LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI...
Transcript of LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI...
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 JANUARI 2018
Kriteria Kerusakan DAS
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012, Daya
Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan
keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam
bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. DAS yang
dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta
kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan
air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
sedangkan yang perlu dipertahankan adalah yang masih berfungsi
sebagaimana mestinya.
Dengan dipulihkan dan dipertahankannya daya dukung DAS maka
tujuan mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan DAS secara berkelanjutan,
mewujudkan kuantitas, kualitas dan keberlanjutan ketersediaan air yang
optimal menurut ruang dan waktu dan mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Maksud ditetapkannya kriteria untuk klasifikasi DAS adalah
diperolehnya arahan/acuan untuk menilai dan menyusun klasifikasi
Daerah Aliran Sungai dalam rangka penetapan Daerah Aliran Sungai yang
dipertahankan dan dipulihkan daya dukungnya. Adapun tujuannya adalah
diperolehnya klasifikasi DAS sebagai basis penentuan kebijakan dan
penyelenggaraan Pengelolaan DAS.
Dasar Pertimbangan Pemilihan Kriteria evaluasi kondisi DAS
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:
1. Tingkat obyektivitas kondisi teknis pengelolaan DAS;
2. Perkembangan sosial politik serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;
3. Tingkat ketersediaan atau kemutakhiran data pendukung; 4. Tingkat
akseptabilitas para pihak;
4. Tingkat daya guna dan hasil guna.
Metoda dan Prosedur Penerapan
Didalam Penyusunan Klasifikasi DAS dilakukan dengan melakukan
Scoring pada Kriteria dan sub kriteria terpilih sebagaimana tersaji pada
Tabel 1. Di dalam penerapannya memerlukan parameter-parameter yang
harus dihitung dimana hasilnya dikualifikasikan dalam beberapa kelas,
dan di masing-masing kelas diberi skor yang mencerminkan kualifikasi
indikator, yaitu dari sangat rendah hingga sangat tinggi.
Tabel.1. Kriteria/Sub Kriteria dan pembobotan dalam klasifikasi DAS
No Kriteria/Sub Kriteria Bobot Sumberdata
1. Kondisi Lahan
a. Penetapan Lakan Kritis
b. Persentase Penutupan Vegetasi
c. Indeks erosi (IE) atau nilai CP
40 20
10 10
BPDAS, BPKH
RTRWP/K, BAPLAN BPDAS
2. Kualitas, Kuantitas dan
Kontiunitas Air (tata Air)
a. Muatan Sedimen
b. Banjir c. Indeks Penggunaan Air
20
8 4
8
PU,BBWS PU,BBWS,PEMDA,BPDAS
PU,BBWS,PERTANIAN,PEMDA
3. Sosial Ekonomi dan
Kelembagaan a. Tekanan Penduduk
terhadap Lahan
b. Tingkat Kesejahteraan Penduduk
c. Keberadaan dan Penegakan Peraturan
20
10 7 3
BPDAS,BPS,BPN BPDAS,BPDAS,BAPPEDA BPDAS,LSM,PEMDA,Tokoh
Masyarakat
4. Investasi Bangunan
a. Klasifikasi Kota b. Klasifikasi Nilai Bangunan
Air
10
5 5
RTRW,BPDAS,PEMDA PU,BBWS,PEMDA
5. Pemanfaatan Ruang Wilayah
a. Kawasan Lindung b. Kawasan Budidaya
20
5 5
RTRWP/K,BPKH,BAPLAN,BPN RTRWP/K,BPKH,BAPLAN,BPN
Metode yang digunakan dalam penyusunan Klasifikasi Daerah Aliran
Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
1. Kondisi Lahan
Kriteria Kondisi lahan meliputi 3 (tiga) sub kriteria berikut ini:
a. Persentase Lahan Kritis
Keterangan rumus:
PLLK = Persentase luas lahan kritis LK = Luas lahan kritis dan sangat kritis (ha)
A = Luas DAS (ha)
Keterangan tambahan:
LK diperoleh dari hasil inventarisasi lahan kritis oleh BPDAS dengan
kriteria sesuai SK Dirjen RRL No. 041/Kpts/V/1998. Kelas kekritisan
lahan yang dimasukkan dalam perhitungan ini adalah kategori kritis
dan sangat kritis.
Tabel 2. Kriteria Penilaian Kondisi Lahan berdasarkan Persentase Lahan Kritis dalam DAS
b) Persentase Penutupan Vegetasi Kriteria penilaian Persentase Penutupan Vegetasi disajikan pada Tabel 3 berikut ini.
Keterangan tambahan:
LV diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan
data Badan Pertanahan Nasional, BAPLAN Kementerian
Kehutanan, BAPPEDA.
Tabel 3. Kriteria Penilaian Kondisi Lahan berdasarkan Persentase Penutupan Vegetasi
c) Indeks Erosi (IE)/Nilai Faktor CP
Berdasarkan ketersediaan data yang ada. Nilai yang digunakan untuk sub criteria diatas, nilai faktor CP menggunkan criteria
sebagaimana terdapat pada tabel.4. Nilai pengelolaan lahan dan tanaman (CP). Cara perhitungannya
adalah sebagai berikut:
Dimana,
CP = nilai tertimbang pengelolaan lahan dan tanaman pada DAS tertentu
CPi = nilai pengelolaan lahan dan tanaman pada unit lahan ke i Ai = luas unit lahan ke i (ha) pada DAS tertentu
A = luas DAS (ha)
Variasi nilai C dan P dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini.
Tabel 4. Variasi Nilai C dan P
Sumber: Hammer W.I. 1980 dan Wood, S.R. and F.J.Dent 1983.
Kriteria penilaian CP tersaji di dalam Tabel. 5 berikut.
Tabel 5. Kriteria nilai tertimbang pengelolaan lahan dan tanaman pada DAS tertentu (CP)
2. Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Air (Tata Air)
Kriteria kualitas, kuantitas dan kontinuitas air (tata air) terpilih
untuk menggambarkan kondisi hidrologis DAS, didekati dengan lima
sub criteria yaitu koefisien rejim aliran, koefisien aliran tahunan,
muatan sedimen, banjir dan indeks penggunaan air. Mengingat tidak
tersedianya data yang cukup tentang tata air yang ada di provinsi
Kepulauan Bangka Belitung maka didalam kriteria tata air, sub
kriteria Koefisien rejim Aliran dan Koefisien Aliran Tahunan tidak
dimasukan sebagai dasar penetapan klasifikasi DAS. Skor kedua sub
kriteria tersebut disebar secara proporsional pada ketiga sub kriteria
yang dijadikan sebagai dasar penetapan Klasifikasi DAS. Cara
perhitungan parameter untuk setiap sub kriteria dan pembobotan
adalah sebagai berikut :
a) Muatan sedimen
Muatan Sedimen diukur pada tempat yang sama dengan lokasi
pengukuran debit (SPAS) dan diupayakan mencerminkan kondisi
DAS baik di bagian hulu, tengah maupun hilir. Kriteria penilaian
muatan sedimen tersaji di dalam Tabel 6.
Tabel 6. Kriteria Penilaian Muatan Sedimen (MS)
b) Banjir
Banjir dalam hal ini diartikan sebagai meluapnya air sungai atau
danau atau laut yang menggenangi areal tertentu (biasanya kering)
yang secara signifikan menimbulkan kerugian baik materi maupun
non materi terhadap manusia dan lingkungannya.
Cara perolehan data:
Data yang diperlukan berupa data frekuensi banjir yang diperoleh
dari laporan kejadian bencana banjir atau pengamatan langsung.
Kriteria penilaian kejadian banjir dapat dilihat di dalam Tabel 7
berikut ini.
