Laksono Trisnantoro Ketua Departemen Kebijakan dan ... · kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas...
Transcript of Laksono Trisnantoro Ketua Departemen Kebijakan dan ... · kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas...
Laksono Trisnantoro
Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
1
Pembahasan
1. Makna Ekonomi Politik
2. Makna Pemerataan
3. Makna Mutu
4. Implikasi terhadappelaksanaan JKN
2
Kenaikan Iuran:
3
Perpres111/2013
Perpres/2013
Besar Kenaikan
Kelas 1 59.500 80.000 20.500 (l.k 34%)
Kelas 2 42.500 51.000 8.500 (l.k 20%)
Kelas 3 25.500 30.000 4.500 (l.k 16%)
PBI naik dari 19.500 menjadi 23.000. Naik 4.500
Pernyataan Pemerintah
• a. Pertama, Penyesuaian iuran TIDAK berlakuuntuk semua peserta. Hanya untuk mereka yang mampu, dari kategori Peserta Pekerja BukanPenerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.
b. Kedua, Iuran masyakarat miskin dan tidakmampu ditanggung pemerintah, sesuai denganUU BPJS. Bahkan saat ini sekitar 57 persenpeserta BPJS Kesehatan (sekitar 92,4 juta pesertaPBI) iurannya ditanggung pemerintah
4
Pembahasan:1. Pemerintah menempatkan kenaikan ini lebih
banyak ke PBPU (Non-PBI mandiri) denganpersentase terbesar di kelompok Klas 1.
2. Tidak menaikkan PBI menjadi tinggi sekali. Sudah benar… karena Klaim Rasio PBI masih di bawah 100 persen. Utilisasi PBI masih rendahkarena berbagai faktor, termasuk akses.
3. Pemerintah sudah mulai menggunakan logikaadanya pagar-pagar (kompartemen) dalamsistem Single Pool BPJS.
5
Logika:Situasi 2014 dan 2105
rasio Klaim PBI di bawah 100%Rasio Klaim PBPU jauh di atas
100%
APBNBPJS
Pajak
PendapatanNegara bukan Pajak
PelayananPrimer:
PelayananRujukan
Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
Kemenkes
Dana dari Masyarakat langsung
Kementerianlain
PBI
Pemda
6
Rp
Rp
Rp
PendapatanAsli Daerah
AskesSwasta
Pekerja BukanPenerima Upah
Jika: PBI naik:Non-PBI tidak naik
APBNBPJS
Pajak
PendapatanNegara bukan Pajak
Pekerja BukanPenerima Upah
PelayananPrimer:
PelayananRujukan
Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
Kemenkes
Dana dari Masyarakat langsung
Kementerianlain
PBI
Pemda
7
Rp
Rp
Rp
PendapatanAsli Daerah
AskesSwasta
Ketidak adilansemakin tinggi
Subsidi salah sasaran
PBI naik, Non-PBI naik
APBNBPJS
Pajak
PendapatanNegara bukan Pajak
PelayananPrimer:
PelayananRujukan
Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
Kemenkes
Dana dari Masyarakat langsung
Kementerianlain
PBI
Pemda
8
Rp
Rp
Rp
PendapatanAsli Daerah
AskesSwasta
Apa yang terjadi di Perpres 19/2016
Apakah cukup?
Membutuhkanperhitungan
aktuarial
Pekerja BukanPenerima Upah
Pandangan Ekonomi Politik
• Apakah layak dana PBI (yang tidak terpakai) diberikan ke masyarakat tidak miskin?
• Apakah layak masyarakat pembeli premi BPJS PBPU yang kelas I menerima dana APBN? Catatan: pajak yang dibayar masyarakat kaya tidak progressif dan rendah.
