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 25
Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya syarat-syarat kerja dan
menguatnya kelembagaan hubungan industrial, yang diukur dari :
1. Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan;
2. Jumlah perjanjian kerja bersama yang didaftarkan;
3. Jumlah pembentukan lembaga kerja sama Bipartit di perusahaan;
4. Rasio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan
industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama;
5. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja yang
menjadi peserta jamsostek;
6. Jumlah pembentukan lembaga kerjasama tripartit dikabupaten/kota;
7. Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya;
8. Tersusunnya peraturan bidang hubungan industrial yang meliputi pengaturan
tentang kompensasi dan penerapan PHK, hubungan kerja (PKWT dan
Oursourching), pengupahan (UM,KHI, upah selama skorsing), perlindungan
pekerja, mogok kerja;
9. Jumlah peraturan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsostek TK
yang disempurnakan.
e. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan dengan alokasi dana sejumlah Rp.
349.739.293.000,- melalui kegiatan :
1. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak
(Prioritas Nasional)
2. Peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja
(Prioritas K/K);
3. Peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja (Prioritas
K/L);
4. Peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Prioritas
Nasional);
5. Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan
(Prioritas K/L);
6. Dukungan menajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan (Prioritas K/L);
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 26
Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah perusahaan yang
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang
diukur dari :
1. Advokasi penerapan norma kerja perempuan dan anak;
2. Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (JK dan JKK);
3. Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3;
4. Kualitas pengawan ketenagakerjaan dan PPNS Ketenagakerjaan;
5. Kajian peraturan perundang-undangan.
f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan dukungan anggaran
sejumlah Rp 796.344.991.000,- yang meliputi :
1. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi (Prioritas Nasional/ Prioritas
Bidang);
2. Pembangunan pemukiman dan infrastruktur di kawasan transmigrasi (Prioritas
Nasional/ Prioritas Bidang);
3. Penyedia tanah transmigrasi (Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang);
4. Penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi (Prioritas Bidang);
5. Partisipasi masyarakat (Prioritas Nasional/ Prioritas Bidang);
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2KT (Prioritas K/L).
Indikator kinerja dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi yang
dibangun dan transmigran yang ditempatkan dikawasan transmigrasi, yang diukur
dari :
1. Penduduk yang tertata terintegrasi dalam kawasan transmigrasi;
2. Infrastruktur kawasan yang dibangun;
3. Lahan yang tersedia;
4. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi;
5. Lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berpartisipasi dalam
pembangunan kawasan transmigrasi;
6. Pelayanan teknis dan administratif;
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 27
g. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan
alokasi anggaran sejumlah Rp. 725.455.419.000,- melalui kegiatan :
1. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi (prioritas nasional/
prioritas bidang);
2. Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi (prioritas nasional/ prioritas
bidang);
3. Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi (prioritas
nasional/ prioritas bidang);
4. Penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi (prioritas nasional/ prioritas
bidang);
5. Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
(prioritas bidang);
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2KT (Prioritas
Bidang).
Indikator kinerja utama dari program ini adalah jumlah permukiman transmigrasi
(kimtrans) yang mandiri dan kawasan transmigrasi yang berkembang , yang diukur
dari :
1. Jumlah kimtrans dan kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarana;
2. Jumlah luasan lahan yang produktif dan produktivitas lahan di kimtrans dan
kawasan;
3. Jumlah kepala keluarga yang dapat layanan sosial budaya dan kelembagaan di
kimtrans yang berfungsi;
4. Jumlah kimtrans yang mandiri dan kawasan yang berwawasan lingkungan;
5. Jumlah dokumen rencana pengembangan masyarakat dan pengawasan yang
dapat diimplementasikan;
6. Jumlah pelayanan teknis dan adminsitratif.
h. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dialokasikan dana sejumlah
Rp. 42.926.043.000,- pada 5 satuan kerja pusat.
Indikator kinerja program ini adalah jumlah rencana pengawasan bagi Inspektorat
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 28
I, II, III dan IV menurunnya kualitas dan kuantitas penyimpangan temuan hasil
pemeriksaan, yang diukur dari :
1. Jumlah objek pemeriksaan;
2. Jumlah objek pemeriksaan;
3. Jumlah objek pemeriksaan;
4. Jumlah objek pemeriksaan;
5. Jumlah pelayanan administrasi kerjasama luar negeri di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian.
i. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dialokasikan dana sejumlah
Rp. 61.935.463.000,- yang antara lain dialokasikan pada lima satuan kerja pusat dan
satu unit pelaksana teknis pusat (UPTP).
Indikator kinerja utama dari program ini adalah peningkatan jumlah hasil
penelitian dan pengembangan serta data informasi ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang dijadikan bahan kebijakan, yang diukur dari :
1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk bidang pelatihan dan
produktivitas, penempatan, hubungan industrial dan jamsos serta pengawasan
ketenagakerjaan yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan;
2. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan kawasan
transmigrasi serta bidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan;
3. Jumlah data dan informasi ketenagakerjaan pangkalan data dan informasi bidang
ketenagakerjaan;
4. Jumlah data dan informasi bidang ketransmigrasian;
5. Dukungan pelayanan administrasi dan teknis lainnya.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 29
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana dokumen Penetapan Kinerja
merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi.
Dokumen Penetapan Kinerja tersebut memuat pernyataan dan lampiran formulir
yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta
target kinerja dan anggaran. Adapun Penetapan Kinerja Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Tahun 2012, sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Satuan
Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah orang yang mengikuti
pelatihan berbasis kompetensi
160.606 orang
Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi
12.374 orang
Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan pekerjaan
49.764 orang
Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja
75.000 33
orang provinsi
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara
360 kabupaten/ kota
Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara
105.000 orang
Jumlah wirausaha baru yang tercipta 10.000 orang
Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial
Ratio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan
85
%
Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk di perusahaan
400 LKS
Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/ Kota
50 LKS
Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
53.000 prsh
Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
Jumlah kawasan yang dibangun 65 lokasi
Jumlah transmigran yang ditempatkan
9.500 KK
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 30
Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing
Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarananya
34 kimtrans
Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan prasarananya
49 kimtrans
Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman/kawasan transmigrasi
87 lembaga
Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi/kawasan transmigrasi
2.000 orang
Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
18 kimtrans
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans
Jumlah bahan/materi pimpinan dan laporan evaluasi program dan anggaran Kemnakertrans
13 23
bahan laporan
Jumlah pengelola keuangan yang tersedia
2.500 orang
Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara
20 200
laporan kasus
Jumlah dokumen akuntabilitas unit kerja
87 dokumen
Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
2 6 2
30
RUU RPP
RPERPRES RPERMEN/ KEPMEN
Jumlah kasus hukum yang diselesaikan
50 kasus
Jumlah laporan BMN 311 satker
Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Jumlah Pengawasan Inspektorat (objek pemeriksaan)
1.200 obrik
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnakertrans
Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketenagakerjaan
14
kajian
Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar dan pengembangan model penyelenggaraan ketransmigrasian
17 kajian
Jumlah pengumpul, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
22 jenis
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana
pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil
kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen
yang ada di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tidak terkecuali
pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui
tidak selalu mudah, karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata
merupakan output dari satu input (program, kegiatan, sumber dana), akan tetapi
merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang
terkait dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu
sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau oleh
satu pihak saja.
Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan
pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun 2012, sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator KInerja
Target
Realisasi
Satuan
%
Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
160.606 138.562 orang 86,27
Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi
12.374 11.312 orang 91,42
Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan pekerjaan
49.764 56.909 orang 114,36
Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja
75.000 33
95.407 33
orang provinsi
127,21 100,00
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program
360 358 orang 99,44
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 32
pengurangan pengangguran sementara
Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara
105.000 105.037 orang 100,04
Jumlah wirausaha baru yang tercipta
10.000 17.174 orang 171,74
Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial
Ratio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama
85 85 LKS 100,00
Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk di perusahaan
400 427 LKS 106,75
Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/ Kota
50 22 LKS
44,00
Meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja
Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
53.000 53.000 prsh 100,00
Terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
Jumlah kawasan yang dibangun
63 60 lokasi 95,23
Jumlah transmigran yang ditempatkan
9.064 7.546 KK 83,25
Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing
Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarananya
34 34 kimtrans 100,00
Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan prasarananya
49 54 kimtrans 110,20
Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman/kawasan transmigrasi
87 134 lembaga 154,02
Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi/kawasan transmigrasi
2.000 2.360 orang 118,00
Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
18 23 kimtrans 127,78
Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemnakertrans
Jumlah bahan/materi pimpinan dan laporan evaluasi program dan anggaran Kemnakertrans
13 23
13 23
Bahan laporan
100,00 100,00
Jumlah pengelola keuangan yang tersedia
2.500 3.262 orang 130,48
Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara
20 200
20 200
Laporan kasus
100,00 100,00
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 33
Jumlah dokumen akuntabilitas unit kerja
87 87 dokumen 100,00
Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
2 6 2
30
2 9 2
21
RUU RPP
RPERPRES RPERMEN/ KEPMEN
100,00 150,00 100,00 70,00
Jumlah kasus hukum yang diselesaikan
20 44 kasus 220,00
Jumlah laporan BMN 359 311 satker 86,63
Tercapainya ketaatan dan kepatuhan aparat serta mitra kerja dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Jumlah Pengawasan Inspektorat (objek pemeriksaan)
1.200 1.200 obrik 100,00
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta data dan informasi untuk mendukung kebijakan Kemnakertrans
Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketenagakerjaan
14 14 kajian 100,00
Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar dan pengembangan model penyelenggaraan ketransmigrasian
17 17 kajian 100,00
Jumlah pengumpul, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
22 21 jenis 95,45
Secara ringkas capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan
dalam Matriks Pengukuran Kinerja pada lampiran 2.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 34
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dari hasil pengukuran kinerja Tahun 2012, dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi
160.606 138.562 orang 86,27
2. Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi
12.374 11.312 orang 91,42
3. Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan pekerjaan
49.764 56.909 orang 114,36
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Capaian indikator kinerja Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan Berbasis
Kompetensi, telah tercapai sebesar 86,27 %, dari target yang telah ditetapkan sejumlah
160.606 orang, sudah dapat terealisasikan sebanyak 138.562 orang melalui program
pelatihan di UPTP, UPTD dan LPK yang menjadi binaan Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Hambatan dan kendala selama pelatihan berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :
a. Capaian indikator kinerja ini belum terlalu maksimal dikarenakan adanya kebijakan
pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Edaran
Nomor : S-261/MK.02/2012 tentang pemotongan anggaran kementerian
negara/lembaga dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan
(APBN-P) tahun 2012 sebesar Rp 88.620.645.000.
