LAMPIRAN IV REKAPITULASI KEMENTERIAN PELAKSANA PPRG
Transcript of LAMPIRAN IV REKAPITULASI KEMENTERIAN PELAKSANA PPRG
LAMPIRAN IV REKAPITULASI KEMENTERIAN
PELAKSANA PPRG
DAFTAR KEMENTERIAN PELAKSANA PPRG 1. KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ...................................................... 3
2. KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ................................................................................... 4
3. KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ................................... 5
4. KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN ....................................................................................... 7
5. DALAM NEGERI ............................................................................................................................. 8
6. PERTAHANAN.............................................................................................................................. 10
7. AGAMA ....................................................................................................................................... 12
8. KEUANGAN ................................................................................................................................. 14
9. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ................................................................................................ 16
10. PERDAGANGAN .......................................................................................................................... 18
11. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) .......................................................................... 20
12. PERTANIAN ................................................................................................................................. 21
13. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .................................................................................... 23
14. DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ........................................ 25
15. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS ........................................................... 26
16. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ...................................... 27
17. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ......................................................................... 29
18. PEMUDA DAN OLAHRAGA .......................................................................................................... 31
19. PERINDUSTRIAN .......................................................................................................................... 32
20. PERHUBUNGAN .......................................................................................................................... 34
21. HUKUM DAN HAM ...................................................................................................................... 35
22. PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ........................................................................ 37
23. KELAUTAN DAN PERIKANAN ....................................................................................................... 39
24. PARAWISATA .............................................................................................................................. 40
25. SOSIAL ......................................................................................................................................... 42
REKAPITULASI KEMENTERIAN PELAKSANA PPRG Data dan informasi dari kuesioner yang telah diterima kemudian direkapitulasi untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi dan progres yang terjadi di Kementerian dan Lembaga. Rekapitulasi dibuat per kementerian dan memuat pernyataan-pernyataan responden terkait kendala, solusi, inovasi, dan harapan ke depan terkait pelaksanaan PUG melalui PPRG. Berikut disajikan tabel-tabel rekapitulasi kementerian yang telah diterima hingga tanggal 15 Oktober 2016.
KEMENTERIAN 1. KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretaris Kementerian – Biro Perencanaan KUESIONER A - Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Suatu langkah percepatan PUG sekaligus menunjang upaya pencapaian Good Governance.
Pengetahuan ini didapatkan dari: media massa dan informasi dari pertemuan ttg PUG oleh penggerak gender; serta advokasi dariKementerian PP dan PA
I. KOMITMEN Kepmenko tentang Pembentukan Pokja PUG, yang disosialisasikan kepada unit Es I s/d Staf
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra dan Renja mengandung perspektif/isu gender pada: Indikator kinerja kegiatan
Sudah ada pedoman Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/sejenisnya terkait PPRG, namun belum disosialisasikan.
0,75/1
III. KELEMBAGAAN Kepmenko tahun 2016 tentang Pembentukan Pokja PUG masih dalam proses
Adapun Fokal Poin Gender (FPG) terdapat pada level eselon III, namun belum mendapatkan pelatihan.
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Fasilitator PUG/PPRG belum mengalami peningkatan dalam jumlah dan kualitas karena belum mendapatkan pelatihan, baik yang one-time maupun yang reguler.
SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG berjumlah 25 orang. Namun jumlah ini belum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Belum ada modul pelatihan teknis, struktural dan fungsional yang mengintegrasikan materi PUG/PPRG
0,38/1
V. DANA Tersedia anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG, seperti: sosialisasi, advokasi, pelatihan, workshop, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dll, namun belum mencukupi
Belum ada lembar ARG/GBS yang sudah disusun dan sudah dianggarkan
0,50/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Ada data terpilah, disajikan dlm bentuk table Data tidak rutin di-update, dianalisis, dan dimanfaatkan
untuk penyusunan kebijakan dan evaluasi
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Sudah menggunakan alat analisis gender yaitu GAP untuk melakukan perencanaan program/kegiatan dengan menggunakan analisis gender.
Secara umum Program dan Kegiatan di Kemenko Polhukam sudah responsif gender tetapi untuk analisisnya belum pernah dilakukan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
0/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan masyarakat, krn PUG/PPRG masih bersifat kegiatan internal.
0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan PUG, sehingga perlu meningkatkan komunikasi yang intensif tentang pemahaman gender.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Peningkatan kapasitas Tim Teknis PUG dan Pokja Gender agar lebih optimal
HARAPAN KE DEPAN Peningkatan monev pelaksanaan program dan kegiatan yg responsif gender
REKOMENDASI Sosialisasi Juknis PPRG Kemenko Pelatihan reguler untuk fasilitator/Tim Pokja/FPG Penyusunan Lembar ARG Pelibatan masyarakat
4,29/8
KEMENTERIAN 2. KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretaris Kementerian – Biro Perencanaan 2. Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan lndustri; 3. Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah
KUESIONER A - Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Suatu strategi percepatan PUG di instansi Pusat/Daerah melalui integrasi kegiatan dan penganggaran.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi oleh Kementerian Pembina PUG (KPPPA dan Bappenas), Tim Responsif gender Kemenko Perekonomian
I. KOMITMEN Pedoman Pelaksanaan PUG tidak dalam bentuk Peraturan atau Ketetapan Menteri. Namun dalam bentuk Buku Pedoman yang ditandatangani oleh Menko (Hatta Rajasa).
Pedoman PUG disosialisasikan melalui rapat-rapat Tim Responsif Gender
0,5/1
II. KEBIJAKAN Renstra tidak mengandung isu gender. Renstra fokus pada strategi sesuai amanat Perpres 8/2015, guna mencapai tujuan organisasi sesuai Tusi yang diemban
Demikian juga pada Renja Tahunan, tidak ada isu gender yang secara spesifik ditangani. Namun dalam pelaksanaan kegiatan keterlibatan semua komponen kementerian mendapat porsi yang sama.
Adapun mengenai pedoman pelaksanaan PPRG/ juknis/sejenisnya, masih draft, menunggu feedback pembina PUG Nasional
0/1
III. KELEMBAGAAN Pokja PUG disahkan melalui: Surat Keputusan Menko 0,67/1
No. 180/2015. Fokal Poin Gender (FPG) adalah Tim Responsif Gender
(Tim RG) Namun belum secara khusus mendapatkan pelatihan
dari Pembina PUG Nasional IV. SUMBERDAYA
MANUSIA Fasilitator PUG/PPRG utk internal Kemenko adalah Tim
RG, namun belum mendapatkan pelatihan PPRG, dan tentu saja belum ada pelatihan reguler terkait PUG/PPRG.
Tiadanya pelatihan dikarenakan belum teralokasinya anggaran
Kemenko Perekonomian tidak menyelenggarakan pelatihan teknis, struktural, dan fungsional (menginduk kepada K/L sektor), sehingga tidak dapat mengintegrasikan PUG/PPRG dalam modul pelatihan.
Jumlah Tim RG keseluruhan adalah 33 orang.
0,5/1
V. DANA Ada alokasi dana penunjang Tim ARG 1/1 VI. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Belum ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah; berjalan sesuai tugas dan fungsi.
Tidak ada data terpilah terkait sektor yang ditangani Kemenko, sebab: Tugas Tim RG hanya pada implementasi PUG di internal Kemenko Perekonomian
0/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan GAP dan sudah melakukan PPRG menggunakan GAP pada GBS.
Belum memiliki piranti monitoring dan evaluasi PUG/PPRG karena Pedoman PPRG masih dalam tahap draft
0,67/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam rangka pendampingan penyusunan pedoman PUG.
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya PUG. Oleh sebab itu telah dilakukan advokasi dan sosialisasi PUG.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
-
HARAPAN KE DEPAN Peningkatan intensitas sosialisasi dan pelatihan, pengalokasian dan peningkatan anggaran
REKOMENDASI Komitmen: Advokasi untuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Kemenko
SDM: Pelatihan PUG/PPRG untuk peningkatan kapasitas Tim RG dan untuk penguatan kelembagaan PUG.
Data Terpilah: Penyediaan data terpilah Kementerian dan sektor yang ditangani.
4,33/8
KEMENTERIAN 3. KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretaris Kementerian – Biro Perencanaan(sudah melibatkan semua UE I)
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: a) Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender yang menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), serta pencapaian target-target tujuan Pembangunan Milenium (MDGs); b) Tujuan Stranas PPRG adalah agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Dari kegiatan sosialisasi, pertemuan, terutama yang diselenggarakan oleh Kemen PPPA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: a) Permenko Kesra No. 1 Th 2013 ttg Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi; b) Kepmenko Kesra No. 35 Th 2013 ttg Tim Koordinasi Pencegahan dan nanganan Pornografi; c) Permenko Kesra No. 7 Th 2014 ttg RAN Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan anak Dalam Konflik Sosial; d) Permenko Kesra No. 6 Th 2014 ttg Sub Gugus Tugas Pengembangan PAUD HI; e) Permenko PMK No. 2 Th 2016 Ttg RAN Pemberantasan TPPO Tahun 2015-2019 (dalam proses); f) Permenko PMK No. 3 Th 2016 ttg Roadmap Pemulangan dan Pemberdayaan TKIB (dalam proses; g) Permenko PMK No. 4 tentang Stranas Perlindungan Anak (dalam proses)
Peraturan Menteri yang sudah disosialisasikan: Permenko Kesra terkait substansi Pornografi, PTPPO, Perlindungan Perempuan dalam Konflik Sosial, Inpres No 5 Tahun 2014 tentang GN AKSA sudah disosialisasikan kepada para pejabat di tingkat pusat dan daerah
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra Kemenko mengandung perspektif/isu gender pada bagian Arah Kebijakan
Renja Tahun 2016 Kemenko mengandung perspektif/isu gender pada bagian Analisis Situasi dan Arah Kebijakan.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja dalam kegiatan workshop dan seminar.
1/1
III. KELEMBAGAAN Pokja PUG Kemenko PMK sudah disahkan melalui Kepmenko Kesra Nomor 44 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesra.Pokja PUG terdiri dari UE I.
FPG berada di Level Kedeputian (Eselon 1 : Deputi bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)
Namun belum mendapatkan pelatihan PUGsudah pernah melakukan pelatihan bagi 50 orang fokal poin.
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Hingga tahun 2015 belum memperoleh kesempatan pelatihan ToT Fasilitator, sehingga belum memiliki Fasilitator dlm Kemenko
Sudah ada Tim Pelaksana PUG dan PPRG, sesuai Kepmenko Kesra No. 44 Th 2013
Tim Pelaksana PUG dan PPRG sudah mendapatkan pelatihan, walaupun pelatihan diadakan belum secara
0,5/1
regular Saat ini sudah mencapai sekitar 25 orang SDM pelaksana
PUG dan PPRG. Belum ada modul pelatihan teknis, struktural dan
fungsional yang mengintegrasikan materi PUG/PPRG memang tidak ada badan diklat, sehingga tidak membuat modul pelatihan dan berarti tidak dapat mengintegrasikan.
V. DANA Anggaran yang dialokasikan masih terbatas Lembar ARG disusun oleh keasdepan Deputi
Perlindungan Perempuan dan Anak.