Tabel 7. Kriteria Penilaian Kejadian Banjir
c) Indeks Penggunaan Air
Cara/rumus perhitungan:
Keterangan rumus: IPA = Indeks penggunaan air Total kebutuhan air = kebutuhan air untuk irigasi + DMI
+penggelontoran kota DMI = domestic, municiple & industry
Qa = debit andalan Kriteria penilaian Indeks Penggunaan Air tersaji di dalam Tabel 8.
berikut. Tabel 8. Kriteria Penilaian Indeks Penggunaan Air (IPA)
3. Sosial Ekonomi dan Kelembagaan
Kriteria sosial ekonomi dan kelembagaan DAS didekati dengan 3 (tiga)
sub kriteria, yaitu tekanan penduduk terhadap lahan, tingkat
kesejahteraan masyarakat dan kelembagaan DAS. Tekanan terhadap
lahan diprediksi melalui parameter rata-rata luas lahan pertanian
perkeluarga petani.
Kesejahteraan penduduk diprediksi melalui parameter Persentase
keluarga miskin dalam DAS atau rata-rata tingkat pendapatan
perkapita pertahun. Sedangkan kelambagaan DAS dilihat dari kondisi
keberadaan dan penegakan norma konservasi hutan dan lahan oleh
masyarakat DAS.
a) Tekanan Penduduk terhadap Lahan Cara/rumus perhitungan:
IKL = A/P (ha/kk)
Keterangan rumus: IKL = Indeks ketersediaan lahan
A = Luas baku lahan pertanian di dalam DAS P = Jumlah KK petani di dalam DAS
Kriteria penilaian Indeks Ketersediaan Lahan tersaji di dalam
Tabel 9.
Tabel 9. Kriteria Penilaian Indeks Ketersediaan Lahan (IKL)
b) Tingkat Kesejahteraan Penduduk
Cara/rumus perhitungan: TKP = KK miskin x 100 %
Tot. KK Keterangan rumus:
TKP = tingkat kesejahteraan penduduk di dalam DAS KK miskin = jumlah kepala keluarga miskin di dalam DAS Tot.KK = jumlah total kepala keluarga di dalam DAS
Keterangan tambahan:
Garis kemiskinan ditetapkan menggunakan data yang tersedia di BPS,
yaitu 320 – 400 kg setara beras/kapita/tahun.
Standar penilaian yang digunakan dapat dilihat di dalam Tabel 10. berikut ini.
Tabel 10. Standar Penilaian Tingkat Kesejahteraan Penduduk (TKP)
Berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin
Sedangkan apabila parameter yang digunakan adalah rata-rata
pendapatan perkapita per tahun, maka standar penilaian yang
digunakan seperti yang terlihat di dalam Tabel 11. berikut ini.
Tabel 11. Standar Penilaian Tingkat Kesejahteraan Penduduk (TKP) berdasarkan Pendapatan Rata-Rata Perkapita per Tahun
c) Keberadaan dan Penegakan Peraturan Cara perolehan data:
Data diperoleh dari para tokoh masyarakat dan laporan dari
instansi terkait. Data yang diperlukan untuk analisa sub kriteria
ini berupa keberadaan norma yang berkaitan dengan konservasi
dan air serta implementasinya di lapangan di dalam DAS.
Standar penilaian keberadaan dan Penegakan Norma dapat dilihat di dalam Tabel 12.
Tabel 12. Standar Penilaian Keberadaan dan Penegakan Norma
4. Investasi Bangunan Air
Asset dan nilai investasi bangunan air dalam suatu DAS
mencerminkan besar kecilnya sumberdaya buatan manusia yang
perlu dilindungi dari bahaya kerusakan lingkungan DAS seperti
banjir, tanah longsor, sedimentasi dan kekeringan. Semakin besar
nilai investasi dalam suatu DAS maka semakin penting penanganan
konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di DAS tersebut, dengan
kata lain sekala pemulihan DAS menjadi sangat tinggi apabila
investasinya sangat tinggi dan kondisi biofisiknya telah mengalami
degradasi. Untuk hal ini didekati dengan sub kriteria keberadaan
kota dan nilai investasi bangunan air seperti
waduk/bendungan/saluran irigasi.
a) Klasifikasi Kota
Cara perolehan data:
Data yang diperlukan adalah keberadaan kota di dalam wilayah
DAS serta kategori dari kota tersebut. Informasi keberadaan kota
tersebut diperoleh dari peta RTRWP/K dan atau hasil
pengamatan.
Keterangan tambahan:
Kalau dalam satu DAS terdapat lebih dari satu kelas kota, maka
dipakai
kelas kota yang tertinggi (skor tertinggi)
Kriteria Penilaian Keberadaan Kota terlihat di dalam Tabel 13.
berikut ini.
Tabel 13. Kriteria Penilaian Keberadaan Kota
b) Klasifikasi NilaiBangunan Air (IBA)
Cara perolehan data:
Data yang perlu diinventarisir adalah besarnya nilai investasi
bangunan air (waduk, bendungan, saluran irigasi) dalam nilai
rupiah.
Keterangan tambahan:
Data nilai investasi diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum,
Dinas Pengairan, atau Balai Besar Wilayah Sungai.
Kriteria penilaian investasi tersebut, dengan klasifikasi yang
tersaji di dalam Tabel 14.
Tabel 14. Kriteria Penilaian Investasi Bangunan Air (IBA)
5. Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kriteria pemanfaatan ruang wilayah terdiri dari sub kriteria kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah
yang ditetapkandengan fungsi utama melindungi
kelestarianlingkungan hidup yang mencakup sumber dayaalam dan
sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah
yang ditetapkandengan fungsi utama untuk dibudidayakan atasdasar
kondisi dan potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan. Semakin sesuaikondisi lingkungan dengan
fungsi kawasan maka kualifikasi pemulihan DAS adalah rendah dan
sebaliknya apabila tidak sesuai fungsinya maka kualifikasi
pemulihannya tinggi.
a) Kawasan Lindung
Dilakukan dengan mengukur luas liputan vegetasi di dalam
Kawasan Lindung. Dengan demikian sub kriteria ini sebenarnya
juga untuk melihat kesesuaian peruntukan lahan mengingat
Kawasan Lindung sebagian besar terdiri atas Kawasan Hutan.
Cara/rumus perhitungan:
Keterangan rumus:
PTH = persentase luas liputan vegetasiterhadap luas Kawasan Lindung di dalam DAS
Keterangan tambahan:
Yang termasuk kawasan lindung adalah Hutan Lindung dan Hutan
Konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru,
Tahura,Taman Wisata Alam dan Taman Nasional)dan kawasan
lindung lainnya. Data diperoleh dari BKSDA, BTN, BPN dan BPKH.
Kriteria penilaian kawasan lindung tersebut, dengan klasifikasi yang
tersaji di dalam Tabel 15 berikut.
Tabel 15. Kriteria Penilaian Kawasan Lindung (PTH) berdasarkan Persentase Luas liputan vegetasi terhadap Kaw Lindung di
dalam DAS (%)
b) Kawasan Budidaya
Sub Kriteria ini memfokuskan pada lahan dengan kelerengan 0-
25% pada Kawasan Budidaya. Kelas kelerengan 0-25% ini adalah
paling sesuai untuk budidaya tanaman sehingga akan cocok
berada pada Kawasan Budidaya. Penghitungan dilakukan dengan
mengukur luas total lahan dengan kelerengan 0-25% yang berada
pada Kawasan Budidaya. Semakin tinggi persentase luas unit
lahan dengan kerengan dimaksud pada Kawasan Budidaya maka
kualifikasi pemulihan DAS semakin rendah. Sebaliknya semakin
rendah persentase luas unit lahan dengan kelerengan dimaksud
pada Kawasan Budidaya, atau dengan kata lain semakin tinggi
persentase luas unit lahan dengan kelerengan >25% pada
Kawasan Budidaya maka kualifikasi pemulihan DAS semakin
tinggi.
Cara/rumus perhitungan:
Keterangan rumus: LKB = persentase luas lahan dengan kemiringan lereng 0-
25%terhadap luas Kawasan Budidaya di dalam DAS
Kriteria penilaian kawasan budi daya tersebut menggunakan
klasifikasi seperti yang tersaji di dalam Tabel 16.