b. Sebagian anggaran pelatihan berbasis kompetensi bersumber dari dana PNBP yang
memerlukan maksimal pencairan ( MP ) turun dalam 5 termin sehingga waktu untuk
melaksanakan pelatihan tidak mencukupi.
c. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah status kepegawaian
Instruktur BLK/LLK UPTD menjadi kendala dalam hal pembinaan (peningkatan
kualitas/upgrading ke luar negeri dan pelaksanaan kenaikan jenjang karier
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 35
kepangkatan) sebagian menjadi tertunda serta belum adanya kebijakkan khusus di
daerah terkait dengan pengakatan jabatan fungsional instruktur sehingga masih
adanya BLK UPTD yang tidak ada instrukturnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada
Agustus 2012 menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya
penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2012 turun
sebesar 2,4 juta orang dibanding keadaan Februari 2012 dan bertambah sekitar 670 ribu
orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2011). Penduduk yang bekerja pada
Agustus 2012 berkurang sebesar 2,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2012, dan
bertambah 1,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011. Jumlah penganggur pada
Agustus 2012 mengalami penurunan sekitar 370 ribu orang jika dibanding keadaan
Februari 2012, dan mengalami penurunan sebesar 460 ribu orang jika dibanding keadaan
Agustus 2011. Sementara itu, selama periode satu tahun terakhir terjadi penurunan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,46 persen.
2. Untuk capaian indikator kinerja Jumlah Orang Yang Disertifikasi Kompetensi, telah
tercapai sebesar 91,42%, hal ini tidak terlepas juga peranan lembaga sertifikasi dalam
melaksanakan uji kompetensi terhadap peserta pelatihan yang telah dilatih di lembaga-
lembaga pelatihan tersebut. Sehingga peserta yang telah dilatih di balai latihan tersebut
bisa dibuktikan secara legal bahwa mereka telah dinyatakan kompeten untuk jenis
pelatihan yang diikuti dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang independen. Untuk
pencapaian target tahun 2012, telah berhasil dilaksanakan sertifikasi oleh lembaga
sertifikasi terkait untuk 11.312 orang peserta pelatihan terhadap target yang telah
ditetapkan sejumlah 12.374 orang. Capaian sebesar 91,42% ini tidak bisa lepas dari
kerjasama dan koordinasi yang baik dan harmonis diantara lembaga yang ada seperti
balai latihan, lembaga sertifikasi, dan peserta yang mengikuti pelatihan dan diuji
kompetensi melalui proses sertifikasi kompetensi. Hambatan dan kendala sertifikasi
adalah sebagian anggaran untuk sertifikasi bersumber dari PNBP hal ini juga menjadi
kendala untuk pelaksanaan sertifikasi.
3. Capaian indikator kinerja Jumlah Alumni Pelatihan Yang Mendapatkan Pekerjaan, telah
tercapai sebesar 114,36%. Dari target jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 36
pekerjaan sebanyak 49.764 orang, telah dapat direalisasikan sebanyak 56.909 orang.
Belum optimalnya jumlah orang yang dilatih untuk mendapatkan kesempatan bekerja
dikarenakan belum tercapainya secara optimal Pembinaan Kualitas Tenaga Kerja
melalui pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja baik dari segi peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sumberdaya
manusia, program pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengembangan sistem
dan metoda serta manajemen, dan pengembangan pendanaannya.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja
75.000 33
95.407 33
orang provinsi
127,21 100,00
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara
360 358 orang 99,44
3. Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara
105.000 105.037 orang 100,04
4. Jumlah wirausaha baru yang tercipta 10.000 17.174 orang 171,74
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar
Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga kerja adalah sebanyak 95.407 orang dari
target yang ditetapkan sebesar 75.000 orang (33 provinsi), terdiri dari AKAD sebanyak
63.453 orang (33 provinsi) dan AKL 31.954 orang (33 provinsi).
2. Kabupaten/Kota yang melaksanakan program pengurangan pengangguran sementara
berjumlah 358 Kabupaten/Kota dari target sebanyak 360 Kabupaten/Kota.
Persentase capaian kinerja sebesar 99,44 %. Capaian kinerja diperoleh dari hasil
kegiatan padat karya infrastruktur dan padat karya produktif (Tugas Pembantuan).
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 37
Catatan : Dua kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kegiatan Program PPKK
tahun 2012 adalah Kota Bogor dan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara (cash for work) berjumlah
105.037 orang dari target sebanyak 105.000 orang. Dengan demikian, realisasi
melebihi target capaian dengan persentase sebesar 116,67 %.
4. Wirausaha baru (WUB) yang tercipta berjumlah 17.174 orang WUB dari target
sebanyak 10.000 orang WUB. Dengan demikian, realisasi melebihi target capaian
dengan persentase sebesar 171,74%. Angka tersebut diperoleh dari hasil output
kegiatan pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan kegiatan Terapan Teknologi Tepat
Guna, dengan rincian sebagai berikut :
Penciptaan WUB melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 300
orang;
Pemberdayaan masyarakat mandiri melalui pendampingan institusi sebanyak 600
orang;
Bantuan program perluasan kesempatan kerja sebanyak 5.900 orang;
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 2.854 (Tugas Pembantuan);
Penciptaan WUB melalui Terapan Terapan Teknologi Tepat Guna sebanyak
7.520 orang (Tugas Pembantuan).
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Ratio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan Hubungan Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama
85 85 LKS 100,00
2. Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk di perusahaan
400 427 LKS 106,75
3. Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/ Kota
50 22 LKS
44,00
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 38
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Capaian indikator kinerja Ratio Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar
Pengadilan Hubungan Industrial terhadap Jumlah Kasus dalam Bentuk Perjanjian
Bersama, diperoleh berdasarkan dari jumlah kasus hubungan industrial yang masuk
adalah sebanyak 2.753 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.352 kasus telah
diselesaikan di luar pengadilan. Sehingga ratio antara jumlah kasus yang diselesaikan
di luar pengadilan dengan jumlah kasus yang masuk adalah sebesar 85 %. Dari
prosentase penyelesaian kasus di luar pengadilan tersebut menunjukan prosentase
capaian kinerja sebesar 85% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 85%.
Capaian kinerja tersebut tentunya dikarenakan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi terus berupaya memberdayakan tenaga penyelesaian perselisihan
diluar pengadilan, yang didukung oleh berbagai kegiatan yaitu berupa Efektivitas
Kinerja Konsoliator Hubungan Industrial, Peningkatan Kapasitas SDM Fungsional
Mediator Hubungan Industrial melalui pelatihan, Forum Konsolidasi dan Konsultasi
Mediator, serta Bimtek bagi petugas pendamping Mediator.
2. Capaian indikator kinerja Jumlah LKS Bipartit yang Dibentuk di Perusahaan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program Pengembangan
Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
mempunyai beberapa kegiatan untuk mencapai sasaran beserta target-target yang
telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tahun 2010-1014. Diantaranya adalah terbentuknya Lembaga Kerja
Sama Bipartit (LKS Bipartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah antara pengusaha dan wakil serikat pekerja/serikat buruh atau
pekerja/buruh pada tingkat perusahaan. Pada tahun 2012, telah terbentuk Lembaga
Kerja sama (LKS) Bipartit di perusahaan sebanyak 427 lembaga atau sebesar
106,75 % dari target yang telah ditentukan yaitu 400 lembaga. Prosentase capaian
106,75 % tersebut tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dirancang dan
dilaksanakan selama tahun 2012. Upaya Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam mendorong terbentuknya LKS Bipartit antara lain melalui TOT
Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan dan Sosialisasi Pembentukan
LKS Bipartit. Keberhasilan pembentukan LKS Bipartit tersebut selain disebabkan oleh
efektivitas kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh Ditjen PHI dan Jamsos,
tentunya juga atas dukungan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 39
maupun Kabupaten/Kota serta pihak pekerja/SP/SB dan pengusaha/organisasi
pengusaha yang semakin meningkat kesadarannya untuk mendirikan LKS Bipartit.
