LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik...
Transcript of LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik...
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2
Suatu tata kepemerintahan yang baik membutuhkan adanya penerapan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka menerapakan
prinsip tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI berupaya melakukan suatu
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana telah
diarahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Adapun rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
secara lengkap, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan
Pemanfaatan Informasi Kinerja. sekalipun belum terselenggara secara lengkap sistem akuntabilitas ini berjalan,
namun Sekretariat Kemenenterian Hukum dan HAM telah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengukuran
kinerja, dan pelaporan kinerja.
Dalam uraian laporan ini akan disampaikan rencana kerja dan pengukuran kinerja tahun 2009, laporan
ini disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). guna menerapkan pola/ sistem
pemerintahaan yang baik yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai cerminan kinerja yang
diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini
menyajikan data capaian kinerja yang telah diwujudkan selama Tahun 2009, yang mencatat pencapaian sasaran
dari pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan.
Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi
dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan
pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kementerian Hukum dan HAM dapat memperoleh gambaran tentang
prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajarannya. Dimasa mendatang Kementerian Hukum dan HAM akan
melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama dapat dicapai dan pada akhirnya dapat mewujudkan good
governance di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Tahun 2009 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan
berbagai langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang.
Jakarta, Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
PATRIALIS AKBAR
KATA PENGANTAR
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2009 yang menggambarkan tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan
program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2009.
Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009 menjalankan rencana pembanguann jangka menengah
nasional (RPJMN) tahun 2005 – 2009 dan rencana strategi (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009
– 2014. RPJMN menetapkan arah pembangunan yaitu membangun Indonesia di segala bidang untuk menciptakan
Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
Sedangkan Renstra Kementerian menetapkan Visi yaitu mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat dan Misi
utama yaitu melindungi hak asasi manusia.
Untuk mengukur kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan indikator kinerja utama
yang mengangkat 3 (tiga) pilar pembangunan hukum dan HAM yaitu :
1. Penguatan dan Pengembangan struktur hukum meliputi mekanisme, kelembagaan dan aparatur hukum..
2. Pembangunan substansi hukum dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang harmonis.
3. Peningkatan Budaya Hukum Pada Masyarakat
Indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran capaian keberhasilan kinerja kementerian adalah
penjabaran dari hasil yang diharapkan oleh setiap satuan dan unit kerja yang secara fungsional berbeda satu
dengan yang lainnya. Kementerian Hukum dan HAM menjalankan multi fungsi yang bersinggungan dengan
masalah hukum dan HAM. Fungsi – fungsi yang berbeda tersebut terintegrasi oleh kata kunci dan fungsi pokok
yaitu pelayanan dan penegakkan hukum dan HAM sehingga berbagai fungsi itu dapat bernaung di bawah satu
atap Kementerian Hukum dan HAM.
Indikator kinerja kunci Kementerian Hukum dan HAM meliputi peran dan fungsi : pembentukan hukum,
penelitian dan pengembangan hukum, perencanaan hukum, pelayanan hukum di bidang administrasi,
keimigrasian dan hak kekayaan intelektual, penegakkan hukum di bidang HAM, HKI, Keimigrasian dan
pemasyarakatan serta pengawasan internal dan pengembangan di bidang aparatur Negara.
Secara rinci indikator kinerja Kementerian Hukum dan HAM menggambarkan kinerja sebagai berikut :
1. Terbentuknya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di forum nasional dan internasional
Pencitraan lembaga pemerintah diberikan oleh masyarakat melalui lembaga sosial maupun media publik
yang menilai kinerja Kementerian. Pencitraan akan berdampak pada terbangunnya kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Pada tahun 2009 Kementerian Hukum dan HAM mendapat penilaian positif
dalam akuntabilitas keuangan dari BPK sehingga termasuk dalam kualifikasi WTP (wajar tanpa
pengecualian).
2. Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan
terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat
Penyusunan rencana yang tepat dan pelaksanaan perencanaan yang terarah dan sesuai dengan ketentuan
serta berada dalam pengendalian yang terus menerus oleh pimpinan yang bertanggungjawab akan
menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien serta menunjang penyampaian laporan kinerja yang akurat
dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja tahun 2009 mengalami peningkatan kualitas dari segi akurasi
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 4
data karena sumber data yang menyampaikan laporan mencapai 70 % dari seluruh unit eselon II yang ada
di jajaran Kementerian Hukum dan HAM.
3. Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang kepemimpinan dan manajemen, teknis dan
fungsional pada unit kerja
4. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan
Lembaga pendidikan kedinasan yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM khususnya di bidang
pemasyarakatan dimaksudkan mendidik aparatur yang ahli dalam menjalankan tugas dan fungsi pembinaan
kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.
5. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian
Pendidikan kedinasan di bidang keimigrasian dimaksudkan mendidik aparatur agar ahli dalam menangani
masalah keimigrasian khususnya dalam mengantisipasi segala resiko yang diakibatkan dari lalu lintas orang
asing di wilayah Indonesia maupun kepergian WNI ke luar negeri sehingga segala kerugian dan bahaya yang
akan timbul dapat dicegah dan diatasi dengan cermat, tepat dan member kontribusi keamanan nasional dan
kesejahteraan masyarakat.
6. Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan
Pengelolaan SDM pada unit kerja berorientasi pada pencetakan kader pemimpin untuk melanjutkan
kepemimpinan lembaga di masa mendatang.
7. Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Standar pelayanan prima dalam bentuk SOP belum dimilki oleh seluruh satuan kerja. Masih banyak unit
kerja yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan lama dan kebiasaan yang sudah
berjalan sebelumnya.
8. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan hukum Perseroan Terbatas & badan hukum sosial
yang sesuai standar dengan data lengkap dan akuntabel.
Pelayanan jasa hukum di bidang administrasi dalam rangka memberikan staus badan hukum pada bidang
usaha (Perseroan Terbatas) maupun bidang social seperti yayasan, perkumpulan, partai politik dan badan
social lainnya. Peningkatan kualitas layanan dinikmati masyarakat manakala pelayanan kepada masyarakat
menggunakan system komputerisasi (DIAN dan SISMINBAKUM) sehingga masyarakat memperoleh pelayanan
yang lebih cepat, mudah, murah dan transparan.
9. Persentase pemohon yang memperoleh perlindungan hukum di bidang pidana sesuai standar
Permohonan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagi yang melakukan
pelanggaran hukum pidana untuk mendapat dukungan dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli atau
memberikan pendapat hukum atas suatu keputusan hukum serta meneruskan permohonan grasi kepada
Presiden.
10. Persentase Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitasi keimigrasian
Dibandingkan tahun yang lalu, pelayanan keimigrasian pada tahun ini terjadi peningkatan khuusnya dalam
pelayanan pasor (ijin ke luar negeri) dan visa serta fasilitas keimigrasian lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa keuangan Negara meningkat dari pemasukan Negara bukan pajak yang bersumber dari pembayaran
biaya administrasi pelayanan keimigrasian yang disetorkan ke Negara.
11. Persentase peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih
singkat dan berbiaya rendah.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 5
Dengan system komputerisasi dalam pemberian layanan keimigrasian telah menigkatkan kualitas layanan
yang lebih cepat, data yang lebih akurat dan terdetekdinya pelanggaran keimigrasian dengan lebih mudah
serta mengurangi biaya pelayanan yang berimplikasi kepada kepuasan masyarakat.
12. Persentase pengaduan pelanggaran bidang HKI yang dilakukan penyidikan
Adanya pelanggaran HKI terjadi ditengah masyarakat lebih disebabkan kurang dipahaminya hak
operorangan atas kekayan intelektual yang dimilki seseorang dan masih terbatasnya daya ekonomi
masyarakat dalam memberikan penghargaan terhadap daya intelektual seseorang dengan nilai yang
memadai. Pelanggaran HKI dideteksi melalui pemantauan di tempat penjualan barang-barang cetakan
maupun rpoduk yang memuat hak intelektual seseorang
seperti di mall, toko buku dan gallery.
13. Persentase UPT Pemasyarakatan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat
Beberapa UPT seperti Rutan dan Lapas yang dihuni oleh masyarakat yang melanggar hukum berupaya agar
tercipta situasi yang aman dan terkendali. Dari beberapa pelarian tahanan dan narapidan pada tahun 2009,
22 % diantarnya berhasil tertangkap kembali tetapi yang lain masih dalam pengejaran.
14. Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab
kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.
Sebagai anggota dari masyarakat internasional, Indonesia terikat dengan kesepakatan/konvensi
internasional yang akan mengembangkan nilai-nilai yang berlaku secara nasional. Sebagai lembaga
pemerintah di bidang hukum dan HAM maka terbentuknya perjanjian internasional akan berpengaruh pada
munculnya kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan.
15. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik, hak ekonomi dan social
bidaya, pengembangan transformasi konflik dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu
menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan
rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
16. Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum
secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap.
Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di setiap propinsi/daerah dimaksudkan agar kebutuhan dan
keberadaan seluruh rakyat Indonesia dapat terakomodir dalam penysunan perundang-undangan nasional
melalui suatu jaringan informasi hukum secara nasional.
17. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan
tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan
Pemetaan hukum dilakukan pada setiap daerah/wilayah/propinsi sebagai perwakilan Kementerian Hukum
dan HAM di daerah bertugas menyusun peta permasalahan hukum di masing-masing wilayah untuk
mengetahui permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan mengetahui adanya kelemahan hukum
serta ketidaktersediaan hukum dalam penyelesaian masalah hukum untuk segera direncanakan dalam
pembentukan peraturan yang dibutuhkan dan terkait dengan masalah-masalah hukum tersebut.
18. Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum, kelembagaan & budaya hukum nasional yang
disertai dgn rekomendasi yang diberikan.
Melalui kajian dan analisa hukum dilakukan pemetaan substansi hukum yang sesuai dengan perkembangan
yang ada dan dilakukan pembandingan atas kondisi dengan dasar-dasar hukum yang berlaku agar
rekomendasi yang diberikan dapat disusun dan dibuat kebijakan yang tepat.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 6
19. Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai
dengan rencana dan permohonan fasilitasi Peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai fasilitator dalam
menghimpun dan mengakomodir informasi hukum dalam rangka pembentukan perundang-undangan yang
berasal dari aspirasi masyarakat melalui peraturan-peraturan daerah.
20. Persentase keberhasilan pengembangan dan implementasi perjanjian international yang mampu menjawab
kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.
Sebagai lembaga pemerintah di bidang hukum dan HAM maka terbentuknya perjanjian internasional akan
berpengaruh pada munculnya kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang akan
diberlakukan.
21. Persentase produk penelitian, evaluasi dan pengembangan hak sipil dan politik, hak ekonomi dan social
bidaya, pengembangan transformasi konflik dan pengembangan hak – hak kelompok khusus yang mampu
menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan regional dan global serta digunakan sebagai bahan
rumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
22. Persentase anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum
secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap.
Kantor Perwakilan (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM di setiap propinsi/daerah dimaksudkan agar
kebutuhan dan keberadaan seluruh rakyat Indonesia dapat terakomodir dalam penysunan perundang-
undangan nasional melalui suatu jaringan informasi hukum secara nasional.
23. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan
tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan
Pemetaan hukum untuk mengetahui permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan mengetahui
ketidaktersediaan hukum dalam penyelesaian masalah hukum untuk segera direncanakan dalam
pembentukan peraturan yang dibutuhkan dan terkait dengan masalah-masalah hukum tersebut.
24. Persentase pemetaan kemutakhiran substansi hukum, kelembagaan, & budaya hukum nasional yang
disertai dgn rekomendasi yang diberikan.
Melalui kajian dan analisa hukum dilakukan pemetaan substansi hukum yang sesuai dengan perkembangan
yang ada dan dilakukan pembandingan atas kondisi dengan dasar-dasar hukum yang berlaku agar
rekomendasi yang diberikan dapat disusun dan dibuat kbijakan yang tepat.
25. Persentase pemerintahan daerah yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai
dengan rencana dan permohonan fasilitasi
Peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai fasilitator dalam menghimpun dan mengakomodir informasi
hukum dalam rangka pembentukan perundang-undangan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui
peraturan-peraturan daerah.
26. Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan
peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta naskah akademik instrumen HAM
internasional.
27. Persentase permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang–undangan ditingkat pusat
yang diharmonisasikan
Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjagan tangan pemerintah dalama menyusun perundang-
undangan nasional yang menciptakan hukum nasional yang tertib dan tidak saling bertentangan antar
peraturan yang berlaku.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 7
28. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan dipublikasikan secara tepat waktu demi
melindungi kepentingan nasional.
Untuk memasyarakatkan perundang-undangan yang telah disahkan oleh badan legislative, maka secara
formil perundang-undangan tersebut harus diundangkan dan dipublikasikan ke dalam Lembaran Negara.
untuk
diketahui oleh masyarakat luas untuk diketahui, dipatuhi dan dilaksanakan.
29. Persentase desa sadar hukum dan HAM serta Kabupaten/kota yang memiliki Kantor Pelayanan Hukum.
Dalam upaya memasayarakatkan nilai-nilai hukum dan HAM di seluruh wilayah Indonesia, maka dilakukan
penyuluhan hukum dan sosialisasi serta mengevaluasi tingkat kesadaran hukum masyarakat mulai di
tingkat desa, kabupaten samapi tingkat nasional.
30. Persentase hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang
memperoleh perlindungan hukum.
31. Persentase paten yang memperoleh perlindungan hukum
Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka hak paten yang dimilki baik
perorangan maupun lembaga harus dilindungi dari persaingan dan perdagangan internasional yang
bersifat global.
32. Persentase merek yang memperoleh perlindungan hukum
Dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, maka kepemilikan merk baik
perorangan maupun lembaga harus dilindungi sehingga royalty atas kepemilikan hak paten dapat diterima
oleh orang.
33. Persentase K/L, pemprov, pemkab, dan pemkot yang telah mengikuti pelatihan HAM
Pimpinan daerah baik di tingkat kabupaten maupun propinsi harus memahami nilai-nilai HAM sebagai bekal
pengetahuan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan keputusan.
34. Jumlah K/L, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh Diseminasi HAM
Melalui diseminasi HAM maka warga masyarakat di seluruh Indonesia akan menghargai kepentingan orang
lain dan hak dasar hidup sehingga tidak melakukan kesewenang-wenangan terlebih kepada masyarakat
minoritas.
35. Persentase penyelesaian pengaduan kasus HAM dan pemetaan potensi pelanggaran HAM
Selama tahun 2009 telah diterima pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran HAM yang sebagian
sudah ditindaklanjuti berupa rekomendasi dan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan
lembaga/instansi lainnya.
36. Persentase tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan
pelayanan kesehatan sesuai standar
Pelayanan dan perawatan yang diberikan antara lain seperti pelayanan bantuan hukum, pelayanan
kesehatan dan kunjungan dari keluarga sebagai pemenuhan HAM kepada warga binaan.
37. Persentase anak dan klien pemasyarakatan yang memperoleh registrasi, pendidikan, pendampingan,
pembimbingan, pengawasan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel.
klien pemasyarakatan berada dalam Bapas, mendapatkan pembimbingan dan pendampingan khususnya
bagi klien anak yang akan bersidang di pengadilan anak sehingga dapat mengungkapkan peristiwa yang
dialaminya dengan mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan mumpuni.
38. Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan
akuntabel. Pelaksanaan tugas dan fungsi RUPBASAN merupakan hasil kerja sama dari rangkaian penegak
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 8
hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Keberhasilan kinerja lembaga ini akan menjamin
terlaksananya hukum secara benar dan transparan.
39. Persentase kelengkapan data dan informasi pemasyarakatan yang terintegrasi secara online, akuntabel
dan up-to-date serta terbangunnya citra positif PAS di mata masyarakat.
Pencitraan pemasyarakatan di masyarakat berawal dari informasi dan publikasi pelayanan dan peristiwa
yang terjadi di Lapas dan Rutan adalah tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan tidak merampas
rasa kedilan masyarakat.
40. Persentase tahanan dan narapidana yang memperoleh registrasi, pelayanan dan pembinaan secara tepat
waktu dan akuntabel
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 9
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………… i
IKHTISAR EKSEKUTIF………………………………………………………………………………… ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. 1
A Latar Belakang ...................................................................................................................................... 1
B Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan HAM RI .............................................. 1
C Struktur Organisasi ............................................................................................................................. 2
D Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Kelembagaan ......................................................................... 2 - 4
BAB II. RENCANA STRATEGIS ................................................................................................................................ 5
A Kondisi Umum ........................................................................................................................................ 5 - 8
B Visi, Misi, dan Tujuan Kementeian Hukum dan HAM ..................................................................... 8 - 9
C Arah Kebijakan dan Strategi .............................................................................................................. 9 - 32
BAB III PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ........................................................ 33
A Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara .............................. 33
B Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur ........................................................... 33
C Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik ......................................................................... 34
D Program Perencanaan Hukum …....................................................................................................... 34
E Program Pembentukan Hukum ......................................................................................................... 34
F Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM ..................................................................... 34
G Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum ........................................................... 35
H Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan & Lembaga Penegak Hukum lainnya 35
I Program Penegakan Hukum dan HAM .......................................................................................... 36
J Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum .......................................................................... 36
K Program Pendidikan Kedinasan ...................................................................................................... 36
L Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak ............................ 36 - 40
BAB IV PENGUKURAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009 ................................. 41
A Capaian Kinerja Tahun 2009 ............................................................................................................. 41 - 40
B Indikator Pengukur Kinerja ................................................................................................................ 141 - 145
C Pengukur Pencapaian Sasaran (PPS) ............................................................................................. 145 - 150
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 10
D Pengukur Kinerja Kegiatan (PKK) ....................................................................................................... 150 - 160
E Pengukur Akuntabilitas Keuangan ..................................................................................................... 160 - 162
F Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja ...................................................................................... 162 - 165
BAB V PENUTUP................................................................................................................................................. 166
A Kesimpulan…………………………………………………………………………………………………………………………….. 166 – 169
B Langkah-langkah Menghadapi Kendala …………………………………………………………………………......... 169
LAMPIRAN
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 11
Sistem Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur – unsur Tata laksana pemerintahan yang
baik yaitu meliputi : Partisipasi aktif, Tegaknya hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi akan musyawarah
untuk mendapatkan mufakat, Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, Efektif dan ekonomis serta
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
A. Latar Belakang
Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa dalam upaya mengurangi
penyalahgunaan wewenang dan pemberantasan korupsi, maka harus diupayakan perwujudan tata laksana
pemerintahan yang baik meliputi unsur transparansi dan akuntabilitas. Dan untuk memenuhi hal-hal
tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sekarang) ditugaskan
Presiden untuk mengkoordinir penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
setiap akhir tahun anggaran.
LAKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 disusun berdasarkan data dan laporan dari seluruh
unit jajarannya baik yang ada di pusat dan di daerah (kantor wilayah). LAKIP tersebut memuat tentang
penetapan rencana kerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun 2009, pelaksanaan rencana kerja
sepanjang tahun 2009 dan penilaian/pengukuran kinerja di akhir tahun anggaran 2009.
Setelah penyusunan LAKIP ini diharapkan nantinya Kementerian Hukum dan HAM dapat mengetahui
seberapa jauh keberhasilan yang dicapai dari rencana kerja dan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan.
Selain itu juga dapat diketahui permasalahan, kendala dan hambatan – hambatan yang merintangi
tercapainya keberhasilan kinerja dan menjadi suatu pemikiran dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya
di tahun – tahun yang akan datang.
Dengan kata lain, LAKIP ini disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah
dilakukan sepanjang tahun 2009 yang juga telah menggunakan anggaran Negara dan memenuhi unsur
transparansi mengingat masyarakat saat ini sangat proaktif mengamati dan mengkritisi kinerja pemerintah
yang disebut sebagai pemegang roda pembangunan nasional.
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan HAM RI
Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara menyebutkan bahwa :
Tugas Kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
2. Pengelola barang/kekayaan milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
BAB I
PENDAHULUAN
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 12
Lebih jelas lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.09-PR,07 tahun 2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI mengatur tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM
sebagai berikut :
Tugas Pokok
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Fungsi
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada
Presiden.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-
PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 20 April 2007, struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari :
1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. Staf Ahli.
Secara rinci struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM dapat di lihat pada lampiran 1
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual
4. Keppres RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM 2004-2009.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 13
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan HAM R.I.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH. -01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.3819.KP.04.15 Tahun 2006 tentang Pola Karier PNS Kementerian
Hukum dan HAM Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.KP.01.01
Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No: M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang : Tata Cara Pemeriksaan,
Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin.
10. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI No: M.72.PR.09.02 Tahun 2007 tentang : Badan Pertimbangan
Hukuman Disiplin.
11. Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No: M.515.KP.04.11 Tahun 2007 tentang : Pendelegasian Kewenangan
Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penandatanganan Keputusan Hukuman Displin.
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2010 tentang pembentukan TIM Baperjakat
Kementerian Hukum dan HAM .
13. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Pola Penyelenggaraan
Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidanana
14. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan
Narapidanana, Anak Didik dan Tahanan
15. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga
Bagi Narapidanana
16. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.01.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
17. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.02.PR.08-03 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan
18. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor : 174 Tahun 1999 tentang Remisi
19. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan
Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
20. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.07.PL.03.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengadaan,
Penyimpanan, Penggunaan dan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.
21. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-80 Tanggal : 21 September 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: M. 01. Pk. 04.10 Tahun
2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas Dan Cuti Bersyarat.
22. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E. PK. 04.10-60 Tanggal 12 Juli 2007 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 14
23. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas
dan Cuti Bersyarat, terdapat hal-hal yang baru sehingga diharapkan dengan Peraturan Menteri
tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam proses pembinaan integrasi melalui pemberian
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat,
24. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-03 Tahun 2010
tentang Kode etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Hukum dan HAM;
25. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-02 Tahun 2010
tentang Pedoman Audit Kinerja Program di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
26. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : M.11-HT.04.02.TH2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara
mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada
Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.
27. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-01 Tahun 2010 tentang
Pedoman Audit Kinerja Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
28. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor: ITJ.OT.03.01-05 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM
29. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-46.PR.01.02 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi Pidana,
30. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang
Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.
31. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009
tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun
1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
32. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006
tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa;
33. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009
tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun
1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa.
34. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 Tanggal 29 Mei 2009
tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur.
35. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1228-GR.01.13 Tahun 2009 Tanggal 28 September
2009 tentang Alih Status Izin Tinggal Dinas menjadi Izin Tinggal Terbatas.
36. pelaksana pengelola keuangan telah diterbitkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian
Hukum dan HAM tanggal 9 Oktober 2008 Nomor SEK.KU.03.03-210 sebagai pedoman dalam pengusulan
pengelola keuangan untuk Kantor Wilayah/UPT Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pusat.
37. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 15
Reformasi Birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah terus digerakkan dan didorong percepatannya dalam
rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia , system dan
manajemen proses , serta focus pada pencapaian hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Menyadari bahwa kinerja lembaga Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi yang secara langsung
melayani masyarakat dan berhadapan dengan masalah-masalah hukum dan HAM, maka keberadaannya sangat
berperan dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, berkeadilan dan sejahtera.
Dalam menjalani peran dan fungsi di bidang hukum dan HAM terdapat banyak tantangan, kendala dan kondisi-
kondisi yang terus mengalami perubahan sesuai dengan terjadinya perubahan nilai-nilai social dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dan sebagai lembaga pemerintah yang senantiasa mengikuti dan mengatasi perkembangan yang ada serta
memberikan respon terhadap penilaian/evaluasi dan aspirasi baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga
terkait dengan pelaksanaan tugas, maka pada tahun 2009 secara signifikan lembaga Kementerian Hukum dan
HAM melakukan pembenahan dan terobosan guna meningkatkan kinerja organisasi.
Pembenahan yang dilakukan diawali dari penyusunan rencana strategis organisasi yang lebih transparan dan
akuntabel yaitu berupa rumusan visi dan misi yang jelas serta lengkah strategi berupa kebijakan dan program
kerja yang terukur dan transparan dengan adanya target sasaran dan indikator kinerja yang lebih jelas.
A. Kondisi Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 756 satuan kerja yang meliputi 11 Unit Eselon I, 33
Kantor Wilayah, 5 Balai Harta Peninggalan, 108 Kantor Imigrasi, 13 Rumah Detensi Imigrasi, 18 Perwakilan RI
di Luar Negeri, 232 Lembaga Pemasyarakatan, 201 Rumah Tahanan Negara, 70 Balai Pemasyarakatan dan 61
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan
setiap satuan kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berbeda satu sama lain, namun dapat
diintegrasikan dalam satu bidang hukum dan hak asasi manusia yang meliputi pembinaan hukum nasional,
pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan,
pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahap pertama tahun 2004-2009
pembangunan bidang hukum mencapai berbagai kemajuan yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-
undangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi/sederajat, kepentingan umum,
prinsip-prinsip gender, keberpihakan pada kelompok miskin dan hak asasi manusia.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan penerapan teknologi informasi
dan komunikasi serta perbaikan kerangka regulasi pelayanan badan hukum melalui sistem administrasi
badan hukum, pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pembangunan dan pengembangan sistem
BAB II
RENCANA STRATEGIS
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 16
informasi manajemen keimigrasian (SIMKIN), yang meliputi pembangunan dan pengembangan E-Office,
enhanced cekal, sistem penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) untuk mendukung penerbitan
E-Passport pada tahun 2010, pembangunan Border Control Management (BCM) yang terintegrasi serta
didukung oleh pembangunan Disaster Recovery Centre (DRC) dan pelayanan hak kekayaan intelektual melalui
pengembangan sistem otomasi. Pelaksanaan hak asasi manusia selama kurun waktu awal reformasi dapat
dilihat dari perkembangan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan mulai dilaksanakannya Kovenan
Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 serta Kovenan Internasional tentang hak sipil dan
politik 1966 yang merupakan instrumen hak asasi manusia Internasional utama bagi pemajuan dan
perlindungan hak asasi manusia di dunia yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right.
Dalam mendorong pelaksanaan sistem peradilan khususnya dalam penanganan penghuni yang memiliki
potensi beresiko tinggi diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang beresiko tinggi adalah penghuni yang karena ideologinya,
keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan
perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Selain
itu juga pada saat ini tingkat hunian cukup tinggi dan untuk menanggulangi tingginya tingkat hunian pada
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah dilakukan upaya penanganan over kapasitas
melalui pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta penambahan kapasitas hunian lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
1. Potensi dan Permasalahan
Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia
industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.
Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi
serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi,
nepotisme (KKN).
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum
dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi
sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi
manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,
ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar,
serta berdaya saing global.
Kepastian hukum dapat dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten.
Pada saat ini masih terdapat substansi peraturan perundang¬undangan yang tidak sesuai dengan materi
muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan kurang sempurnanya kualitas peraturan
perundang-undangan yang berdampak meningkatnya jumlah revisi suatu peraturan perundang-
undangan, baik dalam bentuk amandemen maupun melalui pengujian peraturan perundang-undangan di
Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan antara
lain oleh dukungan pengkajian, penelitian dan penyusunan naskah akademik. Masalah terkait lainnya yang
merupakan isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 17
2. Sistem – Manajemen dan Kelembagaan
a. Integrasi pelayanan terendah (penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
b. Peringkat 64 dari 74 Kementerian Negara/Lembaga (penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara). Lambat dalam merespon sesuatu
hal (kurang responsif);
c. Ketatalaksanaan (SOP yang masih belum lengkap);
d. Information Technology yang masih belum terpadu;
e. Belum adanya grand design pembangunan hukum nasional;
f. Reformasi birokrasi belum berjalan;
g. Kurangnya koordinasi antar unit utama (eselon 1);
h. Belum terbentuknya Standart Operational Procedure pelayanan yang terintegrasi di pusat dan
daerah;
i. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi;
j. Masih tumpang tindih tupoksi;
k. Pengawasan lalu lintas manusia masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia belum sepenuhnya
terawasi;
l. Standarisasi pelayanan belum secara utuh tertata;
m. Belum dipahaminya visi misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 1.14. Mekanisme penyusunan
anggaran cenderung kurang partisipatif;
n. Pelayanan jasa hukum belum secara optimal dinikmati masyarakat;
o. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sebagai Law Centre; 1.17. Peran pengawasan
internal belum optimal;
p. Dipisahkannya secara tajam fungsi administrasi fasilitatif dan fungsi teknis substantif;
q. Kelembagaan pusat-daerah (hubungan tata kerja Pusat, Kantor Wilayah dan Satker);
r. Belum terbangunnya kelembagaan yang akuntabel dan profesional;
s. Belum berfungsi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Balai Pemasyarakatan secara
optimal.
3. Produk Hukum
a. Terdapat peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial yang belum diganti;
b. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
c. Peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sederajat;
d. Peran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam harmonisasi peraturan daerah
belum mempunyai dasar hukum yang j elas;
e. Belum terakomodasinya hasil penelitian dalam proses legislasi (hasil penelitian yang belum dijadikan
dasar kebijakan).
4. Masyarakat
a. Lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
b. Pemahaman dan impelementasi hak asasi manusia belum merata;
c. Program peningkatan kesadaran hukum masih terbatas;
d. Belum meratanya pelayanan jasa hukum dan hak asasi manusia bagi rakyat;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 18
e. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia belum terkoordinasi lintas sektor;
f. Tingkat pembajakan hak kekayaan intelektual sangat tinggi;
g. Rendahnya permohonan hak kekayaan intelektual– Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Sumber Daya Manusia (termasuk manajemen sumber daya manusia):
a. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam pendidikan dan pelatihan baik administrasi dan
teknis;
b. Kurangya kompetensi sumber daya manusia dalam pemeriksaan dan auditor pemeriksa;
c. Remunerasi (Sistem Penggajian/Pendapatan yang belum sesuai beban kerja); 4.4. Korupsi Kolusi
Nepotisme;
d. Pola karir belum berbasis hasil kerja;
e. Lemahnya disiplin pegawai;
f. Integritas pelayanan masih rendah;
g. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang belum berdayaguna, hasil guna dan tidak aplikatif
perilaku pegawai
B. VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga.
Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus
menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan
substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang
mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-
citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan
adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi
manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi
dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :
Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia
Tata Nilai : 1. Kepentingan Masyarakat;
2. Integritas;
3. Responsif;
4. Akuntabel;
5. Profesional;
2. Tujuan.
Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah
pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan.
Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014 adalah:
a.Menciptakan Supremasi Hukum;
b.Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 19
c.Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional;
d.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui
serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan
efektif. Sasaran pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-214 adalah :
a. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan
perkembangan global secara tepat waktu;
b. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi
kepentingan nasional;
c. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
d. Seluruh desa sadar hukum;
e. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan
pemenuhan atas hak asasinya;
f. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara
internasional;
g. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan
terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
h. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan
administrasi yang akuntabel;
i. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum
dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
j. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan
memperoleh pengembangan karir yang jelas;
k. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan.
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014 ditetapkan agenda penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi. Agenda dalam bidang hukum mencakup proses pembuatan undang-
undang, proses penjabarannya, proses pengawasan dan juga penegakan aturan hukum. Selama ini terus
dilakukan pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tumpang tindih dan
inkonsistensi peraturan perundang-undangan harus diperkecil, demikian juga hambatan pada
implementasi peraturan perundang-undangan harus dihilangkan, dan terus diupayakan perjanjian
ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi
dan tindak pidana lainnya.
Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam
menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 20
ekonomi dapat berjalan dengan pasti, aman dan efisien dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.
Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
penegakan hukum dan terjaganya ketertiban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi
masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum.
Berdasarkan keberhasilan pencapaian program pembangunan dalam lima tahun sebelumnya
(2004-2009), pemerintah akan melanjutkan pendekatan pembangunan kelembagaan dalam mewujudkan
visi dan misi pembangunan. Pendekatan yang bersifat kelembagaan ini dimaksudkan sebagai pendekatan
yang menyeimbangkan antara pentingnya proses yang berlandaskan pada tata kelola yang baik, bersih,
transparan, adil dan akuntabel dengan hasil yang baik dan efisien.
Visi dan misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam
sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat
keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010-2014 diantaranya:
Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1. Substansi Inti Regulasi, percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangandi tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasipembangunan diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011;
1.1 Kegiatan Fasilitasi perancangan peraturan daerah;
SasaranMeningkatkan pemerintahan propinsi, kabupaten/kota yang dipetakan dan yangmempublikasikan perdanya dalam sistem informasi peraturan daerah;
Indikator 1. Persentase Pemerintahan Daerah yang dipetakan dan dipublikasikan peraturandaerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akuran dan uptudate;
2. Persentase Pemerintah Daerah di wilayah I, II, III yang memperoleh fasilitasiperancangan peraturan daerah.
Indikasi Pagu 9 Milyar
2. Substansi Inti Penegakan Hukum, peningkatan intergrasi dan integritas penerapan danpenegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum;2.1. Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara danbarang Rampasan Negara;Sasaran Pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;
Indikator Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negarayangdikelola secara tepat waktu dan akuntabel;Indikasi Pagu 2 Milyar
2.2. Kegiatan Pembinaan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban;
Sasaran Lapas ru tan memenuh i s tandar hun ian dan keamanan ,penanganan kasus NAPZA, penangan aduan masyarakat / tahanan;
Indikator 1. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan;2. Persentase Penanganan kasus penyebaran NAPZA, kejahatan tero rgan is i r ,
dan pe langgaran kode et i k pe tugas Pemasyarakatan di UPT PAS;3. Persentase Pengaduan Masyarakat maupun warga binaan
pemasyarakatan yang ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Indikasi pagu 5,8 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 21
2.3. Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan PembinaanNarapidana;Sasaran 1. Narapidana terserap di kegiatan kerja secara tepat dan
akuntabel;Indikator 1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklarifikasisecara tepat dan akuntabel;Indikasi Pagu 3,4 Milyar
2.4. Kegiatan Pembinaan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak;
Sasaran Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yangberkualitas;Indikator 1. Persentase anak didik pemasyarakatan;2. Persentase klien pemasyarakatan;Indikasi Pagu 7,1 Milyar
2.5. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikator Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada
unit kerja;Indikasi Pagu 38 Milyar
2.6. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikator Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit
kerjanya;Indikasi Pagu 37 Milyar
2.7. Kegiatan Penyelenggaraan diklat Fungsional dan HAM;
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM;
Indikasi Pagu 108,2 Milyar
2.10.
Kegiatan Pengawasan Inspektorat Khusus.
Sasaran Terlaksananya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadapkinerja aparat Kemenkumham;Indikator Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu;
Indikasi Pagu 19 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 22
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
1. Substansi Inti Kepastian hukum, reformasi regulasi bertahap ditingkat nasional dan daerah sehingga
terjadi harmonisasi peraturan perundangundangan yang t idak men imbu lkan
ket idak je lasan dan inkonsistensi dalam implementasinya;
1.1. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
SasaranPeningkatan kualitas RUU dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di DPR serta tenaga fungsional perancang Perundang-undangan;
Indikator 1. Persentase yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan;
2. Persentase yang selesai dibahas di DPR secara tepat waktu;
3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan Perundangundangan yangmendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu danakuntabel;
4. Persentase kelengkapan dokumen dan pustaka secara akurat dan up to date;
5. Pembenahan Peraturan Perundang-undangan di bidangPertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanismeperlindungan saksi dan pelapor;
7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu 75,5 Milyar
1.2. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
Sasaran Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan Perundangundangan ditingkatpusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri,perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yangharmonis.
Indikator1. Persentase dibidang Politik, Hukum dan Keamanan;2. Persentase dibidang Keuangan dan Perbankan;
3. Persentase dibidang Industri yang harmonis;4. Persentase dibidang kesejahteraan rakyat;
5. Pembenahan PeraturanPerundang-undangan dibidang Pertanahan, tataruang dan lingkungan hidup;
6. Peraturan Perundang-undangan dibidang Mekanisme7. perlindungan saksi dan pelapor;8. Peraturan Perundang-undangan yang mendorong
pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu 38,5 Milyar
Disamping sebelas prioritas nasional, untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional
juga melalui upaya pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum dan
keamanan,di bidang perekonomian dan di bidang kesejahteraan rakyat diantaranya yaitu:
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 23
Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
1. Substansi Inti Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor.
1.1. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di
DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan.
Indikator 1. Bidang politik, hukum & keamanan;2. Bidang keuangan dan perbankan;
3. Bidang industri dan perdagangan;4. Bidang kesejahteraan rakyat;5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;6. Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme
perlindungan saksi dan pelapor;7. Peraturan Perundang-undangan dibidang yang mendorong pemberantasan
korupsi.
Indikasi Pagu 75 Milyar
2. Substansi Inti Pengembalian aset (asset recovery).
2.1. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundangundangan
tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan,
industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat
yang harmonis.
Indikator 1. Bidang politik, hukum & keamanan;2. Bidang keuangan dan perbankan;
3. Bidang industri dan perdagangan;4. Bidang kesejahteraan rakyat;5. Bidang pertanahan, tata ruang, dan lingkungan hidup;6. Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme
perlindungan saksi dan pelapor;7. Peraturan perundang-undangan di bidang yg mendorong
pemberantasan korupsi.
Indikasi Pagu 38,5 Milyar
3. Substansi Inti Penguatan Perlindungan HAM.
3.1. Kegiatan Kerjasama HAM.
Sasaran Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan
HAM dan harmonisasi rancangan peraturan Perundang-
undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik (NA) instrument HAM
internasional.Indikator 1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif
HAM;
2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrumentHAM
Internasional dan Naskah Akademik instrumentHAM
Internasional;
Indikasi Pagu 9 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 24
3.2. Kegiatan Penguatan HAM.
Sasaran Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota telah mengikuti
pelatihan HAM.
Indikator 1. Jumlah program pembelajaran HAM;2. Jumlah bahan ajar HAM;
3. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;4. Jumlah pelatihan HAM;
5. Jumlah K/L atau daerah yg telah melaksanakan RAN HAM;6. Jumlah penyuluh HAM.
Indikasi Pagu 10 Milyar
3.3. Kegiatan Diseminasi HAM.
Sasaran Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kab/Kota yang
telah memperoleh diseminasi HAM.
Indikator 1.Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM;2.Jumlah data HAM yg diolah dari K/L, Prov, Kab & Kota;3.Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM.
Indikasi Pagu 8 Milyar
3.4. Kegiatan Informasi HAM.
Sasaran Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan
Kabupaten/Kota tentang HAM.
Indikator 1. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet;2. Jumlah layanan informasi melalui media cetak
danelektronik.
Indikasi Pagu 7 Milyar
Prioritas lainnya Bidang Perekonomian
1. Substansi Inti Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama proses penyiapan
pemberangkatan dan kepulangan.
1.1. Kegiatan Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.
Sasaran Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah dan tidak duplikasi
Indikator 1. Pelayanan keimigrasian yang transparan;2. Persentase penerbitan visa yang memenuhi standar dengan data akurat;3. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memenuhi
standar;4. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang
diberikanmemenuhi standar.
Indikasi Pagu 49,1 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 25
Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menunjukkan kemajuan di berbagai bidang
kehidupan masyarakat meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan
dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur.
Kebijakan pembangunan hukum, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera,
demokratis dan berkeadilan hukum diarahkan (1).untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama
dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama
penegakan dan perlindungan hukum; (2). untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana
korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan
korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi
sebagai berikut :
I Prioritas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
1. Fokus Prioritas 1 Peningkatan efektifitas peraturan perundang-undangan.
Sasaran Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan.
Indikator Terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi.
Program Pembinaan Hukum Nasional
1.1 Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian dan penelitian serta
pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan Sistim Hukum Nasional;
Sasaran1. Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang
berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;2. Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang
substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum
dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional.
Indikator 1. Tersusunnya rekomendasi hasil 60 kajian hukum,4 kajian konstitusi, 40penelitian hukum;
2. Tersedianya format naskah akademik yang memasukan unsur biayadan manfaat.
To ta l a lokas i
prioritas 2010-2014
40,9 Milyar
1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan
Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan
Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta Kerjasama Bidang
Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional;
Sasaran Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas
pembangunan;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 26
Indikator 1. Persentase pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun
daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang,menengah dan
tahunan;
2. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247
dan 50 % inventarisasi Prolegda;
3. Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang
mendukung perencanaan pembangunan nasional;
4. Persentase kesesuaian RUU yang dibahas
dengan
prioritas dalam Prolegnas.
Total alokasi
prioritas 20 10-
2014
30 Milyar
1.3 KegiatanPenye lenggaraan Pe layanan Tekn is , Pengembangan
Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional.
Sasaran Meningkatnya peran masyarakat dalam proses Program Pembentukan Hukum
penyusunan peraturan perUUan.
Indikator1. Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses
pembentukan peraturan perundangundangan dan pemahaman dalampelaksanaannya;
2. Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskahakademik peraturan perundangundangan.
Total alokasi
prioritas 20 10-
2014
41,7 Milyar
Program Pembentukan Hukum.
1.4 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan.
Sasaran Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundangundangan
dibawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan
perundang-undangan.Indikator 1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangandibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan
masyarakat dan perkembangan;
2. Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undangundang di DPRsecara tepat waktu;
3. Persentase tenaga fungsional perancang
peraturan
perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan
promosi sesuai standar secara tepat waktu
dengan
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 27
4. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturanperundang-undangan secara akurat dan up to date;
5. Persentase penyelesaian peraturan perundang-undangandi bidang pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Persentase peraturan perundang-undangan di bidangmekanisme perlindungan saksi dan pelapor;Jumlah peraturan perundang-undangan yang mendorong pemberantasankorupsi.
To ta l a lokas i prioritas
2010-2014
75 Milyar
1.5 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
SasaranMeningkatkan keharmonisan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum,
keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya
alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis
Indikator1. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat
bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis;
2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat
bidang keuangan dan perbankan yang harmonis;
3. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat
bidang industri dan perdagangan yang harmonis;
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan
tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis;
5. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di
bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup;
6. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di
bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor;
7. Persentase harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di
bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.
Total alokasi
prioritas 20 10- 2014
38,5 Milyar
1.6 Kegiatan Fasilitasi perancangan peraturan daerah.
Sasaran Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan
dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan
daerah yang akurat dan up to date.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 18
Indikator1. Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan
dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan
daerah yang akurat dan up to date;
2. Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang
memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah;
3. Persentase pemerintahan daerah di wilayahII yang memperoleh
fasilitas perancangan peraturan daerah;
4. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh
fasilitas perancangan peraturan daerah.
Total alokasi
prioritas 20 10- 2014
9 Milyar
2. Fokus Prioritas 2 Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum.
Sasaran Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum yang
mendukung penegakan rule of law di Indonesia.
Indikator 1. Penurunan tunggakan perkara;2. Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak
hukum;3. Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap
warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat
dan transparan.
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
2.1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara
dan barang Rampasan Negara.
Sasaran Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara.
Indikator Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola
secara tepat waktu dan akuntabel.
Total alokasi
prioritas 20 10- 2014
2 Milyar
2.2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban
Sasaran Penye lenggaraan keg ia tan d i b idang keamanan dan kertertiban yang
berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan
Negara
Indikator 1. Persentase lapas/rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan;2. Persentase enanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatanterorganisirdan
pelanggarankodeetikpetugaspemasyarakatan di UPT PAS;3. Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan
pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 19
Tota l a lokas i prioritas
2010-2014
5,8 Milyar
2.3. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan
Anak
Sasaran Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang
berkualitas
Indikator1. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan
reintegrasi secara tepatwaktu dan akuntabel;2. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan
dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel;3. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh
pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan
akuntabel;
4. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yangmendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.
Total alokasi
prioritas 20 10- 2014
7,1 Milyar
2.4. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan
Pembinaan Narapidana.
Sasaran Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan
akuntabel.
Indikator 1. Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secaratepat dan akuntabel;
2. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat danakuntabel;
3. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan
kepribadian secara tepat dan akuntabel.
