LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA · 2020. 6. 10. · Kepala Urusan Umum = 1 Orang Kepala Urusan...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA · 2020. 6. 10. · Kepala Urusan Umum = 1 Orang Kepala Urusan...
201
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 201
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN,
AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN,
HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
2014
PENGADILAN AGAMA BANGGAIJLJLJLJL.... KI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARA
PROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAH
Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462
eeee----mail : [email protected] : [email protected] : [email protected] : [email protected]
LAPORAN AKUNTABILITAS
TAHUN ANGGARAN 2014
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS
AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN,
HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.
PENGADILAN AGAMA BANGGAI KI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARA KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI LAUTLAUTLAUTLAUT
PROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAH
Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 ---- 21544215442154421544
mail : [email protected] : [email protected] : [email protected] : [email protected]
ANALISIS
AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN,
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
rahmat dan hikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015
Pengadilan Agama Banggai.
Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah
disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini berisikan tentang informasi
pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran
yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014, meskipun jauh dari kesempurnaan
namun kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian
kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan
dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis bagi Pengadilan Pengadilan
Agama Banggai di masa mendatang dalam menjalankan Tupoksinya.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di Tahun yang akan datang
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, serta berguna dan
bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pencari keadilan.
Banggai, 05 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Banggai
Drs. ANIS ISMAIL NIP 19550522 198103 1 007
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................. i
Daftar Isi ........................................................................................................................... ii
Iktisar Eksekutif ................................................................................................................ iii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 1
C. Sistematika Penyajian ....................................................................................... 4
BAB II
:
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ......................................................................... 6
1. Visi dan Misi ............................................................................................... 6
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................................... 7
B. Indikator Kinerja Utama .................................................................................... 7
C. Rencana Kinerja Tahunan…….......................................................................... 8
D. Penetapan Kinerja Tahun 2014.......................................................................... 10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja .......................................................................................... 12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................................................... 14
C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................... 24
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. RKT 2014
5. PKT 2014
6. SK Tim Penyusun LAKIP
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - iii
alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada
suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan
capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai selama tahun 2014 yang merupakan
pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang
mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini
juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Pengadilan Agama Banggai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat
Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan Pengadilan Agma Banggai Sebagai
Lembaga Peradilan yang Agung melalui kekuasaan kehakiman, serta mendapatkan kepercayaan
publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya
rendah bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan perbatasan, dengan jumlah puluhan
pulau kecil dengan transportasi jangkauan yang sulit, tetapi Pengadilan Agama Banggai Kepulauan,
dengan dana DIPA yang terbatas serta sumber daya Manusia yang sangat terbatas, berupaya mampu
menjawab panggilan pelayanan publik.
SIKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banggai dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat
Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 677-1/SEK/01/SK/XII/2014 tentang
Penyampaian Lakip 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, Pengadilan Agama
Banggai yang berada pada Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang
dipercayakan kepada publik.
Untuk itulah Pengadilan Agama Banggai membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banggai merupakan
Lembaga Peradilan Tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai kawal depan (voorj
post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 2
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata
tertentu diatur oleh Undang-undang.
Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah
sebagai berikut :
1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Agama )
• Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim
untuk diselesaikan.
• Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim,
Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi
peradilan di daerah hukumnya.
• Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim
• Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera/Sekretaris
• Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil
Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian
tekhnis Pengadilan Agama Banggai.
• Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu
Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
• Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.
• Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
• Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta,
buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang
bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 3
• Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil
Sekretaris, Kepala Urusan Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta seluruh
pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Banggai.
• Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan
anggaran.
• Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan
pemanfaatan Barang Milik Negara ( BMN ).
4. Wakil Panitera membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi
Perkara sesuai dengan pola Bindalmin dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda
Gugatan, Permohonan dan Hukum.
5. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi
Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Urusan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan.
Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Banggai Seluruhnya berjumlah 16 (enam belas)
orang terdiri dari :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :
Tenaga Honorer = 6 Orang
Golongan I = - Orang
Golongan II = 3 Orang
Golongan III = 13 Orang
Golongan IV = 1 Orang
b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 5 Orang
Panitera / Sekretaris = 1 Orang
Wakil Panitera = 1 Orang
Panitera Muda Gugatan = - Orang
Panitera Muda Permohonan = - Orang
Panitera Muda Hukum = 1 Orang
Panitera Pengganti = - Orang
Jurusita = 1 Orang
Juru Sita Pengganti = 3 Orang
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 4
c. Jumlah Pejabat Struktural
Wakil Sekretaris = 1 Orang
Kepala Urusan Umum = 1 Orang
Kepala Urusan Kepegawaian = - Orang
Kepala Urusan Keuangan = 1 Orang
C. Sistematika Penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan
Agama Banggai selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan,
Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penulisan.