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Pada bagian kepegawaian, Biro Umum, Setmenko PMK, digunakan untuk keperluan pengembangan pegawai
Untuk penanganan konflik tingkat nasional data terpilah dikoordinir oleh KPPA dan dilaksanakan oleh K/L tekhnis seperti Kemensos dan Kemendagri pada penanganan konflik tingkat nasional. Data tersebut di up date, dianalisis dan dijadikan dasar dalam penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dan anak pada saat tanggap cepat bencana sosial serta penanganan tindak lanjut oleh K/L terkait di level daerah.
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP utk GBS Sudah memiliki piranti monitoring dan evaluasi yaitu
SIPP (dapat dilihat pada: sip.kemenkopmk.go.id )
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Di kedeputian 7, SPP (Simpan Pinjam Untuk Perempuan) dalam PNPM adalah contoh pelaksanaan PPRG dalam program
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Adanya ketidakseragaman persepsi/pemahaman mengenai PUG dan PPRG. Oleh karena itu Kemen PPPA telah diundang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang PUG/PPRG dan untuk melakukan pelatihan.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Penyediaan sarana dan prasarana untuk pegawai perempuan (ladies parking, ruang laktasi) dan penyandang disabilitas.
HARAPAN KE DEPAN Selain pelatihan terkait PPRG perlu disusun juklak/ juknis untuk PPRG bagi perencana kegiatan/keuangan di K/L;
Perlu penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya PPRG, agar dalam perencanaan tingkat terendah pun issue gender diperhatikan.
REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit eselon I dan II
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk peningkatan kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
7,17/8
KEMENTERIAN 4. KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretaris Kementerian – Biro Perencanaan KUESIONER A - Umum
DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Stranas PPRG: kegiatan yang memperhatikan gender dan ketidak setaraan gender.
Pengetahuan ini didapatkan dari: sosialisasi dan media massa
I. KOMITMEN Belum memiliki peraturan menteri terkait pelaksanaan PUG. Sebagai Kementerian baru, masih fokus dengan pembentukan organisasi (termasuk pengisian pejabat dan staf) dan kegiatan prioritas nasional lainnya.
0/1
II. KEBIJAKAN Sbg kementerian baru, penyusunan Renstra, Renja, dan RKA-K/L masih fokus pada kegiatan prioritas nasional secara umum tanpa memandang gender, serta masih minimnya pemahaman gender pada pejabat dan personilyang sudah ada pada waktu penyusunan Renstra, Renja, dan RKA-K/L.
0/1
III. KELEMBAGAAN Belum ada rancangan pelaksanaan PUG, dan terbatasnya personil kementerian untuk dapat menjadi anggota POKJA dan Fokal Poin Gender
0/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belum ada rancangan pelaksanaan kegiatan yang mengadopsi PUG
Belum diadakan pelatihan
0/1
V. DANA Belum dilakukan perencanaan khusus dalam rangka ARG 0/1 VI. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Data pegawai kementerian 0,5/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Belum ada perencanaan dan monitoring evaluasi kegiatan berbasis gender
0/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Idem 0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Keterbatasan pegawai di kementerian, sehingga pelaksanaan PUG/PPRG tidak atau belum bisa dilakukan
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
-
HARAPAN KE DEPAN - REKOMENDASI Advokasi Pejabat Eselon I terkait PUG dan PPRG
Sosialisasi PUG dan PPRG Pembentukan Pokja PUG dan Tim Pelaksana PPRG Pelatihan PUG dan PPRG
0,5/8
KEMENTERIAN 5. DALAM NEGERI SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretaris Kementerian – Biro Perencanaan (perlu konfirmasi)
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas: Untuk percepatan pelaksanaan PUG dan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance) menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah
Pengetahuan ini didapatkan: Pada Rapat RPJMN yang diselenggarakan oleh Bappenas, serta rapat internal Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh
Biro Perencanaan I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: a)
Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah; b) Keputusan Mendagri No. 050 -6536 Tahun 2013 tentang Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Stranas PPRG di Daerah
Sosialisasi pd Es III dan IV dalam bentuk paket kemitraan ormas perempuan dan dan kegiatan pendidikan politik di daerah yang keterwakilannya kurang dari 30%
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra Kemen mengandung perspektif/isu gender pada bagian Arah Kebijakan dan Indikator
Renja Tahun 2016 Kemendagri mengandung perspektif/isu gender pada bagian Arah Kebijakan dan Indikator.
Belum ada Pedoman Pelaksanaan PPRG utk internal Kementerian karena: a) tidak semua komponen terdapat indikator/kegiatan terkait PUG/PPRG; b) belum terbentuknya tim PUG/PPRG tingkat Kementerian Dalam Negeri
0,5/1
III. KELEMBAGAAN POKJA PUG dan Fokal Poin Gender belum terbentuk di Kementerian Dalam Negeri.Adanya perubahan struktur dalam Kemendagri terkait perpindahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa. FPG yang banyak di Ditjen PMD ditarik semua ke Kemen Desa. Sehingga terjadi perubahan drastis pada Pokja PUG dan FPG di Kemendagri.
Belum ada pelatihan untuk FPG (belum terinformasikan)
0/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belum memiliki Fasilitator dlm Kemenko Sudah ada Tim Pelaksana PUG dan PPRG Tim Pelaksana PUG dan PPRG sudah mendapatkan
pelatihan, walaupun pelatihan diadakan belum secara regular (Pelatihan PPRG oleh KPPPA pd tahun 2014)
Dalam materi pendidikan politik bagi poltisi perempuan sudah terintegrasi materi PUG/PPRG
0,63/1
V. DANA Yang menunjang PUG dan PPRG pada Ditjen Polpum yaitu kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi politisi perempuan.
Tapi untuk advokasi, pelatihan, workshop, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum ada
Ada lembar ARG yang sudah disusun dan dianggarkan, tapi belum dilampirkan.
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sedang dikoordinasikan lebih lanjut dengan direktorat teknis yang membawahi kegiatan PUG/PPRG Untuk dilaksanakan identifikasi kegiatan prioritas terkait penyampain data terpilah
0/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP utk GBS Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan
dengan analisis gender, namun dokumennya belum dilampirkan.
Piranti yang digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi masih menggunakan instrumen sederhana
0,67/1
berupa matriks monev pada bagian perencanaan Ditjen Polpum
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Ditjen Polpum : Dalam pelaksanaan PUG/PPRG melalui
Kemitraan/Kerjasama dengan Ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi yang bergerak di bidang Perempuan
Fasilitasi pendidikan politik bagi politisi perempuan di daerah yang keterwakilannya kurang dari 30%
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Kurang sinergi antara komponen lingkup Kemendgri dan unit kerja lingkup Ditjen Polpum. Oleh karena itu telah dilakukan sosialisasi secara simultan kepada unit kerja pelaksana teknis.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Mendorong pelaksanaan PUG pada penyusunan Renja setiap tahun melalui mekanisme Trilateral Meeting (TM).
HARAPAN KE DEPAN Pada pembahasan TM selain Kemenkeu dan Bappenas , KemenPP dan PA juga perlu melakukan pengawalan pada penganggaran tahun yang akan datang, sehingga program PUG/PPRG terencana dengan baik
Perlu di evaluasi secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga ada keberlanjutan program/ kegiatan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang akan datang
Perlu sinergitas dengan seluruh K/L lain agar pelaksanaan PPRG/PUG tidak parsial, tetapi terintegrasi, sehingga sasaran PPRG/PUG menjadi lebih komprehensif
REKOMENDASI Penguatan kembaliPokja PUG dan Tim Pelaksana PPRG di tingkat unit eselon II
Pelatihan reguler bagi SDM pelaksana PUG dan PPRG
4,79/8
KEMENTERIAN 6. PERTAHANAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretaris Kementerian – Biro Perencanaan (perlu konfirmasi)
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas: untuk percepatan pelaksanaan PUG dan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance)
Pengetahuan ini didapatkan dari: internet
I. KOMITMEN Sudah memiliki Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG
Sudah disosialisasikan dalam bentuk Kelompok Kerja dan pesertanya adalah pejabat eselon Lv bidang Progar di masing-masing Satker /Subsatker
1/1
II. KEBIJAKAN Sesuai format penyusunan RENSTRA dan RENJA tidak secara langsung mencantumkan tentang isu gender, akan tetapi pada sasaran sub output sudah mewadahi
0,5/1
ARG. Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan dalam
bentuk Kelompok Kerja dan pesertanya adalah pejabat eselon lll dan lV bidang Progar di masing-masing Satker /Subsatker..
III. KELEMBAGAAN Sudah memiliki SK Pokja PUG Focal Point dijabat oleh eselon lV bidang Progar di
masing - masing Satker/Subsatker) Sudah mendapatkan pelatihan PUG
1/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belum memiliki Fasilitator Kementerian Sudah ada Tim Pelaksana PUG dan PPRG Tim Pelaksana PUG dan PPRG sudah mendapatkan
pelatihan, walaupun pelatihan diadakan belum secara regular
Saat ini sudah mencapai sekitar 35 orang SDM pelaksana PUG dan PPRG.
Materi PUG/PPRG sudah diintegrasikan dalam pelatihan teknis.
0,63/1
V. DANA Tersedia anggaran untuk menunjang pelaksanaan Sosialisasi Permenhan No. 42 Th. 2012 tentang PPRG Kemhan dan Pelaksanaan Monev PPRG Kemhan.
Sudah memiliki Lembar ARG
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Penyediaan data terpilah disusun dalam bentuk Buku. Data Terpilah Kemhan selalu di update setiap tahun
untuk menyusun kebijakan dan evaluasioleh K/L terkait di level daerah.
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Sudah memiliki dokumen analisis gender dan piranti
monev
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Bekerja sama dengan LSM, pt, Mitra Pembangunan, Media, organisasi profesi dan swasta untuk: 1. Membangun karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela Negara; 2. Meningkatkan pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
SDM: Kurangnya kemampuan perencana dalam mengaplikasikan program kegiatan ke dalam Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Oleh karena itu diadakan pelatihan-pelatihan PUG terhadap personel yang membidangi program dan anggaran.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Contoh kegiatan Kemhan dalam rangka lnovasi untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG adalah melakukan kegiatan Misi Pelayanan Kesehatan di Dilli, Timor Leste tanggal 30 Januari s.d 1 Februari 2016 dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit TNI AL KRI dr. Suharso.
HARAPAN KE DEPAN Perlunya perpanjangan
Kesepakatan bersama antara
Kemhan dengan KPPPA tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PPRG); dan 2. Perlu dilakukan Advokasi bagi para penentu kebijakan
REKOMENDASI SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG 7,13/8
untuk peningkatan kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
KEMENTERIAN 7. AGAMA SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretariat Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Badan Litbang dan Diklat; 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; 5. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh; 6. Direktorat Jenderal Bimas Islam; 7. Direktorat Jenderal Bimas Kristen; 8. Direktorat Jenderal Bimas Katolik; 9. Direktorat Jenderal Bimas Hindu; dan 10. Direktorat Jenderal Bimas Buddha.