Total alokasi
prioritas 20 10- 2014
3,4 Milyar
2.5. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan
warga binaan pemasyarakatan.
Sasaran Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan
perawatan yang berkualitas.
Indikator 1. Persentasetahanan narapidana dan anak didikpemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan
pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan;
2. Penurunan jumlah penyakit menular ;3. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang
memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.
Total alokasi
prioritas 20 10- 2014
9,8 Milyar
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
2.6. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 20
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
Indikator Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan
manajemen pada unit kerja
Indikasi Pagu 38 Milyar
2.7. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
Indikator Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit
kerjanya.
Indikasi Pagu 37 Milyar
2.8. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM
Indikator Peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit
kerjanya.
Indikasi Pagu 40,6 Milyar
2.9. Kegiatan Pendidikan Kedinasan.
Sasaran Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM.
Indikator Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan
Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
Indikasi Pagu 50,2 Milyar
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
2.10. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham
Sasaran Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham
Indikator 1. Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasiberkesinambungan dan pegawai yang memperoleh
Indikasi Pagu 108,2 Milyar
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kemenkumham2.11. Kegiatan Pengawasan Inspektorat khusus.
Sasaran Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang
responsif terhadap kinerja aparat.
Indikator Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
Indikasi Pagu 19 Milyar
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 21
2.12. Kegiatan Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas
keimigrasian.
Sasaran Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan
fasilitas keimigrasian.
Indikator
1. Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan;2. Persentase penerbitan persetujuan visa yang memenuhi
standar dengan data akurat;3. Persentase kebijakan pemberian paspor RI yang
memenuhi standar dengan data akurat;4. Persentase pemberian paspor TKI Timur Tengah yang
memiliki standar;5. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar;6. Persentase kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar
dengan data akurat.
Indikasi Pagu 35 Milyar
2.13. Kegiatan Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.
Sasaran Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian.
Indikator 1. Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan;2. Persentase persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar;3. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan
penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.
Indikasi Pagu 2, 9 Milyar
Program Administrasi Hukum Umum
2.14. Kegiatan Administrasi Badan Hukum
Sasaran Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan
badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan
waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator 1. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang
sesuai standar dan akuntabel;
2. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum PT, Lembaga
Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel;
3. Persentase administrasi pelayanan jasa hukum badan
hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel;
4. Persentase pengumuman dalam TBN secara tepat waktu
dan persentase layanan permohonan badan hukum
berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat;
5. Persentase penyelesaian gugatan masyarakat dan
pemberian pendapat hukum secara akuntabel.
Indikasi Pagu 127 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 22
Program Pembinaan Penyelenggaraan HKI.
2.15. Kegiatan Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.
Sasaran Peningkatan kualitas sistem Hak Cipta, Design Industri, Design tata letak Sirkuit
Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu
yang lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator 1. Persentase pendaftaran hak cipta Design Industri, Design tata letakSirkitTerpadu, dan Rahasia Dagang;
2. Persentase admin i s t ras i ke lengkapan dokumen permohonan,mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industridan rahasia dagang yang sesuai standar;
3. Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaianpemeriksaan substantif desain industri yang sesuai
standar;
4. Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan suratpendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu sertasertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar;
5. Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain
tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar.
Indikasi Pagu 8,6 Milyar
2.16. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Paten.
Sasaran Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum
dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator 1. Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar;2. Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan
sesuai standar;3. Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar.
Indikasi Pagu 14 Milyar
2.17. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.
Sasaran Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang
lebih singkat dan biaya rendah.
Indikator1. Persentase pendaftaran hak merek dan indikasi geografi;2. Persentase admin i s t r as i ke lengkapan dokumen permohonan merek
dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasianmerek sesuai standar;
3. Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek;
4. Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografi sesuaistandar;
5. Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasigeografis serta perpanjangan merek sesuai standar;
6. Persentase Pelayanan hukum di bidang merek.
Indikasi Pagu 17,4 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 23
2.18. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI.
Sasaran Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line
dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.
Indikator1. Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI
yang terjamin keamanannya;2. Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem
jaringanterintegrasi Kemenkumham;3. Persentase jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat
secara on line 24 jam dengan data yang up to date;4. Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.
Indikasi Pagu 57,7 Milyar
3. Fokus Prioritas 3 Peningkatan Penghormatan terhadap HAM.
Sasaran Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan serta penegakan hak-hak
asasi manusia sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Indikator Persentase kementerian/lembaga yang telah melaksanakan kebijakan
berdasarkan pendekatan HAM.
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM
3.1. Kegiatan Kerjasama HAM.
Sasaran Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan
harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta
NA instrument HAM internasional.
Indikator1. Persentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif
HAM;2. Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah
akademik instrument HAM Internasional;3. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM;4. Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka
implementsi HAM/RANHAM.
Indikasi Pagu 9 Milyar
3.2. Kegiatan Penguatan HAM.
Sasaran Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang
pembangunan.
Indikator 1. Persentase kementerian/lembaga yang telahmelaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM;
2. Jumlah program pembelajaran HAM;3. Jumlah bahan ajar HAM;
4. Jumlah fasilitator pelatihan HAM;5. Jumlah pelatihan HAM.
Indikasi Pagu 10 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 24
3.3. Kegiatan Diseminasi HAM
Sasaran Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.
Indikator 1. Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM;2. Jumlah penyuluh HAM;3. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM.
Indikasi Pagu 8 Milyar
3.4. Kegiatan Informasi HAM
Sasaran Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan
Kabupaten/kota tentang HAM
Indikator1. Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota;2. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM;3. Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet;4. Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik.
Indikasi Pagu 7 Milyar
2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pembangunan hukum diarahkan pada (1). Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup
pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum;
(2). Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka
mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.
Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan
kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan
kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta
pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka
penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional
akan makin lancar.
Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan
hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak
kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan
kegiatan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai berikut :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 25
1 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Tujuan 1. Menciptakan supremasi hukum;
2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;2. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten
untuk menjamin kepastian hukum;3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan datayang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas 1. Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitaskeimigrasian
2. Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian.
Indikasi Pagu 37,9 milyar
Kegiatan Tupoksi Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas
Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen
Perjalanan, Visa, Ijin Masuk, Izin Bertolak, dan Fasilitas
Ke im igras ian , Perse tu juan Iz in T ingga l dan Sta tus Keimigrasian,
Perumusan Kebijakan Teknis Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, Status
Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Serta Izin Tinggal
Khusus/Darurat, PendeteksianPelanggaranAtauKejahatanKeimigrasian,
Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis Intelejen
Keimigrasian, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak
Pidana Keimigrasian, Penyajian Data Jegah Tangkal,
Perumusan Kebijakan Teknis Penyidikan dan Penindakan
Keimigrasian, Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian , Perumusan Kebijakan Teknis
Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi
Internasional, Aplikasi On Line 24 Jam, Perumusan Kebijakan Teknis Sistim
Informasi Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan
Pelaporan.
Indikator 1. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;2. Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 2.08 1,0 Milyar
2 Program Administrasi Hukum Umum.
Tujuan 1. Menciptakan supremasi hukum;2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi
manusia3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 26
Sasaran
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawabkebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperolehperlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas Administrasi badan hukum
Indikasi Pagu 127 milyar
Kegiatan Tupoksi Administrasi Hukum Perdata, Pidana, Tatanegara, Internasional, Badan
Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 381,6 Milyar
3 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual.
Tujuan 1. Menciptakan supremasi hukum;2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran
1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untukmenjamin kepastian hukum;
2. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomiyangdiakui secara internasional;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian danpelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasiserta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Kegiatan Prioritas1. Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;2. Penyelenggaraan sistem paten;3. Penyelenggaraan sistem merek dan indikasi geografis;4. Penyelenggaraan sistem teknologi infomrasi HKI.
Indikasi Pagu 97,7 milyar
Kegiatan Tupoksi
Penyelenggaraan Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual,
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,Penyelenggaraan Sistem Paten, Penyelenggaraan Sistem
Merek dan Indikasi Geografis, Penyelenggaraan Kerjasama
dan Pengembangan Hak Kekayaan In te lek tua l , Penyelenggaraan
Sistem Teknologi Informasi Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 27
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 400,9 Milyar
4 Program Pembentukan Hukum.
Tujuan 1. Menciptakan supremasi hukum;2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab
kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;2. Seluruh PeraturanPerundang-undangan di tingkat
nasional maupun daerah harmonis dan melindungi
kepentingan nasional;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center
memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap
Kabupaten/Kota.
Kegiatan Prioritas 1. Perancangan peraturan perundang-undangan;2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan; 3. Fasilitasiperancangan peraturan daerah.
Indikasi Pagu 122,5 milyar
Kegiatan Tupoksi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan, Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan
Perundang-Undangan, Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya.
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 236 Milyar
5 Program Pembinaan Hukum Nasional.
Tujuan1. Menciptakan supremasi hukum;2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia;3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawabkebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh desa sadar hukum;3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan
secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target
kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;5. Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Center memiliki Kantor
Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap Kabupaten/Kota
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 28
Kegiatan Prioritas 1. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, PerencanaanPembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan
Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundangundangan serta
Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan
pengembangan sistem hukum nasional;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengkajian danpenelitian serta pertemuan ilmiah dalam rangka
pengembangan Sistim Hukum Nasional;
3. Penyelenggaraan pelayanan teknis, pengembangan penyuluhan hukum dan
pembudayaan kesadarfan hukum nasional.
Indikasi Pagu 112,6 milyar
Kegiatan Tupoksi Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian, Penelitian,Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan SistemHukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum,Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan,Peningkatan Program Legislasi Nasional dan ProgramLegislasi Daerah Penyusunan Naskah Akademis PeraturanPerundang-Undangan, Kerjasama Bidang Hukum,Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum, Publikasi danPengolahan Data, Pengembangan Penyuluhan Hukum,Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi
Indikasi Pagu 23 9,8 milyar
6 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Tujuan Menciptakan supremasi hukum;
Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan ham; 3. Memperkuatmanajemen dan kelembagaan nasional
Sasaran 1. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untukmenjamin kepastian hukum;
2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperolehperlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas1 . Pembinaan penye lengga raan keg ia tan d i b idang pengelolaan
benda sitaan negara dan barang rampasan negara;2 . Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban;3 . Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan
warga binaan pemasyarakatan;4 . Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan
pembinaan narapidana;5. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang
bimbingan kemasyarakatan dan anak
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 29
Indikasi Pagu 28,1 milyar
Kegiatan TupoksiPembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan,
Pembimbingan Klien dan Anak, Pengelolaan Benda Sitaan
dan Barang Rampasan Negara, Pengendalian Dan
Pengamanan Pemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan
Warga Binaan Pemasyarakatan, Hubungan Masyarakat, Database dan Kerja
Sama, Dukungan Teknis, Administrasi dan Manajemen.
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi
Indikasi Pagu 207, 2 Milyar
7. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan 1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional;2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Sasaran
1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuaidengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
Kegiatan Prioritas
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanKepemimpinan dan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan HAM;4. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan.
Indikasi Pagu 165,8 Milyar
Kegiatan Tupoksi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis,
Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia serta Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 4 12,5 Milyar
8. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Tujuan1. Menciptakan supremasi hukum;2. Memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan Hak Asasi Manusia;3. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawabkebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperolehperlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
3. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
4. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 30
Kegiatan Prioritas Kerjasama HAM,Penguatan HAM,Diseminasi HAM,Informasi HAM
Indikasi Pagu 34 M
Kegiatan Tupoksi Diseminasi Hak Asasi Manusia, Penguatan Hak Asasi
Manusia, Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia, Harmonisasi dan Kerjasama
Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia, Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator Persentase peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
berperspektif HAM.
Indikasi Pagu 150,9 Milyar
9. Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporandilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan datayang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Kegiatan Prioritas Pengawasan inspektorat khusus.
Indikasi Pagu 19 Milyar
Kegiatan Tupoksi Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat
Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan
Kinerja Inspektorat
Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
Indikator Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu.
Indikasi Pagu 145,5 Milyar
10. Program Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tujuan 1. Menciptakan Supremasi Hukum;2. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran1. Pembentukan peraturan perUUan mampu menjawab kebutuhan
masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan datayang akurat.
Kegiatan Tupoksi Penelitian, evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya, mediasi dan transformasi konflik, hak-hak
kelompok khusus, dukungan manajemen dan teknis lainnya.
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 118,4 Milyar.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 31
11. Program Dukungan Mana jemen dan Tugas Tekn is La innya Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kementerian Hukum dan HAM.
Tujuan Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporandilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan datayang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusiaprofesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan.
Kegiatan Prioritas Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Kemenkumham.
Indikasi Pagu 108,2 Milyar
Kegiatan TupoksiPerencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dalam RangkaPengeluaranJangka Menengah dan Berbasis Kinerja,Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran,Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian, PengelolaanBarang Milik Negara, Hubungan Masyarakat dan Hubungan LuarNegeri,
Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan,Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Pengelolaan PelayananDaktiloskopi, Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika, PengelolaanAdministrasi Pelayanan, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia KantorWilayah,
(Pengelolaan Gaji/Honorarium/Tunjangan, Peningkatan kemampuan
penanggulangan permasalahan kesehatan pada warga binaan
pemasyarakatan, peningkatan hak pendidikan bagi anak didik Pemasyarakatan,
dan Penyediaan pemberian imbalan para pegawai teknis keimigrasian,
pemasyarakatan, teknis fungsional dan pegawai lainnya sejumlah + 40.505
pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
kinerja/Remunerasi).
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 17.847,2 Milyar
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Tujuan Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional.
Sasaran 1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
2. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;
3. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusiaprofesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 32
Kegiatan TupoksiPemenuhan standar minimum pembiayaan pemeliharaan barang milik
negara/asset yang meliputi Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan,
Rutan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan
Negara, Balai Harta Peninggalan, Kanim, Rudenim, Atase Imigrasi
Perwakilan RepublikIndonesiadiLuarNegerisertakelengkapannya;
Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum
tertampung dan teratasi dalam tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009
antara lain penanggulangan over kapasitas, pembangunan kantor-kantor baru
di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan pelayanan Hukum dalam rangka
melaksanakanamanatyangditetapkanperaturanperUUan;
Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Indikator Persentase target kinerja yang terpenuhi.
Indikasi Pagu 3.892,0 Milyar
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 33
Implementasi arah dan kebijakan lembaga melalui penetapan strategi secara komprehensif disusun
rencana kerja yang mendorong percepatan terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Dalam penyusunan rencana kerja tahunan dipertimbangkan potensi dan keterbatasan anggaran yang
tersedia serta skala prioritas sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2005 – 2009 untuk mengarahkan
pembangunan nasional yang berhasil.
Prioritas pembangunan bidang
hukum dan hak asasi manusia pada
tahun 2009 dititikberatkan pada
pembangunan substansi hukum
berupa penyusunan peraturan
perundang-undangan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan
memenuhi rasa keadilan serta dapat
berlaku efektif pada masayarakat
sehingga supremasi hukum dapat
terwujudnyatakan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 berupa 12 program utama yang masing-masing
melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaiberikut :
1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.
Tujuan program ini adalah mencapai Aparatur yang bersih dan baik melalui pengawasan yang
handal dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggara obyektif serta mendukung terwujudnya
pengawasan melekat.
Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel
dilingkungan aparatur negara.
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Tujuan program ini adalah meningkatkan sumber daya manusia dibidang hukum.
Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan
berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan dalam kegiatan :
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.
BAB III
RENCANA KINERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 34
3. Program Penerapan Kepemerintahan.yang baik
Tujuan program ini adalah :
- Meningkatkan pembinaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan
administrasi Kementerian.
- Tercapainya aparatur yang bersih dan baik melalui pengawasan yang handal dengan
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan objektif.
Sasaran yang akan dicapai adalah :
- Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan
penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.
- Terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel dilingkungan aparatur negara.
Kegiatan :
- Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan
- Penyelenggaraan Operasional Perkantoran
- Perawatan Gedung
- Perawatan sarana dan Prasarana
4. Program Perencanaan Hukum
Tujuan program ini adalah untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku
pembangunan khususnya dibidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global,
yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan
secara berkesinambungan.
Sasaran yang akan dicapai adalah terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-
undangan ditingkat Pusat dan Daerah, dengan
Kegiatan sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) ;
- Seminar Hukum dan HAM;
- Kerjasama Internasional;
- Analisa dan Evaluasi Hukum;
- Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan;
- Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian;
- Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan.
5. Program Pembentukan Hukum
Tujuan program adalah menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang
akan menjadi landasan hukum untuk berprilaku menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Sasaran program yang akan dicapai adalah terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan.
Kegiatan :
- Penyusunan /Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan;
- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
- Pengkajian dan Penelitian Hukum dan HAM.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 35
6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
Tujuan prorgam ini adalah menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum dan
hak asasi manusia, bagi masyarakat termasuk para penyelenggara Negara agar mereka tidak
hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berprilaku sesuai
dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia
Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta
memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hukum dan HAM.
Kegiatan :
- Penyuluhan Hukum;
- Penyuluhan HAM.
7. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dibidang hukum serta
memberikan bantuan kepada setiap warga negara dengan tidak membedakan warna kulit,
golongan, jenis kelamin, suku, etnis, agama dan golongan yang kurang mampu sehingga
pelayanan bagi masyarakat benar-benar diperoleh sebagaimana mestinya
Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan publik dibidang hukum, mampu
menjangkau lapisan masyarakat dan terciptanya kesempatan yang sama bagi anggota
masyarakat dalam memperoleh keadilan
Kegiatan :
- Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian;
- Penyelenggaraan Pelayanan HKI;
- Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Hukum.
8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Tujuan program adalah memperkuat lembaga penegakan hukum, sebagai upaya mempercepat
pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum dalam
upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 36
Kegiatan :
- Pengadaan Tanah;
- Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Rumah Negara;
- Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana;
- Penyelenggaraan Sistem Informasi.
9. Program Penegakan Hukum dan HAM
Tujuan program ini adalah melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan
kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran hak yang terjadi dalam proses penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sasaran yang akan dicapai adalah kembalinya kepercayaan masyarakat kepada hukum dengan
mengutamakan agenda penegakan hukum dan HAM.
Kegiatan :
- Penegakan Hukum;
- Penyelenggaraan/Pembinaan Pemasyarakatan;
- Pelaksanaan RANHAM.
10. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
Tujuan progam adalah meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum, petugas
pemasyarakatan, petugas keimigrasian, perancang perundang-undangan, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS), para praktisi hukum dan sebagainya.
Sasaran program yang akan dicapai adalah terwujudnya aparatur hukum yang profesional dan
berkualitas, cepat dan tanggap dalam mengantisipasi permasalahan hukum dan
penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Hukum
11. Program Pendidikan kedinasan
Tujuan program ini adalah terciptanya tenaga ahli dibidang pemasyarakatan dan imigrasi yang
baik.
Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas SDM dibidang pemasyarakatan dan
imigrasi.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 37
Kegiatan :
- Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Pemasyarakatan;
- Penyelengg araan Pendidikan Ilmu Keimigrasian.
12. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tujuan program ini adalah pengarusutamaaan gender dalam perencanan, kebijakan dan
program pembangunan hukum.
Sasaran yang akan dicapai adalah menguatnya sistem dan mekanisme kelembagaan dan
jaringan pengarusutamaan gender dan anak, tersusunnya kebijakan dan program pembangunan
yang responsif gender dan yang peduli anak.
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009
NOPROGRAM
SASARAN KEGIATAN VOL ANGGARAN
1 PenerapanKepemerintahanyang Baik
Terselenggaranyatugas pimpinan danfungsi manajemendalammelaksanakanpenyelengaraankenegaraan dankepemimpinanserta terwujudnyasistem pengawasanyang akuntabel dilingkungan aparaturnegara.
Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- Poliklinik/ obat-obatan
- Pengadaan pakaian dinas pegawai.
- Pengadaan toga/ pakaian kerja sopir/ pesuruh/ perawat/dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya.
- Penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi.
- Perawatan gedung kantor.
* Pemeliharaan gedung kantor
* Pemeliharaan halaman kantor
- Perbaikan peralatan kantor.
* Pemeliharaan instalasi
* Pemeliharaan komputer
* Pemeliharaan AC
* Pemeliharaan faximili
* Pemeliharaan peralatan kantor
* Pemeliharaan PLTD
- Pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor.
- Perawatan kendaraan bermotor roda 4/ 6/ 10
* Roda 4- Perawatan kendaraan bermotor roda 2
* Roda 2- Langganan daya dan jasa
* Listrik
* Internet* Telepon* Gas dan air
- Jasa pos/ giro/ sertifikat
Pelayanan Publik Atau Birokrasi
- Pendidikan dan pelatihan prajabatan
- Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
13 bln
1Th
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1.620.887.718
2.468.780.545
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 38
- Pengambilan sumpah jabatan pejabat negara
- Rapat-rapat koordinasi/ kerja/ dinas/ pimpinan kelompok kerja/ konsultasi
- Kerja sama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait
- Iklan/ pengumuman/ pemberitahuan
- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan
- Percetakan/ penerbitan/ penggandaan/ laminasi
- Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan
- Penyusunan program dan perhitungan anggaran
- Penyusunan RKA-KL, SRAA dan DIPA
- Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peningkatan pelayanan mutasi, pensiun dan pengadaan PNS
2 PembentukanHukum
Tersedianyaberbagai Peraturan
Perundang-undangan danyurisprudensidalam rangka
mengatur perilakuindividu dan
lembaga.
Pembinaan Dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum
- Penelitian dan pengembangan hukum
- Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) hukum
- Penyuluhan dan penyebaran informasi
- Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan danbantuan hukum
33,683,516,000
3 KesadaranHukum danHAM
TerwujudnyapenyelenggaraanNegara yg bersihserta memberikanpenghormatan &
perlindunganterhadap Hukum &
HAM
Penyuluhan Hukum dan Koordinasi RANHAM
- Penyusunan/ perumusan sistem dan prosedur teknis
- Pameran/ visualisasi/ publikasi dan promosi
- Pembudayaan dan pemasyarakatan
- Penyelenggaraan ceramah/ diskusi/ seminar dan sarasehan
9,361,600,000
4 Pelayanan danBantuan Hukum
TerwujudnyaPelayanan Publik di
bidang Hukumyang mampumenjangkau
lapisan masyarakat& terciptanya
kesempatan ygsama bagi anggota
masyarakat dlmmemperoleh
keadilan
Pelayanan Publik atau Birokrasi
- Kerjasama antar instansi pemerintah/ swasta/ lembaga terkait
- Pendataan dan pengawasan orang asing
Pembinaan/ Penyelenggaraan Keimigrasian
- Pameran/ visualisasi/ publikasi dan promosi
- Pengurusan VISA/ Paspor
- Operasional pelayanan hukum
- Penyusunan program dan perhitungan anggaran
- Pelayanan ibadah haji
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak
175,521,298,800
5 PeningatanKinerjaLembagaPeradilan
Terwujudnyakemandirian
Lembaga penegakhukum dalam
upaya memulihkankembali
kepercayaanmasyarakat
terhadap hukumserta tersedianya
sarana danprasaranamobilisasipenunjang
pelaksanaan tugas.
Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Administrasi kegiatan
- Pengadaan Tanah;Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Rumah Negara;Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana;Penyelenggaraan Sistem Informasi.
Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung* Pembuatan pelataran parkir
- Pengadaan perlengkapan sarana gedung
* Pengadaan AC
* Pengadaan mesin foto copy
- Pengadaan meubelair
* Pengadaan meubelair
228,704,189,000
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 39
- Pengadaan alat pengolah data
* Pengadaan komputer
- Pengadaan kendaraan bermotor roda-2, roda – 4
* Pengadaan kendaraan bermotor roda-2 berikut biaya surat danbiaya operasional
- Pengadaan peralatan kantor (inventaris kantor)
6 PenegakanHukum danHAM
Kembalinyakepercayaan
masyarakat kepadahukum denganmengutamakan
agenda penegakanhukum dan HAM
meliputipembeantasan
korupsi, antiterorisme,
pembasmianpenyalahgunaan
narkotika dan obatberbahaya.
- Pengadaan bahan makanan tahanan/ NAPI
- Penindakan pelanggaran HKI
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi pengawasan
- Operasional pelayanan hukum- Pelaksanaan RANHAM dan
penindaklanjutan pengaduan kasus HAM- Pembinaan pemasyarakatan- Pengawasan dan penindakan
keimigrasian
92,006,165,000
7 Kualitas ProfesiHukum
Terwujudnyaaparatur hukum yg
profesional &berkualitas sertacepat & tanggap
dlm mengantisipasiberbagai
permasalahanhukum &
penyelenggaraanpembangunan
Pengembangan Kapasitas/ Kualitas SDM Aparatur
- Pendidikan dan pelatihan teknis
- Pendidikan dan pelatihan fungsional
25,696,000,000
8 PerencanaanHukum
Tersedianyakebijakan bahanhukum yg sesuaidgn aspirasi msy
pada saat inimaupun pada masa
yg akan datangmengandung
perlindungan &penghormatan thd
HAM sertamempunyai dayalaku yg efektif &efisien dlm msy
* Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi
* Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran
* Perencanaan/Penyusunan/Pengembangan Program dan Sistem Prosedur- Penyelenggaraan Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) ;
- Seminar Hukum dan HAM;
- Kerjasama Internasional;
- Analisa dan Evaluasi Hukum;
- Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan;
- Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian;
- Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan.
4,600,000,000
9 PeningkatanPengawasan &AkuntabilitasAparatur Negara
Terwujudnyasiatem
pengawasan ygakuntabel &
berkurangnyakorupsi di
lingk.aparaturnegara
* Penyelenggaraan Pengawasan & Pemeriksaan Aparatur Negara ( Internal )
15,281,400,000
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 40
10 PengelolaanSumber DayaManusiaAparatur
Meningkatnyakualitas
pengelolaan &akurasi data SDM
aparatur,diterapkannya
secara bertahappembinaan karir yg
berdasarkanprestasi kerja
* Pengembangan Kapasitas / Kualitas SDM Aparatur
930,965,000
11 PendidikanKedinasan
Meningkatkankemampuan,ketrampilan &
profesionalismepegawai & calonpeg.negeri dlm
pelaksanaan tugaskedinasan yg
diselenggarakanmelalui pendidikan
profesi
: * Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Keimigrasian
- Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Pemasyarakatan
103,940,000
12 PenguatanKelembagaanPengarusutamaan Gender DanAnak
Tersusunnyakebijakan,
peraturan hukum &pembangunan yg
responsif gender &peduli anak serta
menguatnya sistemmekanisme
kelembagaan &jaringan
pengarusutamaangender & anak
* Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
429.560.000
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 41
A. Capain Kinerja Tahun 2009
Hingga kurun waktu 2009 berbagai kebijakan dan upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
kualitas pelaksanaan tugas. Berbagai pencapaian telah berhasil direalisasikan seperti upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik, dan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan
terobosan berupa penyusunan peta jabatan sebagi bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah kebutuhan
pegawai.dan dilakukan Uji Kepatutan/Fit and Proper Test serta memperbaharui pola karier dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM untuk menjamin obyektifitas dalam promosi jabatan khususnya jabatan Eselon
IIa dan Iib selain itu melalui pendidikan dan pelatihan teknis bertambah jumlah aparatur hukum yang
profesional di bidangnya seperti Jumlah pejabat fungsional peneliti bertambah 10 orang sehingga peneliti
pada saat ini yang telah dimiliki berjumlah 23 orang.
Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan lembaga Kementerian Hukum dan HAM
ditunjukkan dengan hasil penilaian evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM mengalami peningkatan kualitas dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.
Tahun 2007 kualifikasi Discleamer
Tahun 2008 kualifikasi Discleamer
Tahun 2009 kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk Laporan Kinerja (LAKIP) yang mendapat penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara juga mengalami peningkatan kualitas yaitu dengan semakin tertibnya unit organisasi Eselon II di
Pusat : (65 unit kerja) yang menyampaikan laporannya sebagai sumber data yang menunjang keakuratan
data laporan dalam penyusunan LAKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 dibandingkan tahun
sebelumnya.
Tahun 2007 yang menyampaikan LAKIP : 6 unit kerja ( 10 % )
Tahun 2008 yang menyampaikan LAKIP : 36 unit kerja ( 55 % )
Tahun 2009 yang menyampaikan LAKIP : 48 unit kerja ( 73 % )
Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, Kementerian Hukum dan HAM secara responsive
menindaklanjuti setiap arahan dan saran serta hasil evaluasi baik dari masayarakat maupun lembaga-
lembaga terkait. Menindaklanjuti hasil evaluasi LAKIP dari MENPAN tahun 2008 dengan temuan bahwa
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja kurang maksimal serta belum adanya indikator kinerja sebagai dasar
BAB IV
PENGUKURAN KINERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2009
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 42
pengukuran kinerja, maka pada tahun 2009 telah disusun rumusan rencana kerja yang baru dan lebih jelas
dengan disertai sasaran dan target capaian berikut indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk
mengukur capaian kinerja.
Lebih jelas diuraikan capaian hasil kinerja pada tahun 2009 menurut pelaksanaan program dan
kegiatan yang berjalan sebagai berikut :
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik :
a. Penggunaan APBN tahun 2009 khusus Belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji, dan
tunjangan pegawai dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sebanyak 40.000 orang yang
melaksanakan tugas di seluruh unit kerja yang ada di Pusat maupun daerah di 11 unit eselon I, 33
kantor wilayah dan 735 satuan kerja..
b. Pelaksanaan tugas, pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian telah menghasilkan :
1) Perumusan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem informasi Kementerian Hukum dan
HAM yang terintegrasi dalam arti manajerial dan operasional yang meliputi perumusan master
plan unit pusat, pemanfaatan jaringan Sekretariat Jenderal secara terintegrasi, penentuan flat
form database server, SOP pengelolaan E-Government, pemeliharaan perangkat
server/jaringan Pusat dan Kanwil; Pertemuan penerapan e-government pada Kanwil Sulsel,
Sumut, Sultra, Kalteng yang diikuti oleh masig-masing 30 orang peserta.
2) Pengopersaian jaringan situs (Website/Portal www.depkumham. go.id
3) Penyusunan Standar Biaya Khusus
4) Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM
5) Penyusunan RKAKL Kementerian Hukum dan HAM
6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal ke 33
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
7) Menyusun Bahan Rapat Kerja Komisi III DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada bulan
Pebruari, Juni, dan Nopember 2009;
8) Menyusun Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2009;
9) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas (LPPT) Menteri Hukum dan HAM ;
10) Menyusunan Laporan Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan
II dan III Tahun 2009;
11) Penyusunan Laporan Perkembangan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009;
12) Memantau, mengkoordinasikan, menghimpun, menyalurkan data dan informasi tentang Rapat
Kerja Menteri Hukum dan HAM RI dengan Komisi III DPRRI
13) Memantau, mengkoordinasikan, menghimpun, menyalurkan data dan informasi dari lembaga
Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan pengembangan hukum
14) Memantau, mengkoordinasikan, meliput, menghimpun hasil-hasil seminar, lokakarya,
simposium, diskusi, rapat kerja, konggres, munas yang diselenggarakan oleh organisasi
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 43
kemasyarakatan dan organisasi profesi di bidang hukum sebagai bahan informasi bagi
pimpinan Kementerian Hukum dan HAM
15) Mengikuti pertemuan anggota Bakohumas dan menyelenggarakan Pertemuan Bakohumas
(Badan komunikasi Hubungan Masyarakat).
16) Menghadiri dan atau menjadi anggota tim dalam penyusunan draft perjanjian internasional yang
berhubungan dengan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI.
17) Mengikuti dan menghadiri undangan, rapat, workshop, seminar tentang kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri.
18) Melaksanakan koordinasi (dalam kesempatan terbatas) dalam penyelenggaraan Hubungan Luar
Negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI,
19) Melaksanakan sosialisasi hubungan luar negeri ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
RI yang dilakukan secara bertahap
20) Melakukan pendampingan pada kunjungan para duta besar, pejabat setingkat menteri dan
organisasi internasional kepada Menteri Hukum dan HAM,
21) Pengumpulan bahan dari unit-unit Utama untuk penyajian berita melalui Majalah Hukum dan
HAM, media elektronik maupun secara langsung kepada masyarakat/wartawan dan mahasiswa
22) Liputan oleh TV maupun TVRI Swasta sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan oeh beberaapa TV
Swasta, seperti Indosiar, RCTI, ANTV,TPI, SCTV, Metro TV, TV 7, Global TV. Dalam acara “Kabinet
Indonesia Bersatu Menjawab” Di TVRI dan TV Swasta dan Talk Show dengan TV Swasta
23) Kliping berita media cetak
24) konfrensi pers/ Press Release
25) Menerbitkan Majalah Hukum dan HAM
26) Mengelola aplikasi serta counter berita dalam website situs [email protected].
27) Mengelola aplikasi Content Management Sistem (CMS)
28) Mengelola media online pada situs [email protected].
29) Pendokumentasian kegiatan penting yang diselenggarakan dalam pelaksanaan tupoksi
kementerian khususnya terkait aktivitas Menteri di pusat maupun di daerah.
c. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pemerintah khususnya dalam pengelolaan Harta Kekayaan
Negara dan Keuangan Negara telah dilakukan berbagai langkah dan upaya antara lain :
1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi BMN
Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahun 2009 telah dilaksanakan
kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pemelihara barang-barang sesuai dengan peruntukan
unit Pusat maupun Daerah ;
Implementasi SABMN dilatarbelakangi oleh belum berjalannya implementasi SABMN secara
menyeluruh di setiap kantor/satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM dan telah dikeluarkannya versi baru yaitu aplikasi Simak BMN.
Disamping itu pelaksanaan penatausahaan BMN juga belum tertib dan belum ada keseragaman
pada unit-unit penatausahaan baik di tingkat Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang
(UPKPB) maupun di tingkat Unit Penatausahaan Penggunaan Barang Wilayah. Kegiatan ini antara
lain mencakup tugas-tugas :
Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Simak BMN.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 44
Memberikan solusi dan menerima masukan serta saran dari UPT dan Kanwil.
Melakukan verifikasi data dan pembinaan penatausahaan BMN.
Menyusun laporan hasil monitoring
2. Pengelolaan BMN.
Kegiatan Pengelolaan BMN dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi temuan pemeriksaan BPK
dan mendukung percepatan opini laporan keuangan. Kegiatan dilaksanakan menjelang waktu
pelaporan semester II 2009 dan dilaksanakan pada Kanwil NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan
Kalimantan selatan.
3. Penataan Administrasi Sertifikasi Tanah
Terkait dengan pelaksanaan tukar menukar (ruilslag) selama tahun 2009 dapat disampaikan
sebagai berikut:
Proses Ijin prinsip/Ijin Pelaksanaan Menteri Keuangan RI.
a) Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh
b) Lembaga Pemasyarakatan Padang
c) Rumah Tahanan Negara Painan
d) Cabrutan Bagan Siapi-api
e) Rumah Tahanan Negara Surakarta
f) Eks. Lembaga Pemasyarakatan Semarang
g) Eks. Lembaga Pemasyarakatan Sragen
h) Tanah Lembaga Pemasyarakatan Ketapang
i) Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kalabahi
j) Lembaga Pemasyarakatan Muara Tebo
k) Rumah DInas Kantor Imigrasi dan Bapas DI. Yogyakarta
Tahap Pelaksanaan / Kontrak :
a) Rutan Meuredeu
b) Kanim Langsa
c) Eks. LP Bengkalis
d) LP Sekayu
e) Rumah Dinas Rutan Trenggalek
f) Eks. Rutan Bangli
Penghapusan dengan tindak lanjut HIBAH :
a) Hibah tanah seluas 1.180,80 m² kepada Pemerintah Kota Tangerang guna pelebaran
jalan di Perintis Kemerdekaan Tangerang;
b) Tanah seluas 48.000 M² kepada Pemerintah Kota Tangerang guna Pasar Babakan
Tangerang (masih dalam proses).
Penghapusan dengan tindak lanjut / pengalihan status penggunaan yaitu :
Tanah seluas 6.690 M² kepada Kementerian Keuangan RI cq Kantor KPKNL (masih dalam
proses)
4. Pencetakan Buku Standardisasi.
Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dengan melalui:
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 45
a) Menyusun buku saku penatausahaan BMN;
b) Menyusun draft kebijakan terkait penatausahaan BMN;
c) Memberikan penilaian atas kualitas Laporan BMN dan penghargaan dalam rangka
peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2009.
Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Aplikasi BMN
Pembinaan dan pengembangan sistem aplikasi bidang BMN dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan peran kegiatan penatausahaan BMN guna menghasilkan informasi aset di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan sebagai solusi meningkatkan peran SDM dan
fungsi penerapan aplikasi BMN sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171.PMK/05/2007.
Kegiatan meliputi :
- Evaluasi penerapan aplikasi SABMN;
- Analisis kebutuhan informasi data BMN;
- Peremajaan perangkat keras;
- Instalasi dan pemasangan jaringan; dan
- Operasionalisasi pengolahan data aset.
5) Perbendaharaan dan TU Keuangan
Realisasi penerbitan Keputusan mengenai penunjukkan / pengangkatan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, Bendahara
Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pemegang Uang Muka tahun anggaran 2009 telah
diselesaikan Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi ;
a) Keputusan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penguji/Penandatangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan
Pemegang Uang Muka sebanyak 14 (empat belas) keputusan untuk unit lingkungan Eselon 1 (14
satuan kerja).
b) Keputusan pengangkatan Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitmen, Pejabat
Penguji/Penandatangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan
pemegang Uang Muka secara kolektif 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah sebanyak 33
Keputusan untuk 735 satuan kerja.
c) Pengembalian Kerugian Negara tahun 2009 sebanyak 38 kasus senilai Rp.602.417.870
6) Pelaksanaan Anggaran
Sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan Bagian Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai
berikut :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 46
NO TUPOKSI PROGRAM KEGIATAN
Pembinaan dan
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Kementerian
-Penerapan
Kepemerintahan
yang baik
-Penegakan
Hukum
Penyelenggaraan Operasional Perkantoran :
1. Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran, Inventaris
data, pemutahiran data.
2. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Mengajukan Surat usulan ABT, Revisi/ Pergeseran
Anggaran pada DIPA Kantor/UPT di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM kepada Ditjen
Anggaran dan DItjen Perbendaharaan
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
a. Dalam Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan Pemeriksaan Rutin berdasarkan PKPT (Program Kerja
Pengawasan Tahunan) dengan realisasi :138 Tim pada 337 UPT/Kantor, dan 2 Tim pada 4 Perwakilan di
Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut :
No.OBYEK AUDIT
TARGET AUDIT REALISASI AUDIT
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)KANTOR / UPT
1 2 3 4 5 6
1. PUSAT
a. BIDANG KEIMIGRASIAN
Ditjen Imigrasi 1 1
b.BIDANGHUKUM, HAM, HKI
Ditjen HKI 1 1
Ditjen AHU 1 1
c. BIDANG PEMASYARAKATAN
Ditjen Pemasyarakatan 1 1
Jumlah 4 4
2. DAERAH
a. BID. KEPEGAWAIAN
1 N A D 3 3
2 JAWA TENGAH 9 9
3 SULAWESI TENGGARA 3 3
4 SUMATERA BARAT 3 3
5 JAWA BARAT 3 3
6 D.I. YOGYAKARTA 3 3
7 SUMATERA UTARA 3 3
8 LAMPUNG 6 6
9 RIAU 3 3
10 JAWA TIMUR 3 3
11 MALUKU UTARA 3 3
12 KALIMANTAN TENGAH 3 3
13 BANTEN 3 3
14 DKI JAKARTA 3 3
15 SULAWESI TENGAH 3 3
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 47
No.OBYEK AUDIT
TARGET AUDIT REALISASI AUDIT
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)KANTOR / UPT
16 BENGKULU 3 3
17 SUMATERA SELATAN 3 3
18 KALIMANTAN BARAT 3 3
19 KALIMANTAN SELATAN 3 3
20 NUSA TENGGARA BARAT 3 3
21 BALI 3 3
22 SULAWESI UTARA 3 3
23 JAWA TIMUR 3 3
24 KALIMANTAN TIMUR 3 3
25 GORONTALO 3 3
26 SULAWESI BARAT 3 3
27 MALUKU 3 3
Sub Jumlah 90 90
b.BID. KEUANGAN DANPERLENGKAPAN
1 SUMATERA UTARA 3 3
2 LAMPUNG 3 3
3 SUMATERA SELATAN 3 3
4 JAWA TENGAH 7 7
5 SULAWESI SELATAN 6 6
6 N T T 3 3
7 PAPUA 3 3
8 KALIMANTAN TIMUR 3 3
9 JAWA TIMUR 9 9
10 KALIMANTAN TENGAH 3 3
11 N A D 3 3
13 JAMBI 3 3
14 JAWA BARAT 6 6
15 BALI 3 3
16 MALUKU UTARA 3 3
17 D.I. YOGYAKARTA 3 3
18 SULAWESI BARAT 3 3
19 BANTEN 3 3
20 PAPUA BARAT 3 3
21 SULAWESI TENGGARA 3 3
22 RIAU 3 3
23 DKI JAKARTA 3 3
24 KALIMANTAN SELATAN 3 3
25 BENGKULU 3 3
Sub Jumlah 88 88
c. BID. HUKUM, HAM, HKI
1 DKI JAKARTA 1 1
2 PAPUA 1 1
3 SULAWESI SELATAN 1 1
4 D.I. YOGYAKARTA 1 1
5 KALIMANTAN SELATAN 1 1
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 48
No.OBYEK AUDIT
TARGET AUDIT REALISASI AUDIT
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)KANTOR / UPT
6 KALIMANTAN BARAT 1 1
7 SUMATERA SELATAN 1 1
8 KALIMANTAN TENGAH 1 1
9 KEP. RIAU 1 1
10 JAWA BARAT 1 1
11 PAPUA BARAT 1 1
12 N T T 1 1
13 JAWA TENGAH 1 1
14 MALUKU UTARA 1 1
15 MALUKU 1 1
16 N A D 1 1
17 SUMATERA UTARA 1 1
18 SULAWESI TENGAH 1 1
19 JAWA TIMUR 2 2
20 SULAWESI TENGGARA 1 1
21 BANTEN 1 1
Sub Jumlah 22 22
d. BID. PEMASYARAKATAN
1 JAMBI 3 3
2 SUMATERA SELATAN 3 3
3 SUMATERA UTARA 3 3
4 JAWA TIMUR 12 12
5 KALIMANTAN SELATAN 3 3
6 JAWA TENGAH 6 6
7 KALIMANTAN TIMUR 6 6
8 D.I. YOGYAKARTA 3 3
9 SULAWESI UTARA 3 3
10 PAPUA 3 3
11 JAWA BARAT 6 6
12 SUMATERA BARAT 3 3
13 MALUKU UTARA 3 3
14 KALIMANTAN TENGAH 3 3
15 SULAWESI SELATAN 6 6
16 JAWA TENGAH 3 3
17 KEPULAUAN RIAU 3 3
18 SULAWESI TENGAH 3 3
19 N T T 3 3
20 MALUKU 3 3
21 BALI 3 3
22 N T B 3 3
Sub Jumlah 87 87
e. BID. KEIMIGRASIAN
1 KALIMANTAN BARAT 2 2
2 KEP. RIAU 4 4
3 RIAU 4 4
4 JAWA BARAT 2 2
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 49
No.OBYEK AUDIT
TARGET AUDIT REALISASI AUDIT
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)
JumlahOA
Jumlah DanaOA yang
diaudit (Rp.)KANTOR / UPT
5 JAWA TENGAH 4 4
6 JAMBI 2 2
7 N A D 2 2
8 JAWA TIMUR 4 4
9 SUMATERA UTARA 4 4
10 KALIMANTAN TIMUR 2 2
11 GORONTALO 2 2
12 LAMPUNG 2 2
13 KALIMANTAN SELATAN 2 2
14 N T T 2 2
15 SULAWESI UTARA 2 2
16 MALUKU 2 2
17 SULAWESI SELATAN 2 2
18 PAPUA 2 2
Sub Jumlah 46 46
LUAR NEGERI 4 4
Jumlah Seluruhnya 341 341
b. Terhadap pemeriksaan rutin (berdasarkan PKPT) terdapat 1356 temuan dan dikelompokkan menurut
kondisi temuan, penyebab temuan dan rekomendasi temuan dengan rincian sebagai berikut :
1) Klasifikasi Kondisi Temuan APIP Pusat Berdasarkan PKPT Tahun 2009
NO KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN KODEJUMLAH
KEJADIAN% NILAI (Rp)
1. Kejadian yang merugikan Negara 01 2 0,15 74.323.140,00
2. Kewajiban penyetoran kepada Negara 02 0 0,00 0,00
3. Pelanggaran peraturan perundang-undangan 03 616 45,43 0,00
4. Pelanggaran prosedur dan tata kerja yang
telah ditetapkan04 28 2,06 0,00
5. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan
anggaran05 92 6,78 0,00
6. Habatan kelancaran kegiatan 06 0 0,00 0,00
7. Hambatan kelancaran tugas pokok 07 189 13,94 0,00
8. Kelemahan administrasi 08 425 31,34 0,00
9. Ketidaklancaran pelayanan kepada
masyarakat09 0 0,00 0,00
10 Temuan audit lainnya 10 4 0.30 0,00
Jumlah 1356 100 74.323.140,00
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 50
2) Rincian Kasifikasi Penyebab Temuan Hasil Audit APIP Pusat Berdasarkan PKPT
NO KLASIFIKASI PENYEBAB TEMUAN KODEJUMLAH
KEJADIAN%
KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 100
1. Kelemahan dalam organisasi 101 76 5,60
2. Kelemahan dalam kebijakan 102 17 1,25
3. Kelemahan dalam perencanaan 103 270 19,91
4. Kelemahan dalam pembinaan personil 104 125 9,22
5. Kelemahan dalam prosedur 105 311 22,94
6. Kelemahan dalam pencatatan dan pelaporan 106 412 30,38
7. Kelemahan dalam reviu/pengawasan intern 107 109 8,04
SUB TOTAL KEJADIAN 1320
KELEMAHAN LAIN DILUAR SISTEM PENGENDALIAN INTERN 200
1. Kelemahan eksternal hambatan kelancaran kegiatan 201 0 0,00
2. Kelemahan eksternal hambatan kelancaran tugas pokok 202 36 2,66
3. Kelemahan ketidaklancaran pelayanan aparatur pemerintah 203 0 0,00
SUB TOTAL KEJADIAN 36
TOTAL KEJADIAN 1356 100
3) Klasifikasi Rekomendasi Dari Temuan Audit Berdasarkan PKPT
NO KLASIFIKASI REKOMENDASI KODEJUMLAH
KEJADIAN% NILAI (Rp)
1. Rekomendasi bersifat finansial 1000 0 0,00 0,00
2. Rekomendasi bersifat dapat dinilai
dengan uang
20000 0,00 0,00
3. Rekomendasi bersifat hukuman 3000 0 0,00 0,00
4. Rekomendasi bersifat keputusan
pengadilan/arbitrase
40000 0,00 0,00
5. Rekomendasi bersifat penegakan aturan 5000 1347 99,34 74.323.140,00
6. Rekomendasi bersifat peningkatan
kehematan
60001 0,07 0,00
7. Rekomendasi bersifat peningkatan
efisiensi/produktifitas
70002 0,15 0,00
8. Rekomendasi bersifat peningkatan
efektifitas
80006 0,44 0,00
9. Rekomendasi peningkatan sistem
pengendalian intern
90000 0,00 0,00
Jumlah 1356 100 74.323.140,00
4) Hasil Yang Dicapai berdasarkan PKPT :
1) Telah ditindak lanjuti 560 temuan dengan nilai Rp.0,00 sehingga terdapat saldo sebanyak 796
temuan dengan nilai Rp. 74.323.140,00 seperti tampak pada tabel berikut ini:
Jumlah dan Klasifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Berdasarkan PKPT Tahun 2009
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 51
NOREKOMEND
ASI KO
DE
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI(Rp)
SELESAI BELUM SELESAITIDAK DAPAT DITINDAK LANJUTI
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI (Rp)
BENTUKTINDAKLANJUT(KODE)
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI (Rp)
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI(Rp)
1
Kejadianyangmerugikannegara
01 0 0 0 0 0 0
2
Kewajibanpenyetorankepadanegara
02 1 74.323.140 0 0 1 74.323.140
3
Pelanggaran peraturanperundang-undangan
03 609 0 242 0 5000 367 0
4
Pelanggaran prosedurdan tatakerja yangtelahditetapkan
04 25 0 9 0 5000 16 0
5
Penyimpangan dariketentuanpelaksanaan anggaran
05 92 0 13 0 5000 79 0
6Hambatankelancarankegiatan
06 0 0 0 0 0 0
7Hambatankelancarantugas pokok
07 195 0 81 0 5000 114 0
8Kelemahanadministrasi
08 430 0 211 0 5000 219 0
9
Ketidaklancaranpelayanankepadamasyarakat
09 0 0 0 0 0 0
10Temuanlainnya
10 4 0 4 0 5000 0 0
JUMLAH 1356 74.323.140 560 0 796 74.323.140
2) Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 terdapat tambahan temuan tahun
anggaran 2008 sebanyak 601 temuan dengan nilai Rp.135.837.000 dan tindak lanjut
sebanyak 544 temuan dengan nilai Rp.0, sehingga saldo temuan yang masih dipantau
sebanyak 551 dengan nilai Rp.264.565.200 seperti pada tabel berikut ini :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 52
Jumlah dan Klasifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Berdasarkan PKPT Tahun 2008
NO REKOMENDASI
KO
DE
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI (Rp)
SELESAI BELUM SELESAI
TIDAK
DAPAT DI
TINDAK
LANJUTI
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI (Rp)
BENTUK
TINDAK
LANJUT
(KODE)
Jum
lah
Ke
jad
ian
NILAI (Rp)
Jum
lah
Ke
jad
ian NILA
I
(Rp)
1
Kejadian yang
merugikan
negara
01 3 47.586.225 1 26.479.225 100 2 21.107.000 0 0
2
Kewajiban
penyetoran
kepada negara
02 7 155.816..450 3 18.772.250 100 4 137.044.200 0 0
3
Pelanggaran
peraturan
perundang-
undangan
03 640 106.414.000 530 0 50011
0106.414.000 0 0
4
Pelanggaran
prosedur dan
tata kerja yang
telah
ditetapkan
04 19 0 19 0 500 0 0 0 0
5
Penyimpangan
dari ketentuan
pelaksanaan
anggaran
05 46 0 21 0 500 25 0 0 0
6
Hambatan
kelancaran
kegiatan
06 72 0 67 0 500 5 0 0 0
7
Hambatan
kelancaran
tugas pokok
07 199 0 169 0 500 30 0 0 0
8Kelemahan
administrasi08 568 0 449 0 500
11
90 0 0
9
Ketidak
lancaran
pelayanan
kepada
masyarakat
09 7 0 7 0 500 0 0 0 0
10 Temuan lainnya 10 45 0 43 0 500 2 0 0 0
JUMLAH 160
6309.816.675 1309 45.251.475
29
7264.565.200 0 0
5) Pemeriksaan Khusus (Audit Non PKPT)
a. Dengan jumlah 38 Tim dan menghasilkan 177 temuan seperti tampak dalam tabel berikut ini :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 53
Klasifikasi Audit Non PKPT (Pemeriksaan Khusus)
NO JENIS AUDIT JUMLAH OAJUMLAH DANA OA YANG
DIAUDIT (Rp)
A. Audit Kinerja 0 0
B. Audit Investigatif 38 62.565.000
C. Audit dengan tujuan tertentu
lainnya0 0
Jumlah 38 62.565.000
b. Dengan jumlah 177 temuan dengan nilai Rp.62.565.000,- yang harus dipantau tindak lanjutnya
dan dikelompokkan menurut klasifikasi kondisi temuan, dengan rincian seperti tampak dalam
tabel berikut :Klasifikasi Kondisi Temuan APIP Pusat Berdasarkan Non PKPT
NO KLASIFIKASI KONDISI TEMUAN KODEJUMLAH
KEJADIAN% NILAI (Rp)
1. Penyalahgunaan Wewenang 01 0 0 0
2. Pelayanan Masyarakat 02 0 0 0,00
3. Korupsi/Pungli 03 0 0 0,00
4. Kepegawaian/Ketenagakerjaan 04 22 12,43 0,00
5. Pertanahan/Perumahan 05 0 0 0,00
6. Hukum/Peradilan 06 0 0 0,00
7. Kewaspadaan Nasional 07 0 0 0,00
8. Tatalaksana/Birokrasi 08 154 87,01 0,00
9. Lingkungan Hidup 09 0 0 0,00
10. Lain-lain 10 1 0,56 62.565.000
Jumlah 177 100 62,565.000
c. Hasil Yang Dicapai Non PKPT
Dari 177 temuan dan telah selesai dilanjuti 121 temuan dan terdapat saldo yang masih proses
sebanyak 56 temuan. Bentuk tindak lanjut dari pemeriksaan khusus adalah penegakan aturan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maupun berupa Tuntutan Ganti
Rugi (TGR), seperti tampak dalam tabel berikut ini :
Jumlah dan Klasifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit Berdasarkan Non PKPT Tahun 2009
NOREKOMENDASI K
OD
E
JML
STATUS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
KET
DA
LAM
PR
OSE
S
SELESAI
PP
30
/80
TP/T
GR
PID
AN
A
LAIN
BEN
AR
TID
AK
BEN
AR
SEB
AG
IAN
BEN
AR
1. Penyalahgunaan
Wewenang01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pelayanan Masyarakat 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Korupsi/Pungli 03 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Kepegawaian
/Ketenagakerjaan04 22 14 8 0 0 19 0 0 3
5. Pertanahan /Perumahan 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Hukum /Peradilan 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 54
6) Kegiatan Pengawasan Lainnya
Tujuan kegiatan pengawasan lainnya dalam Tahun Anggaran 2009 :
a. Kegiatan Pemantauan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap hasil temuan
pemeriksaan Inspektorat Jenderal maupun hasil temuan pemeriksaan BPK dan BPKP dalam
rangka pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan tindak lanjut, untuk dilakukan penertiban dan
penanganan tindak lanjut (juktip) dapat diterapkan secara efektif
b. Kegiatan reviu internal atas Laporan Keuangan 2009 Kementerian Hukum dan HAM untuk
mengantisipasi opini disclaimer :
1) Melakukan penandatanganan pakta integritas percepatan opini BPK.
2) Melakukan rapat koordinasi dan pembentukan tim terpadu.
3) Melakukan pembinaan SAI dan kegiatan rekonsiliasi aset BMN.
4) Melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang bekerja sama dengan
BPKP.
5) Melakukan pendampingan dengan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2009.
c. Kegiatan Pemeriksaan Serentak terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang saat itu
(curren isue), diantaranya :
1) Pemeriksaan terhadap PNBP Visa on Arival;
2) Pemeriksaan terhadap penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009;
3) Pemantauan/evaluasi terhadap program kerja 100 hari Menteri Hukum dan HAM.
7) Hasil Temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-
RI) dan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat Melalui Sekretariat Negara RI
a. Hasil Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Sampai dengan triwulan III Tahun 2009 berjumlah 244 kejadian, yang telah ditindak lanjuti (TL)
sebanyak 105 kejadian, jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti (TPB) adalah 139 kejadian yang
dapat dikelompokkan seperti tampakdalam tabel berikut ini :
Saldo temuan pemeriksaan BPKP s/d 31 Desember 2009
No. Unit TP Nilai (Rp) TL Nilai (Rp) TPB Nilai (Rp)
Unit Pusat
1 Ditjen Imigrasi 44 366,388,832.00 0 0.00 44 366,388,832.00
2 Sekjen 6 25.496.426,00 5 25.496.426,00 1 0,00
3 Ditjen AHU 3 0,00 0 0,00 3 0,00
Jumlah 53 391.885.258,000 5 25.496.426,00 48 366.388.832,00
Perwakilan
1 NAD 2 2,187,000.00 2 2,187,000.00 0 0.00
2 Sumatera Utara 4 158.869.501.60 2 155.785.401.60 2 3.084.100.00
7. Kewaspadaan Nasional 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Tatalaksana /Birokrasi 08 154 41 113 0 0 154 0 0 0
9. Lingkungan Hidup 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lain-lain 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0
JUMLAH 177 56 121 0 0 173 1 0 3
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 55
No. Unit TP Nilai (Rp) TL Nilai (Rp) TPB Nilai (Rp)
3 Sumatera Barat 4 14,469,610.00 3 0.00 1 14,469,610.00
4 Riau 3 16,517,750.00 1 0.00 2 16,517,750.00
5 Kepulauan Riau 1 0.00 1 0.00 0 0.00
6 Jambi 2 110,698,742.50 1 45,690,742.50 1 65,008,000.00
7 Bengkulu 5 23,235,433.13 4 19.535.433.13 1 3.700.000.00
8 Sumatera Selatan 16 420,553,469.10 7 101,114,681.20 9 319,438,787.90
9 Lampung 4 107,935,609.94 4 107,935,609.94 0 0,00
10 DKI Jakarta 37 460,503,155.76 4 298,960,690.38 33 161,542,465.38
11 Banten 2 4.500.000.00 1 4.500.000.00 1 0.00
12 Jawa Barat 17 625,511,324.86 7 192.730.289.61 10 432.781.035.25
13 Jawa Tengah 0 0.00 0 0.00 0 0.00
14 Yogyakarta 0 0.00 0 0.00 0 0.00
15 Jawa Timur 4 170,378,000.00 3 2,800,100.00 1 167,577,900.00
16 Kalimantan Barat 2 6,781,765.00 1 65,000.00 1 6,716,765.00
17 Kalimantan Tengah 0 0.00 0 0.00 0 0.00
18 Kalimantan Timur 8 0.00 3 0.00 5 0.00
19 Kepulauan Babel 0 0.00 0 0.00 0 0.00
20 Kalimantan Selatan 0 0.00 0 0.00 0 0.00
21 Sulawesi Utara 5 34.700.668.22 1 1.662.120.00 4 33,038.548.22
22 Gorontalo 6 67,334,652.00 5 57,534,652.00 1 9.800.000.00
23 Sulawesi Tengah 11 145,852,622.20 7 11,691,898.00 4 134,160,724.20
24 Sulawesi Tenggara 7 35,853,487.55 7 35,853,487.55 0 0.00
25 Sulawesi Selatan 4 22,207,591.71 4 22,207,591.71 0 0.00
26 Sulawesi Barat 0 0.00 0 0.00 0 0.00
27 Bali 2 0.00 2 0.00 0 0.00
28 NTT 25 124,104,939.37 25 124,104,939.37 0 0.00
29 NTB 0 0.00 0 0.00 0 0.00
30 Maluku 0 0.00 0 0.00 0 0.00
31 Maluku Utara 0 0.00 0 0.00 0 0.00
32 Papua 15 1,032.605.017.98 4 20.783.772.00 11 1.011.821.245.98
33 Irian Jaya Barat 5 0.00 1 0.00 4 0.00
Jumlah 191 3.584.800.340,92 100 1.205.143.408,99 91 2.379.656.931,93
Total Jumlah 244 3.976.685.598,92 105 1.230.639.834,99 139 2.746.045.763,93
b. Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Sampai dengan Semester II Tahun 2009 sebanyak 103 temuan 220 Saran, 84 temuan 190 saran
telah selesai ditindak lanjuti dan 19 temuan 30 saran masih dalam proses penyelesaian dan
dipantau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM seperti dalam tabel berikut ini :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 56
Saldo temuan pemeriksaan BPK s/d 31 Desember 2009
NO OBYEK PEMERIKSAAN
JUMLAH TL SELESAI DIPANTAU
KET
TEM
UA
N
SAR
AN
TEM
UA
N
SAR
AN
TEM
UA
N
SAR
AN
1.
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil
Papua
10 19 4 13 6 6
2.
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil
Lampung
4 9 4 9 0 0
3.
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil
Sumatera Selatan
5 13 5 13 0 0
4.
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil DKI
Jakarta
7 13 7 13 0 0
5.
Pelaksanaan anggaran kegiatan tahun
2006 dan 2007 dan pembinaan
kemandirian / keterampilan
narapidana serta kegiatan
penambangan batu kapur dengan PT
Holcim Indonesia Tbk
7 12 6 9 1 3
6
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2008 pada Ditjen
Pemasyarakatan
7 7 7 7 0 0
7
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil
Sulawesi Utara
10 24 10 24 0 0
8
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2007 dan 2008 pada Kanwil
Gorontalo
7 19 1 6 6 13
9
Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2008 dan 2009 pada Kanwil
Jawa Barat
14 36 11 33 3 3
10Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2008 pada Ditjen AHU7 22 3 17 4 5
11Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2008 pada Ditjen P P3 7 3 7 0 0
12Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Tahun 2008 pada Ditjen Imigrasi8 12 8 12 0 0
13 Laporan Keuangan 2008 (SPI) 10 18 10 18 0 0
14 Laporan Keuangan 2008 (Kepatuhan) 4 6 4 6 0 0
JUMLAH 103 217 83 187 20 30
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 57
c. Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Masyarakat Melalui Sekretariat Negara RI
Tindak Lanjut Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat
Melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia
NO.
URUT
NO & TGL
SURAT
AGENDA
a. PELAPOR
b. TERLAPOR
SUBSTANSI
PENGADUAN
MASYARAKAT
STATUS PENYELESAIAN
TINDAK LANJUTPENYELESAIAN
KETDALAM
PROSES
SELESAI
PP
30
/80
TP/T
GR
PID
AN
A
LAIN
-LA
IN
BEN
AR
TDK
BEN
AR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 B.2805/Setneg/D-
5/06/2009tanggal 5Juni 2009
a. Lusiana Trgn
b. Kepala KanwilSumateraUtara
DugaanTerjadinya KKNdalam usulanpromosi danmutasi jabatanstruktural padaKanwil Dep.Hukum danHAM SumateraUtara
X X
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Sehubungan dengan adanya tuntutan dari berbagai pihak akan perlunya reformasi dalam birokrasi,
dimana Pegawai Negeri Sipil sebagai motor penggerak birokrasi maka untuk pengembangan sumber
daya manusia dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu dilakukan kebijakan dan langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Dalam penyusunan formasi penambahan pegawai baru, telah dilakukan penyusunan peta jabatan
sebagi bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai.
b. Untuk menjamin obyektifitas dalam promosi jabatan khususnya jabatan Eselon IIa dan IIb, telah
dilakukan Uji Kepatutan/Fit and Proper Test serta memperbaharui pola karier dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tuntutan dan perkembangan organisasi.
c. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai telah dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
1). Menyelenggarakan pendidikan program Sarjana dan Pasca Sarjana, baik yang dibiayai dari dana
Kementerian Hukum dan HAM maupun dari sponsor yang tidak mengikat, serta melakukan
kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi.
2). Mengirim peserta untuk mengikuti pendidikan/pelatihan ke luar negeri;
3). Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, teknis maupun fungsional.
d. Untuk membina perkembangan mental, rohani dan kesehatan jasmani pegawai dilakukan bimbingan
rohani dan pelayanan kesehatan kepada pegawai.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka bidang Kepegawaian telah melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:
1) Kegiatan Umum Kepegawaian
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 58
Pelaksanaan Formasi dan Pengendalian Pangkat adalah sebagai berikut :
No Golongan Tahun 2009
1
2
3
4
III/b
III/a
II/c
II/a
68 orang
681 orang
701 orang
1.426 orang
Jumlah 2.876 orang
2) Kegiatan Pengembangan
Memproses usulan calon penerimaan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebanyak
:
- Satya Lancana Karya Satya Pusat : 270 orang
- Satya Lancana Karya Satya Kanwil : 1.157 orang
Ujian Penyesuaian Ijazah dan Seleksi Diklat :
- Ujian Dinas TK I : 36 Orang
- Ujian Dinas TK II : 16 Orang
- Ujian Penyesuaian Ijasah S1 : 649 Orang
- Ujian penyesuaian Ijazah S2 : 36 Orang
- Seleksi Diklat PIM III : 118 Orang
- Seleksi Diklat Pim IV : 87 Orang
4) Kegiatan Pemberhentian, Pensiun Dan Disiplin Pegawai
Pegawai yang pensiun :
Pensiun Pegawai Gol IV/b ke Atas : 48 Orang
Pensiun Pegawai Gol IV/a Kebawah : 175 Orang
Pensiun Janda/Duda : 15 Orang
Menerbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin :
Hukuman disiplin tingkat ringan : 3 SK
Hukuman disiplin tingkat sedang : 4 SK
Hukuman disiplin tingkat berat
- Penurunaan Pangkat selama 6 Bulan : 18 SK
- Penurunan Pangkat selama 1 tahun :105 SK
- Pembebasan Jabatan : 8 SK
- Pemberhentian dengan Hormat : 18 SK
- Pemberhentian dengan Tidak Hormat : 39 SK
Penguatan hukuman displin : - SK
Perubahan Hukuman disiplin : 1 SK
Pemberhientian sementara : 6 SK
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 59
Pengaktifan kembali setelah putusan BAPEK : 1 SK
5) Kegiatan Bina Sikap Mental dan Kesehatan Pegawai
Penglepasan jama’ah calon Haji pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI.
Menyelenggarakan Shalat Idul Fitri, Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Shalat Idul Adha dan
Pemotongan Hewan Qurban.
Ceramah ramadhan ba’da dhuhur bekerjasama dengan masjid Husnul Khatimah Kementerian
Hukum dan HAM RI.
Menyiapkan program dan membantu pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama setiap
ramadhan di Unit-unit Eselon I yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM R.I
Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
Menyelenggarakan buka puasa bersama di masjid Husnul Khatimah Kementerian Hukum dan
HAM RI.
Sosialisasi Membangun Kompetensi Spiritual dan Sosial Kepemimpinan Dengan Kecerdasan
Emosional Spiritual di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I (80 Eselon III pada bulan
September 2006 dan 80 Eselon IV pada Juni 2007)
Melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi pegawai dan keluarganya yang
dilaksanakan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi dan BKIA.
Pengadaan obat-obatan, baik keperluan Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi, dimana sumber dana
diperoleh dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Seminar Kesehatan dengan judul ‘’Waspada Sebelum Divonis Penyakit Jantung’’ bekerjasama
dengan Sea Quill November 2009
Seminar Kesehatan dengan judul ‘’Diabetes Serta Komplikasinya Pada Pria dan Wanita’’
bekerjasama dengan Sea Quill November 2009
Seminar Kesehatan dengan judul ‘’Kehidupan Seks Yang Sehat Diusia Menopause dan
Andropause Serta Gejala, Penanganan dan Pencegahan Rematik’’ bekerjasama dengan Bayer
Pemeriksaan laboratorium.
Pengurusan Kartu Asuransi Kesehatan.
4. Program Perencanaan Hukum
Dalam mellaksanakan program perencanaan hukum dilakukan beberapa kegiatan antara lain : melakukan
penelitian, study banding dan upaya-upaya pengembangan nilai dan implementasi Hak Asasi Manusia antara
lain :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 60
a. Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan
0
5
10
15
2006 2007 2008 2009
Penelitian
Evaluasi
Pengembangan
b. Penyusunan 1 (satu) buku pedoman dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Lanjut Usia”.
Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah buku pedoman yang telah dihasilkan tampak dalam grafik di
bawah ini :Perbandingan Jumlah Buku Pedoman
0
1
2
3
4
5
2006 2007 2008 2009
c. Kegiatan LITBANG lainnya adalah sebagai berikut :
1) Rapat Koordinasi Teknis dengan tema “Peningkatan Penelitian dan Pengembangan melalui Program
Kemitraan dalam Pembangunan Hukum dan HAM” dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
seluruh Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/BAPPEDA seluruh provinsi di
Indonesia & Pusat Studi HAM dari berbagai perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di
Indonesia.
2) Telah membuat dan menerbitkan “Buku Pedoman Penelitian” sebagai acuan dalam melakukan
penelitian.
3) Berkaitan dengan hari HAM sedunia menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu:
a). Seminar Sehari “Bung Hatta dan Perkembangan HAM di Indonesia” pada tanggal 9 Desember
2009.
b). Penganugerahan Bung Hatta Award untuk Hak Asasi Manusia yang diberikan kepada
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana – Bali pada tanggal 10 Desember 2009.
4) Bimbingan Teknis Penanganan HAM di Provinsi DKI Jakarta dengan sasaran sebagai berikut :
a). Tercapainya alih pengetahuan teknis prosedur pemajuan, penghormatan dan pemenuhan HAM
baik berdasarkan hak-hak Sipil dan Politik, hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, HAM Yang Berat
dan hak-hak Kelompok Rentan; dan
b). Terwujudnya upaya guna mendukung penegakan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan HAM
bagi seluruh masyarakat Indonesia.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 61
5) Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur serta dengan Pusat Studi HAM
Universitas Surabaya di bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi hak asasi manusia.
6) Mengikuti pertemuan Internasional, diantaranya :
a). Pertemuan dengan Presiden Dewan Pengungsi Australia (Australia);
b). Regional Consultation on a strategic framework for active healthy ageing in the South-East Asia
Region (WHO, Srilanka);
c). The 20th Anniversary of The UN Convention of The Rights of The Childs (Mesir);
d). Observation of The Assylum Mechanism in the Philipines (UNHCR, Philipina); dan
e). Using The Law and Legal Policy for Effective Responses to HIV and AIDS (IDLO, Australia).
7) Kegiatan Program Insentif Riset untuk Peneliti dan Perekayasa LPND dan LPD Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang menghasilkan 6 judul penelitian, yaitu :
a). Kajian Nuansa Substansi Disintegrasi Pada Buku-buku Pelajaran dan Bacaan yang Beredar di
Papua;
b). Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
c). Sistem Intervensi Pendidikan Perdamaian Pada Mata Pelajaran Terkait Pada Jenjang Pendidikan
Dasar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
d). Pemetaan Isu Disintegrasi di Papua dan Solusinya;
e). Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional : Studi
Pemetaan dan Pengembangan diberbagai SMU Unggulan; dan
f). Pengembangan Model Analisis Dampak HAM : Studi Kasus Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo
– Jawa Timur.
8) Sebagai Ketua Forum Komunikasi KelitbanganFKK pada tahun 2009 mengadakan pertemuan berkala
dengan topik bahasan Balitbang menyongsong 2010-2014 dengan tujuan :
a). Optimalisasi potensi komunitas penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung
penelitian kemitraan DIKTI;
b). Isu perbatasan dan alur laut Kepulauan Indonesia : Pembangunan kawasan perbatasan di wilayah
utara NKRI;
c). Pola Konsentrasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
d). Pengembangan kelembagaan Litbang mendukung peningkatan kemampuan IPTEK dan daya saing
nasional;
e). Optimalisasi Program Insentif Bagi Komunitas Litbang; dan
f). Aktualisasi Peran FKK dalam Pembangunan Wilayah Perbatasan.
g). Disamping itu FKK juga melakukan kegiatan penelitian bersama di daerah perbatasan di Propinsi
Nusa Tenggara Timur.
d. Pengumpulan Data (Rencana Judul-judul dan Rencana Pelaksana) Legislasi Nasional dan Bahan Forum
Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum,
1) Melaksanakan kegiatan Dialog Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Rangka Pembentukan
Sistem Hukum Nasional di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan tgl. 17 s/d 19 Desember 2009
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 62
2) Pada tanggal 18 Juni 2009 bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
Propinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat, melakukan kegiatan forum dialog
hukum, diantaranya :
a) Pengolahan dan Pemanfaatan Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, disampaikan oleh Sumijati Sahala, SH.,M.Hum,APU
b) Pengolahan dan Pemanfaatan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, disampaikan oleh Noor M. Aziz, SH.,MH,MM
c) Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disampaikan oleh : H. Muhammad Effendi, SH.,MH
3) Melakukan kegiatan Forum Dialog Hukum tentang Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam
Pembentukan Sistem Hukum Nasional, yang dilaksanakan di Pekan Baru, pada tanggal 23 Juli 2009,
bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Riau dan Universitas
Riau. Adapun Judul-Judul penyajian pada forum dialog tersebut adalah :
1) Pengolahan dan Pemanfaatan Penelitian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, disampaikan oleh Mosgan Situmorang, SH.,MH
2) Pengolahan dan Pemanfaatan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, disampaikan oleh Noor M Aziz, SH.,MH,MM
3) Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Daerah di
Pekanbaru,Riau,disampaikan oleh Sukanda Husen,S.H,LL.M.
4) Melaksanakan kegiatan pemaparan proposal penelitian sebagai berikut :
a) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Perlindungan Kawasan Pantai Terhadap Kerusakan
Lingkungan’’.
b) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Money Laundering’’.
c) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengembalian Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia’’.
d) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat
Kesadaran Hukum Masyarakat’’.
e) Judul Penilitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunan Bagi
Kepentingan umum’’.
f) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Penyerdehanaan Proses Peradilan’’.
g) Judul Penelitian : ‘’Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan
Pengawasan Perbankan’’.
5). Seminar Hukum Nasional Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional
Bagi Warga Negara Indonesia di Jakarta tgl. 6 s/d 7 Mei 2009.
6). Lokakarya Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Surakarta Jawa Tengah
7). Menyusun Rencana kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahun Anggaran 2010, dengan merekomendasikan
Tema-Tema Pertemuan Ilmiah sebagai berikut :
a) Simposium tentang Masalah Hukum Pemekaran Daerah;
b) Simposium tentang Masalah Hukum Holding BUMN Bidang Pertambangan;
c) Simposium tentang Aspek Hukum Reksadana Syariah.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 63
d) Seminar Hukum tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional;
e) Seminar tentang Aspek Hukum Perdagangan Manusia terutama Wanita dan Anak-anak;
f) Seminar Hukum tentang Perlindungan Hak-Hak Pribadi.
g) Seminar Hukum tentang Fungsi Sosial Rumah Sakit;
h) Seminar tentang Masalah Hukum Asuransi Syariah
i) Lokakarya tentang Standar Pelayanan Publik
8) Perencanaan Legiaslasi :
a) Menyusun daftar RUU Prioritas Tahun 2010 usulan Pemerintah.
b) Menyusun Rancangan Daftar RUU Tahun 2010 – 2014 (Prolegnas Jangka Menengah ) usulan
Pemerintah.
c) Monitoring perkembangan RUU Program Legislasi Nasional Tahun 2009 khususnya yang
diprakarsai oleh Pemerintah.
d) Menetapkan 153 RUU dalam Prolegnas 2009 – 2014 dengan data sebagai berikut :
Bidang POLHUKAM sebanyak 67 RUU
Bidang PEREKONOMIAN sebanyak 49 RUU
Bidang KESRA sebanyak 37 RUU
e) Kerjasama Pengembangan Hukum
Inventarisasi konvensi dari tahun 2000 – 2005
Inventarisasi permasalahan hukum tahun 2009 di seluruh provinsi
Mengkoordinasi kegiatan Forum Group Diskusi
Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris.
f) Analisa Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik
Mengevaluasi peraturan perundang-undangan (UU) yang terbit tahun 1995 – 2000
Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pedoman Penyusunan Naskah
Akademik.
Mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pedoman Penyusunan
Naskah Akademik
g) Publikasi Hukum dan Pelayanan Teknis
Melaksanakan rangkaian proses kegiatan penerbitan yang meliputi pengumpulan bahan dan
pengkoreksian bahan yang diterbitkan dalam 25 judul hasil kegiatan BPHN, 2 nomor majalah
hukum nasional, satu nomor jurnal bahasa Inggris dan dua nomor jurnal penelitian.
Menjilid buku hasil kegiatan BPHN dan Peraturan Perundang-undangan.
h) Melaksanakan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Hukum)
dianggota jaringan (pusat dan daerah) sebagai berikut:
melakukan sosialisasi dan evaluasi JDIH
menyelenggarakan bimbingan teknis JDIH manual dan otomasi
menyelenggarakan pertemuan berkala dan rapat koordinator di jajaran Kementerian Hukum
dan HAM
melakukan pemetaan kondisi anggota jaringan yang didasarkan 5 (lima) aspek pengelolaan
JDIH
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 64
5. Program Pembentukan Hukum
a. Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang
a) RUU tentang Narkotika
b) RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c) RUU tentang Lambang Palang Merah.
d) RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2) Pelaksanaan dan perkembangan kegiatan pembahasan RUU yang berasal dari DPR-RI :
a) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.
b) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
c) RUU tentang Kekuasaan Kehakiman.
d) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum.
e) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
f) RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3) RUU yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM yang telah disetujui, disahkan dan
diundangkan menjadi Undang-Undang :
a) RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN
- RUU tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime
(Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir).
- RUU tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convent Againts
Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum
Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB
Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir)
- RUU tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants by Land, Sea and Air,
Supplementing The United Transnational Organized Crime (Protokol Menentang
Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang
Kejahatan Transnational Terorganisir).
- RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- RUU tentang Narkotika
b) RUU YANG BERASAL DARI DPR-RI
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- RUU tentang Kekuasaan Kehakiman
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 65
- RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
b. Pendokumentasian dan Perpustakaan, telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Melaksanakan penataan koleksi perpustakaan;
2) Melaksanakan penyusunan dan penataan peraturan perundang-undangan sebagai dokumentasi dan
bahan perpustakaan baik, buku-buku hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berupa :
a) Buku-buku hukum yang telah diolah dengan sistem standar perpustakaan dan menggunakan
program khusus standar internasional (CDS/ISIS yang dibuat oleh UNESCO) sebanyak : 1600
judul;
b) Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2009 diolah
dengan program yang sama sebanyak : 8078 Peraturan;
c) Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran
Negara disusun menurut tahun peraturan dari tahun 1945-2003, dan Tahun 2007;
d) Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk lembaran lepas dalam Tahun 2009, yang telah ada
antara lain, yaitu:
- Undang-Undang sebanyak : 27 buah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang : 3 buah.
- Peraturan Pemerintah sebanyak : 48 buah.
- Peraturan Presiden sebanyak : 33 buah
- Keputusan Presiden sebanyak : 12 buah.
- Intruksi Presiden sebanyak : 3 buah.
c. Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
Dalam kegiatan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, seperti Rancangan
Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPPU),
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES), memperhatikan 2
(dua) aspek penting, yaitu :
1) Pengharmonisasian yang berkenaan dengan konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan
mencakup :
a). Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan
Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara dan Pancasila juga
merupakan cita hukum.
b). Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara
vertikal. Pengharmonisasian secara vertikal merupakan konsekuensi dari adanya jenis dan
hirarki
peraturan perundang-undangan.
c). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan asas pembentukan dan
asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
d). Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan secara horizontal
agar tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan
ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapannya.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 66
e). Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan dengan
konvensi/perjanjian internasional terutama yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.
f). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum, asas hukum,
sistem hukum, pendapat para ahli yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan
disusun.
g). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi, terutama
terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas permohonan pengujian
(judicial review) peraturan perundang-undangan.
h). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis
dan norma-norma lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan sebagainya
i). Pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan dengan rancangan peraturan
perundang-undangan lain dan antara pasal-pasal dalam rancangan peraturan perundang-
undangan itu sendiri
2). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan teknik
penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyangkut kerangka peraturan perundang-undangan,
hal-hal khusus, ragam bahasa dan bentuk peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 67
d. Kegiatan pengharmonisasian dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Tahun RUU RPERPU RPP RPERPRES RKEPPRES RINPRES RKEPPRES JML
2004 52 2 44 0 12 3 12 113
2005 31 4 90 41 0 0 0 166
2006 30 0 85 7 0 0 0 122
2007 26 2 119 9 0 0 0 156
2008 22 0 112 10 0 0 0 144
2009 18 0 150 6 1 0 1 175
TOTAL 179 8 600 73 13 3 13 876
e. Kegiatan pengharmonisasian yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Tahun
Jen
isP
UU
Jml
Sel
esai
Pro
ses
Dik
emb
alik
an %
sele
sai
%P
rose
s
%d
ikem
bal
ika
n %se
lesa
ike
selu
ruh
an
2009 RUU 18 9 6 3 50.0% 33.3% 16.7%
55.4%
1 Jan
s/d 31
Des
RPP 150 88 57 5 58.7% 38.0% 3.3%
PERPRES6 6
0.0%100.0
%0.0%
RKEPPRES1 0 1
0 0.0%100.0
%0.0%
JUMLAH
PERATURAN
P-UU-AN YANG
HARMONISASIKAN
175 97 70 8 55.4% 40.0% 4.6%
f. Kegiatan Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan :
1) Publikasi, telah menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 6 sebanyak 4 nomor dan
menyelesaikan terjemahan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa
Inggris, yaitu :
a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
beserta peraturan pelaksanaannya.
3). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
4). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.
2) Kerja Sama, telah melaksanakan :
a). Sosialisasi Rancangan Undang-Undang sebanyak 6 kegiatan dari 8 kegiatan yang direncanakan.
b). Kerjasama antar negara/lembaga internasional di bidang hukum dan perundang-undangan dalam
bentuk pelatihan, lokakarya/seminar, penelitian di bidang perundang-undangan, studi banding
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 68
maupun bentuk-bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak (terlampir). Adapun lembaga
internasional tersebut : Attorney-General’s Department (AGD) Australia; Center for International
Legal Cooperation (CILC) Belanda dan National Legal Reform Program (NLRP) Belanda.
g. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan, hasil yang dicapai :
1) Januari–Desember 2009 :
NO.
JENIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANJMLH JMLH TLN
JMLH
BN
1 Undang-Undang 52 52
2 PERPU 4 4
3 Peraturan Pemerintah 78 52
4 Peraturan Presiden 16 -
5 Peraturan Bank Indonesia 33 22
6 Peraturan BPK - -
7 Peraturan KAPOLRI - - 18
8 Peraturan Menteri Pertahanan - - 26
9 Peraturan Menteri Perindustrian - - 40
10 Peraturan Menteri Perdagangan - - 47
11 Peraturan Menteri Agama - - 39
12 Peraturan Menteri Kehutanan - - 71
13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM - - 28
14 Peraturan Meneg Perumahan Rakyat - - 5
15 Peraturan Meneg Pemberdayaan Perempuan - - 5
16 Peraturan Kepala Sandi Negara - - 9
17 Peraturan Kepala BKPM - - 11
18 Peraturan Menteri ESDM - - 34
19 Peraturan Menteri Pertanian - - 29
20 Peraturan Menteri Keuangan - - 162
21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 14
22 Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban
5
23 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 1
24 Peraturan Kepala PPATK 1
25 Peraturan Bersama Menteri Keuangan, Jaksa Agung,
Kepala Kepolisian Negara RI, dan Menteri Hukum dan
HAM RI.
- - 1
26 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Hukum dan HAM RI
- - 1
27 Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan
dan Menteri Perdagangan
- - 1
28 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Badan
Pertanahan Negara
1
JUMLAH 183 130 549
2) Kegiatan lainnya berupa :
a) Pengumuman Hak Angket DPR-RI yang sudah dumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 sebanyak 5 nomor.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 69
b) Hak Angket DPR RI terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk
Memilihsebanyak 4 nomor.
c) Hak Angket DPR RI terhadap Pengusutan Kasus Bank Century sebanyak 6 nomor.
h. Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, telah melaksanakan kegiatan :
1) Mengganti provider yang semula menggunakan provider Rajasa menjadi D-Net;
2) Melakukan updating data yang terdapat di dalam website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan yaitu www.djpp.depkumham.go.id mengingat kegiatan pengundangan peraturan perundang-
undangan sejak tanggal 1 Maret 2007 telah berpindah dari Sekretariat Negara ke Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
i. Kegiatan Litigasi Perundang-undangan :
1) Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 257 (dua
ratus lima puluh tujuh) perkara dengan rincian :
a). Permohonan tahun 2003 sebanyak 24 perkara;
b). Permohonan tahun 2004 sebanyak 27 perkara;
c). Permohonan tahun 2005 sebanyak 26 perkara;
d). Permohonan tahun 2006 sebanyak 31 perkara;
e). Permohonan tahun 2007 sebanyak 32 perkara;
f). Permohonan tahun 2008 sebanyak 39 perkara; dan
g). Permohonan tahun 2009 sebanyak 78 perkara.
2) Penanganan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dan di putus pada tahun
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 70
2009 sebanyak 8 (delapan).
3) Permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi pada periode Januari-Desember 2009 sebanyak 78
(tujuh puluh delapan) permohonan dengan rincian sebagai berikut :
a). Telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) permohonan.
b). Belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 41 (empat puluh satu) permohonan.
j. Penanganan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan Sengketa Kewenangan Negara Januari –
Desember 2009, seperti tampak pada tabel di bawah ini :
Adapun kegiatan lainnya dari Penyiapan dan Pendampingan Persidangan diantaranya :
1). Menyusun keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang yang dimohonkan
tahun 2009 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permohonan;
2). Menyampaikan keterangan pemerintah dan tambahan keterangan pemerintah secara tertulis dan
lisan disertai bukti-bukti yang relevan di persidangan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu:
NOREGISTRASI PERKARA
1. 32/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota
DPR, DPD dan DPRD
2. 46/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan
Transaksi Elektronik
4. 51,51,59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
5. 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
6. 54/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
7. 56/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 71
8. 1/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
9. 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi dan
Transaksi Elektronik
10. 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota
DPR, DPD dan DPRD
11. 5/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas
12. 6/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
13. 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana
14. 8/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru
Provinsi Maluku
15. 9/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota
DPR, DPD dan DPRD
16. 11/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan
Badan Hukum Pendidikan (BHP)
17. 12/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
18. 16/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
19. 18/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat
20. 19/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
21. 22/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
22. 24/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara
Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
23. 25/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
24. 100/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
25. 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
26. 105/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum DPR, DPD, dan DPRD
27. 117/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD
28. 127/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat
29. 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kegiatan lainnya Kerjasama Antar Lembaga diantaranya :
Koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencarian masukan dari narasumber sebagai bahan
penyusunan keterangan pemerintah, yaitu :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 72
1) Melakukan persiapan forum konsultasi dengan berbagai universitas yaitu Universitas Padjajaran,
Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana dan Universitas Sriwijaya.
2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi
Bali dalam kegiatan Forum Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
k. Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
1). Data resmi mengenai pembatalan Peraturan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kurun
waktu 2002 sampai dengan 2009, menunjukan angka 1123 Perda dengan rincian :
Tahun 2002 : 19 Peraturan Daerah;
Tahun 2003 : 105 Peraturan Daerah;
Tahun 2004 : 236 Peraturan Daerah;
Tahun 2005 : 126 Peraturan Daerah;
Tahun 2006 : 114 Peraturan Daerah;
Tahun 2007 : 173 Peraturan Daerah;
Tahun 2008 : 229 Peraturan Daerah;
Tahun 2009 : 121 Peraturan Daerah (*Oktober 2009)
2). Terinventarisirnya data Peraturan Daerah Tahun 2009 sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh
sembilan) perda dari 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota;
3). Tersusunnya hasil kajian (pengolahan data) dari 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Perda;
4). Terselenggaranya kegiatan Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan di 2 (dua) Provinsi yaitu : Ternate, Provinsi Maluku Utara dan di Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
5). Perundang–undangan
6). Dari sejumlah 145 peraturan perundang–undangan yang mesti diselesaikan sudah selesai 65
peraturan perundang–undangan, 61 sedang dalam proses pembahasan dan 19 peraturan
perundang–undangan belum selesai atau sama dengan 22% peraturan perundang–undangan
belum selesai.
7). Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR-RI berdasarkan skala prioritas Prolegnas 2007
adalah sebagai berikut :
8). RUU yang berasal dari pemerintah sebanyak 8 buah
9). RUU yang berasal dari DPR – RI sebanyak 2 buah
10). Pengharmonisasi peraturan perundang-undangan telah melakukan kegiatan, antara lain
meliputi :
11). Harmonisasi Rancangan Undang-Undang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, yaitu :
12). RUU yang telah selesai diharmonisasikan berjumlah : 11
13). RUU yang sedang dalam proses harmonisasi berjumlah : 14
14). RUU yang belum proses harmonisasi berjumlah : 2
15). Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 107 (seratus tujuh) buah, yaitu :
16). RPP yang telah selesai harmonisasi sebanyak : 49
17). RPP yang sedang proses harmonisasi sebanyak : 43
18). RPP yang belum proses harmonisasi sebanyak : 15
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 73
19). Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden sebanyak 9 buah, yaitu
20). RPERPRES yang telah selesai harmonisasi sebanyak : 3
21). RPERPRES yang sedang proses harmonisasi sebanyak : 4
22). RPERPRES yang belum proses harmonisasi sebanyak : 2
23). Harmonisasi Rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang yang telah selesai
diharmonisasikan sebanyak : 2
24). Harmonisasi peraturan daerah telah melakukan koordinasi dengan 50 (lima puluh)
Kabupaten/Kota melalui kegiatan Inventarisasi dan Kajian Peraturan Daerah. Dalam kegiatan
tersebut telah diperoleh sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) Peraturan Daerah yang
akan dilakukan pengkajian terhadap peraturan daerah tersebut.
1) Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan berjumlah 119 nomor yang terdiri dari :No Jenis Peraturan Perundang-Undangan Jumlah
1. Undang - Undang 40 buah
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang
2 buah
3. Peraturan Pemerintah 53 buah
4. Peraturan Presiden 11 buah
5. Peraturan Bank Indonesia 11 buah
6. Peraturan BPK 2 buah
6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
1) Ceramah Penyuluhan Hukum
Dalam rangka diseminasi / sosiologi / kampaye serta penyuluhan hukum maka dilaksanakan ceramah
hukum kepada masyarakat dengan materi sesuai dengan masalah-masalah aktual yang ada dalam
masyarakat, jumlah kegiatan ceramah untuk tahun 2009 diprogram sebanyak 40 (empat puluh)
kegiatan dan sampai dengan akhir tahun anggaran kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai
program.
Kegiatan ceramah ini dilaksanakan bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah,
lembaga pendidikan, ormas dan instansi lainnya berdasarkan permintaan;
2) Temu Sadar Hukum
Kegiatan Temu Sadar Hukum (TSH) dalam tahun anggaran 2009 diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh)
kegiatan dan sampai akhir tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan semua sesuai program yaitu
sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan.
3) Sosialisasi Perundang-Undangan
Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang Undang-Undang Pemilu, Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Budaya Hukum Kepada Masyarakat diprogramkan sebanyak 6 (enam) Daerah
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan bulan Juni 2009 telah dilaksanakan 4 (empat)
Daerah yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sampai dengan akhir tahun 2009 telah dilaksanakan
semua sesuai program yaitu 6 (enam) Daerah yaitu Kanwil Kementerian dan HAM.
4) Peresmian Desa Sadar Hukum
Kegiatan Peresmian Desa Sadar Hukum (DSH) pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan di
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang dalam hal ini
diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB Arb.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 74
Pada tanggal 6 Desember 2009 pukul 10.00 WITA yang peresmiannya dilaksanakan di Kota Mataram
Propinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 19 Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
5) Lomba Pengetahuan Hukum Antar Pelajar SMA Tingkat Pusat
Kegiatan Lomba Pengetahuan Hukum Antar Pelajar SMA Tingkat Pusat telah dilaksanakan sesuai
program. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 13 Agustus 2009 yang diikuti oleh 29
(dua puluh sembilan) regu. Sebagai juara pertama SAM 28 Jakarta, juara kedua SMA Mardiyuana
Bogor, juara ketiga SMA 81 Jakarta, dan juara harapan SMA Nusa Putra.
6) Duta Hukum
Menyadari bahwa untuk kampanye hukum saat ini memerlukan berbagai media agar mendapat
perhatian masyarakat, maka diperlukan tokoh yang menjadi perhatian dan idola masyarakat, sehingga
dipandang perlu menunjuk public figure yang memiliki kepedulian terhadap hukum sebagai duta hukum
Indonesia. Berdasarkan polling melalui website BPHN, tim pengamat dan berbagai data pendukung,
maka ditunjuk Sdri. ARTIKA SARI DEVI, SH. sebagai duta hukum nasional dengan pertimbangan
bahwa dari segi brain,beauty & behavior memenuhi syarat,memilki pendidikan hukum, memliki
kepedulian terhadap pembudayaan hukum karena yang bersangkutan adalah aktivis di berbagai
kegiatan hukum.
7) Media Cetak
Pembuatan dalam tahun anggaran 2009 kegiatan pembuatan desain diprogramkan sebanyak 2 (dua)
desain yang terdiri dari :
a) Pembuatan Modul Penyuluhan Hukum;
b) Desain poster dalam bentuk Kalender tahun 2010.
c) Pembuatan Modul Penyuluhan Hukum
Pembuatan modul penyuluhan hukum tahun anggaran 2009 diprogramkan sebanyak 500 (lima
ratus) eksemplar. Kegiatan tersebut sampai akhir tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan
sesuai program.
d) Pembuatan Spanduk
Kegiatan pembuatan spanduk untuk tahun anggaran 2009 diprogramkan sebanyak 15 buah, dan
telah dilakanakan sesuai program.
e) Pembuatan Poster
Pembuatan poster dibuat dalam bentuk kalender tahun 2010, yang diprogramkan sebanyak
13.000 (tiga belas ribu) eksemplar. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah dilaksanakan
sesuai program.
f) Pembuatan Banner
Pembuatan banner diprogramkan sebanyak 40 (empat puluh) buah. Kegiatan tersebut pada tahun
anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai program.
g) Pembuatan Baliho
Pembuatan baliho diprogramkan sebanyak 2 (dua) buah. Kegiatan tersebut pada tahun anggaran
2009 telah dilaksanakan sesuai program.
8) Media Elektronik
a) Fragmen/Sandiwara RRI
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 75
Kegiatan fragmen / sandiwara RRI diprogramkan sebanyak 10 kegiatan. Kegiatan tersebut
sampai telah dilaksanakan sesuai dengan program.
b) Perbincangan/Dialog Interaktif di Televisi Swasta Kegiatan perbincangan/dialog interaktif di TV
Swasta diprogramkan sebanyak 10 kali kegiatan. Kegiatan tersebut sampai akhir tahun anggaran
2009 telah dilaksanakan sesuai dengan program.
c) Perbincangan Hukum di Televisi Republik Indonesia Kegiatan perbincangan hukum di TVRI telah
dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali kegiatan. Nama acara kegiatan tersebut adalah Obrolan
Hukum.
d) Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (PSA)
Pembuatan PSA di programkan 2 kali kegiatan, telah selesai dilaksanakan sesuai dengan
program dan telah ditayangkan pada bulan Juli 2009.
e) Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Swasta Kegiatan Dialog /
Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Swasta diprogramkan sebanyak 10 (sepuluh)
kegiatan. Pada tahun anggaran 2009 kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
program.
f) Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Republik Indonesia.
Kegiatan Dialog/Wawancara Penyuluhan Hukum melalui Radio Republik Indonesia diprogramkan
sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan. Pada tahun anggaran 2009 kegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan program.
g) Liputan Budaya Hukum di Metro TV
Kegiatan tersebut telah dilakukan liputan budaya hukum yang ditayangkan pada Metro TV dengan
tema ”Saatnya Hukum Bicara” yang ditayangkan pada tanggal 26 Oktober 2009.
9) Pameran
Kegiatan Pameran pada tahun 2009 diprogramkan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan. Kegiatan Pameran
dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI pada
tanggal 19 s/d 20 November 2009, dan di Purwakarta pada tanggal 20 Desember 2009.
10) Konsultasi Hukum
Konsultasi Hukum diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat yang
bermasalah dengan hukum, kegiatan Konsultasi Hukum diprogramkan sebanyak 200 kasus, untuk
memudahkan masyarakat berkonsultasi atau meminta bantuan hukum maka pelaksanaannya dilakukan
dengan bekerjasama dengan FH. Univ. Muhammadiyah Jakarta sebanyak 25 kasus, FH. Universitas
Djuanda Bogor sebanyak 25 kasus, dan LBH-MK Kowani sebanyak 25 kasus sesuai dengan surat
perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi,
kegiatan konsultasi hukum juga dilaksanakan di BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) di ruang
konsultasi yang terletak di lantai 6 sebanyak 125 kasus. Masyarakat yang memerlukan konsultasi
mengenai masalah hukum bisa datang langsung ke Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kementerian Hukum
dan HAM R.I. Kegiatan Konsultasi Hukum pada tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan sesuai dengan
program.
11) Penyuluhan dan sosialisasi HAM :
a) Capacity Building dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di bidang Hak Asasi Manusia;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 76
b) Capacity Building dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang HAM bagi
aparatur bidang HAM di daerah;
c) Capacity Building dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan di bidang HAM bagi
pegawai di lingkungan Ditjen. HAM.
d) Pameran dan visualisasi tentang Ditjen. HAM dalam display maupun secara visual.
Iklan layanan dan talkshow berkaitan dengan kegiatan HAM di radio.
12) Kegiatan Informasi Hak Asasi Manusia
Kegiatan Publisitas Media Elektronik, penyelenggaraan perpustakaan/ kearsipan/ dokumentasi yang
meliputi : pengelolaan perpustakan dan pengadaan buku, Publisitas Media Elektronik 3 Paket, serta
melalui media cetak berupa pembuatan DVD HAM Tematik, pencetakan jurnal HAM 2.000 Eks,
pencetakan poster 2000 Eks dan pencetakan leaflet 2000 Eks. Penyebaran Informasi HAM melalui
penerbitan Majalah Mediasi 4000 Eksemplar.
13) Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) tahun 2009
a. Rapat koordinasi dengan anggota Pokja Pannas RANHAM 2004 – 2009.
b. Melakukan pelatihan-pelatihan HAM dan RANHAM di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
c. Sosialisasi RANHAM di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terbentuk.
d. Lokakarya/ Bimbingan Teknis/Pelatihan HAM Provinsi.
e. Rapat Koordinasi Teknis dengan para Gubernur dan Bupati/ Walikota.
f. Mendorong terbentuknya Pusat Studi HAM (PUSHAM) di Perguruan Tinggi.
g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi untuk Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi/ Kabupten/ Kota.
h. Persiapan ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional (terlampir).
i. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan masih banyaknya Perda
yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.
j. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia
k. Penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia
l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM
7. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
1. Pelayanan administrasi hukum umum memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat terkait
dengan registrasi dan legislasi status hokum perorangan maupun kelompok atau lembaga antara lain :
a. Pengesahan Badan Hukum, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember
2009 adalah sebagai berikut :
1) Permohonan DIAN
a) Dian I (Pengesahan) = 30.203
b) Dian II (Persetujuan Perubahan AD) = 35.588
c) Dian III (Penerimaan Pemberitahuian A.D) = 1.674
d) Dian III (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DP) = 18.218
e) Dian III lain-lain = 2.617
f) Permohonan Data Perseroan = 102
g) Duplikat Perseroan Terbatas = 259
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 77
2) Permohonan Yayasan
a) Pengecekan Nama Yayasan = 2.455
b) Pengesahan A.D. Yayasan = 4.622
c) Persetujuan Perubahan A.D. Yayasan = 31
d) Persetujuan Pemberitahuan A.D. Yayasan = 767
e) Duplikat Yayasan = 2
3) Permohonan Perkumpulan
a) Pengesahan A.D Perkumpulan = 137
b) Persetujuan Perubahan A.D. Perkumpulan = 26
c) Duplikat Perkumpulan = 0
b. Penerbitan Legal Opinion
Legal Opinion adalah pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan permintaan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutang, sehubungan dengan salah satu persyaratan efektifnya perjanjian pinjaman atau hibah luar
negeri, guna pencairan pinjaman atau hibah tersebut. Permohonan Legal Opinion yang sudah
diselesaikan selama tahun 2009 sebanyak 74 permohonan.
1) Persetujuan Ijin Kerja Lawyer Asing
Adalah ijin Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada
kantor Advokat Indonesia sehubungan dengan rencana kantor tersebut mempekerjakan
Advokat Asing Selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2009 jumlah
permohonan persetujuan Lawyer Asing yang disetujui sebanyak 43 permohonan.
2) Permohonan Legalisasi
Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang
diangkat oleh pemerintah pada dokumen yang akan dibawa ke Luar Negeri. Dokumen dapat
dilegalisir apabila tanda tangan dari pejabat yang menandatangani dokumen yang akan
dilegalisasi telah sesuai dengan contoh tanda tangan dari pejabat tersebut yang tersimpan di
Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan legislasi yang
sudah selesai selama tahun 2009 sebanyak 51.608 pemohon.
3) Perubahan Nama
c. Tentang kenotariatan, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember
2009 adalah sebagai berikut :
1) Pengangkatan Notaris = 462
2) Pindah Kedudukan/Wilayah Notaris = 137
3) Pemberhentian notaris = 66
4) Perpanjangan Jabatan Notaris = 69
5) Sertifikat Cuti Notaris = 454
6) Penambahan Nama dan Gelar dan Perubahan nama = 23
7) Surat pemberitahuan perubahan cap dan stempel notaris = 77
Selain hal di atas, Kenotariatan juga melakukan sosialisasi di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Propinsi Bali.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 78
d. Harta Peninggalan, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember 2009
adalah sebagai berikut :
1) Laporan data wasiat yang ada wasiat 4.074 dan telah selesai terdatfar
2) Laporan data wasiat Nihil sebanyak 73.915 surat.
3) Perbaikan laporan bulanan daftar wasiat sebanyak 149 permohonan.
4) Permohonan keterangan wasiat sebanyak 6.447 permohonan.
4) Afwezig yang diselesaikan 1 permohonan.
5) Onbeherde diselesaikan 0 permohonan.
6) Pemberian tanda terdaftar sebagai Kurator dan pengurus sebanyak 68.
Selain hal di atas, Harta Peninggalan juga melakukan sosialisasi Balai Harta Peninggalan di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Utara (Medan).
e. Pendaftaran Fidusia, pelaksanaan tugas yang sudah dicapai selama bulan Januari-Desember 2009
adalah sebagai berikut :
1) Kegiatan Pendaftaran dan Pemrosesan
a)Penyelesaian permohonan Perubahan Sertifikat Fidusia = 100 berkas
b)Pencoretan Sertifikat Fidusia = 34 berkas
c)Penerbitan Sertifikat Pengganti = 0 berkas
2) Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor
Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera
Utara (Medan).
2. Bidang Pidana
a. Memberikan pendapat hukum tentang:
1) Dasar Hukum menimbang Tim Penelaahan Dan Pembahasan Tindak Pidana Informasi Elektronik
Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia;
2) Penelaahan dan Pembahasan Penjatuhan Pelaksanaan Pidana Mati Di Pengadilan Negeri Pada
Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jawa Timur Dan Propinsi Bali;
3) Penjelasan tentang Penyelesaian Permohonan Grasi yang belum diterbitkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia;
4) Permohonan Pengembalian Tanah Ulayat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Tempatan;
5) Penyelesaian Tanah LP Abepura;
6) Keberatan atas pencemaran nama baik terdakwa dan permohonan persidangan bisa
diselenggarakan pada jam kerja normal;
7) Perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Garapan;
8) Permohonan penjelasan mengenai merk & logo Dong Feng yang telah terdaftar di Negara
Korea;
9) Perihal permohonan informasi tentang pembebasan bersyarat;
10) Permohonan perkembangan Keputusan Grasi An. Terpidana Moch. Sholeh;
11) Permohonan Perlindungan Hukum dari oknum panitia Pembebasan Jalan Alternatif Lingkar
Nagreg;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 79
12) Permohonan Bantuan Hukum;
13) pengaduan Warga Negara Prancis Ibagnes Bruno Eugene;
14) Keberatan Keluarga Korban Pembunuhan a.n Almarhum Febry Ruata;
b. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat dan
menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 55, 56
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan u.b.
Direktur Reserse Kriminal tanggal 22 Januari 2008 Nomor AHU 3.AH.07.01-02 perihal Bantuan Ahli
Hukum Pidana;
c. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalsuan surat dan
memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan
266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur
Reskrimsus tanggal 12 Pebruari 2009 Nomor AHU 3.AH.07.01-04 perihal Bantuan Ahli Hukum
Pidana;
d. Memberikan keterangan sebagai saksi ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur
Perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
e. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur
Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah
Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, No. AHU 3.AH.07.01-18 tanggal 24 April 2009, perihal Bantuan
Ahli Hukum Pidana;
f. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan surat
Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian
Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-20 tanggal 8 Mei 2009,
perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
g. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-21 tanggal 8 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 80
h. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-22 tanggal 8 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
i. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-26 tanggal 27 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
j. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana perlindungan konsumen
dan atau Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 jo UU RI No.8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag RI No.547/MPP/KEP/7/2002 tentang Pendaftaran
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi berbahasa indonesia dan atau Pasal 32
jo Pasal 52 UU RI No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, berdasarkan surat Direktur Pidana
atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro
Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, No. AHU 3.AH.07.01-28 tanggal 3 Juni 2009, perihal Bantuan Ahli
Hukum Pidana;
k. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-26 tanggal 27 Mei 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
l. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana perlindungan konsumen
dan atau Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 jo UU RI No.8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen jo Kepmenperindag RI No.547/MPP/KEP/7/2002 tentang Pendaftaran
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi berbahasa indonesia dan atau Pasal 32
jo Pasal 52 UU RI No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, berdasarkan surat Direktur Pidana
atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro
Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-28 tanggal 3 Juni 2009, perihal Bantuan
Ahli Hukum Pidana;
m. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 81
Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-29 tanggal 3 Juni 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
n. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-54 tanggal 17Juni 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
o. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU
3.AH.07.01-45 tanggal 24 Juli 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
p. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan dalam
Jabatan dan atau Pemalsuan dan atau Pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 3 dan 6 Undang-undang Nomor 15
tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang
Pencucian Uang (Money Loundering), berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur
Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-57 tanggal 10 September 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum
Pidana;
q. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana PENGANCAMAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHP Jo pasal 55, berdasarkan surat Direktur Pidana
atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro
Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-59 tanggal 09 Oktober 2009, perihal
Bantuan Ahli Hukum Pidana;
r. Membuat “Question List” sehubungan dengan permohonan ijin liputan Program “Halal” dari
Saudara Ika Sakti ONH Produser Madya PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) berdasarkan
surat No.551/DPRD-NDR/09 tanggal 19 Oktober 2009;
s. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan atau fitnah melalui Hand Phone dengan cara mengirim SMS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI No.11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan surat Direktur Pidana atas nama Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur
Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-60 tanggal 05 Nopember 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum
Pidana;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 82
t. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau
Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasa 372 KUHP berdasarkan
surat Direktur Pidana atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala
Kepolisian Daerah Metro Jaya u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU 3.AH.07.01-61 tanggal 05
Nopember 2009, perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana;
u. Memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Metro Jaya, sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang Telekomunikasi
dan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Jo Pasal 47 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) KUHP, berdasarkan surat Direktur Pidana atas
nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
u.b. Direktur Reskrimsus, Nomor AHU.3.AH.07.01-64 tanggal 19 Nopember 2009, perihal Bantuan
Ahli Hukum Pidana.
1) Ektradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik
a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana yang dilaksankan di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 5 Mei
2009 tempat pelaksanaan kegiatan di Hotel Sahid No. 1111 Palembang dan dihadiri 50
orang peserta terdiri dari Polri, Kejaksan Negeri, Pengadilan Negeri, Kanwil Dep.Hukum
dan HAM Sumatera Selatan, Akademisi serta LBH yang bertemakan “Dengan
Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik
Meningkatkan Efektifitas Penegakan hukum”;
b) Pelaksanaan Kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi Pidana di Nusa Tenggara
Timur Kupang pada tanggal 3 Juli 2009, materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979
tentang Ekstradisi;
c) Kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Materi UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Ekstradisi di Hotel Ambacang Padang, Sumatera Barat pada 11-13 Agustus 2009.
3. Kegiatan Tata Negara
a. Bidang Hukum Tata Negara, dari bulan Januari-Desember 2009 telah menyelesaikan :
1) Permohonan Pewarganegaraan RI (Naturalisasi/surat penegasan status kewarganegaraan
bagi orang-orang keturunan asing yang tidak memilki dokumen kewarganegaraan dan
kependudukan) dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebanyak 33
Keputusan.
2) Penyelesaian status kewarganegaraan RI bagi warga negara Indonesia dan eks warga negara
Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-14.AH.10.03 Tahun 2009 Tanggal
3 Maret 2009. Telah diselesaikan dan mendapat pengesahan Menteri sebanyak 38.812
orang/pemohon.
3) Permohonan surat keterangan tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia/ Pelepasan
Kewarganegaraan RI menjadi Warga Negara Taiwan R.O.C. Telah diselesaikan dan mendapat
surat keterangan sebanyak 1.106 permohonan.
4) Permohonan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 83
Sisa permohonan pendaftaran tahun 2008 yang belum diselesaikan, sebanyak 91 partai politik,
ditambah dengan jumlah permohonan pendaftaran dari bulan Januari-Desember 2009,
sebanyak 2 partai politik, sehingga jumlah seluruhnya, sebanyak 93 partai politik.
Jumlah seluruh permohonan pendaftaran, sebanyak 93 partai politik tersebut belum dapat
diselesaikan karena belum memenuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik.
5) Permohonan pendaftaran perubahan AD & ART dan perubahan kepengurusan partai politik :
Jumlah permohonan pendaftaran dari bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 9 permohonan,
dikurangi dengan 1 permohonan pendaftaran dicabut kembali, sehingga jumlah seluruh
permohonan pendaftaran, sebanyak 8 permohonan.
Jumlah seluruh permohonan pendaftaran, sebanyak 8 permohonan telah diselesaikan dan
mendapat pengesahan Menteri.
6) Surat-surat masuk lain berkaitan dengan partai politik :
Sisa surat-surat masuk yang belum diselesaikan tahun 2008, sebanyak 0 surat ditambah
dengan surat-surat masuk yang diterima dari bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 123
surat, sehingga jumlah seluruhnya, sebanyak 123 surat.
Rincian penyelesaiannya, adalah sebagai berikut :
a) Telah ditelaah dan dijawab, sebanyak 66 surat,
b) Bersifat pemberitahuan, sebanyak 53 surat,
c) Sisanya sebanyak 4 surat masih dalam proses penyelesaian.
7) Permohonan salinan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum partai politik yang
hilang atau rusak dari bulan Januari-Desember 2009 : nihil.
8) Permohonan salinan keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan AD & ART badan
hukum partai politik yang hilang atau rusak dari bulan Januari-Desember 2009 : nihil.
9) Menerima 11 gugatan dari partai politik di PTUN dan Pengadilan Negeri.
Rincian penyelesaiannya, adalah sebagai berikut:
a) Telah mendapat putusan hakim, sebanyak 8 gugatan
b) Masih dalam proses persidangan, sebanyak 3 gugatan
10) Mewakili Menteri Hukum dan HAM menyelesaikan gugatan dari partai politik di PTUN dan PN dari
bulan Januari-Desember 2009, sebanyak 3 panggilan sidang.
b. Pewarganegaraan, dari bulan Januari-Desember 2009 telah menyelesaikan :
1) Pemberian Kewarganegaraan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 jo
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 sebanyak 160 (seratus enam puluh) berkas yang
telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.
2) Penyampaian pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor M.02-HL.05.06
Tahun 2006 Tanggal 26 September 2006, sebanyak 90 (Sembilan puluh) berkas).
3) Menyusun nama-nama orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang
telah diumumkan dalam Berita Negara sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) orang,
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 84
terdiri dari Pasal 8 sebanyak 171 (seratus tujub puluh satu) dan Pasal 19 sebanyak 73 (tujuh
puluh tiga).
c. Bukti Kewarganegaraan RI, kegiatan yang sudah dilaksanakan dari bulan Januari-Desember 2009,
diantaranya :
1) Memproses 2999 berkas permohonan pendaftaran memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dimana dari bulan
Januari sampai dengan Desember 2009 sebanyak 2628 berkas, sisa permohonan tahun
lalu sebanyak 591 berkas, dan sisa permohonan yang belum diproses sebanyak 220
berkas.
2) Permohonan pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia
berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dari bulan Januari sampai
bulan Agustus 2009 sebanyak 126 berkas, sisa permohonan tahun lalu 47 berkas, yang
telah selesai diproses sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) berkas dan sisa permohonan
sebanyak 21 berkas.
3) Sampai dengan bulan Agustus 2009 telah menyelesaikan Status Kewarganegaraan RI bagi
sebanyak 57.403 WNI dan eks WNI yang tidak jelas status kewarganegaraannya.
4. Kegiatan Hukum Internasional
a. Hukum Internasional Umum, kegiatan yang sudah dilaksanakan dari bulan Januari-Desember
2009, diantaranya :
1) Permintaan Bantuan Hukum (MLA) Ke Indonesia.
a) Permintaan MLA Pemerintah Polandia atas 3 orang tersangka Warga Negara Polandia
a.n.
Andrzed Kadaj, Kamil Malecki, Sukil Indani atas dugaan transfer hasil kejahatan senilai
Pln. 17.600.000,- ke sejumlah rekening di berbagai negara diantaranya Indonesia: masih
diproses di Subdit HIU, menunggu permintaan resmi dari Kementerian Luar Negeri.
b) Permintaan MLA Attorney Generals Chambers Malaysia for Recovery of stolen cars
from Batam sudah menerima proses informasi lanjutan dari Dirjen Bea Cukai,
Kementerian Keuangan dan telah diinformasikan lebih lanjut ke Pemerintah Malaysia.
c) Permintaan MLA Pemerintah Filipina kasus investor Warga Negara Filipina a.n. Gary
Damalerio sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Polri.
d) Permintaan MLA Pemerintah Polandia kasus penipuan a.n. Panasonic Gobel Indonesia
sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Polri, sampai saat ini belum ada surat
balasan.
e) Permintaan MLA Pemerintah Thailand a.n. Philip Morris Thailand atas dugaan telah
mengimpor rokok Marlboro dan L&M dari PT. Philip Morris di Indonesia periode Tahun
2000-2003 di bawah harga sebenarnya sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat
ke Polri, sampai saat ini belum ada surat balasan.
f) Permintaan MLA Pemerintah Perancis mengenai kasus penipuan terhadap Mutuelle
Centrale de Reassurance (MCR), sebuah perusahaan asuransi yang berkedudukan di
Paris, Perancis, sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Kepolisian.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 85
g) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman (Move Orange), masih dalam proses telaahan
di Subdit HIU.
h) Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda kasus Vervuren, Schinnel Semler, sudah
ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Polri.
i) Permintaan MLA dari Pemerintah Republik Korea atas kasus Tindak Pidana a.n. Park
Yong Hwan, sudah tindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Polri.
j) Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda, kasus penipuan atau penggelapan dengan
tersangka Engbert Umberto Hagen dengan menyampaikan surat ke Deplu untuk
konfirmasi, karena permintaan belum diterima melalui saluran diplomatik.
k) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia terkait kasus impor obat terlarang a.n.
John Michael Wilson, telaahan sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke POLRI.
l) Permintaan MLA dari Pemerintah Jerman untuk memohon keterangan saksi a.n. Rita
Andini, sudah dikirim ke Direktur konsep memorandum Direktur Hukum Internasional ke
Dirjen AHU.
m) Permintaan MLA dari Pemerintah Perancis atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh
Myrna Constant, sudah ditindaklanjuti menyampaikan surat Direktur Perjanjian
Polkamwil Deplu kepada Pemerintah Perancis untuk memenuhi syarat MLA sesuai
dengan UU No. 1 Tahun 2006.
n) Permintaan MLA dari Pemerintah Inggris terhadap tersangka pelaku korupsi dan
persekongkolan oleh Innospec Limited. (Pimpinan perusahaan bernama Dr. David Peter
Turner), dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi tgl. 17 Desember 2009. Disepakati langkah koordinasi interdep.
o) Permintaan MLA dari Pemerintah Belanda terkait kasus perdagangan manusia,
eksploitasi dan penyelundupan manusia a.n. Kromodiredjo, Padmodikromo dkk, sudah
ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Polri untuk proses pemeriksaan
saksi dan memperoleh dokumen-dokumen bukti di Indonesia.
p) Permintaan MLA dari Pemerintah Australia kasus obat terlarang a.n. Drago Popovic,
konsep surat tindak lanjut kepada Kepolisian.
2) Permintaan Bantuan Hukum (MLA) dari Indonesia ke Luar Negeri.
a) Permintaan MLA dari Indonesia ke Pemerintah Singapura atas nama Burhanuddin kasus
PT. Pertamina, sudah menyampaikan request resmi kepada Pemerintah Singapura dan
Malaysia.
b) Permintaan MLA dari Indonesia ke Pemerintah China atas kasus Shanghai Diesel
Engine/Dong Feng, sedang Penyiapan draft request ke China berdasarkan perjanjian.
c) Permintaan MLA dari Indonesia ke Pemerintah Singapura a.n. Adrian Herling Waworuntu,
sedang disusun surat untuk merespon pertanyaan ke Singapura.
d) Permintaan MLA ke Hongkong dari Wakapolri berkenaan dengan pemanggilan saksi
warga negara Hongkong a.n. Peng Yuen, masih Pending, karena dokumen tidak lengkap.
e) Permintaan MLA ke Pemerintah Belanda untuk kasus a.n. Maria Pauline Lumowa, Sudah
dikirim ke Belanda melalui saluran diplomatik.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 86
f) Permintaan bantuan pemblokiran harta kekayaan tersangka a.n. Irawan Salim di Jersey
dari Kapolri masih pending, karena dokumen tidak lengkap.
g) Permintaan MLA ke Pemerintah Hongkong a.n. Robert Tantular and others, sudah
dikirim surat Permintaan MLA ke Pemerintah Hongkong.
h) Permintaan MLA dari Mabes Polri ke Pemerintah Hongkong dan China, kasus money
laundering a.n. Adelin Lis alias Li Jiade, sudah menyampaikan surat ke Kapolri,
persyaratan belum lengkap.
i) Permintaan MLA dari Mabes Polri ke Pemerintah Persemakmuran Bahamas dalam
kasus Bank Century, sudah ditindaklanjuti Permintaan MLA ke Pemerintahan Bahamas.
3) Permintaan Ekstradisi ke Indonesia.
a) Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Hadi Ahmadi, sudah diekstradisi
ke Australia tgl 26 Mei 2009 berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2009 Tgl 20 April
2009.
b) Permohonan ekstradisi dari Kedubes Australia a.n. Amanullah Rezaie (Warga Negara
Afganistan) kasus people smugling, sudah ditindaklanjuti ke POLRI.
c) Permintaan ekstradisi Pemerintah Australia a.n. Timothy Geofrey Lee, sudah
ditindaklanjuti ke POLRI.
d) Permintaan ekstradisi Pemerintah Perancis a.n. Christian Burger, sudah diekstradisi ke
Perancis, 5 Agustus 2009 berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 2009 Tgl. 19 Juni 2009.
e) Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Korea a.n. Paik Bo Hyun, sudah diekstradisi ke
Korea, 12 Oktober 2009 dengan dasar Keppres No. 25 Tahun 2009 Tgl. 16 September
2009.
f) Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Korea Selatan a.n. Yun Ik Joong (Warga Negara
Korea Selatan), sedang dalam proses telaahan di Sub Dit HIU.
g) Permintaan ekstradisi dari PemerintahTurki a.n. Hakan Urun, sudah ditindaklanjuti ke
POLRI.
h) Permohonan ekstradisi dan pengembalian paspor Belgia a.n. Mrs. Daphne M.A.
Mattheeusen dan putrinya, sudah dibuat surat tanggapan kepada Deplu.
i) Request for the provisional arrest of Sayed Omeid dari Kedubes Australia, sudah
dibuat surat tanggapan kepada Deplu.
j) Premtive arrest dari Pemerintah Brazil a.n. Ludek Hovork, sedang dalam proses
telaahan di Subdit HIU.
k) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia kasus penipuan a.n. Robert James Mc.
Niece, sedang dimintakan pertimbangan KAPOLRI.
l) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Sayed Abbas, sedang dalam
proses telaahan di Subdit HIU.
m) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Australia a.n. Zamin Ali, sedang dalam proses
telaahan di Subdit HIU.
n) Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Rumania a.n. Popa Nicolae, sudah dibuatkan
Memorandum Dirjen AHU kepada Menteri Hukum dan HAM RI.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 87
4) Permintaan Ekstradisi ke Luar Negeri.
a) Permintaan ekstradisi dari Indonesia kepada Pemerintah Australia a.n. Christopher
John James, sudah menyampaikan permintaan resmi kepada Australia.
b) Permintaan ekstradisi ke Pemerintah Belanda untuk kasus a.n. Maria Pauline Lumowa,
sudah dikirim ke Belanda melalui saluran diplomatik.
c) Permintaan ekstradisi dari Mabes POLRI ke Pemerintah Australia terhadap tersangka
kasus penggunaan akta autentik palsu a.n. Jason Surjana Tanuwidjaja, sudah dikirim ke
Australia.
d) Permintaan Ekstradisi Mabes Polri ke Pemerintah Kanada a.n. Irawan Salim & Rico
Hendrawan Imam Santoso kasus Bank Global, sudah dikirim ke Kanada.
e) Permintaan Ekstradisi dari Mabes Polri ke Pemerintah Hongkong a.n. Denly Wono,
sudah dikirim ke Hongkong.
f) Permintaan Ekstradisi Mabes Polri ke Pemerintahan Honkong a.n. Wing Laksono, sudah
mengirim permintaan provisional arrest ke Pemerintah Hongkong.
g) Permintaan Ekstradisi Mabes Polri ke Pemerintahan Australia a.n. Sofyan Sarabin,
Konsep surat ke POLRI.
5) Tanggapan dan Pendapat Hukum.
a) Membuat telaahan tentang keberatan Pemerintah Iran terhadap proses ekstradisi
dari Pemerintah Australia a.n. Hadi Ahmadi.
b) Menyusun tanggapan terhadap RUU Pengadilan HAM.
c) Membuat tanggapan ke Direktur Perdata tentang Yayasan Bulan Sabit Merah
Indonesia.
d) Membuat tanggapan Kasubdit Hukum Internasional Umum ke Direktur Hukum
Internasional terhadap bahan masukan untuk rencana pertemuan ke-7 RI-
Malaysia.
e) Membuat tanggapan terhadap draft MoU on Cooperation Between The Ministry of
Belarus and Department of Law And Human Right of Republic Indonesia.
f) Membuat tanggapan mengenai draft agreement on the transfer of offenders between
Pakistan-RI.
g) Membuat tanggapan untuk penyusunan LO pada Debt Nahire Swap-Tropical Forest
Conversation Agreement (DNS- TFCA) RI-AS.
h) Membuat surat tanggapan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka
penyusunan legal opinion pada Debt for Nature Swa Tropical Fores Conservation
Agreement (DNS-TFCA) RI – AS.
i) Membuat telaahan permintaan ekstradisi dari Pemerintah Australia untuk tersangka
bernama Amanullah Rezaei.
j) Menyusun surat tanggapan atas proposal untuk mengadakan Agreement on TSP dari
Pemerintah Hong Kong SAR.
6) Perundingan, Perjanjian dan MoU Internasional
a) Pelaksanaan MoU antara Qatar Investment Autorithy dengan Pemerintah Indonesia.
b) Pelaksanaan MoU antara Republik Indonesia dengan Belanda.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 88
c) Penandatanganan MoU. Kerjasama bidang hukum antara Menteri Hukum dan HAM RI dan
Menteri Kehakiman Belanda di Jakarta, tanggal 23 Februari 2009.
d) Perundingan Ke-1 Pembentukan Perjanjian Bilateral Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual
Legal Assístance) dan Ekstradisi antara Republik Indonesia – Uni Emirat Arab di Abu
Dhabi, Uni Emirat Arab, tanggal 15-17 Juni 2009.
b. Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional
1) Program peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang bahasa Inggris
Hukum. Pada periode ini kelas Bahasa inggris hukum dilaksanakan setiap hari jumat.
2) Penelaahan dan pembahasan mengenai pedoman Delegasi Republik Indonesia pada Sidang
Tahunan Asian Africa Legal Consultative Organization (AALCO) ke 48 yang sedianya akan
dilaksanakan pada bulan Agustus 2009 di Malaysia.
3) Pemberian bimbingan/tanggapan/masukan atas surat permohonan dari instansi terkait
mengenai permasalahan yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Sub Direktorat
Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional, antara lain:
a) Telaahan atas faximili Kedutaan Besar RI di Wina mengenai penyampaian permintaan
masukan atas draft notes UNCITRAL mengenai Cooperation Commission and
Coordination in cross boarder insolvency proceeding;
b) Telaahan / pengumpulan bahan mengenai penegasan status Economic Research
Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) sebagai organisasi internasional melalui
pertukaran nota (exchange of note). Surat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN,
Kementerian Luar Negeri Nomor. 139/EK/XII/2008/43;
c) Telaahan terhadap surat Duta Besar RI di Manila Nomor. RR-155/Manila/XII/08 perihal
permohonan bantuan penyelesaian kasus investor warga negara Filipna atas nama.
Gary Damalerio;
d) Telaahan dan konsep surat mengenai pembentukan Tim Penelaahan dan Pembahasan
Konvensi PBB mengenai Kontrak Jial Beli Barang Internasional (Convention on Contract
for the International Sales of Goods, CISG) 1980;
e) Menanggapi booklet hasil New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Ministerial
Conference on Capacity Building for Palestine. Booklet Direktorat Jenderal Pasifik dan
Afrika;
f) Telaahan atas surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Nomor.
037/OT/I/2009/60 tanggal 20 January 2009 mengenai permintaan Delegasi RI pada
Sidang sesi ke-50 Working Group II Arbitration and Conciliation) di New York tanggal 9-
13 February 2009;
g) Menelaah hasil kunjungan Mr. Roderick M. Rijman, MA, MSC., tentang Financial Amount to
Justify a Further Visit to Indonesia;
h) Masukan/bahan press conference Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengenai
Tugas pokok dan fungsi Direktorat Hukum Internasional, khususnya Sub Direktorat
Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Internasional serta kegiatan yang telah dilaksanakan
pada tahun 2008;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 89
i) Telaahan atas surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor. S-05/D-
VI.M.Ekoin/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 perihal permintaan Delegasi RI untuk
APEC Indonesia Individual Action Plan Peer Review tanggal 13 Februari 2009 di
Singapura;
j) Telaahan faximili Kedutaan Besar RI di New Delhi Nomor. BB-012/New Delhi/I/09
perihal laporan pertemuan ke-2 Working Group on Investment dan pertemuan ke-3
Working Group on Services dalam kerangka ASEAN-India Free Trade Agreement tanggal
12 Januari 2009 di New Delhi 2009;
k) Telaahan berita faximili (brafax) Kedutaan Besar RI Nomor BB.022/Roma/I/09 tanggal
28 Januari 2009 perihal pembahasan tindak lanjut penyampaian Piagam Aksesi
Indonesia pada International Institute for The Unification of Private Law (Unidroit)
serta informasi lainnya yang terkait;
l) Tanggapan surat Duta Besar RI untuk Australia Nomor RR 031/Canberra/II/09 tanggal
26 Februari 2009 perihal laporan pertemuan bilateral Indonesia dan Australia –
combating People Smuggling Through Strong and Harmonious Legal Frameworks;
m) Telaahan/Ulasan tentang manfaat/pengaruh hukum intenasional terhadap dunia
investasi di Indonesia. Kajian mengenai ketentuan WTO/free trade. Surat dari Sesditjen
Administrasi Hukum Umum mengenai pelaksanaan Sidang Tahunan Dewan Gubernur
(ADB) ke-42 di Nusa Dua, Bali;
n) Kajian/masukan mengenai perkembangan ICC. Surat dari Kedutaan Besar RI di Belanda
Nomor. BB 112/Dennhag/Iv/09 tanggal 17 April 2009 mengenai kunjungan Presiden ICC
ke Indonesia pada tanggal 28-30 April 2009;
o) Telaahan/kajian atas surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri tanggal 8 September 2009 perihal kunjungan Sekretaris
Jenderal UNIDROIT dan Pejabat UNCITRAL;
p) Telaahan atas surat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor. 208/A.I/2009
tanggal 16 Oktober 2009 perihal penyusunan daftar perjanjian dan persetujuan
internasional terkait bidang penanaman modal;
q) Telaahan/tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional Kementerian Luar Negeri Nomor 127/OT/OX/2009/60 tanggal 28
Oktober 2009 perihal kunjungan Sekretaris Jenderal UNIDROIT dan Pejabat UNCITRAL.
(telah disampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
kesediaan waktunya menerima kunjungan tersebut);
r) Resume atas surat dari Kedutaan Besar/ Perutusan Tetap RI di Wina, Austria Nomor.
BB.585/Wina/XI/2009 tanggal 11 November 2009 tentang laporan sidang sesi ke-16
working group VI (Security Interest) United Nations Commissions on International
Trade Law yang dilaksanakan di Wina tanggal 1-6 November 2009;
s) Telaahan atas surat dari Konsulat Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia Nomor. RR-
68/Johorbaru/XI/09 tanggal 20 Oktober 2009 tentang metode penghitungan
overtime berdasarkan Akta Bekerja tahun 1955. (telaahan dikaitkan dengan kepentingan
Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia);
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 90
t) Telaahan atas surat dari Kedutaan Besar/ Perutusan Tetap RI di Wina, Austria Nomor.