9
Situasi perpajakan di Indonesia
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
Mili
ar R
up
iah
Tahun
GDP Nasional (hargaberlaku)
Penerimaan Pajak
Penerimaan Bukan Pajak
Hibah
Sumber: Indonesia dalam Angka
GDP
Tax Revenue
Non-Tax Revenue
Ada masalahdalam
pengumpulanpajak di
Indonesia
Pemerintah:
• Mulai menerapkan logika keadilan dalampemberian subsidi PBI
• Tidak hanya membagikan saja
• Konsep Single Pool perlu diberlakukan secarahati-hati agar tidak terjadi kesalahan subsidi
11
Kekurangan Perpres19/2016
• Belum membahas aspek Supply
• Ketimpangan RS dan jumlahtenaga medik masih sangatbesar
• Berdampak pada pemerataan
12
Data Nasional1
3,6
78
19
,18
3
38
,36
8
16
,19
1
24
4
10
,12
6
2,1
81
47
,06
0
13
,66
7
1,3
79
19
5 8
,30
5
15
,78
2
22
,29
2
61
,95
7
16
,87
9
24
4
16
,65
4
3,6
04
60
,65
6
21
,79
1
8,3
08
2,2
36
7,9
70
17
,07
1
25
,69
6
67
,24
2
19
,62
2
26
8
16
,42
0
4,4
80
75
,72
3
28
,12
7
13
,35
6
3,2
49
7,1
96
16
,99
7 2
8,6
84
74
,78
6
22
,04
7
50
5
17
,06
3
4,8
94
72
,38
3
38
,84
7
20
,92
8
4,1
64
7,0
34
Kemkes Pemprov Pemkab Pemko Kementerianlain
TNI POLRI Swasta nonprofit
Swasta /lainnya
Perusahaan Perorangan BUMN
Trend Jumlah TT di Indonesia Berdasarkan Kepemilikan RS
2012 2013 2014 Updated (Dec 2015)
Jumlah RS Berdasar Kelas
No Keterangan A B C D Non Kelas
Per Dec 20151 Region 1 39 208 442 240 3552 Region 2 8 32 140 70 813 Region 3 8 78 213 86 1894 Region 4 2 6 25 11 115 Region 5 2 16 67 67 65
Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, BantenRegion 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTBRegion 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, SulbarRegion 4: Kalteng, KalselRegion 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua
Pertumbuhan RS per Regional
Keterangan:Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, BantenRegion 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTBRegion 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, SulbarRegion 4: Kalteng, KalselRegion 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2012 2013 2014 Updated (Dec 2015)
Ru
mah
Sak
it
Pertumbuhan RS per Regional
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Pertumbuhan TT per Regional
Keterangan:Region 1: DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, BantenRegion 2: Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Bali, NTBRegion 3: NAD, Sumut, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, SulbarRegion 4: Kalteng, KalselRegion 5: Kep. Babel, NTT, Kaltim, Maluku, Malut, Papua Barat, Papua
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2012 2013 2014 Updated (Dec2015)
TT
Pertumbuhan TT per Regional
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Jumlah Spesialis 4 Dasar per Provinsi
Ketersediaan spesialis di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten lebih banyak dibanding di provinsi lain, di NTT hanya 0.2% dari total jumlah spesialis 4 dasar tersebut.
Per Dec 2015
-
200
400
600
800
1,000
1,200
DK
I Jak
arta
Jaw
a B
arat
Jaw
a Te
nga
h
DIY
Jaw
a Ti
mu
r
Ban
ten
Sum
ater
a B
arat
Ria
u
Sum
ater
a Se
lata
n
Lam
pu
ng
Bal
i
NTB
NA
D
Sum
ater
a U
tara
Jam
bi
Be
ngk
ulu
Kep
ri
Kal
iman
tan
Bar
at
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Se
lata
n
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Sula
wes
i Bar
at
Kal
iman
tan
Ten
gah
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kep
. Bab
el
NTT
Kal
iman
tan
Tim
ur
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Bar
at
Pap
ua
Spesialis 4 Dasar per Provinsi
SpA SpOG SpD SpB
Tanpa perbaikan supply pelayanan, ketidak adilan:
- antar wilayah (ketimpangan)- antar peserta
akan meningkat
APBNBPJS
Pajak
PendapatanNegara bukan Pajak
PelayananPrimer:
PelayananRujukan
Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
Kemenkes
Dana dari Masyarakat langsung
Kementerianlain
PBI
Pemda
18
Rp
Rp
Rp
PendapatanAsli Daerah
Askes Swasta
Pekerja BukanPenerima Upah
Risiko:
Pencapaian Universal Coverage
2014 2015 2016 2017 2018 2019
I: Maret
II: Nov maret Nov Maret Nov Maret Nov Maret Nov
DIY
NTT
Zero
SkenarioKetidakmerataan
Perpres 19/2016 menempatkan fraud sebagaimasalah serius.