- Bab II. Rencana Strategis, dijelaskan mengenai Rencana Strategi dan Rencana Kinerja.
Disini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator
Kinerja Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, yang akan dilaksanakan dalam rangka
pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Banggai Tahun 2010-2014.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, diuraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi serta
Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta
langkah-langkah antisipatif yang diambil.
- Bab IV . Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang Keberhasilan dan
Kegagalan, Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Kinerja Pengadilan
Agama Banggai serta Strategi Pemecahan Masalah yang akan dilaksanakan di tahun
mendatang.
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 5
3. Rencana Kinerja Tahun 2014
4. Penetapan Kinerja Tahun 2014
5. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019
6. SK. Tim Penyusun Laporan LAKIP
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 6
BAB II
PERENCANAAN
DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015 – 2019 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselaraskan denga arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman
dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam
mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Banggai...
Adapun visi dari Pengadilan Agama Banggai,adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan
Agama Tingkat Pertama yang Agung”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banggai menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan Pengawai Pengadilan Agama
Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 7
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi Pengadilan Agama Banggai
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai
berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai dapat memenuhi butir 1 dan 2 di
atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai
Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.
Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W.19-A8/46/OT.01.2/I/2014 tanggal 2 Januari 2014,
dapat dilihat sebagai berikut :
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- CT
- CG
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 8
- Lainya
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- CT
- CG
- Lainya
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
f. Persentase responden yang puas terhadap proses
peradilan
Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
cara sidang keliling
Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
C. Rencana Kinerja Tahun 2014
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target
1. Peningkatan penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang
diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:
- CT
- CG
- LAINNYA
c. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
50%
90%
90%
100%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 9
waktu maksimal 6 bulan
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan
100%
100%
2. Peningkatan aksesibilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
- Verzet
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
100%
99%
100%
100%
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas perkara
yang diajukan kasasi yang
disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas perkara
yang diajukan PK yang
disampaikan secara lengkap
c. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas
pemberitahuan isi putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak
e. Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat
f. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara
g. Persentase responden yang
puas terhadap proses peradilan
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara
sidang keliling
100%
100%
5. Peningkatan kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang lulus
diklat teknis
b. Prosentase pegawai yang lulus
diklat non yudisial
100%
100%
6. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara perdata
tertentu yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
100%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 10
7. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan internal/eksternal
yang ditindaklanjuti.
100%
100%
D. Penetapan Kinerja Tahun 2014
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai
wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Banggai, sebagai berikut:
Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Banggai
No
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang berhasil
dengan perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
- CT
- CG
- Lainya
100%
100%
100%
c. Persentase perkara yang
diselesaikan
- CT
- CG
- Lainya
90%
95%
95%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan
100%
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 5 bulan
0%
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 11
- Verzet
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
-
1%
-
-
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
-
b. Persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak.
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu
dan tempat
-
e. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara
100%
f. Persentase responden yang puas
terhadap proses peradilan
-
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang dapat
diselesaikan dengan cara sidang
keliling
100%
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
-
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti
-
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
100%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah
proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu
metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014, dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2014 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
a. Persentase mediasi yang
diselesaikan
166 59 35,54%
b. Persentase mediasi yang
menjadi perdamaian
59 4 6,77
c. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
- CT
- CG
- Lainya
12
2
10
-
12
2
10
-
100%
100%
100%
-
d. Persentase perkara yang
diselesaikan
- CT
- CG
- Lainya
58
99
9
52
85
9
89,65%
85,85%
100%
e. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan
166 147 88,55%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 13
f. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan
0 0 0
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
1
-
-
1
-
-
100%
-
-
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara
lengkap
- - -
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
166 166 100%
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak.
166 166 100%
d. Prosentase penyitaan tepat
waktu dan tempat
- - -
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
166 166 100%
f. Persentase responden yang
puas terhadap proses
peradilan
- - -
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang
dapat diselesaikan dengan
cara sidang keliling
5. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan.