BB-603/Wina/XI/09 tanggal 11 November 2009 tentang laporan sidang sesi ke-37
working group V (Insolvency Law) United Nations Commissions on International Trade
Law yang dilaksanakan di Wina tanggal 9-13 November 2009. (telaahan sebagaimana
Direktorat HI terlibat/bertanggung jawab);
u) Resume atas surat dari Kedutaan Besar RI di Singapura Nomor. RR
139/Singapura/XI/09 tanggal 15 November 2009 tentang laporan kunjungan Presiden
RI ke Singapura tanggal 12 November 2009;
v) Telaahan/resume atas surat Kementerian Luar Negeri Nomor
134/OT/VIII/2009/30/30 tanggal 20-7-2009 mengenai laporan EPG Indonesia dengan
Malaysia, telah selesai dan di simpan;
w) Telaahan atas bahan dan materi yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri dari Sub
Direktorat Hukum Ekonom dan Kelembagaan Internasional (kompilasi Direktorat Hukum
Internasional). Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
telah selesai dan disampaikan;
x) Tanggapan atas surat Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar
Negeri Nomor. 1084/OT/IX/2009/60 tanggal 8 September 2009 perihal rencana
kunjungan Sekretaris Jenderal UNIDROIT ke Indonesia. -Telah disampaikan surat
kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu;
y) Tanggapan atas surat Kedutaan Besar RI di Roma, Italia Nomor. BB.190/Roma/VIII/09
tanggal 5 September 2009 perihal penyampaian undangan pertemuan sesi ke 3 dari
UNIDROIT Committee of Government Expert on Prelimenary Draft Space Asset Protocol
di Roma, tanggal 7-11 Desember 2009
Pelayanan Jasa Hak Kekayaan Intelektual
a. Permohonan Pendaftaran Berdasarkan Jenis Ciptaan selama tahun 2009, tampak dalam tabel di
bawah ini :Tahun
Permohonan
Jenis Ciptaan Asal
Seni Ilmu
Pengetahuan
Sastra Program
Komputer
Luar
Negeri
Dalam
Negeri
2009 3735 817 57 440 40 5009
TOTAL 5049 5049
Pembanding
20083343 637 81 672 22 4711
TOTAL 4733 4733
%
Perbandingan
(+)111,7
%
(+)128,3 % (-)70,4 % (-)65,5 % (+) 181,8
%
(+)106,3 %
TOTAL % (+)106,7 % (+)106,7 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 91
b. Permohonan Paten
No Uraian Paten Paten
Sederhana
Jumlah
DN PCT LN PCT DN LN
1. Penerimaan permohonan Paten
berdasarkan asal (Tahun 2009) 413 24 342 3761 247 42 4825
Tahun 2008 (pembanding) 375 12 469 4278 214 34 5382
% Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 89,7 %
2. Permohonan Pemeriksa Substantif
Paten (Tahun 2009) 4153 281 4434
Tahun 2008 (pembanding) 4260 241 4501
% Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 98,5 %
3. Hasil Pemeriksaan Substantif atas
Permohonan Paten (Diberi Paten)
Tahun 2009
102 - 2282 - 81 25 2490
Tahun 2008 (pembanding) 219 - 1944 - 69 204 2436
% Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 102,2 %
4. Hasil Pemeriksaan Substantif atas
Permohonan Paten (Ditolak) Tahun
2009
14 - 50 - 24 8 96
Tahun 2008 (pembanding) 0 - 15 - 5 1 21
% Perbandingan Tahun 2008 ke Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 457 %
5. Penerimaan Permohonan Paten Berdasarkan Negara (sebanyak 37 negara/ sudah
termasuk Indonesia dan Negara-negara lain) Tahun 2009
4825
Tahun 2008 (pembanding) : -
6. Penerimaan Permohonan Paten melalui Konsultan HKI (sebanyak 47 Konsultan,
ditambah Konsultan-konsultan lain) Tahun 2009
4824
Tahun 2008 (pembanding) : -
c. Permohonan Merek
No Uraian Baru PerpanjanganDi
daftarDitolak
Dome
stikAsing Jumlah
1. Penerimaan
Permohonan
Pendaftaran Merek
(Baru dan
Perpanjangan) Tahun
2009
45.029 11.190
- - - -
56.219
Tahun 2008
(pembanding)45.838 10.876
- - - - 56.714
% Perbandingan Tahun
2008 ke Tahun 2009
(-
)98,2%(+)102,9%
- - - -
(-)99,1%
2. Pendaftaran Dan
Penolakan Atas
Permohonan Tahun
2009
- -
25.08
7
9.102 - - -
Tahun 2008
(pembanding)- -
33.20
2
11.900 - - -
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 92
% Perbandingan Tahun
2008 ke Tahun 2009 - -
(-
)75,6
%
(-)76,5%
3. Permohonan
Pendaftaran Dari
Dalam dan Luar Negeri
Tahun 2009
- -
- - 37.75
9
5.018 -
Tahun 2008
(pembanding)- -
- - 31.00
8
13.426 -
% Perbandingan Tahun
2008 ke Tahun 2009- -
- - (+)12
1%
(-)37% -
d. Permohonan Pendaftaran Desain Industri
No Rincian UKMNon
UKM
Dalam
Negeri
Luar
Negeri
Perora
-ngan
Badan
Hukum
Kua
sa
Tanpa
KuasaJumlah
1. PenerimaanPermohonanPendaftaranDesain Industri(UKM/Non UKM)Tahun 2009
244 3957 - - - - - - 4201
Tahun 2008(pembanding)
46 3820 - - - - - - 3866
2. PenerimaanPermohonanPendaftaranDesain Industri(Dalam Negaridan Luar Negeri)Tahun 2009
- - 3601 600 - - - - 4201
Tahun 2008(pembanding)
- - 2866 1000 - - - - 3866
3. Penerimaan Permohonan Pendaftaran Desain Industri (Luar Negeri) dari 15 Negara ditambahdengan Negara-negara lain Tahun 2009
609
4. PenerimaanPermohonanPendaftaranDesain Industri(Perorangan/Badan Hukum) Tahun2009
- - - - 2426 1775 - - 4201
Tahun 2008(pembanding)
- - - - 1755 2111 - - 3866
5. PenerimaanPermohonanPendaftaranDesain Industri(MelaluiKuasa/TanpaKuasa) Tahun2009
- - - - - - 2150
2051 4201
Tahun 2008(pembanding)
- - - - - - 2273
1593 3866
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 93
e. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis
f. Permohonan Pendaftaran HKI Melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI pada Tahun 2009
mengalami penurunan sebesar 37% dibanding tahun 2008.NO
.PROVINSI
Bidang Hak Kekayaan IntelektualJumlah
HC Paten Merek DI IG
1 Aceh 2 2
2 Sumatera Utara
3 Sumatera Barat 2 2
4 Riau 1 1
5 Sumatera Selatan
6 Lampung
7 DKI Jakarta
8 Jawa Barat 26 2 28
9 Jawa Tengah 23 8 31
10 Jawa Timur 63 6 10 79
11 Kalimantan Barat
12 Kalimantan Selatan 15 15
13 Kalimantan Timur 8 8
14 Sulawesi Utara 1 1
15 Sulawesi Selatan 1 1
16 Bali 1 1
17 NTT
18 Maluku
19 Irian/Papua 2 2
20 Jambi
21 Bengkulu
22 DI. Yogyakarta 78 1 6 85
23 Kalimantan Tengah 6 6
24 NTB 8 2 5 15
25 Sulawesi Tenggara
26 Sulawesi Tengah 1 1
27 Banten
28 Gorontalo 2 2
29 Maluku Utara
30 Bangka Belitung 5 5
No UraianDalam Negeri Luar Negeri
2007 2008 2009 2007 2008 2009
1. Penerimaan Permohonan
Pendaftaran Indikasi Geografis
Tahun 2009
6 - 1 - 1 -
Jumlah 6 - 1 - 1 -
2. Pendaftaran Indikasi Geografis
Tahun 2009
- 1 1 - - -
Jumlah - 1 1 - - -
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 94
NO
.PROVINSI
Bidang Hak Kekayaan IntelektualJumlah
HC Paten Merek DI IG
31 Kep. Riau 1 1
32 Sulawesi Barat
33 Irian Jaya Barat
Jumlah 244 10 31 1 286
Pembanding pada
Tahun 2008
171 12 476 115 0774
Perbandingan (+)142,7 % (-)83,3 % (-)100 % (-)27 % (+)100 % (-)37 %
Legislasi
Pada saat ini DJHKI mengelola 6 (enam) Undang-Undang di bidang HKI, yaitu:
a. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
b. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
c. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
d. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
f. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Sesuai dengan perjalanan waktu dan dalam rangka menghadapi perkembangan yang sangat cepat
serta menyesuaikan kebutuhan dan dinamika bidang HKI yang terus berkembang, selama tahun 2008
DJHKI menyiapkan perubahan (revisi) atas 4 (empat) dari 6 (enam) Undang-Undang di bidang HKI yang
telah
ada, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek dan Undang-
Undang Desain Industri. Selain revisi keempat Undang-Undang tersebut, DJHKI juga mengkoordinasikan
penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
Pelayanan Hukum di Bidang Keimigrasian :
a. Paspor
1) Guna memenuhi permintaan Acting Konsul Jenderal Kota Kinabalu Sabah Malaysia melalui
Berita Faksimili Rahasia Perwakilan Republik Indonesia Nomor RR-005/KOTA
KINABALU/I/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal permintaan Tenaga Bantuan dalam
rangka pelaksanaan program pemutihan TKI di Sabah Malaysia, Direktorat Jenderal Imgrasi
telah menugaskan personil bantuan ke Sabah Malaysia, dan sampai dengan bulan Desember
2009 telah mampu untuk meningkatkan penerbitan paspor TKI sebanyak 167.902 (27.000
paspor di Kota Kinabalu dan 140.902 paspor di Tawao) dari 217.367 TKI Bermasalah (77.24%).
Sedangkan sisa TKI-B sebanyak 49.465 (22.76%) diharapkan akan dapat dituntaskan pada TA
2010.
2) Sehubungan dengan Rencana Aksi Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, Direktorat
Jenderal Imigrasi memberikan pelayanan Paspor RI yang mudah, transparan dan tepat
waktu dari 7 (tujuh) hari menjadi 4 (empat) hari dan telah ditindaklanjuti dengan
diterbitkannya Surat Edaran Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 95
Nomor IMI.2-UM.01.10-1.467 Tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Paspor RI, termasuk pelayanan bagi Tenaga Kerja Indonesia
bermasalah di luar negeri.
3) Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah / 2009
Masehi, jemaah haji dari seluruh negara termasuk Indonesia yang akan menunaikan ibadah
haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara
internasional. Dalam rangka memenuhi kebijakan penggunaan paspor biasa tersebut,
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, maka penerbitan Paspor Biasa bagi
Jemaah Haji Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang didasari oleh
Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009
tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji.
b. Visa
Bahwa keberadaan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila
tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan atau
masyarakat umum, masih menimbulkan perbedaan penafsiran dari para pelaksana di lapangan
yang dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberadaan dan kegiatan selama berada di
Indonesia sehingga dapat berpengaruh terhadap kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.
38. Pemberlakuan work and holiday visa antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah
Australia pada 1 Juli 2009 berdasarkan asas resiprositas yang telah didahului dengan
pembahasan bersama antara kedua belah pihak sejak bulan September 2008 telah difasilitasi
dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.GR.01.06 Tahun
2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur.
39. Pelayanan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) sampai dengan 31 Desember
2009 mencapai jumlah 2.750.135 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh
lima) orang, dengan rincian sebagai berikut:
a) 7 (tujuh) hari : 1.463.147 orang
b) 30 (tiga puluh) hari : 1.286.988 orang
c. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Sejak tanggal 09 Agustus 1976 sampai dengan 01 Januari 2008 Kementerian Luar Negeri
dengan persetujuan Sekretariat Negara telah memberikan Izin Tinggal Dinas dengan merujuk
pada Surat Edaran Waseskab Nomor SE B-1296/Waseskab/8/1976 kepada Warga Negara
Asing (WNA) pemegang paspor biasa yang berada di Indonesia untuk dan dalam rangka:
a) tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program/teknik/proyek dari luar
negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
b) staf non diplomatik pada perwakilan negara asing;
c) bekerja pada Non Government Organization (NGO) asing; atau
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 96
d) pelajar/mahasiswa dalam rangka program Kemitraan Negara Berkembang (KNB).
8. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya
Kegiatan Pengorganisasian
1) Penyempurnaan ORTA Kanwil (Lanjutan)
Telah dilakukan pembahasan dengan unit terkait, dengan masukan sebagai berikut :
a) Pada Divisi Administrasi
Usulan pemisahan Subbagian Kepegawaian dengan Tata Usaha;
Usul Peningkatan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Laporan menjadi Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari :
- Subbagian Hubungan Masyarakat dan
- Subbagian Protokoler dan Hubungan Antar Lembaga
b) Pada Divisi Pemasyarakatan
Pada bidang Keamanan dan Ketertiban usul penambahan Subbidang Penegakan
Disiplin petugas-petugas Pemasyarakatan dan Bina Mitra.
Usul penambahan bidang Pembinaan Pelayanan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan
dan Anak, terdiri dari :
- Subbidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan;
- Subbidang Bimkemas dan Anak;
Bidang Pengendalian Kamtib dan Rupbasan, terdiri dari :
- Subbidang Pengendalian Kamtib dan Pelayanan Pengaduan; dan
- Subbidang Pengelolaan Basan/Baran.
c) Perlu ditinjau dan dikaji kembali untuk penetapan penggolongan Kantor Wilayah
(berdasarkan Tipe A dan Tipe B.
a) Telah dibentuk Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Tanjung Pinang dengan Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.11.OT.01.01 Tahun 2009 Tanggal 3 September 2009
b) Usul Pembentukan Baru Unit Pelaksanan Teknis Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi,
usul tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Hukum dan HAM kepada MENPAN
dengan Nomor M.HH.PR.01.04.05 tanggal 17 Juli 2009.
Data-data UPT yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM pembentukan baru terdiri
dari :
Lapas Umum : 10 Unit
Lapas Wanita : 2 Unit
Lapas Narkotika : 5 Unit
Lapas Anak : 1 Unit
Rutan : 6 Unit
Rupbasan : 3 Unit
Bapas : 19 Unit
Kantor Imigrasi : 1 Unit
2) Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 97
Usul peningkatan bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data menjadi Pusat
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika telah ditindaklanjuti dengan Surat
Menteri Hukum dan HAM kepada MENPAN dengan Nomor M.HH.OT.01.01-04 tanggal 26
Juni 2009 (menunggu pembahasan di MENPAN).
Usulan perubahan ORTA Biro Humas dan HLN, penambahan satu Bagian Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi.
Usul perubahan tugas pokok dan fungsi pada Eselon III dan IV.
a) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu pada
struktur dan nomenklatur, diantaranya :
Direktorat Publikasi Kerja Sama dan Pengundang Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan
Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
b) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Usul Peningkatan Subdit Badan Hukum menjadi Direktorat Badan Hukum,
Usul pembentukan Direktorat Penyidikan
c) Inspektorat Jenderal
Usulan Perubahan ORTA pada Bagian LHP I dan LHP II pada Sekretariat Inspektorat
Jenderal.
Usul Perubahan dari Inspektorat Bidang menjadi Inspektorat Wilayah
d) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Usulan Perubahan Nomenklatur pada masing-masing Pusat dan penambahan Eselon III
dan IV pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pusat
Perencanaan Hukum Nasional.
Kegiatan Ketatalaksanaan
1). Penyempurnaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2). Pembahasan konsep Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3). Perencanaan Sistem Operating Procedure (SOP) dalam rangka menunjang terwujudnya
Reformasi Birokrasi;
4). Penyempurnaan Uraian Jabatan Struktural Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat
Jenderal Imigrasi, Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Inspektorat Jenderal dan
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta beberapa Kantor Wilayah;
5). Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
Analisis :
a). Penyempurnaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (BINDALMIN) Tahap I
b). Penyempurnaan Uraian Jabatan Struktural
4). Kegiatan Peningkatan Budaya Kerja Aparatur Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dengan menindaklanjuti Keputusan dari MENPAN;
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 98
Kegiatan pengkajian dan pengembangan kebijakan
a. Topik permasalahan penelitian dalam bentuk proposal yang dikaji dan dianalisa yaitu :
1) Bidang Pemasyarakatan = 2 Topik
2) Bidang Administrasi = 2 Topik
3) Bidang Keimigrasian = 2 Topik
4) Bidang Pelayanan Hukum = 2 Topik
5) Bidang HKI = 2 Topik
b. Menyiapkan proposal sebagai bahan penyelenggaraan Diskusi Panel dan Seminar
c. Melakukan perumusan masalah yang meliputi :
1) Bidang Pemasyarakatab
2) Bidang Administrasi
3) Bidang Keimigrasian
4) Bidang Pelayanan Hukum
5) Bidang HKI
d. Pengembangan dan Rekomendasi Kebijakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan :
1) Pengkajian Kapasitas Kelembagaan ( Capacity Building).
Tema : Peningkatan kualitas SDM
2) Action Plan
a) Evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen Kementerian Hukum dan HAM
dalam rangka implementasi kerangka dasar E-Goverment (E-Govt)
b) Strategi pengawasan orang asing dalam perspektif kepentingan nasional
c) Peningkatan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Bulan Tertib Pemasyarakatan
3) Seminar tentang : Tuntutan pemenuhan kebutuhan biologis dalam kerangka proses
pembinaan narapidana dari aspek pemenuhan HAM ( Conjugal Visit).
4) Menyiapkan bahan sosialisasi baik dari hasil sementara penelitian maupun dari hasil
pengkajian melalui seminar terhadap topik-topik penelitian yang telah dilakukan, diantaranya :
a) Bidang Administrasi Sosialisasi, hasil penelitian : “Evaluasi Penyelenggaraan Sistem
Informasi Manajemen Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka implementasi
kerangka dasar E-Goverment (E-Govt)”.
b) Bidang Imigrasi Sosialisasi, hasil penelitian : “ Strategi Pengawasan Orang Asing Dalam
Perspektif Kepentingan Nasional”
c) Bidang Pemasyarakatan Sosialisasi, hasil penelitian “ Tuntutan Kebutuhan Biologis
Dalam Rangka Proses Pembinaan Narapidana Dari Aspek Pemenuhan HAM ( Conjugal
Visit)”.
Wilayah yang menjadi pilihan untuk dilakukan sosialisasi adalah :
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
d) Penyusunan Peraturan di Bidang Narkotika sebagai rujukan Panduan bagi Pembinaan
Narapidana Narkotika dilaksanakan oleh Tim Direktorat Bina Khusus Narkotika yang
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 99
melibatkan oleh beberapa pihak sebagai kontributor seperti Kalapas/Karutan,
Widyaiswara dan Konsultan Mitra Lembaga Donor.
e) Rencana Aksi Nasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depkumham Periode :
2010-2014 tentang Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di
UPT Pemasyarakatan
f) Modul Perkuliahan Akademi Ilmu Pemasyarakatan Tentang Narkoba dan Dampak
Penyalahgunaannya
g) Pedoman Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dbagi Petugas Lapas dan
Rutan Pedoman in bertujuan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan Advokasi untuk
memberikan pemahaman kepada Petugas Lapas/Rutan agar peduli dan waspada
terhadap penyalahguna narkoba di lingkungannya.
h) Workshop penyusunan Pedoman Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya di Lapas
Draft pedoman ini diperuntukan bagi khususnya Lapas Narkotika dalam membentuk dan
mengembangkan kelompok dukungan sebaya di dalam Lapas.
i) Workshop Pertemuan Penetapan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan di 7 (tujuh) Lapas
Model Penanggulangan HIV Komprehansif di 7 (tujuh) propinsi wilayah Jawa dan Bali
disertai dengan pedoman parameternya
j) Pedoman Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pedoman strategis
operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan KIE untuk menurunkan tingkat
penularan HIV, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan
k) Workshop Tindak Lanjut PTRM Menentukan kegiatan prioritas dan ditetapkannya 6
(enam) Lapas/Rutan yang siap secara teknis dan manajemen untuk melakukan aktivasi
layanan PTRM, diantaranya adalah :
Lapas Klas I Cipinang
Lapas klas IIA Pemuda Tangerang
Lapas Klas I Madiun
Rutan Klas I Jakarta Pusat
Rutan Klas I Bandung
Rutan Klas I Surabaya
1) Penguatan Kelembagaan Bapas dengan peningkatan pemahaman Program kepada Kepala
Bapas
Kegiatan ini bertujuan agar mendapatkan kesepahaman tentang peran dan kegiatan Balai
Pemasyarakatan dalam rangka program penanggulangan HIV-AIDS komprehensif dan
berkesinambungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada
2009 diikuti oleh 11 Bapas, antara lain:
1. Bapas Medan 7. Bapas Semarang
2. Bapas Pekanbaru 8. Bapas Surabaya
3. Bapas Jakarta Pusat 9. Bapas Denpasar
4. Bapas Jakarta Timur Utara 10. Bapas Makassar
5. Bapas Serang 11. Bapas Jogjakarta
6. Bapas Bandung
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 100
l) Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan
Napza di UPT Pemasyarakatan
Sebagai salah satu baggian dalam penetapan 7 (tujuh) Lapas Model Penanggulangan HIV yang
komprehensif maka atas dukungan HCPI untuk pengadaan sarana Komputer bagi 7 Lapas
Model dan 7 Kantor Wilayah
m) Penguatan Pokja Lapas dan Rutan di 7 Propinsi Jawa – Bali, Terbentuknya 7 Pokja Lapas dan
Rutan
n) Pembentukan TIM AIDS berdasarkan SK Ka.kanwil/Ka.UPT
Saat ini telah terbentuk Tim AIDS di 91 Lapas, Rutan dan Bapas yang telah di kukuhkan dalam
Surat Keputusan Ka. Kanwil / Ka. UPT.
Peningkatan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional, regional maupun internasional
1. Kerjasama Perbatasan
a) Penetapan Pos Lintas Batas Aruk dan Pos Lintas Batas Nanga Badau menjadi TPI Aruk,
di Sambas dan TPI Nanga Badau di Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang ditetapkan
melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.GR.02.01 Tahun
2009 Tanggal 30 April 2009 sebagai upaya pemberdayaan kawasan
perbatasan antara RI dengan Malaysia.
b) Sidang Border Liaison Meeting ke-7 Republik Indonesia-Papua New Guinea tanggal 16
Desember 2009 di Hotel Sultan, Jakarta.
Anggota Delegasi RI bertemu pada hari Minggu 6 Desember 2009 untuk membahas hal-
hal yang akan disampaikan kepada delegasi PNG. Ditjen Imigrasi diwakili oleh kasi Linbat
Timor Leste dan PNG dan kasi wasdaskim Kanim Jayapura.
Permasalahan yang diangkat pada pertemuan tersebut adalah:
- perbaikan pilar batas;
- mercusuar;
- kemajuan Repatriasi Sukarela;
- pelintas Batas PNG yang bertempat tinggal di Distrik Yabanda Indonesia;
- Pembangunan jalan Mindiptana (RI) Dome (PNG) dan Sota (RI) Weam (PNG);
- Peninjauan kembali Special Arrangement on Traditional and Customary Border
Crossing ;
- Pengaturan pengunjung pada pasar Perbatasan Skouw;
- Penggunaan Kartu Lintas Batas;
- Pembukaan penerbangan langsung Merauke Daru;
- Pembangunan Pos Perbatasan di Waris dan Sota;
- Perbaikan Pagar perbatasan Skouw Wutung;
- Pembangunan Pos Perbatasan di Jeti Distrik Keerom;
- Visa Masuk pelabuhan laut ke Jayapura.
c) Pertemuan Joint Border Committee Ke-27 Republik Indonesia-Papua New Guinea pada
tanggal 17 Desember 2009 di Hotel Borobudur Jakarta.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 101
Joint Border Committee (JBC) RI-PNG adalah sebuah wadah yang menangani masalah
perbatasan RI-PNG. JBC membawahi 3 Joint Sub Committee, yaitu:
- Border Liaison Meeting (BLM), membahas hal teknis terkait kerjasama perbatasan
kedua negara. Diketuai oleh Wagub masing-masing negara,
- Joint Sub Committee on Security Matters (JSCSm) membahas permasalahan
terkait keamanan di perbatasan kedua negara termasuk kerjasama pertahanan.
Diketuai oleh Asop Mabes TNI,
- Joint Technical Sub Commitee on Survey and Demarcation of the Boundary and
Mapping (JTSC-SDM), membahas permasalahan terkait dengan pemetaan
perbatasan kedua negara termasuk pemeliharaan tanda-tanda batas antar negara.
Diketuai Dir. Wilayah Pertahanan, Dep. Pertahanan RI.
2) Kerjasama Bilateral
o Ditjen Imigrasi – Immigration and Checkpoint Authority (ICA) Singapore:
o Ditjen Imigrasi – Belanda:
o Ditjen Imigrasi – UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees),
tentang status pengungsi yang termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia
(RANHAM); dan dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia
o Ditjen Imigrasi – Philipina:
a) Pelaksanaan Maritime CIQS Preparatory Activity for the 7th ASEM conference on
Counter Terrorism
b) The 13th Meeting of the ASEAN Directors General of Immigration Departments and
Heads of Consular Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) pada tanggal
23 November 2009 di Manila, Philipina. Pertemuan merekomendasikan beberapa hal
antara lain :
- Indonesia telah meratifikasi ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption
(Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai pembebasan Visa) pada tanggal 22
Mei 2009 melalui PP No. 19 tahun 2009;
- Rencana pelaksanaan The Ad-Hoc Technical Working group (ATWG) on the Financial
Reimburesement Procedures di Indoenesia adak dibicarakan dan didiskusikan
lebih kanjut oleh pihak Ditjen Protokol dasn Konsuler Kementerian Luar Negeri RI
bekerjasama dengan Dirjenim Depkumham RI.
- Ditjenim akan turut serta mendukung ASEAN Political Security Community (APSC)
yang direkomendasikan oleh Sekretariat ASEAN dengan misi untuk menciptakan
perdamaian antar negara anggota ASEAN, penegakan keadilan demokrasi dan
penciptaan lingkungan yang harmonis serta peningkatan kerjasama antar negara
anggota ASEAN dalam memerangi isu keamanan regional di bidang terorisme,
trafficking in person, drug trafficking dan perlindungan kedaulatan batas negara;
- Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan penelaahan lebih lanjut terkait
dengan skema Common ASEAN Visa (seruoa dengan Schengen Visa di UNI Eropa);
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 102
- The Agreement on the privileges and Immunities of the Association of the
Southeast Asian Nations (ASEAN) telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri
negara anggota ASEAN di Cha-am Hua Hin pada tanggal 25 Oktober 200;
- Rencana penyelenggaraan the 14th DGICM Meeting akan dilaksanakan di Myanmar
pada bulan November 2010.
5) Ditjen Imigrasi – Australia:
Joint Presentation KJRI Sydney dan DIAC tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan
Bekerja dan Berlibur pada tanggal 03 Juli 2009. Ditjen Imigrasi diwakili oleh Direktur
Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri dan Kasubag TU. Tujuan sosialisasi ini untuk
menyambungkan komunikasi antara Ditjen Imigrasi sebagai pembuat kebijakan dan
Perwakilan Indonesia di Australia sebagai pelaksana kebijakan.
6) Ditjen Imigrasi – Singapura:
Pelaksanaan SOM II APEC Bussiness Mobility Group 2009 pada tanggal 02-03 Agustus
2009 di Singapura. Ditjen Imigrasi diwakili oleh Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar
Negeri dan Pejabat Imigrasi. Forum ini membahas isu-isu terkait dengan pengamanan dan
fasilitasi pergerakan pelaku ekonomi negara-negara anggota APEC. Fungsi utama forum
ini adalah untuk pertukaran informasi mengenai perkembangan kebijakan keimigrasian
dari masing-masing ekonomi APEC.
7) Pertemuan Bilateral Tingkat Tinggi Direktur Jenderal Imigrasi dengan Delegasi Tingkat
Tinggi Australia pada tanggal 14 September 2009 bertempat di Ruang Adiwinata Lt. 8
Ditjenim.
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi, dan terdiri atas
Delegasi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri RI. Pertemuan
Bilateral tersebut membahas topik-topik sebagai berikut:
a) Perkembangan terkini mengenai Tren dan Modus Operandi;
b) Pendekatan Kerjasama Whole of Government Approach;
c) Penanganan dan perawatan migrant non regular.
Peningkatan sarana dan prasarana hukum
1. Sistem Informasi Keimigrasian
a. Pemeliharaan Sistem e-Office Keimigrasian
Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin agar sistem e-Office
yang telah terbangun di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dapat berjalan lancar dalam
mendukung kinerja dan pelayanan keimigrasian khususnya bagi warganegara asing (WNA)
serta kegiatan fasilitatif pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manajemen
dokumen keimigrasian.
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin maupun insidentil apabila timbul permasalahan yang
menyangkut teknis aplikasi, perangkat keras maupun jaringan komputer pada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi.
b) Pengembangan Sistem e-Office Keimigrasian
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 103
Pengembangan Sistem e-Office Keimigrasian pada dasarnya dilaksanakan selain sebagai
akibat adanya kebutuhan yang timbul oleh karena peningkatan pelayanan WNA di kantor
Imigrasi juga merupakan sebuah konsekuensi atas pemanfaatan teknologi informasi yang
telah diadopsi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengembangan Sistem e-Office ini
merupakan kegiatan kelanjutan dari implementasi teknologi infromasi dan mikroelektronika
Direktorat Jenderal Imigrasi yang tergelar di Kantor Pusat, Divisi Keimigrasian, dan Kantor
Imigrasi.
Beberapa kegiatan dalam pengembangan e-Office keimigrasian antara lain :
1) Pembuatan sistem Identity Management (IdM)
Sistem IdM yang dibuat pada pengembangan e-Office ini bertujuan untuk melakukan
administrasi terhadap hak dan kewenangan kepegawaian untuk mengakses suatu
aplikasi serta melakukan inventarisasi atas status diri setiap pegawai yang ada di
lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pembuatan sistem Single Sign On (SSO) dan interface pada portal imigrasi,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, layanan visa dan izin tinggal, penerbitan SPRI
serta penyidikan dan penindakan.
Sistem SSO adalah sistem yang akan mengatur proses identifikasi dan login seluruh
pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi, sehingga seorang petugas cukup melakukan 1
(satu) kali login untuk mengakses sistem-sistem yang telah dimiliki oleh Ditjen Imigrasi.
Sistem SSO ini akan terintegrasi langsung dengan sistem IdM untuk menentukan hak
akses seorang pegawai kapada Sistem.
2) Pembuatan modul interface dengan aplikasi BCM
Dengan implementasi proyek BCM, sistem akan memerlukan data dari Sistem Visa dan
Izin Tinggal untuk proses verifikasi pada lalu lintas WNA. Untuk itu diperlukan interface
yang dapat menyambungkan sistem e-Office ke sistem BCM melalui aplikasi Enterprise
Data Acces Services (EDAS) yang dibangun oleh programmer sistem BCM.
3) Pembuatan aplikasi Work and Holiday Visa (WHV)
Aplikasi WHV merupakan aplikasi baru sebagai bagian dari pelayanan izin keimigrasian
dalam Sistem e-Office Keimigrasian sebagai tindak lanjut dari Memorandum of
Understanding (MoU) antara Menteri Hukum dan HAM RI dengan Menteri Imigrasi dan
Kewarganegaraan Australia yang ditandatangani pada 3 Maret 2009.
Aplikasi Sistem WHV ini diimplementasikan di 6 (enam) TPI yaitu Soekarno Hatta
(Jakarta), Ngurah Rai (Bali) Polonia (Medan), Juanda (Surabaya) dan Batam Center
(Batam).
4) Penambahan perangkat di PUSDAKIM
Dengan bertambahnya sistem aplikasi yang tersimpan dalam PUSDAKIM berakibat pada
perlunya penambahan perangkat/modul agar dapat menunjang peningkatan kapasitas
fungsi dan kinerja PUSDAKIM sebagai pusat kendali seluruh kesisteman yang ada
didalamnya.
Penambahan perangkat yang dilakukan meliputi penambahan Power Distribution Unit
(PDU) beserta modul batere, penambahan Air Condition (AC) presisi, perangkat kamera
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 104
Close Circuit Television (CCTV) pada Pusdakim dan ruang listrik, penambahan perangkat
server untuk mempercepat proses layanan serta sistem pengamanan jaringan terpadu
(Unified Threat Management).
5) Pemeliharaan Sistem Penerbitan SPRI
Untuk menjamin kelancaran Sistem Penerbitan SPRI yang telah dibangun sebelumnya
maka perlu untuk dilaksanakan kegiatan pemeliharaan atas sistem tersebut yang
meliputi pemeliharaan sistem aplikasi (software) dan pemeliharaan perangkat keras
(hardware) dimana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin ataupun insidentil jika
timbul permasalahan.
Dalam aplikasi ini, setiap permasalahan dan tindaklanjut atas solusi/tanggapan yang
disampaikan dapat termonitor setiap saat.
6) Pengembangan Sistem Penerbitan SPRI
Kegiatan Pengembangan Sistem SPRI dilaksanakan mengingat adanya keperluan untuk
menerjemahkan setiap peraturan yang ada ke dalam aplikasi Sistem SPRI dan adanya
tujuan untuk menciptakan pelaksanaan pelayanan SPRI yang lebih cepat serta
terstandarisasi dengan baik serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
Untuk pengembangan sistem SPRI, antara lain telah dilaksanakan :
a) Penambahan Perangkat di kantor Imigrasi dan PUSDAKIM
Sesuai kebutuhan yang meningkat, diadakan penambahan perangkat keras dan
software pendukungnya untuk peningkatan pelayanan di kantor Imigrasi berupa PC,
scanner, passport printer, passport/MRTD reader, mesin laminasi paspor, dan
lain-lain. Sedangkan di PUSDAKIM antara lain diadakan penambahan storage untuk
penyimpanan data aplikasi SPRI.
b) Pembuatan aplikasi untuk Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM
c) Pembuatan modul interface antara Sistem SPRI dengan aplikasi BCM
Sistem BCM memerlukan data dari Sistem SPRI untuk kegiatan pengecekan lalu
lintas WNI. Untuk itu diperlukan interface yang dapat menyambungkan sistem SPRI
ke sistem BCM melalui aplikasi Enterprise Data Acces Services (EDAS) yang
dibangun oleh programmer sistem BCM.
d) Pembangunan Ruang Key Management System (KMS)
Ruang KMS merupakan sarana yang akan dipergunakan untuk penerbitan paspor
elektronik (e-passport) sebagai kontrol bagi pemberian kewenangan dalam
memasukkan data pada chip yang akan terdapat pada paspor elektronik tersebut.
Pada Ruang KMS telah dipasang sarana berupa mesin pendingin (AC), CCTV untuk
monitoring dan alat pendeteksi kebakaran.
e) Pengadaaan Perangkat untuk Kanim Baru
Sistem SPRI telah terpasang di 107 kantor Imigrasi, dan tahun ini ditambah
perangkat untuk satu kantor Imigrasi baru yaitu Kantor Imigrasi Tobelo (Maluku
Utara). Perangkat yang dipasang di Kantor Imigrasi Tobelo meliputi seluruh jenis
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 105
yaitu PC, document scanner, mesin printer paspor, MRTD scanner/reader, kamera,
finger scanner, dan lain-lain.
f) Pengadaan Mobile Unit
Mobile Unit merupakan perangkat yang dapat digunakan dalam pelayanan paspor
secara mobile untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di tempat yang jauh dari letak
Kantor Imigrasi dan pelayanan untuk orang sakit ataupun bagi V-VIP. Mobile unit
sangat bermanfaat seperti dalam pelayanan paspor untuk jamaah haji. Mobile Unit
terdiri dari laptop, kamera dan finger scanner.
g) Perubahan dan penyempurnaan aplikasi dalam rangka perubahan SOP (Standard
Operating Procedures) pelayanan SPRI yang lebih cepat dan akurat.
Kondisi yang terjadi di lapangan/daerah dan beberapa perkembangan atas
ketentuan/ peraturan yang berlaku mengakibatkan perlu adanya perubahan dan
penyempurnaan terhadap aplikasi Sistem Penerbitan SPRI. Perubahan yang telah
dibuat antara lain merubah alur proses pemindaian dokumen persyaratan paspor
tidak lagi di awal proses namun diubah menjadi di bagian tengah proses sebelum
proses pencetakan paspor.
7) Pemeliharaan Sistem Visa on Arrival (VoA)
Visa on Arrival (VoA) merupakan salah satu kemudahan dalam pemberian pelayanan
keimigrasian bagi warganegara asing pengguna fasilitas VoA dimaksud. Sistem VoA
merupakan sistem yang belum seci stand-alone untuk TPI kecil ataupun Local Area
Network (LAN) untuk TPI besar
8) Pengadaan Sistem Border Control Management (BCM), Cekal dan Penyidikan dan
Penindakan Keimigrasian
Pihak DIAC telah memfasilitasi pelaksanaan User Acceptante Test (UAT) Sistem BCM
yang dilakukan di Kantor SITA di Sydney- Australia pada tanggal 6 sampai dengan 11
Desember 2009. Selain pejabat Ditjen Imigrasi dan Tim TIK, UAT juga diikuti oleh
perwakilan dari Kantor Imigrasi Soekarno Hatta serta melibatkan In-house Consultant
dari IOM Jakarta.
Aplikasi Rudenim dibuat untuk kegiatan di Rumah Detensi Imigrasi sejak dari registrasi
hingga pemulangan deteni, sehingga memudahkan dan mempercepat proses
penanganan deteni serta pelaporannya.
9) Jasa Konsultasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan ini merupakan sarana untuk mengetahui seluruh kesisteman dalam SIMKIM di
Direktorat Jenderal Imigrasi ditinjau dari berbagai perspektif sehingga didapat sebuah
hasil berupa gambaran utuh SIMKIM. Diharapkan melalui kegiatan ini Direktorat Jenderal
Imigrasi mendapat masukan atas hal-hal yang dibutuhkan untuk peningkatan dan
pengembangan kesisteman sebagai acuan/pedoman bagi pengembangan SIMKIM di
masa mendatang.
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi review atas desain SIMKIM yang telah ada, peninjauan
lapangan di Kantor Pusat dan beberapa Kantor Imigrasi, serta inventarisasi atas seluruh
kesisteman yang telah dibangun.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 106
10) Evaluasi Implementasi Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika
Evaluasi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke Kantor Imigrasi dan TPI
termasuk di Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,
untuk mengetahui kondisi perangkat keras dan aplikasi yang ada serta penerapan
aplikasinya oleh masing-masing petugas di lapangan. Disamping itu juga dilakukan
peninjauan kondisi infrastruktur yang menyangkut kelistrikan, penempatan perangkat
keras seperti server, penangkal petir, dan pengamanan secara umum.
Kegiatan evaluasi ini telah dilaksanakan di 95 (sembilan puluh lima) lokasi kantor
Imigrasi di seluruh Indonesia dan juga Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI. Evaluasi dilaksanakan oleh sebuah tim kecil terdiri dari
tiga orang yang pada umumnya adalah seorang pejabat struktural dan dua orang
pegawai teknis komputer (Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau
Tim TIK).
Selain peninjauan lapangan, dalam kegiatan kunjungan tersebut juga diadakan diskusi,
dialog serta sosialisasi tentang berbagai hal menyangkut penerapan, pemeliharaan dan
pengamanan maupun rencana pengembangan SIMKIM yang akan berimplikasi terhadap
kegiatan di Kantor Imigrasi ataupun Divisi Keimigrasian. Diskusi/dialog dan sosialisasi
tersebut ditujukan untuk menambah pengetahuan petugas di lapangan mengenai
operasionalisasi perangkat dan aplikasi serta penanganan permasalahan.
11) Pembaharuan Format dan Desain Perdim dan Blanko Dokumen Keimigrasian (Dokim)
Kegiatan penggantian / perubahan dan desain beberapa blanko Dokumen Keimigrasian,
seperti blanko KITAS/KITAP, Stiker Visa, Pas Lintas Batas (PLB) dan Buku Pengawasan
Orang Asing (POA) ini ditujukan untuk menambahkan beberapa unsur pengaman berupa
bahan, kertas dan tinta dengan security fitur barcode hologram dan nomor perporasi.
Selanjutnya untuk tahap pengadaan blanko KITAS dan KITAP desain baru termasuk
perangkat pencetakan akan dilaksanakan tahun 2010.
12) Pengadaan tas pengiriman (seperti diplomatic bag) untuk pendistribusian Dokumen
Keimigrasian.
Untuk pembuatan desain dan pengadaan tas pengiriman dokumen keimigrasian telah
selesai dilaksanakan. Sedangkan penggunaannya, direncanakan baru mulai tanggal 26
Januari 2010 untuk pengiriman blanko dokumen keimigrasian (SPRI, SPLSP, Buku POA,
Buku PLB, Stiker Visa Perwakilan RI, Stiker Visa On Arrival (VOA), KITAS, KITAP, Formulir
Perdim untuk pelayanan WNI dan orang asing, A/D Card WNI, dan A/D Card WNA
keseluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Up. Divisi Keimigrasian dan
Voucher Visa On Arrival (VOA) kepada kantor pusat Bank BNI 46.
Di bidang Pemasyarakatan
1. Peningkatan Kapasitas hunian di lembaga pemasyarakatan
Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penanganan masalah over
kapasitas antara lain dengan menambah kapasitas hunian narapidana dan tahanan melalui
serangkaian pembangunan LAPAS/RUTAN sebagai berikut :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 107
1) Bangun Baru
Upaya meningkatkan kapasitas hunian dilakukan secara berkesinambungan untuk mengatasi
kondisi over kapasitas. Pembangunan baru lapas/rutan pada masa pembangunan tahun
2004-2009 telah mencapai 66 lapas/rutan dengan perkiraan peningkatan kapasitas
sebanyak 21.050 orang. Saat ini yang telah operasional penuh 22 UPT, operasional minimal 11
UPT dan yang belum operasional 33 UPT. Lahan untuk pembangunan lapas rutan tersebut
sebanyak 7 UPT merupakan asset Dep. Hukum dan HAM, 1 UPT melalui pengadaan dan sisanya
sebanyak 58 UPT adalah pemberian Pemerintah Daerah setempat. Peningkatan kapasitas
melalui pembangunan baru secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel
DATA PENINGKATAN KAPASITAS HUNIAN DENGAN PEMBANGUNAN BARU(PEMBANGUNAN 2004-2009)
NO WILAYAH/UPTRENCANA
KAPASITAS
TAHUNPEMBANGUNAN
TAHUN
OPERASIONAL
KET.
