LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012 - Sekretariat Daerah
Transcript of LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012 - Sekretariat Daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance)
merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita–cita dan tujuan
berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good
Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntablitas,
Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:
a. Akuntabilitas artinya penyelengaraan fungsi-fungsi pemerintah harus
dapat dipertanggungjawabkan.
b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus
memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua
pihak.
c. Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah
diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta
melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar
utama kekuatan negara.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat
dipertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .
Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kabupaten Bantul harus
memiliki Visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai
tujuan dan sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
ii
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, yang memberikan
kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pelaksanaan
pembangunan daerah untuk tahun 2011-2015, Visi Pemerintah
Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan masih relevan. Oleh
karena itu Visi Pemerintah Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu :
‘BANTUL PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN
AGAMIS’.
Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang
sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan
memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknoloogi.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis
pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang
responsif gender.
4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya
pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memeperhatikan
penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
Misi-misi tersebut di atas masing-masing mempunyai tujuanyang
dijabarkan berikut ini:
1. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola
pemerintah yang empatik, memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatnya kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola
pemerintahan yang empatik.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyederhanaan
pelayanan.
c. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
iii
d. Mewujudkan pembebasan tanah untuk membangun infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang
sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan
memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta
sarana dan prasarana kesehatan;
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih dan
sehat;
c. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan;
d. Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang
meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah,
pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang bermutu,
relevan, dan berkesetaraan dengan memperhatikan kearifan lokal;
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
pendidikan baik jalur formal, non formal, maupun informal;
f. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga;
g. Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi;
h. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan;
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pertumbuhan ekonomi,pemertaan pendapatan berbasis
pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang
responsif gender, memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkesinambungan;
b. Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan pangan;
c. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran serta
petani, dan pengembangan program usaha tani;
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendukung ekonomi;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
iv
e. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan
perdagangan;
f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan
kebudayaan dan pariwisata;
g. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis;
h. Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha,
penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta
perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
i. Memantapkan program pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak;
j. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat
komunitas (desa), keluarga dan individu;
4. Meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi bencana dan upaya
pengurangan pengurangan resiko bencana dengan memperhatikan
penataan ruang dan pelestarian lingkungan, memiliki tujuan sebagai
berikut:
a. Memantapkan program penanggulangan bencana;
b. Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan,
pengelolaan, dan perlindungan sumberdaya alam;
Secara spesifik tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran-sasaran
dan ditetapkan pula cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk
kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sifatnya strategik yang
merupakan target tahunan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.
Berdasar tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran–
sasarannya yaitu:
1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
daerah dan desa serta lembaga pemerintah;
2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi;
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
v
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin
6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan
7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat
9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas
kepentingan umum
11. Meningkatnya pelayanan kesehatan
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat
15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
16. Meningkatnya kualitas pendidikan.
17. Meningkatnya kualitas perpustakaan
18. Meningkatnya sekolah berkualitas
19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal
20. Meningkatkan prestasi pemuda Kabupaten Bantul di bidang
olahraga secara kuantitaif dan kualitatif
21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional
22. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua
sektor
23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)
24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna
25. Meningkatnya jumlah DBKS
26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
27. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses
sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan
kelautan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
vi
29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan
perikanan serta agropolitan
30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian
31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan
petani dan penyuluh
32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar,
terminal, jalan, dan lain-lain
33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan
mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk,
akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran
34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, penghargaan
budaya, kelompok kesenian.
35. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata
36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan
38. Meningkatnya keterampilan pencari kerja
39. Meningkatnya lapangan pekerjaan
40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja.
41. Terjaminnya hak-hak pekerja
42. Terciptanya penempatan transmigran
43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di
semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah dan lembaga
kemasyarakatan.
44. Meningkatnya partisipasi kompetensi keterampilan organisasi
pemerintahan, masyarakat dan individu.
45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta
tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.
46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat
miskin
47. Meningkatnya Kualitas keluarga
48. Mantapnya penanggulangan bencana
49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
vii
50. Terwujudanya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi
lingkungan dan keanegaraman hayati.
51. Terkelolanya sumberdaya hutan.
Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul telah melaksanakan
perencanaan strategisnya tahun kedua. Secara umum pencapaian
sasaran dapat terealisir dengan baik (mencapai keberhasilan) sesuai
dengan perencanaan .
Dalam manajemen modern pelaporan merupakan fase terakhir
sebagai alat untuk mengevaluasi demi perbaikan di masa
mendatang.Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk menggambarkan
suatu tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan pendelegasian
wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Pelaporan tersebut
dalam bentuk LAKIP sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 29 tahun 2010.
Untuk merealisasikan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas
pelaksanaan APBD tahun 2012 sebagai implementasi dari SAKIP
tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan
perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai dasar untuk
melakukan analisis tentang tingkat capaian kinerja instansi dalam rangka
pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.
Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran srategis Pemerintah
Kabupaten Bantul dapat dijelaskan bahwa nilai capaian kinerja rata-rata
sasaran diperoleh angka sebesar 87,64% dengan kategori Sangat
Berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi selama tahun 2012 sudah dilaksanakan dengan baik. Beberapa
sasaran nilai capaian kinerjanya belum optimal dikarenakan dalam
pelaksanaannya mengalami kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP
Kabupaten Bantul disamping mengungkapkan keberhasilan juga
mengungkapkan mengenai kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
viii
Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut diuraikan sebagai
berikut:
1. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka
nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari
jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk dari target sebanyak
80 balita terealisir sebanyak 80 balita.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitmen
petugas tinggi, survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani
kasus gizi buruk serta dukungan anggaranserta dukungan anggaran
sehingga balita gizi buruk mendapatkan makanan tambahan dan
dirawat jalan/inap.
2. Angka Melek Huruf.
Pada tahun 2012 mentargetkan 90,34% terealisir 97,50%atau tercapai
sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitment
dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf.
3. Pertumbuhan Investasi PMDN.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.180.445.600.020,00
terealisir sebesar Rp.246.782.863.739,00, atau tercapai sebesar
136,76% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten
Bantul antara lain kemudahan perijinan, iklim investor yang kondusif
serta terjalinnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan
masyarakat.
4. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang terealisir
sebanyak 2.340.081 orang atau tercapai sebesar 148,96% dengan
kategori sangat berhasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
ix
5. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15.868orang terealisir
sebanyak 16.497orang atau tercapai sebesar 103,96%dengan kategori
sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan peningkatan kunjungan
wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara lain:
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik
destinasi wisata.
Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai alternatif
tujuan wisatawan.
Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan
pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam promosi pariwisata
6. Prosentase yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 93% terealisir sebesar 94,7%
atau tercapai 101,28% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian
ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 431.959
orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak
530.068 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah adanya perhatian
yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran dengan berbagai
macam program/kegiatan.
7. Tingkat Kemiskinan Turun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 14,82%, atau
tercapai sebesar 76,5% dengan kategori berhasil. Nilai capaian ini
diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2012 sebanyak 40.321 KK
sedang pada tahun 2011 KK miskin sebanyak 258.294 KK, sehingga
hanya terjadi penurunan sebanyak 230 KK (0,57%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
x
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................ i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... x
KATA PENGANTAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv
DAFTAR PETA .................................................................................................. xix
DAFTAR GRAFIK ...............................................................................................xx
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Gambaran Umum Daerah ............................................................. 1
1. Kondisi Geografis ................................................................... 1
2. Kondisi Umum Daerah ........................................................... 3
3. Kondisi Ekonomi .................................................................... 8
4. Inovasi Daerah ..................................................................... 10
B. Potensi Unggulan Daerah ........................................................... 17
1. Pertanian .............................................................................. 17
2. Perindustrian ........................................................................ 21
3. Perdagangan ....................................................................... 23
4. Pariwisata ............................................................................ 23
C. Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ 24
1. Produk Domestik Regional Bruto ......................................... 24
2. Inflasi ................................................................................... 26
3. Distribusi Pendapatan .......................................................... 27
D. Struktur Organisasi ..................................................................... 27
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .................................... 31
A. Rencana Kerja ............................................................................ 31
1. Visi ....................................................................................... 32
2. Misi ...................................................................................... 34
3. Tujuan dan Sasaran ............................................................. 35
B. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 41
C. Penetapan Kinerja ...................................................................... 89
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 100
A. Pengukuran Kinerja. ................................................................. 101
1. Kerangka Pengukuran Kinerja ............................................ 101
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran. ................ 102
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xi
B. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja .................................... 103
1. Sasaran 1 ........................................................................... 104
2. Sasaran 2 ........................................................................... 120
3. Sasaran 3 ........................................................................... 134
4. Sasaran 4 ........................................................................... 145
5. Sasaran 5 ........................................................................... 159
6. Sasaran 6 ........................................................................... 160
7. Sasaran 7 ........................................................................... 162
8. Sasaran 8 ........................................................................... 164
9. Sasaran 9 ........................................................................... 168
10. Sasaran 10 ......................................................................... 173
11. Sasaran 11 ......................................................................... 175
12. Sasaran 12 ......................................................................... 184
13. Sasaran 13 ......................................................................... 193
14. Sasaran 14 ......................................................................... 196
15. Sasaran 15 ......................................................................... 202
16. Sasaran 16 ......................................................................... 203
17. Sasaran 17 ......................................................................... 222
18. Sasaran 18 ......................................................................... 224
19. Sasaran 19 ......................................................................... 229
20. Sasaran 20 ......................................................................... 232
21. Sasaran 21 ......................................................................... 237
22. Sasaran 22 ......................................................................... 238
23. Sasaran 23 ......................................................................... 239
24. Sasaran 24 ......................................................................... 241
25. Sasaran 25 ......................................................................... 242
26. Sasaran 26 ......................................................................... 244
27. Sasaran 27 ......................................................................... 246
28. Sasaran 28 ......................................................................... 259
29. Sasaran 29 ......................................................................... 277
30. Sasaran 30 ......................................................................... 324
31. Sasaran 31 ......................................................................... 325
32. Sasaran 32 ......................................................................... 330
33. Sasaran 33 ......................................................................... 341
34. Sasaran 34 ......................................................................... 355
35. Sasaran 35 ......................................................................... 364
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xii
36. Sasaran 36 ......................................................................... 367
37. Sasaran 37 ......................................................................... 373
38. Sasaran 38 ......................................................................... 376
39. Sasaran 39 ......................................................................... 378
40. Sasaran 40 ......................................................................... 384
41. Sasaran 41 ......................................................................... 388
42. Sasaran 42 ......................................................................... 390
43. Sasaran 43 ......................................................................... 392
44. Sasaran 44 ......................................................................... 401
45. Sasaran 45 ......................................................................... 407
46. Sasaran 46 ......................................................................... 411
47. Sasaran 47 ......................................................................... 416
48. Sasaran 48 ......................................................................... 420
49. Sasaran 49 ......................................................................... 424
50. Sasaran 50 ......................................................................... 426
51. Sasaran 51 ......................................................................... 437
C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................ 445
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ...................................... 447
2. Target dan Realisasi Pendapatan ...................................... 451
3. Pengelolaan Belanja Daerah .............................................. 457
4. Permasalahan dan Solusi Keuangan Daerah ..................... 465
BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 467
LAMPIRAN I PRESTASI DAN PENGHARGAAN DALAM URUSAN WAJIB ... 474
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xiii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se Kabupaten
Bantul, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul
Tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi.
Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.
Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang
saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi
dan akuntabilitas.
LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012 memuat informasi secara
transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan
sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang
Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam
penyusunan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun 2012.
Bantul, Maret 2013
Bupati Bantul
Hj. SRI SURYAWIDATI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2012 (Ha) ......... 2
Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2012 ....... 4
Tabel I.3 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2012 ........................................................................ 5
Tabel I.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok UmurTahun 2012 ....... 6
Tabel I.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2012 ................................................................................... 7
Tabel I.6 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey Tahun 2012 ................................................................................. 12
Tabel I.7 Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul ......................... 13
Tabel I.8 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat .......................... 15
Tabel I.9 Teknologi Tepat Guna dan Penemu di Kabupaten Bantul ........... 16
Tabel I.10 Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bantul ................ 17
Tabel I.11 Populasi Ternak Tahun 2011-2012 ............................................. 19
Tabel I.12 Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ................................................................................... 20
Tabel I.13 Produksi Perikanan di Kabupaten BantulTahun 2011-2012 ........ 21
Tabel I.14 Komoditas Industri Terpilih di Kabupaten Bantul Tahun 2012 ..... 21
Tabel I.15 Potensi Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ......... 24
Tabel I.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ................................... 24
Tabel I.17 Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ........ 25
Tabel I.18 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ............................................................................................ 26
Tabel I.19 Perkembangan Laju InflasiKabupaten Bantul, DIY dan Nasional Tahun 2011-2012 ......................................................... 26
Tabel II.1 Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2012 ...................... 90
Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ............................................ 102
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xv
Tabel III.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Pengukuran Kinerja ............... 104
Tabel III.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pengukuran Kinerja ............... 120
Tabel III.4 Realisasi Public Hearing Tahun 2012 ....................................... 128
Tabel III.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Pengukuran Kinerja ............... 134
Tabel III.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Pengukuran Kinerja ............... 145
Tabel III.7 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2012 ........................ 154
Tabel III.8 Pelayanan Akta Catatan Sipil Tahun 2012 ................................ 157
Tabel III.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Pengukuran Kinerja ............... 159
Tabel III.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Pengukuran Kinerja ............... 160
Tabel III.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Pengukuran Kinerja ............... 162
Tabel III.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Pengukuran Kinerja ............... 164
Tabel III.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Pengukuran Kinerja ............... 168
Tabel III.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Pengukuran Kinerja.............. 173
Tabel III.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Pengukuran Kinerja.............. 175
Tabel III.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Pengukuran Kinerja.............. 184
Tabel III.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Pengukuran Kinerja.............. 193
Tabel III.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Pengukuran Kinerja.............. 196
Tabel III.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Pengukuran Kinerja.............. 202
Tabel III.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Pengukuran Kinerja.............. 203
Tabel III.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Pengukuran Kinerja.............. 222
Tabel III.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Pengukuran Kinerja.............. 224
Tabel III.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Pengukuran Kinerja.............. 229
Tabel III.24 Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2012 .......................................................................................... 230
Tabel III.25 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Pengukuran Kinerja.............. 232
Tabel III.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Pengukuran Kinerja.............. 237
Tabel III.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Pengukuran Kinerja.............. 238
Tabel III.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Pengukuran Kinerja.............. 239
Tabel III.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24 Pengukuran Kinerja.............. 241
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xvi
Tabel III.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Pengukuran Kinerja.............. 242
Tabel III.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 26 Pengukuran Kinerja.............. 244
Tabel III.32 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 Pengukuran Kinerja.............. 246
Tabel III.33 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012 ..................... 249
Tabel III.34 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 Pengukuran Kinerja.............. 259
Tabel III.35 Pohlasar Binaan Tahun 2012 .................................................... 267
Tabel III.36 Kelompok Binaan PUMP P2HP Tahun 2012 ............................. 268
Tabel III.37 Evaluasi Pencapaian Sasaran 29 Pengukuran Kinerja.............. 277
Tabel III.38 Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Sarana dan Prasarana Perikanan Tahun 2012............................................. 281
Tabel III.39 Daftar Kelompok Pembudidaya Ikan Hasil Verifikasi Tahun 2012 .......................................................................................... 285
Tabel III.40 Lokasi Pemasangan Papan Larangan Alat/Bahan Beracun dan Berbahaya Tahun 2012 ...................................................... 298
Tabel III.41 Lokasi Penebaran Ikan Tahun 2012 .......................................... 299
Tabel III.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30 Pengukuran Kinerja.............. 324
Tabel III.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 Pengukuran Kinerja.............. 325
Tabel III.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 32 Pengukuran Kinerja.............. 330
Tabel III.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 33 Pengukuran Kinerja.............. 341
Tabel III.46 Evaluasi Pencapaian Sasaran 34 Pengukuran Kinerja.............. 355
Tabel III.47 Peristiwa Budaya Tahun 2012 .................................................. 357
Tabel III.48 Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 Pengukuran Kinerja.............. 364
Tabel III.49 Evaluasi Pencapaian Sasaran 36 Pengukuran Kinerja.............. 367
Tabel III.50 Usaha Pariwisata Tahun 2012 .................................................. 368
Tabel III.51 Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 Pengukuran Kinerja.............. 373
Tabel III.52 Evaluasi Pencapaian Sasaran 38 Pengukuran Kinerja.............. 376
Tabel III.53 Evaluasi Pencapaian Sasaran 39 Pengukuran Kinerja.............. 378
Tabel III.54 Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 Pengukuran Kinerja.............. 384
Tabel III.55 Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 Pengukuran Kinerja.............. 388
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xvii
Tabel III.56 Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 Pengukuran Kinerja.............. 390
Tabel III.57 Evaluasi Pencapaian Sasaran 43 Pengukuran Kinerja.............. 392
Tabel III.58 Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 Pengukuran Kinerja.............. 401
Tabel III.59 Evaluasi Pencapaian Sasaran 45 Pengukuran Kinerja.............. 407
Tabel III.60 Evaluasi Pencapaian Sasaran 46 Pengukuran Kinerja.............. 411
Tabel III.61 Evaluasi Pencapaian Sasaran 47 Pengukuran Kinerja.............. 416
Tabel III.62 Evaluasi Pencapaian Sasaran 48 Pengukuran Kinerja.............. 420
Tabel III.63 Evaluasi Pencapaian Sasaran 49 Pengukuran Kinerja.............. 424
Tabel III.64 Evaluasi Pencapaian Sasaran 50 Pengukuran Kinerja.............. 426
Tabel III.65 Evaluasi Pencapaian Sasaran 51 Pengukuran Kinerja.............. 437
Tabel III.66 Pengadaan Bibit Jati dan Buah untuk Anak SD......................... 440
Tabel III.67 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2012 .............................. 441
Tabel III.68 Perkembangan PAD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ....... 452
Tabel III.69 Target dan Realisasi PAD TA 2012 ........................................... 453
Tabel III.70 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ................................................................................. 454
Tabel III.71 Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 ................... 454
Tabel III.72 Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ...................................................................... 455
Tabel III.73 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2012 .......................................................................................... 456
Tabel III.74 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 ................................................................................. 462
Tabel III.75 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 (Sebelum diaudit oleh BPK-RI) ......................................... 463
Tabel III.76 Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 .......................................................................................... 464
Tabel III.77 Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bantul Tahun 2012 .......................................................................................... 465
Tabel IV.1 Daftar Prestasi dalam Urusan Pendidikan tahun 2012 .............. 474
Tabel IV.2 Prestasi dalam Urusan Kesehatan ............................................ 476
Tabel IV.3 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pora ........................ 477
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xviii
Tabel IV.4 Prestasi/Penghargaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 .......................................................................................... 478
Tabel IV.5 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Ketahanan Pangan .. 479
Tabel IV.6 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kebudayaan ............ 481
Tabel IV.7 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pertanian ................. 484
Tabel IV.8 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kehutanan ............... 485
TabelIV.9 Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan ........... 486
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xix
DAFTAR PETA
Peta I.1 Penggunaan Lahan ................................................................................ 3
Peta I.2 Kepadatan Penduduk Geografis ............................................................. 4
Peta I.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ....................................... 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
xx
DAFTAR GRAFIK
Grafik I.1 Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012 .............................................................................................. 9
Grafik III.1 Proporsi PAD Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ...... 453
Grafik III.2 Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 .................................................................... 455
Grafik III.3 Proporsi Sumber Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012 ............................ 456
Grafik III.4 Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2010 .... 463
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
1
BAB I.
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat
kabupaten dan satu kota, dan Kabupaten Bantul adalah salah satu
dari empat kabupaten tersebut. Secara makro, bentang alam
Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada
bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian
Timur dan Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi
bentang alam tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan.
Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara
07º44'04"-08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08"
Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di
sebelah Timur, dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di
sebelah Utara, dengan Kabupaten Kulon Progo di sebelah Barat,
dan dengan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.
Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2, terdiri
dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933
pedukuhan. Kecamatan Imogiri adalah kecamatan yang
mempunyai wilayah paling luas, yaitu 57,81 Km2, sementara
Kecamatan Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling
sempit, yaitu 18,32 Km2. Jumlah desa dan pedukuhan terbanyak
terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72
pedukuhan dan paling sedikit di Kecamatan Srandakan dengan dua
desa dan 43 pedukuhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
2
Berdasarkan kondisi lahan terdapat luas lahan 506,85 km
persegi yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan
yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur
(Tabel I.1). Penggunaan lahan adalah informasi yang
menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di
Kabupaten Bantul (Peta I.1). Dalam Tabel I.1 ditampilkan bahwa
penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar
32,55% dan sawah sebesar 31,22%, sedangkan yang terkecil
adalah tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun
campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.295,00
Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon
dengan luas 1.408,11 Ha. Sementara itu, pemanfaatan
tambakhanya berada di wilayah Kecamatan Irandakan seluas 30
Ha.
Tabel I.1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul
Tahun 2012 (Ha)
No. Kecamatan Kampung Sawah Tegalan Kebun
campuran Hutan
Tanah tandus
Tambak Lain-lain
Jumlah
1 Bambanglipuro 175,09 1.164,61 - 819,00 - - - 123,31 2.282,00
2 Banguntapan 439,82 1.317,16 7,68 655,01 - - - 210,13 2.629,80
3 Bantul 172,32 1.212,87 2,00 688,92 - - - 122,90 2.199,01
4 Dlingo 121,55 261,00 1.705,42 1.460,00 1.198,00 - - 888,04 5.634,00
5 Imogiri 238,93 922,98 2.128,00 1.186,00 187,00 23,00 - 1.095,09 5.781,00
6 Jetis 406,88 1.347,36 105,00 513,00 - - - 187,76 2.560,00
7 Kasihan 555,99 850,17 107,15 1.567,61 - - - 157,08 3.238,00
8 Kretek 387,73 954,33 209,45 470,00 - 302,00 - 575,48 2.899,00
9 Pajangan 112,59 280,65 430,55 2.295,00 - - - 200,21 3.319,00
10 Pandak 89,98 984,95 44,00 1.063,00 - - - 247,07 2.429,00
11 Piyungan 335,27 1.325,48 551,16 717,00 - - - 383,09 3.312,00
12 Pleret 234,58 716,83 634,91 356,00 - - - 185,68 2.128,00
13 Pundong 82,62 875,60 456,00 733,50 - - - 228,28 2.376,00
14 Sanden 51,64 836,08 123,00 896,00 - 119,00 - 301,28 2.327,00
15 Sedayu 273,57 980,55 72,20 1.840,49 - - - 244,18 3.411,00
16 Sewon 473,89 1.408,11 2,00 645,42 - - - 146,59 2.676,00
17 Srandakan 75,32 484,46 53,00 693,88 - 99,00 30,00 398,34 1.834,00
Jumlah 4.227,78 15.923,19 6.631,53 16.599,84 1.385,00 543,00 30,00 5.694,48 51.034,81
Persentase 8.29 31,22 13,00 32,55 2,72 1,06 0,06 10,99 100,00
Sumber: Kantor BPN, 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
3
Peta I.1 Penggunaan Lahan
Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2013 (data diolah)
2. Kondisi Umum Daerah
Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut
pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan
penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun,
kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan
penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu
daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk
geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat
kepadatan penduduk di suatu daerah (Tabel I.2 dan Peta I.2).
Berdasarkan Tabel I.2 terlihat bahwa penyebaran penduduk
tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk
geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang
berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan
Banguntapan (4.383 jiwa/km2), Sewon (3.937 jiwa/km2), dan
Kasihan (3.533 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk
geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (641 jiwa/km2).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
4
Tabel I.2 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2012
No Kecamatan Luas (km2) Jumlah
Penduduk Kepadatan/
Km2
1 Srandakan 18,32 28.755 1.570
2 Sanden 23,16 29.814 1.287
3 Kretek 26,77 29.470 1.101
4 Pundong 23,68 31.881 1.346
5 Bambanglipuro 22,70 37.617 1.657
6 Pandak 24,30 48.104 1.980
7 Bantul 21,95 60.192 2.742
8 Jetis 24,47 52.667 2.152
9 Imogiri 54,49 56.823 1.043
10 Dlingo 55,87 35.817 641
11 Pleret 22,97 44.155 1.922
12 Piyungan 32,54 50.137 1.541
13 Banguntapan 28,48 124.838 4.383
14 Sewon 27,16 106.929 3.937
15 Kasihan 32,38 114.412 3.533
16 Pajangan 33,25 33.549 1.009
17 Sedayu 34,36 45.116 1.313
Jumlah 506,85 930.276 1.835 Sumber: BPS, 2013
Peta I.2 Kepadatan Penduduk Geografis
Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2013 (data diolah)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
5
Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kabupaten
Bantul sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor
pertanian, sehingga kepadatan penduduk agraris per wilayah perlu
diketahui agar tercapai akurasi kebijakan. Secara rinci kepadatan
penduduk agraris dapat dilihat pada Tabel I.3.
Tabel I.3 Kepadatan Penduduk Agraris per Kecamatan
di Kabupaten Bantul Tahun 2012
Kecamatan Luas Areal Pertanian
(Ha)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan/Ha
1 Srandakan 419 28.755 69
2 Sanden 986 29.814 30
3 Kretek 892 29.470 33
4 Pundong 864 31.881 37
5 Bambanglipuro 1.164 37.617 32
6 Pandak 927 48.104 52
7 Bantul 1.132 60.192 53
8 Jetis 1.177 52.667 45
9 Imogiri 1.109 56.823 51
10 Dlingo 512 35.817 70
11 Pleret 860 44.155 51
12 Piyungan 1.385 50.137 36
13 Banguntapan 1.409 124.838 89
14 Sewon 1.305 106.929 82
15 Kasihan 673 114.412 170
16 Pajangan 262 33.549 128
17 Sedayu 960 45.116 47
Jumlah (Rata-rata) 16.036 930.276 58
Sumber: BPS, 2013 (angka sementara)
Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang
menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah
dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Berdasarkan data
kepadatan penduduk agraris yang ada diketahui bahwa setiap
tahun terjadi penyusutan lahan pertanian yang berdampak pada
berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat
kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan
pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
6
kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya
langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju
penyusutannya. Penyusutan lahan banyak terjadi di daerah
aglomerasi perkotaan seperti di Sewon, Banguntapan, dan
Kasihan. Hal ini banyak disebabkan oleh migrasi dari kota
Yogyakarta.
Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan
untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor
seperti tenagakerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui
sebaran penduduk kelompok umur dominan di suatu wilayah maka
dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk
pengembangan wilayah tesebut (lihat Tabel I.4).
Tabel I.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok UmurTahun 2012
Kecamatan Kelompok Umur
Jumlah 0-9 10-14 15-19 20-24 25-39 40+
1 Srandakan 4,423 2,096 2,261 2,237 6,901 10,837 28,755
2 Sanden 4,586 2,173 2,345 2,319 7,155 11,236 29,814
3 Kretek 4,533 2,148 2,318 2,293 7,073 11,106 29,470
4 Pundong 4,904 2,324 2,507 2,480 7,651 12,015 31,881
5 Bambanglipuro 5,786 2,742 2,958 2,926 9,028 14,176 37,617
6 Pandak 7,399 3,506 3,783 3,742 11,545 18,129 48,104
7 Bantul 9,258 4,387 4,734 4,683 14,446 22,684 60,192
8 Jetis 8,101 3,839 4,142 4,097 12,640 19,848 52,667
9 Imogiri 8,740 4,142 4,469 4,420 13,637 21,414 56,823
10 Dlingo 5,509 2,611 2,817 2,786 8,596 13,498 35,817
11 Pleret 6,791 3,218 3,473 3,435 10,597 16,640 44,155
12 Piyungan 7,712 3,654 3,943 3,900 12,033 18,895 50,137
13 Banguntapan 19,201 9,099 9,818 9,712 29,961 47,047 124,838
14 Sewon 16,447 7,794 8,410 8,318 25,663 40,297 106,929
15 Kasihan 17,598 8,340 8,998 8,901 27,459 43,117 114,412
16 Pajangan 5,160 2,445 2,639 2,610 8,052 12,643 33,549
17 Sedayu 6,939 3,289 3,548 3,510 10,828 17,002 45,116
Jumlah 143,086 67,808 73,163 72,370 223,264 350,585 930,276
Persentase 15.38 7.29 7.86 7.78 24.00 37.69 100,00
Sumber: BPS, 2013 (Estimasi pendududk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
7
Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah
penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap
kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur
menunjukkan proporsi umur berdasarkan kelompok umur terbesar
pada umur 40 tahun ke atas (37,16%), kedua pada kelompok umur
25-39 tahun (24,13%), sedangkan proporsi terendah pada
kelompok umur 20-24 tahun (7,96%).
Berdasarkan tabel tersebut dalam perencanaan
pembangunan khususnya di bidang kesehatan, kelompok umur 40
tahun ke atas harus mendapatkan prioritas dan perhatian lebih.
Pada usia 25-39 tahun yang proporsinya juga cukup besar dan
merupakan kelompok umur produktif, kebijakan ekonomi menjadi
lebih dominan.
Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka
sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk
berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk
yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya
berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya.
Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Secara rinci
data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin disajikan pada
Tabel I.5 dan Peta I.3.