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti
6. Meningkatnya
kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
- - -
b. Persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
4 4 100%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 14
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014 mengacu pada indikator
kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir Tahun 2013, Pengadilan Agama Banggai. telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang
ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
Sasaran 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Sasaran
Target
Realisasi
Capaian
%
a. Persentase mediasi yang diselesaikan 166 59 35,54%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian
59 4 6,77%
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- CT
- CG
- Lainya
2
10
-
2
10
-
100%
100%
-
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- CT
- CG
- Lainya
56
100
10
51
86
10
91,07%
86%
100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
166 147 85,55%
f. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
- - -
� Persentase Mediasi Yang Menjadi Perdamaian
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tentang Mediasi perkara
gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus melalui proses mediasi agar
perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.
Pada Tahun 2014 pengadilan Agama Banggai menerima gugatan perkara perdata
sebanyak 166 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut bila para pihak hadir
maka diupayakan dengan jalan mediasi, dan perkara yang dapat dilaksanakan mediasi 59
perkara dan yang menjadi perdamaian hanya 4 perkara. Hal ini dikarenakan perkara
gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi
dan menjadi perdamaian kedua belah pihak.
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 15
Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai
berikut:
1. Bahwa semua perkara yang masuk telah melalui proses Perdamaian di tingkat desa dan
KUA Kecamatan
2. Bahwa salah satu pihak berkeras untuk didamaikan walaupun pihak lain masih ingin
didamaikan
3. Bahwa alasan untuk berperkara karena tidak ada keharmonisan.
Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi perdamaian
sebagai berikut:
Perkara Capaian Tahun
2014 2013 2012
Mediasi 4 3 1
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara gugatan perdata yang menjadi perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capai
tahun 2012 sebanyak 1 % dan capai tahun 2013 sebanyak 6,81 % dengan capaian Tahun
2014 sebanyak 6,77%.
� Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
• Perkara yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut
merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab
adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2012
dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk di bawah bulan
desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,
duplik, pembuktian/saksi.
Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 10 perkara dan pada Tahun
2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 Perkara sehingga capaiannya 100%.
Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada Tahun 2014
mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang
berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Banggai telah berjalan dengan baik dan
lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun
berikutnya.
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 16
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut :
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Sisa Perkara
- CT
- CG
- Lainya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capaian tahun
2012 sebanyak 100% dan capai tahun 2013 sebanyak 100% dengan capaian Tahun
2014 sebanyak 100 %.
• Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perkara Cerai Talak
Perkara cerai talak yang masuk pada Tahun 2014 sebanyak 46 perkara, diselesaikan
sebanyak 44 perkara dan sisa 2 perkara capaiannya 95,65%.
Keadaan Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Agama Banggai Cerai Talak
Tahun 2014
No Bulan Sisa Awal
Bulan Masuk Putus
Sisa Akhir
Bulan
1. Januari 2 7 1 8
2. Pebruari 8 8 3 13
3. Maret 13 7 6 14
4. April 14 6 6 14
5. Mei 14 3 5 12
6. Juni 12 4 5 11
7. Juli 11 1 5 7
8. Agustus 8 4 5 7
9. September 7 7 5 9
10. Oktober 9 3 3 9
11. Nopember 9 6 5 10
12. Desember 10 0 5 5
Jumlah 2 56 53 5
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara
yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 17
masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam
tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
B
e
berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan
capai tahun 2012 sebanyak 91,48% dan capaian tahun 2013 sebanyak 95,65% dengan
capaian Tahun 2014 sebanyak 91,07 %.
- Perkara Cerai Gugat
Perkara cerai gugat yang masuk pada Tahun 2013 sebanyak 96 perkara, diselesaikan
sebanyak 75 perkara sedangkan perkara yang dicabut untuk cerai gugat sebanyak 11
Perkara dan sisa 10 perkara capaiannya 86,67%.
Keadaan Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Agama Banggai Cerai Gugat
Tahun 2013
No Bulan Sisa Bulan
Ini Masuk Putus
Sisa Akhir
Bulan
1. Januari 10 12 7 15
2. Pebruari 15 12 10 17
3. Maret 17 14 11 20
4. April 20 5 9 16
5 Mei 16 7 6 17
6 Juni 17 7 6 18
7 Juli 18 3 6 15
8 Agustus 15 5 7 13
9 September 13 10 11 12
10 Oktober 12 7 8 11
11 Nopember 11 10 5 16
12 Desember 16 8 10 14
Jumlah 10 100 96 14
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara
yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan
Perkara
2012 2013 2014
masuk Selesai Capaian
% Masuk selesai
Capaian
% Masuk Selesai
Capaian
%
Cerai
talak
47 43 91,48 46 44 95,65 56 51 91,07
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 18
yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih
dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan
Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus
diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
B
e
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada jumlah perkara, yang diselesaikan terjadi penurunan persentase perkara gugatan
perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak
97,72 % dan capai tahun 2012 dengan capaian sebanyak 95,74 Tahun 2014 sebanyak
89,58 %.