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas: Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG untuk percepatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; strategi utk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan
Pengetahuan ini didapatkan: dari Workshop KPPPA Namun sebagian unit eselon I tidak mengetahui ttg Stranas
PPRG, hanya tahu mengenai PUG
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pentarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Agama
Peraturan Menteri tersebut sudah disosialisasikan kepada seluruh unit eselon I Pusat Kemena melalui kegiatan Workshop/ Sosialisasi/Pokja PUG
Namun ada 2 unit eselon 1 yg belum mendapatkan sosialisasi yaitu Ditjen Bimas Katolik dan Bimas Buddha
1/1
II. KEBIJAKAN Sudah ada di dalam Renstra Kementerian Agama di bagian Pendahuluan, Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan, serta sasaran kegiatan output/lndikator
Belum tercantum pada komponen/ output Matrik Renja Tahunan karena belum adanya komitmen pimpinan untuk mewajibkan satuan kerja mencantumkan isu Sender pada Renja K/L
Pedoman PPRG ada di Ditjen Pendidikan lslam, yang disusun tahun 2014. Telah disosialisasikan kepada pelaksana program pendidikan lslam baik peiabat/staf di satker Ditjen Pendis Pusat dan Daerah (Kanwil Kemenag Propinsi dan PTKIN). Bentuknya Workshop, Seminar.
0,75/1
III. KELEMBAGAAN Sudah ada SK Menteri terkait Pokja PUG. Di level Perencanaan Kanwil Kemenag Propinsi, dan di
PSWPSG/PSGA pada PTKIN (Ditjen Pendis) Namun utk unit eselon lainnya belum ada. Dan diharapkan
untuk dibentuk di unit eselon I lainnya
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Hanya ada 1 orang Fasilitator dlm Kementerian Agama, di Ditjen Pendidikan Islam.
0,63/1
Sudah ada Tim Pelaksana PUG dan PPRG dan telah mengikuti bbrp pelatihan PPRG yang diselenggarakan oleh Kemen-PPPA, LSM dan Workshop PPRG
Unit eselon I selain Setjen dan Ditjen Pendis belum mendapatkan pelatihan PUG DAN PPRG).
Namun belum ada pelatihan reguler karena kendala anggaran.
Adapun jumlah pelaksana PUG dan PPRG bervariasi antar unit eselon 1, dari 2 orang saja hingga 20 orang.
Setjen, Bimas Islam, dan Buddha belum memiliki materi PUG/PPRG yang terintegrasi dalam modul pelatihan, sedangkan Pendis, Bimas Hindu, dan Balitbang sudah memiliki.
V. DANA TA 2016: Workshop PPRG; TA 2014: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender; TA 2013: Evaluasi dan Monitoring PUG tingkat nasional, Sosialisasi ARG, Workshop PUG melalui Keluarga Sakinah. Namun untuk Balitbang tidak ada anggaran.
Selama ini pada saat penyusunan anggaran program pendidikan lslam belum ditekankan secara optimal mengenai penyusunan ARG.
0,5/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Dalam penyediaan data, penyusunan datanya memang sudah dibuat terpilah karena sesuai pola kebutuhan pendataan, misalnya untuk tenaga pendidik, siswa, penyuluh agama (Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen)
Didatabase/ Server Ditjen Pendidikan lslam Pusat, Buku Statistik Tahunan, Booklet Rutin diupdate, dianalisis dan dimanfaatkan. (Ditjen Pendis)
Untuk Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Balitbang belum ada penyediaan data terpilah.
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Tapi hanya utk Setjen dan Ditjen Pendis. Sisanya tidak tahu Selama lni pada saat penyusunan anggaran program
pendidikan lslam belum ditekankan secara optimal mengenai perencanaan menggunakan analisis gender
Belum memiliki piranti untuk melakukan monev PUG.
0,33/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Melibatkan Dharma Wanita, PTKIN, PT, LSM, ormas, dan organisasi keagamaan dalam melaksanakan PUG dan PPRG
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Komitmen: Tindak lanjut dari adanya peraturan masih lemah.
Kebijakan: lsu Gender pada Renstra Kementerian Agama masih berada pada Program Pendidikan lslam, belum menyentuh ke program lainnya.
Kelembagaan : Pembentukan Pokja belum massive, belum lagi bicara Rencana Kerja dan Pelaporan yang masih lemah.
SDM: Masih minimnya Fasilitator dan SDM Pengelola PUG/PPRG.
Dana: belum mencukupi kebutuhan dalam upaya menyelenggarakan kegiatan PUG/PPRG dikarenakan banyaknya alokasi untuk penghematan anggaran.
Data Terpilah: Ada supporting terhadap penyediaan data yang terpilah namun belum cukup lengkap untuk
mendukung analisis gender. Peran Serta Masyarakat: Minimnya dukungan dari
masyarakat Secara umum hal ini disinyalir terjadi karena keterampilan, kesadaran, dan pemahaman akan pentingnya PUG/PPRG masih minim dan belum merata pada seluruh lini
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Setiap tahun selalu berupaya untuk melakukan kegiatan workshop/ sosialisasi PUG - Melalui komunikasi dan pendekatan persuasive
Mengajukan anggaran tambahan di tahun 2017 (Balitbang)
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Untuk TA 2016:
Menyelenggarakan advokasi dan pendampingan di satker daerah (pada 12 PTKIN);
Mengadakan lomba-lomba karya ilmiah, utsawa dharmagita, jamboree (Bimas Hindu)
HARAPAN KE DEPAN Adanya stimulan/reward tertentu yant bisa mendorong K/L untuk melakukan upaya percepatan PUG/PPRG Kementerian Keuangan sebaiknya mewajibkan setiap K/L melakukan analisis gender dlm penyusunan anggaran; Bappenas dan KPPPA sebaiknya melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan PUG; dan dalam pelaksanaan PUG melibatkan semua komponen masyarakat
REKOMENDASI Advokasi bagi pejabat eselon I dan II tentang PUG dan PPRG
Pembentukan Pokja PUG di tingkat unit eselon I dan Tim Pelaksana PPRG di tingkat unit eselon II
Pelatihan reguler untuk mendukung PPRG dan monev PUG.
5,88/1
KEMENTERIAN 8. KEUANGAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretariat Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Badan Kebijakan Fiskal; 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 5. Direktorat Jenderal Pajak; 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 7. Direktorat Jenderal Anggaran; 8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan 11.) Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko.
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Suatu strategi nasional yang dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan PUG sesuai RPJMN 2010-2014 yang sekaligus menunjang pencapaian good governance, pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian target MDGs. Stranas ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di pusat maupun daerah.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi, workshop, seminar, FGD.
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Keputusan Menteri Keuangan RI No. 174/KM.1/2016 ttg Pembentukan Tim Percepatan Implementasi PUG Kemenkeu tahun 2016.
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan kepada pejabat Eselon 1, 2, 3, 4 hingga staf dalam bentuk FGD, seminar, workshop, dan sosialisasi.
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra Kemenkeu mengandung perspektif/isu gender pada bagian Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
Renja Tahun 2016 Kemenkeu mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran dan indikator yaitu Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Tata Kelola Kemenkeu 2016.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: 1.) Buku Panduan PPRG di Kemenkeu; 2.) Buku Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG di Kemenkeu; 3.) Buku Panduan Penyusunan Data Terpilah; 4.) Kajian Pengintegrasian Responsif Gender dalam Kebijakan Transfer Dana Alokasi Khusus; dan 5.) Bimtek PPRG.
1/1
III. KELEMBAGAAN 1.) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 174/KM.1/2016 ttg Pembentukan Tim Percepatan Implementasi PUG Kemenkeu tahun 2016; 2.) SK Sekretaris Badan No. KEP-16/PP.1/2015 ttg Tim Implementasi PUG BPPK tahun 2015; 3.) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-61/PJ/2015 ttg Pembentukan Tim Persiapan Ditjen Pajak dalam rangka Lomba Pelaksanaan PUG Kemenkeu tahun 2015; 4.) Keputusan Dirjen Perbendaharaan N0. KEP-169/PB/2015 ttg Pembentukan Tim PUG Ditjen Perbendaharaan tahun 2015.
FPG berada di Level Kedeputian (Pejabat eselon 3/Eselon 4 pada masing-masing unit eselon 1 yang menangani perencanaan dan keuangan.)
1/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG yang sudah mendapatkan pelatihan secara regular
Saat ini sudah mencapai sekitar 1.760 orang SDM pelaksana PUG dan PPRG (perlu konfirmasi)
Kemenkeu telah mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi diklatpim III dan IV
1/1
V. DANA Anggaran tersedia utk tim pelaksana PUG termasuk kegiatannya berupa sosialisasi, bimtek, dan evaluasi implementasi PUG
Sudah memiliki Lembar ARG
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Salah satu contoh data terpilah yang ditangani Kemenkeu adalah data terpilah terkait NPWP, data pejabat lelang kelas II dan data akuntan publik.
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan
menggunakan analisis gender. Monev dilakukan dengan lomba implementasi PUG tingkat
kantor pusat eselon I dan tingkat satker instansi vertikal.
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
AIPEG dan PATTIRO berupa dukungan tenaga ahli gender; UNJ berupa kerjasama penyediaan TA educarer dlm rangka
daycare seasonal Kemenkeu
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator PUG/PPRG;
Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yg dpt memfasilitasi K/L/Pemda ttg PUG/PPRG (termasuk data terpilah);
Belum optimalnya kerjasama dgn PT dan masy. Dlm implementasi PUG/PPRG;
Kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bid pembangunan/pemda;
Belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah dlm penyusunan kebijakan dalam rencana program/keg pembangunan.
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkait PUG dan PPRG;
Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perUU dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dr perspektif gender;
Pelaksanaan review koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan dari UU s.d. perda agar berperspektif gender;
Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoord dan memfasilitasi K/L/Pemda ttg penerapan PUG, termasuk data terpilah;
Penguatan mekanisme koord antara pemerintah, aparat penegak hukum, masy. dan dunia usaha dlm penerapan PUG;
Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, psw/g dan ormas;
Penguatan sistem penyediaan, pemuktahiran, pemanfaatan data terpilah utk penyusunan pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, spt publikasi IKKG smp Kab/Kota sbg basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa;
Pemantauan dan evaluasi thdp pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Monitoring dan implementasi PUG di tingkat kantor pusat maupun satuan kerja instansi vertikal yang dikemas dlm bentuk lomba pelaksanaan implementasi PUG Kemenkeu;
Laman khusus PUG di website BPPK beserta komikstrip mingguan;
Penayangan materi PUG pd LED Screen Kemenkeu dan TV Lift;
Kegiatan advokasi PUG Kemenkeu pd seluruh pejabat Eselon 2 perempuan Kemenkeu.
HARAPAN KE DEPAN Perlunya kegiatan monev atas implementasi PPRG di K/L yang dilakukan oleh Kementerian Penggerak;
Peningkatan koordinasi serta komitmen antar Kementerian Penggerak dlm pelaksanaan tugasnya terkait implementasi Stranas PPRG.
REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit eselon II
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
8/8
KEMENTERIAN 9. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT
1. Sekretariat Kementerian - Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
2. Ditjen PAUD dan Dikmas - Setditjen 3. Ditjen Dikdasmen - Setditjen 4. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan - Setditjen 5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan
Kesetaraan
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: a) Agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan nasional menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah; b) Stranas PPRG dilaksanakan untuk mencapai Good Governance dan target-target SDGs; dan c) Setiap kementerian agar menggunakan Stranas PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG dan melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-K/L dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku..
Pengetahuan ini didapatkan dari: a) Sosialisasi dan Pelatihan PUG/PPRG oleh KPP-PA); dan b) SEB Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, dan Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Stranas PPRG.
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Permendiknas No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan.
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan kepada pejabat dan staf di 10 unit utama Kemendikbud, 33 dinas pendidikan provinsi dan 267 dinas pendidikan kabupaten/kota dalam bentuk Workshop, RTD dan FGD.