Dari tahun 2010 s.d. 2012 telah terbentuk LKS Bipartit sebanyak 2.240 LKS. Realisasi
pembentukan LKS Bipartit pada kurun waktu 3 tahun tersebut (2010-2012) telah
melampaui target pembentukan LKS Bipartit untuk kurun waktu 5 tahun (2010-2014)
yaitu sebanyak 2000 LKS Bipartit. Selanjutnya, terdapat hal yang lebih penting lagi
untuk dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu bagaimana agar
LKS Bipartit dapat bekerja secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya untuk
mendukung kondisi hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Selain
Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit), terdapat Lembaga Kerja Sama Tripartit
(LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi
pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah. Pada tahun 2011 telah
terbentuk LKS Tripartit diseluruh Provinsi di Indonesia. Dengan demikian, maka untuk
pencapaian target pembentukan LKS Tripartit di 33 Propinsi, yang mempunyai tugas
memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait
dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di
wilayahnya sudah terpenuhi.
3. Capaian indikator kinerja Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/Kota, dapat dijelaskan
bahwa disamping LKS Tripartit Provinsi, terdapat LKS Tripartit yang bertugas
memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati/Walikota dan pihak
terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di
wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Lembaga tersebut adalah LKS Tripartit
Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Untuk tahun 2012, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan pembentukan LKS Tripartit
Kabupaten/Kota sebanyak 50 LKS. Sasaran tersebut belum dapat dicapai secara
sempurna. Dari 50 LKS yang ditargetkan, hanya dapat terbentuk 22 LKS, sehingga
diperoleh capain kinerja sebesar 44 %. Banyak upaya telah dilakukan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas LKS
Tripartit Kabupaten/Kota, yang diantaranya melalui Temu Konsultasi LKS Tripartit
Nasional dan Tripartit Daerah dan Sosialisasi Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri
tentang Peningkatan Fungsi LKS Tripartit Daerah. Namun demikian dapat disadari
bahwa terdapat banyak faktor yang menentukan terhadap pencapain sasaran
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 40
terbentuknya LKS Tripatit di Kab/Kota. Permasalahan yang dihadapi sehingga tidak
tercapainya sasaran/target tersebut adalah : belum semua kabupaten/kota memahami
fungsi dan tugas LKS Tripartit, terdapat Kabupaten/Kota yang belum dapat
membentuk LKS Tripartit disebabkan oleh tidak adanya kepengurusan SP/SB dan
DPD Apindo Kabupaten/Kota, kurangnya kepedulian/ketidakseriusan Kepala
Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri yang menyebabkan
tidak tersedianya dana APBD, sarana dan prasarana LKS Tripartit yang memadai
sehingga unsur APINDO dan SP/SB menjadi kurang antusias. Dari tahun 2010 s.d.
2012 telah terbentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebanyak 85 LKS. Dengan
demikian Realisasi pembentukan LKS Tripartit Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 3
tahun tersebut (2010-2012) baru mencapai 33 % dari target pembentukan LKS
sebanyak 251 untuk kurun waktu lima tahun (2010-2014). Upaya pembentukan LKS
Tripartit di kab/Kota akan terus dilakukan. Untuk pemecahan masalah tersebut
sekiranya dapat dilakukan dengan terus meningkatkan koordinasi dengan dinas yang
membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota, melakukan koordinasi dengan
Dewan Pengurus Provinsi Apindo agar membentuk DPD Apindo Kabupaten/Kota bagi
yang belum terbentuk, terus melaksanakan Sosialisasi mengenai LKS Tripartit dan
tata kerjanya, serta menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan
dana APBD untuk kegiatan LKS Tripartit.
Bahwa melalui pelaku hubungan industrial yang profesional dan sarana
hubungan industrial yang berkualitas serta melalui kebijakan pemerintah yang
memberikan iklim yang kondusif bagi peningkatan perlindungan tenaga kerja dan
usaha serta perbaikan syarat-syarat kerja diharapkan dapat mewujudkan hubungan
industrial yang mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan
pekerja. Untuk itu diperlukan beberapa strategi untuk terus meningkatkan kinerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya terhadap sasaran yang
belum tercapai secara sempurna, sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, profesionalisme pengelolaan kegiatan dan
pengendalian serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan
sumberdaya yang ada;
b. Memberikan perhatian terhadap peningkatan/pembinaan SDM di bidang
hubungan industrial guna mendukung program yang telah ditargetkan;
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 41
c. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan pengelolaan sumber daya (resources)
yang tersedia;
d. Membangun komitmen bersama antara pihak-pihak terkait untuk menjadikan
hubungan industrial sebagai hal yang strategis dan signifikan dalam rangka
peningkatan kesejahteraan, kemajuan usaha, memperluas kesempatan kerja dan
mengurangi pengangguran serta mengatasi kemiskinan;
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan secara cepat dan akurat.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
53.000 53.000 prsh 100
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Capaian indikator kinerja untuk Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) yaitu target sesuai indikator
kinerja sebanyak 53.000 perusahaan, dan dapat direalisasikan sebanyak 53.000
perusahaan, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 100%.
1. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
Secara umum, program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melalui
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan dan seluruh kegiatannya dilaksanakan dalam rangka untuk
mendorong penerapan Sistem Manajemen K3 dalam rangka menurunkan angka
kecelakaan kerja di tempat kerja. Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya
mendorong penerapan SMK3 di perusahaan antara lain :
a. Bimtek, Sosialisasi dan TOT SMK3,
b. Bimtek, Sosialisasi dan TOT K3,
c. Pemeriksaan Kasus Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 42
2. Hambatan dan kendala selama pelaksanaan kegiatan adalah :
a. Peraturan perundangan, Norma, standar, pedoman K3 yang dibutuhkan
belum lengkap.
b. Pembinaan K3 bagi Pengawas Ketenagakerjaan dan personil K3 masih
terbatas.
c. Pembinaan kelembagaan K3 masih terbatas.
d. Pembinaan Pelaksanaan K3 masih terbatas, antara lain pada bidang:
- Pembinaan Program Zero Accident;
- Pembinaan Penerapan SMK3;
- Pembinaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
tempat kerja;
- Promosi K3.
Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh adanya permasalahan sebagai berikut :
a. Prosentase Pembiayaan DIPA untuk kegiatan K3 masih relatif kecil
dibandingkan dengan cakupan tugas dan fungsi Direktorat PNK3 dalam
rangka mencapai visi K3.
b. Personil pengawas ketenagakerjaan spesialis bidang K3 masih kurang.
c. Sarana dan Prasarana pembinaan dan pengawasan K3 masih kurang.
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Permukiman Dalam Kawasan Transmigrasi Sebagai Tempat Tinggal dan Tempat Berusaha Yang Layak
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah kawasan yang dibangun 63 60 lokasi 95,23
2. Jumlah transmigran yang ditempatkan
9.064 7.546 KK 83,25
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Capaian pada indikator kinerja Jumlah Kawasan yang dibangun, dengan adanya
Surat Menteri Keuangan Nomor : S-163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 perihal
Pemotongan Anggaran Kementerian/ Lembaga dalam RAPBN Perubahan Tahun
Anggaran 2012 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-261/MK.02/2012 tanggal 16
April 2012 perihal Pemotongan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dalan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 43
APBN-P Tahun 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 676 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:
Kep.328/MEN/XII/2011 Tentang Penetapan Program dan Anggaran Pembangunan
Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
Tahun 2012, maka tejadi perubahan jumlah permukiman yang dibangun dari 65 lokasi
menjadi 63 lokasi dikarenakan 2 lokasi yang di revisi tidak terdapat pembangunan
permukiman hanya luncuran penempatan transmigrasi yaitu pada Kab. Sambas,
lokasi Sebunga dan Kab. Melawi, Lokasi Lengkong Nyadom SP.1.
2. Capaian pada indikator kinerja Jumlah Transmigran yang ditempatkan, dapat
diterangkan juga bahwa realisasi jumlah permukiman yang dibangun tidak dapat
tercapai seluruhnya, hal ini disebabkan : (a) lokasi Padang Tarok, Kab. Sijunjung,
Prov. Sumatera Barat, Ijin pinjam jalan koridor belum terbit dan pemegang IPK tidak
aktif, (b) lokasi Koto Tengah, Kab. Lima Puluh Kota, Prov Sumatera Barat, Ijin pinjam
pakai jalan koridor belum terbit dan IPK baru terbit bulan September 2012, (c) Lokasi
Liandok, Kab. Minahasa Selatan, Prov Sulawesi Utara disebabkan Terlambat lelang
karena Pemda mensyaratkan UKL/UPL. Dengan tidak terselesaikannya
pembangunan di lokasi-lokasi tersebut, maka berakibat capaian kinerja penempatan
yang hanya 83,25%.
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja dalam
sasaran strategis 5 :
1. Tertundanya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Transmigran sejumlah 344.383
bidang dari 604.202 bidang disebabkan 264.510 bidang belum memiliki SK HPL.
2. Pelepasan kawasan hutan untuk areal permukiman transmigrasi yang dibangun
sampai tahun 2006 sebanyak 436 lokasi dan telah diterbitkan SK-PKH/ surat
penegasan Menteri Kehutanan sebanyak 38 lokasi sehinggan tersisi 398 lokasi.
3. Masih terdapat 40 lokasi transmigrasi tumpang tindih dengan kawasan hutan (HP/
HPT/ HL) yang dalam penyelesaiannya.
4. Masih terdapat klaim lahan oleh penduduk setempat pada saat memulai
pelaksanaan .
5. Terdapat pembatalan penempatan akibat tumpang tindih lahan di 2 lokasi (Wioi,
Kabupaten Minahasa Tenggara dan Rante Karua Sp2, Kab.Toraja Utara) dan serta
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 44
terjadinya banjir di 2 lokasi (Air Balui, Kab, Musi Banyuasin dan Keliling Semulung,
Kab. Kapuas Hulu).
Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan:
1. Telah dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal P2KTrans kepada seluruh Dinas
daerah transmigrasi nomor B.463/P2KTrans/VI/2012 tgl 20 Juni 2012, agar
sertifikasi lahan dapat diselesaikan melalui program Prona, Ajudikasi, Larasita,
Redistribusi tanah.
2. Permohonan penerbitan SHM pada lokasi yg belum didukung HPL melalui Surat
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.278/MEN/ P4T-PT2/XII/2010 tanggal
9 Desember 2010.
3. Perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi lapangan terkait dengan Ketersediaan
lahan, status lahan, jumlah KK yang menetap dan dokumen pendukung lainnya.
4. Mengadakan pertemuan antara pemerintah pusat , provinsi dan kabupaten dengan
melibatkan BPN.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan
penempatan yang tidak selesai agar dapat masuk program luncuran Tahun 2013.
Sasaran Strategis 6 : Berkembangnya Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang Terintegrasi Dalam Satu Kesatuan Sistem Pengembangan Ekonomi Wilayah Yang Berdaya Saing
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarananya
34 34 kimtrans 100,00
2. Jumlah permukiman transmigrasi/ kawasan transmigrasi yang dikembangkan prasarananya
49 54 kimtrans 110,20
3. Jumlah kelembagaan ekonomi yang fungsional di permukiman/kawasan transmigrasi
87 134 lembaga 154,02
4. Jumlah kewirausahaan yang berkembang di permukiman transmigrasi/kawasan transmigrasi
2.000 2.360 orang 118,00
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 45
5. Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri
18 23 kimtrans 127,78
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Capaian pada indikator kinerja Jumlah Permukiman Transmigrasi/ Kawasan
Transmigrasi yang dikembangkan sarananya, dari target sebanyak 34 permukiman
transmigrasi telah direalisasikan sebanyak 34 permukiman transmigrasi, atau sebesar
100%, diperoleh melalui kegiatan :
a) Pengembangan SAB
Rehabilitasi dan Pembangunan SAB sebanyak 7.762.424 Liter di 8 Kimtrans.
Kegiatan yang dilakukan antara lain :
Bimbingan Teknis Pengembangan Sarana di 15 provinsi.
Bantuan Teknis Pengembangan Sarana di 13 kabupaten.
Pendampingan Pengelolaan Pengembangan Sarana Air Bersih di Kawasan
Transmigrasi 5 provinsi.
Pembangunan Sarana Air Bersih 5 wilayah.
Identifikasi dan Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sarana
Air Bersih 6 paket.
Supervisi/Pengawasan Pembangunan SAB.
Bantuan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 1 pkt.
Sewa Gudang SAB 1 paket.
b) Pengembangan Energi Terbarukan
Pembangunan dan Pengembangan Energi Terbarukan (PLTS dan Mikro hidro)
85.100 Watt melalui dukungan kegiatan, yaitu :
Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 20 provinsi.
Peningkatan Kualitas Aparat dalam Bidang Pengembangan Sarana dan
Prasarana 1 paket.
Penyusunan Pedoman Umum pengawas teknik (supervisi) pengembangan
sarana dan prasarana 1 dokumen.
Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Solar
Home Sistem (SHS) di Permukiman Transmigrasi 7 dokumen dan 182
paket.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 46
Pengendalian Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
dan Solar Home Sistem (SHS) di Permukiman Transmigrasi 7 provinsi.
Bantuan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 5 unit.
c) Pengembangan Fasilitas Umum
Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Umum sebanyak 226 Unit di 26
kimtrans. Pelaksanaan kegiatan ini akan terwujud melalui dukungan kegiatan
sebagai berikut :
Rakor Pengembangan Sarana di Kws Transmigrasi 1 kegiatan.
Sosialisasi Pedoman Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Peningkatan
Permukiman Transmigrasi 1 kegiatan.
d) Bantuan Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Rumah Trans di Kawasan PLG Prov. Kalimantan Tengah sebanyak
600 Unit dan Non PLG (4 kimtrans) 122 unit.
2. Untuk capaian indikator kinerja Jumlah Permukiman Transmigrasi/ Kawasan
Transmigrasi yang dikembangkan prasarananya, dari target sebanyak
49 Permukiman Transmigrasi, telah berhasil dicapai sebanyak 54 Permukiman
Transmigrasi, atau sebesar 110,20%. Capaian tersebut diperoleh dengan serangkaian
kegiatan sbb :
a) Pengembangan jalan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan sepanjang 186,445 Km di
34 kimtrans dan 17 kawasan. Untuk mendukung tercapainya output
pengembangan jalan tersebut dilaksanakan kegiatan penunjang antara lain :
Bimbingan Teknis dalam bidang Perencanaan Teknis dan Pelaksanaan
Pengembangan Prasarana di 6 (enam) Kabupaten.
Bantuan Teknis dalam bidang Perencanaan Teknis dan Pelaksanaan
Pengembangan Prasarana di 20 Kabupaten.
Rapat Koordinasi Pengembangan Prasarana di Kawasan Transmigrasi dan
KTM 1 paket.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 47
Pemantapan Materi Program Bintek dan bantek dalam bidang Perenc.
Teknis dan Pelaksanaan Pengemb. Sarpras 1 kegiatan.
Penyusunan Perencanaan Teknis Prasarana Jalan 6 paket.
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana di UPT Bina
dan KTM di 15 provinsi.
Penyusunan Kebutuhan Data Pengembangan Sarana dan Prasarana di
UPT Bina 1 paket.
In House Training bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana 2 paket.
Fasilitasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana melalui
Partisipasi Aktif Masyarakat di 10 Wilayah (40 UPT).
Konsinyasi Review Konsep Pedoman Pemeliharaan dan Rehab Sarana dan
Prasarana 1 kegiatan.
Bantuan Sarana dan Prasarana 5 paket.
b) Pengembangan drainase
Rehabilitasi dan Peningkatan Drainase sepanjang 10 Km di 1 kawasan. Untuk
mendukung tercapainya output tersebut dilaksanakan kegiatan penunjang
antara lain :
Penyusunan Perencanaan Teknis Drainase 1 paket.
Bantuan Sarana dan Prasarana 1 paket.
3. Untuk capaian indikator kinerja Jumlah Kelembagaan Ekonomi yang Fungsional di
Permukiman/ Kawasan Transmigrasi, dari target sebanyak 87 lembaga, telah berhasil
tercapai sebanyak 134 lembaga, atau 154,02 %, dengan penjelasan sbb :
a. Fasilitasi Pengembangan Peternakan di Kawasan Transmigrasi sebanyak
44 kelompok
Pengembangan Ternak di Kawasan Transmigrasi terdiri dari pemberian bantuan
stimulan ternak kecil berupa kambing atau domba, pemberian bantuan stimulan
ternak unggas berupa itik dan pemberian bantuan stimulan ternak besar berupa
sapi.
Lokasi pengembangan ternak besar adalah :
Kimtrans Jati Sari Kab. Banyuasin Prov. Sumsel 5 kelompok.
Kimtrans Oata Kab. Bone Bolango Prov. Gorontalo 5 kelompok.
Kimtrans Balingara Kab. Tojo Una-una Prov. Sulteng 1 kelompok.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 48
Kimtrans Wollu Kab. Alor Prov. Nusa Tenggara Timur 2 kelompok.
Kimtrans Desa Wuran Kab. Barito Timur Prov.Kalimantan Tengah 1
kelompok (20 ekor)
Lokasi pengembangan ternak kecil adalah :
Kimtrans Siayuh Kab. Kota Baru Prov. Kalimantan Selatan 9 kelompok.
Kimtrans Desa Puncak Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo 5 kelompok.
Kimtrans Pangea SP.4 Kab. Boalemo Prov. Gorontalo 5 kelompok.
b. Pembentukan Pelayanan Unit Jasa Alsintan sebanyak 2 Lembaga
Pembentukan lembaga Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebanyak 2
lembaga di kimtrans Tanjung Buka SP. 8 Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Timur .
c. Pembentukan dan Pengembangan kelompok tani sebanyak 311 kelompok
Pembentukan dan pengembangan Kelompok Tani sebanyak 311 Kelompok (62
lembaga) dengan rincian di : daerah tertinggal ada 204 Kelompok, daerah
perbatasan ada 20 Kelompok dan daerah strategis ada 87 Kelompok, data
terlampir.
d. Pembentukan Koperasi/LKM BMT-Trans 44 Lembaga
Pembentukan lembaga ekonomi (Koperasi/LKM BMT-Trans) sebanyak 62 lembaga
di Pusat sebanyak 2 lembaga dan di Daerah sebanyak 60 lembaga, dengan rincian
sebagai berikut :
Pusat di : kimtrans P. Maya/Kamboja Kabupaten Kayong Utara Provinsi
Kalimantan Barat dan kimtrans Besi SP. 1 Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku.
Daerah di : daerah tertinggal 36 lembaga, daerah perbatasan 3 lembaga dan
daerah strategis 21 lembaga, data terlampir
e. Penguatan Lembaga SAB 1 Lembaga
Penguatan Lembaga SAB 1 lembaga di lokasi Bekkae SP. 1 Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 49
4. Untuk capaian indikator kinerja Jumlah Kewirausahaan yang berkembang di
Permukiman Transmigrasi/Kawasan Transmigrasi, dari target sebanyak 2.000 orang
telah direalisasikan sebanyak 2.360 orang, atau sebesar 118,00 %. Adapun capaian
indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sbb :
a) Pendampingan kewirausahaan lanjutan di 6 KTM
Pendampingan kewirausahaan lanjutan di 6 KTM, dengan alokasi pembiayaan
sebesar Rp. 500.000.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 KTM yang terdiri
dari :
KTM Batin III Ulu, Kab. Bungo, Provinsi Jambi;
KTM Telang, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
KTM Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat;
KTM Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
KTM Lamunti, Kab Kapuas, Provinsi Kalimanatan Tengah;
KTM Labangka, Kab. Sumbawa Provinsi NTB.
b) Pendampingan kewirausahaan di 8 KTM
Pendampingan kewirausahaan di 8 KTM, dengan alokasi pembiayaan sebesar
Rp. 2.880.000.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 KTM yang terdiri dari :
KTM Hialu, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,
KTM Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumsel.