- Penyelesaian Perkara Lainnya
Perkara Lainnya yang masuk pada Tahun 2014 sebanyak 9 perkara, diselesaikan
sebanyak 9 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%.
Keadaan Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Agama Banggai Lainya
Tahun 2014
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 1 - 1
2. Pebruari - 1 0
3. Maret - - -
4. April 1 - 1
5 Mei 1 - 2
6 Juni 1 1 2
7 Juli 1 - 3
8 Agustus - 1 2
9 September 1 2 1
10 Oktober 3 1 3
11 Nopember 1 2 1
12 Desember - 2 -
Jumlah 10 10 0
Perkara
2012 2013 2014
masuk selesai Capaian
% Masuk selesai
Capaian
% Masuk Selesai
Capaian
%
Cerai
Gugat
96 86 89,58 96 75 78,12 100 86 86
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 19
Adapun tercapainya target sasaran ini karena tidak banyak perkara yang masuk
Tahun 2014 dan Perkaranyapun perkara perkara yang seder hana dan masuknya bukan
pada akhir Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember serta
jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah
perkara yang harus diselesaikan berbanding tak seimbang sehingga panitera siding
harus bekerja ekstra dalam menyelsaikan tugas.
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, Perkara lainya sebagai berikut:
B
e
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan
capai tahun 2012 sebanyak 100% dan capaian tahun 2013 sebanyak 100% dengan capaian
Tahun 2014 sebanyak 100 %.
� Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara harus diputus
dan diselesaikan dalam waktu lima bulan, dengan ada batas waktu dalam penyelesaian
perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka
perkara tersebut dianggap perkara sisa.
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 20 - 20
2. Pebruari 20 10 30
3. Maret 21 17 34
4. April 12 15 31
5 Mei 11 11 31
6 Juni 12 12 31
7 Juli 5 11 25
8 Agustus 9 12 22
9 September 18 18 22
10 Oktober 13 12 23
Perkara
2011 2012 2013
Masuk selesai Capaian
% Masuk selesai
Capaian
% masuk Selesai
Capaian
%
Lainnya
4 4 100 5 5 100 9 9 100
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 20
11 Nopember 17 12 28
12 Desember 8 17 19
Jumlah 166 147 19
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 146 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 19 capaianya 88,48%.
Hal ini dikarenakan :
1. Agama Banggai menerima perkara yang sederhana
2. Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun
3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah
masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Perkara kurang 5 bulan
93,93
91,83
88,48
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari
capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2012 sebanyak 93,93 % dan capai tahun 2013
dengan capaian sebanyak 91,83 Tahun 2014 sebanyak 88,48 %.
� Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
Keadaan Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu
Lebih Dari 5 Bulan
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari - - -
2. Pebruari - - -
3. Maret - - -
4. April - - -
5. Mei - - -
6. Juni - - -
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 21
7. Juli - - -
8. Agustus - - -
9. September - - -
10. Oktober - - -
11. Nopember - - -
12. Dessember - - -
Jumlah - - -
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 0 perkara dan capaianya 0 %.
Hal ini dikarenakan :
1. Agama Banggai menerima perkara yang sederhana
2. Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun
3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah
masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan sehingga keinginan untuk mendukung
bejalannya persidangan agar cepat selesai.
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5
bulan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Perkara lebih dari 5 bulan
0
0
0
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari
capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan
capaian sebanyak 0 % Tahun 2014 sebanyak 0 %.
Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
No
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
(%)
2. Peningkatan
aksebilitas
putusan Hakim
Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
1 %
0 %
1%
0%
100%
0%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 22
-Peninjauan Kembali 0 % 0% 0%
� Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
� Banding.
• Pada Tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 165 dan
diputus sebanyak 146 perkara, terdiri dari:
- Perkara gugatan Cerai talak yang diputus sebanyak 100 perkara.
- Perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 56 perkara
- Perkara lainnya yang diputus sebanyak 9 perkara
Dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1% perkara dan yang
tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 99% perkara.
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
1. Agama Banggai menerima perkara yang sederhana
2. Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun
3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai
adalah masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Perkara Banding
Nihil
Nihil
1
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun
2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan capaian
Tahun 2014 sebanyak 1 %
� Kasasi
• Pada Tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 165 dan
diputus sebanyak 146 perkara, terdiri dari:
- Perkara gugatan Cerai talak yang diputus sebanyak 56 perkara.
- Perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 100 perkara
- Perkara lainnya yang diputus sebanyak 9 perkara
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 23
dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0% perkara dan yang tidak
mengajukan upaya hukum sebanyak 100% perkara.
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
1. Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang sederhana
2. Pengadilan Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun
3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai
adalah masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Perkara Kasasi
Nihil
Nihil
Nihil
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari capaian tahun
2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan capaian
Tahun 2014 sebanyak 0 %
� Peninjauan Kembali
• Pada Tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 165 dan
diputus sebanyak 146 perkara, terdiri dari:
- Perkara gugatan cerai talak yang diputus sebanyak 56 perkara.
- Perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 100 perkara
- Perkara lainnya yang diputus sebanyak 9 perkaya
dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali sebanyak 0% perkara
dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 100% perkara.
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
1. Agama Banggai menerima perkara yang sederhana
2. Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun
3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai
adalah masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Penijauan kembali sebagai berikut:
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 24
Perkara
Tahun
2012
Capaian %
2013
Capaian %
2014
Capaian %
Perkara Peninjauan
kembali
Nihil
Nihil
Nihil
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun
2012 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 sebanyak 0%
dengan capaian Tahun 2014 sebanyak 0 %
C. Akuntabilitas Keuangan
Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran Aspek Keuangan.
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )
Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang
dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs,
outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator;
menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja
kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.
Pada Tahun 2014 Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai mempunyai 2 (dua)
Program Kegiatan dalam DIPA 01 dan 3 Program kegiatan pada DIPA 04 semuanya sudah
direalisasikan.
Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 maka dapat
diuraikan sebagai berikut :
a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, terselengaranya operasional dan pemeliharaan
perkantoran kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat
capaian kelompok indikator input 98,90%, output 100%, dan outcome 100%.
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 25
b. Pelaksananaan tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan
peradilan dibawahnya. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian
rencana tingkat capaian kelompok indikator input 99,72%, output 99,72% dan outcome
99,72%.
c. Pelaksanaan Program Perkara Prodeo dan Sidang Keliling untuk menjangkau segenap
lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana
tingkat capaian kelompok indikator input 92,34%, output 92,34% dan outcome
92,34%.
Untuk lebih jelas akan diuraikan melalui matrik pengukuran kinerja kegiatan tahun
2013
Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan
No. Sasaran
Kinerja
Indikator
Kinerja Target Anggaran Realisasi
Capaia
n
1. Peningkatan
Penyelesaian
Administrasi
Perkara dan
Sidang Keliling
a. Prosentase
Peningkatan
penyelesaian
perkara
b. Penyelesaian
administrasi
perkara
c. Sidang Keliling
d. Prosentase
perkara yang
belum
diselesaikan
166
perkara/
100%
166
perkara
2 Lokasi
9 perkara
18.780,000
-
17.500.000
147 Perkara
147 perkara
17.170.000
91,83 %
13,36%
98,11%
8,1%
2. Peningkatan
Tertib
Administrasi
Perkara
a. Jumlah berkas
perkara yang
diterima,
disidangkan
b. Berkas Perkara
yang diputus
dan yang
diminutasi
166
Perkara
166
berkas
147 Perkara
147 perkara
91,55
3. Peningkatan
Kualitas SDM
a. Prosentase
pegawai yang
mengikuti
Diklat Bintek
tehnik yudisial
5 Peg
Anggaran
PTA
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 26
b. Prosentase
Pegawai yang
mengikuti
Diklat/bintek
non yudisial
6 peg
Anggaran
PTA
4. Peningkatan
kwalitas
Pengawasan
a. Prosentase
Pengawasan
Regular
Terhadap
Pelaksanaan
Tupoksi Satker
b. Proses temuan
yang ditindak
lanjuti
100%
4
-
-
4
-
100%
5. Peningkatan
Aksessibilitas
Masyarakat
Terhadap
Peradilan
(acces to
justice)
Prosentase proses
penyelesaian
perkara yang
dapat
dipublikasikan
100%
(147
perkara)
6. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Peradilan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Peradilan
- - - -
Pada dasarnya setiap tahun anggaran Pengadilan Agama Banggai selalu
melaksanakan program-program pokok dan sasaran kinerja kegiatan yang tertuang dalam 2
(dua) DIPA Pengadilan Agama Banggai Nomor : 005-01.2.652123/2013, atau disebut
DIPA 01 tanggal 05 Desember 2012, dengan total pagu sebesar Rp. 2.456.198.000. -
Sedangkan dalam pagu 04 dengan Nomor DIPA : 005-04.2.652123/2012, tanggal 5
Desember 2013 Pengadilan Agama Banggai mendapat dana Rp. 18.780.000 dengan
realisasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 27
Tabel DIPA 01
N
o Program Uraian
Indikator
Kinerja Rencana Realisasi Capaian Ket
1.