Regulasi kendali mutu dankendali biaya perlumenggunakan konsep fraud agar lebih efektif.
20
Implikasi untuk pelaksanaan JKN
1. Menggunakan perhitungan aktuarial yang baik untuk mencegah salah subsidi.
2. Mengaktifkan kebijakan dana KompensasiBPJS
3. Meningkatkan peran Kemenkes dan DInKesdalam pencegahan dan pengurangan fraud. Jangan sampai dilakukan oleh penegakhukum.
21
Perhitungan aktuarial. Berlawanan dengan prinsip askes sosial.
Namun perlu dilakukan
APBNBPJS
Pajak
PendapatanNegara bukan Pajak
Pekerja BukanPenerima Upah
PelayananPrimer:
PelayananRujukan
Non-PBi PNS, Jamsostek dll dll
Kemenkes
Dana dari Masyarakat langsung
Kementerianlain
PBI
Pemda
22
Rp
Rp
Rp
PendapatanAsli Daerah
AskesSwasta
Apakah80 ribucukup?
Atau perlukah?
• Batas atas untuk non PBI
• Di atas …misal 150 jutarupiah, harusmembayar sendiri
• Perlu asuransikesehatan katastrofik
23
Logika:
24
Standard minimum package
Benefit Package
Catastrophic Insurance
Propinsi-propinsi majuseperti DKI
Propinsi-porpinsi sulit
Kebijakan kompensasi untukmendatangkan tenagakesehatan
Kebijakan Kompensasi:
• Kenaikan PBI ke arah23.000 tanpapenambahan supply side dapat mengecilkanKlaim Rasio
• Dana harus diarahkanke masyarakat miskinsecara tepat sasaran
• Penambahan faskesmisal RS butuh waktusekitar 3-4 th
• BPJS dengan kenaikanPBI sebaiknyamenggunakan danaAPBN ini untukmembiayai kebijakanKompensasi
25
Dana Kompensasi BPJS (berdasar UU SJSN di tahun 2004)
Diatur lebih lanjut dengan Permenkes no 71 tahun 2013
Bagian Kedelapan Permenkes 2013Pemberian Kompensasi
Pasal 30
(1) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syaratguna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikankompensasi.
(2) Penentuan daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat gunamemenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta ditetapkan oleh dinas kesehatan setempatatas pertimbangan BPJS Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
• penggantian uang tunai;
• pengiriman tenaga kesehatan; dan
• penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu.
(4) Kompensasi dalam bentuk penggantian uang tunai sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penggantian atas biaya pelayanankesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja samadengan BPJS Kesehatan. (5) Besaran penggantian atas biaya pelayanan kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) disetarakan dengan tarif Fasilitas Kesehatan di wilayah terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan jenispelayanan yang diberikan. (6) Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan danpenyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf b dan huruf c dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.
Aturan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan denganPeraturan BPJS Kesehatan.
Dalam hal fraud
• Meningkatkan peranKemenkes dan DInKesdalam pencegahan danpengurangan fraud.
• Perlu ada peningkatankemampuan DinasKesehatan dan lembagaindependen untukmengurangi fraud
• Jangan sampai kegiatanpenindakan fraud dilakukan oleh PenegakHukum saja
28
Terimakasih
29