Tabel 16. Kriteria Penilaian Kawasan Budidaya berdasarkan
keberadaan lereng 0-25%
PENENTUAN STATUS MUTU AIR DENGAN METODA
STORET I. Uraian Metoda STORET
Metoda STORET merupakan salah satu metoda untuk
menentukan status mutu air yang umum digunakan.
Dengan metoda STORET ini dapat diketahui parameter-
parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air.
Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara
data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan
peruntukannya guna menentukan status mutu air.
Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan
sistem nilai dari “US-EPA (Environmental Protection Agency)”
dengan mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu :
(1) Kelas A : baik sekali, skor = 0 Æ memenuhi baku mutu
(2) Kelas B : baik, skor = -1 s/d -10 Æ cemar ringan
(3) Kelas C : sedang, skor = -11 s/d -30 Æ cemar sedang
(4) Kelas D : buruk, skor ≥ -31 Æ cemar berat
II. Prosedur Penggunaan
Penentuan status mutu air dengan menggunakan metoda STORET
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air
secara periodik sehingga membentuk data dari waktu ke waktu
(time series data).
2. Bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing
parameter air dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan
kelas air.
3. Jika hasil pengukuran memenuhi nilai baku mutu air (hasil
pengukuran <
baku mutu) maka diberi skor 0.
4. Jika hasil pengukuran tidak memenuhi nilai baku
mutu air (hasil pengukuran > baku mutu), maka diberi skor :
Tabel 1.1. Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air
Jumlah contoh1)
Nilai Parameter
Fisika Kimia Biologi
< 10
Maksimu
m
Minimum
Rata-rata
-1
-1 -3
-2
-2 -6
-3
-3 -9
≥ 10
Maksimu
m
Minimum
Rata-rata
-2
-2 -6
-4
-4 -
12
-6
-6 -
18 Sumber : Canter (1977)
Catatan : 1) jumlah parameter yang digunakan untuk
penentuan status mutu air.
5. Jumlah negatif dari seluruh parameter dihitung dan ditentukan
status mutunya dari jumlah skor yang didapat dengan
menggunakan sistem nilai.
III. Contoh Perhitungan
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh berikut ini.
Tabel 1.2. merupakan contoh penerapan penentuan kualitas
air menurut metoda STORET yang dilakukan oleh Unpad,
Bandung. Data diambil dari sungai Ciliwung pada stasiun 1.
Pada tabel ini tidak diberikan data lengkap hasil analisa di
sungai Ciliwung, tetapi hanya diberikan nilai maksimum,
minimum, dan rata-rata dari data-data hasil.
Cara pemberian skor untuk tiap parameter adalah sebagai
berikut (contoh, untuk Hg):
a. Hg merupakan parameter kimia, maka gunakan skor
untuk parameter kimia.
b. Kadar Hg yang diharapkan untuk air golongan C adalah 0.002 mg/l.
c. Kadar Hg maksimum hasil pengukuran adalah 0.0296
mg/l, ini berarti kadar Hg melebihi baku mutunya. Maka
skor untuk nilai maksimum adalah -2.
d. Kadar Hg minimum hasil pengukuran adalah 0.0006
mg/l, ini berarti kadar Hg sesuai dengan baku mutunya.
Maka skornya adalah 0.
e. Kadar Hg rata-rata hasil pengukuran adalah 0.0082
mg/l, ini berarti melebihi baku mutunya. Maka skornya
adalah –6.
f. Jumlahkan skor untuk nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
Untuk Hg pada contoh ini skor Hg adalah –8.
No. Parameter Satuan Baku
Mutu Hasil Pengukuran Skor
Maksimu
m
Minimum Rata-rata
FISIKA 1 TDS mg/l 289 179,4 224,2 2 Suhu air C normal +
3
24,15 20,5 22,06 0
3 DHL mhos/c
m 82,6 72 76,3
4 Kecerahan M 0,46 0,35 0,41
KIMIA a. Anorganik
1 Hg mg/l 0,002 0,0296 0,0006 0,0082 -8
2 As mg/l 0,5 0,0014 Tt 0,0004 0
3 Ba mg/l 1,5 17,401 11,239 15,3665 4 F mg/l 0,01 0,51 0,28 0,4138 0
g. Lakukan hal yang sama untuk tiap parameter, apabila
tidak ada baku mutunya untuk parameter tertentu, maka
tidak perlu dilakukan perhitungan.
h. Jumlahkan semua skor, ini menunjukan status mutu air. Pada contoh
ini skor total adalah –58, ini berarti sungai Ciliwung
pada stasiun 1 mempunyai mutu yang buruk untuk
peruntukan golongan C.
Tabel 1.2. Status Mutu Kualitas Air Menurut Sistem Nilai STORET
di Stasiun 1 sungai Ciliwung bagi peruntukan Golongan C (PP 20/1990)
5 Cd mg/l nihil Tt Tt Tt 0
6 Cr (VI) mg/l 0,0036 Tt 0,0009 -8
7 Mn mg/l 0,033 Tt 0,083
8 Na mg/l 15,421 5,1672 11,0246
9 NO3-N mg/l 12,28 0,04 3,4675
10 NO2-N mg/l 0,06 1 0,0075 0,3996 -8
11 NH3-N mg/l 0,02 1,53 Tt 0,576 -8
12 pH 6-8.5 7,83 6,72 7,41 0
13 Se mg/l 0,05 Tt Tt Tt 0
14 Zn mg/l 0,02 0,0457 Tt 0,0114 -2
15 CN mg/l 0,01 Tt Tt Tt 0
16 SO4 mg/l 40
2,2
14,175
17 H2S mg/l 0,002 1,27 0,0014 0,3354 -8
18 Cu mg/l 0,02 0,008 Tt 0,0043 0
19 Pb mg/l 0,03 0,2456 Tt 0,1451 -8
20 RSC mg/l 3,42 2,42 2,985
21 BOD5 mg/l 42,51 22,97 32,92
22 COD mg/l 62,2 34,32 48,08
23 Minyak
dan
lemak
mg/l 0,5
Tt Tt Tt 0
24 PO4 mg/l 2,28 0,02 0,7167
25 Phenol mg/l 0,001 Tt Tt Tt 0
26 Cl2 mg/l 0,003 1,3315 0,0003 0,3383 -8
27 B mg/l 2,103 0,81 1,4575
28 COD mg/l 0,1242 0,0145 0,0653
29 Ni mg/l Tt Tt Tt
30 HCO3 mg/l - - -
31 CO2-bebas mg/l 11,88 7,92 9,24
32 Salinitas 0/00 0,02 0 0,015
33 DO mg/l > 3 9,1
8 8,433 0 b. Organik
1 Aldrin mg/l Tt Tt Tt
2 Dieldrin mg/l Tt Tt Tt
3 Chlordane mg/l Tt Tt Tt
4 DDT mg/l 0,002 Tt Tt Tt 0
5 Detergent mg/l 0,2
Tt Tt Tt 0
6 Lindane mg/l Tt Tt Tt
7 PCB mg/l Tt Tt Tt
8 Endrine mg/l 0,004 Tt Tt Tt 0
9 BHC 0,21 Tt Tt Tt 0
MIKROBIOL
O GI
1 Coliform tinja
Jml/1
00
ml
15x10^6
2.5x10^6
7.125x10^6
7
2 Total
coliform Jml/1
00
ml
15x10^6
2.5x10^6
8.375x10^6
Jumlah Skor -58
PENENTUAN STATUS MUTU AIR
DENGAN METODA INDEKS
PENCEMARAN
I. Uraian Metode Indeks
Pencemaran
Sumitomo dan Nemerow (1970), Universitas Texas, A.S.,
mengusulkan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa
pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks
ini dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (Pollution Index)
yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran
relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan
(Nemerow, 1974). Indeks ini memiliki konsep yang berlainan
dengan Indeks Kualitas Air (Water Quality Index). Indeks
Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukan,
kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi
seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai.
Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini
dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar
dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan
serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika
terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa
pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas
yang independent dan bermakna.
II. Definisi
Jika Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air
yang dicantumkan dalam Baku Peruntukan Air (j), dan Ci
menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang
diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi
pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai, maka PIj adalah
Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi
dari Ci/LijPIj = (C1/L1j,
C2/L2j,…,Ci/Lij)…………………………………….……...(2-1) Tiap
nilai Ci/Lij menunjukkan pencemaran relatif yang
diakibatkan oleh parameter kualitas air. Nisbah ini tidak
mempunyai satuan. Nilai Ci/Lij = 1,0 adalah nilai yang kritik,
karena nilai ini diharapkan untuk dipenuhi bagi suatu Baku
Mutu Peruntukan Air. Jika Ci/Lij >1,0 untuk suatu
parameter, maka konsentrasi parameter ini harus dikurangi
atau disisihkan, kalau badan air digunakan untuk peruntukan
(j). Jika parameter ini adalah parameter yang bermakna bagi
peruntukan, maka pengolahan mutlak harus dilakukan bagi air
itu.
Pada model IP digunakan berbagai parameter kualitas air, maka
pada penggunaannya dibutuhkan nilai rata-rata dari
keseluruhan nilai Ci/Lij sebagai tolok-ukur pencemaran,
tetapi nilai ini tidak akan bermakna jika salah satu nilai
Ci/Lij bernilai lebih besar dari 1. Jadi indeks ini harus
mencakup nilai Ci/Lij yang maksimum
PIj = {(Ci/Lij)R,(Ci/Lij)M}
…………………………………..…….…..(2-2) Dengan (Ci/Lij)R
: nilai ,Ci/Lij rata-rata
(Ci/Lij)M : nilai ,Ci/Lij maksimum
Jika (Ci/Lij)R merupakan ordinat dan (Ci/Lij)M merupakan
absis maka PIj
merupakan titik potong dari (Ci/Lij)R dan (Ci/Lij)M
dalam bidang yang dibatasi oleh kedua sumbu tersebut.
(Ci/Lij)R
PIj
(Ci/Lij)M
Gambar 2.1. Pernyataan Indeks untuk suatu Peruntukan (j)
) )
) )
2 2
2
2
Perairan akan semakin tercemar untuk suatu peruntukan (j) jika
nilai (Ci/Lij)R dan atau (Ci/Lij)M adalah lebih besar dari 1,0.
Jika nilai maksimum Ci/Lij dan atau nilai rata-rata Ci/Lij
makin besar, maka tingkat pencemaran suatu badan air akan
makin besar pula. Jadi panjang garis dari titik asal hingga titik
Pij diusulkan sebagai faktor yang memiliki makna untuk
menyatakan tingkat
penceman.
PIj =
m
(Ci /L ij M
+ (Ci /L
ij R
…………………………………………...(2-3)
Dimana m = faktor penyeimbang
Keadaan kritik digunakan untuk menghitung nilai m
PIj = 1,0 jika nilai maksimum Ci/Lij = 1,0 dan nilai rata-rata Ci/Lij = 1,0 maka
1,0 = m
(1) 2 + (1) 2
m = 1/ 2 , maka persamaan 3-3 menjadi
PIj =
(Ci /L ij M
+ (Ci /L
ij R
2
……………………………………………..(2-4)
Metoda ini dapat langsung menghubungkan tingkat
ketercemaran dengan dapat atau tidaknya sungai dipakai
untuk penggunaan tertentu dan dengan nilai parameter-
parameter tertentu.
Evaluasi terhadap nilai PI
adalah :
0 ≤ PIj ≤ 1,0 Æ memenuhi baku mutu
(kondisi baik)
1,0 < PIj ≤ 5,0 Æ
cemar ringan
5,0 < PIj ≤ 10 Æ
cemar sedang
PIj > 10 Æ
cemar berat
III. Prosedur Penggunaan
Jika Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air
yang dicantumkan dalam Baku Mutu suatu Peruntukan Air (j),
dan Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang
diperoleh dari hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi
pengambilan cuplikan dari suatu alur sungai, maka PIj
adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang
merupakan fungsi dari Ci/Lij. Harga Pij ini dapat ditentukan
dengan cara :
1. Pilih parameter-parameter yang jika harga parameter
rendah maka kualitas air akan membaik.
2. Pilih konsentrasi parameter baku mutu yang tidak memiliki rentang.
3. Hitung harga Ci/Lij untuk tiap parameter pada setiap lokasi
pengambilan cuplikan.
4.a. Jika nilai konsentrasi parameter yang menurun menyatakan tingkat
pencemaran meningkat, misal DO. Tentukan nilai teoritik
atau nilai maksimum Cim (misal untuk DO, maka Cim
merupakan nilai DO jenuh). Dalam kasus ini nilai Ci/Lij
hasil pengukuran digantikan oleh nilai Ci/Lij hasil
perhitungan, yaitu :
C im - C i (hasil pengukuran)(Ci/Lij)baru =
Cim - L ij
4.b. Jika nilai baku Lij memiliki rentang
- untuk Ci < Lij rata-rata
[ Ci - (Lij ) rata -rata ](Ci/Lij)bar
u =
{ (Lij ) minimum - (Lij ) rata -rata }
- untuk Ci > Lij rata-rata
[ Ci - (L ij ) rata -rata ](Ci/Lij)bar
u =
{ (L ij ) maksimum - (Lij ) rata -rata }
4.c. Keraguan timbul jika dua nilai (Ci/Lij) berdekatan dengan
nilai acuan
1,0, misal C1/L1j = 0,9 dan C2/L2j = 1,1 atau
perbedaan yang sangat besar, misal C3/L3j = 5,0 dan
C4/L4j = 10,0. Dalam contoh ini tingkat kerusakan
badan air sulit ditentukan. Cara untuk mengatasi kesulitan
ini adalah :
(1) Penggunaan nilai (Ci/Lij)hasil pengukuran kalau nilai ini lebih kecil dari 1,0.
(2) Penggunaan nilai (Ci/Lij)baru jika nilai (Ci/Lij)hasil
pengukuran lebih besar dari 1,0.
(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran
P adalah konstanta dan nilainya ditentukan dengan
bebas dan disesuaikan dengan hasil pengamatan
lingkungan dan atau persyaratan yang dikehendaki
untuk suatu peruntukan (biasanya digunakan nilai
5).
4. Tentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum dari keseluruhan Ci/Lij
((Ci/Lij)R dan (Ci/Lij)M).
5. Tentukan harga PIj
(C /L ) 2 + (C /L ) 2
PIj =
i ij M i ij R
2
IV. Contoh Perhitungan
Pada contoh berikut ini diberikan data untuk suatu sampel
sungai yang akan ditentukan indeks pencemarannya (IP). Hasil
pengukuran sampel diberikan pada kolom 2 (Ci) dan baku
mutu perairan tersebut diberikan pada kolom 3 (LiX). Pada
contoh perhitungan hanya digunakan 6 parameter saja.
Contoh yang diberikan berikut ini hanya bertujuan agar pemakai
metoda Indeks Pencemaran dapat memahami cara menghitung
harga PIj.
Tabel 2.2. Contoh penentuan IP untuk baku mutu x
Parameter Ci LiX
Ci/LiX Ci/LiX baru TSS 10
0 50
2 2,5 DO 2 6 0,28 0,28
pH 8 6-9
0,5 0,5 Fecal coliform 2000 1000 2 2,5 BOD 8 2 4,0 4,0 Se 0,0
7 0,01
7,0 5,2
• Contoh perhitungan
TSS : C1/L1X = 100 /
50 = 2
C1/L1X
> 1
Maka gunakan persamaan
(Ci/Lij)baru
(C1/L1X)baru = 1,0 + 5
log 2 = 2,5
Catatan : Ci/Lij baru dihitung karena nilai Ci/Lij yang berjauhan
untuk Ci/Lij < 1 digunakan Ci/Lij hasil pengukuran, tetapi
bila Ci/Lij > 1 perlu dicari Ci/Lij baru.