Tabel I.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2012
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Srandakan 14.252 14.503 28.755
2 Sanden 14.658 15.156 29.814
3 Kretek 14.189 15.281 29.470
4 Pundong 15.598 16.283 31.881
5 Bambanglipuro 18.610 19.007 37.617
6 Pandak 24.022 24.082 48.104
7 Bantul 29.889 30.303 60.192
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
8
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
8 Jetis 26.058 26.609 52.667
9 Imogiri 28.155 28.668 56.823
10 Dlingo 17.696 18.121 35.817
11 Pleret 22.141 22.014 44.155
12 Piyungan 24.959 25.178 50.137
13 Banguntapan 63.336 61.502 124.838
14 Sewon 54.114 52.815 106.929
15 Kasihan 57.350 57.062 114.412
16 Pajangan 16.661 16.888 33.549
17 Sedayu 22.361 22.755 45.116
Jumlah 464.049 466.227 930.276
Persentase 49,88 50,12 100
Sumber: BPS, 2013 (Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara)
Peta I.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Bappeda KabupatenBantul, 2013 (data diolah)
3. Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2010-2012
ditandai dengan terjadinya transformasi struktural yaitu pergeseran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
9
struktur ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peranan
lapangan usaha pada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah
yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan usaha
pertanian, pertambangan, dan penggalian. Kedua, sektor sekunder
yang terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas
dan air bersih; dan bangunan. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari
lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan
dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; dan jasa-
jasa. Sektor primer sudah mengalami pergeseran ke arah sektor
sekunder dan tersier. Pergeseran struktur ekonomi tersebut terlihat
pada Grafik I.1.
Grafik I.1 Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012
Sumber: BPS, 2013 (data diolah)
Berdasarkan Grafik I.1 dapat disimpulkan bahwa
pembangunan perekonomian di Kabupaten Bantul menunjukkan
perkembangan yang positif khususnya pada sektor tersier sebagai
sektor yang memiliki peran terbesar dalam struktur perekonomian
Kabupaten Bantul. Sedangkan sektor primer menunjukkan
pertumbuhan yang kontraktif yang didominasi oleh penurunan
kontribusi dari sektor pertanian.
20102011
2012
24,44 28,69
46,86
22,96 29,11
47,93
22,33 28,69
48,98
Primer Sekunder Tersier
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
10
4. Inovasi Daerah
Beberapa hal yang mendasari implementasi inovasi daerah
Kabupaten Bantul adalah terjadinya pergeseran perekonomian
global dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi
berbasis pengetahuan (knowledge based economy); adanya daya
saing daerah yang ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan
potensi daerah melalui inovasi; karakteristik pasar yang dinamis,
kompetisi global, dan cenderung membentuk jejaring; posisi tenaga
kerja dengan upah tinggi, ketrampilan luas dengan berbagai
disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan pengelolaan SDM
kolaboratif; serta rendahnya entrepreneurship masyarakat . Fakta-
fakta tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten
Bantul. Mengabaikan hal-hal tersebut bisa mengakibatkan
tertinggalnya Kabupaten Bantul dalam kompetisi dengan daerah-
daerah lainnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bantul
senantiasa memotivasi dan mendorong aparat pemerintah,
masyarakat, swasta, dan seluruh stakeholders untuk bersama-
sama mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta lebih
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Inovasi
sebagai cara untuk menerapkan Iptek yang telah ada disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan diupayakan selalu menjadi mindset
semua elemen Kabupaten.
Dalam melaksanakan pengembangan inovasi daerah,
Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa menjalin kerjasama
dengan daerah lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah
pusat, swasta, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat,
dengan senantiasa mengacu pada kondisi kultural/budaya Bantul
agar terjadi kolaborasi/sinergitas sehingga menjadi sebuah Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) yang saling terkait dan berkelanjutan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
11
Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul
dalam rangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah:
a. Dengan Kementerian Negara Ristek,LAPAN, dan UGM berupa
kegiatan pendayagunaan dan pemasyarakatan IPTEK serta
implementasi SIDa dalam pengembangan energi listrik hybrid
dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin dan
tenaga surya di Pantai Baru, Pandansimo, Srandakan dan di
Pantai Samas, Sanden;
b. Lomba desain kincir angin tingkat nasional yang diikuti 27 tim
peserta dari 13 perguruan tinggi di Indonesia;
c. Dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa kolam
ikan air tawar (kolam terpal) dengan teknik aquaponik serta
instalasi energi listrik tenaga surya;
d. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup berupa instalasi biogas
untuk kapasitas kotoran 300 ekor sapi di kandang kelompok
Ngentak, Srandakan;
e. Dengan Bakosurtanal dan UGM berupa kegiatan pengelolaan
laboratorium geospasial pesisir Parangtritis;
f. Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) berupa kerjasama penguatan tata kelola pemerintahan
yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
g. Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
berupa kegiatan pengkajian, penerapan, dan pemasyarakatan
teknologi untuk mendukung pembangunan daerah di
Kabupaten Bantul;
h. Dengan LAPAN berupa kegiatan pelatihan teknik pengelolaan
peta;
i. Dengan beberapa perguruan tinggi antara lain:
1) Kegiatan peningkatan dan pengembangan potensi sumber
daya daerah Kabupaten Bantul dalam bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
12
2) Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan
kesehatan di Kabupaten Bantul dan program pendidikan
kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan;
3) Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang
pariwisata;
4) Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI) UGM dengan
tema percepatan pengembangan kawasan berbasis
kearifan dan potensi lokal melalui penghiliran hasil riset
dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
Bantul untuk kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai
model pembangunan nasional, selama tiga tahun dimulai
tahun 2011; dan
5) Budidaya Air Tawar (BAT) di Pundong bekerjasama dengan
Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, selama dua tahun,
dimulai tahun 2012.
Berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah yang baik
(good governance), inovasi Pemerintah Kabupaten Bantul
berorientasi pada layanan kepada masyarakat melalui peningkatan
kualitas layanan dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan.
Perbaikan layanan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik
antara lain berupa pelayanan perijinan dan non perijinan,
pelayanan publik di bidang kesehatan, dan pelayanan publik di
bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah
mencantumkan secara transparan syarat, biaya, dan prosedur
layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Tabel I.6 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey
Tahun 2012
No Uraian Jumlah
1 Penelitian S1 2.158
2 Penelitian S2, S3 dan Lembaga Survey 260
3 Survey 33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
13
No Uraian Jumlah
4 KKN 90
5 PKL 33
6 KKP 35
Sumber: Bappeda, 2013
Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk
memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan
bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan
disebut juga e-government (e-gov) dan online government telah
berjalan di Kabupaten Bantul. E-government telah diaplikasikan
didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan
internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal
pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses
kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan dari e-government
adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang
lebih baik dari pelayanan publik. Selain penyajian informasi dan
aplikasi e-gov melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga
sudah menerapkan 28 sistem informasi, baik yang bersifat intranet,
desktop, maupun online (Tabel I.7).
Tabel I.7 Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul
No Tahun
Pembuatan Nama Aplikasi
1 2001 SIM Pengolahan Gaji PNS
2 2002 SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan)
3 2003 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
4 2003 SIM Keuangan Daerah
5 2004 SIM Barang Daerah
6 2005 SIM Monografi Online
7 2005 SIM Kependudukan
8 2006 SIM Keuangan Daerah (Permendagri 13 tahun 2006)
9 2007 Sistem Cetak KK dan KTP
10 2007 Sistem Keluarga Berencana
11 2007 SistemTenaga Kerja dan Nakertrans
12 2007 Sistem Informasi Pariwisata
13 2007 Sistem Informasi Layanan Data KPDE
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
14
No Tahun
Pembuatan Nama Aplikasi
14 2007 Sistem informasi Presensi PNS
15 2008 SIM Keluarga Miskin
16 2008 SIM Kesehatan Ibu, Anak, dan TBC
17 2008 SIM Potensi Kecamatan
18 2008 SIM Pelayanan Perpustakaan
19 2009 SIM Keuangan Daerah
20 2009 SIM Barang Daerah
21 2009 SIM Investasi Daerah
22 2009 SIM Kepegawaian
23 2009 SIM Pengendalian Pembangunan Daerah
24 2009 SIM Pelayanan Pajak Reklame
25 2009 SIM Pelayanan BPHTB
26 2010 SIM Perijinan Online
27 2010 SIM Cetak SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
28 2011 SIM Kewilayahan
29 2012 SIM Penanggulangan Kemiskinan
30 2012 SIM Perencanaan Pembangunan
31 2012 Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
32 2012 Pengembangan Sistem Perijinan On-line
33 2012 Sistem Informasi Pedagang Pasar
34 2012 Sistem Informasi Barang Milik Daerah
35 2012 Sistem Informasi PBB
Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2013
Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan
manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang
dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik
(LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun
2012 bisa diakses melalui http://eproc.jogjakarta.go.id.
Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga
berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat, di antaranya melalui:
a. Pemanfaatan media telematika (Tabel I.8), seperti: SMS
Center, Website daerah (www.bantulkab.go.id), Website tiap
SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), dan
Telekompres (rapat komprehensif dan rapat muspida);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
15
b. Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan
komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu
Projotamansari) serta dialog interaktif di Radio RRI dan Radio
Bantul FM;
c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin
serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap
SKPD.
Tabel I.8 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat
No Media Uraian
1 SMS Center Januari sd Desember 4980 SMS
2 Siaran Taman Gabusan
TVRI Yogyakarta
44 x siaran
3 Website daerah (www.bantulkab.go.id)
34 sub domain dengan 99.904 pengunjung berasal dari 10 negara
4 Dialog Interaktif Radio Bantul FM
Setiap SKPD 10 x siaran menyampaikan program pemerintah
5 Jurnal Riset Daerah Penerbitan setiap bulan April, Agustus, dan Desember. Tahun 2012 ada 16 tema penelitian sains dan empat penelitian terapan/teknologi tepat guna + edisi khusus
Sumber: Bappeda, 2013 (data diolah)
Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan
penerapan IPTEK cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari
masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan
sentuhan inovasi dan IPTEK. Industri kreatif yang berkembang di
masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni
pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni
Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama
kawasan GMT (Gabusan, Manding Tembi) dan Kawasan Kajigelem
(Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi).
Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung
berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
16
teknologiyang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan
dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan
menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan
berdampak polutif minimal. Beberapa TTG telah ditemukan oleh
warga Bantul dan SMK/SMA di Kabupaten Bantul (Tabel I.9).
Tabel I.9 Teknologi Tepat Guna dan Penemu di Kabupaten Bantul
No Teknologi Tepat Guna Penemu
1 Alat pencetak rengginang multiguna Ir. Priyanto Triwitono, M.P
2 Alat perontok jagung Sunoto
3 Hovercraft Sidik Hutomo
4 Kompor oli bekas Wahyu Arrozi, ST
5 Hapenrispek Hapenrispek
6 Las listrik dengan transformator Toroida berdaya 1.250 Watt
Sutaji Pratomo, S.Pd
7 Kompor Blower Bahan Bakar Limbah Sutaji Pratomo, S.Pd
8 Alat pengering minyak pada makanan
Sutaji Pratomo, S.Pd
9 Alat serut bambu Bahrudin
10 Power Scaning Switch UNY Winner I
11 T-Egg Incobator T-Eggs08
12 Alat penunjuk arah bagi tunanetra Son Ali Akbar
13 Dryone”Driying Machine Semi Automatic”
Dryone
14 Pasah criping Choirudin
15 Kuncil Kuncil
16 Autospray Autospray08
17 Ratos (Radio tanah Liat yang mengangkat budaya lokal)
Legmu
Sumber: Bappeda, 2013
Berkaitan dengan Energi Baru Terbarukan(EBT), peranan
sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang
menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
17
pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro,
sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul
dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu
strategi pengembangan Iptek adalah pengembangan teknologi
EBT. Adapun jenis potensi EBT dan lokasinya bisa dilihat pada
Tabel 1.10.
Tabel I.10 Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bantul
No Jenis Energi Lokasi
1 Tenaga Air (Mikrohidro)
S.Mruwe, Banguntapan; S.Opak, Piyungan; S.Krusuk, Sedayu; S.Code, Jetis; S.Opak, Imogiri; S.Opak, Kretek
2 Matahari Pantai Kwaru, Srandakan; Pantai Samas Sanden; Pantai Parangtritis, Kretek.
3 Angin Pantai Samas, Sanden; Pantai Baru, Srandakan; Pantai Parangtritis, Kretek
4 Biomasa/Bahan Bakar Nabati
Sewon, Dlingo, Jetis
5 Sampah Piyungan
6 Biogas Pajangan, Dlingo
7 Panas Bumi Parangtritis, Parangkusumo, Parangwedang
Sumber: Bappeda dan BLH, 2013
B. Potensi Unggulan Daerah
Potensi unggulan daerah sebagai pengungkit kegiatan ekonomi
adalah pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Pertanian
Hingga akhir tahun 2012, pertanian masih menjadi sektor
yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bantul, yaitu 21,41%. Besarnya
sumbangan sektor pertanian tersebut dimungkinkan oleh luas lahan
pertanian (terdiri dari sawah, tegal, kebun campur, tambak dan
hutan) yang mencapai 80,20% dari luas wilayah Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
18
Beberapa hal yang perlu dicatat dalam bidang pertanian di
Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:
a. Luas panen padi sawah adalah 30.064 ha per tahun (dua kali
panen) dengan produktivitas 68,17 Kw/ha (GKG) dan produksi
sebesar 204.959 ton GKG;
b. Luas panen padi ladang adalah 141 ha dengan produktivitas
28,10 Kw/ha (GKG) dan produksi sebesar 396 ton GKG;
c. Luas panen jagung adalah 4.244 ha dengan produktivitas
sebesar 54,91 Kw/ha pipilan kering dan rata-rata produksi
sebesar 23.303 ton pipilan kering;
d. Luas panen kedelai adalah 2.415 ha dengan produktivitas
16,51 Kw/ha wose kering dan produksi sebesar 3.987 ton wose
kering;
e. Luas panen kacang tanah adalah 3.226 ha dengan
produktivitas sebesar 12,65 Kw/ha wose kering dan produksi
sebesar 4.082 ton wose kering;
f. Luas panen bawang merah adalah 792 ha, dengan
produktivitas 11,9 ton/ha umbi basah dan produksi sebesar
9.432,1 ton umbi basah;
g. Luas panen cabe merah adalah 472 ha, dengan produktivitas
sebesar 5,1 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 1.055,6
ton buah basah;
h. Luas panen cabe rawit adalah 39 ha, dengan produktivitas
sebesar 2.8 ton/ha buah basah dan produksi sebesar 469,9 ton
buah basah;
i. Luas panen Kacang panjang adalah 13 ha, dengan
produktivitas sebesar 2.58 ton/ha buah basah dan produksi
sebesar 33,6 ton buah basah;
j. Luas panen Jamur adalah 13,283 m2, dengan produktivitas
sebesar 5,36 kg/m2 buah basah dan produksi sebesar 7.118,9
kg buah basah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
19
Komoditas unggulan tanaman pertanian berdasarkan
peringkat adalah padi, bawang merah, dan jagung. Kriteria
komoditas unggulan secara kuantitatif adalah mempunyai nilai jual
tinggi, dapat dan mudah dibudidayakan, volume produksi tinggi,
laju nilai penjualan, dan perkiraan keuntungan produk setiap ton.
Beberapa permasalahan pokok sektor pertanian adalah
adanya alih fungsi lahan dan pertambahan penduduk yang
mengakibatkan berkurangnya rata-rata kepemilikan lahan. Masalah
lainnya adalah kejenuhan lahan terhadap pupuk kimia dan
kesadaran masyarakat menggunakan benih bermutu yang masih
rendah.
Salah satu cakupan pertanian dalam arti luas adalah
peternakan. Peternakan di Kabupaten Bantul memiliki potensi yang
cukup besar meliputi ternak besar, ternak kecil, dan unggas (Tabel
I.11).
Tabel I.11 Populasi Ternak Tahun 2011-2012
No. Jenis 2011 (ekor) 2012 (ekor)
1 Sapi potong 59.789 84.423
2 Sapi perah 192 230
3 Kerbau 691 236
4 Kuda 1.129 1.234
5 Babi 4.031 4.237
6 Kambing 60.671 66.081
7 Domba 38.100 43.563
8 Ayam buras 595.685 638.655
9 Ayam ras petelur 624.482 649.903
10 Ayam ras pedaging 811.947 844.999
11 Itik 164.810 177.587
Sumber: Dispertahut, 2013
Berdasarkan Tabel I.11, unggas (ayam dan itik) tampak
masih menjadi ternak yang dominan di Kabupaten Bantul, disusul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
20
sapi dan kambing. Potensi peternakan menghasilkan beberapa
produk, di antaranya daging, susu, dan telur (lihat Tabel I.12).
Hasil produksi peternakan meliputi telur dan daging. Telur
yang dihasilkan terdiri dari telur ayam buras, telur ayam ras petelur
dan telur itik. Sedangkan daging yang dihasilkan terdiri dari daging
sapi, kuda, kambing/domba, ayam dan itik.
Tabel I.12 Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2012
No. Komoditas 2011 (kg) 2012 (kg)
1 Daging 11.231.147 12.230.565
2 Telur 5.902.742 6.261.707
3 Susu 262.705 304.901
Sumber: Dispertahut, 2013
Peningkatan produksi hasil peternakan dilakukan antara lain
melalui :
a. Kegiatan penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak
(pengawasan mutu pakan ternak);
b. Bimbingan dan pemberdayaan kelompok melalui lomba
kelompok ternak, petugas inseminator, dan dokter hewan;
c. Peningkatan mutu genetik sapi melalui pembelian semen,
speculum, dan inseminator gun.
Produksi peternakan tersebut ternyata telah mampu bahkan
surplus untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul
sebesar 4.319,16 kg daging (pengeluaran per kapita 3,53),
sedangkan kebutuhan telur dan susu sebesar 8.040.350 kg
(kebutuhan per kapita 8,83) atau masih kekurangan 2.395.460,76
kg. Oleh karena itu diperlukan intensifikasi peternakan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
21
Potensi yang cukup besar di Kabupaten Bantul adalah
potensi laut yang sangat memberikan harapan untuk peningkatan
ekonomi masyarakat nelayan (lihat Tabel I.13).
Tabel I.13 Produksi Perikanan di Kabupaten BantulTahun 2011-2012
No. Perikanan 2011 (ton) 2012 (ton)
1 Perikanan Tangkap 992,00 1.150,00
2 Perikanan Budidaya 10.449,84 10.980,67
Jumlah 11.441,84 12.130,67
Sumber: DKP, 2013
2. Perindustrian
Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul
cukup bervariasi. Jenis industri yang ada meliputi industri logam
mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan
kehutanan. Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten
Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar
jumlahnya tidak banyak. Sentra terbanyak adalah untuk industri
aneka, sedangkan industri yang menyerap tenaga kerja banyak
adalah industri kecil dan industri aneka (lihat Tabel I.14).
Tabel I.14 Komoditas Industri Terpilih di Kabupaten Bantul Tahun 2012
Kel.Ind KBLI Lokasi
Kec Bahan
BakuLokal(%)
Tenaga Kerja (Org)
Ekspor
Nilai(US$Juta) %Total Ekspor
Growth (%)
Negara Tujuan
Trend
Unggulan:
Pakaian Jadi
18101
Bantul Kasihan Sewon Btapan
100 1.470 14,153 47% 90
USA, Jerman,
Perancis,
Turki
Naik
Mebel Kayu
36101
Dlingo Kasihan
Sewon
Bantul Pleret
100 2.307 4,407 3% 110
Belanda
Korea
Amerika
Jerman
Turki
Naik
Andalan:
Produk Tekstil Lainnya
17211
Bantul
Sewon
Kasihan
Btapan
100 1.229 3,942 2% 150
USA
Jerman
Perancis
Turki
Naik
Kerajinan Kertas 21019 Kasihan 90 684 2,648 1% 10
Korea
Belanda Naik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
22
Kel.Ind KBLI Lokasi
Kec Bahan
BakuLokal(%)
Tenaga Kerja (Org)
Ekspor
Nilai(US$Juta) %Total Ekspor
Growth (%)
Negara Tujuan
Trend
Perancis
Turki
Diunggulkan:
Kerajinan Batu dan Gerabah
Kasihan
Piyungan
Imogiri
100 1.312 1,387 0,9% 110
Belanda
Jerman
USA
Naik
Sumber: Disperindagkop, 2013
Komoditas terpilih industri kecil diklasifikasikan menjadi tiga
golongan yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan, dan
komoditas yang diunggulkan. Penentuan komoditas industri terpilih
tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a. Komoditas unggulan: pemakaian bahan baku lokal >70%,
menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor >US$1 juta,
tujuan ekspor >3 negara, pertumbuhan ekspor >10% selama
lima tahun terakhir;
b. Komoditas andalan: pemakaian bahan baku lokal 60-69%,
menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor US$0.5-1
juta, dengan tujuan ekspor dua negara, pertumbuhan ekspor 5-
10% selama lima tahun terakhir;
c. Komoditas yang diunggulkan: pemakaian bahan baku lokal
50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor
<US$0.5 juta, tujuan ekspor satu negara, dan pertumbuhan
ekspor <5% selama lima tahun terakhir.
Beberapa hal yang perlu dicatat dalam sektor industri adalah
kurangnya daya saing hasil industri pada pasar internasional, yang
disebabkan oleh standar mutu dan desain yang belum dapat
dicapai oleh para pengrajin. Sementara itu pasar domestik kurang
berkembang akibat kondisi perekonomian domestik yang kurang
stabil. Peningkatan daya saing dapat diintervensi melalui
penyediaan sarana penunjang produksi (bahan, modal, teknologi),
kemampuan inovasi desain, finishing, dan packing serta perluasan
jaringan pemasaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
23
3. Perdagangan
Potensi perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan
pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2012 terdapat
29 pasar desa, 27 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi
pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar
tradisional yang modern ada empat yaitu pasar Bantul, pasar
Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piyungan. Permasalahan dalam
pasar tradisional banyak disebabkan oleh munculnya rentenir yang
menjanjikan uang dengan banyak kemudahan. Permasalahan
tersebut sudah mulai diatasi melalui pinjaman modal dengan bunga
lunak tanpa agunan.
4. Pariwisata
Potensi ekonomi daerah yang sangat menonjol dalam
memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah adalah
sektor pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata alam,
religius, budaya, dan buatan. Kawasan pantai selatan yang
dikelompokkan menjadi tiga zona dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya yaitu sebagai (1) kawasan wisata alam pantai, (2)
wisata budaya/religius, dan (3) wisata buatan/minat khusus. Data
tentang potensi pariwisata dapat dilihat pada Tabel I.15.
Kemunculan obyek wisata baru yang ada di Pantai Baru
Pandansimo, yang terletak di antara Pantai Kwaru dan Pandansimo
Lama semakin diminati. Obyek ini semakin berkembang dengan
adanya pemanfaatan energi listrik hybrid untuk pengembangan
pertanian lahan pesisir, perikanan lahan pesisir, pariwisata, dan
pendidikan. Di pantai tersebut telah didirikan sumber energi hybrid
terbarukan dengan memanfaatkan potensi angin dan sinar
matahari yaitu sebanyak 41 kincir dan empat unit solar cell, dengan
kapasitas 55.500 watt. Pada tahun 2012 di lokasi ini telah selesai
dibangun komponen energi biogas dengan memanfaatan kotoran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
24
300 ekor ternak sapi. Direncanakan kawasan tersebut akan
dijadikan kawasan percontohan pemanfaatan energi listrik hybrid
nasional.
Tabel I.15 Potensi Pariwisata di Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012
No. Obyek Wisata Tahun
Satuan 2011 2012
1. Wisata Alam 210 20 Lokasi
2. Wisata Budaya/religius 87 47 Lokasi
3. Wisata Buatan/minat khusus 154 38 Lokasi
Jumlah 451 105 Lokasi
Sumber: Disbudpar, 2013
C. Pertumbuhan Ekonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto
Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat
dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dan PDRB per kapita (lihat Tabel I.16 dan Tabel
I.18).
Tabel I.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012
No Lapangan Usaha PDRB
(juta Rp)
2011 (%)
PDRB
(juta Rp)
2012* (%)
1 Pertanian 950.491 22,76 941,793 21.41
2 Pertambangan dan
Penggalian
36.576 0,88 40,502 0.92
3 Industri Pengolahan 680.271 16,29 707,192 16.08
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 37.969 0,91 39,874 0.91
5 Bangunan 482.930 11,56 514,803 11.70
6 Perdagangan, Hotel, dan
Restoran
844.427 20,22 895,761 20.36
7 Pengangkutan dan
Komunikasi
308.199 7,38 337,604 7.67
8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
271.556 6,50 305,509 6.95
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
25
No Lapangan Usaha PDRB
(juta Rp)
2011 (%)
PDRB
(juta Rp)
2012* (%)
9 Jasa-jasa 564.448 13,51 615,785 14.00
PDRB 4.176.867 100,00 4,398,822 100.00
Sumber: BPS, 2013*) Angka sementara
Dari Tabel I.16 dapat dilihat bahwa empat sektor yang
memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian; perdagangan, hotel
dan restoran; jasa-jasa dan industri pengolahan. Berdasarkan
data perkembangan PDRB tahun 2010 dan 2012 dapat dilihat
bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil.
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun
2012 berdasarkan harga konstan sebesar 5,30% sedangkan
tahun 2011 sebesar 5,27%. Pertumbuhan PDRB Kabupaten
Bantul dapat dilihat pada Tabel I.17.
Tabel I.17 Pertumbuhan PDRB
Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012
No Tahun
Harga Berlaku Harga Konstan tahun 2000
Nilai
(Juta Rp)
Pertumbuhan (%)
Nilai
(Juta Rp)
Pertumbuhan (%)
1 2011 10.025.77
6
10,46 4.176.867 5,27
2 2012*) 11.258.24
1
11,50 4.398.822 5,30
Sumber: BPS, 2013*) Angka sementara
Dari tahun ke tahun pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul
selalu dipicu oleh beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan
tinggi. Sektor yang memiliki kecenderungan pertumbuhan paling
tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; industri
pengolahan; dan jasa-jasa. Perkembangan PDRB per kapita
selama dua tahun terakhir disajikan pada Tabel I.18.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
26
Tabel I.18 Perkembangan PDRB Per Kapita
Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012
No Tahun Harga Berlaku
Harga Konstan tahun 2000
Nilai (Rp) Pertumbuhan Nilai (Rp) Pertumbuhan
1 2011 10.960.328 10,07 4.534.212 4,16
2 2012*) 12.102.044 10,42 4.725.205 4,21
Sumber: BPS, 2013*) angka sangat sementara
2. Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh tingkat
inflasi di Provinsi DIY. Inflasi Kabupaten Bantul mengalami
penurunan cukup tajam dari 6,56% pada tahun 2011 menjadi
3,73% pada tahun 2012. Hal ini terjadi karena harga kebutuhan
pokok, yaitu bahan makanan dan pakaian jadi pada tahun 2012
relatif stabil. Inflasi di bawah 10% termasuk ke dalam kriteria inflasi
ringan (<10% per tahun), yang mempunyai dampak positif dalam
arti dapat mendorong perekonomian lebih baik (meningkatkan
pendapatan dan investasi).
Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2012 berada di
bawah laju inflasi nasional namun sedikit di atas laju inflasi DIY.
Secara keseluruhan laju inflasi pada tahun 2012 mengalami
kenaikan baik di tingkat nasional, DIY, maupun Kabupaten Bantul
(Tabel I.19).
Tabel I.19 Perkembangan Laju InflasiKabupaten Bantul, DIY dan Nasional
Tahun 2011-2012
No Tahun Laju Inflasi Kab. Bantul
Laju Inflasi Prov. DIY
Laju Inflasi nasional
1 2011 3,73 3,88 5,30
2 2012 4,13 4,31 4,30
Sumber: BPS, 2013*) angka sementara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
27
3. Distribusi Pendapatan
Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk
mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk.
Koefisien Gini pada tahun 2011 sebesar 0,2448 dan pada tahun
2012,dengan faktor perkalian baru yang ditentukan oleh BPS
Pusat, diprediksikan sebesar 0,2395. Koefisien Gini tahun 2012
merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase
angka kemiskinan pada tahun 2012, peningkatan laju pertumbuhan
PDRB tahun 2012, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul
yang relatif stabil.
