LANDASAN YURIDIS

9
PENDAHULUAN PENDAHULUAN TUJUAN DAN LANDASAN TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM http:// atau www.rinnanikshi.wordpress.com http:// atau www.rinnanikshi.wordpress.com STIE LAMPUNG TIMUR STIE LAMPUNG TIMUR RINNANIK, S.H.I RINNANIK, S.H.I

description

PENDAHULUAN TUJUAN DAN LANDASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM http:// atau www.rinnanikshi.wordpress.com STIE LAMPUNG TIMUR RINNANIK, S.H.I. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LANDASAN YURIDIS

Page 1: LANDASAN YURIDIS

PENDAHULUANPENDAHULUANTUJUAN DAN LANDASANTUJUAN DAN LANDASAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAMPENDIDIKAN AGAMA ISLAMhttp:// atau www.rinnanikshi.wordpress.comhttp:// atau www.rinnanikshi.wordpress.com

STIE LAMPUNG TIMURSTIE LAMPUNG TIMURRINNANIK, S.H.IRINNANIK, S.H.I

Page 2: LANDASAN YURIDIS

1.1. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diejawantahkan dalam Pendidikan Nasional, yang diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan menetapkan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kulian pendidikan Tinggi wajib memuat mata kulian pendidikan agama, pendidikan Kewarganegaraan dan agama, pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.

2.2. Berdasarkan pertimbangan di atas, Direktorat Berdasarkan pertimbangan di atas, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) memutuskan Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) memutuskan dengan SK No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang dengan SK No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Page 3: LANDASAN YURIDIS

LANDASAN YURIDISLANDASAN YURIDIS

• UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ps UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ps 39 ayat 239 ayat 2 yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan yang menyebutkan tentang isi kurikulum, jalur, dan jenjang pendidikan wajib yang memuat: jenjang pendidikan wajib yang memuat: a) Pendidikan Pancasila; a) Pendidikan Pancasila; b) Pendidikan Agama; dan b) Pendidikan Agama; dan c) Pendidikan Kewarganegaraanc) Pendidikan Kewarganegaraan

• UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa.

• Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 30 tahun 19901990, menetapkan status pendidikan Pancasila dalam , menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. setiap program studi dan bersifat nasional.

Page 4: LANDASAN YURIDIS

• PP no. 60 tahun 1999PP no. 60 tahun 1999• Sejak 1983—1999 silabus pendidikan Pancasila banyak Sejak 1983—1999 silabus pendidikan Pancasila banyak

mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat.berlaku dalam masyarakat.

• Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang Keputusan Dirjen Dikti No. 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Kurikukum Inti Mata Kuliah penyempurnaan Kurikukum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia.PT di Indonesia.

• Kep Mendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Kep Mendiknas no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, dan Nomor 45/U2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 45/U2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan telah menetapkan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi.studi.

Page 5: LANDASAN YURIDIS

•Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Dikti no. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi(MPK) di Perguruan Tinggi..

•Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di PT.Pengembangan Kepribadian di PT.

Page 6: LANDASAN YURIDIS

TUJUAN PENDIDIKAN AGAMA TUJUAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAMISLAM

Page 7: LANDASAN YURIDIS

A. MataA. Mata KuliahKuliah PendidikanPendidikan Agama Agama IslamIslambertujuanbertujuan memberikanmemberikanwawasanwawasan dan dan pemahaman terhadap mahasiswa yang pemahaman terhadap mahasiswa yang beragama Islam. Penekanan diberikan pada beragama Islam. Penekanan diberikan pada dasar yuridis dan tujuan PAI, kondisi umat dasar yuridis dan tujuan PAI, kondisi umat Islam kontemporer; Konsep Ketuhanan dan Islam kontemporer; Konsep Ketuhanan dan alam semesta; Sumber Hukum Islam, Islam alam semesta; Sumber Hukum Islam, Islam sebagai suatu Sistem Kehidupan (Pokok-sebagai suatu Sistem Kehidupan (Pokok-Pokok Ajaran Islam: Iman, Islam, dan Ihsan; Pokok Ajaran Islam: Iman, Islam, dan Ihsan; pendidikan dan ilmu pengetahuan & pendidikan dan ilmu pengetahuan & teknologi; ibadah dan pernikahan; Ekonomi teknologi; ibadah dan pernikahan; Ekonomi Islam; Hak Asasi Manusia dan toleransi)Islam; Hak Asasi Manusia dan toleransi)..

Page 8: LANDASAN YURIDIS

B. Pendidikan Agama Islam bertujuan agar B. Pendidikan Agama Islam bertujuan agar melalui pengalaman pembiasaan dan melalui pengalaman pembiasaan dan penghayatan ajaran agama islam dalam penghayatan ajaran agama islam dalam kehidupan sehari2 dapat membina kehidupan sehari2 dapat membina keimanan.keimanan.

Agar dapat menunmbuhkan suatu motivasi Agar dapat menunmbuhkan suatu motivasi dan sikap hidup yang lebih bermakna bagi dan sikap hidup yang lebih bermakna bagi mahasiswamahasiswa

Agar dapat membekali Mahasiswa untuk Agar dapat membekali Mahasiswa untuk mampu melihat dunia ini dari sisi yang mampu melihat dunia ini dari sisi yang lain (fisika&metafisika)lain (fisika&metafisika)

Agar Mahasiswa menjadi Insan IntelektualAgar Mahasiswa menjadi Insan Intelektual

Page 9: LANDASAN YURIDIS

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

• UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan UU No. 2 Th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan Nasional, pasal 4, dinyatakan tujuan pendidikan nasional, yaitunasional, yaitu:: ““Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian kesehatan jasmani, dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”kemasyarakatan dan kebangsaan.”