KTM Way Tuba, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung
KTM Mahalona, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
KTM Ketapang Nusantara, Kab. Aceh Tengah, Provinsi NAD,
KTM Cahaya Baru, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
KTM Tambora, Kab. Bima, Provinsi NTB
KTM Ponu, Kab. TTU, Provinsi NTT
c) Pengembanganan kewirausahaan melalui Inkubasi di 8 KTM
Pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis di 8 kawasan KTM,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.759.000.000,- melalui dana tugas
pembantuan yang terdiri dari :
KTM Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
KTM Parit Rambiutan, Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 50
KTM Belitang, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Prov. Sumsel;
KTM Mesuji, Kab. Mesuji Provinsi Lampung;
KTM Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
KTM Lamunti, Kab. Kapua, Provinsi Kalimantan Tengah;
KTM Tobadak, Kab.Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
KTM Kobisonta, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku.
d) Pengembanganan kewirausahaan melalui Inkubasi di Kimtrans
Pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis di Kimtrans, dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.564.650.000,- melalui dana tugas pembantuan
yang terdiri dari :
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung;
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulaweis Tenggara;
Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Untuk capaian indikator kinerja Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mandiri, dari
target sebanyak 18 Permukiman Transmigrasi, telah berhasil direalisasikan sebanyak
23 Permukiman Transmigrasi, atau sebesar 127,78%.
Kegiatan dalam rangka mendukung kemandirian 23 kimtrans, terdiri dari beberapa
kegiatan sebagai berikut :
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 51
Monitoring Perkembangan UPT yang dilaksanakan di 27 lokasi.
Koordinasi Persiapan Pengalihan Status Kimtrans dilaksanakan di
18 Provinsi.
Evaluasi Persiapan Pengalihan Status Kimtrans di 27 lokasi.
Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan Kemnakertrans
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah bahan/materi pimpinan dan laporan evaluasi program dan anggaran Kemnakertrans
13 23
13 23
Bahan laporan
100,00 100,00
2. Jumlah pengelola keuangan yang tersedia
2.500 3.262 orang 130,48
3. Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara
20 200
20 200
Laporan kasus
100,00 100,00
4. Jumlah dokumen akuntabilitas unit kerja
87 87 dokumen 100,00
5. Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
2 6 2
30
2 9 2
21
RUU RPP
RPERPRES RPERMEN/ KEPMEN
100,00 150,00 100,00 70,00
6. Jumlah kasus hukum yang diselesaikan
20 44 kasus 220,00
7. Jumlah laporan BMN 359 311 satker 86,63
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Capaian atas indikator kinerja Jumlah Bahan/Materi Pimpinan dan Laporan
Evaluasi Program dan Anggaran Kemnakertrans, dari target 13 bahan dan 23
laporan telah terealisasi sebanyak 13 bahan dan 23 laporan atau sebesar 100%.
Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui penyusunan laporan bulanan,
triwulan dan tahunan. Bahan/materi pimpinan yang disusun, pencapaian kinerja
tersebut dilaksanakan melalui penyusunan dan penyiapan bahan Sidang Kabinet,
Rakor Wapres, Menko Ekuin, Menko Kesra dan Polhukam, Rapat Kerja dan RDP
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 52
dengan DPR/DPD-RI, Rapat Pimpinan Menteri/ Sekretaris Jenderal,
Seminar/Workshop pimpinan, dan memori serah terima jabatan.
2. Capaian atas indikator kinerja Jumlah Pengelola Keuangan yang Tersedia, dari
jumlah pengelola keuangan yang ditetapkan semula dengan target sebanyak 2.500
orang ternyata realisasi adalah sebanyak 3.262 orang, atau sebesar 130,48%, hal
tersebut terjadi karena adanya Bendahara Pengeluaran untuk tiap satuan kerja
lebih dari satu karena berdasarkan jumlah DIPA yang diterima. Untuk
mempermudah informasi maka disusunlah buku tabulasi pengelola keuangan terdiri
dari 4 buku dipilah antara buku tabulasi pengelola keuangan Pusat, tabulasi
pengelola keuangan UPTP, tabulasi pengelola keuangan dana dekonsentrasi
tabulasi pengelola keuangan dana tugas pembantuan.
Dalam rangka untuk menyediakan calon Bendahara Pengeluaran telah
dilaksanakan Bimtek Bendahara Pengeluaran yang semula ditargetkan sebanyak
130 orang terrealisasi 80 orang disebabkan adanya pemotongan anggaran. Jadi
yang semula Bimtek bagi Bendahara Pengeluaran sebanyak 3 angkatan hanya
dapat dilaksanakan hanya 2 angkatan. Selama tahun 2012 banyak terjadi
penggantian pejabat pengelola keuangan yang disebabkan karena adanya purna
tugas dan mutasi. Sedangkan untuk membantu memperlancar pengelolaan
keuangan negara telah ditetapkan 2 pedoman pengelolaan keuangan sebagai
berikut :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 3 tahun 2012
tentang perjalanan dinas pindah/mutasi dalam negeri dan luar negeri serta
pindah/pension pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ditetapkan tanggal 3 Februari 2012.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
KEP.128/MEN/SJ/III/2012 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan
pembukuan Bendahara bidang Nakertrans ditetapkan tanggal 29 Maret 2012.
Dalam rangka mempersiapkan calon PPK, Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa telah dilaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan
jasa ditargetkan 140 orang terrealisasi 76 orang. Dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut dilaksanakan 3 angkatan dengan peserta sebanyak 225 orang dan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 53
diharapkan peserta yang lulus sebanyak 140 orang. Sampai saat ini kelulusan dan
ujian yang mempunyai kewenangan adalah LKPP maka target kelulusan tidak bisa
terpenuhi 100%.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada tahun 2012 juga telah
melaksanakan kegiatan pelatihan pengoperasian pelayanan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik/LPSE dengan target sebanyak 50 orang terrealisasi
sebayak 400 orang, dimana hal tersebut adanya kebijakan dari Kepala Biro
Keuangan selaku KPA guna untuk mempersiapkan pegawai yang dapat
mengoperasikan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Dalam
membantu memperlancar pelaksanaan pengujian SPP dan penerbitan SPM Biro
keuangan melaksanakan Bimtek pengujian SPP dan penerbitan SPM untuk 200
orang dengan target terpenuhi yang dilaksanakan di Aceh, Semarang, Denpasar
dan Makasar, sedangkan di Pusat dilatih sebanyak 35 orang.
Untuk pencetakan SPM dan pengujian SPP di Pusat yang berada di wilayah Biro
Keuangan adalah 10 Satker di lingkungan Sekretariat Jenderal telah dicetak
sebanyak 4.000 exemplar yang tidak bias memenuhi target karena adanya
penggantian mata anggaran dengan penggabungan sistem akun yang diterapkan
oleh KPPN dari 4 digit menjadi 2 digit sehingga dalam satu output merupakan
gabungan dari beberapa akun dalam satu SPM. Sesuai dengan tugas dan fungsi
Biro Keuangan melakukan pembinaan maka Biro Keuangan melakukan pembinaan
dan monitoring di 33 propinsi yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi.
3. Capaian indikator kinerja Jumlah Penyelesaian Kerugian Negara, dari target
sebanyak 20 laporan/ 200 kasus, telah dapat direalisasikan sebanyak 20 laporan/
200 kasus, atau telah tercapai sebesar 100%, pencapaian indikator kinerja
tersebut dilaksanakan melalui :
a). Rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal sebanyak 12 laporan.
b). Rapat koordinasi setiap triwulan oleh Tim PTLHP dengan Tim Itjen dan
eselon I masing-masing untuk menindaklanjuti temuan dan melaporkan
progres yang telah dicapai dalam menyelesaikan kerugian negara.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 54
Pemantauan atas temuan BPK dan Inspektorat Jenderal, sebanyak 50 kasus dapat
terselesaikan serta monitoring dan evaluasi ke daerah yang bekerjasama dengan
eselon I, BPK dan Inspektorat Jenderal, dapat menyelesaikan sebanyak 150 kasus
dan membuat laporan tabulasi sebanyak 4 laporan.
4. Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Akuntabilitas Unit Kerja, dari target
sebanyak 87 dokumen, telah dapat terealisasikan sebanyak 87 dokumen, atau
100 %. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus
dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Kemnakertrans dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama tahun 2012. LAKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menuju
terwujudnya good governance, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada
masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi
perbaikan kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Akuntabilitas Kinerja, Instansi yang wajib menyusun LAKIP adalah
Kementerian, Unit Eselon I, dan Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan (dalam hal ini
satuan kerja yang mengelola anggaran sendiri : Eselon II dan UPTP), sebanyak 87
satker dengan rincian sebagai berikut :
a). LAKIP Eselon I : 9 Dokumen
b). LAKIP Eselon II : 54 Dokumen
c). LAKIP UPTP : 24 Dokumen
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 55
5. Capaian indikator kinerja Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang Dihasilkan, telah tercapai dari target : RUU : 2 RPP : 6 RPERPRES : 2 RPERMEN/KEPMEN : 30 Realisasi : RUU : 2 RPP : 9 RPERPRES : 2 RPERMEN/KEPMEN : 21
pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui :
a). Pembahasan intern Kementerian yang melibatkan Biro Hukum dan unit teknis
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b). Pembahasan dengan instansi terkait.
c). Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
6. Capaian indikator kinerja Jumlah Kasus Hukum yang Diselesaikan, dari target yang
ditetapkan sebanyak 20 kasus, telah berhasil diselesaikan 44 kasus, atau sebesar
220%. Pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit
teknis dan instansi terkait serta sidang-sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
7. Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan BMN, dari target sebanyak 359 satker,
telah dapat direalisasikan sebanyak 311 satker, atau 86,63%.
Sasaran Strategis 8: Tercapainya Ketaatan dan Kepatuhan Aparat Serta Mitra Kerja Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Bebas dari Unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah Pengawasan Inspektorat (objek pemeriksaan)
1.200 1.200 obrik 100
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 56
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Capaian indikator kinerja atas Jumlah Pengawasan Inspektorat (objek pemeriksaan)
antara target dan realisasinya telah mencapai 100%, artinya dari target 1.200 obrik telah
dapat direalisasikan sebanyak 1.200 obrik, dengan penjelasan sbb :
Pre Audit :
Pre Audit adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor
atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengetahui dan menilai kelayakan program
tahun berikutnya pada satuan/unit kerja secara obyektif. Kegiatan Pre Audit (Pre Audit
Usulan dan Pre Audit Tahun yang akan datang) target sebanyak 480 obrik terealisasi
sebanyak 480 obrik.
Operasional Audit :
Operasional Audit adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematis dan komprehensif
yang dilakukan oleh Auditor dan atau pejabat lainnya untuk mengevaluasi dan menilai
kinerja satuan/unit kerja secara obyektif atas kegiatan-kegiatan manajemennya. Kegiatan
Operasional Audit dengan target 480 obrik terealisasi sebanyak 480 obrik.
Post Audit :
Post Audit adalah pemeriksaan kemudian yang dilakukan oleh Auditor dan atau pejabat
lainnya yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal pada saat selesainya tahun anggaran/telah
selesainya kegiatan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan program yang
dilakukan satuan/unit kerja secara obyektif. Kegiatan Post Audit dengan target 240 obrik
terealisasi sebanyak 240 obrik.
Permasalahan yang dihadapi : (1). Secara kuantitas, jumlah Auditor di Inspektorat
Jenderal semakin berkurang. Sedangkan pembentukan Auditor memerlukan waktu yang
cukup lama. Dengan target pemeriksaan yang relatif sama dari tahun ke tahun akan
mengakibatkan frekuensi pemeriksaan untuk setiap Auditor menjadi lebih banyak.
Akibatnya beban tugas Auditor menjadi lebih berat. (2). Terdapat keterlambatan
penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, terutama temuan keuangan di
daerah yang terkait dengan pihak ketiga.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 57
Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan guna mengatasi masalah : (1). Mengusulkan
penambahan jumlah Auditor, dan meningkatkan kemampuan SDM termasuk calon Auditor
melalui usulan diklat fungsional dan diklat tenis, maupun melalui bimbingan teknis.
Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Data dan Informasi untuk Mendukung Kebijakan Kemnakertrans
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Satuan %
1. Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ketenagakerjaan
14 14 kajian 100,00
2. Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar dan pengembangan model penyelenggaraan ketransmigrasian
17 17 kajian 100,00
3. Jumlah pengumpul, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
22 21 jenis 95,45
Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Penelitian dan pengembangan ketenagakejaan yang menghasilkan rekomendasi
untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
ketenagakerjaan. Target sesuai indikator kinerja sebanyak 14 kajian, dan dapat
direalisasikan sebanyak 14 kajian, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar
100%.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Terselesaikannya rumusan kebijakan, pengembangan model, sistem dan
standar bidang ketenagakerjaan
2. Terlaksananya kerjasama, koordinasi dan pelayanan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan bidang ketenagakerjaan.
3. Terselesaikannya pengelolaan alih teknologi dan kekayaan intelektual hasil
penelitian bidang ketenagakerjaan.
4. Terlaksananya promosi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitiaan dan
pengembangan bidang ketenagakerjaan.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 58
Outcome: telah diunduh di website oleh pengunjung www.depnakertrans.go.id
dan telah menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan dan pengguna
sebagaimana indikator kinerja utama Badan Litbang dan Informasi pada Review
Renstra Kementerian 2010-2014.
Hambatan dan kendala selama pelaksanaan kegiatan adalah :
1. Ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk melakukan penelitian dan
kajian yang lebih responsif terhadap isu-isu ketenagakerjaan terkini.
2. Kuantitas SDM Peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian masih kurang
jumlahnya.
2. Penelitian dan pengembangan yang bisa dijadikan rekomendasi dan bahan kebijakan
pembangunan kawasan serta pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
Target sesuai indikator kinerja sebanyak 17 kajian, dan dapat direalisasikan sebanyak
17 kajian, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sebesar 100%.
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Terselesaikannya jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk kawasan
dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi yang dijadikan
rekomendasi/kebijakan.
2. Terlaksananya kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kelembagaan
IPTEK penelitian dan pengembangan ketransmigrasian.
Outcome: telah diunduh di website oleh pengunjung www.depnakertrans.go.id
dan telah menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan dan pengguna
sebagaimana indikator kinerja utama Badan Litbang dan Informasi pada Review
Renstra Kementerian 2010-2014.
Hambatan dan kendala selama pelaksanaan kegiatan adalah :
1. Ketersediaan anggaran belum mencukupi untuk melakukan penelitian dan
kajian yang lebih responsif terhadap isu-isu ketransmigrasian.
2. Kuantitas SDM Peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian belum
mencukupi.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 59
3. Jumlah Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Penyajian Data dan Informasi
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dari target sebanyak 22 jenis telah
tercapai sebanyak 21 jenis, atau sebesar 95,45%. Hal tersebut dapat dijelaskan
sbb :
Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Terselesaikannya jumlah data dan informasi ketenagakerjaan, pangkalan
data, ketenagakerjaan umum, pelatihan dan produktivitas serta penempatan
dan perluasan kesempatan kerja.
2. Terselesaikannya jumlah data dan informasi ketenagakerjaan, pangkalan
data, hubungan industrial dan jamsostek serta pengawasan ketenagakerjaan.
3. Terlaksananya promosi, integrasi jejaring dan pelatihan serta pelayanan data
dan informasi ketenagakerjaan.
4. Terlaksananya administrasi dan teknis untuk kelembagaan pengelolaan data
dan informasi ketenagakerjaan.
Outcome: telah diunduh di website oleh pengunjung www.depnakertrans.go.id
dan telah dimanfaatkan oleh para peneliti dan pimpinan dilingkungan Kemnakertrans
serta para pemangku kepentingan lainnya. Data dan indormasi ini juga sebagai
dasar perhitungan dalam mengukur Index Pembangunan Ketenagakerjaan.
Hambatan dan kendala selama pelaksanaan kegiatan adalah :
1. Data dan informasi dari daerah belum seluruhnya mengacu kepada Kepmen
Nomor: 250 Tahun 2010.
2. Sinergitas data dengan memberikan bantuan 1 perangkat komputer kepada
masing-masing provisi telah dilakukan namun masih terkendala dengan belum
siapnya tenaga operator. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola data dan
informasi terutama didaerah belum memenuhi kapasitas kebutuhan.
3. Alur data dan informasi dari daerah belum mengalir secara berkesinambungan
sehingga berdampak terhadap kualitas data dan informasi yang dikeluarkan.
4. Sarana dan prasarana pendukung yang terbatas.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Tahun Anggaran 2012
mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 4.103.797.073.000,- dengan realisasi
selama Tahun 2012 sebesar Rp. 3.787.362.107.544,- atau sebesar 92,29%.
Sedangkan dalam Tahun Anggaran 2011 Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mendapat dukungan anggaran dari DIPA sebesar
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 60
Rp. 4.658.040.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.679.148.059.431,- atau
sebesar 78,98%. Dengan demikian realisasi keuangan selama tahun 2012 mengalami
kenaikan sebesar 13,31% dari realisasi keuangan pada tahun 2011.
Kenaikan realisasi keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sangat dipengaruhi oleh beberapa hal :
1. Penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran
Dilaksanakan melalui sosialisasi aplikasi DIPA serta Workshop pelaksanaan
anggaran dan pendampingan penyusunan dan pengusulan revisi DIPA di daerah
dengan menggunakan aplikasi revisi DIPA bagi Satker yang memperoleh dana
dekosentrasi dan dana tugas pembantuan.