D. Struktur Organisasi
Organisasi Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala
Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari Badan,
Kantor, Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Perangkat Daerah dimaksud
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri
atas:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
28
a. Sekretariat Daerah
1) Assisten Pemerintahan, terdiri dari :
Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Hukum
2) Assisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Kerjasama dan Pengembangan Pitensi Daerah
Bagian Hubungan Masyarakat
3) Assisten Administrasi Umum, terdiri dari :
Bagian Organisasi
Bagian Umum
Bagian Protokol
4) Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bantul, terdiri dari :
1) Sekretaris Dewan
2) Bagian Persidangan dan Risalah
3) Bagian Hukum
4) Bagian Keuangan, Rumah Tangga dan Aset
5) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul yang meliputi :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Badan Lingkungan Hidup
c. Badan Kepegawaian Daerah
d. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
e. Inspektorat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
29
f. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
i. Kantor Perpustakaan Umum
j. Kantor Arsip
k. Kantor Pengelolaan Pasar
l. Kantor Pengelolaan Data dan Telematika
m. Kantor Pemuda dan Olahraga
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Kabupaten Bantul, yang meliputi :
a. Dinas Pendidkan Dasar ;
b. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
c. Dinas Kesehatan
d. Dinas Sosial
e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
f. Dinas Perhubungan
g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
i. Dinas Pekerjaan Umum
j. Dinas Sumber Daya Air
k. Dinas Penrindustrian, Perdagangan dan Koperasi
l. Dinas Pertanian dan Kehutanan
m. Dinas Kelautan dan Perikanan
n. Dinas Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
dan
o. Dinas Perijinan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENDAHULUAN
30
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2009
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Kelembagaan
Bapeda.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bantul.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
16 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
31
BAB II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KERJA
A. Rencana Kerja
Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam
sistem administrasi negara kesatuan RI. Pendekatan perencanaan
strategis yang jelas dan sinergisdilakukan agar instansi pemerintah
lebih dapat menjelaskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya. Hal tersebut merupakan perwujudan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Untuk memenuhi Sakip diatas, pemerintah Kabupaten Bantul
telah menetapakan perencanaan strategis merupakan dokumen
perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Dengan RPJMD tersebut, telah
ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun Visi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, masih sama dengan RPJMD
tahun 2006-2010, karena Visi tersebut masih relevan untuk 5 tahun
mendatang.
Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2011–2015 selengkapnya disajikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
32
1. Visi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan
instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa
untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul
ditetapkan visi daerah yaitu : ‘BANTUL PROJOTAMANSARI
SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN AGAMIS’.
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi
Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan
datang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo,
tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis diwarnai oleh
nilai-nilai religius dan budi pekerti luhur yang semuanya itu akan
diwujudkan melalui misi.
Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik
sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat
berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap
pembangunan daerah.
Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya
dari berbagai profesi agar mereka betul-betul matang dan ahli di
bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat
dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi
penggunaan dana sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.
Ijo royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang
diterlantarkan sehingga baik dimusim hujan maupun dimusim
kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam
hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa
bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai
kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung
tumbuh kembangnya sektor industri yang kuat dimasa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
33
Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar
menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-
baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman
pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial
untuk terciptanya disiplin nasional.
Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan
dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya
keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu
ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.
Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang
akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi
masyarakat/manusia penghuninya.
Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa
dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-
kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan
menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih
cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada
kreatifitas manusiawi.
Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat
Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.
Demokratis dalam arti bahwa adaya kebebasan
berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang
lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus
dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.
Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat
Kabupaten Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiliusitas
dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak
diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
34
tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur
yang dianut semua agama semestinya dapat diterapkan dalam
interaksi sosial sehari-hari.
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah
ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota
organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui daan
mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun
2011-2015 adalah:
MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata
kelola pemerintahan yang empatik
MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat
Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan
berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan
kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan
berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan
pemberdayaan masyarakatyang responsif gender
MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana
dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian
lingkungan
Dari keempat misi itu didukung oleh tujuan dan setiap tujuan
didukung oleh sasaran yaitu sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
35
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi
serta didasarkan isu dan analisis strategis.Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang
ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih
spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
a. Misi 1
Misi 1, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. Misi ini
didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu :
1) Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata
kelola pemerintah yang empatik. Tujuan ini didukung
dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur
pemerintah daerah dan desa serta lembaga
pemerintah;
b. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi
birokrasi;
c. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah.
2) Meningkatkan kualitas layanan publik dengan
penyederhanaan pelayanan. Tujuan ini didukung dengan 4
(empat) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
b. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin;
c. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
36
d. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan
ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban
masyarakat;
b. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum
dan HAM
4) Mewujudkan pembebasan tanah untuk pembangunan
infrastruktur daerah. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)
sasaran, yaitu :
Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan
fasilitas kepentingan umum dan pemda.
b. Misi 2
Misi 2 yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju
masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan
berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini
didukung dengan 8 (delapan) tujuan, yaitu :
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
serta sarana dan prasarana kesehatan. Tujuan ini didukung
dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan
menghadapi masalah kesehatan dan perilaku hidup bersih
dan sehat. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran,
yaitu :
a. Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan
Mandiri);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
37
b. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.
3) Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan
kesehatan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran,
yaitu :
Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
4) Meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun yang
meliputi layanan pendidikan baik pada jenjang pra-sekolah,
pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah yang
bermutu, relevan, dan berkesetaraan dengan
memperhatikan kearifan lokal. Tujuan ini didukung dengan
3 (tiga) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pendidikan;
b. Meningkatnya kualitas perpustakaan;
c. Meningkatnya sekolah berkualitas.
5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan pendidikan baik jalur formal, non formal,
maupun informal. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)
sasaran, yaitu :
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan
informal.
6) Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga. Tujuan
ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul di
bidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif;
b. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan
professional.
7) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Tujuan
ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
38
a. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di
semua sektor;
b. Pengembangan Sistem Informasi yang berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
c. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna;
8) Memantapkan fungsi dan peran agama dalam
pembangunan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua)
sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya jumlah Desa Binaan Keluarga
Sakinah(DBKS);
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
c. Misi 3
Misi 3 yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan
pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.Misi ini
didukung dengan 10 (sepuluah) tujuan, yaitu :
1) Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
berkesinambungan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)
sasaran, yaitu :
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
2) Meningkatkan mutu konsumsi pangan dan ketersediaan
pangan. Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu:
a. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan
serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian
serta perikanan dan kelautan;
b. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian,
peternakan dan perikanan serta agropolitan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
39
3) Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap petani, peran
serta petani, dan pengembangan program usaha tani.
Tujuan ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian;
b. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas
kelembagaan petani dan penyuluh.
4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pendukung ekonomi. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)
sasaran, yaitu :
Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain
pasar, terminal, jalan,dan lain-lain.
5) Meningkatkan pemberdayaan industri kecil, koperasi, dan
perdagangan. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) sasaran,
yaitu :
Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan
mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi
produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan
pemasaran.
6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Tujuan ini
didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya,
peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok
kesenian;
b. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata;
c. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan.
7) Meningkatkan pengembangan kawasan strategis. Tujuan
ini didukung dengan 1 (satu) sasaran, yaitu :
Berkembangnya kawasan KPY dan Pantai selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
40
8) Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha,
penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta
perlindungan dan pengawasan tenaga kerja. Tujuan ini
didukung dengan 5 (lima) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya keterampilan pencari kerja;
b. Meningkatnya lapangan pekerjaan;
c. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga
kerja;
d. Terjaminnya hak-hak pekerja;
e. Terciptanya penempatan transmigran.
9) Memantapkan program pengarusutamaan gender dan
perlindungan anak. Tujuan ini didukung dengan 1 (satu)
sasaran, yaitu :
Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan
anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintah
dan lembaga kemasyarakatan.
10) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat baik pada tingkat
komunitas (desa), keluarga dan individu. Tujuan ini
didukung dengan 4 (empat) sasaran, yaitu :
a. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan
organisasi pemerintahan, masyarakat dan individu;
b. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta
tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut;
c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin;
d. Meningkatnya kualitas keluarga.
d. Misi 4
Misi 4 yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko
bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan
pelestarian lingkungan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan,
yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
41
1) Memantapkan program penanggulangan bencana. Tujuan
ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :
a. Mantapnya penanggulanganbencana;
b. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik.
2) Memantapkan program peningkatan kualitas lingkungan
dan pengelolaan sumberdaya alam. Tujuan ini didukung
dengan 2(dua) sasaran, yaitu :
a. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA,
perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman
hayati;
b. Terkelolanya sumberdaya hutan.
B. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah
sebagaipenjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama merupakan dokumen lima
tahunan tetapi akan di review secara berkala menyesuaikan dengan
perkembangan yang ada.
Pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di Kabupaten
Bantul ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 B Tahun
2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bantul
Tahun 2011 – 2015. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah
untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun
2012 sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
42
1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah
daerah dan desa serta lembaga pemerintah.
Sasaran strategis 1 ini terdiri dari 11 indikator kinerja, yaitu :
a. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pegawai yang berpendidikan(D3, D4, S1, S2, S3)
dibanding dengan jumlah seluruh prgawai.
b. Jumlah SKPD yang telah di ketahui beban kerja dan formasi
jabatan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi
jabatannya dibanding jumlah seluruh SKPD
c. Peningkatan disiplin kerja aparatur pemerintahan desa
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah aparat desa yang melanggar dibanding jumlah aparat
desa
d. Peningkatan disiplin kerja PNS.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah aparat PNS yang melanggar dibanding jumlah seluruh
PNS
e. Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kegiatan dilingkup tata laksana yang telah dilaksanakan
di banding jumlah keseluruhan kegiatan di lingkup tata laksana
perangkat daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
43
f. Penanganan pelanggaran disiplin kepegawaian.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pelanggaran yang ditangani dibanding jumlah
pelanggaran
g. Peningkatan kapasitas kelembagaan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah SKPD yang ditetapkan sesuai peraturan pemerintah
pusat dibanding jumlah SKPD yang dibentuk oleh Kabupaten
Bantul
h. Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang
terlaksana dibanding jumlah keseluruhan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan
i. Meningkatnya tertib administrasi kecamatan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kecamatan yang tertib administrasinya dibanding jumlah
keseluruhan kecamatan.
j. Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan manajemen
pemerintahan desa.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah aparat pemerintah desa yang dilatih dibading jumlah
keseluruhan aparat pemerintah desa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
44
k. Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden.
Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, Departemen,
Lembaga Pemerintah Non Depertemen dan lembaga lainnya
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penerimaan kunjungan tamu di banding rencana
penerimaan kunjungan tamu.
2. Meningkatnya transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi.
Sasaran strategis 2 ini terdiri dari 11 indikator kinerja, yaitu :
a. Turunnya indikasi penyimpangan anggaran.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah indikasi penyimpangan tahun n – (tahun n-1) dibanding
jumlah indikasi penyimpangan tahun n-1
b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
SKPD
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP dibanding jumlah seluruh
SKPD.
c. Temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti
dibanding jumlah seluruh temuan
d. Temuan pemeriksaan internal yg selesai ditindaklanjuti
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
45
Jumlah temuan pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti
dibanding jumlah seluruh temuan
e. SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan di
banding Jumlah seluruh temuan.
f. Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah petugas arsiparis dibanding jumlah SKPD.
g. Siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pelaksanaan siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja
dibanding rencana pelaksanaan siaran Taman Gabusan di TVRI
Jogja
h. Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pelaksanaan dialog di radio, baik pemerintah maupun
swasta dibanding rencana pelaksanaan dialog di radio, baik
pemerintah maupun swasta
i. Frekuensi pelaksanaanpublic hearing baik di kecamatan, desa
maupun dusun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pelaksanaan public hearingdibandingrencana pelaksanaan
public hearing
j. Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
46
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo dibanding rencana
penyelenggaraan Bantul Expo
k. Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Program kerja SKPD yang sesuai RPJMD dibanding Proggram
kerja RPJMD
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah.
Sasaran strategis 3 ini terdiri dari 7 indikator kinerja, yaitu :
a. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun ini di kurangi
tahun lalu dibanding pendapatan pajak dan retribusi daerah
tahun lalu.
b. Rasio PAD terhadap penerimaan APBD.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pendapatan asli daerah dibanding pendapatan daerah.
c. Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pendapatan asli daerah dibanding total penerimaan APBD
d. Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset
daerah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
47
Jumlah peraturan Bupati yang diterbitkan dalam rangka
pengeluaran keuangan dan aset daerah pada tahun t.
e. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada tahun t.
f. Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah Perbub APBD yang ditetapkan dalam tahun t.
g. Rasio pertumbuhan belanja modal
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Belanja modal tahun t di kurangi belanja modal tahun (t-1)
dibanding belanja modal tahun (t-1)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Sasaran strategis 4 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu :
a. Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan dan
kearsipan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Prosentase ketertiban administrasi ketatausahaan dan
kearsipan dibanding rencana prosentase ketertiban administrasi
ketatausahaan dan kearsipan
b. Penyusun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit 14 unsur IKM dari seluruh UPP dikali 0,017 dikali
25 dibanding jumlah seluruh unit pelayanan (nilai merupakan
interval 1 -4).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
48
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan
pengaduan masyarakat.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
SKPD pengampu SPM yang telah menerapakan SPM dibanding
SKPD mengampu SPM.
d. SKPD yang menerapkan SPM
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
SKPD pengampu SPM yang telah menerapkan SPM dibanding
SKPD mengampu SPM
e. Cakupan penerbitan KTP ber NIK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibanding jumlah
penduduk wajib KTP > 17 tahun dan atau pernah/sudah nikah
f. Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 1 tahun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memiliki akte kelahiran
dibanding jumlah penduduk usia 0-1 tahun
5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin.
Sasaran strategis 5 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Penyelesaian ijin rata-rata pertahun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penyelesaian perijinan dibanding jumlah pengajuan
perijinan
6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan
Sasaran strategis 6 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
49
Penyelesaian pengaduan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pengaduan yang tertangani dibanding jumlah pengaduan
7. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Sasaran strategis 7 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Keberhasilan pelayanan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Realisasi nilai keberhasilan pelayanan dibanding target nilai
keberhasilan pelayanan
8. Terciptanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.
Sasaran strategis 8 ini terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah produk hukum daerah yang telah disusun berupa
raperda menjadi perda
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Realisasi jumlah perda dibanding jumlah raperda yang diajukan.
b. Menurunnya penyakit masyarakat
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kasus pekat tahun ini di kurangi tahun lalu dibanding
jumlah kasus pekat tahun lalu
c. Menurunnya pelanggaran perda
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pelanggaran perda tahun ini dikurangi tahun lalu
dibanding jumlah pelanggaran perda tahun lalu
d. Capaian penyelesaian hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
50
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pengaduan yang ditangani dibanding jumlah
pengaduan.
9. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM
Sasaran strategis 9 ini terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu :
a. Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pemilih yang mengunakan hak pilihnya pada pemilu
legislatif dibanding jumlah masyarakat yang mempunya hak pilih
b. Pemantauan situasi dan kondisi ekpoleksosbudhankam
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu
presiden dibanding jumlah masyarakat yang punya hak pilih
c. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kegiatan penertiban pelajar yang tidak disiplin dibanding
jumlah target kegiatan penertiban pelajar tidak disiplin
d. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM) dibanding
jumlah target kegiatan FKDM
e. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
51
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN dibanding
target peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN
f. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham
dibanding targetpeserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi
ranhham
10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas
kepentingan umum
Sasaran strategis 10 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Luas tanah yang dibebaskan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah tanah yang telah dibebaskan dibanding jumlah seluruh
tanah yang akan dibebaskan
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Sasaran strategis 11 ini terdiri dari 9 indikator kinerja, yaitu :
a. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa/kelurahan UCI dibandingseluruh desa/kelurahan.
b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana
pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibanding jumlah seluruh balita gizi buruk yang
ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
c. Penderita DBD yang ditangani
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
52
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu
wilayah dalam waktu satu tahun dibanding jumlah penderita
DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun
yang sama
d. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 di
banding jumlah seluruh masyarakat miskin di kabupaten
e. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyedikan Epidiomologi < 24 jam
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani< 24 Jamdalam
periode tertentu dibanding jumlah KLB di desa/kelurahan yang
terjadi pada periode yang sama
f. Bed Occupation Rate (BOR)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah hari perawatan rumah sakit dibanding jumlah TT
dibanding jumlah hari dalam satuan waktu
g. Length Of Stay(LOS)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah hari perawatan pasien keluar dibandingjumlah pasien
keluar (hidup+mati)
h. Bed Turn Over(BTO)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
53
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pasien keluar (hidup+mati) dibanding jumlah tempat
tidur
i. Turn Over Internal
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah tempat tidur dikalikan hari dikurangi hari perawatan
rumah sakit dibanding jumlah pasien keluar (hidup+mati)
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran strategis 12 ini terdiri dari 7 indikator kinerja, yaitu :
a. Angka Kematian Bayi (AKB)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kematian bayi sejak lahir hingga usia 1 tahun oleh
karena proses persalinan atau penyakit dibanding jumlah
kelahiran hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang
sama dikali 1.000 penduduk.
b. Angka Kematian Ibu (AKI)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kematian ibu dalam masa kehamilan atau dalam waktu
42 hari setelah berakhirnya kehamilan dalam kurun waktu 1
tahun dibanding jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama dikali 100.000 KH.
c. Gizi buruk
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
54
Jumlah penderita gizi buruk yang ditemukaan di satu wilayah
kerja dalam kurun waktu tertentu dibanding jumlah balita di satu
wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
d. Total KEP balita
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penderita KEP yang ditemukan di satu wilayah tertentu
dibanding jumlah balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu
yang sama
e. Angka kesakitan DBD
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kasus DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu tertentu dibanding jumlah penduduk di satu wilayah
kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 1.000 penduduk
f. Penemuan kasus TB
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati
dalam satu wilayah selama satu tahun dibanding jumlah
perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah
selama satu tahun
g. Penyembuhan kasus TBC
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pasien TB BTA positif yang sembuh dalam satu wilayah
selama satu tahun dibanding jumlah pasien TB BTA yang
diobati dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun
13. Meningkatnya desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)
Sasaran strategis 13 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
55
a. Cakupan desa siaga aktif
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa siaga aktif dibanding jumlah desa siaga dibentuk
b. Desa siaga kategori baik (purnama dan mandiri)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa siaga purnama dan mandiri disuatu wilayah dalam
kurun waktu tertentu dibanding jumlah seluruh desa siaga
diwilayah tertentu disuatu wilayah dalam kurun waktu yang
sama
14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.
Sasaran strategis 14 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu :
a. Jamban sehat
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah rumah dengan jamban sehatdisuatu wilayah dalam
kurun waktu tertentu dibanding jumlah rumah yang diperiksa di
satu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang sama
b. Meningkatnya cakupan air bersih.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses air bersih disuatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibanding jumlah rumah
yang diperiksa disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama
c. Meningkatnya cakupan rumah sehat
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
56
Jumlah rumah yang memenuhi persyaratan sanitasidisuatu
wilayah dalam kurun waktu tertentu dibandingjumlah rumah
yang diperiksa disuatu wilayah dalam kurun waktu yang sama
d. Pengembangan IPAL komunal
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah instalasi air limbah komunal yang terbangun (unit)
e. Penanganan sampah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah sampah yang masuk ke TPA dibanding jumlah produksi
sampah di Kabupaten Bantul.
15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
Sasaran strategis 15 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di suatu
wilayah dibanding jumlah seluruh penduduk diwilayah dalam kurun
waktu yang sama
16. Meningkatnya kualitas pendidikan
Sasaran strategis 16 ini terdiri dari 20 indikator kinerja, yaitu :
a. Angka melek huruf
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada
tahun t dibanding jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
b. APK TK/PAUD
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
57
Jumlah siswa jenjang TK/PAUD dibandingjumlah usia 0-6 tahun
c. APK SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A dibanding jumlah
penduduk kelompok usia 7 -12 tahun
d. APK SMP/MTs
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B dibanding jumlah penduduk
kelompok usia 13 -15 tahun
e. APK SMA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah siswa jenjang SMA/SMK dibanding jumlah penduduk
kelompok usia 16-18 tahun.
f. APM SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/MI/Paket A di banding
jumlah penduduk usia 7-12 tahun
g. APM SMP/MTS
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang SMP/MTs/Paket B
dibanding jumlah penduduk usia 13-15 tahun
h. APM SMA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
58
Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C
dibanding jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun.
i. Tingkat kelulusan SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya dibanding
jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun
ajaran sebelumnya
j. Tingkat kelulusan SMP/MTs
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lulusan SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dibanding
jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada
tahun ajaran sebelumnya.
k. Tingkat kelulusan SMA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lulus pada jenjang SMA/SMK/MA dibanding jumlah
siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun
ajaran sebelumnya.
l. Nilai NEM rata-rata SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah keseluruhan hasil NEM dibanding jumlah SD/MI.
m. Nilai NEM rata-rata SMP/MTs
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah keseluruhan hasil NEM dibanding jumlah SMP/MTS.
n. Nilai NEM rata-rata SMA/SMK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
59
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Rata-rata NEM lulusan dibanding rata-rataNEM siswa baru.
o. Angka putus sekolah SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI dibanding Jumlah
siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun
ajaran sebelumnya.
p. Angka putus sekolah SMP/MTs
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dibanding jumlah
siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada
tahun ajaran sebelumnya
q. Angka putus sekolah SMA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dibanding
jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang
SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
r. Angka rata-rata lama sekolah SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus
sekolah pada jenjang yang diberikan pada suatu jenjang
pendidikan
s. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
60
Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus
sekolah pada jenjang yang diberikan pada suatu jenjang
pendidikan.
t. Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lulusan I dikali tiga ditambah lulusan II dikali empat
ditambah lulusan III dikali lima dibanding jumlah lulusan I
sampai III
17. Meningkatnya kualitas perpustakaan
Sasaran strategis 17 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah koleksi buku
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah koleksi buku pada kurun waktu tertentu dibanding
rencana jumlah buku kurun waktu yang sama
b. Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan
keliling)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu tertentu
dibanding rencana jumlah pengunjung perpustakan dalam kurun
waktu tertentu
18. Meningkatnya sekolah berkualitas
Sasaran strategis 18 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu :
a. Rasio ruang kelas – siswa. SD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah ruang kelas SD/MI dibanding jumlah siswa SD/MI
b. Rasio ruang kelas – siswa SMP/MTs
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
61
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah ruang kelas SMP/MTs dibanding jumlah siswa.
SMP/MTs
c. Rasio ruang kelas –siswa SMA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibanding
jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu
d. Rasio guru – siswaSD/MI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah guru SD/MI dibanding jumlah siswa SD/MI
e. Rasio guru-siswaSMP/MTs
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah guru SMP/MTs dibanding jumlah seluruh siswa
SMP/MTs
f. Rasio guru – siswaSMA/SMK
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah guru SMA/SMK dibanding jumlah guru SMA/SMK
19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal
Sasaran strategis 19 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif
melaksanakan kegiatan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
62
Jumlah lembaga pendidikan nonformal yang aktif
melaksanakan kegiatan dibanding jumlahlembaga pendidikan
nonformal
b. Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan
kegiatan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan
kegiatan dibanding jumlah lembaga pendidikan Informal
20. Meningkatnya prestasi pemuda Kabupaten Bantul dibidang
olahraga secara kuantitatif dan kualitatif
Sasaran strategis 20 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi PORprovinsi
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah perolehan emasPORprovinsidibanding jumlah target
perolehan emas PORprovinsi
b. Kompetisi olahraga tingkat provinsi 2 tahun sekali (POP).
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah perolehan emas POP dibanding jumlah target perolehan
emas POP
c. Paskibraka
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pelajar yang lolos seleksi Paskibraka dibanding jumlah
pelajar yang mengikuti seleksi
d. Pemuda pelopor
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
63
Jumlah pemuda pelopor dibanding jumlah pemuda yang
mengikuti seleksi pemuda pelopor
e. MTQ tingkat pelajar umum
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Realisasi perolehan medali emas melalui kegiatan MTQ tingkat
pelajar umum di provinsi dibanding jumlah target perolehan
medali emas melalui kegiatan MTQ tingkat pelajar umum di
propinsi
21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan profesional
Sasaran strategis 21 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi
secara teratur
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara
teraturdibanding jumlah cabang olah raga yang menjalankan
kompetisi secara teratur
22. Meningkatnya kualitas data base dalam format digital disemua
sektor
Sasaran strategis 22 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Analisa dan perencanaan data base dibanding target
pelaksanaan selama 4 tahun ke depan
23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi(TIK)
Sasaran strategis 23 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Prosentase penyusunan SOP pengembangan sistem informasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
64
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Rencana penyusunan SOP pengembangan sistem
informasidibanding target SOP yang akan dibuat. (2011-2012)
b. Prosentase pengembangan pusat data
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Analisa dan perencanaan data base dibanding target
pelaksanaan selama 4 tahun kedepan
24. Tersedianya informasi melalui media massa tepat guna
Sasaran strategis 24 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibanding target pelalaksanaan sosialisasi dalam kurun waktu 5
tahun.
25. Meningkatnya jumlah DBKS
Sasaran strategis 25 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah DBKS tahun n – (jumlah DBKS tahun n – 1)dibanding
jumlah DBKS tahun n – 1
26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
Sasaran strategis 26 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah dai dan pemuka agama yang diberikan pembekalan
masalah kerukunan umat beragama
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
65
Jumlah dai dan pemuka agama tahun n – ( jumlah tahun n -1)
dibanding jumlah dai dan pemuka agama tahun n – 1
b. Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaaan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lembaga agama tahun n – (jumlah tahun n – 1)
dibanding jumlah lembaga agama tahun n
c. Peningkatan kerukunan hidup umat beragama
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kegiatan FKU dibanding jumlah target kegiatan FKUB
27. Meningkatnya pertumbuan ekonomi daerah.
Sasaran strategis 27 ini terdiri dari 10 indikator kinerja, yaitu :
a. Pertumbuan PDRB (ekonomi)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah PDRB tahun ini dikurangi tahun lalu dibandingjumlah
PDRB tahun lalu
b. PBRD atas dasar harga konstan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
PDRB t – PDRB t -1 dibanding PDRB t-1
c. PBRD atas dasar harga berlaku
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
PDRB t – PDRB t -1 dibanding PDRB t-1
d. Penerimaan daerah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penerimaan daerah pada tahun t
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
66
e. Pertumbuhan investasi PMA
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah investasi PMA tahun ini dikurangi jumlah Investasi PMA
tahun lalu dibanding jumlah investasi PMA tahun lalu
f. Pertumbuhan investasi PMDN
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah investasi PMDN tahun ini dikurangi jumlah investasi
PMDN tahun lalu dibanding jumlah investasi PMDN tahun lalu
g. Pertumbuhan investasi masyarakat
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah investasi masyarakat tahun ini dikurangi jumlah
investasi masyarakat tahun lalu dibandingjumlah investasi
masyarakat tahun lalu
h. Inflasi
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Tingkat inflasi IHK periode n – IHK tahun sebelumnya.
i. Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan
investas
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Realisasi pembekalan kualitas SDM BUMD dibanding
pembekalan kualitas SDM BUMD
j. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
67
Realisasi pemberian insentif dan BH dalam kemudahan
penanaman modal dibanding target kajian pemberian insentif
dan kemudahan penanaman modal daerah
28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses
sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan
kelautan.
Sasaran strategis 28 ini terdiri dari 9 indikator kinerja, yaitu :
a. Ketersediaan pangan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produksi bersih dibandingjumlah penduduk
b. Desa mandiri pangan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa mandiri pangan tahun ini dikurangi desa mandiri
pangan tahun lalu dibanding desa mandiri pangan tahun lalu
c. Akses pangan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kelompok akses pangan tahun ini dikurangi jumlah
kelompok akses pangan tahun lalu dibanding jumlah kelompok
akses pangan tahun lalu
d. PPH (Pola Pangan Harapan)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Hasil perhitungan keseluruhan konsumsi energi dan protein
e. Konsumsi ikan perkapita
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
68
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita) dibanding target daerah
(kg/kapita)
f. Saluran irigasi dalam kondisi baik
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Panjang saluran premier dan sekunder dalam kondisi baik
dibanding jumlah panjang saluran primer dan skunder.
g. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Luas sawah yang terairi dibanding total luas persawahan
beririgasi.
h. Pembangunan Bantul sead centre
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah komoditas yang dikembangkan penangkarannya
(komoditas) dibanding target daerah (komoditas)
i. Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian
(program paska panen) antara lainpadi, kedelai, jagung, kacang
tanah, cabe dan bawang merah)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah komoditas dengan harga jual ≤ BEP/HPP (komoditas)
dibanding target daerah (komoditas)
29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan
perikanan serta agropolitan.