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran Program
Renja Tahunan mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran program.
Pedoman pelaksanaan PPRG sedang dipersiapkan.
0,5/1
III. KELEMBAGAAN SK Menteri ttg Pokja PUG setiap tahun diperbarui FPG pada level Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar
Negeri (Setjen) yang didukung oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditjen PAUD dan Dikmas) dan sudah mendapatkan pelatihan.
1/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG, namun belum ada Fasilitator PPRG
Sudah memiliki Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG Pelatihan PUG dan PPRG belum dilakukan secara reguler,
namun FPG Unit Utama (eselon 1) Kemendikbud sudah dilatih pada tahun 2015 dan FPG Satuan Kerja (eselon 2) Kemendikbud sudah dilatih pada tahun 2016.
Pelaksana PUG/PPRG di Kemendikbud sebanyak 8 orang Kemendikbud telah mengintegrasikan PUG/PPRG dalam
0,88/1
modul pelatihan (perlu konfirmasi) V. DANA Dana untuk Pelatihan PUG dan PPRG bagi Komponen
Perencana Satker di Lingkungan Kemendikbud Pengumpulan Data dan Informasi Pelaksanaan PUG UPT
Kemendikbud di 33 Provinsi
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Data Guru berbasis gender Siswa berbasis gender http://dapodik.kemdikbud.go.id/ http://dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/ http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/ Rutin diupdate, dianalisis dan dimanfaatkan oleh
penyusunan kebijakan dan evaluasi
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Ditjen PAUD dan Dikmas sudah melakukan perencanaan
program/kegiatan menggunakan analisis gender. Sudah melakukan Monev PUG
melalui:http://gg.gg/monev-pug; http://gg.gg/pug-kemendikbud
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Melakukan Advokasi melalui capacity building Analisis gender serta perumusan bahan kebijakan
Kemendikbud. Melakukan kerjasama dengan PSW/G, LSM pemerhati
perempuan Menyusun profil gender pendidikan dan pengembangan
database menurut jenis kelamin. Melakukan KIE
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Unit utama dan unit pelaksana teknis-nya di daerah belum memasukkan PUG/PPRG sebagai bagian dari program/kegiatan perencanaannya.
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Pelatihan PUG/PPRG bertahap dan berjenjang dari unit utama, satuan kerja, hingga unit pelaksana teknis Kemendikbud di daerah.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Direncanakan adanya model sistem e-learning PUG/PPRG untuk komponen Perencana di unit utama, satuan kerja dan unit pelaksana teknis Kemendikbud di daerah.
HARAPAN KE DEPAN Diperlukan payung hukum yang mengikat Bagian Perencana di semua K/L untuk melaksanakan PPRG pada saat penyusunan RKA-K/L dan KAK (TOR).
REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit eselon II
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
Analisis Gender: pelaksanaan analisis diperluas ke unit eselon I lainnya, tidak hanya pada Ditjen PAUD dan Dikmas
7,38/8
KEMENTERIAN 10. PERDAGANGAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal
3. Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri 4. Sekretariat Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional 5. Sekretariat Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 6. Dit. Pemberdayaan Konsumen, Ditjen PKTN
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Dari berbagai pertemuan dengan KPP & PA, Kemendag mendapatkan deskripsi informasi tentang Stranas PPRG. Akan tetapi, Kemendag merasa perlu untuk terus menggali informasi dan edukasi tentang Stranas PPRG dan isu gender ter-update.
I. KOMITMEN Kemendag belum memiliki peraturan terkait pelaksanaan PUG, akan tetapi pada tataran implementasinya banyak unit kerja yang telah memiliki program/kegiatan yang responsive gender. Misalnya: fasilitator motivator mandiri bagi masyarakat yang menyasar kelompok dharma wanita, penyuluhan perlindungan konsumen yang menyasar kelompok ibu-ibu PKK, dll.
0/1
II. KEBIJAKAN Renstra: Isu gender belum tersirat secara eksplisit pada Renstra Kemendag 2015 - 2019, akan tetapi secara implisit Kemendag memiliki beberapa program yang berkaitan erat dengan wanita, seperti peningkatan kapasitas ekspor UMKM di kawasan APEC yang dimiliki oleh wanita melalui berbagai pelatihan dan pembinaan
Renja Tahunan: Idem Kemendag telah menyusun Buku Panduan Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan pada tahun 2010. Panduan tersebut telah disosialisasikan ke unit-unit kerja di lingkungan Kemendag melalui workshop.bertolak belakang dengan bagian I. Pemahaman
0,5/1
III. KELEMBAGAAN Kemendag telah mengusulkan alokasi anggaran terkait pembentukan POKJA PUG di tahun 2017
FPG: Fungsi koordinasi terkait rapat koordinasi inter-kementerian tentang program/kegiatan yang responsif gender di Kemendag selama ini masih dikoordinir oleh Biro Perencanaan apakah ini bisa diartikan bahwa Biro Perencanaan adalah Fokal Poin Gender di Kemendag?
0/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Penunjukan fasilitator PUG/PPRG internal dan tim pelaksana PUG di Kemendag masih menunggu pembentukan POKJA PUG pada tahun 2017
Belum memiliki Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG Belum ada pelatihan PUG dan PPRG Tidak ada keterangan ttg jumlah SDM Tim Pelaksana
PUG/PPRG Belum mengintegrasikan PUG/PPRG dalam modul
pelatihan
0/1
V. DANA Kemendag telah memasukkan isu gender sebagai program tematik APBN dalam Pedoman Penganggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2016. Untuk selanjutnya, Kemendag telah mengusulkan alokasi
0/1
anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG pada tahun 2017
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Penyusunan data terpilah sesuai jenis kelamin masih menunggu pembentukan POKJA PUG pada tahun 2017
0/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Secara eksplisit, perencanaan program/kegiatan di Kemendag belum menggunakan analisis gender.
Akan tetapi banyak unit kerja di Kemendag yang memiliki program/kegiatan yang berkaitan erat dengan wanita
Belum memiliki piranti monev untuk PUG/PPRG
0/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan masyarakat untuk PUG/PPRG 0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Minimnya informasi yang diperoleh terkait PUG/PPRG
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Mengikuti berbagai pertemuan yang diadakan oleh KPP & PA terkait isu gender;
Sharing informasi dengan K/L lain terkait implementasi PUG
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Idem
HARAPAN KE DEPAN Kunjungan lapangan oleh KPP & PA dan BAPPENAS ke Kemendag untuk sosialisasi berbagai isu terkait PUG/PPRG
REKOMENDASI Advokasi bagi pejabat eselon I dan II tentang PUG dan PPRG
Pembentukan Pokja PUG di tingkat unit eselon I dan Tim Pelaksana PPRG di tingkat unit eselon II
Pelatihan reguler untuk mendukung PPRG dan monev PUG.
0,5/8
KEMENTERIAN 11. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Belum memahami Stranas PPRG
I. KOMITMEN Kemendag belum memiliki peraturan terkait pelaksanaan PUG, sebab Kemen ESDM bergerak di bidang energi khususnya terkait pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan.
0/1
II. KEBIJAKAN Renstra dan Renja Tahunan: tidak ada program atau kegiatan strategis yang mengandung isu gender, dan hanya fokus pada program atau kegiatan strategis terkait pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi
Belum ada pedoman Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/ sejenisnya terkait PPRG, karena belum ada kegiatan yang mengandung isu gender
0/1
III. KELEMBAGAAN Belum ada pembentukan POKJA PUG di Kemen ESDM, 0/1
karena belum ada kegiatan yang mengandung isu gender Belum membentuk Focal Point Gender (FPG), karena
belum ada kegiatan yang mengandung isu gender. IV. SUMBERDAYA
MANUSIA Belum fasilitator PUG/PPRG internal, karena belum ada
kegiatan/ program yang mengandung isu gender Belum ada pembentukan Tim Pelaksana (SDM) PUG dan
PPRG Belum ada materi PUG/PPRG yang sudah diintegrasikan
dalam modul pelatihan teknis, struktural, dan fungsional
0,13/1
V. DANA Belum ada anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG
0,5/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Belum paham mengenai data terpilah menurut jenis kelamin
Belum pernah menyusun lembar ARG/GBS
0,5/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Belum ada kegiatan/program yang menggunakan analisis gender karena perencanaan kegiatan/program adalah di bidang pembangunan infrastruktur
Belum memiliki piranti monev untuk PUG/PPRG
0,67/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum ada kegiatan yang mengandung isu gender 1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Program/ kegiatan pada Kemen ESDM dan terutama unit perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk melaksanakan PUG/PPRG
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Harus lebih masive dalam mendeseminasikan informasi terkait PPRG
REKOMENDASI Advokasi bagi pejabat eselon I dan II tentang PUG dan PPRG
Sosialisasi PUG dan PPRG Pembentukan Pokja PUG di tingkat unit eselon I dan
Tim Pelaksana PPRG di tingkat unit eselon II Pelatihan reguler untuk mendukung PPRG dan
monev PUG.
2,79/8
KEMENTERIAN 12. PERTANIAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal (sudah melibatkan semua UE I)
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Stranas PPRG adalah strategi untuk mempercepat pelaksanaan PUG sesuai RPJMN 2010-2014, sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan Stranas PPRG agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis, baik di tingkat
nasional maupun daerah. Pengetahuan ini didapatkan dari: 1) Pada saat
peluncuran buku stranas 5 Maret 2013, di Gedung Bappenas; 2) Sosialisasi Bappenas pada saat pelaksanaan ROKOR PUG Kementan; dan 3) Sosialisasi Kemen PP-PA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: 1) Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; 2) Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/OT.160/1/ Tahun 2013 tentang Pembentukan tim Koordinasi PUG Kementerian Pertanian; 3) MoU Menteri PP dan PA No.17/MEN P.P dan PA/09/2012 dan Menteri Pertanian No.86/MoU/RC.110/9/2012 tentang Pelaksanaan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan kepada pejabat Eselon 1, 2, 3, 4 hingga staf, Pokja PUG, SKPD Provinsi dan Kab/Kota, Petugas lapangan Kab/Kota, Petani, Kelompok Tani, dan Pelaku Usaha Agribisnis.
Dalam bentuk Sosialisasi, workshop, RAKOR PUG dan PPRG dalam bentuk FGD, seminar, workshop, dan sosialisasi.
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra Kementan mengandung perspektif/isu gender pada bagian Arah Kebijakan dan Strategi.
Renja Tahun 2016 Kementan mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran Kegiatan.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: disosialisasikan kepada pejabat Eselon 1, 2, 3, 4 hingga staf, Pokja PUG, SKPD Provinsi dan Kab/Kota, Petugas lapangan Kab/Kota, Petani, Kelompok Tani, dan Pelaku Usaha Agribisnis.
Dalam bentuk Sosialisasi, workshop, RAKOR PUG dan PPRG dalam bentuk FGD, seminar, workshop, dan sosialisasi.
1/1
III. KELEMBAGAAN Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/OT.160/1/ Tahun 2013 tentang Pembentukan tim Koordinasi PUG Kementerian Pertanian.