• Contoh perhitungan DO :
DO merupakan parameter yang jika harga parameter
rendah maka kualitas akan menrun. Maka sebelum
menghitung C2/L2X harus dicari terlebih dahulu harga C2
baru.
DOmaks = 7 pada
temperatur 250C
C2 baru = 7 –
2 = 5 7 – 6
3
C2/L2X = (5/3) / 6
= 0,28
• Contoh perhitungan pH :
Karena harga baku mutu pH memiliki rentang, maka penetuan C3/L3X
dilakukan dengan cara :
L3X rata-rata = 6 + 9 = 7,5 C3
> L3X rata-rata
2
C3/L3X = ( 8 – 7,5 )
= 0,5 ( 9 – 8 )
• Tentukan nilai (Ci/LiX)R = 2,58 (nilai rata-rata
dari kolom 5)
• Tentukan nilai (Ci/LiX)M = 5,2 (nilai maksimum
dari kolom 5)
• Dengan menggunakan persamaan pada langkah no 5 (lihat prosedur
3.2), maka dapat ditentukan nilai PIX = 4,10.
Apabila kemudian data air sungai yang sama ingin
dibandingkan terhadap baku mutu yang berbeda, misalnya Y
(kolom II, Tabel 3.3), maka perhitungannya menjadi sebagai
berikut:
Tabel 2.3. Contoh penentuan IP untuk baku mutu Y Parameter Ci Li
Y
Ci/LiY Ci/LiY baru TSS 10
0 400
0,25 0,25
DO 2 1 2 0,83
pH 8 6-9
0,5 0,5
BOD 8 10
0,8 0,8
Se 0,07 0,08 0,88 0,88
Dari Tabel 2.3., maka dapat ditentukan nilai-nilai berikut:
• (Ci/LiY)R = 0,625
• (Ci/LiY)M = 0,88
• PIY = 0,76
Jika dibandingkan antara contoh pada Tabel 2.2 dengan contoh
pada Tabel
2.3, maka dapat diambil kesimpulan bahwa air sungai yang
diukur memenuhi baku mutu Y dan tidak memenuhi baku mutu X.
Jadi bila nilai PI lebih kecil dari 1,0, maka sampel air tersebut
memenuhi baku mutu termaksud, sedangkan bila lebih besar
dari 1,0, sampel dinyatakan tidak
memenuhi baku mutu.
Lampiran .
Tabel. DAS yang dipulihkan daya dukungnya
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
1 DAS120611 DAS Baturusa 67.993,76
2 DAS110671 DAS Muntok 3.437,71
3 DAS110725 DAS Linggang 81.620,46
4 DAS110723 DAS Manggar 27.951,22
5 DAS120760 DAS Cerucuk 55.177,19
6 DAS110578 DAS Kebyang 4.268,55
7 DAS110580 DAS Jebus 6.847,26
8 DAS110581 DAS Batunggal 572,16
9 DAS110582 DAS Pelawan 2.610,74
10 DAS110583 DAS Kanau 490,81
11 DAS110584 DAS Irat 664,82
12 DAS110585 DAS Teluk Kelabat 1.118,25
13 DAS110586 DAS Melitau 954,41
14 DAS110589 DAS Antan 27.305,79
15 DAS110595 DAS Riding 3.803,83
16 DAS110597 DAS Damar 8.133,30
17 DAS110598 DAS Padanglalang 2.075,77
18 DAS110599 DAS Parak 1.939,61
19 DAS110600 DAS Bubus 8.998,04
20 DAS110601 DAS Sekah 5.466,79
21 DAS110604 DAS Mapur 13.882,35
22 DAS110605 DAS Padukang 3.012,05
23 DAS110606 DAS Diniang 7.253,77
24 DAS110607 DAS Matras 530,68
25 DAS110609 DAS Betung 14.281,67
26 DAS110613 DAS Gemuruh 3.152,65
27 DAS110618 DAS Risi 3.879,90
28 DAS110623 DAS Rangau 4.292,46
29 DAS110624 DAS Lengko 4.727,63
30 DAS110625 DAS Sepet 3.810,66
31 DAS110626 DAS Bakong 5.996,69
32 DAS110641 DAS Sangkarikan 13.890,36
33 DAS110642 DAS Namak 2.601,26
34 DAS110643 DAS Tagak 2.273,23
35 DAS110644 DAS Toboali 2.485,87
36 DAS110645 DAS Linei 577,37
37 DAS110647 DAS Gadung 1 1.367,82
38 DAS110659 DAS Petal 3.063,74
39 DAS110662 DAS Gadung 2 2.307,00
40 DAS110666 DAS Kadur 4.143,47
41 DAS110667 DAS Ranggam 315,03
42 DAS110668 DAS Pait 381,50
43 DAS110669 DAS Daeng 368,18
44 DAS110670 DAS Jawa 223,34
45 DAS110672 DAS Riang 1.966,11
46 DAS110673 DAS Air Putih 1.083,76
47 DAS110674 DAS Mentiai 704,23
48 DAS110675 DAS Biat 858,79
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
49 DAS110678 DAS Kelumpang Bangka 3.327,26
50 DAS110680 DAS Rambat 14.171,47
51 DAS110681 DAS Batang 1.084,43
52 DAS110688 DAS Kampak 812,80
53 DAS110698 DAS Pulau Liat 1.694,35
54 DAS110699 DAS Putat 942,10
55 DAS110712 DAS Lengir 9.933,70
56 DAS110713 DAS Kumbe 1.142,76
57 DAS110716 DAS Kripit 935,70
58 DAS110722 DAS Burung Mandi 1.743,35
59 DAS110724 DAS Ngarawan 4.916,74
60 DAS110726 DAS Limbungan 15.433,62
61 DAS110734 DAS Kebal 6.978,12
62 DAS110743 DAS Bulin 1.946,63
63 DAS110745 DAS Nyuruk 1.181,00
64 DAS110749 DAS Empalak 536,54
65 DAS110750 DAS Mensuci 2.524,78
66 DAS110753 DAS Ulim Besar 902,58
67 DAS110757 DAS Samak 3.120,61
68 DAS110758 DAS Penjilin 1.330,44
69 DAS110759 DAS Tiris 992,47
70 DAS120612 DAS Mesu 4.007,11
71 DAS120615 DAS Terentang 4.318,53
72 DAS120617 DAS Airbara 11.787,90
73 DAS120619 DAS Pulur 7.909,03
74 DAS120628 DAS Kepoh 57.353,49
75 DAS120714 DAS Sekayu 8.946,10
76 DAS112668 Pulau Perut 2,11
77 DAS112687 Pulau Simbang 1,65
78 DAS112696 Pulau Bebuar 18,15
79 DAS112705 Pulau Batu Nek Sauya 0,60
80 DAS112711 Pulau Kembung 3,09
81 DAS112720 Pulau Kanis 4,61
82 DAS112724 Pulau Nangka 1,49
83 DAS112726 Pulau Pesemut 4,48
84 DAS112729 Pulau Tempuling 44,71
85 DAS112730 Pulau Karangraye 272,96
86 DAS112731 Pulau Gersik 5,44
87 DAS112746 Pulau Siadong 20,40
88 DAS112751 Pulau Bukulimau 10,80
89 DAS112781 Pulau Sekunyit 3,37
90 DAS112800 Pulau Berumput 2,51
91 DAS112805 Pulau Ketapang 13,65
92 DAS112807 Pulau Keremian 14,57
93 DAS112808 Pulau Keremian 1,51
94 DAS112809 Pulau Rumput 4,39
95 DAS112814 Pulau Pelema 5,39
96 DAS112815 Pulau Blatok 3,25
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