Sasaran strategis 29 ini terdiri dari 26 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah produksi perikanan budi daya.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
69
Jumlah produksi ikan budi daya (ton) dibanding target
daerah(ton)
b. Jumlah produksi perikanan tangkap
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah produksi ikan tangkap (ton) dibanding target daerah
(ton)
c. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya ikan)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pokdakan (kelompok) dibanding target daerah
(kelompok)
d. Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktivitas Gabah Kering Pungut/GKP (kw/ha) dibanding
target daerah (kw/ha)
e. Produktifitas jagung (pipil kering)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktivitas jagung pipil kering (kw/ha) dibanding target daerah
(kw/ha)
f. Produktifitas kedelai (wose)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktivitas kedelai (kw/ha) dibanding target daerah (kw/ha)
g. Produktifitas kacang tanah (wose)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
70
Produktivitas kacang tanah (kw/ha) dibanding target daerah
(kw/ha)
h. Produktifitas bawang merah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas bawang merah (ton/ha) dibanding target daerah
(ton/ha)
i. Produktifitas cabe merah
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas cabe merah (ton/ha) dibanding target daerah
(ton/ha)
j. Produktifitas pisang
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas pisang (kg/pohon) dibanding target daerah
(kg/pohon)
k. Produktifitas jamur
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas jamur tiram (kg/m2) dibanding target daerah
(kg/m2)
l. Produktifitas tebu (hablor gula)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas tebu (kw/ha) dibanding target daerah (kw/ha)
m. Produktifitas kelapa (kopra)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas kelapa dibanding target daerah (kw/ha)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
71
n. Produktifitas tembakau (rajang kering)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas tembakau (kw/ha) dibanding target daerah (kw/ha)
o. Produktifitas jambu mete (glondong mete)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produktifitas jambu mete (kw/ha) dibanding target daerah
(kw/ha)
p. Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan unggas) (kg)
dibnading target daerah (kg)
q. Produksi telur ( ayam dan itik)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produksi telur (ayam dan itik) (kg) dibanding target daerah (kg)
r. Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Produksi susu (sapi perah dan kambing PE) (liter) dibanding
target daerah (liter)
s. Populasi sapi potong
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi sapi potong (ekor) dibanding target populasi sapi
potong daerah (ekor)
t. Populasi sapi perah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
72
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi sapi perah (ekor) dibading target populasi sapi perah
daerah (ekor)
u. Populasi kambing
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi kambing (ekor) dibanding target populasi kambing
daerah (ekor)
v. Populasi domba
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi domba (ekor) dibanding target populasi domba daerah
(ekor)
w. Populasi ayam buras
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi ayam buras (ekor) dibanding target populasi ayam
buras daerah (ekor)
x. Populasi ayam ras petelur
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi ayam ras petelur (ekor) dibanding target populasi
ayam ras petelur daerah (ekor)
y. Populasi ayam ras pedaging
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi ayam ras pedaging (ekor) dibanding target populasi
ayam ras pedaging daerah (ekor)
z. Populasi itik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
73
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Populasi itik (ekor) dibanding target populasi itik daerah (ekor)
30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian
Sasaran strategis 30 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Konversi lahan
Penurunan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (%)
dibanding target daerah
31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan
petani dan penyuluh.
Sasaran strategis 31 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
a. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kelompok petani yang aktif dibanding jumlah kelompok
petani
b. Peningkatan kualitas penyuluh
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan tahun ini dibanding
jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan
c. Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Kelompok P3A (kelompok) dibanding target daerah (kelompok)
32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar,
terminal, jalan, dan lain-lain.
Sasaran strategis 32 ini terdiri dari 9 indikator kinerja, yaitu :
a. Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
74
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah/panjang jalan dalam kondisi baik dibanding panjang
jalan kabupaten
b. Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah simpul yang ada dibanding jumlah simpul yang
dibutuhkan
c. Prosentase keselamatan lalulintas (rambu)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah rambu yang terpasang tahun ke-n dibanding jumlah
rambu yang dibutuhkan
d. Prosentase keselamatan lalulintas (marka)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah marka yang terpasang tahun ke-n dibanding jumlah
marka yang dibutuhkan
e. Prosentase keselamatan lalulintas (APILL)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah APILL yang terpasang tahun ke-n di banding Jumlah
APILL yang dibutuhkan
f. Daya angkut angkutan umum.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penumpang yang terangkut pada tahun ke-n
g. Load factor penumpang angkutan umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
75
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penumpang tahun ke–n dibanding kapasitas
h. Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill di
Kabupaten Bantul
i. Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pasar dalam kondisi baik dibanding jumlah pasar
keseluruhan
33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan
penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan
serta perluasan jangkauan pemasaran.
Sasaran strategis 33 ini terdiri dari 13 indikator kinerja, yaitu :
a. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit usaha ber TDI tahun yang dievaluasi dikurangi
jumlah unit usaha ber TDI tahun lalu dibanding jumlah unit
usaha ber-TDI tahun lalu
b. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber IUI
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit usaha ber IUI tahun yang dievalusai dikurangi
jumlah unit usaha ber IUI tahun lalu dibanding jumlah unit usaha
ber IUI tahun lalu
c. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber SIUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
76
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit usaha ber SIUP tahun yang dievaluasi dikurangi
jumlah unit usaha ber SIUP tahun lalu dibanding jumlah unit
usaha ber SIUP tahun lalu
d. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit usaha ber TDP tahun yang dievalusai dikurangi
jumlah unit usaha ber TDP tahun lalu dibanding jumlah unit
usaha ber TDP tahun lalu
e. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit usaha ber TDG tahun yang dievalusai dikurangi
Jumlah unit usaha ber TDG tahun lalu dibanding jumlah unit
usaha ber TDG tahun lalu
f. Peningkatan kapasitas SDM UKM
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah SDM yang dibina tahun yang dievalusai dikurangi
Jumlah SDM yang dibina tahun lalu dibanding jumlah SDM yang
dibina tahu lalu
g. Fasiltasi peningkatan IRT
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit usaha ber IRT tahun yang dievalusai dikurangi
jumlah unit usaha ber IRT tahun lalu dibanding jumlah unit
usaha ber IRT tahun lalu
h. Fasiltasi peningkatan koperasi ber BH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
77
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah koperasi ber BH tahun yang dievaluasi dikurangi jumlah
koperasi ber BH tahun lalu dibanding jumlah koperasi ber BH
tahun lalu
i. Meningkatnya penyerapan modal UKM
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah modal yang terserap oleh UMKM dibanding jumlah
pemohon modal
j. Peningkatan promosi melalui pameran
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah program yang dilakukan melalui pemeran tahun yang
dievaluasi dikurangi jumlah program yang dilakukan melaui
pameran tahun lalu dibanding jumlah program yang dilakukan
melalui pemeran tahun lalu
k. Peningkatan kualitas pasar tradisional
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pasar yang ditingkat kualitasnya tahun yang dievaluasi
dikurangi jumlah pasar yang ditingkatkan kualitasnya tahun lalu
dibanding jumlah pasar yang ditingkat kualitasnya tahun yg lalu
l. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha eksport/pemasokan
produk eksport
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pelaku usaha eksport yg dilatih ketrampilan tahun yang
dievalusai dikurangi pelaku usaha eksport yang telah dilatih
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
78
ketrampilan tahun lalu dibanding pelaku usaha eksport yang
telah dilatih ketrampilan tahun lalu
m. Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk
UMKM dibanding jumlah target monitoring evaluasi dan
pelaporan pameran produk UMKM.
34. Meningkatnya jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya,
penghargaan budaya, kelompok kesenian.
Sasaran strategis 34 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah desa wisata
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa wisata tahun sekarang dikurangi desa wisata
tahun laludibanding jumlah desa wisata tahun lalu
b. Jumlah peristiwa budaya
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
jumlah peristiwa budaya tahun sekarang dikurangi peristiwa
budaya tahun lalu dibanding jumlah peristiwa budaya tahun lalu
c. Jumlah kelompok kesenian
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kelompok kesenian tahun sekarang dikurangi desa
budaya tahun lalu dibanding jumlah kelompok kesenian tahun
lalu
35. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata
Sasaran strategis 35 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
79
a. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kunjungan wisata nusantara tahun sekarang dikurangi
jumlah kunjungan wisata nusantara tahun lalu dibanding jumlah
kunjungan wisata nusantara tahun lalu
b. Meningkatnya kunjungan wisata manca negara
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kunjungan wisata mancanegara tahun sekarang
dikurangi jumlah kunjungan wisata mancanegara tahun lalu
dibanding jumlah kunjungan wisata nusantara tahun lalu
36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
Sasaran strategis 36 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Naiknya PAD pariwisata
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah PAD pariwisata tahun sekarang dikurangi jumlah PAD
pariwisata tahun lalu dibanding jumlah PAD pariwisata tahun
lalu
b. Jumlah usaha pariwisata
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Usaha pariwisata baru dibanding usaha pariwisata yang ada
37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan.
Sasaran strategis 37 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Pengembangan kawasan KPY
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
80
Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kawasan
KPY pada tahun t
b. Pengembangan kawasan pantai selatan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
pengembangan kawasan pantai selatan pada tahun t
38. Meningkatnya ketrampilanpencari kerja.
Sasaran strategis 38 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Pelatihan bagi pencari kerja
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah yang dilatih dibanding pendaftaran pelatihan
39. Meningkatnya lapangan pekerjaaan.
Sasaran strategis 39 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah angkatan kerja
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Angkatan kerja dibanding penduduk usia kerja
b. Penempatan tenaga kerja
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibanding jumlah pencari
kerja
c. Perluasan kerja
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah peserta program dibanding jumlah pencari kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
81
d. Tingkat pengangguran
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pengangguran dibanding jumlah angkatan kerja
e. Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penduduk yang bekerja dibanding jumlah penduduk
angkatan kerja
40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja.
Sasaran strategis 40 ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu :
a. Jumlah serikat pekerja
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah serikat pekerja dibanding jumlah perusahaan
b. Jumlah peraturan perusahaan
Untuk menghitung indikatorini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah peraturan perusahaan dibanding jumlah perusahaan
c. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama(PKB)
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah perjanjian kerja bersama dibanding Jumlah perusahaan
d. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah lembaga kerjasamaBipartit dibanding jumlah
perusahaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
82
e. Angka sengketa kerja per tahun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah kasus yang tertangani dibanding jumlah kasus
41. Terjaminnya hak-hak pekerja.
Sasaran strategis 41 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Kepesertaan Jamsostek
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah tenaga kerja yang terdaftar kepersertaan Jamsostek
dibanding jumlah pekerja
42. Terciptanya penempatan transmigran
Sasaran strategis 42 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Jumlah transmigran yang ditempatkan.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah transmigran yang ditempatkan dibanding jumlah
pendaftar
43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak
disemua lapisan masyarakat, organisasi pemerintahan dan
lembaga kemasyarakatan.
Sasaran strategis 43 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
a. Indeks Pembangunan Gender
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
IPJ = 1/3 (( Xede (1) = Xede (2) + I inc – dis)
b. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
83
Jumlah kasusKDRT tahun ini dikurangi jumlah kasus KDRT
tahun lalu dibanding jumah KDRT tahun lalu
c. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah dan
sosial ditambah rasio KDRT dibanding jumlah penduduk
44. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi
pemerintah masyarakat dan individu.
Sasaran strategis 44 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
a. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa yang diberikan pelatihan UED dibanding jumlah
desa
b. Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan
desa.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pelaksanaan musyawarah dibanding jumlah desa dan
kecamatan.
c. Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas
LKD.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah desa yang diberi sosialisasi dalam rangka peningkatan
kualitas LKD dibanding jumlah keseluruhan desa
45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya
korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.
Sasaran strategis 45 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
84
a. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia )
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah Lansia yang ditangani dibanding jumlah Lansia
seluruhnya
b. Cakupan penanganan para penyandang cacat.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penyandangcacat yang ditangani dibanding jumlah
penyandang cacat seluruhnya
c. Peningkatan penyuluhan P4GN
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang ditangani dibanding
jumlah penyalahgunaan NAPZA seluruhnya
d. Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan dibanding
jumlah anggota masyarakat yang seharusnnya mendapatkan
bantuan
e. Bimbingan mental sosial bagi PMKS
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah PMKS yang ditangani tahun ini dibanding jumlah
keseluruhan PMKSdikurangi jumlah PMKS yang ditangani tahun
lalu
f. Fasilitasi pembinaan anak yatim.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
85
Jumlah anak yang diberi santunan dibanding jumlah
keseluruhan anak yatim
46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat
miskin
Sasaran strategis 46 ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu :
a. Tingkat kemiskinan turun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah KK miskin tahun yang dievaluasi dikurangijumlah KK
tahun lalu dibanding jumlah KK miskin tahun lalu
b. Membaiknya indek gini
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Indek gini tahun ini dikurangi tahun lalu dibanding indek gini
tahun lalu
c. Data base keluarga dan keluarga miskin
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Skor hasil pendataan lebih kecil dari 51 adalah kekeluargaan
miskin
47. Meningkatnya kualitas keluarga
Sasaran strategis 47 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari tiga
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah jiwa dibanding jumlahkeluarga
b. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah
total keluarga
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
86
Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dibanding jumlah
keluarga
48. Mantapnya penanggulangan bencana
Sasaran strategis 48 ini terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu :
a. Peningkatan relokasi lokasi tanah longsor
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah unit rumah yang direlokasi pada tahun t
b. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan
peralatan evakuasi, rambu evakuasi.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah sarana prasarana, peralatan evakuasi, rambu evakuasi
dibanding jumlah target pebambahan sarana prasarana,
peralatan evakuasi
c. Penambahan rambu rambu bahaya, pengeras suara di
sepanjang pantai dan togor EWS.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan
togor EWS dibanding jumlah target rambu bahaya,
pengerassuara di sepanjang pantai dan togor EWS
d. Peningkatan kualitas SDM
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah yang dilatih dibanding jumlah target yang dilatih
49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik
Sasaran strategis 49 ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu :
a. Peningkatan jalur evakuasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
87
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah jalur evakuasi yang terbangun di KabupatenBantul
b. Jumlah sarana evakusai
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah sarana evakuasi terbangun di Kabupaten Bantul
50. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi
lingkungan dan keaneka ragaman hayati.
Sasaran strategis 50 ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu :
a. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Luas kerusakan akibat penambangan yang tereklamasi
dibanding luas kerusakan akibat pengggalian (penambangan)
b. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti dibanding jumlah pengaduan yang diterima
instansi lingkungan hidup dalam 1 tahun.
c. Informasi status kerusakan lahan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Luas lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status
kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
88
tahun berjalan dibanding luas lahan yang diperuntukan sebagai
lahan dan atau tanah untuk produksi bio massa
d. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang telah
memenuhipersyaratan administrasi dan teknis pengendalian
pencemaran udara dibanding jumlah usaha dan atau kegiatan
sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang
telah di investasi.
e. Pencegahan pencemaran air
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran
air dibanding jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi
f. Rasio ruang terbuka hijau per satu wilayah.
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Luas lahan bervegetasi dibanding luas wilayah
51. Terkelolanya sumberdaya hutan.
Sasaran strategis 51 ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu :
Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
Untuk menghitung indikator ini menggunakan rumus sebagai
berikut :
Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
(kecamatan) dibanding target daerah (kecamatan)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
89
C. Penetapan Kinerja
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Penetapan Kinerja Kabupten Bantul Tahun 2012 merupakan
suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Dokumen ini
merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari
perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP). Penetapan Kinerja merupakan
rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015 yang berjangka waktu 5 tahunan.
Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012
disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Target Indikator Kinerja akan menjadi
tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah
dalam upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasarannya.
Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2012 disajikan
dalam Tabel II.1 sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
90
Tabel II.1 Penetapan Kinerja Kabupaten Bantul Tahun 2012
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa serta lembaga pemerintah.
1. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3
58 %
2. Jumlah SKPD yang telah di ketahui beban kerja dan formasi jabatan.
50 %
3. Peningkatan displin kerja aparatur pemerintahan desa.
100%
4. Peningkatan displin kerja PNS 100%
5. Pelaksanaan tatalaksana perangkat daerah
100%
6. Penanganan pelanggaran disipin kepegawaian.
100%
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan
100%
8. Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
30 kali
9. Meningkatnya tertib administrasi kecamatan.
85%
10. Aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa
75 Desa
11. Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden. Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR-RI, DPRD, Departemen, lembaga Pemerintah Non Depertemen dan lembaga lainnya
232 kali
2. Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
1 Turunnya indikasi penyimpangan anggaran
228 LHP
2 Penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada SKPD jumlah SKPD yang menerapkan
15 SKPD
3 Temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
4 Temuan pemeriksaan internal yg selesai di tindaklanjuti
100%
5 SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan
56 SKPD
6 Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD
70 orang
7 Siaran Taman Gabusan di TVRI Jogja
100%
8 Dialog interaktif di radio, baik pemerintah maupun swasta.
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
91
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
9 Frekuensi pelaksanaan PublicHearing baik di Kecamatan, Desa maupun Dusun
24 kali
10 Jumlah penyelenggaraan Bantul Expo
1 kali
11 Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD
90 %
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
1 Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah.
5,41 %
2 Rasio PAD terhadap penerimaan APBD
11.13%
3 Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD
10.72%
4 Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
3 buku
5 Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.
6 buku
6 Jumlah Perbub tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
6 buku
7 Rasio pertumbuhan belanja modal
1,32%
4. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik.
1 Terwujudnya tertib administrasi ke tatausahaan, persuratan dan kearsipan
100%
2 Penyusun indek kepuasan masyarakat
40%
3 Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat.
14%
4 SKPD yang menerapkan SPM 100%
5 Cakupan penerbitan KTP ber NIK
100%
6 Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 – 1 tahun
100%
5. Penyingkatan waktu penyelesaian ijin
1 Penyelesaian ijin rata-rata pertahun
9.790 ijin
6. Penyingkatan waktu penyelesaian pengaduan
1 Penyelesaian pengaduan 20 pengadu
7. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
1 Keberhasilan pelayanan 75.6 nilai angka
8. Terciptanya kepastian hukum
1 Jumlah produk hukum daerah yang telah disusun berupa
25 buah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
92
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
dan ketertiban masyarakat.
Raperda menjadi Perda
2 Menurunnya penyakit masyarakat
15%
3 Menurunnya pelanggaran Perda 10%
4 Capaian penyelesaian Hukum 100%
9. Meningkatnya pemahaman Prinsip-prinsip dasar Hukum dan HAM
1
Peningkatan partisipasi pemilu legislatif
-
2 Peningkatan partisipasi pemilu presiden
-
3 Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
90%
4 Pemantauan situasi dan kondisi ekpoleksosbudhankam
90%
5 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN
120 Orang
6 Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi ranham
200 orang
10. Tersedianya sarana berupa tanah untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum
1 Luas tanah yang dibebaskan 24,547 m²
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
1 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization. (UCI)
100%
2 Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.
100%
3 Penderita DBD yang ditangani 100%
4 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
100%
5 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyedikan Epidiomologi < 24 jam.
100%
6 Bed Occupation Rate (BOR) 75–85%
7 Length Of Stay(LOS) 4-9 hari
8 Bed Turn Over(BTO) 40–50 hari
9 Turn Over Internal 1 - 4 hari
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1 Angka Kematian Bayi (AKB) 9/1000 KH
2 Angka Kematian Ibu (AKI) 90/ 100.000 KH
3 Gizi buruk 0,31%
4 Total KEP Balita 9%
5 Angka kesakitan DBD 53/100.000 penduduk
6 Penemuan Kasus TB 60%
7 Penyembuhan Kasus TB 87%
13. Meningkatnya desa siaga kategori baik
1 Cakupan desa siaga aktif 100%
2 Desa siaga kategori baik 10%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
93
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
(Purnama dan mandiri)
(purnama dan mandiri)
14. Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat.
1 Jamban sehat 70%
2 Meningkatnya cakupan air bersih.
75%
3 Meningkatnya cakupan rumah sehat
70%
4 Pengembangan IPAL komunal 2 unit
5 Penanganan sampah 16 kecamatan
15. Semua penduduk memiliki jaminan kesehatan
1 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
55 %
16. Meningkatnya kualitas pendidikan
1 Angka melek huruf 90,34%
2 APK TK/PAUD 56,5%
3 APK SD/MI 105,05%
4 APK SMP/MTS 98,85%
5 APK SMA/SMK 83,5%
6 APM SD/MI 94,75%
7 APM SMP/MTS 81.5%
8 APM SMA/SMK 65%
9 Tingkat kelulusan SD/MI 99.99%
10 Tingkat kelulusan SMP/MTS 96.50%
11 Tingkat kelulusan SMA/SMK 98%
12 Nilai NEM rata-rata SD/MI 7.25(nilai)
13 Nilai NEM rata-rata SMP/MTS 7.15(nilai)
14 Nilai NEM rata-rata SMA/SMK 7,31(nilai)
15 Angka putus sekolah SD/MI 0.02%
16 Angka putus sekolah SMP/MTS 0.08%
17 Angka putus sekolah SMA/SMK
0,85%
18 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI
6.24 tahun
19 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTS
3.01tahun
20 Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK
3.01tahun
17. Meningkatnya kualitas perpustakaan.
1 Jumlah koleksi buku 47.000buku
2 Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling)
48.000orang
18. Meningkatnya sekolah berkualitas
1 Rasio ruang kelas–siswa. SD/MI 30 siswa
2 Rasio ruang kelas–siswa SMP/MTS
30 siswa
3 Rasio ruang kelas–siswa SMA/SMK
32 siswa
4 Rasio guru-siswa SD/MI 13,6angka
5 Rasio guru-siswa SMP/MTS 19,2angka
6 Rasio guru-siswa SMA/SMK 9 angka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
94
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
19. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal
1 Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan
35 buah
2 Jumlah lembaga pendidikan in formal yang aktif melaksanakan kegiatan
1 buah
20. Meningkatnya Prestasi pemuda Kab. Bantul dibidang olahraga secara kuantitatif dan kualitatif
1 Jumlah perolehan emas melalui kompetisi POR Prov.
-
2 Kompetisi olahraga tingkat propinsi 2 tahun sekali (POP)
49medali emas
3 Paskibraka 8 orang
4 Pemuda pelopor 2 orang
5 MTQ tingkat pelajar umum 16medali emas
21. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahragawan Profesional
1 Prosentase cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur
10 cabor
22. Meningkatnya kualitas data base dalam format digital disemua sektor
1 Analisa dan perancangan database terintegrasi semua sektor
25 %
23. Pengembangan sistem informasi yang berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)
1 Prosentase penyusunan SOP pengembangan sistem informasi.
100%
2 Prosentase pengembangan pusat data
50%
24. Tersedianya Informasi melalui med ia massa tepat guna
1 Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
40%
25. Meningkatnya jumlah DBKS
2 Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)
48 desa.
26. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
1 Jumlah dai dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama
6.050 orang
2 Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaaan
35 lembaga
3 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama
90%
27. Meningkatnya pertumbuan ekonomi daerah.
1 Pertumbuhan ekonomi PDRB (Pertumbuhan Domestik Regional Bruto)
5,42%
2 PBRD atas dasar harga konstan 4,25 trilyun
3 PBRD atas dasar harga berlaku 11,22 trilyun
4 Penerimaan daerah Rp.943.096.041.000.
5 Pertumbuhan investasiPMA Rp.555.205.911.284
6 Pertumbuhan investasiPMDN Rp.180.445.600.020
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
95
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
7 Pertumbuhan investasimasyarakat
Rp.39,027,866,936
8 Inflasi 4,85%
9 Peningkatan kualitas SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi
20 orang
10 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi
10 badan hukum
28. Mempermudah akses dan sarana distribusi pangan serta akses sarana dan prasarana produksi pertanian serta perikanan dan kelautan.
1 Ketersediaan pangan 3,650 gr/kap/hr
2 Desa mandiri pangan 10%
3 Akses pangan 6%
4 PPH (Pola Pangan Harapan) 89.5%
5 Konsumsi ikan perkapita 22.43 Kg/Kapita/ Tahun
6 Saluran irigasi dalam kondisi baik
82.5%
7 Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi
80%
8 Pembangunan Bantul sead centre
4 komoditas
9 Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian (program paska panen) all: padi, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah
6 komoditas
29. Meningkatnya produksi bahan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan serta agropolitan
1 Jumlah produksi perikanan budi daya
43.491ton
2 Jumlah produksi perikanan tangkap
1.614 ton
3 Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya)
390 pokdakan
4 Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)
76 kw/ha
5 Produktifitas jagung (pipil kering)
53,25 kw/ha
6 Produktifitas kedelai (wose) 15,2 kw/ha
7 Produktifitas kacang tanah (wose)
10,24 kw/ha
8 Produktifitas bawang merah 10,19 ton/ha
9 Produktifitas cabe merah 8,1 ton/ha
10 Produktifitas pisang 25,2 kg/pohon
11 Produktifitas jamur 12,1 kg/m²
12 Produktifitas tebu (hablor gula) 50,26 kw/ha
13 Produktifitas kelapa (kopra) 20 kw/ha
14 Produktifitas tembakau (rajang kering)
6,43 kw/ha
15 Produktifitas jambu mete 3,57 kw/ha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
96
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
(glondong mete)
16 Produksi daging (kambing, sapi, domba, dan ungggas)
11.002.497kg
17 Produksi telur (ayam dan itik) 6.275.047kg
18 Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)
270.000liter
19 Populasi sapi potong 56.258ekor
20 Populasi sapi perah 190ekor
21 Populasi kambing 61.849ekor
22 Populasi domba 33.076ekor
23 Populasi ayam buras 561.939ekor
24 Populasi ayam ras petelur 704.806ekor
25 Populasi ayam ras pedaging 740.905ekor
26 Populasi itik 208.990ekor
30. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian
1 Konversi lahan 0.3%
31. Meningkatnya program usaha tani dan aktivitas kelembagaan petani dan penyuluh.
1 Peningkatan aktifitas kelembagaan petani
21 kelompok
2 Peningkatan kualitas penyuluh 73 orang
3 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi
292 kelompok
32. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, terminal, jalan, dan lain-lain.
1 Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik.
91%
2 Prosentase peningkatan penyediaan simpul transportasi
50%
3 Prosentase keselamatan lalulintas (rambu )
20%
4 Prosentase keselamatan lalulintas (marka )
20%
5 Prosentase keselamatan lalulintas ( APILL )
20%
6 Daya angkut angkutan umum. 1.763.022orang/pertahun
7 Load Factorpenumpang angkutan umum
0,7%
8 Jumlah TPA sampah dengan system sanitary landfill
1unit
9 Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik.
50%
33. Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi
1 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber - TDI
45 unit usaha
2 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -IUI
15 unit usaha
3 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -SIUP
15 unit usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
97
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.
4 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -TDP
15 unit usaha
5 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber -TDG
15 unit usaha
6 Peningkatan kapasitas SDM UKM
250 orang
7 Fasiltasi peningkatan IRT 70 unit usaha
8 Fasiltasi peningkatan koperasi ber-BH
10 unit
9 Meningkatnya penyerapan modal UKM
90 unit
10 Peningkatan promosi melalui pameran
8 kali
11 Peningkatan kualitas pasar tradisional
2 unit
12 Peningkatan ketrampilan pelaku usaha Eksport/pemasokan produk Eksport
40 unit usaha
13 Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM.
3 kegiatan
34. Meningkatnya Jumlah desa wisata, desa budaya, peristiwa budaya, penghargaan budaya, kelompok kesenian.
1 Jumlah desa wisata 20 desa
2 Jumlah peristiwa budaya 130 event budaya
3 Jumlah kelompok kesenian 708 kelompok
35. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata
1 Meningkatnya kunjungan wisata nusantara
1.496.111 orang
2 Meningkatnya kunjungan wisata manca negara
15.112 orang
36. Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
1 Naiknya PAD pariwisata Rp.4.432.530.165,00
2 Jumlah usaha pariwisata 10 Unit
37. Berkembangnya kawasan KPY, pantai selatan.
1 Pengembangan kawasan KPY 4 paket
2 Pengembangan kawasan pantai selatan
4 paket
38. Meningkatnya ketrampilan pencari kerja.
1 Pelatihan bagi pencari kerja 800 orang
39. Meningkatnya lapangan pekerjaaan.
1 Jumlah angkatan kerja 485.000orang
2 Penempatan tenaga kerja 2.200 orang
3 Perluasan kerja 300 orang
4 Tingkat pengangguran 6,5%
5 Prosentase bekerja terhadap angkatan kerja
93,5%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
98
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
40. Meningkatnya keamanan dan perlindungan tenaga kerja.
1 Jumlah serikat pekerja 52 perusahaan
2 Jumlah peraturan perusahaan 168 perusahaan
3 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama(PKB)
50 perusahaan
4 Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit
65 perusahaan
5 Angka sengketa kerja per tahun 75 kasus
41. Terjaminnya hak-hak pekerja.
1 Kepesertaan Jamsostek 19.700 orang
42. Terciptanya penempatan Transmigran
1 Jumlah transmigran yang ditempatkan.
100 KK
43. Menyatukan pemahaman program PUG dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat, organisasi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.
1 Indeks Pembangunan Gender 71%
2 Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
6%
3 Peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang.
10,2%
44. Meningkatnya partisipasi kompetensi ketrampilan organisasi pemerintah masyarakat dan individu.
1 Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
75 desa
2 Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
90 kali
3 Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD.
75 desa
45. Meningkatnya kesejahteraan PMKS/tuna sosial serta tertanganinya korban NAPZA dan penduduk usia lanjut.
1 Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia )
190 orang
2 Cakupan penanganan para penyandang cacat.
428 orang
3 Peningkatan penyuluhan P4GN 250 orang
4 Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat
3.000 orang/kelompok
5 Bimbingan mental sosial bagi PMKS
25 orang
6 Fasilitasi pembinaan anak yatim.
1.500 orang
46. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin
1 Tingkat kemiskinan turun 12%
2 Menbaiknya indek gini 0,2505%
3 Data base keluarga dan keluarga miskin
51 buku
47. Meningkatnya kualitas keluarga
1 Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3
3,2%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
99
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Target
2 Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga
30,44%
48. Mantapnya penanggulangan bencana
1 Peningkatan relokasi lokasi tanah lonsor
5 rumah
2 Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi.
20%
3 Penambahan rambu rambu bahaya, pengeras suara di sepenjang pantai dan togor EWS.
7 unit
4 Peningkatan kualitas SDM 100 orang
49. Mantapnya pengelolaan sarana dan prasarana publik
1 Peningkatan jalur evakuasi 2 km
2 Jumlah sarana Evakuasi 1 unit
50. Terwujudnya peningkatan pengelolaan SDA, perlindungan fungsi lingkungan dan keaneka ragaman hayati.
1 Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun
6 Ha
2 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.