FPG: pada level Eselon 3, Eselon 4, fungsional di Biro Perencanaan dan Lingkup Es I Kementan
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG 1. SK Kepala Badan Ketahanan Pangan
No.017/Kpts/OT.160/K/ 05/2012; 2) Pembentukan Pokja lingkup Ditjen Tanaman Pangan, melalui SK Dirjen Tanaman Pangan No. 32/Hk.310/c/4/2014; 3) Pembentukan Pokja Lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui SK Sesdit Prasarana dan Sarana No. 05/Kpts/OT.160/B.1/PPK/1/2012; 4) SDM yang ada dilingkup Es I lainnya.
Kementan telah mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan (pelatihan fungsional dan teknis)
0,75/1
V. DANA Sejak tahun 2012, Kementan sudah menyusun GBS. Pada 1/1
Tahun 2016 ada 11 GBS yang telah disusun oleh Es I lingkup Kementan.
Anggaran khusus utk menunjang PPRG tidak ada di Kementan karena sudah diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan Kementan.
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Pusat Data dan Informasi; Ditjen PSP; BPPSDMP 1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP dan MDS (?)Multi-dynamic system (data terkait AKPM – skoring baru di Kementan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Kementan di lapangan) innovasi Kementan
Belum melakukan perencanaan program/kegiatan dengan menggunakan analisis gender (?? Bertentangan dengan jawaban pd VI. Dana)utk TA 2015 ada. Tapi di TA 2016 taggingnya Tematik ARG sudah gak ada.
Telah memiliki Panduan Monev (perlu konfirmasi apakah monev khusus PUG/PPRG)siasat Kementan atas pemotongan anggaran, dengan melakukan pemantauan terpadu dengan menggabungkan bersama pemantauan kegiatan lain.
0,67/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Mitra Pembangunan, peserta pelatihan (sekolah lapangan)
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Adanya pergantian anggota PUG dan pergantian penanggung jawab kegiatan (Mutasi Pegawai??)
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Melakukan rapat koordinasi, sosialisasi dan workshop peningkatan kapasitas POKJA PUG
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Multi-dynamic system (data terkait AKPM – skoring baru di Kementan yang lebih sesuai dengan kebutuhan Kementan di lapangan) innovasi Kementan
HARAPAN KE DEPAN Bappenas, Kemen KEU , Kemen PP-PA dan Kemendagri Sebagai Driver PPRG perlu melakukan sosialisasi tingkat Es I dan II K/L pusat dan daerah
TOT atau peningkatan kapasitas bagi SDM baik di pusat maupun daerah
Pendampingan dan Pembinaan ditingkat implementasi oleh driver
REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit eselon II
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
7,08/8
KEMENTERIAN 13. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Seluruh Eselon I (13 UKE I) KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Suatu strategi agar pelaksanaan PUG dalam tataran pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional/ daerah.
Pengetahuan ini didapatkan dari: 1) Launching Stranas
PPRG di Bappenas Website; 2) Sosialisasi oleh KPPPA I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: 1)
Permenhut No. 65 Th 2O11 - ttg Pedoman PPRG Bidang Kehutanan; 2) SK No. 528/Menhut-II/Peg/2004 ttg Panduan Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan Kehutanan.
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan kepada Kepada seluruh pejabat eselon l, ll, lll, lV dan pegawai lingkup KLHK baik di pusat maupun daerah melalui : a) Rapat koordinasi; b) Sosialisasi/ advokasi ke daerah; dan c) Website PUG KLHK.
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran dan Indikator.
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran dan Indikator.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: Permenhut No. 65 Th 2011, ttg Pedoman PPRG Bidang Kehutanan tahun 2011.
Disosialisasikan kepada pejabat eselon I-4 dan staf
1/1
III. KELEMBAGAAN SK PUG KLHK No. SK.496/Men LH-K-Setjen/Rocan/2016 tentang Kelompok Kerja PUG Tingkat KLHK SK PUG Eselon I yaitu: 1) Ditjen KSDAE No. SK. 17 1/KSDAE/Set/Ren.0/6/2016
ttg penetapan sub pokja PUG lingkup Ditjen KSDAE; 2) Dtjen PHLH No. SK. 12/PHLHK/Set / Set.I/ 6 / 2016 tentang penetapan sub Pokja PUG lingkup PHLHK; 3) ltjen No. IK.L2/Itjen/Setitjen/v/2016 tentang penetapan sub Pokja PUG lingkup ltjen; 4) Ditjen PDAS HL No. SK.14/PDAS HL/Set/Set.I/5/2016 ttg penetapan sub Pokia PUG lingkup PDAS Hl; 5) Ditjen PSKL No. SK. 32/PS KL/Set/Ren.3/5/2016 tentang penetapan sub-Pokja PUG lingkup PSKL; 6) Ditjen PHPL No. SK. 11/PHPL/ Set/4/2016 tentang penetapan sub Pokja PUG lingkup PHPL; 7) Setjen No. SK.80/Setjen/Rocan / Set.1/5/ 2016 tentang penetapan sub Pokja PUG lingkup Setjen; 8) Badan Litbang dan Inovasi No. SK.4/Litbang/ Set/WA5.3/2/2016 tentang penetapan sub Pokja PUG lingkup Litbang; dan 9) Ditjen PPKL No. 5 K.27/PPKL/Set/KU M.L/6/2016. Setiap UE I terlibat dan masing2 ada sub-pokja
FPG Ada dihampir semua struktur organisasi, karena KLHK sudah 3-5 kali melakukan TOT PUG dan teknik fasilitasi dengan mencetak lebih dari 50 fasilitator (Focal point)
1/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG yang sudah mendapatkan pelatihan secara regular
Saat ini sudah mencapai sekitar 50 orang SDM pelaksana PUG dan PPRG (perlu konfirmasi)50 fasilitator ToT dan sekitar 300 orang SDM pelaksana
Semua unit eselon I (13 unit) sudah melaksanakan PUG Telah mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi
pelatihan 150 orang auditor madya utama
1/1
V. DANA Sudah tersedia anggaran penunjang pelaksanaan PUG 1/1
dan PPRG Sudah ada Lembar ARG, namun belum terlampir (perlu
konfirmasi) VI. DATA TERPILAH
MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah ada pedoman penyusunan data terpilah Biro Perencanaan selaku coordinator Pokja PUG
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan
menggunakan analisis gender, namun belum terlampir (perlu konfirmasi)
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender, namun belum terlampir (perlu konfirmasi)
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Mitra Pembangunan GIZ Forclime, membantu fasilitasi kegiatan PUG KLHK
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Kelembagaan PUG di daerah masih lemah (baru beberapa UPTyang membentuk sub pokja UPT).
Peran perempuan di sektor kehutanan masih sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan program-program
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Sosialisasi PUG dengan Mengefektifkan kelembagaanPUG di lingkup KLHK
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Pendampingan PPRG kepadaseluruh eselon I Pembangunan 3 model kegiatan Penyusunan pedoman-pedomanterkait PUG
HARAPAN KE DEPAN Selain gender, perlu jugadidorong kebijakanpemberdayaan perempuan danperlindungan anak di masingmasingK/L
REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit eselon II
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
8/8
KEMENTERIAN 14. DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Tidak ada penjelasan. Pengetahuan ini didapatkan dari: Tidak ada penjelasan
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Tidak ada Peraturan Menteri sudah disosialisasikan: tidak ada
penjelasan
0,5/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian: Tidak ada penjelasan
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian: Tidak ada penjelasan
Belum ada Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan
0,5/1
III. KELEMBAGAAN Ada Pokja PUG dan Fokal Point tapi tidak ada penjelasan. 0,67/1 IV. SUMBERDAYA
MANUSIA Sudah memiliki Fasilitator dan Tim Pelaksana PUG dan
PPRG, namun tidak ada penjelasan Belum ada SDM satker yang mampu melaksanakan PUG dan
0,25/1
PPRG. Belum mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi
pelatihan pelatihan teknis, structural, dan/atau fungsional. V. DANA Sudah tersedia anggaran penunjang pelaksanaan PUG dan
PPRG Belum ada Lembar ARG.
0,5/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah ada kebijakan terkait penyusunan data terpilah, namun tidak ada penjelasan
Tidak ada data terpilah tentang sektor yang ditangani
0,5/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Belum menggunakan piranti analisis gender (tanpa penjelasan)
Belum melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender (tanpa penjelasan)
Belum memiliki Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender
0/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan partisipasi masyarakat (tanpa penjelasan)
0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Tidak diisi
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Tidak diisi REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit
eselon II SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk
menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
2,92/8
KEMENTERIAN 15. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tatalaksana – Sekretariat Kementerian
2. Biro Sumber Daya Manusia – Sekretariat Kementerian 3. Biro Umum – Sekretariat Kementerian 4. Pusat Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan Perencana –
Sekretariat Kementerian 5. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan – Inspektorat 6. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan
Olahraga – Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Suatu strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi, workshop, website.
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Surat Keputusan Menteri (tentang ?? perlu konfirmasi)
Sosialisasi melalui Memo kepada Es I, II, III dan staf, dan melalui workshop
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Arah Kebijakan.
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: Pedoman pelaksanaan dan sosialisasi utk Trilateral meeting dan PPRG lingkup Bappenas.
1/1
III. KELEMBAGAAN Ada Pokja PUG, tapi tidak ada penjelasan (perlu konfirmasi). FPG berada di Level unit eselon II Belum mendapatkan pelatihan PUG (tidak ada penjelasan,
perlu konfirmasi)
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG yang sudah Saat ini sudah mencapai sekitar 10-20 (perlu konfirmasi) Sudah memiliki Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG dan
mendapatkan pelatihan reguler 2x per tahun Jumlah SDM satker pelaksana PUG dan PPRG meliputi
sekitar 50 orang telah mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi Diklat
TOT Planning and Budgetting, Planning and Budgetting Reguler, dan Manajemen Bencana.
1/1
V. DANA Anggaran tersedia pada Dit. KPAPO untuk menunjang semua kegiatan Koordinasi Strategis PUG.
Sudah ada Lembar ARG yang sudah disusun dan sudah dianggarkan, namun belum ada lampiran (perlu dikonfirmasi)
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Belum ada kebijakan data terpilah, karena masih dalam proses pembuatan kebijakan.
Ada tapi tidak di semua sektor, rutin di-update
0,5/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan
menggunakan analisis gender, namun belum terlampir (perlu konfirmasi)
Belum memiliki piranti monev untuk PUG dan PPRG. Namun sedang direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam sistem monev APBN
0,67/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Workshop/konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPJM/RKP
Mitra Pembangunan, AIPEG, dalam kapasitas sebagai narasumber kajian/evaluasi
1/1
KENDALA Sulitnya menyamakan persepsi, dan kurangnya komitmen dari para pimpinan, ketersediaan SDM yang paham dan terampil terbatas
REKOMENDASI Data Terpilah: Percepatan proses penyusunan kebijakan data terpilah
Analisis Gender-Piranti Monev: percepatan pengintegrasian piranti monev untuk APBN, dan piranti monev khusus untuk PUG dan PPRG di dalam kementerian.