97 DAS112816 Pulau Blatok 0,47
98 DAS112834 Pulau Semedang Kecil 3,31
99 DAS112835 Pulau Bangkai 0,72
100 DAS112836 Pulau Panjang Belitung 3,70
101 DAS112838 Pulau Cina 37,60
102 DAS112839 Pulau Aji 24,77
103 DAS112867 Pulau Ulat Bulu 2,51
104 DAS112869 Pulau Kerak 0,69
105 DAS112871 Pulau Kembong 3,80
106 DAS112877 Pulau Bakau 51,50
107 DAS112883 Pulau Selemar 2,18
108 DAS112886 Pulau Celagen 12,59
Tabel. DAS yang dipertahankan daya dukungnya
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
1 DAS110576 DAS Mempari 4.833,99
2 DAS110577 DAS Pesukan 701,44
3 DAS110579 DAS Mapat 2.229,09
4 DAS110587 DAS Semulut 761,31
5 DAS110588 DAS Mamirah 3.644,49
6 DAS110591 DAS Layang 43.204,06
7 DAS110592 DAS Mantik 316,70
8 DAS110593 DAS Nijuk 1 411,77
9 DAS110594 DAS Nijuk 2 1.344,09
10 DAS110596 DAS Kajut 320,53
11 DAS110602 DAS Duku 12.426,05
12 DAS110603 DAS Tuwing 8.123,78
13 DAS110608 DAS Layanglaut 516,65
14 DAS110610 DAS Reba 1.829,92
15 DAS110616 DAS Guntung 4.188,05
16 DAS110620 DAS Perlang 2.019,04
17 DAS110622 DAS Nadi 2.373,26
18 DAS110629 DAS Tirem 614,58
19 DAS110630 DAS Tukak 410,29
20 DAS110631 DAS Sambu 2.674,10
21 DAS110632 DAS Bantan 423,97
22 DAS110633 DAS Pompong 1.798,11
23 DAS110634 DAS Saba 234,06
24 DAS110635 DAS Tokoi 1.957,23
25 DAS110636 DAS Tapang 443,86
26 DAS110637 DAS Kemusa 406,81
27 DAS110638 DAS Kemirai 417,56
28 DAS110639 DAS Buntu 1.541,26
29 DAS110640 DAS Pelanceng 1.310,50
30 DAS110646 DAS Ruku 556,33
31 DAS110648 DAS Bidal 1.163,88
32 DAS110649 DAS Bikang 19.904,68
33 DAS110650 DAS Nyireh 35.103,83
34 DAS110651 DAS Ulin 32.266,94
35 DAS110652 DAS Balar 57.701,69
36 DAS110653 DAS Kabal 10.369,68
37 DAS110654 DAS Aras 961,96
38 DAS110655 DAS Permisan 426,40
39 DAS110656 DAS Bakung 570,55
40 DAS110661 DAS Kotawaringin 54.882,85
41 DAS110664 DAS Tiling 2.335,15
42 DAS110665 DAS Ubar 18.264,46
43 DAS110676 DAS Bunut 1 724,51
44 DAS110677 DAS Selindung 1.159,33
45 DAS110679 DAS Ketiau 5.231,14
46 DAS110682 DAS Asem 16.767,83
47 DAS110683 DAS Teritip 491,36
48 DAS110684 DAS Kampa 44.464,75
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
49 DAS110685 DAS Kendi 514,02
50 DAS110686 DAS Pulau Lepar 7.043,07
51 DAS110687 DAS Kemiri 531,67
52 DAS110689 DAS Elang 1.409,97
53 DAS110690 DAS Bunut 2 6.168,18
54 DAS110691 DAS Nipah 1.242,01
55 DAS110692 DAS Buluh 952,82
56 DAS110693 DAS Krating 1.187,92
57 DAS110694 DAS Kliung 743,09
58 DAS110695 DAS Par 1.148,23
59 DAS110696 DAS Metanau 1.022,16
60 DAS110697 DAS Pongokanak 1.139,68
61 DAS110700 DAS Batubadinding 797,80
62 DAS110701 DAS Biduk 888,61
63 DAS110702 DAS Pemukul 1.901,53
64 DAS110703 Pulau Pandan Giring 1.597,94
65 DAS110704 Pulau Perupuk 2.307,48
66 DAS110705 248 1.170,73
67 DAS110706 DAS Mendanau 4.989,12
68 DAS110707 DAS Naduk 1.202,82
69 DAS110708 Pulau Nado 996,73
70 DAS110709 DAS Tanjungbinga 2.128,79
71 DAS110710 DAS Rada 2.896,54
72 DAS110711 DAS Sijuk 9.891,25
73 DAS110715 DAS Keladi 1.672,81
74 DAS110718 DAS Sagu 10.751,23
75 DAS110719 DAS Tanjung Asem 2.483,60
76 DAS110720 DAS Mang 694,49
77 DAS110721 DAS Nayo 825,83
78 DAS110727 DAS Oma Tengka 1.914,83
79 DAS110728 DAS Tanjung Batu Air 12.346,95
80 DAS110729 DAS Tanjung Batu Itam 738,70
81 DAS110730 DAS Getah 862,14
82 DAS110731 DAS Pakem 531,17
83 DAS110732 DAS Langir 888,11
84 DAS110733 DAS Kelumpang Belitung 1.023,95
85 DAS110735 DAS Pesak 7.425,78
86 DAS110736 DAS Dendang 1.963,18
87 DAS110738 DAS Banten 21.359,73
88 DAS110739 DAS Rusa 642,84
89 DAS110740 DAS Sabong 961,59
90 DAS110741 DAS Pendas 1.356,97
91 DAS110742 DAS Mentigi 1.840,85
92 DAS110744 DAS Munun 1.832,83
93 DAS110746 DAS Sit 528,14
94 DAS110747 DAS Belian 479,12
95 DAS110748 DAS Naga 528,23
96 DAS110751 DAS Membalong 13.747,72
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
97 DAS110752 DAS Kubing 8.494,40
98 DAS110754 DAS Ulim Kecil 2.601,45
99 DAS110756 DAS Suge 3.307,34
100 DAS110761 DAS Kubu 3.360,60
101 DAS110762 DAS Terung 1.868,62
102 DAS112666 Pulau Tenung 2,18
103 DAS112667 Pulau Pemuja 11,27
104 DAS112669 Pulau Penyusuk 8,46
105 DAS112670 Pulau Bakung 2,83
106 DAS112672 Belinyu 11,98
107 DAS112673 Pulau Mengkubung 10,58
108 DAS112674 Pulau Kambing 2,64
109 DAS112675 Pulau Medang Jebus 2,06
110 DAS112676 Pulau Nenas 4,60
111 DAS112677 Pulau Putri 11,53
112 DAS112678 181 2,52
113 DAS112679 Pulau Beriber 2,55
114 DAS112680 Pulau Padi 3,90
115 DAS112681 Pulau Danta 34,28
116 DAS112682 12 1,50
117 DAS112683 Pulau Layang 17,68
118 DAS112684 Pulau Layang 146,43
119 DAS112686 Pulau Punggur 1,50
120 DAS112689
Pulau Panjang
Pangkalanbaru 100,58
121 DAS112690 Pulau Semujur 17,74
122 DAS112691 Pulau Ketawai 34,77
123 DAS112697 Pulau Kalasa 263,88
124 DAS112698 Pulau Lengkuas 4,02
125 DAS112699 Pulau Babi Sijuk 14,82
126 DAS112700 Pulau Lutong 0,77
127 DAS112701 Pulau Kerak Sijuk 1,43
128 DAS112702 Pulau Semaju 5,62
129 DAS112703 Pulau Baki 17,84
130 DAS112704 Pulau Terbirak 4,23