2. Laporan keuangan yang tepat waktu dan memenuhi kriteria sistem
akuntansi pemerintah
Dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Sekretariat Jenderal berupa : Laporan Bulanan, Triwulan,
Semester dan Tahunan, sebagai bahan monitoring terhadap kemajuan realisasi
baik keuangan maupun kegiatan. Penyusunan laporan keuangan dilaksanakan
dengan menggunakan system akuntansi pemerintah (SAI) secara berjenjang dari
unit akuntansi kuasa pengguna anggaran disampaikan ke unit akuntansi
pembantu pengguna anggaran eselon I dan kemudian di kompilasi yang
selanjutnya disampaikan ke unit akuntansi pengguna anggaran. Untuk saat ini
pembentukan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah masih belum
semua melaksanakan sehingga masing-masing satuan kerja menyampaikan
langsung ke unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I yang
bersangkutan dalam bentuk Arsip Data Computer (ADK) yang telah digabungkan
antara ADK keuangan dan ADK barang dan di proses lebih lanjut oleh Biro
Keuangan, sedangkan laporan keuangan semesteran disampaikan lengkap
berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan keuangan
(CALK) dan dilampirkan daftar rekening koran dan laporan BMN. Saat ini
Kemnakertrans masih berpredikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
disebabkan adanya penilaian BMN (Barang Milik Negara) belum sesuai dengan
ketentuan dan masih adanya temuan BPK yang belum ditindak lanjuti. Untuk
memperoleh laporan keuangan dengan predikat WTP perlu adanya sinkronisasi
dan kerja sama yang lebih intens antara Biro Keuangan dengan Biro Umum
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 61
(masalah BMN), Inspektorat Jenderal (masalah tindak lanjut temuan) dan semua
unit eselon I yang mempunyai satker-satker di daerah yang mendapatkan alokasi
dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Hambatan dan kendala yang masih di hadapi antara lain adalah :
1. Adanya kendala/kesulitan dalam penetapan jumlah DIPA dan pengelola keuangan
pada satuan kerja yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi maupun tugas
pembantuan.
2. Kurangnya petugas penyusun laporan pada satuan kerja eselon I dan banyaknya
temuan BPK yang belum ditindak lanjuti serta belum disusunnya Standard
Prosedur Operasional (SPO).
3. Kerugian negara belum seluruhnya dapat diselesaikan, dikarenakan berkas
belum dilimpahkan dari Itjen kepada unit eselon I dan dari unit eselon I kepada
Tim Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan Permenakertrans Nomor :
PER.13/MEN/VII/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara
dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Disamping itu
penyelesaian kasus kerugian negara di daerah dengan adanya otonomi daerah
dan perubahan nomenklatur yang mengakibatkan Satker yang terdapat kasus
kerugian negara menjadi hilang, sehingga mengalami kesulitan untuk
memperoleh data/dokumen yang akurat dan penanggungjawab
kegiatan/pengelola keuangan sudah dimutasi serta pihak III tidak diketahui
keberadaannya/pailit.
4. Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan pada satker daerah
mengalami keterlambatan.
5. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) belum
semua satker membentuk struktur organisasi unit akuntansi terutama unit
akuntansi pengguna anggaran wilayah pada satker daerah;
6. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara baik tingkat pusat, daerah, dan wilayah
belum berjalan maksimal sehingga mempengaruhi laporan keuangan, laporan SAI
disampaikan oleh beberapa unit akuntansi belum tepat waktu, laporan keuangan
yang memuat data SIMAK-BMN belum disampaikan secara benar.
7. Adanya petugas akuntansi yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
yang telah mengikuti diklat dimutasi ke unit kerja lain;
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 62
8. Penyusunan laporan keuangan baik Kementerian maupun Sekretariat Jenderal
mengalami keterlambatan, dikarenakan data satuan kerja dari unit eselon I baik
pusat dan daerah, disampaikan ke Biro Keuangan tidak tepat waktu.
Upaya penanganan permasalahan tersebut :
1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai kebijakan yang
berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, pembinaan/bimtek petugas SAI pada
satker baik pusat maupun wilayah, menindaklanjuti secara kontinyu temuan BPK
serta segera menyusun SPO (Standard Prosedur Operational).
2. Koordinasi dengan Itjen agar temuan yang mengakibatkan adanya kerugian
negara dapat diselesaikan, kerugian negara di daerah dilakukan dengan rapat
koordinasi bersama DJKN dan unit eselon I terkait untuk melakukan
pendampingan ke daerah dalam rangka tindak lanjut kerugian negara,
mengumpulkan/iventarisir dokumen kontrak, surat keterangan domisili
perusahaan berada, surat keterangan pailit dari pengadilan untuk dihimpun yang
akan diajukan penghapusan ke DJKN. Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti
diupayakan penghapusan oleh DJKN melalui Ditjen Piutang Lelang Negara.
3. Koordinasi dengan Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota agar usulan pejabat
pengelola keuangan harus sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dan disampaikan ke Biro Keuangan tepat waktu.
4. Koordinasi dengan unit eselon I selaku unit akuntansi eselon I yang
bertanggungjawab dalam penyusunan laporan dengan SAK di unitnya termasuk
SIMAK-BMN.
5. Koordinasi dengan Biro Umum dalam rangka optimalisasi pengumpulan laporan
Barang Milik Negara/SIMAK BMN, dengan unit kerja terkait untuk dapat mengirim
laporan SAI sesuai kebutuhan serta unit kerja yang menangani penyusunan
anggaran.
6. Memanfaatkan pegawai yang telah mengikuti diklat Program Percepatan
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) untuk ditempatkan sebagai petugas
penyusun laporan keuangan.
7. Koordinasi dengan unit eselon I mengenai pengelola keuangan didaerah dan
masalah pengusulan pengelola keuangan, revisi DIPA, dan kesepakatan waktu
Data Sumber (DS) bahan penyusunan laporan keuangan.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 63
Adapun Rekapitulasi alokasi dan realisasi DIPA Tahun 2012 selengkapnya
adalah sebagaimana tabel 4 berikut.
Tabel 4 Rekapitulasi DIPA dan Realisasinya Per Unit Eselon I
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan PAGU DIPA
NO UNIT KERJA J U M L A H
PAGU REALISASI
1. SEKRETARIAT JENDERAL Rp. 369.262.926.000 Rp. 351.333.344.848
2. DITJEN BINALATTAS Rp. 886.429.146.000 Rp. 805.487.910.517
3. DITJEN BINAPENTA Rp. 687.640.788.000 Rp. 629.775.130.357
4. DITJEN PHI & JAMSOS Rp. 184.063.004.000 Rp. 162.125.694.823
5. DITJEN BINWASNAKER Rp. 349.739.293.000 Rp. 334.879.624.334
6. DITJEN P2KT Rp. 796.344.991.000 Rp. 724.779.043.422
7. DITJEN P2MKT Rp. 725.455.419.000 Rp. 678.956.371.202
8. INSPEKTORAT JENDERAL Rp. 42.926.043.000 Rp. 41.126.865.933
9. BALITFO Rp. 61.935.463.000 Rp. 58.898.122.108
Total Rp. 4.103.797.073.000 Rp. 3.787.362.107.544
Sumber : Laporan Keuangan Kemnakertrans Tahun 2012, Biro Keuangan
Grafik DIPA dan Realisasi Anggaran adalah berdasarkan PAGU DIPA
Kementerian Nakertrans Tahun 2012 sebagaimana Grafik berikut ini :
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 64
Dalam akuntabilitas keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) hanya dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum
menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya
kendala dan sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis
kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu belum
ditetapkannya standar analisis biaya oleh instansi yang berwenang.
D. EVALUASI KINERJA
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja
dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, Kementerian Tenaga Kerja
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
SETJEN LATTAS PENTA PHIJamsos
PPK P2KT P2MKT ITJEN LITFO
PAGU DIPA
UNIT KERJA
Grafik Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012
Berdasarkan PAGU DIPA Kemnakertrans (dalam jutaan rupiah)
DIPA
Realisasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 65
dan Transmigrasi telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 19/MEN/XI/2008, dan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap tahunnya.
Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawasan Internal Kementerian dalam tahun
2011 telah melakukan evaluasi terhadap LAKIP unit kerja di lingkungan Kementerian
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang hasilnya telah disampaikan kepada
Menteri melalui Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor RHS.611/IJ/XI/2011 tanggal
8November 2011.Tembusan nota dinas tersebut disampaikan kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pimpinan Unit Kerja
Eselon I di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bersangkutan.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama
dalam pelaksanaan RPJPN 2005 – 2025 (UU No.17 Tahun 2007) dan RPJMN 2010 –
2014 (Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010), capaian pelaksanaan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :
1. Pada tanggal 6 Agustus 2012, telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Tim
Independen (Universitas Indonesia) guna menilai kesiapan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan Deputi
Program dan Reformasi Birokrasi/ Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional
(UPRBN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kesiapan pelaksanaan tersebut dituangkan dalam Dokumen Usulan dan Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang
disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B.166/MEN-SJ/XII/2011.
2. Pada tanggal 12 November 2012, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/3086/M.PAN-RB/11/2012,
menyampaikan hasil penilaian kesiapan reformasi birokrasi :
a. Kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang dituangkan dalam Dokumen Usulan dan Road Map pada
prinsipnya telah memenuhi persyaratan kelengkapan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 66
Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010 – 2014 dengan nilai kelengkapan Dokumen Usulan mencapai
100% dan Road Map mencapai 85%.
b. Hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan Reformasi Birokrasi di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai nilai 54.
c. Nilai akhir kesiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 53 (Level 3), yang
merupakan nilai satu level di atas nilai level minimum untuk dapat diajukan
kepada KPRBN (setelah dilengkapi dengan Berita Acara Validasi Job Grading)
guna mendapat pertimbangan untuk disetujui sebagai instansi yang
melaksanakan Reformasi Birokrasi dan diberikan penghargaan berupa
Tunjangan Kinerja.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 67
BAB IV
PENUTUP
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun
2012, telah sesuai dengan apa yang ditargetkan, bahkan terdapat beberapa indikator-
indikator kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Pada penyusunan LAKIP tahun
2012 ini telah mengacu pada Penetapan Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2012, dimana telah diselaraskan dengan Review Renstra yang
dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 – 2014.