70%
3 Informasi status kerusakan lahan
35%
4 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
65%
5 Pencegahan pencemaran air 60%
6 Rasio ruang terbuka hijau per satu wilayah.
30%
51. Terkelolanya Sumberdaya hutan.
1 Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
17 kecamatan
Jumlah Anggaran Tahun 2012 Misi Tupoksi Rp. 162.538.210.450,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
100
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggung jawaban secara tepat, jelas dan
terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan
pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu
masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya
guna dan berhasil guna.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaporan (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012 disusun sesuai dengan
ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 15 Juni 1999,
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Bantul tahun 2012 adalah memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 dan Sasaran-Sasaran
startegis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
101
yang sesuai dokumenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang diukur melalui formulir
Pengukuran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 29 Tahun 2010.
A. Pengukuran Kinerja.
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana
atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran srategisyang
dtietapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi
pemerintahsebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011-
2015.
Pengukuran kinerja pada tahun 2012 dilaksanakan dengan
membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator
kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator
kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan
tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun
yang direncanakan.
1. Kerangka Pengukuran Kinerja
Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten
Bantul dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun
pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
102
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin
tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan
semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin
rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan
semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana
Atau:
(2 x Rencana ) – Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja
sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran
dengan skala ordinal yaitu :
Tabel III.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
>85 Sangat Berhasil
70<X ≤ 85 Berhasil
55< X ≤ 70 Cukup Berhasil
< 55 Tidak Berhasil
2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”.
Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
103
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan
mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil,
berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap
kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari
setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di
kelompok sasaran tersebut.
Jumlah Indikator untuk setiap kategor x Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah Indikator kinrja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil :77,5
Cukup Berhasil :62,5
Tidak Berhasil :27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala
pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,
cukup berhasil, dan tidak berhasil.
B. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama,
Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja
Secara umum Pemerintah Kabupaten Bantul telah
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 sebagaimana
juga telah ditetapkandalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun
2011 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
104
Perlu diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Bantul dan Penetapan Kinerja (PK)
memiliki target kinerja yang sama sehingga dalam pengukuran
juga sama.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang
telah dicapai pada tahun 2012 yang membandingkan antara target dan
realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per
Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :
1. Sasaran 1
Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur
Pemerintah dan Desa serta Lembaga Pemerintah.
Tabel III.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1 Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3.
59%
58 % 62% 107 Sangat Berhasil
2 Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatan .
36% 48% 100% 208 Sangat Berhasil
3 Peningkatan Disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa.
93 % 100% 92% 92 Sangat Berhasil
4 Peningkatan Disiplin kerja PNS.
96%
100% 98% 98 Sangat Berhasil
5 Pelaksanaan tata laksana perangkat daerah .
58%
100% 75% 75 Berhasil
6 Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
100% 100% 100%
100 Sangat Berhasil
7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
143 % 100% 90,91%, 109,09 Sangat Berhasil
8 Jumlah Fasilitasi Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan.
65 kali 30 Kali 63Kali 210 Sangat Berhasil
9 Meningkatnya tertib administrasi Kecamatan
100% 85% 100% 117.64 Sangat Berhasil
10 Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan desa.
75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 Sangat Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
105
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
11 Frekuensi pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR – RI, DPRD, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lainnya
203 Kali 212 Kali 235 Kali 110,84 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (10x 92,5) / 11 = 84,09 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1 x 77,5 ) / 11 = 7,0 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 1 (satu) sebesar = 91,09
Pada sasaran 1 (satu) terdiri dari 11 (sebelas) indikator
sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-
rata capaian sasaran sebesar 91,09 dengan kategori Sangat
Berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran 1
(satu) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Tingkat pendidikan aparat D3, D4, S1, S2, S3.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 58% terealisir 62%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 107% dengan
kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 62% di atas diperoleh dari data jumlah
pegawai yang berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3 sebanyak
7.299 orang dibanding dengan jumlah keseluruhan pegawai di
Kabupaten Bantul sebanyak 11.807 orang, sehingga terealisir
62%. Jumlah pegawai berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3
sebanyak 7.299 orang tersebut terdiri dari yang berpendidikan
D.III sebanyak 1.118 orang, D.IV sebanyak 91 orang, S1
sebanyak 5.612 orang, S2 sebanyak 477 orang dan S3
sebanyak 1 orang. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah
pegawai yang berpendidikan D3, D4, S1, S2, S3 mencapai
sebanyak 7.297 orang, berarti terjadi peningkatan sebanyak 2
orang pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya kebijakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
106
pemberian kesempatan melanjutkan studi bagi PNS di
Kabupaten Bantul
Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program
dengan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan antara lain:
a. Pembangunan Pengembangan Sistim Informasi
Kepegawaian (SIMPEG).
Kegiatan ini berupa pengelolaan dan peremajaan data
dilaksanakan antara lain mutasi pegawai, kenaikan pangkat,
kenaikan gajiberkala, penambahan/pengurangan jumlah
keluarga, pendidikan , kursus, kursus dan lain sebagainya.
Salah satunya untuk mengetahui tingkat pendidikan
pegawai.
b. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ijin Belajar D-4, S1,
S2, S3/Spesialis).
Disamping memberikan kesempatan PNS untuk tugas
belajar juga memberikan kesempatan kepada PNS untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan
diberikan Ijin Belajar. Pada tahun 2012 PNS yang Tugas
Belajar sebanyak 22 orang dan yang mendapat surat ijin
belajar sebanyak 345 orang.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah mengukur pegawai sesuai dengan tingkat
pendidikan.
2. Jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi
jabatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 48% teralisir sebesar
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 208%
dengan kategori sangat berhasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
107
Realisasi sebesar 100% tersebut diperoleh dari data jumlah
SKPD yang telah diketahui beban kerja dan formasi jabatannya
sebanyak 50 SKPD di banding dengan jumlah seluruh SKPD
sebanyak 50 SKPD sehingga terealisir sebesar 100%. Jika
dbanding dengan tahun 2011 realisasi Jumlah SKPD yang telah
diketahui beban kerja dan formasi jabatan mencapai sebesar
36% berarti terjadi peningkatan 64% pada tahun 2012.
Hal ini disebabkan adanya kerjasama dan peran serta obyek
analisis/SKPD yang dianalisis beban kerja dan formasi
jabatannya. Namun demikian kedepan tetap akan dilaksanakan
bimbingan tehnis analisis beban kerja bagi seluruh SKPD
sehingga analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat lebih
dipahami oleh semua SKPD di Kabupaten Bantul.
Selanjutnya jumlah SKPD yang telah diketahui beban kerja dan
formasi jabatan diharapkan pada akhir RPJMD di tahun 2015
diharapkan dapat tercapai sebesar 100% yaitu sebanyak 56
SKPD.
Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 Program dan
3 Kegiatan, antara lain :
a. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Pelaksanaan Analisis Beban
Kerja.
Kegiatan dilaksanakan dengan metode pengisian kuesioner
dan studi pustaka untuk melakukan analisis beban kerja,
untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan, tingkat
efektifitas dan efisiensi jabatan dan prestasi kerja organisasi
pemerintah. Adapun SKPD yang analisis tersebut yaitu 86
Instansi yang terdiri dari 9 bagian, Setwan, 15 Dinas, 13
LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27 Puskesmas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
108
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan
kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan-Perundang-
Undangan (ABK).
Bentuk kegiatan ini dengan melaksanakan sosialisasi dan
bimbingan teknis penyusunan ABK kepada seluruh SKPD se
Kabupaten Bantul. Sosialisasi dilaksanakan kepada
koordinator di 86 Instansi yang terdiri dari 9 bagian, Setwan,
15 Dinas, 13 LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27
Puskesmas. 86 Instansi yang terdiri dari 9 Bagian, Setwan,
15 Dinas, 13 LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27
Puskesmas
c. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan.
Kegiatan dilaksanakan dengan metode pengisian form
secara online oleh SKPD untuk mengetahui formasi jabatan
dan informasi jabatan pada setiap jabatan yang ada di
masing-masing SKPD. Adapun SKPD yang analisis tersebut
yaitu 86 Instansi yang terdiri dari 9 bagian, Setwan, 15
Dinas, 13 LTD, 4 LT Lainnya, 17 Kecamatan dan 27
Puskesmas.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengukur penataan di bidang formasi jabatan
dan aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur Pemerintah Desa.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100%, teralisir 92%
sebesar maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 92%
dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 92% tersebut diperoleh dari data Jumlah
Aparatur Pemerintah Desa yang disiplin sebanyak 2.193 orang,
sedang yang melanggar sebanyak 203 orang atau 8% dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
109
jumlah keseluruhan Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 2.396
orang. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah Aparatur
Pemerintah Desa desa yang disiplinterealisir sebanyak 1.395
orang atau sebesar 93% dari jumlah keseluruhan Aparatur
Pemerintah Desa sebanyak 1.500 orang, sehingga terjadi
peningkatan sebanyak 798 orang .
Hal ini disebabkan adanya kesadaran akan disiplin jam kerja
meningkat disamping seiring dengan tambahnya populasi
jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang meningkat sebanyak
896 orang. Selanjutnya pada akhir RPJMD di tahun 2015
diharapkan disiplin kerja Aparatur Pemerintah Desa dapat
tercapai sebesar 100%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur tingkat kepatuhan aparatur Pemerintahan Desa
dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Peningkatan Disiplin Kerja PNS.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar
98%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 98%
dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 98% ini diperoleh dari data seluruh PNS se
Kabupaten Bantul yang disiplin sebanyak sebanyak 11.726
orang, sehingga yang melanggar sisanya sebanyak 227 orang
atau sebesar 2% dari jumlah keseluruhan pegawai PNS
sebanyak 11.953 orang.Sedangkan jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi aparat PNS yang disiplin sebanyak 11.875 atau
sebesar 96% dari jumlah keseluruhan aparat PNS di Kabupaten
Bantul yang mencapai sebanyak 12.350 orang.
Sedang sisanya sebanyak 475 orang atau 4% jumlah aparat
PNS yang melanggar. Dengan demikian pada tahun 2012
terdapat peningkatan jumlah aparat PNS yang disiplin sebanyak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
110
624 orang. Hal ini disebabkan kesadaran akan disiplin jam kerja
meningkat
Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kedisiplinan aparatur
desa maupun PNS ke depan adalah dengan mengoptimalkan
dan atau menambah personil aparat pengawasan sehingga
dapat menjangkau ke seluruh wilayah.Selanjutnya pada akhir
RPJMD di tahun 2015 diharapkan disiplin kerja Aparatur
Pemerintah Desa dapat tercapai sebesar 100%.
Indikator sasaran pada point 3 dan 4 di atas dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
Pembinaan Disiplin Aparatur. Kegiatan ini dalam bentuk
melaksanakan sidak/ceking jam kerja.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalahuntuk mengukur tingkat kepatuhan PNS dalam
menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Pelaksanaan Tata Laksana Perangkat Daerah.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar
75%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 75%
dengan kategori berhasil.
Realisasi sebesar 75% diperoleh dari data jumlah kegiatan di
lingkup tatalaksana Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan
di Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak 9 kegiatan dibanding
dengan jumlah seluruh kegiatan dilingkup tata laksana
Perangkat Daerah sejumlah 12 kegiatan sehingga terealisir
sebesar 75%. Adapun sejumlah 9 kegiatan yang telah
terlaksana tersebut yaitu :
Peningkatan kinerja pelayanan publik,
Pelaksanaan forkompanda,
Pengadaan id card,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
111
Sosialisasi tata naskah Dinas,
Pengaturan hari libur,
Pengaturan hari kerja (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Lima Hari Kerja)
Pengaturan pakaian kerja,
Penyusunan SOP.
Reformasi birokrasi.
Sedangkan yang belum terlaksana ada 3 kegiatan antara lain:
Penyusunan SPP,
Pembuatan pola koordinasi,
Budaya kerja
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi pelaksanaan tata
laksana Perangkat Daerah mencapai sebesar 58 % berarti
terjadi kenaikan sebesar 17%. Hal ini disebabkan SDM,
komitmen daerah dan dukungan penganggaran yang optimal
guna terwujudnya tata laksana Perangkat Daerah sesuai aturan
yang berlaku. Selanjutnya pada akhir RPJMD di tahun 2015
diharapkan Pelaksanaan tata laksana Perangkat Daerah
tercapai sebesar 100%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui10 Program dan 10
Kegiatan antara lain :
a. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintahan dengan kegiatan Pelaksanaan Forkumpanda
bentuk kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan
pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan di
bidang aparatur pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan
secara bergiliran baik oleh propinsi maupun 5
kabupaten/kota se Yogyakarta.
b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan
Pengadaan swakelola kartu ID Card PNS. Bentuk kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
112
ini adalah dengan membuat kartu identitas pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan
kegiatan Penyusunan Pedoman SOP. Bentuk dari kegiatan
ini adalah dengan menyusun pedoman SOP.
d. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan SOP.
Bentuk dari kegiatan ini adalah melaksanakan
pendampingan penyusunan SOP kepada seluruh SKPD se
Kabupaten Bantul.
e. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Fasilitasi Pendampingan
Standar Manajemen Mutu (SMM). Bentuk dari kegiatan ini
adalah melaksanakan fasilitasi pendampingan Standar
Manajemen Mutu (SMM) dari Kementrian PAN kepada
beberapa SKPD.
f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan
kegiatan Pengaturan Tata Naskah Dinas. Bentuk dari
kegiatan ini adalah melaksanakan sosialisasi tentang
pedoman tata naskah dinas di Kabupaten Bantul dalam
berbagai kegiatan.
g. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Pengaturan Hari Libur. Bentuk
dari kegiatan ini adalah menyusun edaran tentang hari libur.
h. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Pengaturan Hari Kerja. Bentuk
dari kegiatan ini adalah menyusun edaran tentang
pengaturan hari kerja.
i. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah. Bentuk dari kegiatan ini adalah Pengaturan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
113
Pakaian Kerja. Bentuk dari kegiatan ini adalah menyusun
peraturan pengaturan pakaian kerja.
j. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah
melakukan pembahasan dan penyusunan dokumen Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kabupaten
Bantul.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengukur pelaksanaan ketatalaksanaan
organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
6. Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data jumlah PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 32 kasus,
tertangani sebanyak 32 kasus sehingga tercapai 100%. Bentuk
pelanggaran disiplin pegawai terrsebut terdiri dari kasus
pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 12 kasus dan 20 kasus
perceraian. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini
adalah adanya konseling dari Tim Assesment.
Jika dibanding dengan tahun 2011, jumlah kasus pada tahun
2012 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak
13 kasus atau sebesar 68,42% karena pada tahun 2011 jumlah
kasus hanya sebanyak 19 kasus dan terselesaikan 100% dari
kasus yang ada tersebut. Selanjutnya pada akhir RPJMD di
tahun 2015 diharapkan Penanganan Pelanggaran Disiplin
Pegawai juga tercapai sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
114
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Proses Penanganan
Kasus-Kasus pelanggaran disiplin PNS. Kegiatan ini dalam
bentuk melakukan pembinaan disiplin PNS yang diatur melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin
PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
pemberhentian PNS serta Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang Perkawinan dan Perceraian PNS. Kegiatan ini
dilaksanakan sebagai upaya untuk menertibkan PNS dan
memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalahmengukur efektifitas kebijakan dalam peningkatan disiplin
PNS
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir
90,91%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
109,09% dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi ini tidak tercapai 100% dalam artian tidak berhasil
namun sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
pembentukan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul melakukan efisiensi (miskin struktur kaya
fungsi) karena seharusnya dibentuk kelembagaan sebanyak 55
SKPD namun hanya dibentuk sebanyak 50 SKPD sehingga
urusan yang ada bisa diampu oleh SKPD yang terbentuk
tersebut.
Sedangkan realisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pada
tahun 2012 mencapai sebesar 90,91% tersebut diperoleh dari
data SKPD yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
115
sebanyak 50 SKPD dibanding dengan jumlah SKPD yang
ditetapkan sesuai dengan dengan peraturan pemerintah
Pusat/PP 45 Tahun 2007 sebanyak 55 SKPD sehingga terealisir
sebesar 90,91%.
Jumlah SKPD sebanyak 55 tersebut antara lain:
Setda 1 SKPD.
Setwan 1 SKPD
Dinas 18 SKPD
LTD sebanyak 15 SKPD.
Lembaga lain sebanyak 3 SKPD
Kecamatan sebanyak 17 SKPD
Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kelembagaan.
Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan evaluasi
kelembagaan yaitu dengan studi pustaka, penyesuaian
kebijakan pemerintah Pusat, Analisis Hasil Analisis Beban Kerja
(ABK), perumusan hasil, penyusunan peraturan daerah tentang
kelembagaan suatu organisasi pemerintah dan penyusunan
Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok Dan Fungsi.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalahuntuk mengukur jumlah SKPD yang telah diatur struktural
kelembagaan dan tugas pokok fungsinya.
8. Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 30 kali terealisir
sebanyak 63 kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 210% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah fasilitasi
koordinasi terealisir sebanyak 65 kali, sehingga terjadi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
116
penurunan sebanyak 2 kali, oleh karena pada tahun 2011
pelaksanaan Rapat Muspida Kabupaten Bantul terlaksana
sebanyak 13 kali dan rapat komprehensif terlaksana sebanyak 2
kali sehingga terjadi penurunan sebanyak 2 kali atau sebesar
3,07%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah karena adanya pemahaman dari dinas otonom maupun
vertikal akan arti pentingnya koordinasi untuk pemecahan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 3
Kegiatan antara lain:
a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut :
1) Rapat Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah
(MUSPIDA) dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam
setahun. Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan rapat
koordinasi antar anggota Muspida di Kabupaten Bantul
yaitu Bupati Bantul, Kapolres Bantul, Kejaksanaan Negeri
Bantul, Komandan Kodim 0729 Bantul, Ketua Pengadilan
Negeri, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Wakil Bupati
Bantul dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dalam
rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2) Rakor Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. Kegiatan
ini dalam bentuk sebagai berikut :
Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem)
dilaksanakan sebanyak 1 kali setahun dengan peserta
dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
117
Rapat Koordinasi Rutin Sekretariat Daerah
dilaksanakan sebanyak 48 kali yang dilaksanakan
setiap hari Senin, sehingga sampai akhir tahun telah
terlaksana sebanyak 48 kali rapat dengan peserta dari
semua Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul.
Rapat Komprehensif yang dlaksanakan sebanyak 1
kali, dengan peserta dari Dinas, Badan, Kantor,
Kecamatan, Muspida, Muspika, Puskesmas, UPT
Pendidikan dan Lurah Se Kabupaten Bantul.
b. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah dengan kegiatan Rapat Koordinasi Unsur
Muspika dilaksanakan 1 kali dalam setahun.
Rapat koordinasi ini dengan peserta dari Muspida, Muspika
se Kabupaten Bantul (Camat, Kapolsek, Danramil) dan dinas
terkait. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum/sarana
dalam rangka menciptakan dan menjaga keamanan dan
ketertiban di masyarakat sehingga tercipta stuasi yang
kondusif di Kabupaten Bantul.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah oleh karena dari Bagian Tata Pemerintahan
mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan
di bidang penyelenggaraan pemerintahan
9. Meningkatnya Tertib Administrasi Kecamatan .
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 85% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 117,64%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi tertib administrasi kecamatan sudah mencapai
100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
118
Faktor penentu keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena
adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap pengisian-
pengisian form-form register-register Kecamatan. Dari
keseluruhan 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dari
hasil evaluasi secara keseluruhan sudah tertib pengisiannya
sesuai aturan yang ada.
Indikator sasaran ini dilaksanakan dengan dukungan1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bimbimgan
Tehnis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
pemberdayaan bagi aparat kecamatan dalam mengisi form-form
register di Kecamatan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk
mengukur tingkat ketertiban administrasi kecamatan
10. Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pelatihan
Manajemen Pemerintahan Desa.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 desa terealisir
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti
pelatihan manajemen pemerintahan juga terealisir sebanyak 75
Desa. Selanjutnya sampai dengan akhir tahun RPJMD yaitu
tahun 2015 diharapkan realisasi pelatihan manajemen
pemerintah desa tercapai sebanyak 75 Desa.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya komitmen dari Desa-Desa untuk meningkatkan
pemahaman mengenai manajemen pemerintahan Desa yang
diikuti sebanyak 200 orang pamong Desa dari 75 Desa di
Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
119
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan kegiatan
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen
Pemerintah Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang terdiri
dari Lurah dan Pamong Desa khususnya pemahaman terhadap
perturan perundang-undangan yang mengalami perubahan
secara dinamis dan semakin kompleks, pelaksanan tugas pokok
dan fungsi Lurah dan Pamong Desa.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran untuk
peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat
pemerintah Desa
11. Frekwensi Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden,
Wakil Presiden, Menteri Negara, DPR–RI, DPRD, Departemen,
Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lainnya.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 212 kali terealisir
sebanyak 235 kali, maka nilai capaian ini sebesar 110,840%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 frekuensi palayanan penerimaan kunjungan tamu di
Kabupaten Bantul sebanyak 203 kali, sehingga terjadi
peningkatan sebanyak 32 kali atau sebesar 15,76% pada tahun
2012.
Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir tahun RPJMD Frekwensi
pelayanan penerimaan kunjungan kerja Presiden, Wakil
Presiden, Menteri Negara, DPR–RI, DPRD, Departemen,
Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lainnya
target secara akumulasi diharapkan mencapai sebanyak 1.119
kali.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
120
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini oleh
karena adanyaKomitmen Pemda dalam penerimaan dan
pelayanan terhadap tamu .
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayan administrasi
Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan logistik kantor.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dalam rangka menjalin
hubungan yang baik dengan tamu dari luar, maka diberikan
cinderamata oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur tingkat kunjungan tamu ke Pemerintah
Kabupaten Bantul
2. Sasaran 2
Meningkatnya Transparasi , Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
Tabel III.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1 Turunnya indikasi penyimpangan anggaran.
219 LHP 228 LHP 209 LHP 108,33 Sangat Berhasil
2 Penerapan Systim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD yang menerapkan
- 15 - - -
3 Temuan pemeriksaaan Eksternal yang selesai ditindaklanjuti.
95% 100% 95% 95 Sangat Berhasil
4 Temuan pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti.
95% 100% 94,99% 94,99 Sangat Berhasil
5 SKPD yang telah melaksanakan tata kearsipan
56 SKPD 56 SKPD 56 SKPD 100% Sangat Berhasil
6 Jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD
70Orang 70 Orang 70 Orang 100 Sangat Berhasil
7 Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta.
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
121
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
8 Dialog Interaktif di Radio baik Pemerintah maupun Swasta.
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
9 Frekuensi pelaksanaan public hearing baik di Kecamatan, Desa maupun Dusun.
24 kali 24% 28% 117 Sangat Berhasil
10 Jumlah penyelenggaraan Bantul Ekspo.
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
11 Kesesuaian Program Kerja SKPD dengan RPJMD.
100% 90% 72,53% 80,58 Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (9 x 92,5) /10 = 83,25
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil ) = (1 x 77,5)/ 10 = 7,75
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 (dua) sebesar = 91
Pada sasaran 2 (dua) terdiri dari 11 (sebelas) indikator
sasaran, sebanyak 10 indikator sudah terealisir, namun ada 1
(satu) indikator sasaran indikator sasaran yaitu Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD yang
menerapkan, baru akan dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga
pengukuran kinerja sasaran hanya sebanyak 10 indikator sasaran
dengan nilai capaian rata-rata sasaran sebesar 91 dengan kategori
sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada
sasaran 2 (dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Turunnya Indikasi Penyimpangan Anggaran.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 228 LHP terealisir 209
LHP, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 108,33%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi LHP mencapai 219 LHP sehingga terjadi
penurunan sebanyak 10 LHP atau sebesar 4,56% sehingga
dengan turunnya jumlah LHP dapat diasumsikan/diindikasikan
terjadi penurunan penyimpangan anggaran. Hal ini disebabkan
adanya komitmendari pimpinan SKPD untuk meminimalisir
adanya penyimpangan anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
122
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 4
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistim
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH dengan kegiatan antara lain :
a. Program Pengawasan Internal secara berkala. Kegiatan ini
dalam bentuk pemeriksaan reguler
b. Program Pengawasan kasus pada wilayah pemerintah
dibawahnya. Kegiatan ini adalah dalam bentuk pemeriksaan
kasus.
c. Review laporan Keuangan dan Kinerja Pemda. Kegiatan ini
dalam bentuk Reviu LKPD
d. Evaluasi Kinerja Instansi. Bentuk dari kegiatan ini adalah
dalam bentuk Evaluasi LAKIP SKPD.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur tingkat indikasi penyimpangan anggaran.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
SKPD.
Pada tahun 2012 mentargetkan penerapan SPIP di 15 SKPD,
tetapi penerapan SPIP ini belum terealisir atau belum
disosialisasikan kepada SKPD dan baru akan dilaksanakan pada
tahun 2013.
3. Temuan Pemeriksaaan Eksternal yang Selesai Ditindaklanjuti.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar
95%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 95%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar 95%
diperoleh dari data jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang
telah ditindaklanjuti sebanyak 19 temuan dibanding dengan
jumlah seluruh temuan sebanyak 20 temuan sehingga terealisir
sebesar 95%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
123
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi temuan pemeriksaan
eksternal yang yang ditindaklanjuti dapat terealisir juga sebesar
95%. Data ini diperoleh dari jumlah temuan pemeriksaan
eksternal yang telah ditindaklanjuti sebanyak 37 temuan
dibanding dengan jumlah seluruh temuan sebanyak 39 temuan
sehingga terealisir 95%. Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir
tahun RPJMD realisasi Temuan pemeriksaaan Eksternal yang
selesai ditindaklanjuti diharapkan mencapai sebesar 100%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistim
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
4. Temuan Pemeriksaaan Internal yang selesai ditindaklanjuti.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 94,99%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 94,99% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 94,99% diperoleh
dari jumlah temuan pemeriksaan internal yang telah
ditindaklanjuti sebanyak 607 temuan dibanding dengan jumlah
seluruh temuan sebanyak 639 temuan sehingga terealisir
sebesar 94,99%.
Selanjutnya jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi temuan
pemeriksaan mencapai sebesar 95% berarti terjadi penurunan
sebesar 0,01%. Hal ini disebabkan karena kegiatan tindak lanjut
hasil pengawasan yang optimal dan adanya komitmen dari
pimpinan setiap SKPD untuk tertib administrasi dalam segala
bidang baik pengelolaan keuangan, kepegawaian maupun
pengelolaan barang dan sebagainya sesuai dengan aturan yang
berlaku. Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir tahun RPJMD
realisasi temuan pemeriksaaan Internal yang selesai
ditindaklanjuti diharapakan tercapai sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
124
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH dengan kegiatan antara lain Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pemeriksaan dan Pemutakhiran Data.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran pada point 3
dan 4 di atas adalah agar supaya hasil-hasil pemeriksaan oleh
aparat pemeriksa internal dan eksternal dapat ditindak lanjuti
secara tepat.
5. SKPD yang telah melaksanakan Tata Kearsipan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 56 SKPD terealisir 56
SKPD, maka nilai capaian inikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung
keberhasilan indikator sasaran ini adalah dengan adanya
pembinaan dan diklat bagi petugas arsiparis di Kabupaten Bantul
untuk meningkatkan SDM sehingga dalam pengelolaan tata
kearsipan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi SKPD yang
melaksanakan tata kearsipan sudah terealisir sebanyak 56
SKPD. Jadi pada tahun 2012 belum ada peningkatan jumlah
SKPD yang menerapkan tata kearsipan yang sesuai dengan
aturan.Adapun 56 SKPD tersebut terdiri dari Dinas, Badan,
Kantor, Bagian, Kecamatan dan Pemerintah Desa Se Kabupaten
Bantul.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah dengan kegiatan Pendataan
dan Penataan dokumen/arsip daerah.Wujud dari kegiatan ini
melaksanakan Penataan dan pendataan Dokumen/Arsip Daerah
eks Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul yang kemudian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
125
dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
diharapkan secara fisik arsip dapat diselamatkan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kemampuan dalam tata kearsipan.
6. Jumlah Ketersediaan Petugas Arsip pada SKPD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 70 orang terealisir 70
orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi jumlah ketersediaan petugas arsip pada SKPD
tidak ada peningkatan. Faktor yang mendukung keberhasilan
indikator ini oleh karena adanya peningkatan kesadaran dari
petugas arsiparis terhadap pentingnya dokumen di tingkat SKPD
di Kabupaten Bantul.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 3
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan kualitas
pelayanan informasi arsip daerah dengan antara lain :
a. Penyediaan sarana layanan informasi. Kegiatan berupa
Pameran Kearsipan melalui Bantul Ekspo. Kegiatan ini
merupakan upaya pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya arsip sebagai sumber informasi
b. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah. Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi
kearsipan ke 10 SKPD dan 37 Puskesmas
c. Seleksi arsiparis berprestasi.Kegiatan berupa seleksi
arsiparisse-Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu
arsiparis Kabupaten Bantul untuk tahun 2012 berupa
pemilihan/seleksi terhadap 23 arsiparis se Kabupaten Bantul
dan dipilih 3 orang terseleksi maju ke tingkat Propinsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
126
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kemampuan SKPD dalam mengelola arsip.
7. Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari
data Siaran Taman Gabusan di TVRI mentargetkan siaran
sebanyak 44 kali terealisir 100%. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi siaran terealisir sebanyak 34 kali, berarti terjadi
peningkatan siaran sebanyak 10 kali. Hal ini disebabkan adanya
Komitmen dan koordinasi yang baik antara Pemkab Bantul dan
TVRI Yogyakarta.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Kerjasama Informasi dan
Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah dengan
melaksanakan Siaran Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta yang
ditayangkan setiap hari Selasa malam mulai pukul 20.00-21.00
WIB, dengan tema-tema yg berbeda setiap kali tayang.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk menyebarluasan informasi pemerintahan, pembangunan
dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Dialog Interaktif di Radio, baik Pemerintah maupun Swasta.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% tersebut
diperoleh dari data frekuensi pelaksanaan siaran di radio
pemerintah dan radio swasta target sebanyak 60 kali dalam
setahun terealisir 100%. Adapun realisasi sebanyak 60 kali
tersebut sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
127
Radio Persatuan Bantul dengan tema "Silaturahmi Bupati."
Acara disiarkan setiap hari Sabtu jam 06.00 WIB terlaksana
sebanyak 12 kali.
RRI Stasiun Yogyakarta dengan tema "Bupati Menyapa."
Acara disiarkan setiap hari Selasa jam 07.00 WIB
terlaksana sebanyak 24 kali.
Bantul FM dengan tema "Gerbang Projo Tamansari”
terlaksana sebanyak 24 kali.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi ini sama, juga
terealisir 100%. Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir
RPJMD tahun 2015 juga tercapai sebesar 100%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah koordinasi yang baik antara Pemkab Bantul dan radio
yang terlibat serta materi dialog yang cukup bagus.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi
dan Media Massa dengan kegiatan Kerjasama informasi dan
media massa.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk menyebarluasan Informasi pemerintahan, pembangunan
dan kebijakan Pemda.
9. Frekuensi Pelaksanaan Public Hearing baik di Kecamatan, Desa
maupun Dusun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 24 kali terealisir 28
kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 117%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi publik hearing mencapai sebanyak 24 kali berarti
terjadi peningkatan sebanyak 4 kali atau sebesar 16,16%. Hal ini
disebabkan adanya komunikasi timbal balik yang efektif dan
kontinyu antara masyarakat dan wakilnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
128
Indikator sasaran dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat dengan kegiatan
Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan tokoh
masyarakat/agama.
Kegiatan Hearing DPRD Bantul ini direncanakan dan diharapkan
dapat menjaring permasalahan lebih banyak yang ada di
masyarakat, sekaligus mengupayakan solusi/pemecahan,
kegiatan ini tidak hanya bersifat pasif yakni menerima aduan dari
masyarakat tetapi juga melalui penyerapan dan koordinasi
dengan masyarakat mapun tokoh
masyarakat/agama.Selanjutnya pada tahun 2015 di akhir tahun
RPJMD realisasiFrekuensi pelaksanaan publik hearing secara
akumulasi tercapai sebanyak 120 kali.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
dengan terlaksananya Public Hearing akan semakin banyak
masukan permasalahan yang ada di masyarakat dan
penanganannya/solusinya akan lebih efektif dan bermakna.
Realisasi publik hearing sebanyak 28 kali tersebut sebagai
berikut:
Tabel III.4 Realisasi Public Hearing Tahun 2012
No Tanggal Hal Peserta
1 1-3-2012 Audensi penyelesaian jalan penghubung Kecamatan Pleret-Kecamatan Dlingo yang hancur akibat sejumlah truk yang mengangkut penambangan tanah uruk di Desa Wonolelo
Warga wetan Muntuk,Desa Bawuran dan Wonolelo
2 19-6-2012 Audensi pansus membahas tindak lanjut LHP BPK RI
Arif Haryanto,Ssi, Ary Dewanto,SE, Uminto Giring Wibowo,SE, Basuki Rahmat SE, Dwi Kristiyanto, Timbul Harjono, Yudha P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
129
No Tanggal Hal Peserta
Wibowo, Ichwan Tamrin, Wildan Nafis
3 21-5-2012 Audensi penyelesaian dampak operasi tambak udang oleh PT.Indocor Mbangun Desa
Bupati,Pimpinan DPRD,Pimpinan Komisi B dan C,Ka.BLH,Camat Srandakan,Lurah Poncosari,Pemilik dan Menejemen PT Indocor,Dukuh dan Polgiyat LPMD Dusun Kwaru,perwakilan pemilik lahan terkana dampak tambak udang
4 4-6-2012 Gangguan kebisingan warga masyarakat dari beroperasinya mesin PT.Karisma
Warga masyarakat Miri, Timbulharjo, Sewon, Bantul
5 4-6-2012 Membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang kerajinan tembaga
Kelompok Pengrajin Tembaga Bangun Karya Krapyak Wetan Panjangrejo, Pundong
6 19-6-2012 PKBI Pimpinan DPRD,Pimpinan dan Anggota Komisi D, PKBI
7 22-6-2012 Hearingterkait hasil audit oleh Pusat Belajar Anggaran Bantul
Ketua Pusat Belajar Anggaran Bantul, PimpinanDPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi B dan D
8 22-6-2012 Audensi terkait pelaksanaan Pilurdes Desa Srihardono,Pundong
Pimpinan dan Anggota Komisi A, Pimpinan DPRD, warga Srihardono, Pundong
9 2-7-2012 Kegiatan pengabdian masyarakat KKN mahasiswa UAD
Ka.Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UAD Jln.Gondosuli I Yogyakarta, Pimpinan DPRD,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
130
No Tanggal Hal Peserta
Pimpinan dan Anggota Komisi B, Ka.DKP
10 18-7-2012 Kerjasama paguyuban guru PAUD dengan DPRD
Paguyuban Guru PAUD Kabupaten Bantul dan DPRD
11 18-7-2012 Penjelasan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Tambahan Kesejahteraan Dukuh
Paguyuban Dukuh Trimanunggal Kecamatan Pajangan, Paguyupan Dukuh Pandu Panuntun Kecamatan Dlingo, Pimpinan DPRD, Ka.Bag.Pemdes
12 17-9-2012 Audensi terkait adanya sebuah komunikasi untuk mengatasi isu terhadap waria
Ketua Iwaba, Dinas Sosial, Kesbangpol linmas, Wartawan Media Cetak
13 19-10-2012 Audensi kelompok tani Ikan Mina Mas Parangtritis
Kelompok Tani Ikan Mas
14 2-11-2012 Audensi terkait Keuangan Desa Lurah Desa Guwosari, Pajangan, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi A, Itwilkab, Pemdes, Ka.bag.Hukum
15 6-12-2012 Audensi terkait dengan perlindungan anak
Forum KPA, Pimpinan DPRD, BKKPPKB, Pimp. dan Anggota Komisi D, DinSos, Bag.Hukum
16 6-12-2012 Audensi KNPK Pimpinan DPRD
17 12-12-2012 Audensi terkait baliho di Kabupaten Bantul
Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi B, Ka.Barkah Condro Baskoro Menden Bantul
18 24-1-2012 Dana Bergulir Komisi B, BKK, KPP, PMD, Kantor Pasar
19 26-11-2012 Penyusunan peraturan Daerah Tentang Penanggulangan
BPDB, KPDT, Pus Dal, Kelautan, SAR,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
131
No Tanggal Hal Peserta
Bencana Forum Penanganan Resiko Bencana, Forum Tenaga di Tingkat Kecamatan, Camat, Dinas Sosial
20 17-9- 2012 Bantuan keuangan kepada Partai Politik
Pimpinan dan Anggota DPRD, 9 Parpol, Sekda, Kesbang polinmas, Sekwan, Itwilkab.
21 21 -5- 2012 Pengelolaan dan penyuluhan pendidikan
Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, Sekda, DikDas, DikMenof, Kemenag, Hukum, Karyawan dan ketua (MKKS, SD, SMP, SMA, SMK, MA, PGM, Persatuan wartawan, LSM
22 2 -1-2012 Sosialisasi program kerja karangtaruna
Karangtaruna Kabupaten Bantul
23 8 -3- 2012 Penambangan tanah di Desa Wonolelo
Warga Wetan Munthuk Desa Bawuran Wonolelo
24 30 -8- 2012 Permohonan kerjasama Ikatan Tunanetra Muslim Indonsia, ITMI. Jln.Parangtritis, Bangi, Timbulharjo
25 17 -7- 2012 Workshop pembahasan raperda prakarsa DPRD Kab.Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok
Pimpinan DPRD, Anggota Prakarsa Raperda KTR, Dinas Kesehatan, DikDas, DikMenof, BLH, Bag,Hukum, Ket.Pim. Daerah Muhammadiyah Kb.Bantul, Ket.PC NU Kab.Bantul, Ket. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ket. IPCNU Kab.Bantul, Pim.RS
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
132
No Tanggal Hal Peserta
Panembahan Senopati, Pim.RS PKU Muhamadiyah, Pim.RS Islam Kalimosodo Kab.Bantul
26 12-11- 2012 Public Hearing dalam rangka penyempurnaan draft Raperda Inisiatif DPRD tentang KTR
Tim Inisiator KTR, Kepala DinKes, Kepala DikDas, Kepala DikMenof, Kepala Dinas Perhubungan, Bag.Hukum, BLH, Kepala kantor Satpol PP, Kepala kantor Pemuda dan Olahraga, KONI, Ketua BNN, Ketua MUI, Ketua PP Muhamadiyah, Ketua PC NU, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren, Ketua ikatan Pemuda Muhamadiyah, Ketua IPCNU, Pengurus Dewan Masjid Kab.Bantul
27 6 -12- 2012 Public Hearing Pimpinan DPRD, Anggota Komisi C, Dinas/Instansi Terkait, Sekretariat DPRD, Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang jasa Konstruksi
Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul, 2012
10. Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari
data Jumlah penyelenggaraan Bantul Ekspo target 1 kali
dilaksanakan dalam 1 tahun terealisir 100%. Jika dibanding
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
133
dengan tahun 2011 realisasi ini juga masih mencapai sebesar
100%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya koordinasi yang baik antara panitia dan pihak
yang terlibat dan dukungan media massa.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kerjasama Informasi
dan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan
melaksanakan Bantul Ekspo merupakan agenda rutin Pemkab
Bantul yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Kegiatan ini
telah terbukti mampu menjadi ajang hiburan masyarakat dan
juga media pemasaran hasil produksi masyarakat Bantul.
11. Kesesuaian Program Kerja SKPD dengan RPJMD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90% terelisir 72,5%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 80,58%,
dengan kategori berhasil. Realisasi sebesar 72,53% diperoleh
dari data program kerja SKPDyang sesuai dengan RPJMD
sebanyak 169 program dibandingkan dengan jumlah program
kerja dalam RPJMD sebanyak 233 program sehingg terealisir
72,53%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah
konsistensi SKPD dalam perencanaan program kegiatan
mengacu pada RPJMD. Selanjutnya pada akhir perencanaan
RPJMD tahun 2015 diharapkan realisasi dapat tercapai 100
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan
pembangunan daerah dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
134
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur keseuaian program kerja yang telah tetapkan
dalam RPJMD.
3. Sasaran 3
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah
Tabel III.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1.. Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah‟
62,57% 5,41% 36,88% 682 Sangat Berhasil
2. Rasio PAD terhadap Penerimaan APBD.
10,92% 11,13% 12,45% 112 Sangat Berhasil
3. Rasio PAD terhadap pengeluaran APBD.
11,19% 10,72% 12,99% 121 Sangat Berhasil
4. Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
10 Peraturan
3 Perturan
25 Peraturan
833 Sangat Berhasil
5. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.
3 perda 3 Perda 3 Perda 100 Sangat Berhasil
6. Jumlah Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.
3 Perbub 3 Perbub
3 Perbub 100 Sangat Berhasil
7 Rasio pertumbuhan Belanja Modal.
-3,11 1,32 17,33 1.312 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (7x92.5)/7 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 sebesar = 92,5
Pada sasaran 3 (tiga) terdiri dari 7 (tujuh) indikator sasaran
dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan
kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
135
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 5,41 terealisir 36,88%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 682% dengan
kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 36,88% diperoleh dari data Pendapatan Pajak
dan Retribusi Daerah pada tahun 2012 yang mencapai
Rp.72.363.450.982,50 dikurangi dengan Pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah pada tahun 2011 sebanyak
Rp.52.867.195.234,50 dibanding dengan Pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah pada tahun 2011 sebanyak
Rp.52.867.195.234,50 sehingga terealisir sebesar 36,88%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur intensifikasi dan ektensisifikasi peningkatan
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan
retribusi daerah
2. Rasio PAD terhadap Total Penerimaaan APBD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 11,13% terealisir
sebesar 12,45%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 111,90% dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi capaian sebesar 12,45% diperoleh dari data Jumlah
PAD pada tahun 2012 mencapai sebesar
Rp.166.593.145.905,50 dibanding dengan Penerimanaan
Daerah pada tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp.
1.337.566.093.259,50 sehingga terealisir sebesar 12,45%. Jika
dibanding dengan tahun 2011 rasio PAD terhadap total
penerimaaan APBD tercapai sebesar 10,92% berarti terjadi
peningkatan sebesar 1,54% pada tahun 2012. Selanjutnya
pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 Rasio PAD
terhadap total penerimaaan APBD diharapkan mencapai
sebesar 13,49%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
136
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur intensitas, efektifitas dan trasparansi,
pemungutan sumber –sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Rasio PAD terhadap Total Pengeluaran APBD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 10,71%, terealisir
12,99%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 121%
dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 12,99% diperoleh dari data jumlah PAD pada
tahun 2012 mencapai sebesar Rp.166.593.145.905,50
dibanding dengan jumlah total pengeluaran daerah sebesar
Rp1.282.878.383.296,48 sehingga terealisir sebesar 12,99%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 rasio PAD terhadap total
pengeluaran APBD mencapai sebesar 11,19% berarti terjadi
peningkatan sebesar 1,8% pada tahun 2012. Selanjutnya pada
perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 Rasio PAD terhadap
total pengeluaran APBD diharapkan mencapai sebesar
13,02%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kemapuan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan desentralisasi dengan melihat tingkat
konstribusi pendaapatan asli daerah terhadap total penerimaan
daerah.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada
point 1, 2 dan 3 di atas antara lain:
Adanya proses berkelanjutan dalam penataan peraturan
perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.
Adanya sosialisasi ketentuan dan peraturan perundang-
undangan pajak daerah dan retribusi daerah
Adanya proses berkelanjutan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
137
Indikator sasaran pada point 1, 2 dan 3 di atas dilaksanakan
melalui 1 Program dan 5 Kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan :
a. Operasional Pajak Daerah .
Kegiatan ini dalam bentuk melaksanakan intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
b. Itensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah.
Kegiatan ini dalam rangka untuk mengoptimalkan sumber-
sumber pendapatan daerah khususnya Dana Bagi Hasil
PBB.
c. Pengendalian PAD.
Kegiatan ini dala rangka untuk meningkatkan kapasitas fiskal
daerah dan mempercepat pemasukan PAD sesuai aturan.
d. Peningkatan manajemen investasi daerah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan uang
milik daerah yang sementara belum digunakan.
e. Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Pajak dan Retribusi.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
peninjauan kembali atas peraturan perundang undangan
(Perda dan Perbup) tentang pajak dan retribusi daerah
sebagai akibat munculnya perundang undangan yang baru.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan Desentralisasi dengan melihat tingkat
konstribusi pendapatan asli daerah terhadap total
penerimaan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
138
4. Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah.
Pada tahun 2012 mentargetkan mentargetkan sebanyak 3
Peraturan terealisir sebanyak 25 Peraturan, maka nilai capaian
ini sebesar 833% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah Peraturan
tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tercapai
sebanyak 10 peraturan berarti terjadi peningkatan sebanyak 15
Peraturan pada tahun 2012.
Adapun realisasi sebanyak 25 Peraturan tentang Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah antara lain:
a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.
b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Restoran.
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 TentangTata Cara Pengelolaan Pajak dan
Hiburan.
d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Reklame.
e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak
Penerangan.
f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral
Bukan Logam.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
139
g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir.
h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air
Tanah.
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang
Burung Walet.
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 03
Januari 2012 Tentang Ijin Pernyelenggaraan Reklame.
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 04
Juni 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran PBB.
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2012 tanggal 04
Juni 2012 Tentang ata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberataan PBB.
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 23
Juli 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran PBB.
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 23
Juli 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan PBB.
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2012 tanggal 23
Juli 2012 Tentang Tata Cara Pengurangan PBB.
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 23
Juli 2012 Tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis.
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2012 tanggal 17
Juli 2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi
Administrasi PBB.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
140
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 30
Juli 2012 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak.
s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2012 tanggal 24
September 2012 Tentang Insentif Pajak Daerah.
t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatebn
Bantul Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Bantul.
u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 27
Juli 2012 Tentang
v. Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 tahun
2011 tentang Hibah
w. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2012 tanggal 27
Juli 2012 Tentang
x. Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 779 tahun
2011 Tentang Bantuan Sosial
y. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tanggal 21
Desember 2012 Tentang Tentang Kebijakan dan Pedoman
Pelaksanaan APBD Tahun 2013
z. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2012 tanggal 21
Desember 2012 Tentang Standarisasi Harga Barang dan
Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul .
å. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengamanan Pencatatan dan Pendokumentasian
Barang Milik Daerah.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya perubahan peraturan perundang undangan dan
peraturan baru dari Pemerintah Pusat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
141
Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3
Program dan 6 Kegiatan. Program tersebut antara lain :
a. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Standar Satuan Harga .
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan telah disusun dan
ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang standarisasi
harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul
sebagai pedoman SKPD melaksanakan kegiatan tahun
2013.
2) Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan
APBD.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan telah disusun dan
ditetapkan standar Peraturan Bupati Bantul tentang
kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten
Bantul TA 2013.
3) Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
Kegiatan ini dalam bentuk menyusun Peraturan Bupati
Tentang Pengelolaan Belanja Bantuan sosial dan belanja
hibah.
b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan
kegiatan sebagai berikut :
1) Regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Pajak dan Retribusi.
Kegiatan ini dalam bentuk peninjauan kembali atas
peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup) tentang
Pajak dan Retribusi Daerah sebagai akibat munculnya
perundang-undangan yang baru (UU Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah).
2) Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
142
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan telah disusun dan
ditetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
c. Program Pengelolaan Barang Daerah dengan kegiatan
Pengamanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Barang
Milik Daerah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan
pengamanan atas Barang Milik Daerah dengan Peraturan
Bupati.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan
keuangan daerah dan aset daerah.
5. Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun.
Pada Tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3 Perda terealisir 3
Perda, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahum
2011 realisasi Jumlah Perda tentang APBD yang ditetapkan
juga terealisir sebanyak 3 Perda.
Adapun realisasi sebanyak 3 Perda pada tahun 2012 sebagai
berikut:
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2012
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012
Tentang APBD Tahun Anggaran 2013.
Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program
dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
143
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD .
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan
ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda
tentang APBD TA. 2013.
b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan
ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda
tentang Perubahan APBD Tahun 2013.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD.
6. Jumlah Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam
1 tahun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3 Peraturan Bupati
terealisir sebanyak 3 Peraturan Bupati, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat
berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Jumlah
Peraturan Bupati tentang APBD yang ditetapkan juga terealisir
sebanyak 3 Peraturan Bupati.
Realisasi Peraturan Bupati pada tahun 2012 sebagai berikut :
Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2012 Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2011.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2012 Tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 Tentang
Penjabaran APBD Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
144
Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program
dan 3 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan disusun dan
ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati menjadi
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. TA. 2013.
b. Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan
APBD.
Bentuk kegiatan ini dengan menyusun Rancangan Peraturan
Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan APBD TA. 2012.
c. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Bentuk dari kegiatan ini adalah menyusun Draft Peraturan
Bupati dan ditetapkannya dokumen tersebut menjadi
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD TA. 2011 serta neraca akhir tanggal 31
Desember 2011.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur ketepatan waktu dalam penetapan APBD.
7. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal.
Pada Tahun 2012 mentargetkan sebesar 1,32% terealisir
17,33%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
1.312% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
17,33% diperoleh dari data Jumlah belanja modal pada tahun
2012 sebesar Rp.140.106.752.810,00 dikurangi jumlah belanja
modal tahun 2011 sebesar Rp.119.417.030.209,00 dibanding
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
145
dengan jumlah belanja modal tahun 2011 sehingga terealisir
sebesar 17,33%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengetahui jumlah belanja modal yang diadakan oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Sasaran 4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Tabel III.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1 Terwujudnya tertib administrasi ketatausahaan, persuratan dan kearsipan.
100% 100% 100,2% 100,2 Sangat Berhasil
2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
3,06% 74% 73,19 98,91 Sangat Berhasil
3 Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melaluiPenanganan PengaduanMasyarakat.
15% 20% 18,18%/ 90,91 Sangat Berhasil
4. SKPD yang menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
5. Cakupan penerbitan KTP ber NIK.
90% 100% 90% 90 Sangat Berhasil
6. Cakupan penerbitan Akta 0 – 1 tahun
91,38% 100% 91,62% 91,62 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (6x92,5)/6 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 sebesar = 92,5
Pada sasaran 4 (empat) terdiri dari 6 (enam) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran
kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Terwujudnya Tertib Administrasi Ketatausahaan, Persuratan
dan Kearsipan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
146
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir
100,2%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100,2% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
100,2% diperoleh dari data jumlah surat masuk dan keluar yang
terkendali sebanyak 17.878 buah dibanding dengan rencana
jumlah surat masuk dan keluar sebanyak 17.850 buah sehingga
terealisi sebesar 102,2%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi tertib administrasi
ketatausahaan, persuratan dan kearsipan mencapai sebesar
100% berarti terjadi peningkatan sebesar 2% pada tahun 2012.
Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi tertib
administrasi ketatausahaan, persuratan dan kearsipan
diharapkan tetap dapat tercapai sebesar 100%.
Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini
antara lain:
Kemampuan SDM meningkat .
Sarana dan prasarana memadahi.
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan SKPD.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa
surat menyurat.
Bentuk dari kegiatan ini antara lain :
a. Menerima, mencatat, mengendalikan dan menyampaikan
surat masuk ke tujuan sesuai disposisi pimpinan dan
menyampaiakan ke tujuan sesuai disposisi.
b. Memberikan nomor surat keluar.
c. Menyampaikan surat-surat masuk dari Pos/Caraka ke
alamat tujuan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
147
d. Melayani konfirmasi/penelusuran surat/penemuan kembali
surat.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur tingkat ketertiban administrasi ketatausahaan
dan kearsipan di Bagian Umum.
2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 74% terealisir sebesar
73,19%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
98,90% dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 73,19 % diperoleh dari data jumlah nilai 14
unsur IKM dari seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) sebesar
2.267,87 x 0,071x 25 dibanding dengan Jumlah Unit Pelayanan
Publik sebanyak 55 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang
melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat.
Adapun 55 SKPD tersebut terdiri dari 27 Puskesmas, 17
Kecamatan dan 11 Dinas/LTD yang secara langsung telah
menerapkan IKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit
pelayanan tersebut yang semula dikerjakan oleh Bagian
Organisasi. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015
realisasipenyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
diharapkan dapat tercapai sebesar 74%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan
anggaran yang memadahi.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah dengan kegiatan
Penyusunan IKM di Unit Pelayanan. Bentuk dari kegiatan ini
adalah melaksanakan analisis dengan berbasis data quisioner
dengan sampel beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
148
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP)
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penanganan
Pengaduan Masyarakat.
Pada tahun 2012 mentargetkan ini sebesar 20% terealisir
18,18%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
90,91% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
18,18% diperoleh dari data Jumlah Unit Pelayanan Publik yang
sudah dilakukan penyusunan Indek Pengaduan Masyarakt
(IPM) sebanyak 10 Unit Pelayanan Publik (UPP) dibanding
dengan Jumlah keseluruhan Unit Pelayanan Publik (UPP)
sebanyak 55 Unit Pelayanan Publik (UPP) sehingga terealisir
sebesar 18,18%.
10 Unit Pelayanan Publik (UPP) tersebut di atas terdiri dari
Dinas Perijinan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul,
Kecamatan Banguntapan, Puskesmas Piyungan, Kecamatan
Kasihan, Kecamatan Sewon, Puskesmas Sewon II, Kecamatan
Piyungan dan Kecamatan Pundong. Sedangkan Jumlah Unit
Pelayanan Publik (UPP) sebanyak 55 Unit Pelayanan Publik
(UPP) terdiri dari 27 Puskesmas, 17 Kecamatan dan 11
Dinas/LTD yang secara langsung Penerapan IPM sudah
dilaksanakan secara mandiri.
Faktor yang mendukung keberhasilan dari indilator sasaran ini
karena adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi
peningakatan kualitas pelayanan publik melalui penanganan
pengaduan masyarakat diharapkan dapat tercapai sebesar
38% atau di 19 SKPD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
149
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan
Peningkatan pelayanan masyarakat (Penyusunan Indek
Kepuasan Masyarakat). Bentuk dari kegiatan ini adalah:
a. Melakukan analisis data dengan berbasis data.
b. Membuat janji perbaikan pelayanan oleh unit pelayanan
publik .
c. Penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan kepada
SKPD terkait.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran
adalahuntuk mengukur kemampuan UPP (Unit Pelayanan
Publik) dalam menangani pengaduan masyarakat.
4. SKPD yang menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nlai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% tersebut
diperoleh dari data jumlah SKPD pengampu Standart Pelayanan
Minimal (SPM) di Kabupaten Bantul yang telah menerapkan
SPM sebanyak 19 SKPD dibanding dengan SKPD pengampu
SPM sebanyak 19 SKPD sehingga teealisir 100%.
Dalam SPM tersebut terdapat 15 urusan yang telah diampu oleh
SKPD, yaitu :
a. Urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan .
b. Urusan Lingkungan Hidup diampu oleh Badan Lingkungan
Hidup.
c. Urusan Pemerintahan Dalam Negeri diampu oleh beberapa
SKPD antara lain:
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
150
2) Kantor Kesbangpolinmas .
3) Kantor Sauan.Polisi Pamong Praja
4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
d. Urusan Sosial diampu Dinas Sosial.
e. Urusan Ketahanan Pangan diampu Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3).
f. Urusan Layanan Terpadu bagi Perempuan Anak Korban
Kekerasan diampu oleh Badan Kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BKKPP dan KB).
g. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diampu
oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPP dan KB).
h. Urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan Dasar.
i. Urusan Ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Tenaga dan
Transmigrasi.
j. Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang diampu oleh
beberapa SKPD antara lain:
1) Dinas Sumber Daya Air.
2) Dinas Pekerjaan Umum.
3) Bagian Administrasi Pembangunan.
4) Dinas Perijinan.
k. Urusan Perumahan Rakyat diampu olehDinas Pekerjaan
Umum
l. Urusan Komunikasi dan Informatika diampu oleh
1) Kantor Pengolahan Data Elektronik
2) Bagian Humas
m. Urusan Kesenian diampu oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
151
n. Urusan Perhubungan diampu Dinas Perhubungan.
o. Urusan Penanaman Modal diampu Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan Koperasi.
Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini
adalah :
Komitmen SKPD pengampu SPM termasuk
penganggarannya.
Terintegrasnya indikator SPM dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran.
Dalam rangka pemantauan pelaksanaan SPM di tingkat SKPD
dilakukan bimbingan, sosialisasi dan koordinasi secara intensif
oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.
Penerapan SPM di Kabupaten Bantul jika dibanding dengan
tahun 2011 masih dilaksanakan oleh 19 SKPD oleh karena
belum ada penambahan urusan baru dari Pemerintah Pusat.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2
Kegiatan yaitu :
a. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur
Pemerintah, dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pencapaian SPM.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melakukan fasilitasi
dan koordinasi dengan SKPD pengampu SPM yang
diwadahi dalam Sekber SPM Kabupaten Bantul.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan kegiatan Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan
(Bimtek E Costing SPM).
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
bimbingan tehnis kepada seluruh SKPD pengampu SPM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
152
(sebanyak 19 SKPD) serta melaksanakan pendampingan
dalam penyusunan E Costing SPM.
Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi
menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan
dapat tercapai sebesar 100% juga.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur penerapan SPM oleh SKPD pengampu
SPM.
5. Cakupan Penerbitan KTP ber NIK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir
90%,maka nilai capain indikator sasaran ini sebesar 90%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar
90% diperoleh dari data jumlah penduduk yang memilliki KTP
Ber NIK pada tahun 2012 sebanyak 703.498 jiwa dibanding
dengan jumlah penduduk pada yang wajib KTP (>17 tahun atau
pernah/sudah nikah sebanyak tahun 2012 sebanyak 781.665
jiwa sehingga terealisir sebesar 90%.
Jika dibanding tahun 2011 realisasi cakupan penerbitan KTP
ber NIK terealisir sebesar 90% yang diperoleh dari data Jumlah
penduduk yang memilliki KTP Ber NIK pada tahun 2011
sebanyak 679.188 orang dibanding dengan jumlah penduduk
pada tahun 2011 yang wajib KTP (>17 tahun atau pernah/sudah
nikah sebanyak 754.654 orang, sehingga terealisir sebesar
90%. Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi
cakupan penerbitan KTP ber NIK diharapkan dapat tercapai
sebesar 100%.
Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% karena :
Konversi dari program SIMDUK ke SIAK ada penduduk yang
tercecer sehingga penduduk tidak ber NIK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
153
Sistim SIMDUK yang terpusat dengan dengan
Kabupaten/Dinas sehingga data tidak terjamin
keamanannya.
Kurangnya kesadaran penduduk yang berusia di atas 60
tahun (KTP seumur hidup) untuk mengganti KTP yang ada
Nomor Induk Kependudukannya(NIK).
Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas adalah
perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten baik secara moril
maupun materi untuk melakukan penyuluhan kepada
masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan
dan pencatatan peristiwa yang penting dan mudahnya prosedur
pengurusan Pencatatan Sipil sampai tingkat RT.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 4
kegiatan Program tersebut yaitu Program Penataan Administrasi
Kependudukan dengan kegiatan antara lain :
a. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah penyusunan data
kependudukan dan arsip capil secara Sistematis secara
sehingga tersedianya data laporanAdministrasi
kependudukan dan capil yang valid
b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan.
Bentuk dari kegiatan ini yaitu terlayaninya masyarakat di 17
Kecamatan dengan menggunakan Aplikasi SIAK yaitu
berupa pelayanan KK dan KTP dan mutasi penduduk tahun
2012. Pelayanan Pendaftaran Penduduk tahun 2012 sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
154
Tabel III.7 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun 2012
No Pelayanan Jumlah
(eks)
1. KTP 94.282
2. Kartu Keluarga 67.695
3. Surat Keterangan Pindah 4.760
4. Surat Keterangan Pindah Datang 6.258
5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara
53
6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara
6
8. Surat Keterangan Kependudukan 1
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013
c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah sosialisasi atau penyuluhan
di 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul tentang arti
pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan
peristiwa penting dan mudahnya prosedur pengurusan
pencatatan sipil.
d. Pelaksanaan Perekaman E–KTP.
Pelaksanaan perekaman E-KTP di 17 kecamatan.
Perekaman E-KTP mobile untuk penduduk jompo, cacat
mental, dan cacat permanen. Pendistribusian E-KTP yang
telah dicetak oleh Pemerintah Pusat .
Hasil perekaman sesuai quota dari pemerintah pusat wajib
KTP sebesar 643.779 orang yang telah melakukan
perekaman sebanyak 609.162 orang dengan prosentase
94,62%, sedangkan KTP Elektronik yang sudah jadi dan
telah didistribusikan kepada masyarakat sampai Desember
2012 sebanyak 455.958 eksemplar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
155
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur jumlah kepemilikan KTP bagi penduduk
Kabupaten Bantul dalam rangka Tertib Adminduk.
6. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0 – 1 tahun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir
91,62%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
91,62% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
91,62% tersebut diperoleh dari data Jumlah penduduk usia 0-1
tahun yang memilki akta kelahiran pada tahun 2012 sebanyak
8.088 jiwa dibanding dengan jumlah seluruh penduduk usia 0 –
1 tahun pada tahun 2012 sebanyak 8.828 jiwa.
Jika dibanding tahun 2011 cakupan penerbitan akta kelahiran
anak 0 – 1 tahun terealisir sebesar 91,38% yang diperoleh dari
data jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memilki akta
kelahiran pada tahun 2011 sebanyak 8.527 jiwa dibanding
dengan jumlah seluruh penduduk usia 0 – 1 tahun pada tahun
2011 sebanyak 9.331 jiwa, sehingga terealisir sebesar 91,38%
berarti terjadi peningkatan sebanyak 0,24% pada tahun 2012.
Selanjutnya di akhir tahun RPJMD tahun 2015 realisasi cakupan
penerbitan akta kelahiran anak 0 – 1 tahun diharapkan dapat
tercapai sebesar 100%. Realisasi indikator sasaran ini tidak
tercapai 100% disebabkan permasalahan yang dihadapi antara
lain:
a. Pemahaman masyarakat tentang Sistem, Prosedur, dan
Biaya Pengurusan Akta masih kurang sehingga masih ada
Penduduk Bantul yang enggan mengurus akta sendiri dan
menggunakan jasa pihak ketiga akibatnya pemohon
terbebani biaya.
b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
156
c. Sumber daya manusia yang ada terbatas sehingga tidak
bisa menjangkau pelayanan di tingkat desa.
Upaya pemecahan terhadap permasalahan di atas adalah
perlunya dukungan Pemerintah Kabupaten baik secara moril
maupun materi untuk melakukan penyuluhan kepada
masyarakat tentang arti pentingnya Administrasi Kependudukan
dan pencatatan peristiwa yang penting dan mudahnya prosedur
pengurusan Pencatatan Sipil sampai tingkat RT.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 4
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan
Administrasi Kependudukan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.
Pendataan Anak Balita umur 0-1 Tahun yang belum memiliki
Akta kelahiran dengan melakukan Koordinasi dengan
Puskesmas yang ada di 17 kecamatan dan BKKPPKB telah
terdata untuk tahap pertama khusus anak dari keluarga yang
kurang mampu (Gakin) yang tahun kelahirannya dari tahun
2007 sampai dengan 2012 sejumlah 2.838 anak.
Dengan pendataan tersebut akan ditindak lanjuti dengan
kegiatan di tahun 2013 nanti dengan pengurusan
administrasi kependudukan bagi warga miskin berupa
pelaksanaan penetapan pencatatan kelahiran yang
melampui batas waktu 1 (satu) tahun secara kolektif dengan
sidang keliling dan penerbitan kutipan akta kelahiran di
Kabupaten Bantul.
b. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan.
Penyusunan data kependudukan dan arsip capil secara
sistematis sehingga tersedianya data laporan administrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
157
kependudukan dan capil yang valid, adapun hasil data
administrasi kependudukan sebagai berikut :
Data kependudukan Kabupaten Bantul
Jumlah Penduduk : 990.414
- Laki-laki : 490.785
- Perempuan : 499.629
Jumlah wajib KTP : 717.594 WKTP
c. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Kependudukan.
Keluaran kegiatan ini adalah terlayaninya masyarakat di 17
Kecamatan dengan menggunakan Aplikasi SIAK. Kegiatan
ini berupa pelayanan akta-akta catatan sipil tahun 2012
Adapun pelayanan akta capil tahun 2012 sebagai berikut :
Tabel III.8 Pelayanan Akta Catatan Sipil Tahun 2012
No Uraian Jumlah
(eks)
1. Akta Kelahiran
a. Umum
b. Terlambat
7.993
3.629
2. Akta Perkawinan
a. Umum
b. Terlambat
181
2
3. Akta Perceraian
a. Umum
b. Terlambat
30
5
4. Akta Kematian
a. Umum
b. Terlambat
647
3.595
5. Perubahan Nama 28
6. Pengangkatan Anak 10
7. Pengesahan Anak 1
8. Pengakuan Anak 0
9. Ganti Kelamin 1
10. Salinan Akta 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
158
No Uraian Jumlah
(eks)
11. Surat Keterangan
a. Surat Keterangan Persetujuan Pencatatan terlambat
b. Surat Tanda Bukti Pelaporan
c. Belum Nikah
d. Pencatatan Kelahiran di LN
e. Pencatatan Perkawinan di LN
f. Pembatalan Akta Lahir
2.670
0
123
0
2
0
12. Surat Pengantar ke PN Akta Terlambat 179
13. Kutipan II Akta Kelahiran 444
14. Kutipan II Perkawinan 9
15. Legalisasi 22.326
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013
Tercetaknya Blangko Security (Register Akta dan Kutipan
Akta) sejumlah kutipan akta 8.800 lembar, register akta 225
buku.
d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Bentuk dari kegiatan ini adalah sosialisasi atau penyuluhan
di 17 Kecamatan tentang arti pentingnya administrasi
kependudukan dan pencatatan peristiwa penting dan
mudahnya prosedur pengurusan Pencatatan Sipil, serta
terlaksananya siaran radio di Bantul Radio sebanyak 12 kali.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur jumlah kepemilikan akte kelahiran bagi anak
usia 0-1 tahun dalam rangka tertib adminduk.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
159
5. Sasaran 5
Penyingkatan Waktu Penyelesaian Ijin
Tabel III.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Penyelesaan Ijin Rata-rata pertahun
9.300 ijin 9.790 Ijin 5.089 ijin 52 Tidak Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = (1x92,5/1) = 27,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 5 = 27,5
Pada sasaran 5 (lima ) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 27,5 dengan
kategori tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada
sasaran 5 (lima) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Penyelesaan Ijin Rata-Rata Pertahun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 9.790 ijin terealisir
sebanyak 5.089 ijin, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 52 % dengan kategori tidak berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi Penyelesaan Ijin Rata-rata
pertahun mencapai sebanyak 9.300 ijin, berarti terjadi
penurunan sebanyak 4.211 ijin pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan antara lain :
Sesuai Perda Kab. Bantul no 16 tahun 2010 Penetapan ijin
los kios ditetapkan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.
Sesuai Perda Kab. Bantul no 04 tahun 2010 Penetapan ijin
kesehatan sebagian ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
Ijin gangguan (HO) yang sebelumnya harus diperpanjang
setiap satu tahun (untuk ijin sementara) dan lima tahun
mulai tahun 2011 ijin HO hanya diterbitkan satu kali untuk
selama tidak ada perubahan usaha. sehingga mengalami
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
160
penurunan jumlah penerbitan yang berasal dari
perpanjangan ijin HO.
Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Penyelesaian Ijin Per
Tahun.
Kegiatan ini dalam bentuk pemberian pelayanan perijinan yang
dimulai dari permohonan izin masuk di Costumer Service
(Bidang Pelayanan Informasi) diverifikasi, jika berkas tidak
lengkap dikembalikan, berkas lengkap diterima.
Selanjutnya masuk di bidang Pendataan dan Penetapan,
diverifikasi administrasi lanjutan, dilaksanakan pengecekan
lokasi (lapangan) setelah ada persetujuan Tim berkas lengkap
benar dan hasil cek lokasi dengan persetujuan lengkapdan
benar, selanjutnya ditetapkan untuk selanjutnya diverifikasi
ulang oleh Bidang Wasdal untuk penyerahan hasil Surat Ijin
yang telah diterbitkan ke pemohon atau sesuai SOP dan
prosedur pelayanan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah untuk
Percepatan pelayanan perijinan menggambarkan kualitas
pelayanan publik yang baik.
6. Sasaran 6
Penyelesaian Waktu Penyelesaian Pengaduan
Tabel III.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Penyelesaian Pengaduan pengaduan
21 20 Pengadu
17 Pengadu
115 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (1x92,5 /1) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 6 = 92,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
161
Pada sasaran 6 (enam) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 dengan
kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada
sasaran 6 (enam) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Penyelesaian Pengaduan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 pengaduan
terealisir sebanyak 17 pengaduan, maka nilai capaian ini
sebesar 115% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi pengaduan mencapai 21
pengaduan, berarti terjadi penurunan sebanyak 4 pengaduan
pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya ketelitian dalam
pencermatan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
dan meninimalisir intervensi dari pemohon sehingga mampu
memperkecil jumlah pengaduan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Penyelesaian
Pengaduan. Wujud dari kegiatan ini adalah Pengadu
menyampaikan pengaduan secara tertulis melalui surat/email ke
Dinas Perijinan, masuk kawuningan Kepala Dinas dan
didisposisi ke Bidang Wasdal/Seksi Pengaduan, Seksi
Pengaduan/Bidang Wasdal mengadakan koordinasi dengan
Dinas Instansi terkaait dilanjutkan cek lokasi, diadakan
koordinasi antara tim, pengadu dan yang diadukan, apabila
memerlukan pemeriksaan lebih lanjut diserahkan ke instansi
terkait, Dinas Perijinan/Instansi terkait menyampaikan
hasil/kesimpulan cek di lapangan ke pengadu/yang diadukan
secara lisan atau tertulis (surat).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
162
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan jumlah pengaduan menurun sebanyak 10 pengadu.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kecepatan pelayanan/penyelesaian pengaduan
semakin cepat penyelesaian pengaduan menggambarkan
kualitas pelayanan publik yang baik.
7. Sasaran 7
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Tabel III.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Keberhasilan pelayanan. 81,88 75,60
75,10 99,34 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 7 = 92,5
Pada sasaran 7 (tujuh) terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran
dengan nilai rata-ratacapaian sasaran sebesar 92,5 dengan
kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada
sasaran 7 (tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Keberhasilan Pelayanan.
Pada tahun 2012 mentargetkan nilai keberhasilan pelayanan
perijinan sebesar 75,60 terealisir sebesar 75,10 maka nilai
capaian ini sebesar 99,34% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini
karena adanya adanya respon positif pemohon terhadap
pelayanan perijinan dan sosialisasi yang optimal kepada
masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
163
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi nilai keberhasilan
pelayanan mencapai sebesar 81,88 berarti terjadi penurunan
sebesar 6,78 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan responden
untuk tiap periode survey tidak tetap sehingga tidak
melihat/mengetahui penyempurnaan yang telah dilakukan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui melalui 1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Pengelolaan Perijinan dengan kegiatan Keberhasilan
Pelayanan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memberikan Kuisioner
kepada pemohon (baru) yang datang ke Dinas Perijinan atau
pemohon lama disampaikan di tempat usahanya, kuisioner yang
telah di isi pemohon dikembalikan kemudian di rekap di bidang
wasdal, dianalisis mengacu peraturan perundang-undangan
yaitu Kepmen PAN No: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan nilai keberhasilan pelayanan tercapai sebesar
75,67.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),
semakin tinggi nilai pelayanan berarti kualitas pelayanan
terhadap publik semakin baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
164
8. Sasaran 8
Terciptanya Kepastian Hukum dan Ketertiban Masyarakat
Tabel III.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disusun berupa Raperda menjadi perda.
23 Perda 25 Perda 24 Perda 96 Sangat Berhasil
2. Menurunnya penyakit masyarakat
127,77% 15% 15,79% 94,73 Sangat Berhasil
3. Menurunnya pelanggaran Perda
37,38% 10 % 13,63% 63,70 Cukup Berhasil
4. Capaian penyelesaian hukum
100%
100%
100% 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3x 92,5) / 4 = 69,38
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil ) = ( 1x62,5) /4 = 15,63
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 8 = 85,01
Pada sasaran 8 (delapan) terdiri dari 4 (empat) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 85,01
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 8 (delapan) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah disusun berupa
Raperda menjadi Perda.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 25 Perda terealisir 24
Perda, maka nila capaian indikator sasaran ini sebesar 96%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi jumlah produk hukum daerah berupa Perda
mencapai sebanyak 23 Perda, berarti sampai dengan tahun
2012 jumlah Perda telah tercapai sebanyak 47 Perda dari target
di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 125 Perda.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
165
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah kerjasama antar SKPD dengan Bagian Hukum dalam
Pembahasan Raperda.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan dengan kegiatan Legislasi Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini merupakan
kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah menjadi
Perda dengan melalui tahapan mulai dari penyusunan draft
yang bisa diambil dari aturan diatasnya maupun kearifan lokal
dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat hingga pembahasan
dengan legislatif sampai tahap penetapan menjadi peraturan
daerah.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur terwujudnya produk hukum daerah yang
berupa Perda.
2. Menurunnya Penyakit Masyarakat.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 15% terealisir sebesar
15,79%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
94,73%dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
15,79% diperoleh dari data jumlah pelanggar penyakit
masyarakat tahun 2012 sebanyak 80 pelanggar dikurangi
dengan jumlah pelanggar penyakit masayarakat tahun
2011sebanyak 95 pelanggar dibanding dengan jumlah
pelanggar penyakit masyarakat tahun 2011 sehingga terealisir
sebesar 15,79%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator
sasaran antara lain:
Meningkatnya kerjasama lintas sektor.
Meningkatnya kemampuan penyelidikan dan penyidikan.
Tersedianya dukungan anggaran dan sarana operasi pekat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
166
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pemeliharaan
Kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan
kegiatan operasional penegakan perda.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan penurunan penyakit masyarakat dapat tercapai
sebesar 25%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
dengan semakin kecilnya penyakit masyarakat, maka
ketentraman dan ketertiban semakin kondusif.
3. Menurunnya Pelanggaran Perda.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 10% terealisir sebesar
13,63%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
63,70% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi sebesar
13,63% tersebut diperoleh dari data jumlah pelanggar perda
tahun 2012 sebanyak 133 pelanggar dikurangi jumlah pelanggar
perda tahun 2011 sebanyak 154 pelanggar dibanding dengan
jumlah pelanggar tahun 2011 sehingga terealisir sebesar
13,63%. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran
antara lain:
Meningkatnya kualitas penyidik.
Meningkatnya kerjasama antar dinas instansi.
Indikator sasaran pada point 2 dan 3 di atas dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak
kriminal dengan kegiatan operasional penegakan perda.
Kegiatan ini secara merupakan kegiatan operasi penegakan
perda baik secara yustisi maupun non yustisi. Dalam operasi
non Yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah setelah
diperiksa petugas tidak tidak dilanjutkan proses persidangan di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
167
Pengadilan Negeri tetapi cukup dibina oleh petugas Sat Pol. PP.
Sedangkan dalam operasi yustisi, terhadap pelanggaran Perda
setelah dilakukan penyidikan kemudian dilanjutkan proses
persidangan di Pengadilan Negeri.
Dengan dilaksanakannya operasi penegakan diharapkan dapat
menumbuhkan efek jera kepada pelannggar sehingga
pelanggaran dapat diminimalisir. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan penurunan
pelanggaran Perda tercapai sebesar 15%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui ketaatan masyarakat terhadap Perda/Perbub
yang berlaku.
Penegakan Perda yang dilaksanakan melalui operasi Yustisi
dan non Yustisi pada tahun 2012 sebagai berikut:
Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Retribusi Ijin Gangguan.
Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.
Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan pelarangan
Penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.
Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung.
Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pajak Daerah.
Perda Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di lingkungan Sungai
dan pesisir.
4. Capaian Penyelesaian Hukum.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
168
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasl. Realisasi sebesar 100% tersebut
diperoleh dari data jumlah kasus hukum pada tahun 2012
sebanyak 21 kasus dan tertangani sebanyak 21 kasus sehingga
tercapai 100% sesuai target.
Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini
oleh karena dengan kehadiran para pihak yang berperkara yang
ingin diselesaikan melalui mediasi lewat pemerintah Kabupaten
Bantul. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah kasus hukum
sebanyak 20 kasus sehingga tidak terjadi peningkatan maupun
penurunan jumlah kasus pada tahun 2012.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Koordinasi
kerja sama penanganan permasalahan. Bentuk dari kegiatan ini
adalah berupa konsultasi mediasi, pendampingan sebelum
masuk persidangan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengetahuijumlah kasus hukum yang tertangani dari
kasus hukum yang ada.
9. Sasaran 9
Meningkatnya Pemahaman Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan
HAM
Tabel III.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Pengukuran Kinerja
No Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Peningkatan partsisipasi Pemilu Legislatif
- -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
169
No Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
2 Peningkatan Partisipasi Pemilu Presiden
- - -
3 Peningkatan kedisiplinan pelajar sekolah
100 90% 100% 111,11 Sangat Berhasil
4 Pemantauan situasi dan kondisi Epoleksosbud hankam
50% 90% 100% 111,11 Sangat Berhasil
5 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PTUN
100 Orang
120 Orang
50 Orang
41,66 Tidak Berhasil
6 Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan sosialisasi Ranham
100 Orang
200 Orang
120 Orang
60 Cukup Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2x 92,5 ) /4) = 46,25
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1 x 62,5 ) /4 = 15,62
Capaian Sasaran (Kategori Tidak berhasil) = (1 x 27,5) /4 = 6,86
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 9 = 68,73
Pada sasaran 9 (sembilan) terdiri dari 6 (enam) indikator
sasaran, tetapi ada 2 (dua) indikator sasaran yang belum bisa
diukur pada tahun 2012 oleh karena kegiatan baru dilaksanakan
pada tahun 2014 sehingga untuk nilai rata-rata capaian sasaran
hanya didasarkan pada 4 indikator sasaran. Selanjutnya nilai
capaian sasaran rata-rata pada sasaran 9 (sembilan) sebesar
68,73 dengan kategori Cukup Berhasil.
Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada sasaran
9 (sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai
berikut :
1. Peningkatan Partisipasi Pemilu Legislatif.
Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru
dilaksanakan pada tahun 2014.
2. Peningkatan Partisipasi Pemilu Presiden.
Pada indikator sasaran ini belum bisa diukur karena baru
dilaksanakan pada tahun 2014.
3. Peningkatan Kedisiplinan Pelajar Sekolah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
170
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator ini sebesar 111,11% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100% tersebut
diperoleh dari data jumlah penertiban pelajar yang tidak disiplin
sebanyak 10 kali, terealisir sebanyak 10 kali, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 111,11% dengan kategori sangat
berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah peran orangtua serta sekolah, penertiban dan konseling
pelajar tidak disiplin rutin dilakukan Tim Instasi terkait.Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi peningkatan kedisiplinan
pelajar sekolah juga mencapai sebesar 100% sama dengan
realisasi pada tahun 2012.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitran
Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan
Penertiban dan Konseling Pelajar. Kegiatan ini berupa
penertiban dan konseling/razia pelajar ketika sedang jam
pelajaran, dengan sasaran di tempat-tempat wisata, warnet dan
Play Station (PS).
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran
adalahuntuk penertiban terhadap pelajar yang ditemui sering
membolos (tidak disiplin) dalam mengikuti pelajaran sekolah
4. Pemantauan Situasi dan Kondisi Epoleksosbudhankam.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90% terealisir sebesar
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
111,11% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi pemantauan situasi dan kondisi
Epoleksosbudhankam mencapai sebesar 50% berarti pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
171
tahun terjadi peningkatan sebesar 50% pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan Informasi, koordinasi dan sosialisasi Tim terkait
serta peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kegiatan ini berupa
upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap kondisi
di lingkungannya, dengan hasil akhir berupa terkumpulnya peta
rawan bencana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di
Kabupaten Bantul.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
guna mengantispasi terhadap potensi kerawanan sejak dini.
5. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PTUN.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 120 orang terealisir
sebanyak 50 orang, maka nilai capaian indikator sasaran
sebesar 41,66% dengan kategori tidak berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi jumlah peserta yang mengikuti
sosialisasi PTUN peserta mencapai sebanyak 100 orang berarti
terjadi penurunan sebanyak 50 orang. Hal ini disebabkan
terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga di tahun 2012
hanya dapat melakukan sosialisasi PTUN sebanyak 50 orang
dari target 120 orang. Upaya yang dilakukan adalah dengan
mengoptimalkan/menambah anggaran pada tahun 2013 agar
kegiatan dapat terlaksana sesuai target.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan dengan kegiatan Sosialisasi tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dalam bentuk
memberikan sosialisasi berupa pembinaan PTUN kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
172
perangkat desa dan perangkat daerah dengan jumlah sebanyak
50 orang.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran
adalahuntuk peningkatan pemahaman aparatur terhadap PTUN.
6. Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Sosialisasi
Ranham.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 200 orang terealisir
120 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
60% dengan kategori cukup berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan dari indikator sasaran ini
meskipun tidak terealisir 100% karena dari setiap
Kabupaten/Kota harus membentuk Panitia Pelaksana Ranham
dan Pokja Pelaksanaan Ranham sehingga dalam pelaksanaan
tugasnya setiap SKPD menjunjung tinggi HAM.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi peserta yang
mengikuti pelaksanaan sosialisasi Ranham mencapai sebanyak
100 orang berarti ada peningkatan sebanyak 20 orang pada
tahun 2012. Namun demikian dari sisi target pada tahun 2012
realisasi hanya mencapai sebanyak 120 orang dari target
sebanyak 200 orang. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran
yang tersedia sehingga di tahun 2012 sehingga hanya dapat
melakukan sosialisasi Ranham sebanyak 120 orang dari target
sebanyak 200 orang. Upaya yang dilakukan adalah di tahun
2013 adalah dengan mengoptimalkan/menambah anggaran
agar supaya kegiatan dapat terlaksana sesuai target.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan Peraturan
perundang-Undangan dengan kegiatan Sosialisasi Rencana
Nasional Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini dalam bentuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
173
Melaksanakan sosialisasi kepada Panitia Pelaksana Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan masyarakat lainnya.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
tercapainya kinerja organiisasi dalam melaksanakan sosialisasi
ranham
10. Sasaran 10
Tersedianya Sarana Berupa Tanah untuk Pembangunan
Fasilitas Kepentingan Umum
Tabel III.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Luas tanah yang dibebaskan
29.691 m² 24.574 m² 10.020
m²
40,78 Tidak Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /1) = 27,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 10 = 27,5
Pada sasaran 10 (sepuluh) terdiri dari 1 (satu) indikator
sasaran, sehingga nilai rata-rata capaian sasaran hanya didasarkan
pada 1 (satu) indikator sasaran yaitu sebesar 27,5 dengan kategori
tidak berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 10
(sepuluh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Luas Tanah yang Dibebaskan.
Pada tahun 2012 mentargetkan seluas 24.574 m² terealisir
10.020 m², maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
40,78% dengan kategori tidak berhasil.
Faktor yang menghambat terealisirnya indikator sasaran ini
antara lain :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
174
a. Adanya Tanah Kas Desa Wijirejo yang digunakan untuk
pengganti tanah milik Pemda DIY untuk relokasi pasar
pijenan seluas ± 16.000 m² pada awalnya sesuai dengan
perjanjian Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah
desa tanah kas tersebut akan dibebaskan maksimal selesai
pada tahun 2012. Akan tetapi pada realisasinya Tanah Kas
Desa (TKD) tersebut dibebaskan secara bertahap. Pada
tahun 2012 seluas ± 4.000 m² selebihnya baru disewa.
b. Adanya tanah Kas desa Bantul yang dipergunakan
perluasan Pasar Bantul direncanakan akan dibebaskan
seluas 5.000 m² akan tetapi pada saat ini telah disepakati
baru disewa dulu.
c. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan tanah.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah
dengan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan pemanfaatan tanah. Adapun realisasi luas
tanah yang dibebaskan pada tahun 2012 seluas 10.020 m²
dengan rincian sebagai berikut :
Pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan SPAM
target seluas 300 m² terealisasi 300 m²
Pengadaan tanah untuk pembangunan TPU jenasah terlantar
target seluas 500 m² terealisasi 500 m²
Pengadaan tanah yang digunakan untuk perluasan pasar
jejeran target seluas 1.005 m² terealisir 1.005 m²
Pengadaan tanah untuk pembangunan Puskesmas Sedayu 1
target seluas 1.715 m² terealisir 1.715 m²
Pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran air bendung
Kadisono Kanan target seluas 2.500 m² terealisir 2.500 m²
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
175
Pengadaan tanah kas desa wijirejo yang digunakan sebagai
tanah pengganti Pemda DIY untuk relokasi pasar Pijenan target
seluas 4.000 m² terealisir 4.000 m². Rencana ke depan 100 m².
Upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut yaitu
mengusulkan pada tahun 2013 dengan lokasi Pengadaan tanah
kas desa Wijirejo yang digunakan sebagai tanah pengganti Pemda
DIY untuk relokasi pasar Pijenan target seluas 4.000 m².
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD yaitu tahun 2015
realisasi pengadaan tanah diharapkan dapat tercapai seluas
86.775m².
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur kemampuan pemda untuk menyediakan sarana
kepentingan umum.
11. Sasaran 11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Tabel III.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization (UCI)Cakupan Desa
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
2. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan.
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
3. Penderita DBD yang ditangani
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
4. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
81,08% 100% 101,47% 101,47 Sangat Berhasil
5. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidiomologi < 24 jam
100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
6 Bed Ocupation Rate (BOR) 73,13% 75 – 85%
75,79% 101,05 Sangat Berhasil
7. Lenght Of Stay (LOS) 4,37 hari 4 – 9 4,53 113,25 Sangat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
176
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
Berhasil
8. Bed Turn Over (BTO) 61,08Kali 40-50 61,23 153,08 Sangat Berhasil
9. Turn Over Internal (TOI) 1,36Hari 1 – 4 1,20 120 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9 x 92,5 ) /9) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 11 = 92,5
Pada sasaran 11 (sebelas) terdiri dari 9 (sembilan) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 11 (sebelas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization (UCI).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat
berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data jumlah
desa/kelurahan UCI pada tahun 2012 sebanyak 75 Desa
dibanding dengan seluruh desa di Kabupaten Bantul sebanyak
75 Desa, maka terealisir 100%. Realisasi cakupan
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun
2011 sudah mencapai 100%. Hal ini disebabkan tingginya
kesadaran masyarakat serta adanya kemitraan dengan institusi
pelayanan kesehatan negeri dan swasta.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2
Kegiatan. Program tersebut yaitu :
a. Program Peningkatan Imunisasi dengan kegiatan
Peningkatan Imunisasi bagi Balita, Caten, Bumil, PUS.
Bentuk dari kegiatan ini antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
177
1) Pertemuan perencanaan dan evaluasi program imunisasi
dengan Puskesmas dilakukan yang dilaksanakan
sebanyak 6 kali dalam 1 tahun,
2) Pertemuan kemitraan dengan RS, BPS, RB dilakukan 3
kali
3) Pelatihan KIPI untuk pemberi layanan imunisasi
4) Bimtek ke Puskesmas sebanyak 15 kali,
5) Distribusi manajemen logistik imunisasi 156 trayek
dalam 1 tahun,
6) Konsultasi program ke Dinas Kesehatan Provinsi,
7) Pemeliharaan Cold Chain.
b. Program Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
dengan kegiatan Pelaksanaan BIAS.