6,83/8
KEMENTERIAN 16. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal
2. Biro SDM dan Umum, Sekretariat Jenderal 3. InspektoratBiro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: a) Kebijakan penyusunan anggaran yang menganalisis dampak anggaran pemerintah, apakah sudah memberi manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki; dan b) Anggaran yang mengakomodasi, kebutuhan, aspirasi dan kepentingan laki-laki dan perempuan.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Surat Edaran 4 Menteri tentang Stranas PPRG
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Tidak ada Peraturan Menteri sudah disosialisasikan: tidak ada
penjelasan
0/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian: Arah, Kebijakan dan Strategi,Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Renja Tahun 2016: tidak ada kegiatan yang menyangkut PUG Belum ada Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan
0,25/1
III. KELEMBAGAAN Belum ada Pokja PUG Fokal Poin Gender pada level eselon IV Namun belum pernah mendapatkan pelatihan PUG
0,33/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belummemiliki Fasilitator, Tim Pelaksana, dan SDM Satker yang dapat menjalankan PUG dan PPRG, namun tidak ada penjelasan
Belum mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan pelatihan teknis, structural, dan/atau fungsional.
0/1
V. DANA Tidak ada anggaran penunjang pelaksanaan PUG dan PPRG Belum ada Lembar ARG.
0/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Tidak ada kebijakan terkait penyusunan data terpilah, namun tidak ada penjelasan
Data tersedia dan diupdate secara rutin oleh Biro SDM dan Umum namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyusun kebijakan
0,5/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Belum menggunakan piranti analisis gender (tanpa penjelasan)
Belum melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender (tanpa penjelasan)
Belum memiliki Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender
0/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan partisipasi masyarakat (tanpa penjelasan) 0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Pokja PUG belum terbentuk
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN 1. Pembentukan Pokja PUG 2. Penunjukan Focal Point 3. Sosialisasi PUG
REKOMENDASI Advokasi dan Sosialisasi PUG dan PPRG 10/28
Kelembagaan: Pembentukan Pokja SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk
menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG. Dana: Pengalokasian anggaran penunjang kegiatan PUG dan
PPRG
KEMENTERIAN 17. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Sekretariat Kementerian, 2. Deputi Bidang Kelembagaan KUKM, 3. Deputi Bidang Pembiayaan, 4. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, 5. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, 6. Deputi Bidang Pengembangan SDM, 7. Deputi Bidang Pengawasan, 8. BLU (LPDB-KUMKM dan LLP KUKM), 9. Tim PUG Kementerian KUKM
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Strategi nasional utk percepatan pelaksanaan PUG melalui penyusunan PPRG pd K/L di Renstra. PPRG dilaksanakan dlm penyusunan RKA-K/L agar lebih terarah, sistematis, sinergis dan berkelanjutan.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Kemen PPPPA, Bappenas, Pakar Gender dlm pertemuan/ rapat-rapat, dan internet
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: a) Permen PPPPA No. 6 Th 2010 ttg Panduan PPRG bidang KUKM; b) Kesepakatan Bersama KPPPA dan Kemen KUKM ttg Pemberdayaan Perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender melalui KUKM; c) Nota KB Kemenakertrans, KPPPA, dan Kemen KUKM ttg Perluasan KK dan Peningkatan Kesejahteraan Naker melalui Gerakan Perempuan Mandiri.
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan: Pejabat eselon I-IV, fungsional, dan staf, melalui: Sosialisasi, capacity building, rapat koordinasi, surat edaran sekretariat kementerian, website
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian: Bab III (Arah, Kebijakan, dan Strategi). Lampiran target pembangunan Kemen KUKM tahun 2012-2014
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian: Sasaran dan Indikator.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: a) Permen PPPA No. 16 Th 2010 ttg Panduan PPRG Bid KUKM; b) Pedoman pelaksanaan PUG Bidang KUMK. Disosialisasikan pd pejabat eselon I-IV fungsional, dan staf serta BLU Kemen KUKM. Bentuknya melalui: a) Surat Sekretariat Kementerian kepada Kepala Dinas KUMKM No. 310/SM/VIII/2014; b) Memorandum Sekretaris/Biro Perencanaan kepada Unit Es I dan BLU Kemen KUKM terkait dukungan pelaksanaan PUG Bid KUKM (No. 507/SM1/VII/2014, tgl 15 Juli 2014); pertemuan/ rapat koordinasi; website.
1/1
III. KELEMBAGAAN Sudah ada Pokja PUG yang disahkan melalui: SK Menteri 1/1
KUKM N0. 03/M.KUKM.1/II/2016, ttg Tim Koordinasi PUG Kemen KUKM. Diupdate setiap tahun krn adanya mutasi jabatan dan perubahan struktur organisasi.
Fokal Poin Gender: Unit Eselon I; Satuan Kerja BLU Kemen KUKM
Sudah pernah mendapatkan pelatihan PUG, namun tidak ada penjelasan.
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG, yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Namun tidak disebutkan berapa jumlahnya.
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG, dan sudah mendapatkan pelatihan PPRG dan data terpilah. Pelatihan diselenggarakan reguler, setiap tahun.
Ada SDM Satker yang dapat menjalankan PUG dan PPRG, yang jumlahnya semakin meningkat. Sekarang sudah mencapai lebih dari 50 orang.
Belum mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan pelatihan teknis, structural, dan/atau fungsional. Namun direncanakan utuk dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk mengintegrasikan substansi PUG/PPRG dalam modul/materi pelatihan.
0,88/1
V. DANA Alokasi anggaran utk mendukung penguatan kelembagaan PUG KUKM: 2016 Rp 318, 8 juta; 2015 Rp 972,2 juta; 2014 Rp 926,8 juta; dan 2013 Rp 992,7 juta. Adapun Alokasi Dana Dekon 2015 Rp 3,6 miliar; dan 2016 Rp 1,1 miliar
Sudah ada Lembar ARG.
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Kebijakan terkait penyusunan data terpilah: a) SE Sekretaris Kementerian KUKM ttg Pedum penyusunan data terpilah bid perindustrian, perdagangan dan koperasi yang responsif gender; b) SE Sekretaris Kementerian KUKM No. 12/SE/SM/VII/2016 ttg Penyusunan Data Terpilah
Data terpilah tentang sektor yang ditangani: a) Data Terpilah Naker Koperasi (ditangani Bag Data Biroren)l b) Data Pelaku Pemanfaat Pembangunan pd Unit Es I/Satker BLU; c) analisa dan pemanfaatan data terpilah belum optimal; dan d) Updating masih harus terus didorong
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan piranti analisis gender GAP Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan
menggunakan analisis gender Sudah memiliki Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Responsif Gender: Form monev PUG pd unit/satker KUKM dan form monev PUG pd SKPD KUMKM.
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Melibatkan LSM, PT, media cetak dan online, organisasi profesi, dan swasta (MarkPlus) dalam bentuk kerjasama kemitraan, fasilitator/ narasumber seminar, workshop, dan kegiatan sosial.
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Komitmen pengambil keputusan/ kebijakan perlu ditingkatkan;
pemahaman SDM Aparatur dan keterampilannya dalam penyusunan PPRG dan data terpilah perlu ditingkatkan;
Perlu sinergi untuk mensosialisasikan lagi ttg PUG/PPRG dalam arti luas.
UPAYA PENANGANAN Koordinasi unit/ satker internal dan SKPD di tingkat
KENDALA provinsi baik via surat maupun pertemuan; pelibatan pakar PUG/ PPRG untuk meningkatkan
pemahaman dan keterampilan SDM aparatur pembinaan KUMKM terkait implementasi PUG/PPRG;
secara aktif meneruskan informasi kebijakan/peraturan yg terkait dengan PUG/PPRG/data terpilah/pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Alokasi dana dekon utk mendukung kelembagaan PUG di SKPD Provinsi yang membidangi KUMKM;
Penyelenggaraan kegiatan afirmatif bagi KUMKM Perempuan, pemuda, siswa, dan kelompok difabel.
HARAPAN KE DEPAN Komunikasi terkait PUG/isu gender ditingkatkan pada level manajemen;
Perlu kesepahaman dan pandangan yg sama terkait indikator/ kriteria mengenai keberhasilan PPRG dan perlu disosialisasikan;
sosialisasi ttg penyusunan PPRG perlu lebih intensif lagi; d) Perlu ada sinergi dan koordinasi yg lebih terintegrasi antara Kemen PPN/Bappenas, KPPPA, dan Kemenkeu, sehingga pencapaian pelaksanaan PUG dapat tersajikan urgensi dan manfaatnya.
REKOMENDASI Kelembagaan: Perluasan Pokja dan FPG di tingkat unit eselon II
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG. Serta mengintegrasikan materi gender ke dalam modul pelatihan teknis, struktural, dan fungsional.
7,88/8
KEMENTERIAN 18. PEMUDA DAN OLAHRAGA SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Stranas dalam rangka percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi PUG yang dilaksanakan dalam rangka monitoring evaluasi pelaksanaan PUG oleh Kemen PP&PA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Tidak ada Peraturan Menteri sudah disosialisasikan: tidak ada
penjelasan
0/1
II. KEBIJAKAN Renstra tidak mengandung perspektif/isu gender pada bagian: tidak ada penjelasan
Renja Tahunan: Renja masih menuangkan program/kegiatan s.d. level output, sementara ARG dituangkan pada level komponen
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: Pedoman Penyusunan RKA-K/L
0,75/1
III. KELEMBAGAAN Belum ada Pokja PUG dan Fokal Poin Gender: tidak ada penjelasan
0/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belum memiliki Fasilitator, Tim Pelaksana, dan SDM Satker yang dapat menjalankan PUG dan PPRG, namun tidak ada penjelasan
Belum mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan pelatihan teknis, structural, dan/atau fungsional.
0/1
V. DANA Ada anggaran penunjang pelaksanaan PUG dan PPRG, namun tidak secara spesifik dianggarkan. (perlu konfirmasi)
Belum ada Lembar ARG.
0,5/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Tidak ada kebijakan terkait penyusunan data terpilah, namun tidak ada penjelasan
Tidak ada data terpilah tentang sektor yang ditangani (apakah tidak ada data jenis kelamin atlet, pelatih, dst.??)
0/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Belum menggunakan piranti analisis gender (tanpa penjelasan)
Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender: Pedoman Penyusunan RKA-K/L (?? Perlu konfirmasi)
Belum memiliki Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender
0,33/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan partisipasi masyarakat (tanpa penjelasan) 0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Perubahan struktur K/L akan menyebabkan perubahan penganggaran
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Mulai mengaktifkan pelaksanaan PUG/PPRG di unit kerja melalui pedoman penyusunan RKA-K/L yang responsif gender th 2017
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Menuangkan PUG/PPRG dalam pedoman penyusunan RKA-K/L
HARAPAN KE DEPAN Lebih aktif melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja setiap K/L
REKOMENDASI Advokasi dan Sosialisasi PUG dan PPRG Kelembagaan: Pembentukan Pokja SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG
untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
Dana: Pengalokasian anggaran penunjang kegiatan PUG dan PPRG
1,58/8
KEMENTERIAN 19. PERINDUSTRIAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Penyusunan Strategi Nasional PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya adalah agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi oleh Kemen
PP&PA I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Tidak ada. Draft
sudah pernah disusun, tapi belum termasuk prioritas untuk ditetapkan.
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan: tidak ada penjelasan
0/1
II. KEBIJAKAN Renstra tidak mengandung perspektif/isu gender pada bagian: karena Kemenperin memprioritaskan pd program-program pembangunan industri.
Renja Tahunan: tidak ada Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: tidak ada
0/1
III. KELEMBAGAAN Belum ada Pokja PUG: Sudah ada Draft SK, akan tetapi masih terkendala dalam pembahasan di tingkat pimpinan
Fokal Poin Gender: pejabat eselon II
0,33/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belum memiliki Fasilitator, Tim Pelaksana, dan SDM Satker yang dapat menjalankan PUG dan PPRG. (Tanpa ada penjelasan)
Belum mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan pelatihan teknis, structural, dan/atau fungsional.