PNH MIN BLM
1 2 3 4 5 6 7 8
NAD
1 Lapas Narkotika Langsa 500 2006 √ Lahan pemberian Pemda
2 Rutan Bener Meriah 250 2009 √ Lahan pemberian Pemda
SUMATERA UTARA
3
Lapas Narkotika Pematang
siantar500 2008
√ Lahan pemberian Pemda
4 Lapas Langkat 300 2009 √ Lahan pemberian Pemda
SUMATERA BARAT
5 Lapas Narkotika Sawah Lunto 500 2008 √ Lahan pemberian Pemda
6 Lapas Lubuk Basung 350 2007 √ Lahan pemberian Pemda
7 Lapas Dharmasraya 350 2009 √ Lahan pemberian Pemda
KEPULAUAN RIAU
8 Lapas Narkotika Tanjung Pinang 500 2009 √ Lahan pemberian Pemda
BANGKA BELITUNG
9 Lapas Narkotika Pangkal Pinang 500 2009 √ Lahan pemberian Pemda
JAMBI
10 Lapas Sorolangun 350 2008 √ Lahan pemberian Pemda
11
Lapas Muara Sabak (Tanjung
Jabung Timur)350 2008
√ Lahan pemberian Pemda
12 Lapas Kuala Tungkal 300 2004 √ Lahan pemberian Pemda
1 2 3 4 5 6 7 8
SUMATERA SELATAN
13 Lapas Narkotika Lubuk Linggau 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
LAMPUNG
14 Lapas Way Kanan 350 2006 √ Lahan pemberian Pemda
15 Lapas Gunung Sugih 350 2006 √ Lahan pemberian Pemda
BANTEN
16 Rutan Tangerang 400 2005 √ Lahan pemberian Pemda
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 108
17 Rutan Cilegon 300 2009 √ Lahan pemberian Pemda
DKI JAKARTA
18 Lapas Salemba 400 2006 √ Lahan Aset Depkumham
19 Rutan Cipinang 800 2006 √ Lahan Aset Depkumham
JAWA BARAT
20 Lapas Banjar 400 2007 √ Lahan pemberian Pemda
21 Lapas Narkotika Bandung 500 2005 √ Lahan pemberian Pemda
22 Lapas Cibinong 500 2005 √ Lahan pemberian Pemda
23 Lapas Anak Bandung 250 2009 √ Lahan Aset Depkumham
24 Lapas Wanita Bandung 350 2005 √ Lahan Aset Depkumham
JAWA TENGAH
25
Lapas Pasir Putih
Nusakambangan500 2005
√ Lahan Aset Depkumham
26 Lapas Narkotika Nusakambangan 500 2004 √ Lahan Aset Depkumham
27 Lapas Terbuka Nusakambangan 100 2004 √ Lahan Aset Depkumham
28 Lapas Slawi 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
29 Rutan Batang 300 2004 √ Lahan pemberian Pemda
DIY
30 Lapas Narkotika Jogjakarta 500 2006 √ Lahan pemberian Pemda
31 Rutan Jogjakarta300
2004 √ Lahan pemberian Pemda
JAWA TIMUR
32 Lapas Narkotika Madiun 500 2007 √ Lahan pemberian Pemda
KALIMANTAN BARAT
33 Rutan Landak 250 2004 √ Lahan pemberian Pemda
34 Rutan Bengkayang 250 2004 √ Lahan pemberian Pemda
35 Rutan Sambas 250 2005 √ Lahan pemberian Pemda
KALIMANTAN TENGAH
36 Lapas Narkotika Kasongan 500 2007 √ Lahan pemberian Pemda
37 Rutan Tamiyang Layang 250 2008 √ Lahan pemberian Pemda
KALIMANTAN SELATAN
38 Lapas Banjarbaru 350 2007 √ Lahan pemberian Pemda
39 Rutan Banjarmasin 350 2008 √ Lahan pemberian Pemda
40 LPKN Tanjung 250 2004 √ Lahan pemberian Pemda
41 Rutan Kandangan 200 2004 √ Lahan pemberian Pemda
KALIMANTAN TIMUR
42 Lapas Nunukan 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
43 Lapas Bulungan 350 2007 √ Lahan pemberian Pemda
44 Rutan Bontang 250 2008 √ Lahan pemberian Pemda
SULAWESI TENGAH
45 Cabrutan Leok 150 2005 √ Lahan pemberian Pemda
GORONTALO
46 Rutan Boalemo 250 2004 √ Lahan pemberian Pemda
47 Lapas Pohuwato 350 2008 √ Lahan pemberian Pemda
SULAWESI SELATAN
48 Lapas Wanita Sungguminasa 250 2004 √ Lahan pemberian Pemda
49 Lapas Narkotika Sungguminasa 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
SULAWESI TENGGARA
50 Rutan Unaaha 250 2004 √ Lahan pemberian Pemda
51 Lapas Bau-Bau 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 109
BALI
52 Lapas Narkotika Bangli 500 2009 √ Pengadaan Lahan
NTB
53 Lapas Terbuka Mataram 100 2004 √ Lahan pemberian Pemda
NTT
54 Lapas Lembata 350 2007 √ Lahan pemberian Pemda
55 Lapas Wanita Kupang 250 2007 √ Lahan pemberian Pemda
56 Rutan Kupang 250 2007 √ Lahan pemberian Pemda
57 Lapas Terbuka Waikabubak 150 2004 √ Lahan pemberian Pemda
MALUKU
58 Lapas Piru 300 2006 √ Lahan pemberian Pemda
MALUKU UTARA
59 Lapas Ternate 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
60 Lapas Tobelo 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
61 Rutan Ternate 150 2008 √ Lahan pemberian Pemda
62 Lapas Jailolo 300 2006 √ Lahan pemberian Pemda
63 Rutan Weda 200 2009 √ Lahan pemberian Pemda
PAPUA
64 Lapas Narkotika Jayapura 350 2004 √ Lahan pemberian Pemda
PAPUA BARAT
65 Rutan Bintuni 200 2009 √ Lahan pemberian Pemda
66 Cabrutan Teminabuan 150 2008 √ Lahan pemberian Pemda
JUMLAH 21.050 22 11 33
2) Bangun Kembali
Peningkatan kapasitas hunian juga dilakukan dengan merenovasi bangunan Lapas/Rutan
yang sudah ada. Selama tahun 2004-2009 telah dilakukan pembangunan kembali lapas/rutan
sebanyak 24 lapas/rutan dengan perkiraan peningkatan kapasitas sebanyak 9.850 orang.
Saat ini yang telah operasional penuh 9 UPT dan yang belum operasional 15 UPT. Lahan untuk
pembangunan lapas rutan tersebut sebanyak 4 UPT merupakan asset Dep. Hukum dan HAM
dan sisanya sebanyak 20 UPT adalah pemberian Pemerintah Daerah setempat. Berikut
disajikan perkiraan peningkatan kapasitas hunian dengan melakukan pembangunan kembali,
sebagai berikut:
NO WILAYAH/UPTRENCANA
KAPASITASTAHUN
PEMBANGUNAN
TAHUNOPERASIONAL KET.
PNH MIN BLM
1 2 4 6 7 8 9
SUMATERA UTARA
1 Lapas Medan 1000 2004 √ Lahan Aset Depkumham
RIAU
2 Lapas Pekanbaru (Kulim) 500 2004 √ Lahan pemberian Pemda
SUMATERA SELATAN
3 Lapas Palembang (Merah Mata) 500 2004 √ Lahan pemberian Pemda
4 Lapas Muara Enim 400 2006 √ Lahan pemberian Pemda
BENGKULU
5 Lapas Bengkulu 500 2007 √ Lahan Pemberian Pemda
DKI JAKARTA
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 110
6 Lapas Klas I Cipinang 1000 2004 √ Lahan Aset Depkumham
7 Rutan Jakarta Pusat 1000 2004 √ Lahan Aset Depkumham
JAWA BARAT
8 Lapas Sukabumi 400 2005 √ Lahan pemberian Pemda
9 Lapas Garut 300 2004 √ Lahan pemberian Pemda
JAWA TENGAH
10 Lapas Batu 500 2005 √ Lahan Aset Depkumham
11 Lapas Purwokerto 500 2009 √ Lahan pemberian Pemda
1 2 3 4 5 6 7 8
KALIMANTAN TIMUR
12
Lapas Samarinda (LKN
Samarinda) 500
2008
√ Lahan pemberian Pemda
SULAWESI UTARA
13 Rutan Amurang 250 2005 √ Lahan pemberian Pemda
14 Lapas Bitung 300 2004 √ Lahan pemberian Pemda
SULAWESI TENGAH
15 Lapas Luwuk 300 2008 √ Lahan pemberian Pemda
SULAWESI SELATAN
16 Lapas Anak Pare-pare 350 2007 √ Lahan pemberian Pemda
17 Rutan Makale 200 2008 √ Lahan pemberian Pemda
18 Rutan Sidrap 200 2005 √ Lahan pemberian Pemda
19 Rutan Sengkang 200 2005 √ Lahan pemberian Pemda
20 Rutan Selayar 200 2006 √ Lahan pemberian Pemda
21 Rutan Bantaeng 200 2008 √ Lahan pemberian Pemda
MALUKU
22 Cabrutan Saumlaki 150 2006 √ Lahan pemberian Pemda
23 Rutan Namlea 250 2006 √ Lahan pemberian Pemda
MALUKU UTARA
24 Cabrutan Labuha 150 2006 √ Lahan pemberian Pemda
JUMLAH 9850 9 0 14
Keterangan:
22.066 : prediksi jumlah penambahan kapasitas hunian pertahun.
500 : kapasitas hunian setiap lapas/rutan
100 : jumlah kebutuhan petugas setiap lapas/rutan.
Catatan: Upaya untuk melakukan prediksi sebagaimana diungkapkan diatas didasarkan pada
asumsi PB, CB, dan CMB rata-rata pertahun adalah 20.000 orang.
Rencana Pembangunan Baru Tahun 2010
Pada tahun 2010 akan dilakukan pembangunan 5 lapas/rutan baru dengan perkiraan peningkatan
kapasitas sebanyak 1.600 orang yang seluruh lahannya disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat,
berikut ini rincian rencana pembangunan baru Lapas/Rutan tahun 2010 :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 111
DATA RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS HUNIAN
DENGAN PEMBANGUNAN BARU TAHUN 2010
NO WILAYAH/UPTRENCANA
KAPASITASTAHUN
PEMBANGUNAN
TAHUN
OPERASIONAL KET.
PNH MIN BLM
1 2 3 4 5 6 7 8
SUMATERA UTARA
1 Rutan Humbang Hasundutan 300
2010
√
Lahanpemberan
Pemda
RIAU
2 Lapas Palalawan 300
2010
√
Lahan pemberian
Pemda
LAMPUNG
3. Lapas Anak Bandar Lampung 200
2010
√
Lahan pemberian
Pemda
SULAWESI UTARA
4 Lapas Wanita Manado 300
2010
√
Lahan pemberian
Pemda
5 Lapas Narkotika Manado 500
2010
√
Lahan Pemberian
Pemda
JUMLAH 1.600 5
Untuk memperoleh keseimbangan antara kapasitas hunian dengan isi Lapas/Rutan diperlukan anggaran
yang sangat besar untuk pembangunan Lapas/Rutan guna menambah kapasitas. Sebagai alternatif
pemecahan masalah tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijaksanaan dengan
mengurangi isi hunian Lapas Rutan melalui percepatan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti
Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) serta pemerataan isi hunian Lapas/Rutan melalui
pemindahan narapidana baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Melalui kebijakan tersebut
diharapkan prosentase penambahan hunian minimal sama atau kurang dari prosentase penambahan
kapasitas.
9. Program Penegakan Hukum dan HAM
Di bidang HAM
Selama tahun 2009 pengaduan masyarakat atas permasalahan HAM yang dikomunikasikan sebanyak
636, sedangkan yang tidak dikomunikasikan sebanyak 44. Apabila diklasifikasikan atas permasalahan
HAM sebagian besar berkaitan dengan : a) Kasus pertanahanan; b) Diskriminatif; c) kekerasan/
penganiayaan; d) pengupahan; e) Hak atas rasa aman. Dari sejumlah kasus (680), telah dilakukan
penelaahan sejumlah 115, dan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang sejumlah 362. Dari
hasil koordinasi kasus-kasus tersebut ternyata pada posisi akhir Desember telah diselesaikan 74
sedangkan kasus yang tidak ditindaklanjuti 129.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 112
LAPORAN KEGIATAN RANHAM
No. Jumlah Institusi Pelaksana RANHAMPersentase Yang Sudah Mengirikan Laporan
Propinsi Kabupaten Kota K/L Pemerintah
1. 33 Propinsi, 277 Kabupaten, 71 Kota
dan 19 Kementerian/Lembaga
Pemerintah
100 % 68,40% 73% 46,34%
TOTAL 100 % 68,40% 73% 46,34%
Di bidang keimigrasian
dilaksanakan penegakkan hukum khususnya terkait dengan keberadaan dan lalu lintas orang yang ke
luar masuk wilayah NKRI.
1. Cegah Tangkal (Cekal)
a. Enhanced Cekal System (ECS) yang merupakan proyek bantuan Australia telah diserah
terimakan kepada Ditjen Imigrasi pada tanggal 06 Agustus 2008. Sistem ini telah
diintegrasikan dengan jaringan e-Office, sehingga seluruh Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM serta Kantor Imigrasi dapat mengakses data Cegah Tangkal secara on line.
b. Data Cekal
Data Cekal periode Januari - Desember 2009 yaitu:
a) Pencegahan
- baru : 645 orang
- perpanjangan : 195 orang
- cabut/berakhir : 211 orang
- Penangkalanbaru : 517 orang
- perpanjangan : 224 orang
- cabut/berakhir : 68 orang
2. Penindakan Keimigrasian
1) Sebagai tindak lanjut atas Technical Cooperation Arrangement on Management Care of
Irregular Immigrant Project yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Imigrasi dan
Chief of Mission IOM Indonesia pada tanggal 26 Maret 2008, telah dibentuk Rumah Detensi
Imigrasi Pusat di Tanjung Pinang.
Rumah Detensi Imigrasi Pusat di Tanjung Pinang dibangun dengan kapasitas 600 deteni dan
saat ini menampung 143 orang deteni terdiri dari 117 orang imigran ilegal dan 26 orang
immigratoir.
2) Terkait dengan makin maraknya kedatangan imigran ilegal di berbagai wilayah Indonesia,
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani permasalahan tersebut harus didasarkan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek-aspek
kemanusiaan.
Adapun data dan jumlah orang asing yang ditangani IOM dan UNCHR adalah sebagai berikut:
a) IOM : sebanyak 1110 WNA;
b) UNHCR : Pengungsi sebanyak 356 WNA, Pencari Suaka
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 113
sebanyak 1606 WNA dan yang kembali ke negara asal secara
sukarela sebanyak 142 WNA.
3) Pendetensian
Orang asing yang dilakukan pendentesian pada ruang Detensi Imigrasi Ditjen Imigrasi dalam
rangka pemulangan/pengusiran ke negara asal atau ke negara ketiga, keadaan per 31
Desember 2009 terdapat 19 (sembilan belas) orang deteni dengan rincian: 5 (lima) orang
Warga Negara Afghanistan dan 14 (empat belas) orang Warga Negara Srilanka.
4) Pendeportasian
Jumlah orang asing yang dideportasi dari Direktorat Penyidikan dan Penindakan
Keimigrasian selama periode Januari - Desember 2009 adalah sebanyak 2.504 orang.
3. Intelijen Keimigrasian
1) Kegiatan Pelatihan
a) Laporan Mengikuti Program Pelatihan Bagi Penegak Hukum Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
b) Laporan Mengikuti Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Aparat Penegak
Hukum dan Pelayanan Publik TA 2009.
c) Laporan mengikuti workshop “Immigration Intelligence Best Practice Exchange” di
Canberra dan Melbourne, Australia Tanggal 12-15 Mei 2009.
d) Mengikuti Pelatihan “CHECKPOINT COMPETENCIES PASSENGER CLEARANCE MODULE FOR
DIRECTORATE GENERAL IMMIGRATION” di Batam Dan Singapura, Tanggal 09 - 11 Juni
2009.
e) Mengikuti Pelatihan Defense Intelligence Research and Analysis Course (DIRAC) ke-8 TA
2009
f) Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Jaringan Intelijen Keimigrasian
Penegakkan hukum di bidang pemasyarakatan
Yaitu melayani dan menangani pembinaan di dalam Rutan, Lapas, dan Bapas kepada masyarakat yang
melakukan pelanggaran hokum serta pemeliharaan barang-barang rampasan Negara dari hasil
kejahatan/pelanggaran hokum di Rupbasan
Tabel
Data Hunian Lapas/Rutan
URAIANT a h u n
2005 2006 2007 2008 2009
Penghuni :
Tahanan Dewasa dan Pemuda 38.672 47.121 51.949 54.628 56.083
Tahanan Anak 1.610 1.582 2.360 2.966 2.188
Narapidana 50.770 62.189 71.507 75.447 79.023
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 114
Anak Didik 1.801 1.852 2.179 2.944 3.540
Jumlah 92.853 112.744 127.995 135.985 132.372
Selisih Penambahan Penghuni 19.891 15.251 7.990 4.849
Kapasitas 68.141 76.550 86.550 88.599 90.853
Selisih Penambahan Kapasitas 8.409 10.000 2.049 2254
Over Kapasitas 36.194 41.445 47.386 41.519
Tabel di atas terlihat bahwa tingkat hunian Lapas/Rutan terus mengalami peningkatan yang cukup
signifikan. Rata-rata kenaikan jumlah penghuni dari tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah 11,7%
bandingkan dengan rata-rata peningkatan kapasitas hunian yang dilakukan rata-rata sebesar 7,21%
dari data di atas diketahui bahwa rata-rata kenaikan jumlah penghuni ± 1½ kali lipat dari rata-rata
peningkatan kapasitas hunian. Sampai dengan bulan September 2009 over kapasitas di Lapas/Rutan
telah mencapai 56%.
Apabila dibandingkan antara kapasitas hunian tahun 2009 dengan jumlah narapidana dan tahanan
maka terdapat selisih sebesar 50.874 orang. Kondisi ini secara jangka pendek dapat diimbangi
dengan melaksanakan pemindahan narapidana dan tahanan dengan tetap memperhatikan
kepentingan pembinaan dan keamanan.
90.853
88.599
132.372
135.985
41.519
47.386
2009
2008
OVER
ISI
KAPASITAS
Sumber : Dit. Bina Reg-Sta 2009
Selanjutnya berkaitan dengan anak didik pemasyarakatan dapat dikemukakan data sebagai berikut:
TabelJumlah Anak Didik Pemasyarakatan
Jenis Pidana Des 2009
Anak Sipil -
Anak Negara 118
Anak Pidana terdiri dari : B.1 B.II.a B.II.b B.III
1.785
1.260
142
72
Jumlah 3.377
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 115
Sumber : Dit. Bina Reg-Sta 2009
Data di atas menggambarkan bahwa jumlah anak pidana lebih banyak dari jumlah anak negara. Hal ini
menunjukkan bahwa hakim lebih banyak menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dari pada memberikan putusan berupa tindakan.
Tabel
Jumlah Tahanan Seluruh Indonesia
Menurut Tingkat Penahanan
Tingkat PenahananPemudaDewasa
Anak Jumlah
A.I (Kepolisian) 8.625 200 8.825
A.II (Kejaksaan) 14.219 574 14.793
A.III (Pengadilan Negeri) 24.936 815 25.751
A.IV (Pengadilan Tinggi) 1.160 60 1.220
A.V (Mahkamah Agung) 694 12 706
Jumlah 49.634 1.661 51.295
Sumber : Dit. Bina Reg-Sta
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah tahanan yang berada dalam penahanan pengadilan
negeri adalah paling banyak, yaitu 25.751 orang (tahanan dewasa, pemuda dan anak).
Selain tahanan yang berada pada Rutan/Cabang Rutan yang langsung berada di bawah
pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat pula tahanan yang berada di Cabang
Rutan pada Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM
R.I Nomor : M.01.PR.07.03 tahun 2007), yaitu:
a. Cabang Rutan Jakarta Pusat :
1) Mabes Polri ; jumlah tahanan = 49 orang (per September 2009)
2) Mako Korpbrimob Polri Kelapa Dua ; jumlah tahanan = 4 orang
3) Kejaksaan Agung ; jumlah tahanan = 21 orang (per Oktober 2009)
4) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.10-PR.07.03
Tahun 1996) ; jumlah tahanan = 10 orang
5) Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan R.I (Keputusan Menteri Hukum
dan HAM R.I Nomor : M.10-PR.07.03 tahun 2007) ; jumlah tahanan = tidak ada
Jumlah Narapidana Yang Dipidana Mati Dan Seumur Hidup
Seluruh Indonesia Tahun 2009
Jenis Pidana Jumlah 2009
Mati 101
Seumur Hidup 152
Jumlah 253
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 116
Sumber : Dit. Bina Reg-Sta 2008
Jumlah 253 orang Narapidana yang di jatuhi hukuman Mati dan Seumur Hidup meliputi Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing, sebagian besar berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba
sebagai pengedar dan kasus-kasus terorisme.Tabel
Jumlah Narapidana Bebas Karena Mendapat Remisi
NO URAIANTAHUN
2006 2007 2008 2009
1. Remisi Umum II 5.730 6.641 5.797 5.232
2. Remisi Khusus II(Hari Raya Idul Fitri)
2.402 2.373 1.880 1.793
3. Remisi Khusus II(Hari Raya Natal)
206 312 221 247
4. Remisi Khusus II(Hari Raya Nyepi)
17 16 5 12
5. Remisi Khusus II(Hari Raya Waisak)
24 32 8 17
6. Remisi Khusus II(Hari Raya Imlek)
0 0 7 0
JUMLAH 8.379 9.374 7.918 7.301
Pemberian remisi, selain untuk memberikan motivasi kepada narapidana/ anak pidana agar selalu
berkelakuan baik, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:
Pertama, pemberian remisi dapat menurunkan tingkat tekanan psikologis narapidana sehingga
diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/ Rutan.
Kedua, pemberian remisi sebagai alat untuk mengingatkan narapidana agar senantiasa berkelakuan
baik sehingga tercipta pengkondisian perilaku yang berkesinambungan.
Ketiga, pemberian remisi khususnya kepada narapidana residivis memberikan kontribusi terciptanya
kondisi aman di dalam Lapas/ Rutan.
Keempat, pemberian remisi adalah salah satu refleksi perlindungan hak asasi manusia. salah satu
hak narapidana yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Tabel
Rekapitulasi Tahanan dan Narapidana Warga Negara AsingSeluruh Indonesia Tahun 2009
Tahanan Narapidana Jumlah
144 427 571
Sumber : Dit. Bina Reg-Sta 2009
Sebagian besar Tahanan dan Narapidana Warga Negara Asing (WNA) berasal dari kasus
penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Keberadaan Tahanan dan Narapidana Warga
Negara Asing pada Lapas dan Rutan menimbulkan permasalahan tersendiri karena adanya
perbedaan kultur, sikap dan kebiasaan. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi yang mengatur
penempatan Tahanan dan Narapidana Warga Negara Asing sehingga dapat membantu terciptanya
suasana yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan.
Tahanan dan Narapidana kasus-kasus terorisme (122 orang) sebagian besar ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas I Cipinang, Jakarta. Kondisi ini sangat rawan mengingat Lembaga
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 117
Pemasyarakatan Cipinang sudah mengalami over kapasitas, sehingga berpotensi munculnya gangguan
keamanan dan ketertiban.
Kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M-09.PR.07.10 tahun 2007
tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dinyatakan bahwa Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibidang pelayanan dan penyuluhan, pembinaan,
pendidikan dan bimbingan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai implementasi dari produk hukum.
Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PK.04-10
Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat maupun Peraturan Menteri Nomor :
M.02. PK.04-10 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, maka sebagai
tindak lanjut adalah :
Untuk mengimplementasikan kegiatan bimbingan kemasyarakatan, Dalam konteks pelayanan dan
bimbingan, data yang berhasil dihimpun adalah angka permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
yang mengindikasikan bahwa tahapan dan proses pembinaan berjalan dengan baik. Matriks berikut ini
memperlihatkan rekapitulasi permintaan Litmas narapidana dan anak didik selama tahun 2009 pada
Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.
Tabel
Rekapitulasi Litmas dan Anak Didik Tahun 2009
No. Uraian LitmasDewasa Anak
Pria Wanita Pria Wanita
1.
2.
3.
Litmas Peradilan (PN)
Litmas LP Untuk :
a. Pembebasan Bersyaratb. CMKc. Asimilasi
Litmas : Pembinaan
a. Anak Negarab. Anak Sipilc. Anak Pidana
-
7587
40
109
-
-
-
-
438
5
25
-
-
-
2978
-
-
-
66
-
2043
28
-
-
-
1
-
-
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
a. Pembinaan
1) Keagamaan
Kegiatan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan Warga Binaan Pemasyarakatan serta menyadari
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 118
akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Matriks berikut ini adalah rekapitulasi
pembinaan mental keagamaan pada Lapas dan Rutan selama tahun 2008.
Tabel
Rekapitulasi Pembinaan Mental Rohani
bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan
Tahun 2009
No AgamaPenganut Peserta Kegiatan Guru Agama
Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita
1 Islam 71.725 3.602 58.010 3.102 628 2
2 Protestan 7.492 401 6.726 502 262 -
3 Khatolik 3.014 116 2.535 99 102 -
4 Hindu 812 74 679 83 15 -
5 Budha 1.034 34 382 16 11 1
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
Untuk meningkatkan mutu/ kualitas pembinaan mental keagamaan khususnya Agama Islam,
diupayakan bahwa materi kelas pesantren dapat dilaksanakan pada seluruh Unit Pelaksana
Teknis (UPT) secara berkesinambungan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama
dengan pihak-pihak yang terkait. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas SDM petugas
pembinaan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2) Olah Raga dan Kesenian
Kegiatan olah raga dan kesenian tersebut dilaksanakan agar para tahanan dan Warga Binaan
Pemasyarakatan tidak merasa jenuh dengan harapan akan dapat memulihkan kelelahan dan
memberikan rasa kebersamaan bagi mereka. Kegiatan tersebut dilakukan pada waktu
senggang/ santai setelah yang bersangkutan selesai melakukan pekerjaan. Namun,
pelaksanaan kegiatan olah raga dan kesenian secara umum masih belum berjalan secara
maksimal, salah satunya karena masih kurang baik kualitas maupun kuantitas tenaga-tenaga
pembinaan, khususnya olahraga dan kesenian.
Tabel
Rekapitulasi Rata-Rata Pembinaan Olah Raga Bagi Tahanan
dan WBP Seluruh Indonesia
Tahun 2009
Olah Raga Tahanan Narapidana Anak Didik Jumlah
Senam 24.172 23.388 3926 51.486
Volley 4.867 6.071 1201 12.139
Tenis Meja 3.420 3.668 927 8.015
Catur 3.833 1.806 719 6.358
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 119
TabelRekapitulasi Rata-Rata Pembinaan Kesenian bagi Tahanan
dan WBP Seluruh IndonesiaTahun 2009
Kesenian Tahanan Narapidana Anak Didik Jumlah
Seni Suara 557 916 81 1.554
Seni Musik 1.277 1.662 265 3.204
Seni Tari 249 100 13 362
Nonton TV 762 1.166 182 2.110
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
3) Pendidikan
Kegiatan pendidikan bagi tahanan/narapidana dan anak didik dilakukan melalui pendidikan
formal yang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta pendidikan non formal yang
diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus,
latihan keterampilan dan lain sebagainya.
Pada tahun 2007 ini, terdapat beberapa UPT Pemasyarakatan khususnya Lapas Anak, yang
telah mendapatkan bantuan dana operasional kegiatan dari Kementerian Pendidikan Nasional
(Direktorat Pendidikan Luar Sekolah).
Tabel
Jumlah Kelulusan Dalam Pendidikan Sekolah Selama Menjalani Menjadi Tahanan
Dan Warga Binaan Pemasyarakatan
Tahun 2009
NoJenis
Pendidikan
Lulus Tidak Lulus
Tahanan Napi Andik Tahanan Napi Andik
1. SD 1429 1063 2 347 395 -
2. SLTP 1162 764 1 323 284 -
3. SLTA 1853 1044 - 401 281 -
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2008
Tabel
Jumlah Rata-rata WBP mengikuti Program Pendidikan, dan Guru
NoPendidikan,
Keadaan Murid dan Guru
Jumlah
Peserta Lulus Tidak Lulus
1
Pendidikan Paket :
a. Paket Ab. Paket Bc. Paket C
746
577
285
286
107
89
83
41
75
Jumlah 1608 482 199
2
Pendidikan Formal ;
a. SDb. SMP
490
398
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 120
c. SLTAd. S1
200
97
Jumlah 1185 664 275
3
Keadaan Murid : Pria Wanita
a. SDb. SLTPc. SLTA
396
699
277
4
5
-
Jumlah 1372 9
4
Keadaan Guru Pria Wanita
a. SDb. SLTPc. SLTA
42
64
22
26
37
14
Jumlah 128 77
Tabel
Rekapitulasi Kegiatan Kepramukaan bagi Tahanan dan WBP
Seluruh Indonesia Tahun 2009
No Peserta Pria Wanita
1 Tahanan 489 6
2 Narapidana :
- Dewasa- Pemuda
924
108
22
1
3 Anak Didik :
- Anak Pidana- Anak Negara- Anak Sipil
91
-
-
98
-
-
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
Sedangkan untuk kegiatan kepramukaan, selama tahun 2009 telah diadakan berbagai
kegiatan antara lain : Pendidikan Orientasi Kepramukaan bagi petugas Lapas/ Rutan
sebanyak 3 (tiga) kali; seluruh Lapas Anak telah melaksanakan koordinasi dengan Kwartir
Cabang (Kwarcab) setempat.
Tabel
Rekapitulasi Kegiatan Membaca di Perpustakaan
bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009
No Perpustakaan Agama Pelajaran Cerita Majalah Lain-lain
1 Jenis Buku 17.693 12.672 13.836 10.551 8.577
2Koleksi yang
diberikan5 2 62 172 -
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
Adapun kegiatan perpustakaan pada tahun ini yang sangat menonjol ialah pembenahan
perpustakaan di Lapas Anak Pria Tangerang dengan mengadopsi konsep Rumah Pintar
yang difasilitasi melalui kesepakatan bersama dengan Solidaritas Istri Kabinet Bersatu
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 121
(SIKIB) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kesepakatan bersama tersebut akan
berlangsung selama 5 tahun dan Lapas Anak Pria Tangerang dijadikan model
pengembangan kegiatan serupa bagi Lapas-Lapas lainnya khususnya Lapas Anak di
Indonesia.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola perpustakaan di Lapas/ Rutan,
yakni: manajemen perpustakaan yang belum dikelola dengan baik; masih minimnya
prasarana dan sarana pendukung perpustakaan seperti ruangan dan buku-buku; Sumber
Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan yang masih minim.
Tabel
Rekapitulasi Kegiatan Kejar Paket A dan B
bagi Tahanan dan WBP Seluruh Indonesia Tahun 2009
No Kejar PaketSekarang Baru
Pria Wanita Pria Wanita
1 A 1371 22 1369 14
2 B 815 6 868 7
3 C 110 28 125 7
Sumber : Dit. Bina Bimkemas, 2009
Kegiatan pendidikan non-formal melalui kejar paket merupakan upaya strategik yang dapat
menekan jumlah narapidana/tahanan yang buta huruf atau tidak mendapatkan
kesempatan
pendidikan pada jalur formal, sehingga setelah kembali ke masyarakat, warga binaan
pemasyarakatan dapat membawa bekal ijazah yang dapat dimanfaatkan untuk berperan
serta dalam pembangunan
b. Pembimbingan
Tabel
Data Capaian PB, CMB, dan CB
NO. URAIANTAHUN
2006 2007 2008 Des 09
1. Pembebasan Bersyarat 5.346 9.308 16.728 23.134
2. Cuti Menjelang Bebas 494 2.044 597 446
3. Cuti Bersyarat 0 1.962 3.447 7.460
4. Cuti Mengunjungi
Keluarga511 254 705 223
Jumlah 6.351 13.568 21.477 31.263
Sumber : Dit. Bina Bimkemas 2009
1) Latihan Kerja dan Produksi
Direktorat Bina Latihan Kerja dan Produksi melaksanakan tugas pokok dan fungsi
dalam rangka pengembangan program pembinaan khususnya keterampilan kerja dan
produksi yang ditujukan kepada narapidana. Hal ini dimaksudkan guna memberikan suatu
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 122
usaha pemberian latihan kepada narapidana agar dapat mengaplikasikan bakat dan
minatnya selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Program yang dilaksanakan meliputi program bimbingan latihan keterampilan dan
program kerjasama dengan mitra kerjasama. Jumlah UPT Pemasyarakatan yang
melaksanakan kegiatan kerja industri dan jasa sebanyak 166 UPT, kegiatan kerja pertanian
dan perkebunan sebanyak 98 UPT, serta kegiatan kerja perikanan dan peternakan
sebanyak 39 UPT. Jumlah UPT yang melaksanakan bimbingan keterampilan periode
Januari - Agustus 2009 sejumlah 227 UPT dengan melibatkan 28.640 WBP. Disamping
melaksanakan bimbingan keterampilan, beberapa UPT Pemasyarakatan juga melaksanakan
kegiatan produksi antara lain kegiatan produksi meubelair, kerajinan tangan, paving blok,
perbengkelan dan kegiatan jasa. Hingga Agustus 2009 sebanyak 129 UPT Pemasyarakatan
telah melaksanakan kegiatan produksi atau sebesar 30,64% dari total jumlah
Lapas/Rutan/Cabrutan yang operasional (421 UPT)
REKAPITULASI
BIMBINGAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI UPT PEMASYARAKATAN
BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2009
No KANWIL
JML
UP
T
JML
AD
A
BIM
JML
LAP
NH
L
JML
TDK
LAP
JML
WB
P JENIS
BIMBINGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 N.A.DARUSALAM 20 10 7 3 453 Perabotan rmh tangga, jahit
2 SUMATRA UTARA35 9 13 13 600
Pertuk. Kayu, cukur, jahit, batako,
bertani
3 SUMATRA BARAT20 4 7 9 179
Meubelair,cukur,bertani,jahit,
batako,kebun
4 RIAU9 5 3 1 134
Pertuk.
Kayu,cukur,bertani,berkebun,jahit
5 SUMATRA SELATAN17 6 2 9 288
Pertuk. Kayu,kebersihan lingk,
batako,tani
6 LAMPUNG12 6 2 4 380
Pertuk. Kayu, bertani, batako,
jahit,keraj.
7 DKI JAKARTA6 5 0 1 881
Sablon,jahit,cukur,bertani/kebun,me
ubelair
8 JAWA BARAT23 15 3 5 5041
Pertuk.kayu,las,jahit,bertani/kebun,k
esed
9 JAWA TENGAH
45 33 8 4 3800
Pertuk.kayu/meubelair,jahit,kesed,b
ertani/kebun
cukur,batako,bordir,sablon,las,kerja
batu akik
10 JAWA TIMUR
38 25 5 8 4806
Pertuk.kayu,cukur,kesed,keraj.tanga
n/batu
akik,jahit,bertani/kebun,sablon
11 KALIMANTANBARAT11 4 4 3 3119
Sablon,
jahit,las,Pertuk.kayu,bertani,cukur
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 123
12 KALIMANTAN
SELATAN 11 7 2 2 1031
Pertuk.kayu,batako,jahit,berkebun,la
s,bordir,cuci mobil,sablon,kebersihan
Lp,elektronika
13 KALIMANTAN
TIMUR 9 4 3 2 325
Cuci
mobil/motor,batako,pertuk.kayu,jahi
t
14 SULAWESI UTARA13 4 5 4 1077
Batako,las,berkebun,meubelair,berke
bun,kesed
15 SULAWESI SELATAN24 16 3 5 1336
Pertuk.kayu,batako,jahit,las,berkebu
/tani,jahit
16 BALI10 7 2 1 203
Meubelair,jahit,sablon,batako,berke
bun,cukur,las
17 NTT15 12 2 1 1478
Pertuk.kayu,bertani/kebun,las,batak
o,bersih ktr
18 MALUKU 13 4 4 5 141 Tambal ban,Pertuk. Kayu,bertani
19 PAPUA9 0 1 8 0
Pertuk. Kayu,bertani,bersih
kantor/lingk./dapur
20 JAMBI8 5 1 2 492
Pertuk.kayui,berkebun,ternak
ayam/ikan, las
21 BENGKULU4 2 2 0 143
Meubelair,berkebun,ternak,batako,p
ot bunga
22 DI YOGYAKARTA7 5 1 1 610
Pertuk.kayu,jahit,las
listrik,bertani/kebun,batako
23 KALIMANTAN TNGH7 5 1 1 329
Meubelair,batako,jahit,bersihan
lingk,berkebun
24 NTB7 4 1 2 175
Pertuk.kayu,berkebun/tani,pres
ban,batako
25 SULAWESI
TNGGARA6 5 0 1 258
Pertuk.kayu,batako,cukur,bengkel,cu
ci motor
26 SULAWESI TENGAH10 3 3 4 229
Las,pertuk.kayu,kesed,cuci
motor/mbl,berkebun
27 MALIKU UTARA 7 1 2 4 18 Pertanian
28 BANTEN9 6 0 3 204
Batako,jahit,cukur,bertani,bengkel
las/mobil
29 BANGKA BELITUNG4 2 0 2 370
Batako,bertani,Las
listrik,pertuk,elektronika
30 GORONTALO2 1 0 1 29
Berternak,kesed,meubelair,kompor,b
erkebun
31 PAPUA BARAT5 2 0 3 120
Pertuk.kayu,berkebun,ukiran,kebersi
han rmh tgg
32 KEPULAUAN RIAU 10 7 1 2 358 Pertuk. Kayu (ukiran), bengkel las
33 SULAWESI BARAT4 3 0 1 60
Pertuk.kayu,bengkel,batako,cukur,ja
hit,cuci mbl
JUMLAH 430 227 93 110 28640
Rendahnya jumlah UPT yang melaksanakan kegiatan produksi disebabkan antara lain kurangnya
tenaga ahli/instruktur, sarana dan prasarana kegiatan bengkel kerja (peralatan dan ruang bengkel kerja)
yang kurang memadai serta kualitas hasil produksi yang kurang dapat bersaing. Jumlah UPT
Pemasyarakatan yang melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta sebanyak 26 UPT
di 16 propinsi.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 124
Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Partnership for Governance Reform
tentang Dukungan Terhadap Pelaksanaan Reformasi Lembaga Pemasyarakatan khususnya peningkatan
kapasitas sumber daya manusia terkait prinsip-prinsip Pemasyarakatan dan peningkatan partisipasi
publik. Kerjasama ini memfokuskan kegiatan pada 4 Lembaga Pemasyarakatan sebagai pilot project
meliputi : Lapas Klas II Banceuy, Lapas Wanita Semarang, Lapas Klas I Porong dan Lapas Anak Palembang.
Kegiatan Keamanan dan Ketertiban
Keamanan dan ketertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program
pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di LAPAS/RUTAN/Cabang RUTAN, perlu
diciptakan.
- Penggunaan HT dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pengamanan didalam UPT
Pemasyarakatan serta memudahkan untuk komunikasi dengan instansi terkait khususnya pihak
POLRI
- Senjata Api Bahu (panjang) dan Senjata Genggam (Laras Pendek), Senjata api yang sekarang
masih digunakan disejumlah RUTAN/LAPAS menggunakan senjata api dari PT. Pindad.Tabel
Data Penghuni yang Melarikan Diri dan Tertangkap Kembali
Keadaan Penghuni Narapidana Tahanan Jumlah
Melarikan diri 76 70 148
Tertangkap Kembali 15 8 23
Prosentase Tertangkap Kembali 20 % 13,85 % 16,52 %
Sumber : Dit. Bina Kamtib, Tahun 2009
Jumlah kejadian pelarian hingga akhir tahun 2009 adalah sebanyak sebanyak 71 kejadian. Modus
operandi pelarian yang paling banyak terjadi adalah memanjat tembok keliling dan saat proses
asimilasi. Setiap terjadi pelarian, pihak Lapas/Rutan/Cabrutan selalu berkoordinasi dengan pihak
kepolisian setempat serta melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang sedang bertugas pada saat
kejadian.
Tabel
Gangguan Keamanan dan Ketertiban
Jenis Gangguan Kamtib Jumlah KasusJumlah yang
Terlibat
Perkelahian 2 12
Pemberontakan - -
Penganiayaan / kekerasan 1 7
Kerusuhan - -
Temuan hasil Penggeledahan ( hasil temuan berupa
narkoba)54 69
Penghuni keluar tanpa alasan yang jelas - -
Jumlah 57 80
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 125
Hingga akhir tahun 2009 jumlah gangguan kamtib (berupa perkelahian dan penganiayaan) adalah
sebanyak 3 kejadian. Hasil penggeledahan yang berupa narkoba tercacat sebanyak 54 temuan.
Penggeledahan dilakukan secara insidentil dan rutin, baik oleh pihak Lapas / Rutan / Cabang Rutan
yang bersangkutan maupun bekerjasama dengan Kepolisian, BNN serta instansi terkait lainnya. Semua
hasil temuan penggeledahan berupa narkoba diserahkan kepada Polri untuk ditindak lanjuti. Penghuni
yang terlibat dalam kepemilikan narkoba tersebut sebanyak 69 orang terdiri dari tahanan 29 orang
dan 40 orang narapidana. Pengunjung yang terlibat sebanyak 20 orang serta 2 orang petugas. Seluruh
pihak yang terlibat juga diproses oleh pihak Kepolisian.
2) Perawatan
a. Pengawasan kesehatan dan makanan;
melakukan pendataan keadaan kesehatan narapidana, kegiatan donor darah, upaya rawat
inap, pendataan narapidana, tahanan dan klien bapas yang meninggal dunia serta
perhitungan biaya makan WBP/ tahanan seorang sehari.
TabelData –data Kondisi Kesehatan
Narapidana dan Tahanan tahun 2009
Jenis Penyakit Narapidana Tahanan Jumlah
Penyakit Kulit 4.836 1.789 6.625
Penyakit Pencernaan 3.240 1.716 4.956
Penyakit Kelamin 243 96 339
Penyakit Susunan Syaraf 651 292 943
Hepatitis 18 0 18
HIV/AIDS Positif 212 2 214
Penyakit Mata 292 163 455
Penyakit Pernafasan 5.468 2.785 8.253
Penyakit Jantung & Darah 615 313 928
Lain-lain 1.362 560 1.922
Gangguan jiwa 39 7 46
TBC 96 11 107
JUMLAH
Ket : Lain-lain : kecelakaan, malaria, gigi, beri-beri.
Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyakit yang paling banyak diderita penghuni
Lapas/Rutan adalah penyakit pernafasan. Jenis penyakit menular mendominasi keadaan
kesehatan para penghuni. Salah satu penyebab tingginya tingkat penyebaran penyakit
menular di Lapas / Rutan adalah over kapasitas yang dialami oleh hampir semua Lapas /
Rutan di Indonesia.
Tingkat kesehatan sangat berhubungan dengan tingkat kematian penghuni. Data di
bawah ini menunjukkan jumlah penghuni yang meninggal, yaitu:
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 126
Tabel
Data Kematian Penghuni di Lapas/Rutan
Status Jumlah Kematian
Narapidana 514 orang
Tahanan 264 orang
Jumlah 778 orang
Sumber : Direktorat Bina Perawatan 2009
Penyebab kematian penghuni di Lapas/Rutan yang paling tinggi adalah penyakit
HIV/AIDS. Peningkatan ini mendorong pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk terus
berusaha menanggulangi masalah-masalah kesehatan di Lapas/Rutan khususnya penularan
penyakit menular. Kerjasama dengan pihak luar seperti Kementerian Kesehatan dan LSM-LSM
yang berkaitan erat dengan penanggulangan HIV/AIDS atau penyakit-penyakit menular
lainnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka
mengatasi berbagai masalah kesehatan di dalam Lapas/Rutan dan menekan jumlah kematian
penghuni.Tabel
Data Kematian Narapidana/tahanan
Berdasarkan masa inggal
No Masa Tinggal Jumlah
1 1 hari s/d 6 bulan 509 orang
2 7 bulan s/d 12 bulan 166 orang
3 > 1 tahun 103 orang
jumlah 778 orang
Dari data diatas dapat dilihat bahwa kematian narapidana/tahanan berdasarkan masa
tinggal yang terbanyak adalah antara 1 hari s/d 6 bulan, hal ini mengindikasikan bahwa
sebelum masuk kedalam Lapas/Rutan nerapidana/tahanan telah mengidap suatu penyakit.
Tabel
Data Kematian Narapidana/Tahanan
dan Faktor Penyebabnya
No Penyebab Kematian Napi/Tahanan
1 HIV-AIDS 221 Orang
2 TBC 131 Orang
3 Penyakit Pencernaan 93 Orang
4 Penyakit Pernafasan 134 Orang
5 Hepatitis 44 Orang
6 Susunan Syaraf 13 Orang
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 127
7 Penyakit Jantung 85 Orang
8 Penyakit Diabetes 18 Orang
9 Ginjal 14 Orang
10 Perkelahian 4 Orang
11 Bunuh diri 16 Orang
12 Lain-lain 5 Orang
Jumlah 778 Orang
Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan bahwa penyebab kematian yang tertinggi
adalah penyakit HIV-AIDS. Selanjutnya dapat disajikan data narapidana/tahanan yang
mendapatkan perawatan (rawat inap) baik yang di dalam lapas maupun di luar lapas.Tabel
Data Narapidana / Tahanan Yang dirawat Inap
No WBPRawat Inap
Dalam Lapas Luar Lapas
1. Narapidana 1.982 orang 619 orang
2. Tahanan 920 orang 223 orang
Jumlah 2.902 orang 842 orang
Sumber : Dit. Bina Perawatan (per 31 Agustus ’09)
Tingginya jumlah narapidana dan tahanan yang dirawat inap, baik di dalam maupun
diluar Lapas/Rutan mendorong Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berusaha untuk terus
meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan adalah percepatan operasionalisasi Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang.
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi para narapidana, anak didik, dan
tahanan telah dilakukan upaya peningkatan kualitas/mutu bahan makanan sesuai standar
dengan variasi menu makan untuk 10 hari. Pelaksanaan program ini telah dilaksanakan sejak
Januari 2008.
Bidang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
1) Hingga akhir Desember 2008 jumlah UPT Rupbasan yang telah operasional sebanyak 61 (enam
puluh satu) unit yang tersebar diseluruh Indonesia, dimana 58 (lima puluh delapan) unit
diantaranya sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rupbasan secara nyata dalam arti
sudah menjalankan fungsi penerimaan, penelitian jenis dan mutu serta penghapusan benda
sitaan dan barang rampasan negara, dan 3 (tiga) unit lainnya belum menyimpan basan dan
baran.