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah Agung
1. Pembayaran
Gaji dan
Tunjangan
- Input
Dana yang
tersedia
1,502,880,000 1,486,020,904 98,90%
- Output
Pembayaran
Gaji dan
Tunjangan
Pegawai
12 2,268,173,465
- Outcome
Kesejahteraan
Pegawai
100 % 98,90% 98,90%
- Benefits
Kinerja
semakin
meningkat
100% 98,90% 98,90%
- Impact
Tugas
diselesaikan
dengan baik
100% 98,90% 98,90%
2. Perawatan
Gedung
Kantor
- Input
Dana yang
tersedia
17,900,000 17,900,000 100.00%
- Output
Terlaksananya
Perawatan
Gedung dan
Halaman
Kantor
925
- Outcome
Gedung dan
Halaman
Kantor
Terawat
dengan Baik
100
- Benefits
Kenyamanan
Dalam Bekerja
100
- Impacts
Pelayanan
pada
Masyarakat
Meningkat
100
3. Pemeliha-
raan
Peralatan
- Input
Dana yang
Tersedia
39,150,000 39,148.500, 100.00%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 28
Kantor
- Output
Terpenuhinya
Perawatan
Peralatan
Kantor
- Outcome
Terpakainya
Kembali
Peralatan
Kantor yang
Rusak
100.00%
- Benefits
Kegiatan
kantor lancar
100.00%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100.00%
4. Pemeliha-
raan
Kendaraan
Dinas Roda 4
- Input
Dana yang
tersedia
18,000,000 18,000,000 100%
- Output
Terlaksananya
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas Roda 4
1
- Outcome
Terawatnya
Kendaraan
Dinas Roda 4
100%
- Benefits
Kelancaran
Aktifitas Kerja
100%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100%
5. Pemeliha-
raan
Kendaraan
Dinas Roda 2
- Input
Dana yang
Tersedia
9,600,000 9,600,000 100.00%
- Output
Terlaksananya
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas Roda 2
3
- Outcome
Terawatnya
Kendaraan
Dinas Roda 2
100.00%
- Benefits
Kelancaran
Aktifitas Kerja
100.00%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100.00%
6. Langganan
Daya dan
Jasa
- Input
Dana yang
Tersedia
13,800,000 12,866,661 93,23%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 29
- Output
Terlaksananya
Langanan
Daya dan Jasa
12 bln
- Outcome
Terlaksananya
Langanan
Daya dan Jasa
100%
- Benefits
Terbayarnya
Langanan
Daya dan Jasa
100%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100%
7. Pengiriman
Surat-surat
Dinas
- Input
Dana yang
Tersedia
3,000,000 2,999,390 99,98%
- Output
Terlaksananya
Pengiriman
Surat-surat
Dinas
100.00%
- Outcome
Terlaksananya
Pengiriman
Surat-surat
Dinas
100.00%
- Benefits
Kelancaran
aktifitas kerja
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100.00%
8. belanja
barang non
operasional
- Input
Dana yang
tersedia
131,174,000 131,174,000 100%
- Output
Terlaksana-
nya
Operasional
Perkantoran
dan Pimpinan
12
- Outcome
Terpenuhinya
Operasinal
Perkantoran
dan Pimpinan
100.00%
- Benefits
Kelancaran
Aktifitas Kerja
100.00%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100.00%
- Perjalanan
Konsultasi
ke Tingkat
- Input
Dana yang
Tersedia
73,064,000 73,060,000 100%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 30
Banding
- Output
Terlaksana-
nya Perjalanan
Konsultasi ke
Tingkat
Banding
12 Bln
- Outcome
Terpenuhinya
Perjalanan
Konsultasi ke
Tingkat
Banding
100.00%
- Benefits
Kelancaran
Aktifitas Kerja
100.00%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100.00%
- Biaya
Perjalanan
Bendahara
ke KPPN
Luwuk
- Input
Dana yang
Tersedia
11,400,000 14,400,000 100.00%
- Output
Terlaksana-
nya
Operasional
Perkantoran
dan Pimpinan
12
- Outcome
Terpenuhinya
Operasional
Perkantoran
dan Pimpinan
100.00%
- Benefits
Kelancaran
aktifitas kerja
100.00%
- Impacts
Kinerja
Meningkat
100.00%
Tabel DIPA 04
No
Sasaran Kinerja
Indikator Kinerja
Target
Anggaran
Realisasi
Capaian
1 2 3 4 5 6 7
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 31
1. Terselesaikannya
Penyelesaian Perkara
yang Sederhana Tepat
Waktu, Transparan dan
Akuntabel di lingkungan
Peradilan Agama
1. Belanja barang
operasional lainnya
2. Terlaksananya
Sidang Keliling.