0/1
V. DANA Anggaran K/L dianggap minim, sehingga yang masuk program penganggaran adalah Program- program prioritas sesuai dengan RKP dari Bappenas
Belum ada Lembar ARG.
0/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Tidak ada kebijakan terkait penyusunan data terpilah,karena belum termasuk program prioritas sehingga belum ada kebijakan khusus
Tidak ada data terpilah tentang sektor yang ditangani, karenadata yang tersedia di kemenperin adalah data makro pertumbuhan ekonomi dan industri.
0/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Belum menggunakan piranti analisis gender (tanpa penjelasan)
Belum melakukan perencanaan program/kegiatan menggunakan analisis gender(tanpa penjelasan)
Belum memiliki Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsif Gender
0/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan partisipasi masyarakat (tanpa penjelasan) 0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
PUG/PPRG belum menjadi Prioritas di Kemenperin
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Dibuatkan program khusus dan dari Bappenas/Kementerian PPPA melakukan sosialisasi secara intens
REKOMENDASI Advokasi dan Sosialisasi PUG dan PPRG Kelembagaan: Pembentukan Pokja PUG SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG
untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
Dana: Pengalokasian anggaran penunjang kegiatan PUG dan PPRG
0,33/8
KEMENTERIAN 20. PERHUBUNGAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan – Sekretariat Kementerian KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Strategi yang disusun sebagai pedoman agar pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sitematis dan sinergis, serta berkelanjutan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Bappenas dan KPPPA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: a) KP 50 Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Perhubungan; dan b) Kesepakatan Bersama antara KPP dan PA dengan Kemenhub tentang PUG dan PA di Bidang Perhubungan No. 31/MEN.PP dan PA/01/2011 dan No. PM 6 Tahun 2011
Sosialisasi melalui: Workshop atau Seminar, dan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan pd pejabat eselon 1-4 dan pejabat fungsional.
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Indikator dan Pendanaan.
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran strategis, kegiatan, dan indikator.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: a) Workshop atau Seminar; b) Rapat Kerja Kementerian Perhubungan; c) Grand Design Pengarasutamaan Gender Kementerian Perhubungan; dan d) Grand Design Pengarasutamaan Gender Transportasi Udara.
1/1
III. KELEMBAGAAN Ada Pokja PUG, melalui KP 50 Tahun 2009 tentang Kelompok Kerja Pengarasutamaan Gender Kementerian Perhubungan
FPG berada di Level unit eselon II Tidak ada informasi apakah sudah mendapatkan pelatihan.
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG yang sudah terlatih
Sudah memiliki Tim Pelaksana (SDM) PUG dan PPRG dan mendapatkan pelatihan reguler (tidak ada penjelasan)
Belum memiliki SDM satker pelaksana PUG dan PPRG (tidak ada penjelasan)
Belum mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan pelatihan teknis, structural, dan/atau fungsional.
0,5/1
V. DANA Sudah ada anggaran untuk menunjang semua kegiatan PUG dan PPRG.(tidak ada penjelasan)
Sudah ada Lembar ARG yang sudah disusun dan sudah dianggarkan, namun belum ada lampiran (perlu dikonfirmasi)
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah ada kebijakan data terpilah, dalam bentuk infografis Tidak ada data terpilah sektor yang ditangani Kemenhub.
(tidak ada penjelasan)
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode GAP Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan
menggunakan analisis gender, namun belum terlampir
0,67/1
(perlu konfirmasi) Belum memiliki piranti monev untuk PUG dan PPRG.
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan partisipasi masyarakat (tanpa penjelasan) 1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
PUG belum dianggap sebagai hal yang prioritas dalam pelaksanaan pembangunan
Belum semua unit kerja memahami GBS/ARG sehingga pada saat pengusulan anggaran masih banyak yang belum membuat
Pada saat penyusunan anggaran dengan DJA, tidak mensyaratkan GBS sehingga banyak unit kerja yang menyusun anggaran tidak berdasarkan GBS
Terbatasnya dukungan sumberdaya manusia yang memahami penerapan PPRG
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Memasukkan PUG pada Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019
Menyampaikan kepada pimpinan agar GBS menjadi salah satu persyaratan pada penyusunan anggaran
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Peningkatan, pemantapan, dan penjabaran Pedoman PPRG bagi masing-masing subsektor
HARAPAN KE DEPAN Perlu peningkatan kapasitas SDM Perencana dan Pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan PUG
REKOMENDASI Data Terpilah: Percepatan proses penyusunan kebijakan data terpilah
Analisis Gender-Piranti Monev: percepatan pengintegrasian piranti monev untuk APBN, dan piranti monev khusus untuk PUG dan PPRG di dalam kementerian.
6,83/8
KEMENTERIAN 21. HUKUM DAN HAM SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi Kemen PP-PA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran K/L dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Peraturan Menteri sudah disosialisasikan kepada para pejabat struktural dan staf dalam bentuk kegiatan yang bervariasi: a)pemahaman konsep dasar gender; b) komitmen bersama untuk melaksanakan gender; c) komunikasi, informasi, edukasi (kie); dan d) bedah kasus gender.
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Daerah. Dalam bentuk Sosialisasi, workshop, RAKOR PUG dan PPRG dalam
1/1
bentuk FGD, seminar, workshop, dan sosialisasi. II. KEBIJAKAN Renstra Kemenkumham mengandung perspektif/isu gender
pada bagian Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yaitu: Harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender.
Renja Tahun 2016 Kemenkumham mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: Terlampir matriks pelaksanaan PUG di Dep. Hukum dan HAM tahun 2002 s/d 2011
0,75/1
III. KELEMBAGAAN Keputusan Menteri tentang Pokja PUG ada, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut
FPG: pada level Eselon 2-4, di pusat dan daerah
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG(tidak ada penjelasan)
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG(tidak ada penjelasan)
Sudah mendapatkan pelatihan oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kemenkumham dan dilakukan secara reguler
Kemenkumham telah mengintegrasikan PUG/PPRG menjadi materi pelatihan struktural.
0,75/1
V. DANA Ada anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG Ada lembar ARG yg sudah disusun dan dianggarkan
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan terkait data terpilah menurut jenis kelamin
Sudah memiliki data terpilah sektor yang ditangani
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode analisis gender, namun tidak penjelasan.
Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan menggunakan analisis gender
Sudah memiliki piranti Monev (perlu konfirmasi apakah monev khusus PUG/PPRG)
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
PUG/PPRG dilakukan secara internal di Kemenkumham. 0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Belum adanya modul PUG sebagai pedoman/panduan pelaksanaan kegiatan PUG diKemenkumham;
Belum ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM/Surat Edaran tentang pelaksanaan PUG di Kemenkumham;
Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG di Unit Utama masing sangat minim, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal;
Belum adanya surat penetapan pejabat struktural sebagai gender focal point Pusat dan Kanwil;
Tenaga Narasumber PUG Kementerian Hukum dan HAM banyak yang sudah purna bhakti;
Di Kemenkumham pejabat struktural yang mampu menjadi narasumber dalam kegiatan PUG; g) Masih banyak peraturan perundangundangan yang belum direvisi meniadi undano-undang yang responsif gender.
Belum adanya data base terkait data terpilah gender yang spesifik dari masing-masing unit eselon 1
UPAYA PENANGANAN KENDALA
KlE, bedah kasus gender, advokasi, konsultasi, fasilitasi PUG; Pembentukan forum/tim/pokja PUG tingkat pusat dan
daerah; Peningkatan kemampuan dan kapasitas pusat dan daerah; Melakukan pengarusutamaan gender bidang hukum dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi gender;
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan berbagai alat dan metode termasuk materi dan bahan KIE dalam bentuk VCD;
Pengembangan SIM Gender; dan Penelitian dan pengkajian hukum bias gender.
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Membentuk Tim Kesetaraan dan Keadilan Gender yang diketuai oleh Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Jenderal sebagai Penanggung Jawab dengan anggota para Sekretaris Unit, Kepala Badan/Pusat dan para Kepala Biro dengan lingkup kegiatan melakukan sosialisasi gender kepada para pejabat struktural dan staf dalam bentuk kegiatan yang bervariasi: a) pemahaman konsep dasar gender; b) komitmen bersama untuk melaksanakan gender; c) KIE; d) bedah kasus gender; dan e) Membentuk Kelompok Kerja
HARAPAN KE DEPAN Perlu Anggaran yang berkelanjutan Khusus untuk Pelaksanaan PUG di K/L
REKOMENDASI Komitmen: perlu adanya peraturan menteri hukum dan HAM tentang pelaksanaan PUG dan PPRG di lingkup Kementerian pusat dan daerah.
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
6,17/8
KEMENTERIAN 22. PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: strategi percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG dengan motor penggeraknya adalah Bappenas, Kem Keuangan , Kem PPPA dan Kemdagri
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi Kemen PP-PA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Surat Edaran Menteri PU No 13 Tahun 2011 tentang PPRG
Sosialisasi, diklat penjenjangan, diklat fungsional dan pendampingan penyusunan PPRG telah dilakukan kepada pejabat eselon dan staf Kementerian PUPR, juga Dinas bidang PU daerah
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Pendahuluan, Indikator.
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran strategis dan indikator.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan
1/1
III. KELEMBAGAAN Surat Keputusan Menteri PUPR No 473 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim PUG PUPR didukung dengan Pembentukan 10 Pokja Unit Organisasi
FPG: Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama
1/1
Luar Negeri dengan didukung oleh Tim PUG PUPR yang telah mendapatkan sosialisasi
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG, dansetiap tahun selalu bertambah
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG,setingkat Pejabat Tinggi Pratama Kementerian PUPR, sehingga yang mendapat pelatihan dan pendampingan PPRG adalah penyusun rencana, program dan anggaran Kementerian PUPR.
Sudah mendapatkan Pelatihan dan pendampingan PPRG yang dilakukan pada saat PPRG di setiap unit organisasi dan dilakukan secara reguler
Jumlah SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG semakin meningkat melalui pendidikan dan pelatihan, pendampingan pada saat PPRG di setiap unit organisasi
Materi PUG/PPRG sudah merupakan modul pelatihan yang dilakukan di Balai Diklat Kementerian PUPR, dan masing-masing unit organisasi
1/1
V. DANA Ada anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG (tanpa penjelasan lebih lanjut)
Ada lembar ARG yg sudah disusun dan dianggarkan(tanpa penjelasan lebih lanjut)
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan terkait data terpilah menurut jenis kelamin
Sudah memiliki data terpilah sektor yang ditangani. Data terpilah sektor ditangani unit organisasi masing-masing yang pemutakhiran datanya dilakukan setiap tahun.
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode analisis gender GAP. Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan
menggunakan analisis gender(tanpa penjelasan lebih lanjut) Sudah memiliki piranti Monev (perlu konfirmasi apakah
monev khusus PUG/PPRG)
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat, PSW UI, IPB, Unpad, UGM dan ITS melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Pelaksanaan PUG/PPRG yang berganti-ganti (??)