2) Sebagian UPT Rupbasan belum mempunyai gudang tempat menyimpan basan dan baran sesuai
dengan klasifikasi meliputi :
a). Gudang umum
b). Gudang berharga
c). Gudang berbahaya
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 128
d). Gudang terbuka
e). Gudang hewan ternak.
3) Perawatan dan pemeliharaan basan dan baran pada Rupbasan masih dilakukan dengan
sederhana, hal itu dikarenakan belum adanya dana khusus untuk perawatan dan pemeliharaan
basan dan baran di Rupbasan (yang melekat pada DIPA masing-masing UPT).
4) Guna penambahan pengetahuan mengenai basan dan baran di Rupbasan, pihak Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan Temu Konsultasi Aparat Penegak Hukum
khususnya bidang pengelolaan basan dan baran yang dititik beratkan pada :
a).Pengawasan, keselamatan dan pemeliharan basan dan baran;
b).Pemberdayaan petugas Rupbasan bidang penilaian jenis dan mutu basan dan baran;
c).Aparat penegak hukum bidang pengelolaan basan dan baran.
5) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengupayakan dan masih berjalan kesepakatan
bersama dengan aparat penegak hukum terkait dengan hal ini KPK (Komisi Pemberantas
Korupsi).
a) Meningkatnya kualitas hidup narapidana yang menjadi bekal bagi mereka untuk kembali
berinteraksi dengan masyarakat.
c. Pelayanan Klinis
1) Pelayanan Tes HIV lengkap di Lapas dan Rutan
Tersedianya klinik VCT merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam program
penanggulangan HIV-AIDS, sebagai pintu masuk bagi narapidana di Lapas/ Rutan untuk
mendapatkan informasi dan pelayanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kegiatan lanjutan ini dilaksanakan sejak Agustus 2008 s.d Maret 2010 ditargetkan 7,440
orang narapidana dan tahanan telah di VCT lengkap. Hingga November 2009 tercatat
sebanyak 3,094 orang yang telah di VCT lengkap dan ditemukan 679 orang positif HIV. Untuk
periode Okt s.d Nov 2009, tercatat 715 orang di tes dan ditemukan 72 orang positif HIV baru.
2) Pelaksanaan dan Aktivasi Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan cq. Drektorat Bina Khusus Narkotika bersama dengan
perwakilan Kementerian Kesehatan dan HCPI telah melakukan salah satu kegiatan Pertemuan
Pemantauan Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Persiapan Layanan sebagai bagian dari
implementasi Program Perluasan Cakupan Layanan HIV di Lapas dan Rutan Wilayah Jawa –
Bali. Dalam kegiatan tersebut, salah satunya dirumuskannya rencana aktivasi layanan PTRM
di Lapas dan Rutan
Berdasarkan dari hasil beberapa kali pertemuan maka diputuskan untuk mengaktivasi 6
Lapas dan Rutan tambahan yang menyediakan akses Layanan PTRM selain 4 Lapas dan Rutan
yang saat ini sudah melaksanakan PTRM.
Periode Oktober s.d November 2009 telah di aktivasi 2 Lapas dan Rutan yang menyediakan
Layanan Terapi Rumatan Metadon yaitu Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas IIA Pemuda
Tangerang. Saat ini tercatat 18 peserta aktif dari ke dua Lapas tersebut, sehingga total
peserta aktif terapi metadon dari 6 Lapas berjumlah 91 orang.
3) Rujukan Klinis
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 129
Dukungan rujukan merupakan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan merujuk WBP dan tahanan
untuk mengakses layanan kesehatan ke Rumah Sakit/PKM rujukan di 72 Lapas, Rutan dan
Bapas.
d. Operasionalisasi P4GN
1) Operasi Pemutusan Jaringan Penyalahgunaandan Peredaran Gelap Narkoba (penggeledahan)
di Lapas/Rutan. Kegiatan ini bertujuan memutus jaringan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba di Lapas/Rutan.
Dalam kurun waktu Tahun 2009, Direktorat Jenderal pemasyarakatan Ditjenpas bersama
dengan BNN telah melaksanakan serangkaian kegiatan Operasi Pemutusan Jaringan Narkoba,
yaitu Wilayah Tenggararong, Wilayah Padang, Wilayah Nusa Tenggara Timur, Wilayah Nangroe
Aceh Darussalam, Wilayah Surakarta-Jawa Tengah.
2) Advokasi Program P4GN kepada Petugas Pemasyarakatan
Advokasi P4GN dilaksanakan dalam rangka menambah pemahaman dan pengetahuan Petugas
Lapas dan Rutan dalam implementasi program P4GN khususnya terkait upaya pemutusan
jaringan peredaran narkoba (supply reduction) di Lapas dan Rutan. Pelaksanaan Advokasi,
yaitu Wilayah Bali 60 orang petugas, Wilayah Sumatera Utara 60 orang petugas, Wilayah
Kalimantan Timur 60 orang petugas, Wilayah Sulawesi Utara 60 orang petugas, Wilayah DI
Jogjakarta 60 orang petugas.
3) Operasional Pelayanan Hukum Petugas Lapas/Rutan
Pelayanan Hukum Petugas Lapas/Rutan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan
informasi tentang mekanisme dan prosedur yang dilaksanakan pasca pelaksanaan operasi
pemutusan jaringan peredaran narkoba di Lapas/Rutan. Operasionalisasi Pelayanan Hukum
dilaksanakan pada :
a) Wilayah NTT, 26 s.d 28 Maret 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Kupang.
b) Wilayah NTB, 12 s.d 15 April 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Mataram.
c) Wilayah Aceh, 2 s.d 3 Mei 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Aceh.
d) Wilayah Padang, 11 s.d 13 Mei 2009, diikuti oleh Petugas Lapas sekitar wilayah Padang.
4) Operasi Rajawali di 3 Wilayah Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan
dalam 2 (dua) wilayah regional, diantaranya :
a) Regional I dilaksanakan pada 29 Juli s.d 9 Agustus 2009, mencakup wilayah Sumatera
Utara, Kalimantan Barat, Bali, Jawa Timur, Banten. Kegiatan ini melibatkan 60 orang
petugas yang berasal dari Ditjenpas dan BNN.
b) Regional II dilaksanakan pada 30 November s.d 11 Desember 2009, mencakup wilayah
Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Lampung. Kegiatan ini melibatkan 45 orang
petugas yang berasal dari Ditjenpas dan BNN.
5) Penyelidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba, kegiatan ini bertujuan mengungkap jaringan
peredaran gelap narkoba yang terkait dengan Lapas dan Rutan di suatu wilayah tertentu.
a) Wilayah Palangkaraya, 22 s.d 24 Desember 2004
b) Wilayah Jambi, 23 s.d 25 Desember 2009
c) Wilayah Nusakambangan, 27 s.d 31 Desember 2009
d) Wilayah Palembang, 12 s.d 13 Januari 2010
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 130
Penegakkan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual
Komposisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani tindak pelanggaraan di bidang
HKI pada DJHKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM RI pada tahun 2009 tampak
dalam tabel di bawah ini :
NO Institusi Jumlah
1. Direktorat Jenderal HKI 36
2. Kanwil Depkumham DI Aceh 5
3. Kanwil Depkumham Propinsi Sumatera Utara 6
4. Kanwil Depkumham Propinsi Sumatera Barat 7
5. Kanwil Depkumham Propinsi Sumatera Selatan 6
6. Kanwil Depkumham Propinsi Riau 7
7. Kanwil Depkumham Propinsi Kepulauan Riau -
8. Kanwil Depkumham Propinsi Jambi 6
9. Kanwil Depkumham Propinsi Bengkulu 3
10. Kanwil Depkumham Propinsi Lampung 6
11. Kanwil Depkumham Propinsi Bangka Belitung 2
12. Kanwil Depkumham DKI Jakarta 11
13. Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Barat 11
14. Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Tengah 5
15. Kanwil Depkumham Propinsi Jawa Timur 2
16. Kanwil Depkumham DI Yogyakarta 4
17. Kanwil Depkumham Propinsi Banten 3
18. Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Barat 4
19. Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Selatan 6
20. Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Timur 3
21. Kanwil Depkumham Propinsi Kalimantan Tengah 6
22. Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Utara 9
23. Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Selatan 7
24. Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Tengah 7
25. Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Tenggara 4
26. Kanwil Depkumham Propinsi Sulawesi Barat 1
27. Kanwil Depkumham Propinsi Gorontalo 1
28. Kanwil Depkumham Propinsi Bali 12
29. Kanwil Depkumham Propinsi NTB 4
30. Kanwil Depkumham Propinsi NTT 6
31. Kanwil Depkumham Propinsi Maluku 6
32. Kanwil Depkumham Propinsi Maluku Utara 1
33. Kanwil Depkumham Propinsi Papua 4
34. Kanwil Depkumham Propinsi Irian Jaya Barat -
Jumlah 201
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 131
a. Penegakan hukum HKI pada 6 (enam) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sepanjang
tahun 2009, tampak dalam tabel di bawah ini :No Kanwil Kegiatan Permasalahan
1 Sulawesi Selatan - Memantau pusatperbelanjaan danpertokoan,
- Monitoringpenindakanpelanggaran di bidangHKI
- Luas wilayah tidak ditunjangdengan anggaran
- Pihak kepolisian kurang koordinasidengan PPNS (hanya sebataspermintaan keterangan ahli saja)
2 Jawa Timur - Pemberianketerangan dengansaksi ahli
- Pemasangan spanduksosialisasi
- Kurang anggaran untukpelaksanaan penegakan hukum
3 Gorontalo - Pemasangan spanduk- Razia sofware
bajakan
- Dana operasional tidak mencukupi- Perlu ada penambahan PPNS- Kurang sarana dan prasarana- Kurang memahami tentang
software
4 Sumbar - Memantau pusatperbelanjaan danpertokoan,
- Pemasangan spanduk
sosialisasi
- Kurang anggaran untukpelaksanaan penegakan hukum
- Perlu ada penambahan PPNS- Kurang sarana dan prasarana
5 DKI - Memantau pusatperbelanjaan danpertokoan (5 wilayah)
- Kurang anggaran untukpelaksanaan penegakan hukum
6 Jawa Tengah - Meningkatkankesadaranmasyarakat di bidangHKI;
- Melakukan investigasidi wilayahperbelanjaan
- Kurang anggaran untukpelaksanaan penegakan hukum
- Perlu ada penambahan PPNS
b. Permintaan Banding, Saksi Ahli, Litigasi tampak dalam tabel di bawah ini :
Unit Banding Saksi Ahli Litigasi Jumlah
Merek 391 128 48 567
Paten 10 10 25 45
Hak Cipta, DI,
RD, DTLST- 115 12 127
10. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
Kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka
meningkatkan mutu profesionalitas, pengembangan wawasan serta ketrampilan Pegawai Negeri Sipil, guna
menunjang pelaksanaan tugas Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM di :
1) Advokasi Program Perluasan Cakupan Layanan HIV kepada 7 orang Kepala Divisi
Pemasyarakatan dan 54 orang Kepala Lapas dan Rutan dan 7 orang Kadiv Pemasyarakatan di
7 Propinsi Wilayah Jawa dan Bali dukungan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI).
Kegiatan dilaksanakan pada 4 s.d 6 Maret 2009, bertempat di Hotel Golden Boutique, Jakarta.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 132
2) Advokasi Program Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan
Pemasyarakatan kepada 62 orang Kepala Lapas dan Rutan, 10 orang Kepala Bapas, dan 11
Kepala Divisi Pemasyarakatan dari 11 Propinsi dukungan Global Fund Ronde 8.
Pelaksanaan di Hotel Grand Jaya Raya Bogor, Tahap I : 7 s.d 9 Oktober 2009 dan Tahap II : 14
s.d 16 Oktober 2009. Berikut Lapas, Rutan dan Bapas dukungan Global Fund ronde 8 :
3) Pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penanggulangan HIV dan Penyalahgunaan
Narkoba diperuntukkan bagi Petugas Pembinaan yang terdiri dari unsur Penyuluh, Penjangkau
dan Pre Release.
4) Sosialisasi Informasi HIV Dasar bagi petugas wilayah Bandung Raya pada 30 petugas Lapas
dan Rutan Wilayah Bandung Raya
5) Sosialisasi Monev dengan target 83 orang dari 72 Lapas, Rutan dan Bapas serta 11 Kanwil
Depkumham, dalam realisasinya dapat diikuti oleh 103 orang dari 91 Lapas, Rutan dan Bapas,
serta 12 Kanwil Depkumham.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel IBIS Kemayoran Jak-Pus, 19 s.d 22 Oktober 2009
6) Pelatihan Konselor VCT
Pelatihan Konselor bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam
melakukan konseling secara profesional sehingga tersedianya konselor yang siap
memberikan layanan konseling dan mampu melakukan pendampingan serta rujukan klien.
Pelatihan konselor VCT dilakukan dalam 2 (dua) kegiatan yang didukung oleh HCPI dan Global
Fund Ronde 8.
a) 27 Petugas Lapas/Rutan Perluasan Layanan
25 Orang petugas berasal dari Lapas, PKM Rujukan dan Dinkes Prop. Jogjakarta
26 petugas berasal dari Lapas, PKM Rujukan dan Dinkes Prop. Jawa Barat
b) Pelatihan Konselor VCT diperuntukkan bagi Petugas Bidang Pembinaan dan Perawatan.
Tahap I diikuti oleh 26 orang dari 26 Lapas, Rutan dan Bapas.
Pelaksanaan di Hotel IBIS Kemayoran Jak-Pus, Tahap I : 6 s.d 12 Desember 2009
7) Kegiatan khusus Penyegaran Konselor VCT diperuntukkan bagi 28 orang Petugas Konselor
yang berasal dari 15 Lapas dan Rutan.
8) Pelatihan IMAI
Pelatihan IMAI bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Dokter dan
Perawat terkait dengan pelayanan CST berbasis pada pelayanan kesehatan setempat. Pada
tahun 2009 telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan :
a) Pelatihan I diperuntukkan bagi Lapas dan Rutan dukungan HCPI. Kegiatan dilaksanakan
pada 11 s.d 16 Mei 2009, diikuti oleh 34 Petugas, berasal dari 28 Lapas/Rutan, PKM dan
RS Rujukan.
b) Pelatihan IMAI diperuntukkan bagi petugas Dokter dan Perawat di Lapas dan Rutan
Dukungan Global Fund Ronde 8. Tahap I diikuti 59 orang yang berasal dari 34 LAPAS dan
RUTAN; Tahap II diikuti 68 orang yang berasal dari 29 LAPAS dan RUTAN. Realisasi
peserta Pelatihan melebihi dari target yang ditetapkan (124 orang) karena Pendanaan
yang masih dimungkinkan untuk pelaksanaannya.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 133
Pelaksanaan di Hotel IBIS Kemayoran Jak-Pus, Tahap I : 1 s.d 6 Oktober dan Tahap II : 6
s.d 12 Desember 2009
9) Mengerjakan SK Pengangkatan PPNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009,
dan telah dikerjakan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) surat keputusan dengan
jumlah keseluruhan permohonan yang telah diselesaikan sebanyak 1776 orang dengan perincian
yang diangkat sebanyak 1564 orang dan yang ditolak sebanyak 202 orang PPNS dari berbagai
Kementerian/Instansi yang membawahi PPNS dan melaksanakan mutasi pejabat PPNS
sebanyak 18 (delapan belas ) orang dari 4 (empat) instansi;
10) melaksanakan kegiatan diklat kepemimpinan untuk memenuhi kualifikasi jabatan struktural dan
kader pimpinan yang diikuti sebanyak 485 pegawai :
a) Diklat Kepemimpinan Tingkat II dengan peserta 45 orang
b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan peserta 160 orang
c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan peserta 280 orang
11) Penyelenggaraan Program Rintisan Gelar dan Program Bantuan Mandiri BPSDM Hukum dan
HAM yang dimaksudkan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerjasama tersebut dengan PTN : Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas
Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara. Adapun program studi yang diikuti diantaranya
Pelayanan Publik, Kriminologi, Bidang Hukum, Rencana Strategi, Kajian HAM, Kajian Imigrasi dan
program studi lainnya.REKAPITULASI PESERTA PROGRAM RINTISAN GELAR
No Program
Jumlah Mahasiswa
JumlahTh Th Th Th Th Th Th Th Th
01 02 03 04 05 06 07 08 09
A. PROGRAM S3 (DOKTOR) BANTUAN MANDIRI
1 S3 Ilmu Hukum 8 9 3 3 5 1 29
2 S3 Ilmu Kependidikan 0
3 S3 Ilmu Manajemen/Adminsitrasi 4 5 3 6 18
4 S3 Ilmu Pemerintahan 2 8 2 12
5 S3 Teknik Pertanian 1 1
6 Dokter Spesialis 1 1 2
7 S3 Psikologi 1 1 2
Jumlah 12 16 11 1 9 11 3 64
B PROGRAM S2 (MAGISTER) BANTUAN MANDIRI
1 S2 Ilmu Hukum 1 1 8 9 14 9 21 63
2 S2 Ilmu Administrasi 1 1 3 1 2 2 7 17
3 S2 Kriminologi 5 2 7
4 S2 Ekonomi 0
5S2 Farmasi, Teknik Kimia, dan 2 1 1 1 1 1
7Bio Teknologi
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 134
6 S2 Komunikasi 1 1
7 S2 Komputer 1 1 2
8 S2 Hubungan Internasional 1 1
9 S2 Bimbingan & Konseling 1 1
10 S2 Sosiologi 1 1 2
Jumlah 7 3 4 15 10 18 14 30 101
C PROGRAM S2 (MAGISTER) PADA KANWIL
1 S2 Ilmu Hukum dan Administrasi 60 40 40 140
D PROGRAM RINTISAN GELAR
1 S2 Ilmu Hukum UI 29 40 40 40 40 30 219
2 S2 Ilmu Administrasi UI 30 39 40 40 8 25 182
3 S2 Psikologi Kriminal UI 30 30 60
4S2 Kajian Kebijakan dan Manaje-
30 30 23 83men Pemasyarakatan/Prison UI
5S2 Kajian Kebijakan dan Penegakan
30 30 60HAM UI
6 S1 Ekstensi Kriminologi Kriminal 40 40
7S1 Ekstensi Adm. Pelayanan Publik
UI47 40 87
8 D3 Adm. Perkantoran & Sekretaris 50 50
9 S2 Kriminologi UI 30 20 50
10 S2 Perencanaan Strategik UI 30 30 30 30 120
11 S2 Ilmu Hukum UNHAS 30 30 30 30 120
12 S2 Ilmu Administrasi UNHAS 30 30
13 S2 Kajian HAM UNHAS 30 30
14 S2 Ilmu Hukum UNPAD 30 30 30 30 120
15 S1 Adm. Pel. Publik FISIP UI 34 25 59
16 S1 Ilmu Hukum UI 15 15
17 S1 Ilmu Hukum UNPAD 30 60 60 150
18 S2 Ilmu Hukum USU 30 30
19 S2 Manajemen Publik USU 30 30
20 S2 Manajemen Sekuriti UI 22 22
21 S2 Kajian Keimigrasian 24 20 44
Jumlah 1.601
Jumlah Pertahun 59 188 264 272 306 305 290 159 63 1.906
JUMLAH SELURUH PESERTA PROGRAM RINTISAN GELAR & PROGRAM BANTUAN MANDIRI 1.906
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 135
a. Bidang Kesekretariatan (Administrasi, Keuangan, Humas, Manajemen Termasuk Pengembangan
Teknologi Informasi)
Penyelenggaraan pelatihan Kehumasan, Programmer Komputer, Bendaharawan, Manajemen Konflik,
Administrasi Perkantoran, dan Manajemen Barang dan Jasa. Masing-masing pelatihan diikuti 40
peserta, sehingga total peserta dalam pelatihan tersebut sebanyak 200 orang pegawai.
b. Inspektorat Jenderal
Untuk peningkatan mutu, profesionalitas, efektivitas dan keberhasilan pengawasan sebagai auditor di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan pelatihan
fungsional Auditor Terampil bagi 30 orang pegawai.
c. Peraturan Perundang-undangan
Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional perancang Undang-Undang, BPSDM
Hukum dan HAM menyelenggarakan Diklat Penyusunan dan Perancangan Undang-Undang (SUNCANG)
yang diikuti 180 0rang pegawai.
d. Imigrasi
Dalam rangka peningkatan kualitas petugas imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan
Pelatihan Teknis Keimigrasian, Pelatihan Dasar Keimigrasian dan Pelatihan Dasar Kemimigrasian
Lanjutan. Masing-masing Diklat diikuti oleh 40 peserta, total peserta Diklat tersebut sebanyak 120
orang pegawai.
e. Pemasyarakatan
Untuk menunjang kualitas, kompetensi, mentalitas dan integritas petugas Pemasyarakatan di
LAPAS/RUTAN, BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Diklat Teknis : Pelatihan Narkoba
komprehensif (40 orang), Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (40 orang) dan Pelatihan
Dasar Pemasyarakatan (40 orang). Selain itu Pelatihan Usaha Kesehatan dan Perawatan di
LAPAS/RUTAN (40 orang), Pelatihan Polisi Khusus Pemasyarakatan (60 orang), Kursus Inteligen
Pemasyarakatan (65 orang), Pelatihan HAM bagi petugas LAPAS/RUTAN (40 orang) dan Pengelolaan
Barang Sitaan Negara (40 orang).
f. Hak Kekayaan Intelektual
Dalam peningkatan jumlah dan kualitas pemeriksa Paten, Merek, Desain Industri, BPSDM Hukum dan
HAM telah melaksanakan Pelatihan Dasar Pengenalan HKI (diikuti 33 orang pegawai) dan Pelatihan
pemeriksa khusus HKI (diikuti 30 orang pegawai).
g. Administrasi Hukum Umum
BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan Pelatihan Kewarganegaraan (khusus bagi pegawai Divisi
Pelayanan Hukum Kanwil dengan jumlah peserta 40 orang pegawai.
h. BPHN
Dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas SDM di lingkungan BPHN, BPSDM Hukum dan HAM
telah melaksanakan Pelatihan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (diikuti 40 orang
pegawai), Pelatihan Penyuluh Hukum bagi Pegawai Pusat (diikuti 40 orang pegawai), Pelatihan
Penyuluh Hukum bagi Divisi pelayanan Hukum Kanwil (diikuti 33 orang pegawai), Pelatihan Peneliti
Hukum (diikuti 25 orang pegawai) dan Pelatihan Pustakawan tk ahli (diikuti 40 orang pegawai).
i. Hak Asasi Manusia
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 136
Dalam rangka meningkatkan kesadaran HAM Masyarakat di lingkungan Ditjen. HAM, BPSDM Hukum
dan HAM telah melaksanakan Pelatihan HAM (Aparat & Masyarakat) yang diikuti 40 orang pegawai
dan Pelatihan Training Of Trainer (TOT HAM) yang diikuti 40 orang pegawai.
j. Bidang perundang-undangan
Pembinaan dan Pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, telah melaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan (SUNCANG) Peraturan Perundang-
undangan, yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 angkatan :
- Angkatan III pada tanggal 30 Juni - 11 Agustus 2009 dengan peserta 17 orang mewakili
Kanwil seluruh Indonesia, 1 orang mewakili Ditjen. HKI, 1 orang mewakili Ditjen. AHU, 1 orang
mewakili BPSDM, 1 orang mewakili Ditjen. HAM, 1 orang mewakili Ditjen.PP, 1 orang mewakili
Ditjen. PAS, 1 orang mewakili Pemkot Bitung, 1 orang mewakili Pemkab Kuningan dan 1 orang
mewakili BAPETEN.
- Angkatan IV pada tanggal 28 September - 12 Desember 2009 dengan peserta 18 orang
mewakili Kanwil seluruh Indonesia, 1 orang mewakili BPHN, 1 orang mewakili PPATK, 1 orang
mewakili DKP, 1 orang mewakili Setkab, 1 orang mewakili LIPI, dan 1 orang mewakili Depsos.
- Pelatihan Legal drafter
pelatihan Legal Drafter di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan
kesempatan kepada Kementerian/ LPND yang memiliki biro hukum untuk mengikuti
pelatihan tersebut dan pada tahun anggaran 2008 direncanakan dibuka 2 (dua) angkatan
sejumlah masing-masing 30 orang untuk menampung peserta dari Kementerian/ LPND dan
Biro Hukum pada pemerintah daerah.
k. Pelatihan Tim Building Pegawai BPSDM Hukum dan HAM
Untuk meningkatkan kerja sama pegawai dalam pengembangan organisasi di lingkungan BPSDM
Hukum dan HAM melaksanakan Capacity Building yang diikuti oleh 171 pegawai dan dilaksanakan pada
bulan 2009. Selain itu BPSDM melaksanakan Pelatihan & Penelitian Mandiri Widyaiswara dengan
tujuan meningkatkan kualitas dan kinerja Widyaiswara yang ada.
a) Pendidikan dan Pelatihan di Luar Negeri
- APCSS Advance Security Cooperation Course di Honolulu, Hawai: 01 orang
- English language training di University of Queensland
Gelombang I : 05 orang
Gelombang II : 05 orang
Gelombang III : 05 orang
- Beasiswa Australian Leadership Awards (ALA) dan Australia
Development Scholarship (ADS)
Beasiswa ALA yang di usulkan : 05 orang
Beasiswa ADS yang di usulkan : 21 orang
- Beasiswa tugas belajar di Ming Chuan University Taiwan : 01
orang
- Beasiswa tugas belajar di National Police University (NPU) Taiwan : 02 orang
- Beasiswa S2 Flinders University Adelalaide Australia : 03 orang
- Pelatihan Immigration Management di Republik Korea : 15 orang
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 137
- Immigration Intelligence Best Practice Exchange oleh DIAC di Canberra,
Australia : 02 orang
- ILEA Bangkok Course Fraudulent Travel Documents (FTD) Course : 01 orang
- The National Development Course in Taiwan : 01 orang
b) Pelatihan di Dalam Negeri
- Kursus Bahasa Inggris di IALF Jakarta : 02 orang
- Pelatihan Pemeriksaan Dokumen dan Program Forensik : 02 orang
- Training on Passenger Clearance Module Immigration and Checkpoints
Authority : 07 orang
- DEA International Airport Interdiction Seminar : 04 orang
- The Fraudulent Document Examination Training sebagai
Co-Trainers : 02 orang
- Pelatihan Bagi Penegak Hukum Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang oleh ICITAP American Embassy
Gelombang I : 05 orang
Gelombang II : 05 orang
Gelombang III : 05 orang
Gelombang IV : 05 orang
- Pelatihan Manajemen Konflik oleh BPSDM Hukum dan HAM RI : 11 orang
- Workshop Pengembangan Sistem Kearsipan Berbasis T.I : 02 orang
- Maritime Workshop and Desktop Exercise Planning : 04 orang
- Pelatihan Rekonsiliasi BMN Tingkat Pusat : 01 orang
- Pelatihan Pustakawan Tk. Ahli di lingkungan Depkumahm : 01 orang
- Pelatihan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM RI : 01 orang
- Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Bendahara Pengeluaran : 01 orang
- Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Pengadaan Barang/Jasa : 02 orang
12) Peningkatan Kemampuan di Bidang Narkotika
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan serta
keterampilan para peserta di bidang narkotika dalam menghadapi tantangan dan hambatan
selama pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.
Pelaksanaan kegiatan didukung oleh anggaran DIPA tahun 2009, yang dilaksanakan pada 23
s.d 27 Maret 2009 di Graha Transportasi Perhubungan Tugu, Cisarua Bogor dan praktek
lapangan langsung ke Unit Terapi & Rehabilitasi BNN di Lido Jawa Barat.
Kegiatan diikuti oleh 38 orang petugas berasal 35 Lapas dan Dit. Bina Khusus Narkotika,
antara lain : 1) LP Klas IIA Banda Aceh, 2) LP Klas IIB Kutacane, 3) LP Klas IIA Wanita Medan, 4)
LP Klas IIA Lubuk Pakam, 5) LP Klas IIA Bukit Tingi, 6) LP Klas IIA Batam, 7) LP Klas IIA Pangkal
Pinang, 8) LP Klas IIA Pekan Baru, 9) LP Klas IIA Jambi, 10) LP Klas IIA Muara Belian, 11) LP
Klas I Palembang, 12) LP Klas IIA Narkotika Bandar Lampung, 13) LP Klas IIA Serang, 14) LP
Klas IIB Purwakarta, 15) LP Klas I Semarang, 16) LP Klas IIA Purwokerto, 17) LP Klas IIA
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 138
Narkotika Jogjakarta, 18) LP Klas IIB Sleman, 19) LP Klas I Malang, 20) LP Klas IIB Nunukan, 21)
LP Klas IIA Narkotika Tanjung, 22) LP Klas IIA Palangkaraya, 23) LP Klas IIB Pontianak, 24) LP
Klas IIB Karang Asem, 25) LP Klas IIA Narkotika Sungguminasa, 26) LP Klas IIA Manado, 27) LP
Klas IIA Palu, 28) LP Klas IIA Kendari, 29) LP Klas IIA Gorontalo, 30) LP Klas IIA Mataram, 31)
LP Klas IIB Waika Bubak, 32) LP Klas IIA Ternate, 33) LP Klas IIB Sorong, 34) LP Klas IIB
Merauke, 35) Dit. Bina Khusus Narkotika.
13) Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Bimbingan Teknis diawali oleh Pembentukan Tim Bimbingan Pelaksanaan Teknis
Tingkat Propinsi (7 Propinsi Jawa – Bali) yang terdiri dari unsur Kanwil-Manajemen Program,
Medis (Dokter & Perawat), MK, Konselor
Selain pembentukan Tim Bimtek di 7 propinsi, Dit. Binsustik bekerjasama dengan HCPI
melaksanakan Review dan menetapkan tools atau pedoman dan mekanisme bimtek di Lapas
dan Rutan.
Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan Bimtek yang dilakukan dalam 2 tahap
a) Tahap 1 : 28 Lapas dan Rutan di 7 propinsi
b) Tahap 2 : 12 Lapas dan Rutan di 4 propinsi
Sosialisasi hasil dan tindak lanjut Bimtek Tahap I
Dokumen rencana tindak lanjut Tim Bimtek, dengan kegiatan besar yang mencakup
revitalisasi Tim Bimtek Prop dan Tim AIDS, perluasan layanan Bimtek, perubahan mekanisme
Bimtek, Koordinasi Tim Bimtek sebagai upaya penguatan Pokja Wilayah
11. Program Pendidikan Kedinasan
a, Pendidikan kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)
telah dilaksanakan pendidikan satu tahun anggaran kepada 192 peserta didik, dan telah berhasil
menyelesaikan pendidikan 1 (satu) angkatan berjumlah 64 orang siswa.
b. Pendidikan kedinasan Akademi Ilmu Keimigrasian (AIM)
12. Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak
Pelaksanaan Kegiatan Tim KKG Bidang Hukum Tahun 2009 yang fokus kegiatannya berupa pertemuan
anggota Tim KKG Bidang Hukum Tahun 2009 yang juga merupakan para komponen perencana unit utama,
sangatlah diperlukan. Hal ini terkait dengan masih banyaknya para komponen perencana yang belum
paham konsep dasar gender. Oleh karenanya dalam pelaksanaan kegiatan ini materi yang disampaikan
oleh para narasumber, diawali dengan pembekalan sebagai pembuka wawasan para komponen perencana
tentang pengarusutamaan gender yang dilanjutkan dengan materi Penerapan Penyusunan Program
Pembangunan
Hukum berbasis ARG dan materi Gender Analysis Pathway.
Narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Bapak Wawan Sunarya Kepala Sub Direktorat
Harmonisasi Kebijakan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan dan Bapak
Rinusu Direktur Primacon Cipta Mandiri. Dari materi yang disajikan diharapkan :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 139
Dengan ARG akan terdapat cara pandang yang berbeda terhadap cara melaksanakan kegiatan;
Efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi anggaran;
Terdapat perubahan terhadap sasaran dan cara pencapaian sasaran;
Adanya kesamaan terhadap hak menikmati hasil pembangunan antara pria dan wanita, miskin dan
kaya, desa dan kota dsb;
Meningkatnya kesetaraan gender;
Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender;
Tersusunnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan program pembangunan hukum yang
responsive gender;
Tersusunnya berbagai solusi permasalahan hukum yang tidak berkeadilan gender serta meningkatnya
kualitas penyuluh hukum yang sensitif gender;
Tersedianya data dan informasi terpilah jenis kelamin;
Tersedianya laporan dan dokumentasi berwawasan gender.
Peserta dan Tempat Penyelenggaraan
Peserta yang mengikuti kegiatan Tim PPTI Bidang Hukum tahun 2009 sebanyak 45 (empat puluh lima)
orang yang terdiri dari :
- 10 (sepuluh) orang Kepala Bagian PPL Unit Utama;
- 6 (enam) orang Pejabat Eselon III Sekretariat Jenderal’
- 5 (lima) orang Pejabat Eselon III Biro Perencanaan;
- 10 (sepuluh) Pejabat Eselon IV Biro Perencanaan;
- 14 (empat belas) Panitia Penyelenggara.
Tempat Penyelenggaraan dilaksanakan dalam 2 (dua) tempat yaitu :
- Ruang Rapat Bagian Pullahta Biro Perencanaan
- Hotel Puncak raya Cisarua Bogor.
B. Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2009
Pagu APBN Kementerian Hukum dan HAM dalam tahun 2009 sejumlah Rp.4.418.278.752.000 dan
penyerapan anggaran sampai bulan Desember 2009 sejumlah Rp.3.904.339.348.676,– atau 88.37%. Pagu
dan penyerapan APBN Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan jenis belanja maupun program seperti
tampak pada tabel berikut :
a. Pagu dan Realisasi Menurut Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah)No Jenis Belanja Pagu ( Rp ) Realisasi ( Rp ) %
1 Belanja Pegawai 1.611.890.289.000 1.603.791.140.454 99.5
2 Belanja Barang 2.073.458.659.000 1.626.613.125.432 78,45
3 Belanja Modal 732.929.804.000 673.935.082.790 91,95
Total 4.418.278.752.000 3.904.339.348.676 88,37
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 140
b. Pagu dan Realisasi Menurut Program
Jenis Program Pagu Anggaran Realisasi %
Penerapan Kepemerintahan yang baik
Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Negara
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Aparatur
Perencanaan Hukum
Pembentukan Hukum
Peningkatan Kesadaran Hukum dan
HAM
Peningkatan Pelayanan dan Bantuan
Hukum
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan
dan Lembaga Penegak Hukum lainnya
Penegakan Hukum dan HAM
Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
Pendidikan Kedinasan
Penguatan Kelembagaan
Pengerusutamaan Gender dan Anak
Rp. 2.472.869.106.000,-
Rp. 15.281.400.000,-
Rp. 18.333.000.000,-
Rp. 4.600.000.000,-
Rp. 41.545.074.000,-
Rp. 25.697.406.000,-
Rp. 317.733.619.000,-
Rp. 689.717.028.000,-
Rp. 778.464.992.000,-
Rp. 44.466.827.000,-
Rp. 9.070.300.000,-
Rp. 500.000.000,-
Rp. 2.271.716.813.868
Rp. 14.975.102.369
Rp. 14.628.572.520
Rp. 3.910.939.468
Rp. 32.900.818.395
Rp. 22.897.470.299
Rp. 212.956.760.485
Rp. 632.489.846.294
Rp. 649.328.351.136
Rp. 39.411.491.302
Rp. 8.668.374.300
Rp. 454.808.240
91,87%
98,00%
79,79%
85,02%
79,19%
89,10%
67,02%
91,70%
83,41%
88,63%
95,57%
90,96%
total Rp.4.418.278.752.000,- Rp.3.904.339.348.676,- 88,37%
c. Rincian Alokasi Anggaran Tingkat Pusat dan Daerah
d. Rincian Anggaran Menurut Unit Eselon I
No Unit Eselon I Definitif 2009
1. Sekretariat Jenderal 3.654.013.000,7
- Pusat 424.991.000,3
- Daerah 3.229.022.000,4
2. Inspektorat Jenderal 26.401.000,9
3. Ditjen Peraturan Perundang-undangan 31.570.000,9
4. Ditjen Administrasi Hukum Umum 44.904.000,3
5. Ditjen Pemasyarakatan 111.485.000,6
Unit/ Satuan Kerja 2009
PUSAT (15 Satker) 1.186.857.727.000
DAERAH (741 Satker) 3.204.543.738.000
Jumlah 4.391.401.465.000
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 141
6. Ditjen Imigrasi 294.066.000,4
7. Ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual 63.699.000,1
8. Ditjen Hak Asasi Manusia 25.334.000,1
9. Badan Litbang HAM 20.418.000,4
10. Badan Pembinaan Hukum Nasional 42.703.000,6
11. Badan Pengembangan SDM, AKIP, AIM 76.802.000,9
Total 4.391.401.465.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Target PNBP tahun 2009 sejumlah Rp. 1.400.000.000.000 . Adapun pagu penggunaan PNBP
Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 dan realisasi penggunaannya menurut jenis belanja, program
mata anggaran sebagai berikut :
1. Menurut Mata AnggaranNo Jenis Mata Anggaran Penerimaan Target 2009
1 Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan 3.000.000
2 Penjualan lainnya 51.050.000
3 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 22.700.000
4 Pendapatan sewa rumah dinas / rumah negeri 1.220.750.000
5 Pendapatan Surat Keterangan, visa, paspor, SIM, STNK dan BPKP 1.169.208.910.000
6 Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang 3.876.420.000
7 Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang 2.500.000.000
8 Pendapatan hak dan perijinan 208.709.143.000
9Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, penelitian teknologi,
pendapatan BPN443.000.000
10 Pendapatan jasa lembaga keuangan 2.116.500.000
11 Pendapatan uang pewarganegaraan 3.500.000.000
12 Pendapatan jasa lainnya 2.500.000.000
13 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 2.851.527.000
2. Menurut Jenis PNBP
No Jenis Mata Anggaran Penerimaan Target 2009Realisasi s.d Des.
2009%
1 PNBP Keimigrasian (Ditjen Imigrasi dan Kanim) 1.169.208.910 1.062.697.455 90,89
2 PNBP Administrasi Hukum Umum 32.358.709 9000.935.737 281,02
3 PNBP Hak Atas Kekayaan Intelektual 135.000.000 178.663.946 132,34
4 PNBP Lainnya (Ditjen PAS dan BHP) 63.432.381 60.250.000 94,98
Jumlah 1.400.000.000 1.392.547.135 99,47
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 142
B. Indikator Pengukuran Kinerja
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :
No Tujuan/sasaran Indikator kinerja1 2 3 4
1. Seluruh perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan pelaporan dilakukansecara tepat waktu dan terintegrasiserta berdasarkan data yang akurat
Seluruh unit kerja memenuhi standarpelayanan prima dan mencapai targetkinerjanya dengan administrasi yangakuntabel
PENGUATAN DANPENGEMBANGANSTRUKTUR HUKUMMELIPUTI MEKANISME,KELEMBAGAAN DANAPARATUR HUKUM
Persentase pemerintahan daerah yangmemperoleh fasilitasi perancanganperaturan daerah sesuai denganrencana dan permohonan fasilitasiTerbentuknya citra positif KementerianHukum dan HAM di forum nasional daninternasionalPersentase perencanaan,pelaksanaan, pengendalian danpelaporan dilakukan secara tepatwaktu dan terintegrasi sertaberdasarkan data yang akuratPersentase pencapaian standarpelayanan prima dalam bidangketatausahaan dan kerumahtanggaanJumlah rekomendasi peningkatankinerja dan pelayanan KementerianHukum dan HAMPersentase administrasi pelayananjasa hukum badan hukum PerseroanTerbatas & badan hukum sosial yangsesuai standar dengan data lengkapdan akuntabel
Persentase pemohon yangmemperoleh legalitas di bidangkeperdataan sesuai standar
Persentase anggota jaringan hukumyang terintegrasi secara online dalamjaringan informasi hukum secaranasional dengan dukungankepustakaan dan dokumentasi yanglengkap
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 143
No Tujuan/sasaran Indikator kinerja1 2 3 4
Seluruh pengawasan dan penindakandilakukan secara konsisten untukmenjamin kepastian hukum
Seluruh aparatur hukum memilikikompetensi sesuai bidangnya
Seluruh aparatur hukum memperolehpengembangan karir yang jelas
Seluruh unit kerja memiliki sumberdaya manusia profesional sesuaikebutuhan dan kaderisasi yangberkesinambungan
PENGUATAN DANPENGEMBANGANSTRUKTUR HUKUMMELIPUTI MEKANISME,KELEMBAGAAN DANAPARATUR HUKUM
Jumlah layanan HKI yang bisa di aksesmasyarakat secara on line dengansistem aplikasi dan basis data yangakuratJumlah informasi yang dapat diaksesdari K/L, Porvinsi dan Kab/ Kotatentang HAMPersentase Peningkatan pelayanandokumen perjalanan, visa dan fasilitasikeimigrasian
Persentase Jumlah aplikasi yang online 24 jam dan terintegrasi di seluruhDivisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi,Rumah Detensi Imigrasi dan TempatPemeriksaan Imigrasi yang terukur
Persentase peningkatan pelayananpemberian izin tinggal dan statuskeimigrasian dengan waktu yang lebihsingkat dan berbiaya rendah
Persentase kerjasama luar negeribidang keimigrasian yang memilikiimplementasi konkrit dan terukur
Persentase anak dan klienpemasyarakatan yang memperolehregistrasi, pendidikan, pendampingan,pembimbingan, pengawasan danreintegrasi secara tepat waktu danakuntabel
Persentase unit kerja yang mencapaistandar pelayanan prima dan targetkinerjanya dengan administrasi yangakuntabel
- persentase pengaduan dan kasusyang dituntaskan secara tepat waktu
Persentase Pendeteksian pelanggaranatau kejahatan keimigrasian secaratepat waktu dan terukur
Persentase pengaduan pelanggaranbidang HKI yang dilakukan penyidikan
Persentase Pelaku tindak pidanakeimigrasian yang disidik dan ditindaksecara terukur
Persentase data cegah tangkal yangakurat dan up to date
Persentase UPT Pemasyarakatanyang aman dan tertib untuk menjaminkepastian hukum masyarakat
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 144
Persentase lulusan yang meningkatkinerjanya di bidang kepemimpinandan manajemen pada unit kerja
Persentase lulusan yang meningkatkinerjanya di bidang teknis pada unitkerjanyaPersentase lulusan yang meningkatkinerjanya di bidang fungsional danHAM pada unit kerjanya
Persentase lulusan yang menguasaiilmu dan keahlian teknisPemasyarakatan
Persentase lulusan yang menguasaiilmu dan keahlian teknis Keimigrasian
Persentase unit kerja yang memilikiSDM profesional sesuai kebutuhan dankaderisasi yang berkesinambungan
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawabkebutuhan masyarakat danperkembangan global secara tepatwaktu
Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupundaerah harmonis dan melindungikepentingan nasional
Hak kekayaan intelektual masyarakatmenjadi produk bernilai ekonomi yangdiakui secara internasional
PEMBANGUNANSUBSTANSI HUKUMDENGAN PENYUSUNANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN YANGHARMONIS
Persentase keberhasilanpengembangan dan implementasiperjanjian international yang mampumenjawab kebutuhan masyarakat danperkembangan global
Persentase produk penelitian, evaluasidan pengembangan hak sipil danpolitik yang mampu menjawabkebutuhan masyarakat danperkembangan regional dan globalserta digunakan sebagai bahanrumusan kebijakan dan peraturanperundang-undangan.Persentase produk penelitian, evaluasidan pengembangan hak ekonomi,sosial & budaya yang mampumenjawab kebutuhan masyarakat danperkembangan regional dan globalserta digunakan sebagai bahanrumusan kebijakan dan peraturanperundang-undangan.Persentase produk penelitian, evaluasidan pengembangan transformasikonflik yang mampu menjawabkebutuhan masyarakat danperkembangan regional dan globalserta digunakan sebagai bahanrumusan kebijakan dan peraturanperundang-undangan.Persentase produk penelitian, evaluasidan pengembangan hak – hakkelompok khusus yang mampumenjawab kebutuhan masyarakat danperkembangan regional dan globalserta digunakan sebagai bahanrumusan kebijakan dan Per-UU-an
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 145
Persentase pemetaan kebutuhanhukum baik di tingkat nasional maupundaerah secara terintegrasi dan tepatwaktu untuk jangka panjang,menengah dan tahunanPersentase pemetaan kemutakhiransubstansi hukum, kelembagaan, &budaya hukum nasional yang disertaidgn rekomendasi yang diberikan
Jumlah kerjasama dalam dan luarnegeri dalam rangka pemajuan HAMdan harmonisasi rancangan peraturanperundang-undangan dalam perspektifHAM serta naskah akademik instrumenHAM internasional
Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawabkebutuhan masyarakat danperkembangan global secara tepatwaktu
PEMBANGUNANSUBSTANSI HUKUMDENGAN PENYUSUNANPERATURANPERUNDANG-UNDANGAN YANGHARMONIS
Persentase kerjasama luar negeribidang keimigrasian yang memilikiimplementasi konkrit dan terukur
Persentase rancangan peraturanperundang–undangan yangmampu menjawab kebutuhanmasyarakat dan perkembanganglobal
Persentase permohonanpengharmonisasian rancanganperaturan perundang–undanganditingkat pusat yangdiharmonisasikan
Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan dandipublikasikan secara tepat waktu demimelindungi kepentingan nasional
3. Seluruh desa sadar hukum
Hak kekayaan intelektual masyarakatmenjadi produk bernilai ekonomiyang diakui secara internasional
Seluruh masyarakat, terutamakelompok rentan dan minoritasmemperoleh perlindungan danpemenuhan atas hak asasinya
PENINGKATAN BUDAYAHUKUM PADAMASYARAKAT
Persentase desa sadar hukum danHAM serta Kabupaten/kota yangmemiliki Kantor Pelayanan Hukum
Persentase hak cipta, desainindustri, desain tata letak sirkuitterpadu dan rahasia dagang yangmemperoleh perlindungan hukum
Persentase paten yangmemperoleh perlindungan hukum
Persentase merek yangmemperoleh perlindungan hukum
Jumlah hak kekayaan intelektualmasyarakat menjadi produkbernilai ekonomi yang diakuisecara internasional
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 146
Persentase desa sadar hukum danHAM serta Kabupaten/kota yangmemiliki Kantor Pelayanan Hukum
Persentase pemohon yangmemperoleh perlindungan hukumdi bidang pidana sesuai standar
Persentase masyarakat yangmemiliki status kewarganegaraandan instansi pemerintah yangmenerapkan hukum tata negarayang baik
Persentase administrasi danperumusan sidik jari yang akuratyang sesuai dengan peraturanyang berlaku
4. Seluruh desa sadar hukum
Hak kekayaan intelektual masyarakatmenjadi produk bernilai ekonomiyang diakui secara internasional
Seluruh masyarakat, terutamakelompok rentan dan minoritasmemperoleh perlindungan danpemenuhan atas hak asasinya
PENINGKATAN BUDAYAHUKUM PADAMASYARAKAT
Persentase K/L, pemprov, pemkab,dan pemkot yang telah mengikutipelatihan HAM
Jumlah K/L, Pemerintah Propinsidan Kabupaten/Kota yang telahmemperoleh Diseminasi HAM
Persentase penyelesaianpengaduan kasus HAM danpemetaan potensi pelanggaranHAM
Persentase tahanan, narapidanadan anak didik pemasyarakatanyang memperoleh perawatan danpelayanan kesehatan sesuaistandar
Persentase benda sitaan negaradan barang rampasan negara yangdikelola secara tepat waktu danakuntabel
Persentase kelengkapan data daninformasi pemasyarakatan yangterintegrasi secara online,akuntabel dan up-to-date sertaterbangunnya citra positif PAS dimata masyarakat
Persentase tahanan dannarapidana yang memperolehregistrasi, pelayanan danpembinaan secara tepat waktu danakuntabel
C. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Untuk mengukur sejauh mana tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Tahun 2009, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain indikator kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok
ukur capaian hasil kinerja, evaluasi atau pengukuran kinerja juga menggunakan metode penghitungan
kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran.