Dalam penyusunan LAKIP ini merupakan hasil kerja sama yang baik diantara
seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengingat
dalam proses penyusunan LAKIP dilakukan berjenjang dari lingkup Kementerian, Eselon
I, Eselon II sampai dengan unit kerja mandiri (UPTP). Disamping itu Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tahun 2012 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan
capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2012.
Selanjutnya, dalam rangka mendukung proses pelaksanaan reformasi birokrasi
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, melalui Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3086/M.PAN-
RB/11/2012, tanggal 12 November 2012, perihal Hasil Penilaian Kesiapan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinyatakan siap melaksanakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan selanjutnya telah diajukan kepada Menteri
Keuangan dan diproses dalam rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional
(KPRBN).
KETERANGAN :
1. : GARIS KOMANDO. 2 : GARIS PEMBINAAN ADMINISTRATIF.
LAMPIRAN : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER. 12/MEN/VIII/2010 Tanggal : 18 Agustus 2010
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SET.BADAN
SET. ITJEN
SEKRETARIAT JENDERAL
RIAT JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
STAF AHLI BIDANG :
1. EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA; 2. KEPENDUDUKAN DAN OTONOMI DAERAH; 3. PENGEMBANGAN WILAYAH; 4. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA; DAN 5. HUBUNGAN INTERNASIONAL.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL
DIREKTORAT PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING
DIREKTORAT PENEMPATAN
TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
PASAR KERJA
DIREKTORAT PENYERASIAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA KAWASAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA
DIREKTORAT PENINGKATAN KAPASITAS
SDM DAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PERENCANAAN
TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN
KAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL
RIAT JENDERAL
SET.DITJEN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETRANSMIGRASIAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN
3. Ditjen Binalattas membawahi 8 Balai Besar , 10 Balai dan Sekretariat BNSP.
4. Ditjen Binapenta membawahi 1 Balai Besar.
5. Pusat K3 melalui Setjen membawahi 1 Balai Besar dan 3 Balai. 6. Balitfo membawahi 1 Balai.
INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT I
BIRO PERENCANAAN
BIRO KEUANGAN
BIRO ORGANISASI
DAN KEPEGAWAIAN
BIRO HUKUM
BIRO UMUM
PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA
LUAR NEGERI
PUSAT HUBUNGAN
MASYARAKAT
PUSAT KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA
DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN
DIREKTORAT BINA LEMBAGA DAN SARANA
PELATIHAN KERJA
DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN
TENAGA PELATIHAN
DIREKTORAT STANDARDISASI
KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
DIREKTORAT PENGUPAHAN DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA
DIREKTORAT PERSYARATAN KERJA,
KESEJAHTERAAN DAN ANALISIS DISKRIMINASI
DIREKTORAT BINA PENEGAKAN
HUKUM
DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA
PEREMPUAN DAN ANAK
DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DIREKTORAT FASILITASI PENEMPATAN
TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH
TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PARTISIPASI MASYARAKAT
SET.DITJEN
SET.DITJEN
SET.DITJEN
SET.DITJEN
SET.DITJEN
STAF AHLI
DIREKTORAT PRODUKTIVITAS DAN
KEWIRAUSAHAAN
PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
PEGAWAI
PUSAT PERENCANAAN
TENAGA KERJA
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN % PROGRAM %
PAGU REALISASI
1 Meningkatnya Daya Saing 1 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan 160.606 138.562 orang 86,27 Program Peningkatan 886.429.146.000 805.487.910.517 90,87
dan Produktivitas Tenaga berbasis kompetensi Kompetensi Tenaga
Kerja Kerja dan Produk- 85.150.056.000
2 Jumlah orang yang disertifikasi kompetensi 12.374 11.312 orang 91,42 tivitas 28.260.545.000
3 Jumlah alumni pelatihan yang mendapatkan 49.764 56.909 orang 114,36
pekerjaan
2 Meningkatnya pelayanan 1 Jumlah penempatan tenaga kerja melalui 75.000 95.407 orang 127,21 Program Penempatan 687.640.788.000 629.775.130.357 91,58
penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar 33 33 provinsi 100,00 dan Perluasan Kesem-
dan perluasan kesempatan Kerja Lokal (AKL), dan kelembagaan tenaga patan Kerja 6.693.611.000
kerja kerja 141.592.802.000
2 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelengga- 360 358 kabupaten/ 99,44 2.804.950.000
rakan program pengurangan pengangguran kota
sementara
3 Jumlah penganggur yang memperoleh 105.000 105.037 orang 100,04
pekerjaan sementara
4 Jumlah wirausaha baru yang tercipta 10.000 17.174 orang 171,74
3. Terwujudnya hubungan 1 Ratio penyelesaian perselisihan hubungan 85 85 % 100,00 Program Pengembangan 184.063.004.000 162.125.694.823 88,08
industrial yang harmonis industrial di luar Pengadilan Hubungan Hubungan Industrial dan
dan meningkatnya peran Industrial terhadap jumlah kasus dalam bentuk Peningkatan Jaminan
kelembagaan industrial perjanjian bersama Sosial Tenaga Kerja
2 Jumlah LKS Bipartit yang dibentuk di 400 427 LKS 106,75
perusahaan
3 Jumlah LKS Tripartit Kabupaten/Kota 50 22 LKS 44,00
4 Meningkatnya penerapan Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem 53.000 53.000 perusahaan 100,00 Program Perlindungan 349.739.293.000 334.879.624.334 95,75
pelaksanaan peraturan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja dan
perundang-undangan Kerja (SMK3) Pengembangan Sistem
ketenagakerjaan di Pengawasan Ketena-
tempat kerja gakerjaan
2012
ANGGARAN
5 Terwujudnya permukiman 1 Jumlah kawasan yang dibangun 63 60 lokasi 95,24 Program Pembangunan 796.344.991.000 724.779.043.422 91,01
dalam kawasan transmigrasi Kawasan Transmigrasi
sebagai tempat tinggal dan 2 Jumlah transmigran yang ditempatkan 9.064 7.546 KK 83,25
tempat berusaha yang layak
6 Berkembangnya masyarakat 1 Jumlah permukiman transmigrasi/kawasan 34 34 kimtrans 100,00 Program Pengembangan 725.455.419.000 678.956.371.202 93,59
dan kawasan transmigrasi transmigrasi yang dikembangkan sarananya Masyarakat dan Kawasan
yang terintegrasi dalam satu Transmigrasi 8.907.677.000
kesatuan sistem pengemba- 2 Jumlah permukiman transmigrasi/kawasan 49 54 kimtrans 110,20 65.220.473.000
ngan ekonomi wilayah yang transmigrasi yang dikembangkan prasarana- 129.761.328.000
berdaya saing nya
3 Jumlah kelembagaan ekonomi yang 87 134 lembaga 154,02
fungsional di permukiman/kawasan
transmigrasi
4 Jumlah kewirausahaan yang berkembang 2.000 2.360 orang 118,00
di permukiman transmigrasi/kawasan
transmigrasi
5 Jumlah permukiman transmigrasi yang 18 23 kimtrans 127,78
mandiri
7 Terselenggaranya dukungan 1 Jumlah bahan/materi pimpinan dan laporan 13 13 bahan 100,00 Program Dukungan 369.262.926.000 351.333.344.848 95,14
manajemen dan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran 23 23 laporan 100,00 Manajemen dan Dukungan
tugas teknis lainnya di lingku- Kemnakertrans Teknis Lainnya
ngan Kemnakertrans Kemnakertrans
2 Jumlah pengelola keuangan yang tersedia 2.500 3.262 orang 130,48
3 Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara 20 20 laporan 100,00
200 200 kasus 100,00
4 Jumlah dokumen akuntabilitas unit kerja 87 87 dokumen 100,00
5 Jumlah peraturan perundang-undangan yang 2 2 RUU 100,00
dihasilkan 6 9 RPP 150,00
2 2 RPERPRES 100,00
30 21 RPERMEN/ 70,00
KEPMEN
6 Jumlah kasus hukum yang diselesaikan 20 44 kasus 220,00
7 Jumlah laporan BMN 359 311 satker 86,63
8 Tercapainya ketaatan dan Jumlah Pengawasan Inspektorat 1.200 1.200 obrik 100,00 Program Pengawasan 42.926.043.000 41.126.865.933 95,81
kepatuhan aparat serta mitra (objek pemeriksaan) dan Peningkatan Akunta- 46.508.984.000
kerja dalam mewujudkan tata bilitas Aparatur 289.050.000
pemerintahan yang baik, Kemnakertrans
bersih, transparan, akuntabel
dan bebas dari unsur kolusi, 336.475.000
korupsi, dan nepotisme (KKN)
9 Meningkatnya pemanfaatan 1 Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar, 14 14 kajian 100,00 Program Penelitian dan 61.935.463.000 58.898.122.108 95,10hasil penelitian dan pengem- prosedur dan kriteria bidang ketenagakerjaan Pengembangan
bangan serta data dan infor- Kemnakertrans
masi untuk mendukung 2 Jumlah rumusan kebijakan, norma, standar, 17 17 kajian 100,00
kebijakan Kemnakertrans dan pengembangan model penyelenggaraan
ketransmigrasian
3 Jumlah pengumpulan, pengolahan, analisis, 22 21 jenis 95,45
dan penyajian data dan informasi ketenaga-
kerjaan dan ketransmigrasian
4.894.226.000
4.103.797.073.000 3.787.362.107.544 92,29
Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.