3. Perkara prodeo
230.000
17,500,000
5 perkara
,230,000
17,170,000
1.050,000
0%
98.11%
16,29%
-
-
-
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan
rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana
dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Banggai
menetapkan 2(dua) sasaran. Dalam DIPA 01 Dua sasaran tersebut telah direalisasikan dan
memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar ,99,06%.
Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013 maka dapat
dilaporkan sebagai berikut :
a. Tersedianya dukungan manajemen dan Tugas teknis dalam penyelengaraan fungsi
peradilan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 99.06 %.
b. Tersedianya saraana dan prasarana yang mendukung penyelengaraan
peradilan/penyelengaraan peradilan berbasis teknologi. Sasaran tersebut dilaksanakan
dengan pencapaian tingkat capaian .99,06%.
Dan pada DIPA 04 dengan 3 (tiga) sasaran pokok. Dua sasaran tersebut telah
direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar
109,52%
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 32
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pencapaian kinerja tidak dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan
pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.
Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga
sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Agama Banggai
menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun
berjalan.
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan
terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan
program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program
dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum
memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya
kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat
diatasi.
B. SARAN
Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana
yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan
sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum terpenenuhi tidak sesuai dengan
usulan sehingga Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di
Pengadilan Agama Banggai.
Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk
kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan
dapat terwujud.
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 33
Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan
yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang
dan maksimal.
LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 34
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. RKT 2012, 2013 & 2014
5. PKT 2013
6. SK Tim Penyusun LAKIP
7. Lampiran-lampiran lainnya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
Jml Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkara yang masuk Catatan : berdasarkan perma no.01/2008 perkara yang masuk harus melalui mediasi
Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan laporan semester, dan Laporan Tahunan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT= - CG= - LAINNYA=
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - CT= - CG= - LAINNYA=
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Majelis Hakim Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
g. Persentase responden yang puas terhadap
Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan hasil survey independen
proses peradilan 4. Peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perkara perdata tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata Catatan : Perkara tertentu : -warisan -gono-gini -Eksekusi anak
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.
Visi : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG AGUNG”
Misi :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Target 2014
Uraian INDIKATOR
KINERJA TARGET KINERJA
Program Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK
Meningkatnya penyelesaian perkara.
a. Persentase
mediasi yang diselesaikan.
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - cerai talak - .CG - Lainnya
d. Persentase perkara yang
100%
5%
100 100 100
100%
8%
100 100 100
100%
9%
100 100 100
100%.
10%
100 100. 100
100%
12%
100. 100. 100
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan Publik percaya bahwa Pengadilan Agama ................ dapat memenuhi butir 1 dan 2
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
diselesaikan: - CT. - CG. - Lainnya
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - PK
a. Persentase
berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
90 % 97% 100%
100% - X X X X
93% 98% 100%
100% - X X X X
96%. 99%. 100%
100% - X X X X
........
97%. 99%
100.%
100% - X X X X
98% 99%
100.%
100% - X X X X
Peningkatan aksesibilitas masyarakat
disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.
X
100%
2 Majelis
100% X
X
100%
2 Majelis
100% X
X
........
100%
3 Majelis
100% X
X
100%
3 Majelis
100% X
X
100%
3 Majelis
100% X
terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
c. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase
100%
4 L X X
X
100%
4 L X X
........
100%
4 L X X
........
100%
4 L . X X .
........