131 DAS112706 Pulau Tukong Kelayang 0,78
132 DAS112707 Pulau Kelayang 2,45
133 DAS112708 Pulau Siantu 1,32
134 DAS112709
Pulau Babi Sungai
Padang 10,38
135 DAS112710 Pulau Limau Jering 1,89
136 DAS112712 Pulau Buluh 142,53
137 DAS112713 Pulau Kuale 5,17
138 DAS112714 Pulau Pemulutan Gede 7,81
139 DAS112715 Pulau Mulut Besar 4,35
140 DAS112716 Pulau Mang Kecil 0,89
141 DAS112717 Pulau Keban 5,31
142 DAS112718 Pulau Tanggak Batu
Emoat 0,43
143 DAS112719 Pulau Tang 2,04
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
144 DAS112722 Pulau Sembilang 4,59
145 DAS112723 Pulau Nangka 244,26
146 DAS112728 Pulau Belian 17,95
147 DAS112738 Pulau Nyamuk 18,28
148 DAS112739 Pulau Tengah 8,75
149 DAS112740 Pulau Telaga Paha 115,53
150 DAS112741 Pulau Meranai 58,16
151 DAS112742 Pulau Bakau Manggar 85,97
152 DAS112743 Pulau Memperak 0,58
153 DAS112744 Pulau Memperak 4,96
154 DAS112762 Pulau Gantung 15,10
155 DAS112763 Pulau Sukun 6,00
156 DAS112764 Pulau Melidang 35,42
157 DAS112765 Pulau Selanduk 766,83
158 DAS112767 Pulau Sekepar 8,73
159 DAS112768 Pulau Tapok 48,35
160 DAS112769 112 0,30
161 DAS112770 Pulau Kenek 4,97
162 DAS112771 Pulau Lindung Laut 81,71
163 DAS112772 Pulau Lindung Darat 110,12
164 DAS112773 Pulau Pakuk 26,27
165 DAS112774 Pulau Sekacam 15,38
166 DAS112775 Pulau Seruak 23,29
167 DAS112776 118 40,91
168 DAS112777 Pulau Panjang Gantung 139,73
169 DAS112778 Pulau Nepi 120,76
170 DAS112779 159 2,29
171 DAS112780 Pulau Rotan 222,96
172 DAS112782 Pulau Meriam 2,67
173 DAS112783 Pulau Ayer 6,85
174 DAS112784 Pulau Sentuang 3,07
175 DAS112785 244 4,52
176 DAS112786 Pulau Airmasin 295,83
177 DAS112787 Pulau Pangau Gede 2,93
178 DAS112788 Pulau Marai 171,51
179 DAS112789 Pulau Belukut 76,00
180 DAS112790 Pulau Menterus 99,08
181 DAS112791 Pulau Long 6,93
182 DAS112792 Pulau Pengapit Besar 22,24
183 DAS112793 Pulau Pengapit Kecil 11,69
184 DAS112794 169 1,50
185 DAS112795 173 3,95
186 DAS112796 175 0,76
187 DAS112797 Pulau Bayan Beltim 41,21
188 DAS112798 Pulau Kampak 387,39
189 DAS112799 Pulau Kluang 26,53
190 DAS112801 Pulau Berukik Laut 1,12
191 DAS112802 Pulau Berukik Tengah 0,72
192 DAS112803 Pulau Berukik Darat 1,06
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
193 DAS112804 Pulau Babi Simpang
Pesak 1,84
194 DAS112806 170 3,44
195 DAS112810 Pulau Tupai 3,80
196 DAS112811 Pulau Besar Gunung 13,61
197 DAS112812 174 1,08
198 DAS112813 Pulau Basar Tenga 10,35
199 DAS112817 Pulau Genting 2,68
200 DAS112818 Pulau Perut 1,25
201 DAS112824 Pulau Seribu 49,61
202 DAS112825 DAS Seliu 1.658,04
203 DAS112833 Pulau Semedang 18,97
204 DAS112837 Pulau Buntar 3,49
205 DAS112840 Pulau Mendulu 364,91
206 DAS112841 Pulau Pluntang Kecil 8,67
207 DAS112842 Pulau Pluntang Besar 76,48
208 DAS112843 Pulau Bago 92,17
209 DAS112844 Pulau Keringan 159,07
210 DAS112845 235 1,04
211 DAS112846 91 1,94
212 DAS112847 Pulau RU 169,49
213 DAS112848 Pulau Batang 512,25
214 DAS112849 Pulau Gudus 121,40
215 DAS112850 Pulau Mengkukong 2,06
216 DAS112851 Pulau Kelembung 35,28
217 DAS112852 Pulau Anak 2,34
218 DAS112853 Pulau Rengit 228,98
219 DAS112854 Pulau Sepindang 149,10
220 DAS112855 74 1,13
221 DAS112856 Pulau Bayan Selatnasik 4,22
222 DAS112857 Pulau Sebongkok 335,68
223 DAS112858 68 1,61
224 DAS112859 Pulau Sekutai 335,31
225 DAS112860 Pulau Bayan Belitung 7,10
226 DAS112861 54 11,91
227 DAS112862 52 3,31
228 DAS112863 51 2,95
229 DAS112864 Pulau Gusung Bugis 1,23
230 DAS112865 Pulau Gusung Bugis 1,91
231 DAS112866 Pulau Kelemuak 1,66
232 DAS112868 Pulau Kalimambang 31,75
233 DAS112870 Pulau Langir 17,38
234 DAS112872 Pulau Kelemar 49,17
235 DAS112873 Pulau Aur 138,65
236 DAS112874 Pulau Gresik 15,34
237 DAS112875 143 1,04
238 DAS112876 Pulau Kalang Baoe 66,40
239 DAS112880 Pulau Kuil 8,59
240 DAS112884 Pulau Pongok Anak 21,60
No Kodefikasi Nama DAS Luas (Ha)
241 DAS112885 61 5,76
242 DAS112888 Pulau Kelapan 380,71
243 DAS112889 Pulau Seniur 148,26
244 DAS112890 Pulau Ibul 194,04
245 DAS112891 Pulau Bayang Basel 23,88
246 DAS112892 Pulau Burung 733,83
247 DAS112893 Pulau Pemulut 2,29
248 DAS112894 Pulau Anak Air 115,84
249 DAS112895 Pulau Panjang Basel 41,98
250 DAS112896 Pulau Lutung 5,21
251 DAS112897 Pulau Mentangur 6,55
252 DAS112898 Pulau Tinggi 320,51
253 DAS112902 239 44,66
254 DAS112905 Pulau Nangka Besar 341,67
255 DAS112906 Pulau Gadung 19,10
256 DAS112907 Pulau Pelepasan 11,54
257 DAS112908 Pulau Medang 4,95
258 DAS112909 Pulau Semumbung 6,05
259 DAS112910 Pulau Pelangga 1,11
260 DAS112911 Pulau Pelangga 0,65
261 DAS120590 DAS Babar 32.148,05
262 DAS120614 DAS Kurau 71.354,23
263 DAS120621 DAS Pading 7.783,05
264 DAS120627 DAS Gumba 38.308,05
265 DAS120657 DAS Bangkakota 54.812,93
266 DAS120658 DAS Selan 63.271,56
267 DAS120660 DAS Menduk 43.127,88
268 DAS120663 DAS Mancang 85.592,74
269 DAS120717 DAS Buding 57.292,01
270 DAS120737 DAS Ungu 32.703,97
271 DAS120755 DAS Sapei 22.340,14
Peta Klasifikasi DAS sebagaimana Gambar 2 lampiran peta.