Pengukuran tingkat pencapaian sasaran program Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 147
dilakukan dengan cara mengukur persentase pencapaian target atau realisasi dari indikator yang menjadi
elemen dalam pengukuran pencapaian sasaran kegiatan. Rincian tingkat capaian sasaran masing-masing
indikator kinerja sasaran sebagaiberikut :
Sasaran yang akan dievaluasi dalam sub bab ini adalah :
l. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan
perkembangan global secara tepat waktu;
m. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi
kepentingan nasional;
n. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
o. Seluruh desa sadar hukum;
p. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan
pemenuhan atas hak asasinya;
q. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
r. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan
terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
s. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan
administrasi yang akuntabel;
t. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan
Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
u. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya
v. Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas;
w. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan.
Pencapaian sasaran kinerja sepanjang tahun 2009 dapat dijelaskan sebagaiberikut :
Program utama sasarantarget realisasi Anggnaran
(ribu)jumlah satuan jumlah satuan1 2 3 4 5 6 7
Penerapan
Kepemerintahan
yang baik
1. Seluruh
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan pelaporan
dilakukan
secara tepat
waktu dan
terintegrasi
serta
berdasarkan
data yang
akurat
12
Lap.kinerjaLap.keuanganLap.pemberantasankorupsiLap.pelaksanaanpengarustamaangenderLap.bahan sidingcabinetLap.bahan rakerDPRLap.bahan pidatopresidenLap.pelaksanaanRANHAM
Lap/dokumen 12 Lap/dok 2.468.780.545
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 148
Lap.PelaksanaanTugas MenteriLap.Monitoring danevaluasiDokumen RKAKLDokumen Renstra
2. Seluruh unit
kerja
memenuhi
standar
pelayanan
prima dan
mencapai
target
kinerjanya
dengan
administrasi
yang akuntabel
98
Memiliki SOP(standar
operasionalprosedur)
Unit eselon II 21 unit
Peningkataan
Pengawasan dan
akuntabilitas
aparatur negara
3.Seluruh
pengawasan
dan penindakan
dilakukan
secara
konsisten untuk
menjamin
kepastian
hukum
2581 Temuan/kasus 1414 Temuan/
kasus
15.281.400
Peningkatan
kualitas
profesi
aparatur
hokum
Pendidikan
kedinasan
4. Seluruh
aparatur
hukum (40.000
orang)
memiliki
kompetensi
sesuai
bidangnya
8.000 (20%)
Yang mengikuti
diklat teknis
aparatur 4.127 aparatur 44.466.827
80.64
Pengelolaan
sumber daya
manusia
5. Seluruh
aparatur
hukum
485
Mengikuti diklat pim
I-IV
Calon pejabat 109 Pejabat
Eselon II
dan es.I
18.333.000
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 149
memperoleh
pengembangan
karir yang
jelas
6. Seluruh unit
kerja (98 unit
es.II) memiliki
sumber daya
manusia
profesional
sesuai
kebutuhan dan
kaderisasi
yang
berkesinambun
gan
33
Satuan kerja di
kantor wilayah
Unit es II 33 Unit es.II
Perencanaanhukum
7. Pembentukanperaturanperundang-undanganmampumenjawabkebutuhanmasyarakatdanperkembangan globalsecara tepatwaktu
145Dalam prolegnas2009-2014sebanyak 153 RUU
RUU 65 RUU 4.600.000
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 150
Program utama sasaranTarget tahun 2009 Realisasi tahun 2009 Anggnaran
(ribu)jumlah satuan jumlah satuan
1 2 3 4 5 6 7
Pembentukan
hukum
8. Seluruhperaturanperundang-undangan ditingkat pusatmaupundaerahharmonisdanmelindungikepentingannasional
175 Perundang-
undangan
97 Perundan
g-
undangan
41.545.074
Pelayanan dan
bantuan hukum
9. hak kekayaanintelektualmasyarakatmenjadiprodukbernilaiekonomi yangdiakui secarainternasional
4434 Permohonan
hak paten
2490
(dikabul
kan)
Permohon
an hak
paten
317.779.619
Peningkatan
kesadaran
hukum dan ham
10. Seluruh desa(62.806)sadar hukum
628
(1%)
desa 25 desa 25.697.406
11. kementerian Hukumdan HakAsasiManusiasebagai LawCentrememilikikantorpelayananhukum danHak AsasiManusia disetiapkabupaten/kota ( 349kab/ kota )
34 Kota kabupaten 12 Kota
kabupate
n
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 151
Program utama sasarantarget realisasi Anggnaran
(ribu)jjumlah satuan jumlah satuan
1 2 3 4 5 6 7
Penegakkan hokum
dan HAM
Peningkatan
kinerja lembaga
peradilan dan
lembaga penegak
hokum lainnya
Penguatan
pengarustamaan
gender
Seluruh
masyarakat,
terutama
kelompok rentan
dan minoritas
memperoleh
perlindungan dan
pemenuhan atas
hak asasinya
680
22.066
348
74
Pelaksana
RANHAM
Kasus
pengaduan
masyarakat
Penambaha
n penghuni
Lapas/ruta
n
Kabupaten
K/L
74
12.850
277
19
Kasus
ditindakl
anjuti
Penamb
ahan
kapasita
s hunian
lapas/r
utan
Kabupat
en
K/L
759.571.016
688.786.278
500.000
D. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2009 dilakukan dengan cara mengukur persentase pencapaian target
atau realisasi dari indikator yang menjadi elemen.
Analisis dan evaluasi pengukuran kegiatan tahun 2009 dari program kerja yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Hukum dan HAM beracuan pada kebijakan dan langkah-langkah strategi pelaksanaan
pembangunan, yaitu melalui:
program
kegiatan
uraianIndikatorkinerja
satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Penerapan
kepemerintahan
yang baik
Belanja pegawaiTercapainyakesejahteraanpegawai
orang 40.000 40.000 100 %
Penyusunanlaporan dandokumen/publikasi
Terbentuknyacitra positifKementerianHukum dan HAMdi forum nasionaldan internasional
lap/dok 10 10 100 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 152
Program
Kegiatan
UraianIndicatorKinerja
Satuan Target Realisasi%
PencapaianTarget
1 2 3 4 5 6 7
Penyusunan rencanakerja kementerian
Persentaseperencanaan,pelaksanaan,pengendalian danpelaporandilakukan secaratepat waktu danterintegrasi sertaberdasarkan datayang akurat
dokumen 2 2 100 %
Penyusunan dan
perumusan
tatalaksana
Persentasepencapaianstandar pelayananprima dalambidangketatausahaandankerumahtanggaan
Unit es II 98 21 12 %
Pengkajian dan
pengembangan
kebijakan
Jumlahrekomendasipeningkatankinerja danpelayananKementerianHukum dan HAM
rekomendas
i
12 12 100 %
Pengawasandanakuntabilitasaparaturnegara
Pemeriksaan dan
pengawasan rutin
Persentase unitkerja yangmencapai standarpelayanan primadan targetkinerjanya denganadministrasi yangakuntabel
Kasus
temuan
yang
ditindaklanj
uti
1356 560 41 %
Pemeriksaan khusus - persentasepengaduan dankasus yangdituntaskansecara tepatwaktu
Kasus
temuan
yang
ditindaklanj
uti
177 121 71,84 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 153
Program
Kegiatan
Uraian Indicator Kinerja Satuan Target Realisasi%
PencapaianTarget
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatankualitasprofessionalaparaturhukum
Penyelenggaraan
Diklat pimpinan
Persentase lulusanyang meningkatkinerjanya di bidangkepemimpinan danmanajemen padaunit kerja
orang 485 485 100 %
Penyelenggaraan
Diklat teknis
Persentase lulusanyang meningkatkinerjanya di bidangteknis pada unitkerjanya
orang 1981 1981 100 %
Penyelenggaraan
Diklat fungsional
Persentase lulusanyang meningkatkinerjanya di bidangfungsional dan HAMpada unit kerjanya
orang 365 365 100 %
Pendidikankedinasan
Pendidikan AKIP Persentase lulusanyang menguasaiilmu dan keahlianteknisPemasyarakatan
orrang 65 65 100 %
Pendidikan AIM Persentase lulusanyang menguasaiilmu dan keahlianteknis Keimigrasian
orang 60 60 100 %
Pengelolaansumber dayamanusia
Promosi, mutasi
dan penerimaan
CPNS
Persentase unitkerja yang memilikiSDM profesionalsesuai kebutuhandan kaderisasi yangberkesinambungan
Unit kerja 98 98 100 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 154
Program
kegiatan
uraianIndikatorkinerja
satuan target realisasi%
capaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Perencanaan
hukum
Melakukan
penelitian,
evaluasi dan
pengembangan
Persentaseprodukpenelitian,evaluasi danpengembanganhak sipil danpolitik,ekonomi, sosial& budaya
transformasikonflik, hakkelompokkhusus,
di tingkat nasionalmaupun daerahsecaraterintegrasi dantepat waktuuntuk jangkapanjang,menengah dantahunan
Persentase
pemetaan
kemutakhiran
substansi
hukum,
kelembagaan,
& budaya
hukum nasional
yang disertai
dgn
rekomendasi
penelitian
propinsi
8
33
8
33
100 %
100 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 155
Program
kegiatan
uraianIndikatorkinerja
satuan target realisasi
%capaia
ntarget
1 2 3 4 5 6 7
Perencanaanhukum
Kerjasama
dengan
lembaga
nasional dan
internasional
Jumlah kerjasamadalam dan luarnegeri dalamrangka pemajuanHAM danharmonisasirancanganperaturanperundang-undangan dalamperspektif HAMserta naskahakademikinstrumen HAMinternasional
Universitas
negeri di
daerah
4 4 100 %
Persentasekerjasama luarnegeri bidangkeimigrasianyang memilikiimplementasikonkrit danterukur
Badan
internasional
38 38 100 %
Persentasekeberhasilanpengembangandan implementasiperjanjianinternational yangmampu menjawabkebutuhanmasyarakat danperkembanganglobal
Badan/lembaga
internasional
4 4 100 %
Membangun
jaringan
informasi
dan
dokumentasi
hukum
Persentaseanggota jaringanhukum yangterintegrasisecara onlinedalam jaringaninformasi hukumsecara nasionaldengan dukungankepustakaan dandokumentasi yanglengkap
propinsi 33 33 100 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 156
program
kegiatan
uraian Indicator kinerja satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Pembentukanhukum
Menyusun RUU Persentaserancanganperaturanperundang–undangan yangmampu menjawabkebutuhanmasyarakat danperkembanganglobal
RUU 20 20 100 %
Mengundangkan
perundang-
undangan
Persentase peraturanperundang-undanganyang diundangkandan dipublikasikansecara tepat waktudemi melindungikepentingan nasional
UU 549 549 100 %
Mengharmonisasi
perundang-
undangan
Persentasepermohonanpengharmonisasianrancanganperaturanperundang–undangan ditingkatpusat yangdiharmonisasikan
RUU 175 97 55,42 %
Pelayanandan bantuanhukum
Memberikanpendapat hokumatas perkarapidana
Persentasepemohon yangmemperolehperlindunganhukum di bidangpidana sesuaistandar
perkara 14 14 100 %
Menjadi saksi ahlidalmpersidangan
perkara 22 22 100 %
Ekstradisi danbantuan hokumtimbale balik
kegiatan 3 3 100 %
Memberikantanggapan/pendapat hukum
masalah 10 10 100 %
Pengesahan
status WNI
Persentasemasyarakat yangmemiliki statuskewarganegaraandan instansipemerintah yangmenerapkanhukum tata negarayang baik
permohonan 38.812 38.812 100 %
Pelepasan status
WNI
permohonan 1.106 1.106 100%
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 157
program
kegiatan
uraianIndicatorkinerja
satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanandan bantuanhukumPelayanandan bantuanhukum
Merumuskan
sidik jari
Persentaseadministrasi danperumusan sidikjari yang akuratyang sesuaidenganperaturan yangberlaku
Sidik jari 5.000
Legislasi
badan hukum
Persentasebadan hokumyangmemperolehstatus badanhukum
Permohonan
Yg diproses
96.574 95.755 99 %
Memberikan
visa
PersentasePeningkatanpelayanandokumenperjalanan, visadan paspor
Permohonan
visa
2.750.185 2.750.185 100 %
Memberikan
Paspor TKI
paspor 217.367 167.902 77 %
Memberikanhak cipta
Persentase hakcipta, desainindustri, desaintata letak sirkuitterpadu danrahasia dagangyangmemperolehperlindunganhukum
Permohonan
yang
diproses
5.049 5.049 100 %
Memberikanhak patenkepada
Persentasepaten yangmemperolehperlindunganhukum
Permohonan
yang
diproses
4.825 4.825 100 %
Memberikan
perlindungan
merk
Persentasemerek yangmemperolehperlindunganhukum
Permohonan
yang
diproses
56.219 56.219 100 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 158
Program
kegiatan
uraianIndikatorkinerja
satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatankesadaranhukum danham
Pelatihan HAMkepada parapejabat Pemda
PersentaseK/L, pemprov,pemkab, danpemkot yangtelahmengikutipelatihanHAM
Pemda
kab/kota
Diseminasi HAM
kepada para
pejabat Pemda
Jumlah K/L,PemerintahPropinsi danKabupaten/Kota yang telahmemperolehDiseminasiHAM
propinsi 4 4 100 %
Penyuluhan
hukum
Persentasedesa sadarhukum danHAM
Kota/
kabupaten
40 40 100 %
Kosultasi hukum ksus 200 125 62 %
Penegakkanhokum danHAM
Penindakan
pelanggaran
keimigrasian
PersentasePendeteksianpelanggaranatau kejahatankeimigrasiansecara tepatwaktu danterukur
WNA 1.162 1.162 100 %
pendeportasian WNA 2.504 2.504 100 %
Penindakan
pelanggatan HKI
Persentasepengaduanpelanggaranbidang HKIyang dilakukanpenyidikan
perkara 739 739 100 %
Pendataan cegah
tangkal
Persentase datacegah tangkalyang akurat danup to date
orang 1.162 1.162 100 $
Penindakan atas
pengaduan
masyarakat
PersentasepengaduanmasyarakattentangpelanggaranHAM
kasus 680 551 81 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 159
program
kegiatan
uraianIndikatorkinerja
satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Penegakkanhokum dan HAM
Pembinaankeamanan danketertiban PAS
PersentaseUPTPemasyarakatan yang amandan tertibuntukmenjaminkepastianhukummasyarakat
Orang WBPlari
148 24 16,52 %
Penyelesaianpengaduan kasuspelanggaranHAM
Persentasepenyelesaianpengaduankasus HAMdanpemetaanpotensipelanggaranHAM
kasus 680 551 81 %
Pengelolaanperawatan danpelayanantahanan
Persentasetahanan,narapidanadan anakdidikpemasyarakatan yangmemperolehperawatandanpelayanankesehatansesuaistandar
nrang 58.271 58.007 99 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 160
Program
kegiatan
uraian Indikator kinerja satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Pengelolaanbenda sitaannegara
Persentasebenda sitaannegara danbarangrampasannegara yangdikelola secaratepat waktudan akuntabel
satker 61 58 95 %
Pembinaanpemasyarakatankepadanarapidana
Persentasetahanan dannarapidanayangmemperolehregistrasi,pelayanan danpembinaansecara tepatwaktu danakuntabel
orang 82.563 28.640 34 %
Pembimbinganklienpemasyarakatandi BAPAS
Persentaseanak dan klienpemasyarakatan yangmemperolehregistrasi,pendidikan,pendampingan,
klien 3.006 3.006 100 %
Peningkatan
kinerja
lembaga
peradilan dan
lembaga
penegak
hokum lainnya
Pengkajiankebijakan
Pengembangankebijakan
Jumlahrekomendasipeningkatankinerja danpelayananKementerianHukum dan HAM
rekomendasi
10
17
10
17
100 %
Pembangunan
baru dan rehab
gedung
lapas/rutan
Jumlah saranaprasaran yangmenunjangpelaksananhukum dan HAM
unit 100 74 74 %
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 161
Program
kegiatan
uraian Indikator kinerja satuan target realisasi%
pencapaiantarget
1 2 3 4 5 6 7
Pengorganisasi
an unit kerja
sesuai tupoksi
Jumlah satuankerja/organisasiyang dibentuk dandikembangkan
satker 20 20 100 %
Pengembangan
system
pelayanan
keimigrasin
PersentaseJumlah aplikasiyang on line 24jam danterintegrasi diseluruh DivisiKeimigrasian,Kantor Imigrasi,Rumah DetensiImigrasi danTempatPemeriksaanImigrasi yangterukur
sistem 14 14 100 %
Penguatanpengarustamaan gender
Sosialisasi
gender
Persentase
pejabat yang
sensitive gender
pejabat 45 45 100 %
E. Pengukuran Akuntabilitas Keuangan
Untuk menjalankan roda organisasi Kementrian Hukum dan HAM telah dialokasikan anggaran pada Tahun
2009 sebesar Rp. 4.341.401.465.000,- dan pada akhir tahun anggaran dana tersebut yang dapat terserap
sebesar Rp. 3.750.492.579.000,- atau 85,41 % dengan rincian sebagai berikut :
Rincian alokasi anggaran dan rincian realisasi menurut jenis belanja, program dan unit eselon I seperti
tertera pada tabel :
Realisasi Menurut Jenis Belanja(dalam ribuan rupiah)
No Jenis Belanja Pagu Realisasi %
1 Belanja Pegawai 1.620.887.718 1.597.601.947 99,192 Belanja Barang 2.064.912.533 1.724.876.971 83.533 Belanja Modal 715.801.214 428.013.841 59,8
Total 4.341.401.465 3.750.492.579 85,41
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 162
Realisasi Menurut Program(dalam ribuan rupiah)
No Program Pagu Realisasi %
1 Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 2.468.780.545 2.204.056.846 89,28
2Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Aparatur Negara
15.281.400 12.349.890 80,28
3Pengelolaan Sumber Daya ManusiaAparatur
18.333.000 14.808.914 80,78
4 Perencanaan Hukum 4.600.000 3.745.012 81.41
5 Pembentukan Hukum 41.545.074 33.410.561 80,42
6Peningkatan Kesadaran Hukum danHAM
25.697.406 20.946.320 81.91
7Peningkatan Pelayanan dan BantuanHukum
317.779.619 254.604.198 80,12
8Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilandan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
688.786.278 552.108.435 80.16
9 Penegakan Hukum dan HAM 759.571.016 611.041.628 80,76
10 Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 44.466.827 35.695.831 80,28
11 Pendidikan Kedinasan 9.070.300 7.314.674 80.64
12Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender dan Anak
500.000 410.500 82,10
Jumlah 4.391.401.465 3.750.493.759 85.41
d. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Target PNBP tahun 2009 Rp. 1.400.000.000,- dan realisasi sampai dengan akhir bulan Desember
2009 sejumlah Rp. 1.392.547.138,- atau 99,47 % dengan rincian menurut mata anggaran
penerimaan dan satuan kerja, sebagai berikut :(dalam ribuan rupiah)
No Jenis Mata Anggaran Penerimaan Target 2009 Realisasi s.d.Des 2009
%
1Penjualan Aset Rusak danDihapuskan 22.700 0 0
2 Sewa Rumah Dinas/ Rumah Negeri 1.220.750 1.197.120 98,06
3 Sewa Gedung dan Bangunan 3.876.420 3.624.500 93.5
4Pendapatan Surat Keterangan, VISAdan Paspor 1.164.208.910 1.062.697.455 90,89
5 Pendapatan Hak dan Perijinan 187.067.852 269.599.683 144,12
6 Pendapatan Jasa Tenaga Kerja 443.000 389.750 87.98
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 163
7Pendapatan Lembaga Keuangan(Jasa Giro, Bendaharawan) 2.116.500 2.100.750 99.26
8 Pendapatan Anggaran Lainnya 36.043.868 52.937.880 146.87
Jumlah 1.400.000.000 1.392.547.138 99,47
2. Pengadan Barang Dan JasaAlokasi anggaran pengadaan barang dan jasa Departemen Hukum dan HAM terbesar padaProgram Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya sebesarRp. 668.776.278.000,- yaitu untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana/proyek fisikpada kantor/UPT daerah dan sampai dengan akhir bulan Desember 2009 anggaran yang sudahterserap sejumlah Rp. 552.108.435.000,- atau 80.16 %.
3. Alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT)Pada tahun Anggaran 2009 alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Kementerian Hukumdan HAM sejumlah Rp. 16.126.155.000,-
Rincian Tambahan Pagu Anggaran tersebut dialokasikan seperti tertera dalam tabel berikut :
No UnitJumlah(Rp.)
1 Ditjen. Administrasi Hukum Umum 9.922.640.000
2 Ditjen. Imigrasi 2.035.916.0003 Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan 4.167.600.000
Total 16.126.155.000
F. EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam menmengevaluasi kinerja KKementerian Hukum dan HAM tahun 2009 selain membandingkan
capaian kinerja dengan rencana kerja lembaga juga menjadikan RPJMN sebagai tolok ukur capaian tujuan
program pembangunan hokum dan Ham yang telah dilaksanakan, rencana kerja merupakan pedoman
sebagao arah yang akan menuntun seluruh upaya dan kinerja yang terlaksana agar mendekati tujuan dan
sasaran serta target yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta perkembangan
situasi maupun perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar organisasi termasuk untuk
kepentingan nasional.
Dalam RPJMN yang menjadi sasaran atau agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan
masyarakat yang adil, aman , sejahtera dan demokratis. Khususnya dalam penegakkan hokum,
pemberantasan korupsi dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan dalam Renstra Kementerian
Hukum dan HAM mengarahkan seluruh upaya dan kinerja kepada perwujudan kepastian hokum kepada
masyarakat.
Dari pengukuran pencapaian sasaran pada sub bab di atas diketahui bahwa sasaran yang dicapai adalah
sebagai berhkut :
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 164
NO SASARANCAPAIAN
%
1Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhanmasyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
44,82
2Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis danmelindungi kepentingan nasional; 55,42
3Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjaminkepastian huku 54,78
4Seluruh desa sadar hukum
0,40
5 Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperolehperlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
48,34
6 Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakuisecara internasional;
56,15
7 Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secaratepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
100
8 Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanyadengan administrasi yang akuntabel;
12
9 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantorpelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
35,29
10 Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya 51,58
11 Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas; 22,47
12 Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dankaderisasi yang berkesinambungan
100
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 165
Capaian pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaaan anggaran tahun 2009 :
NO PROGRAM
CAPAIAN
%
FISIK KEUANGAN
1 Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 82 89,28
2 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 56,42 80,28
3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 100 80,78
4 Perencanaan Hukum 100 81.41
5 Pembentukan Hukum 85,14 80,42
6 Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 87 81.91
7 Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 94 80,12
8Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak HukumLainnya
93 80.16
9 Penegakan Hukum dan HAM 85 80,76
10 Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 100 80,28
11 Pendidikan Kedinasan 100 80.64
12 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 100 82,10
Dari pengukuran pencapaian sasaran dan pelaksanaan program/kegiatan beserta penyerapan anggarann dapat
diketahui bahwa :
1. Pencapaian sasaran kinerja kementerian dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi jika dirata-
rata memperoleh capaian sasaran sebesar 48 %
Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam kerangka dan rencana kerja
kementerian masih kurang berhasil, khususnya dalam pilar pembudayaan hukum dan HAM kepada
masyarakat.
Dalam RPJMN 2005 – 2009 ditetapkan bahwa arah pembangunan ditujukan untuk menciptakan Indonesia
yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan meningkat.
Sesuai dengan tupoksi Kementerian Hukum dan HAM yaitu menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan di bidang hukum dan HAM, maka diharapkan bahwa kinerja lembaga ini dapat mendukung
terwujudnya tujuan pembangunan tersebut.
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sepanjjang tahun 2009 maka diketahui bahwa
sasaran pembangunan hukum dan HAM yaitu terwujudnya kepastian Hukum pada masyarakat baru
tercapai sekitar 48 %.
Tidak optimalnya pencapaian sasaran terutama pada peningkatan atau pengembangan budaya taat hukum
dan penghormatan kepada hak asasi manusia yang sangat rendah.
Apabila masyarakat mengetahui dan memahami serta menerima supremasi hukum, maka niscaya pola
pikir dan perilaku masyarakat akan mentaati hukum dan menghargai hak asasi sesamanya dan
berkuranglah
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 166
pelanggaran hukum dan HAM serta terwujudlah kamanan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pilar pembentukan substansi hukum juga masih belum optimal tercapai dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, hal ini disebabkan keterkaitan berbagai pihak dalam merumuskan dan merancang peraturan
perundang-undangan. Oleh karenanya segala upaya dan langkah harus terus ditingkatkan agar sasaran ini
dapat tercapai terutama dengan komitmen yang tinggi oleh semua pihak yang terkait dengan penyusunan
perundang-undangan baik lembaga pemerintah, masyarakat (LSM, ormas)maupun ahli-ahli hukum yang
peduli dan konsisten memperjuangkan rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3. Pilar penguatan dan pengembangan struktur hukum terkait dengan pengembangan kelembagaan dan
paratur hukum sudah mulai meunjukkan keseriusan dalam mewujudkan aparatur hukum yang profesional
dan sumber daya manusia yang kompetan, dan pengorganisasian unit kerja yang proporsional dalam
melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien.
4. Penyerapan anggaran sebagaimana pada hasil pengukuran telah terealisasi sebesar 88 % sedangkan
pelaksanaan kegiatan yang terlaksana adalah 90 %.
Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama tahun
2009 telah cukup efisien yaitu lebih besar capaian pelaksnaan kegiatan daripada penyerapan anggaran.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 167
A. Kesumpulan
Dari berbagai pelaksanaan seluruh program pada Tahun 2009 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pencapaian sasaran : Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan
masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu untuk mengetahui kebutuhan masyarakat
akan hokum yang mengatur perilaku dan melindungi kepentingan serta mengatur hak dan kewajiban
masyarakat dilakukan melalui penelitian, pengkajian, analisa, ko optimal karena unsure koordinasi dan
evaluasi dari masyarakat yang membutuhkan hukum dengan para ahli hokum sebagai nara sumber
perkembangan hokum nasional belum terjalin keseimbangan kordinasi dan informasi tentang masalah-
masalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Sampai akhir tahun anggaran, pencapaian
sasarn ini masih belum diperoleh titik keseimbangan karena ahli-ahli hukum dan upaya mediasi bagi
pengembangan hukum nasional belum tercapai secara maksimal ketika kebutuhan hukum dapat
diakomodir melalui pembangunan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan peta permasalahan
hukum dan kemudian dibahan dalam forum terbuka serta media komunikasi dan konsultasi belum
menarik minat dan perhatian masyarakat maupun para ahli hukum.
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi
kepentingan nasional;
Hal ini ditunjukan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang telah disahkan dan
dicatat dalam lembaran Negara dalam rangka mengatur hidup prilaku agar tertib, aman dan damai;
perundang-undangan yang diberlakukan sedapat mungkin akan berlaku efektif dalam mengatur
perilaku hidup as. pertanggungjawaban yang jelas dan tegas. Oleh karenanya pemberlakukan
peraturan perundang-undangan harus berlaku nasional dan universal tanpa intervensi yang
menghambat efektivitas hokum itu sendiri. Upaya harmonisasi perundang-undangan diperlukan
komitmen lembaga penyusun dan pembentuk perundang-undangan yang lebih mengedepankan
kepentingan nasional daripada kepentingan local atau kelompok dan kedaerahan. Capaian sasaran ini
sudah cukup menunjukkan peningkatan dan harus terus dikembangkan sehingga hokum berlaku secara
efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakt.
3. Terwujudnya pelayanan publik di bidang hukum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Pencapaian sasaran pelayanan publik di bidang hukum dan HAM dapat dinikmati masyarakat secara
luas melalui pelayanan cepat, tepat, mudah dan murah khususnya bagi warga masyarakat yang
berkepentingan mengurus perijinan dan legislasi dibidang keimigrasian, administari hukum, dan
penetapan hak kekayaan intelektual. Peningkatan pelayanan publik ini dimungkinkan dan terkait dengan
peningkatan sarana kerja dan system pelayanan serta kantor-kantor pelayanan yang siap memberikan
BAB V
PENUTUP
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 168
pelayanan prima baik dari segi kuntitas maupun kualitas antara lain, penambahan gedung kantor/ pos
pelayanan, sarana perkantoran serta peningkatan kualitas SDM (petugas pelayanan public).
Hasil lain yang dicapai dari pelayanan publik adalah jumlah setoran PNBP ke kas Negara meningkat
dibandingkan tahun yang lalu.
3. seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan
terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
Disadari bahwa pelaksanaan teknis operesional seluruh urusan di bidang hukum dan HAM tanpa
penataan manajemen dan administrasi yang handal akan menghambat pencapaian tujuan kinerja
kelembagaan/ kementerian secara utuh, serentak dan terpadu.
Keberhasilan pencapaian sasaran ini sangat mendukung keberhasilan kinerja Kementerian dalam hal
penyusunan rencana kerja, pengendalian pelaksaan kinerja, penyampaian laporan kinerja, penyampaian
laporan keuangan dan penataan kelembagaan serta pengelolaan kepegawaian untuk menunjang
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tiap-tiap unit/satuan kerja yang terdapat di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM.
4. Seluruh unit kerja memenuhi stanndar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan
administrasi yang akuntabel;
Untuk menjamin kepastian hokum dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakt perlu adanya
satu ukuran dan aturan yang standar untuk diketahui dan berlaku sama bagi seluruh pelanggan.
Dengan pencapaian sasaran ini akan meningkatkan kepuasan dan kepastian tlayanan kepada
masyarakat. Capaian sasaran ini masih sangat rendah karena belum menjadi komitmen dan motivasi
kerja pelayan publik. Ke depan semakin kuatnya tekanan dan tuntutan masyarakat akarn pelayanan
prima dari aaparatur pemerintah, maka upaya dan langkah menuju sasaran ini menjadi prioritas yang
harus ditindaklanjuti.
5. Pencapaian sasaran : Terwujudnya aparatur hukum yang professional dan berkualitas dalam
melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan
Pencapaian sasaran ini secara tidak langsung ditunjukan dengan meningkatnya kualitas kinerja atau
hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para aparatur di lingkungan kementerian hukum dan HAM. Hal ini
diketahui dari penilaian lembaga/ instansi luar yang memberikan penilaian positif atas kinerja
Kementerian Hukum dan HAM dan hasil-hasil yang diperoleh seperti setoran PNBP yang meningkat,
percepataan system pelayanan publik dan peningkatan kualifikasi atas laporan akuntansi Kementerian
Hukum dan HAM oleh BPK dan BPKP serta menurunya jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilakukan
oleh aparatu di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
6. Seluruh aparatur hukum memperoleh pengembangan karir yang jelas; kepastian arah dan
pengembangan karir pegawai akan memberikan motivasi kerja yang positif dan spirit untuk mendorong
pelaksanaan tugas yang optimal. Harapan peningkatan kinerja organisasi merupakan implikasi dari
pengembangan karir yang jelas. Capaian sasaran ini ke depan atau tahun berikutnya sangat penting
menjadi perhatian organisasi.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 169
7. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang
berkesinambungan.
Semakin professional sikap kerja aparatur akan menghasilkan kinerja yang semakin cepat, tepat dan
memuaskan bagi pihak yang menjadi stakeholder . kesungguhan lembaga/organisasi dalam
pembentukan sumber daya manusia yang profesional telah terlihat cukup baik terlebih dengan
partisipasi masyarakat dakam membentuk kualitas aparatur yang profesional.
8. Peningkatan kesadaran hokum masyarakat : menuju perwujudan seluruh desa sadar hokum merupakan
indikator bahwa masyarakat tahu , butuh dan melaksanakan hokum untuk mngangkat hakat dan
martabat diri sendiri dan sesamanya bahkan mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
Pembudayaan hokum kepada masyarakat yang sangat besar jumlahnya dan luas wilayah yang tersebar
di seluruh Indonesia merupakan beban berat namun sangat ideal untuk meletakkan hukum sebagai
landasan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya sekalipun capaian sasaran ini masih sangat
rendah,namun harus menjadi skala prioritas untuk rencana kerja tahun berikutnya.
9. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
telah dilakukan melalui pemeriksa dan pengawasn internal serta PPNS di bidang HKI, keimigrasian dan
pemasyarakatan. Hasil penindakan yang konsisten berhasil menekan terjadinya pelanggaraan hokum
oleh pegawai serta meningkatnya keseriusan dalam menjalankan tugas secara transparan dan
akuntabel.
10. Seluruh masyarakat terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan
pemenuhan atas hak asasinya; isu pemenuhan HAM yang mengglobal mendesak dan mendorong
pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang nelindungi hak asasi manusia khususnya kepada
masyarakat dari keompok rentan seperti narapidana, tahanan dan kelompok minoritas serta
masyarakat ekonomi lemah. Media penerimaan pengaduan masyarakat dan RANHAM sabgat efektif
dalam mendorong percepatan tercapainya sasaran ini.
11. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara
internasional; Disadari bahwa hak kekayaan intelektu l berupa hak cipta, merk dan paten memiliki nilai
ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa, maka pencapaian
sasaran ini harus terus diupayakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan terobosan –
terobosan kebijakan nasional yang melindungi kepentingan orang yang berhak atas karyanya
khususnya terkait dengan persaingan global dalam usaha/perindustrian dan pasar internasional.
12. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan
Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota; pembangunan law centre idealnya didukung dengan sumber
dana yang memadai. Sekalipun pada saat ini masih berupa gagasan yang ideal dalam rangja
mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat namun akan tercapai apabial anggaran tersedia.
Tetapi mengingnat penting dan strategisnya sasaran ini maka perlu terus diupayakan pada tahun-tahun
mendatang.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 170
Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun
2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelemnya yang dapat diamati dan dinikmati hasilnya
baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat, Instasnsi/ lembaga terkait hukum dan
HAM, dan forum-forum nasional, regional, maupun Internasional
B. Langkah-Langkah Menghadapi Kendala
Sebelum menguraikan langkah-langkah dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi sepanjang
pelaksanaan tugas tahun 2009 terlebih dahulu diuraikan kendala sebagai berikut :
1. Belum sempurnanya kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mengatur teknis operasioanal dalam
pelaksanaan yang bersifat mengikat atau memiliki kepastian dan disertai sanksi bagi pelanggar
terhadap keputusan tersebut.
2. Kurangnya komitmen penyelenggara tugas dan pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan
untuk kepentingan organisasi internal Kementerian Hukum dan HAM maupun kepentingan masyarakat
yang berhubungan langsung di bidang hukum dan HAM.
3. Masih kurangnya penguasaan pekerjaan dan keterampilan kerja aparatur dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan perannya pada unit/ satuan kerja masing-masing.
4. Kurangnya koordinasi antara unit/ satuan kerja internal maupun instansi/ lembaga ekternal terkait
dengan pelaksanaan tugas dibidang hukum dan HAM
5. Terbatasnya alokasi anggaran dalam bidang hukum dan HAM mengingat posisi Kementerian Hukum dan
HAM sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Adapun langkah-langkah dalam mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapai antara lain :
1. Medorong peningkatan peran penelitian dan pengkajian serta evalusi kebijakan serta perumusan
kebijakan terkait dengan pelaksanaan teknis operasional di berbagai bidang hukum dan HAM. Selama
ini bidang penelitian, evaluasi dan penyampaian pelaporan kurang mendapatkan perhatian dan tempat
untuk segera ditindak lanjut oleh pejabat berwenang dalam rangka menetapkan langkah strategis
guna memperbaiki dan mengingkatkan kinerja serta tidak mengulangi kesalahan/ kegagalan di masa
yang akan datang. Langkah konkrit yang perlu ditempuh antara lain : Membuka forum dialog yang
bersifat rutin atau insidentil (terjadi kasus tertentu) yang dihadiri oleh Penjabat Eselon I dan II secara
terbuka dan ilmiah serta oleh Menteri Hukum dan HAM dan para pakar/ ahli hukum maupun tokoh
masyarakat lainnya;
2. Memberikan reward kepada aparatur/ pegawai yang mampu mengemukakan ide gagasan yang
bermanfaat bagi organisasi Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan kepada organisasi Kementerian Hukum dan HAM maupun Masyarakat luas.
3. Mengantisipasi kendala tentang komitmen petugas dan pejabat dalam menjalankan tugas dapat
diantisipasi melalui : pembentukan mindset (pola pikir dan konsep hidup yang bertanggung jawab) yang
diikuti para petugas dan pejabat dengan penyelenggaraan pelatihan capacity building, seminar,
maupun ceramah-ceramah umum, agama, perbaikan system manajemen dan organisasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
LAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 171
4. Mengantisipasi kendala kurangnya penguasaan pekerjaan oleh para petugas dapat diatasi dengan cara
meningkatkan penguatan rentang kendali para pimpinan (pejabat structural) atas kinerja unit/ satuan
kerja dan staf pelaksana tugas di bawah kewenangannya untuk selalu dilakukan pengendalian, evaluasi
dan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga kinerja organisasi dapat
berjalan secara maksimal dan terus menerus mengalami peningkatan hasil dari tahun ke tahun.
5. Mengantisipasi kendala kurangnya koordinasi antar unit dalam mewujudkan kinerja organisasi
kementerin Hukum dan HAM yang utuh, serentak dan terpadu dimungkinkan apabila tiap unit (sub
organisasi) menyadari keterbatasan dan kekurangan yang tercitra oleh masyarakat tentang
Kementerian Hukum dan HAM merupakan beban dan tantangan bagi seluruh jajaran unit organisasi.
Maka seluruh gerak tiap unit saling memperhatikan, mendukung dan mendorong agar terjadi kesatuan
langkah yang serentak dan harmoni agar penilaian/ citra masyarakat melihat kinerja organisasi
Kementerian Hukum dan HAM secara utuh terwujud dalam satu penilaian positif. Hal ini dapat di
lakukan dengan cara : meningkatkan intensitas rapat koordinasi antar pimpinan unit/ satuan kerja,
menjalin hubungan dengan instansi/ lembaga terkait di bidang hukum dan HAM, ikut berperan aktif
dalam menyelenggarakan kegiatan yang berlatarbelakang Hukum dan HAM baik di lingkungan internal
maupun ekternal dari Lembaga Kementerian Hukum dan HAM.
6. Mengatisipasi kendala alokasi anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2009. Adapun
indikasi penyebab kurangnya anggaran yang dialokasikan berdasarkan system perencanaan anggaran
berbasis kinerja menuntut adanya pelaporan yang akuntabel dan akurat dalam menyampaikan dan
menguraikah hasil pekerjaan yang telah dicapai terkait dengan penggunaan anggaran Negara pada
tahun berjalan. Selama ini pelaporan keuangan dan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang
disampaikan kepada Bappenas, Menpan, Kemenkeu, dan BPK mendapat penilaian kurang maksimal dan
adanya penilaian negatif dari mayarakat (media public) maupun lembaga-lembaga independen lainnya.
Hal ini dapat diantisipasi dengan cara : menaikan citra positif tentang kinerja Kementerian Hukum dan
HAM baik melalui media publik, elektronik mapun forum-forum terbuka lainnya. Untuk itu, kedepan lebih
diintensifkan peran publikasi dan informasi dalam penataan sistem, mekanisme, dan kualitas materi
informasi yang akan disampaikan.