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Pendidikan dan pelatihan serta pendampingan PPRG yang berkelanjutan
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Penajaman Rencana Strategis Kementerian PUPR melalui review Rencana Strategis Kementerian PUPR dan Rencana Strategis masing-masing unit organisasi
HARAPAN KE DEPAN Dokumen PPRG perlu lebih sederhana dan tidak ambigu. Motor pebggerak tidak berjalan sendiri-sendiri dalam
membina dan memantau pelaksanaan PPRG
REKOMENDASI Komitmen: perlu adanya peraturan menteri hukum dan HAM tentang pelaksanaan PUG dan PPRG di lingkup Kementerian pusat dan daerah.
SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
8/8
KEMENTERIAN 23. KELAUTAN DAN PERIKANAN SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: upaya pengintegrasian kegiatan Responsif Gender ke dalam Renstra dan Renja Kementerian.
Pengetahuan ini didapatkan dari: peraturan perundang-undangan
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: Peraturan Menteri KP No. 4/permen-kp/2014 Keputusan Menteri KP No. 17/Kepmen-kp/SJ/2016
Sosialisasi Peraturan Menteri – tidak dijawab (??)
0,5/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Strategi dan Kebijakan.
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian Sasaran strategis.
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: a) Road Map Pelaksanaan PUG KKP; b) Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Usaha Penangkapan Ikan Bagi Keluarga Nelayan; dan c) Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
1/1
III. KELEMBAGAAN Kepmen No 17/KEPMEN-KP/2014 Tentang Pokja Gender Lingkup Setjen KKP; dan
Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya No 113/KEP-DJPB/2016 tentang Pokja Gender Lingkup Perikanan Budidaya
FPG: Level Eselon I – Sekjen KKP
1/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Sudah memiliki Fasilitator PUG dan PPRG, danjumlahnya meningkat sekitar 5 orang
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG Sudah mendapatkan Pelatihan dan pendampingan PPRG
yang dilakukan pada saat PPRG di setiap unit organisasi dan dilakukan secara reguler
Jumlah SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG sudah terlatih dan meningkat menjadi sekitar 10 orang (perlu konfirmasi)
Materi PUG/PPRG sudah diintegrasikan ke dalam modul pelatihan (tidak ada penjelasan lebih lanjut)
1/1
V. DANA Ada anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG (tanpa penjelasan lebih lanjut)
Ada lembar ARG yg sudah disusun dan dianggarkan
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan terkait data terpilah menurut jenis kelamin. Sudah ada Data Pegawai Melalui Aplikasi SIMPEG KKP dan Data Peserta pelatihan Kegiatan.
Sudah memiliki data terpilah sektor yang ditangani, karena sudah dalam sistem aplikasi (SIMPEG KKP)
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode analisis gender GAP. Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan
menggunakan analisis gender untuk Program/Kegiatan Diversifikasi Usaha Wanita Nelayan Direktorat Perikanan Tangkap
1/1
Sudah memiliki piranti Monev (perlu konfirmasi apakah monev khusus PUG/PPRG)
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Bekerjasama dalam proyek Bantuan Hibah IFAD , Coremap, Usaid
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Pelaksanaan PUG/PPRG yang berganti-ganti (??)
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Pemberian Reaward kepada instansi yang telah melaksanakan PPRG
REKOMENDASI SDM: Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan PPRG.
7,5/8
KEMENTERIAN 24. PARIWISATA SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 2. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas sebagai: upaya untuk mempercepat pengarusutamaan gender agar lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Pengetahuan ini didapatkan dari: acara Rakor dan FGD di Kemen PPPA
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: MoU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 11/MEN.PP&PA/06/2012 dan Nomor : KB.38/KS.001/MPEK/2012
Sosialisasi Peraturan Menteri: Disampaikan pada saat Rapat Pimpinan dan disosialisasikan kepada seluruh pejabat eselon 1, 2, 3 dan 4 (Peraturan tersebut sudah pernah disosialisasikan pada saat nomenklatur organisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada bagian Bab I (Kondisi Umum Paragraf 4).
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada bagian kegiatan di Asdep Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: Pedoman Pelaksanaan PPRG di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1/1
III. KELEMBAGAAN SK. 13/OT.001/SE Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Keputusan Menteri Pariwisata Nomor.
0,67/1
KM.40/OT.001/MP/2015 tentang kelompok Kerja Program
Pengembangan Perempuan di Bidang Pariwisata di
Lingkungan Kementerian Pariwisata
Beberapa kegiatan prioritas yang pernah dilakukan adalah pelatihan PPRG di lingkungan Kemenparekraf, Review Pedoman PPRG dalam Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
FPG: ada perwakilan dari setiap Unit Eselon I Pelatihan bagi FPG: tidak ada penjelasan
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Belum memiliki Fasilitator internal untuk pelaksanaan PUG dan PPRG
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG Sudah pernah mendapatkan pelatihan yang difasilitasi oleh
Kemen PPPA. SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG
jumlahnya semakin menurun, karena perubahan nomenklatur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata yang berdampak pada perubahan pegawai (perlu konfirmasi estimasi jumlah SDM)
Materi PUG/PPRG belumdiintegrasikan ke dalam modul pelatihan (tidak ada penjelasan lebih lanjut)
0,38/1
V. DANA Ada anggaran untuk menunjang pelaksanaan PUG/PPRG di Biro Perencanaan dan Keuangan.
Lembar ARG yg sudah pernah disusun dan dianggarkanpada saat nomenklatur masih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (perlu dikonfirmasi kondisi sekarang)
1/1
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan terkait data terpilah menurut jenis kelamin. Sudah ada Data pegawai per jenis kelamin, per unit kerja, per jabatan
Belum memiliki data terpilah sektor yang ditangani.
0,5/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode analisis gender GAP. Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan
menggunakan analisis genderpada saat nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Belummemiliki piranti Monev.
0,67/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Belum melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG
0/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Tidak diisi
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Tidak diisi
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Tidak diisi
HARAPAN KE DEPAN Tidak diisi REKOMENDASI SDM:
Pelatihan khusus untuk Fasilitator internal Kemenpar
Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk
menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan
PPRG.
Penyusunan piranti monev PUG/PPRG
Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG
5,21/8
KEMENTERIAN 25. SOSIAL SKOR
UNIT KERJA TERLIBAT 1. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal 2. direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan KPO 3. Sekretariat Badiklit 4. Biro Organisasi dan Kepegawaian 5. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 6. Sekretariat Direktorat Jenderal rehabilitasi Sosial 7. Direktorat Narkotika dan ZAt Adiktif 8. Sekretariat Direjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
KUESIONER A – Umum DESKRIPSI PEMAHAMAN STRANAS
Memahami Stranas PPRG untuk: a) Menghilangkan diskriminasi terhadap gender, memberi peluang dan kesempatan; b) Strategi nasional percepatan PUG melalui PPRG dan Anggaran Responsif Gender (ARG); c) Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender; d) Membuka peluang partisipasi yang sama terhadap laki dan perempuan.
Pengetahuan ini didapatkan dari: Sosialisasi Bappenas, Biro Perencanaan Kemsos, Kemeneg PP dan Anak, Kemenkeu, serta dari Media Massa.
I. KOMITMEN Peraturan Menteri terkait pelaksanaan PUG: SK Sekjen Kemensos
Sosialisasi Peraturan Menteri: kepada seluruh pejabat fungsional dan struktural
1/1
II. KEBIJAKAN Renstra mengandung perspektif/isu gender pada Hal 20, 31,47, 51,56, 87. 93 di buku Renstra
Renja Tahun 2016 mengandung perspektif/isu gender pada Renja UKE II
Pedoman pelaksanaan sudah disosialisasikan: Sudah disosialisasikan kepada pejabat Struktural dan fungsional dalam bentuk workshop, assistensi, Seminar
1/1
III. KELEMBAGAAN Sudah memiliki Pokja PUG yang disahkan dengan SK hingga
tahun 2013.
FPG: ada di level para perencana komponen Pelatihan bagi FPG: tidak ada penjelasan
0,67/1
IV. SUMBERDAYA MANUSIA
Ada smp tahun 2013 jumlahnya tidak meningkat karena anggaran tidak mendukung.
Sudah memiliki Tim Pelaksana PUG dan PPRG, dan ada pelatihan sampai dengan tahun 2013, sedangkan untuk tahun 2014, sampai sekarang tidak ada.
SDM Satker yang mampu melaksanakan PUG dan PPRG jumlahnya semakin berkurang. Secara formal tidak di-SK-kan sedangkan pelaksanaan PUG sudah terintegrasi dalam satuan Unit Kerja.
Materi PUG/PPRG diintegrasikan ke dalam modul pelatihan dan pendataan.
0,63/1
V. DANA Sosialisasi, Advokasi, Workshop, Monev Sampai dengan tahun 2013 masih ada anggarannya sedangkan untuk tahun 2014 tidak adaAnggaran pelatihan untuk TKS di Badiklit masih ada sampai saat ini
1/1
ARG/GBS sudah disusun dan dianggarkan sampai dengan tahun 2013 sedangkan dari tahun 2014 sampai dengan saat ini tidak ada
VI. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
Sudah memiliki kebijakan terkait data terpilah menurut jenis kelamin. (SK Mensos No. 36 tahun 1999 tentang Pola pendataan kesos terpilah berdasarkan jenis kelamin)
• Ada , data PMKS dan PSKS
• Setahun sekali di update, dianalisis dan di manfaatkan (verifikasi)
1/1
VII. ALAT ANALISIS GENDER
Menggunakan metode analisis gender GAP. Sudah melakukan perencanaan program/kegiatan dengan
menggunakan analisis gender sampai dengan tahun 2013. Sudahmemiliki piranti Monev dengan melakukan audit
gender tahun 2013 kerjasama Meneg PPPA, Kemensos dan UNFPA
1/1
VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT
Sudah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG, yaitu unsur LSM, PT, Org Profesi, dan Swasta (CSR)
1/1
KENDALA YANG DIHADAPI
Anggaran tidak berkelanjutan
Mutasi dan Rotasi Petugas
Kurangnya pembinaan dan asistensi dari Focal point
nasional PPRG dan PUG
UPAYA PENANGANAN KENDALA
Melakukan program inklusifitas dengan memastikan dalam penyusunan suatu dokumen PPRG dan ARG bidang sosial dalam Renstra, Renja, ADIK , RKA K/L dan RKP (Dokumen Perencanaan)
INNOVASI YANG SUDAH DILAKUKAN
Perencanaan penganggaran yang berpihak kepada Fakir
Miskin ,dan PMKS lainnya (termasuk Disabilitas) yang
responsive gender.
Sedang disusun standar pelayanan Rehabsos Korban
Penyalahgunaan Napza perempuan dan anak (Tahun 2016)
Untuk Sapras sudah ada untuk Korban Napza perempuan
dan anak.
Tersedia ruang ibu menyusui , TPA, RPTC di Kemsos
Bantuan korban bencana
Trauma Healing untuk korban bencana/KTK untuk perempuan dan anak
HARAPAN KE DEPAN Perlunya pembinaan yang berkelanjutan fokal point
nasional
Komitmen empat pilar (Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas
dan KPP dan PA) untuk melaksanakan PPRG dan PUG
REKOMENDASI SDM: Pelatihan khusus untuk Fasilitator internal Kemenpar
Pelatihan yang reguler terkait PUG dan PPRG untuk
menjaga kualitas kapasitas SDM pelaksana PUG dan
PPRG.
Penyusunan piranti monev PUG/PPRG
7,29/8
Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG/PPRG