100%
4 L X X
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
X
100%
X
100%
X
100%
X
100%
X
100%
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN 2014
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT - CG - LAINNYA
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
50%
90% 90%
100%
100%
100% 2. Peningkatan aksesibilitas
putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100% 99%
100% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
100%
100%
100%
100%
100% -
100% 4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
100%
100% 5. Peningkatan kualitas
SDM a. Prosentase pegawai yang
lulus diklat teknis b. Prosentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial
100%
100%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
Banggai, 2
Ketua Pengadilan Agama Banggai
Drs. Anis Ismail NIP. 19550522
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap yang
100% ersentase pengaduan
masyarakat yang
ersentase temuan hasil
eksternal yang
100%
100%
2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Banggai
Drs. Anis Ismail 19550522 198103 1 007
RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2016
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT - CG - Lainnya
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan
50%
90% 90%
100%
100%
100% 2. Peningkatan aksesibilitas
putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100% 99%
100% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
100%
100%
100%
100%
100% -
100% 4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
100%
100% 5. Peningkatan kualitas
SDM a. Prosentase pegawai yang
lulus diklat teknis b. Prosentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial
100%
100%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
Banggai, 2
Ketua Pengadilan Agama Banggai
Drs. Anis Ismail NIP. 19550522
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap yang
100% ersentase pengaduan
masyarakat yang
ersentase temuan hasil
eksternal yang
100%
100%
2 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Banggai
Drs. Anis Ismail 19550522 198103 1 007
PENETAPAN KINERJA
UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2015
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT - CG - Lainnya
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan
50%
90% 90%
100%
100%
100% 2. Peningkatan aksesibilitas
putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100% 99%
100% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
100%
100%
100%
100%
100% -
100% 4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
100%
100% 5. Peningkatan kualitas
SDM a. Prosentase pegawai yang
lulus diklat teknis b. Prosentase pegawai yang
lulus diklat non yudisial
100%
100%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.
Ketua Pengadilan Agama
Drs. Anis Ismail NIP. 19550522 198103
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.
Banggai,
Ketua Pengadilan Agama Banggai Panitera/
Arsu Laadi, SH198103 1 007 NIP.19591110 198103 1 007
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap yang
100% pengaduan
masyarakat yang
ersentase temuan hasil
eksternal yang
100%
100%
Banggai, 2 Januari 2015
Panitera/Sekretaris
Arsu Laadi, SH NIP.19591110 198103 1 007
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI Nomor: W19-A8/553/KP.04.5/12/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM KERJA LAPORAN AKUNTABILITAS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2014
Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban kerja dalam pelaksanaan
penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2014, maka dipandang perlu dibentuk Team yang melaksanakan tugas
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
Agama Banggai Tahun 2014.
2. Bahwa Peagwai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanaklan tugas tersebut pada
point 1. diatas.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.43 Tahun 1999
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1949 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
5. Surat Edaran Mentri Pendayagunaaan Aparatur Negara (MENPAN) No.
SE/31/M.PAN/12/2004.
Memperhatikan: Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A/SEK/KU.01/11/2014 Tanggal
28 Nopember 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Team Kerja Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.
Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran Surat
Keputusan ini.
Kedua : Tugas dan Kewajiban Team adalah :
1. Menyiapkan data dan Hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
2. Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan
melaporkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 26 Desember 2014
Ketua Pengadilan Agama Banggai
Drs. ANIS ISMAIL NIP. 19550522 198103 1 007
Tembusan :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu
Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Nomor : W19-A8/553/KP.04.5/12/2014
Tanggal : 26 Desember 2014
NO NAMA PANGKAT,
GOL/RUANG
JABATAN
DALAM
DINAS
KET
1 2 3 4 5
1. Samsudin Djaki, SH
Nip. 19800429 200704 1 001
Penata Muda Tingkat I, III/b Hakim
2. Sabrin, S.Ag.
Nip. 19731005.200212.1.005
Penata, III/c Wasek
3. Dra. Aisyah
Nip. 19621115.199203.2.002
Penata Tingkat I, III/d Wapan
4. Maswati Masruni, S.H.
Nip. 19800528.200312.2.004
Penata, III/c PanMud Hukum
5. Ahmad Shabri Zunnurain, S.H
Nip. 19860417.200604.1.004
Penata Muda, III/a Kaur Keuangan
6. Muhammad Saleh, S.H.I
Nip. 19811215.200904.1.007
Penata Muda Tingkat I, III/b Kaur Umum
7. Rudi Hartono, S.H.I
Nip. 19820508.200912.1.001
Penata Muda Tingkat I, III/b Jurusita Pengganti
8. Mohammad Fadhil
Nip. 19780807.200912.1.002
Pengatur Muda Tingkat I, II/b Jurusita Pengganti
9. Aguslin
Nip. 19840814.200604.1.003
Pengatur Muda, II/a Jurusita Pengganti
Ketua,
Drs. ANIS ISMAIL NIP. 19550522 198103 1 007