Tabel Indikasi Program dan Kegiatan Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahap II Tahap III
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022-2027 2027-2032
A. Pengendalian kualitas air PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN DAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase BOD, COD dan TSS 1 Identifikasi Kualitas Air Sungai
di Provinsi Kepulauan Bangka
Beitung
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
2 Pengendalian Beban
Pencemaran Air
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
3 Penyusunan Dokumen Rencana
Aksi Daerah dalam Peningkatan
kualitas sungai di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
4 Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan
hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
5 Penyusunan dan Penetapan
Kebijakan bidang lingkungan
hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Pengendalian kualitas udara PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN DAN PENATAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase penurunan Konsentrasi
SO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas
1 Identifikasi kualitas Udara di
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan
terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Bidang Lingkungan Hidup
2 Fasilitasi peningkatan
pembangunan Ruang Terbuka
Hijau dan Hutan Kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
3 Pengawasan Pelaksanaan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
4 Pemantauan dan Pengawasan
Penggunaan Bahan Perusak
Ozon (BPO)
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
5 Penaatan Sanksi Administrasi
terhadap izin lingkungan
dan/atau izin PPLH oleh
usaha/kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
6 Verifikasi permohonan izin
pengumpulan limbah B3 skala
provinsi
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
7 Penerimaan, penelaahan, dan
verifikasi pengaduan
masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
No Tahun Pelaksanaan
Sumber Dana
PelaksanaArah Kebijakan Indikator Program No
Tahap I
Indikasi Program Kegiatan Penanggungjawab
PROGRAM PENINGKATAN
PENGOLAHAN SAMPAH
PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
1 Pemberdayaan masyarakat
hukum adat kearifan lokal
dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
2 Penyusunan Rencana Induk
Pengelolaan konservasi
keanekaragaman hayati
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
3 Peningkatan Kapasitas
Masyarakat dalam perlindungan
dan pengelolaan lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
4 'Implementasi upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim
melalui program kampung iklim
(Proklim)
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
5 'Pemberian Penghargaan Bidang
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
6 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan melalui kemitraan
bersama PKK Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Peningkatan tutupan lahan PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase jumlah kebijakaan
berkaitan dengan tutupan lahan yang
diimplementasikan
Penyusunan Rencana
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (RPPLH)
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Penyusunan Dokumen Reviu
Rencana perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH)
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Penyusunan Kajian Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Penyusunan Dokumen Reviu
Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
'Analisis data dan informasi
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
Peningkatan tutupan lahan PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN DAN PENATAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Fasilitasi peningkatan
pembangunan Ruang Terbuka
Hijau dan Hutan Kota di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Dinas Lingkungan Hidup
APBD/APBN
Dinas Lingkungan
Hidup
B. Penyusunan kebijakan dan implementasi
perlindungan lahan pertanian
berkelanjutan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN
PENYULUHAN PERTANIAN
Pertambahan Kebijakan Perlindungan
Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di
implementasikan
Dinas Pertanian
APBD/APBN
Dinas Pertanian
C. Pengembangan Kawasan Strategis
Industri
PROGRAM PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN
Persentase Jumlah Regulasi Penataan
Ruang yang diimplementasikan
Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
Pengembangan Kawasan Strategis PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA AIR
Persentase penyediaan volume air
baku di kawasan Strategis Industri
Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
Persentase panjang talud yang
terbangun di kawasaan Strategis
Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
Peningkatan, pemeliharaan dan
pembangunan infrastruktur air baku
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA AIR
Pertumbuhan volume air baku Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
Pengembangan Pengelolaan kawasan
rawan bencana alam
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA AIR
Panjang sungai yang dinormalisasi
pada daerah rawan bencana
Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
panjang penahan tanah akibat erosi Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
Persentase Panjang Penahan Abrasi
Pantai
Dinas PU PR
APBD/APBN
Dinas PU PR
D. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah
produk sumber daya mineral;
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN
Persentase Perusahaan pertambangan
non logam yang menerapkan good
mining practices
1 Pembinaan dan Pengawasan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan
Batuan
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Peningkatan tata kelola dan nilai tambah
produk sumber daya mineral;
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
Persentase Perusahaan pertambangan
logam yang menerapkan good mining
practices
Pembinaan dan Pengawasan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral Logam
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Peningkatan penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
Persentase lahan kritis di arel IUP yang
di reklamasi,
Inventarisasi dan pemetaan
kawasan lahan terganggu oleh
aktifitas pertambangan di dalam
dan di luar Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Nilai jaminan reklamasi Verifikasi dan evaluasi terhadap
dokumen Rencana Reklamasi
(RR)
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Peningkatan penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM
Persentase luas lahan yang tidak
terganggu di areal ULP
Inventarisasi dan pemetaan
kawasan lahan terganggu oleh
aktifitas pertambangan di dalam
dan di luar Izin Usaha
Pertambangan (IUP)
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Peningkatan tata kelola dan nilai tambah
produk sumber daya mineral;
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR
TANAH
Persentase cadangan Mineral bukan
logam dan batuan yang potensial
Penyelidikan kebumian di
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Kajian inventarisasi potensi
mineral ikutan timah
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Peningkatan penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR
TANAH
Persentase cadangan air tanah yang
potensial yang dapat dimanfaatkan
1 Survey Geolistrik untuk
pendugaan lapisan akuifer
bawah permukaan
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Peningkatan penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR
TANAH
Persentase pemenuhan Air Tanah
dilokasi yang rawan air
2 DED dan pembangunan fasilitas
pemakaian Air Tanah
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
Dinas ESDM
APBD/APBN
Dinas ESDM
E. Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan
Strategis
PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA
HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
Presentase luas areal kawasan hutan
yang dikelola di Kawasan strategis
Penyelesaian usulan perubahan
status kawasan hutan / TORA
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pengembangan Perhutanan Sosial PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA
HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
Persentase hasil hutan bukan kayu
yang dikembangkan
Pengembangan Hasil Hutan
Bukan Kayu
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pemanfaatan Kawasan Hutan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Expo Pengembangan dan
Promosi Hasil Hutan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pengembangan Pengelolaan kawasan
rawan bencana alam
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN DAS DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase DAS kritis yang di kelola Pembinaan dan Pegelolaan
Daerah Aliran Sungai
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pemenuhan Kewajiban
Rehabilitasi DAS bagi Pemegang
Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (IPPKH)APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pengendalian kualitas air PROGRAM PENINGKATAN
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
DAN EKOSISTEM
Persentase Kawasan ekosistem
essensial (%)
Identifikasi, Inventarisasi dan
Pemanfaatan Kawasan
ekosistem essensial
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
pengendalian kualitas udara PROGRAM PENINGKATAN
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
DAN EKOSISTEM
Persentase penurunan Kawasan Hutan
yang terbakar
Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Peningkatan tutupan lahan PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN DAS DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase luas kawasan hutan yang
bervegetasi (%)
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pembangunan sumber benih
dan konservasi ex situ Gaharu
dan Pelawan
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Penyelenggaraan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pembangunan Ruang Terbuka
Hijau Kompleks Perkantoran
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pengembangan Perhutanan Sosial PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN DAS DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Persentase luas kawasan Perhutanan
Sosial (%)
Pengembangan Perhutanan
Sosial
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Penyelenggaraan Penyuluhan
Kehutanan
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Penumbuhan dan
pengembangan kelompok
pecinta alam/pramuka
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Peningkatan penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan
PROGRAM PENINGKATAN
PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
DAN EKOSISTEM
persentase penanganan tindak pidana
kehutanan
Penertiban Pelanggaran Tindak
Pidana Kehutanan
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Pengembangan Pengelolaan kawasan
rawan bencana alam
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
TEKNIS TATA KELOLA DISHUT
Persentase kegiatan pengelolaan
hutan oleh UPTD KPH (%)
Penyusunan Rencana
Pengelolaan Kawasan Hutan
Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Peningkatan penyelenggaraan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
TEKNIS TATA KELOLA DISHUT
Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola Pelayanan Teknis UPTD KPHP Dinas Kehutanan
APBD/APBN
Dinas Kehutanan
Peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap kesehatan
PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN
PERMUKIMAN
Persentase cakupan pelayanan akses
air minum di kawasan strategis
provinsi
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
APBD/APBN
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Persentase sarana air limbah yang
layak di kawasan strategis Provinsi
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
APBD/APBN
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Persentase pengurangan titik
genangan air di Kawasan Strategis
Provinsi
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman APBD/APBN
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Persentase sarana pelayanan
persampahan di Kawasan Strategis
Provinsi
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman APBD/APBN
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Persentase sarana pelayanan
persampahan di Kawasan permukiman
kumuh Provinsi
Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
APBD/APBN
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto.
ERZALDI ROSMAN