Bentuk dari kegiatan ini antara lain :
1) Diseminasi Informasi BIAS tingkat Kabupaten.
2) Evaluasi BIAS tingkat Kabupaten
3) Monitoring dan bimtek BIAS ke SD di 25 wilayah kerja
Puskesmas.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
mengukur kemampuan manajemen dalam memberikan
imunisasi kepada seluruh bayi yang ada sehingga semua bayi
mendapatkan Imunisasi lengkap.
2. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat
berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data jumlah
balita gizi buruk yang dirawat di sarana pelayanan kesehatan
sesuai standar pada tahun 2012 sebanyak 80 balita dibanding
dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
178
tahun 2012 sebanyak 80 balita sehingga terealisir sebesar
100%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan balita gizi
buruk yang mendapat perawatan mencapai sebesar 100%
dengan data cakupan balita gizi buruk yang mendapat
perawatan sebanyak 178 balita dari jumah balita yang
mengalami gizi buruk sebanyak 178 balita sehingga terealisir
100%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
antara lain:
Komitmen petugas tinggi
Survelians gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus
gizi buruk.
Balita gizi buruk mendapatkan makanan tambahan dan
dirawat jalan/inap.
Dari hal tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten
Bantul ada perhatian khusus terhadap kasus gizi buruk.
Semakin tinggi jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu
daerah semakin buruk kondisi kesehatan penduduk di daerah
tersebut dalam menyediakan layanan akses kesehatan bagi
penduduk. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai rendahnya
kemampuan daerah tersebut untuk menjalankan otonomi
daerah.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program gizi . Bentuk dari
kegiatan ini adalah bahwa semua balita gizi buruk mendapatkan
perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan di fasilitas
pelayanan kesehatan dan masyarakat dan kegiatan ini
dilaksanakan di Puskesmas ataupun RS, yaitu pemeriksaan,
konsultasi maupun tindakan medis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
179
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur kemampuan manajemen program gizi dalam
menangani balita gizi buruk, sehingga bayi dengan gizi buruk
dapat ditangani secara cepat.
3. Penderita DBD yang ditangani.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat
berhasil. Realisasi sebesar 100% diperoleh dari data jumlah
penderita DBD yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2012
sebanyak 277 penderita dibanding dengan jumlah penderita
DBD pada tahun 2012 sebanyak 277 penderita sehingga
terealisir 100%. Jika dibanding dengan tahun 2011 penderita
DBD yang ditangani juga mencapai sebesar 100%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur persentase penderita DBD yang ditangani
sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun
dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang
ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir
101,47%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
101,47% dengan kategori sangat berhasil. . Realisasi sebesar
101,47% diperoleh dari data jumlah kunjungan pasien
masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 sebanyak
226.260 orang dibanding dengan jumlah seluruh masyarakat
miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 222.987 orang sehingga
terealisir sebesar 101,47%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin hanya mencapai sebesar
81,08% berarti terjadi peningkatan sebesar 20,39%. Hal ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
180
disebabkan adanya kesadaran masyarakat miskin
memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas
menggunakan Jamkesmas yang dan Peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Puskesmas. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD tahun 2015 Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan juga dapat
tercapai 100%, namun demikian jika realisasi melebihi target
100% maka akan jauh lebih baik.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan
pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan
ini sebagai berikut :
a. Rapat koordinasi TP Jamkesmas Kabupaten dengan PPK I
b. Rapat koordinasi TP Jamkesmas Kabupaten dengan PPK
II/LS.
c. Evaluasi Jaminan Kesehatan
d. Bimbingan tehnis
e. Konsultasi program
f. Administrasi proyek
g. Honor Tim Pengelola Jamkesmas Jampersal
h. Honor Petugas Pengelola Laporan
i. Honor Tim Verifikasi Klaim Jamkesmas Jampersal
j. Cetak Leaflet
k. Cetak Buku Saku
l. Pembayaran klaim Jamkesmas Jampersal
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
181
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah
untuk mengukur kunjungan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin disarana kesehatan strata pertama.
5. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan Epidiomologi < 24 jam dari target 100% terealisir
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100%
diperoleh dari data jumlah KLB di desa/kelurahan yang
ditangani <24 jam pada tahun 2012 sebanyak 25 Desa
dibanding dengan Jumlah KLB di 25 Desa sehingga terealisir
sebesar 100%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB juga mencapai 100%. Hal ini
disebabkan adanya komitmen tenaga kesehatan yang
tinggi/responcepat petugas kesehatan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan
Penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan
Peningkatan Surveilans Epidomologi dan penanggulangan
wabah. Bentuk dari kegiatan ini antara lain:
Penyelidikan Epidemiologi setiap adanya kasus potensial
KLB.
Audit kejadian potensial KLB.
Pengiriman dan Pemeriksaan Sampel KLB.
Pertemuan Tim Epidemiologi.
Pembelian peralatan pengambilan sampel KLB.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
guna mengukur manajemen penanganan KLB pada Desa yang
mengalami KLB sehingga harus dilakukan penyelidikan
epidemilogi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
182
6. Bed Occupation Rate (BOR).
Pada tahun 2012 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian
Kesehatan BOR ideal sebesar 75-85% dan terealisir 75,79%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 101,05%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi BOR mencapai 73,13% berarti terjadi
peningkatan sebesar 2,63% pada tahun 2012.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran
adalahUntuk mengetahui tinggi rendahnya pemanfaatan tempat
tidur.
7. Length Of Stay (LOS) .
Pada tahun 2012 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian
Kesehahatan selama 4-9 hari dan terealisir 4,53 hari, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 113,25% dengan kategori
sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi
Length Of Stay (LOS) mencapai sebesar 4,37 hari berarti terjadi
terjadi peningkatan sebesar 0,16 hari pada tahun 2012. Pada
akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapakan Length Of
Stay (LOS ) tercapai selama 4-9 hari.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran
adalahuntuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat
tidur.
8. Bed Turn Over (BTO).
Pada tahun 2012 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian
Kesehatan sebanyak 40-50 kali terealisir 61,23 kali, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 153,08% dengan kategori
sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun 2011 realisasi
(BTO) mencapai sebanyak 61,08 kali, berarti terjadi
peningkatan sebanyak 0,15 kali pada tahun 2012. Pada akhir
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
183
tahun RPJMD yaitu tahun 2015 Bed Turn Over (BTO )
diharapkan juga terealisir sebanyak 40-50 kali.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaranadalahuntuk
mengukur tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.
9. Turn Over Internal.
Pada tahun 2012 sesuai standar yang ditetapkan Kementerian
Kesehatan selama 1-3 hari terealisir 1,20 hari, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 120% dengan kategori
sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi TOI
mencapai 1,36 hari, berarti terjadi penurunan sebesar 0,16 hari
pada tahun 2012. Pada akhir tahun RPJMD yaitu tahun 2015
diharapkanga terealisir selama 1-7 hari.
Berdasarkan capaian-capaian di atas pada point 6 sampai
dengan 9 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator
sasarannya terlihat bahwa secara umum baik karena sesuai
standar yang ditetapkan, bahkan untuk capaian indikator BTO yaitu
angka pemanfaatan tempat tidur capaian di atas standar (standar
terbaru >= 30). Sisi pemanfaatan pelayanan baik, sisi kualitas
pelayanan sesuai standar.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
antara lain:
Kepercayaan masyarakat cukup tinggi terhadap pelayanan
rumah sakit.
Adanya program Jampersal (jaminan persalinan) bagi
masyarakat untuk bisa memanfaatkan persalinan gratis di
fasilitas pelayanan kesehatan.
Adanya program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang
mampu (Jamkesmas, Jamkesda dan Jamkesos)
Pelaksanaan Protap dan SOP pada setiap unit pelayaanan dan
evaluasi secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
184
Adanya pedoman tentang penyelenggarana rumah sakit dari
Kementerian Kesehatan.
Penggunaan SIM RS secara menyeluruh dan terpadu di setiap
lini pelayanan.
Ketersediaan SDM yang cukup, berkompenten dan
profesionalisme.
Selanjutnya Indikator-indikator sasaran diatas pada point 6
sampai 9 sesuai kaidah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit
dengan kegiatan antara lain :
a. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
b. Kegiatan pendukung peningkatan kualitas pelayanan rumah
sakit.
12. Sasaran 12
Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat.
Tabel III.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Angka Kematian Bayi (AKB)
8,5 9/ 1.000 KH
8,47/ 1.000 KH
106 Sangat Berhasil
2. Angka Kematian Ibu (AKI) 111,5 90/ 100.000
KH
52,18/100.000 KH
172 Sangat Berhasil
3. Gizi Buruk 0,52% 0,31 % 0,26 116,13 Sangat Berhasil
4. Total KEP Balita 11,24% 9 % 10,14 87,33 Sangat Berhasil
5. Angka Kesakitan DBD 27/100.000
Penduduk
53/ 100.000
Penduduk
29,8/100.000
Penduduk
143,77 Sangat Berhasil
6. Penemuan kasus TB 46,02 % 60 % 51,02% 85,03 Sangat Berhasil
7. Penyembuhan kasus TB 86 % 87 % 86,12% 98,98 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 7 x 92,5 )/7 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 12 = 92,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
185
Pada sasaran 12 (dua belas) terdiri dari 7 (tujuh) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 12 (dua belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Angka Kematian Bayi (AKB).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 9/1.000 KH , terelaisir
sebesar 8,47/1.000KH, maka nilai capaian indikator sasaran
sebesar 106% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 8,47/1.000KH diperoleh dari data jumlah bayi (berumur
<1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun pada
tahun 2012 mencapai sebanyak 114 bayi dibanding dengan
jumlah kelahiran hidup di wilayah pada tahun 2012 mencapai
sebanyak 13.464 bayi sehingga terealisir sebesar
8,47/1.000KH.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi mencapai sebesar
8,5/1.000 KH berarti terjadi penurunan sebesar 0,03/1.000KH
pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD
pada tahun 2015 diharapkan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat
ditekan hingga tercapai sebesar 7/1.000KH.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai
tanda awal dan cara mencegah dengan memanfaatkan
pemeriksaan di Posyandu.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
pelayanan kesehatan balita dengan kegiatan Pelatihan dan
pendidikan perawatan anak balita. Bentuk dari kegiatan ini
adalah Rakor DTKB dan Pelatihan MTBS.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
186
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di
institusi pelayanan kesehatan.
2. Angka Kematian Ibu (AKI).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90/100.000 KH,
terealisir sebesar 52,18/100.000 KH, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 172% dengan kategori sangat
berhasil. Realisasi sebesar 52,18/1.000.00 KH tersebut
diperoleh dari data jumlah ibu yang meninggal karena hamil,
bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada tahun 2012 sebanyak
7 orang dibanding dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan
pada tahun 2012 sebanyak 13.416 orang sehingga teralisir
sebesar 52,18/1.000.00 KH.
Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Kematian Ibu (AKI)
mencapai sebesar 111,5/100.000 KH, berarti terjadi penurunan
sebesar 58,62/100.000 KH. Hal ini disebabkan adanya
peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda
bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan
nifas , perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang
cepat dan tepat dalam kegawat daruratan. Selanjutnya pada
akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan AKI hanya
terealisir 70/100.000 KH.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan
keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan
Peningkatan pelayanan kesehatan. Bentuk dari kegiatan ini
adalah melaksanakan problem solving yaitu pertemuan untuk
mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan
program atau cakupan kegiatan yang belum tercapai dan upaya
pemecahan dan review deteksi dini ibu hamil berisiko.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
187
Jumlah kematian Ibu pada tahun 2011 mencapai sebanyak 11
orang sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 7 orang sehingga
terjadi penurunan sebanyak 4 orang. Dari 7 kematian ibu
tersebut 85.72% (6 kasus) disebabkan oleh penyebab kematian
langsung dan hanya 14,28% (1 kasus) disebabkan kematian
tidak langsung.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
sebagai gambaran kualitas pelayanan material perinatal di
institusi pelayanan kesehatan.
3. Angka Gizi Buruk
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,31% terelaisir
sebesar 0,26%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
116,13% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
0,26% diperoleh dari data jumlah balita gizi buruk yang
ditemukan pada tahun 2012 sebanyak 159 balita dibanding
dengan jumlah seluruh keseluruhan balita pada tahun 2012
sebanyak 60.601 balita sehingga terealisir sebesar 0,26%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah penderita
gizi buruk yang ditemukan sebesar 0,52% berarti terjadi
penurunan sebesar 0,26% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
digencarkannya Pemberian Makanan Tambahan (PMT),
pemulihan, pengobatan penyakit yang menyertai, pemeriksaan
dan kunjungan dokter ahli anak, pendampingan di tingkat
Posyandu serta PMT-P Bumil KEK. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD pada tahun 2015 diharapkan Angka Gizi
buruk dapat ditekan hingga sebesar 0,28%.
Dalam penentuan indikator Balita Gizi Buruk, terdapat
perbedaan bila dibandingkan di tingkat nasional. Prevalensi gizi
buruk balita menggunakan standar Berat Badan menurut Umur
(BB/U), dengan denominator adalah seluruh Balita yang ada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
188
pada akhir tahun, sedangkan Angka Gizi Buruk Balita di tingkat
nasional ditentukan dengan denominator jumlah Balita yang
ditimbang pada saat dilakukan Pemantauan Status Gizi.
Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1
Program dan 4 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program
Perbaikan Gizi masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Balita
Gizi buruk.
Kegiatan ini dalam rangka peningkatan status gizi anak
balita gizi buruk.
b. Pemeriksaan dan kunjungan dokter ahli anak.
Kegiatan ini dalam rangka screening kesehatan balita gizi
buruk
c. Pendampingan di tingkat Posyandu yang dilakukan oleh
kader kesehatan
Kegiatan ini dalam rangka pemantauan BB anak, makan
anak, status gizi anak.
d. PMT-P Bumil Kurang Energi Kronis (KEK).
Peningkatkan status gizi ibu hamil KEK supaya
menghasilkan bayi yang sehat dan tidak BBLR.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
bahwa penderita Balita Gizi buruk berdampak pada penurunan
kualitas SDM dimasamendatang jadi perlu penanganan yang
serius.
4. Total KEP Balita.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 9%, terealisir sebesar
10,14%, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 87,33%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 10,14%
diperoleh dari data jumlah balita gizi kurang dan buruk yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
189
ditemukan pada tahun 2012 sebanyak 5.010 balita dibanding
dengan jumlah seluruh balita ditimbang pada tahun 2012
sebanyak 49.400 balita sehingga terealisir sebesar 10,14%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena PMT-P, pola asuh yang benar, Pemberian Makan Bayi
dan Anak (PMBA) dan pengobatan penyakit yang menyertai.
Jika dibanding dengantahun 2011 realisasi total KEP Balita
mencapai sebesar 11,24%, berarti terjadi penurunan sebesar
1,1% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan PMT-P, pola asuh
yang benar, Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA),
pengobatan penyakit yang menyertai.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perbaikan gizi
masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan Kesehatan, Pola
Asuh keluarga, Pendampingan di Posyandu, Pemberian PMT-P.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
penyuluhan mengenai pola asuh yang berpengaruh terhadap
status gizi balita, pendampingan di Posyandu dan dirumah
balita.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
bahwa penderita Balita Gizi buruk berdampak pada penurunan
kualitas SDM dimasa mendatang jadi perlu penanganan yang
serius.
5. Angka Kesakitan DBD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 53/100.000 penduduk,
terealisir sebesar 29,78/100.000 penduduk, maka nilai capaian
indikator ini sebesar 143,77% dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 29,78/100.000 penduduk diperoleh dari data
jumlah penderita DBD pada tahun 2012 sebanyak 277 jiwa
dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
190
930.276 jiwa dikalikan 100.000 penduduk sehingga terealisir
29,78/100.000 penduduk.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Kesakitan
DBD mencapai 27/1.000 penduduk berarti terjadi penurunan
sebesar 3/1.000 penduduk pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
adanya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan adanya
peningkatan PHBS oleh masyarakat.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Program
Pencegahan dan penanggulangan penyakitdengan kegiatan
antara lain :
a. Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
fogging focus guna penanggulangan penyakit DBD
b. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan
wabah.
Bentuk dari kegiatan ini meliputi Pembelian insektisida,
koordinasi petugas, pembelian suplemen untuk petugas
fogging, Gertak PSN, dan penyelidikan epidemiologi kasus.
Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk menilai efektifitas program pemberantasan DBD
karena DBD masih merupakan penyakit endemic di Kabupaten
Bantul.
6. Penemuan Kasus TB.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 60% terealisir 51,02%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 85,03 dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi penemuan kasus TB jika
dibanding dengan tahun 2011 yang sebesar 46,02 % berarti
terjadi peningkatan sebesar 5% pada tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
191
Dalam rangka penemuan kasus TB di Kabupaten Bantul
meskipun dalam kategori sangat berhasil, namun masih
ditemuinya kendala-kendala antara lain:
a. Stigma TB yang masih keliru di masyarakat yang membuat
pasien/tersangka TB tidak banyak mengakses pelayanan
kesehatan.
b. Penemuan suspek TB di layanan kesehatan masih dengan
passive case finding, jadi sangat tergantung pasien yang
datang
c. Kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektoral
serta jejaring penemuan dan penanggulangan TB dengan
praktisi swasta .
d. Banyak penderita TB Bantul yang memeriksakan diri keluar
wilayah (kota) .
Upaya yang dilakukan terhadap pemecahan permasalahan ini di
atas antara lain:
a. Penyuluhan secara kontinyu kepada masyarakat tentang TB
dan bahayanya jika tidak ditemukan dan diobati.
b. Active selective case finding ke masyarakat baik oleh
Puskesmas maupun Dinkes.
c. Membentuk Public Private Mix (PPM) TB dengan DPS, RS,
Puskesmas, Workplace dalam rangka peningkatan
penemuan TB (SK Kadinkes Bantul Nomor 443/2622 tanggal
04-09-2012.
d. Mengaktifkan sistem Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
TB.
Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengukur penemuan TB BTA positif, dan semua
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
192
penderita TB dapat diobati dengan cepat, maka angka
kesembuhan TB meningkat.
7. Penyembuhan Kasus TBC.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 87%, terealisir sebesar
86,12%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
98,98% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi Penyembuhan kasus TBC mencapai
sebesar 86 % berarti terjadi peningkatan sebesar 0,02%. Hal ini
disebabkan antara lain:
a. Adanya komitmen dari tenaga kesehatan .
b. Komitmen penderita untuk taat minum obat.
c. Komitmen keluarga sebagai pendamping minum obat.
Dalam pengukuran indikator sasaran ini meskipun dikategorikan
sangat berhasil, namun juga ditemui kendala-kendala dalam
rangka untuk meningkatkan penyembuhan kasus TBC yaitu
ditemuinya beberapa pasien yang berobat di luar wilayah
Kabupaten Bantul, tapi Drop Out (DO) atau putus pengobatan.
Upaya untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:
a. Penguatan jejaring TB tingkat Provinsi
b. Penyusunan directory jaringan DOT tingkat provinsi
sehingga jika ada kasus DO bisa langsung di feedbackkan
ke wilayah asal pasien.
Indikator sasaran dilaksanakan melaui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan antara lain:
a. Penguatan Tim P2TB Kabupaten.
b. Pertemuan dan koordinasi program dengan Puskesmas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
193
c. Workshop PPM untuk menguatkan jejaring TB dengan RS
DOTs, Puskesmas, maupun DPS dan workplace.
d. Workshop P2TB untuk mengupdate dan merefresh program
penanggulangan TB.
e. Active Selectice Case Finding Workplace .
f. Validasi data TB 4 kali dalam 1 th.
g. Pengobatan dan pelaporan TB.
h. Pembelian peptisol untuk pasien TB; (h)Pemeriksaan cross
check BTA.
i. Pembelian logistik pendukung laboratorium TB.
Selanjutnya diharapkan pada akhir perencanaan RPJMD tahun
2015 Penyembuhan kasus TBC mencapai sebesar 90%. Maksud
dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk
mengukur efektifitas pengobatan pasien TB baru.
13. Sasaran 13
Meningkatnya Desa Siaga Katagori Baik (Purnama dan
Mandiri)
Tabel III.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Cakupan Desa Siaga Aktif 100% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
2. Desa Siaga Kategori Baik 29,6% 10% 10% 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2 x92,5/2) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 13 = 92,5
Pada sasaran 13 (tiga belas) terdiri dari 2 (dua) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
194
indikator sasaran pada sasaran 13 (tiga belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Cakupan Desa Siaga Aktif.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat
berhasil. Realisasi sebesar 100% di atas diperoleh data jumlah
desa siaga yang aktif pada tahun 2012 sebanyak 75 desa
dibanding dengan jumlah desa siaga yang dibentuk pada tahun
2012 sebanyak 75 desa,sehingga terealisir sebesar 100%. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan desa siaga
aktifini sudah terealisir di 75 desa.
Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk sudah dapat
mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang
memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah
Kabupaten Bantul, yaitu 27 Unit Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas), 67 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), dan
sarana kesehatan lainnya diseluruh wilayah Kabupaten Bantul
danpengembangan UKBM yg telah melaksanakan surveylans
berbasis masyarakat meliputi pemantauan penyakit, kesehatan
ibu dan anak, gizi, lingkungan dan PHBS.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 dengan
kegiatan 4 kegiatan. Program tersebut yaitu Program
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) dengan kegiatan antara lain :
a. Temu Kader.
Bentuk dari kegiatan ini adalah temu kader desa siaga
peserta 150 orang tiap-tiap desa 2 kader
b. Jambore Kader.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
195
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
Jambore Kader Desa Siaga tingkat Provinsi dengan peserta
dari Kabupaten 20 Kader Desa Siaga
c. Rakor Poskesdes.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Rakor
Poskeskes dengan peserta 75 bidan desa.
d. Rakor Pokjanal Desa Siaga.
Rapat koordinasi Pokjanal desa siaga tingkat Kabupaten.
peserta Lintas Sektoral dan Lintas Program
Maksud dilaksanakan pengukuran indikatos sasaran ini adalah
untuk menghitung jumlah desa yang mempunyai Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari
dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar,
penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance
berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan
(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga
masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Besih dan Sehat
(PHBS).
2. Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10% terealisir
sebesar 10%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini
dilaksanakan melalui Program 1 dengan kegiatan 4 kegiatan.
Program tersebut yaitu Program Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan
kegiatan antara lain :
a. Temu Kader.
Bentuk dari kegiatan ini adalah temu kader desa siaga
peserta 150 org tiap-tiap desa 2 kader
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
196
b. Jambore Kader.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
Jambore Kader Desa Siaga Tingkat Provinsi, dari
Kabupaten 20 Kader Desa Siaga
c. Rakor Poskesdes.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan Rakor
Poskeskes dengan peserta 75 bidan desa.
d. Rakor Pokjanal Desa Siaga.
Rapat koordinasi Pokjanal Desa Siaga Tingkat Kabupaten.
peserta Lintas Sektoral dan Lintas Program
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah:
Untuk menilai cakupan desa yang mempunyai kesiapsiagaan
menghadapi masalah kesehatan.
Untuk mengukur cakupan Strata UKBM yang mempunyai
kemandirian dalam upaya surveilans berbasis masyarakat
pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi,
lingkungan dan perilaku, penanggulangan bencana dan
kegawat daruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.
14. Sasaran 14
Meningkatnya Prosentase Rumah dan Lingkungan Sehat
Tabel III.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jamban sehat 81,93% 70% 77,23% 110,36 Sangat Berhasil
2. Meningkatnya cakupan rumah sehat
65,58% 70% 60,74% 86,77 Sangat Berhasil
3. Meningkatnya cakupan air bersih
81,02% 78% 88% 112,74 Sangat Berhasil
4. Pengembangan IPAL Komunal
9 Unit 2 Unit 4 Unit 200 Sangat Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
197
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
5. Penanganan sampah 16 Kec 16 Kec.
16 Kec. 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (5x92,5)/5 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 14 = 92,5
Pada sasaran 14 (empat belas ) terdiri dari 5 (lima) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 14 (empat belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jamban Sehat.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 70% terealisir 77,23%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 110,36%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 77,23%
diperoleh dari data jumlah penduduk dengan fasilitas jamban
sehat pada tahun 2012 mencapai sebanyak 718.493 jiwa
dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 yang
mencapai sebanyak 921.263 jiwa sehingga terealisir sebesar
77,23%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
antara lain:
Kesadaran/peran serta masyarakat.
Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jamban sehat
mencapai sebesar 81,93% berarti terjadi penurunan sebesar
4,70%. Namun demikian pada tahun 2012 realisasi melebihi
target. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
realisasi Jamban Sehat diharapkan tercapai sebesar 85%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
198
lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa
advokasi STBM (penyuluhan), validasi data dari petugas kesling
dan bimtek penyehatan lingkungan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini adalah
untuk mengukur cakupan jamban sehat di Kabupaten Bantul.
2. Meningkatnya Cakupan Rumah Sehat.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 70%terealisir 60,74%,
maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 86,77% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 60,74% diperoleh
dari data jumlah rumah sehat pada tahun 2012 mencapai
sebanyak 565.050 rumah dibanding dengan jumlah rumah yang
diperiksa pada tahun 2012 sebanyak 930.276 rumah sehingga
terealisir sebesar 60,74%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cakupan rumah
sehat mencapai sebesar 65,58%, berarti terjadi penurunan
sebesar 4,84% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan masih
kurangnya perilaku masyarakat terhadap pola hidup bersih dan
kemampuan ekonomi masyarakat rendah.
Upaya untuk pemecahan permasalahan ini adalah dengan
melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kearifan lokal
dan peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan
lingkungan sehat. Bentuk dari kegiatan ini berupa validasi data
dari petugas sanitarian. Selanjutnya pada akhir perencanaan
RPJMD yaitu di tahun 2015 cakupan rumah sehat diharapkan
dapat tercapai sebesar 85%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
199
Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini adalah
untuk mengukur prosentase rumah sehat dimana dengan rumah
sehat diharapkan penyakit berbasis lingkungan dapat dicegah
3. Meningkatnya Cakupan Air Bersih.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 78%, terealisir 88%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 112,74%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 88%
diperoleh dari data jumlah penduduk dengan akses air bersih
pada tahun 2012 sebanyak 818.081 jiwa dibanding dengan
jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 930.276 jiwa,
sehingga terealisir sebesar 88%.
Jika dibanding dengan tahun 2012 realisasi cakupan air bersih
mencapai sebesar 81,02%, berarti terjadi peningkatan sebesar
6,98%. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat pola
hidup bersih,sehat dan peningkatan kerjasama lintas program
dan lintas sektor. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD
yaitu tahun 2015 realisasi cakupan air bersih diharapkan
tercapai sebesar 90%.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat. Bentuk dari kegiatan ini adalah
berupaadvokasi STBM (penyuluhan), validasi data dari petugas
sanitarian dan Bimtek penyehatan lingkungan
Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini adalah
untuk mengukur cakupan air bersih rumah tangga dimana air
bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.
4. Pengembangan IPAL Komunal.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 2 unit terealisir 4 unit,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 200% dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
200
ketegori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011
realisasi pengembangan IPAL komunal sebanyak 9 unit dan di
tahun 2012 sebanyak 4 unit sehingga sampai dengan tahun
2012 pengembangan IPAL komunal seluruhnya sudah
mencapai sebanyak 13 unit, padahal dari perencanaan lima
tahunan pada akhir tahun 2015 pengembangan IPAL Komunal
mentargetkan sebanyak 10 unit sehingga realisasi di tahun
2012 sudah melebihi target di tahun 2015.
IPAL komunal sebanyak 13 unit tersebut dirinci sebagai berikut:
a. Pada tahun 2011 terbangun 9 unit IPAL komunal yaitu :
1) 3 unit pembangunan di Trimulyo
2) 3 unit pembangunan di Segoroyoso
3) Pembangunan Sanitasi Komunal Bantul
4) Pembangunan Sanitasi Komunal Imogiri I
5) Pembangunan Sanitasi Komunal Imogiri II
b. Sedang pada tahun 2012 ini terbangun 4 unit yaitu :
1) Pembangunan Sanitasi Komunal Argomulyo I
2) Pembangunan Sanitasi Komunal Argomulyo II
3) Pembangunan Sanitasi Komunal Trirenggo
4) Pembangunan Sanitasi Komunal Wukirsari
Keberhasilan indikator sasaran ini dengan dukungan
penyediaan dana yang memadahi. Indikator sasaran ini
dilaksanakan melaui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program
tersebut yaitu Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong dengan kegiatan pengadaan jaringan air limbah/air
kotor.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
guna mengukur penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan
limbah rumah tangga secara terpadu di Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
201
5. Penanganan Sampah.
Pada tahun 2012 mentargetkan penanganan sampah di 16
Kecamatan terealisir 16 Kecamatan, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat
berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi
penanganan sampah sudah mencapai di 16 Kecamatan
sehingga pada tahun 2012 belum menjangkau di 17
Kecamatan. Hal ini disebabkan jangkauan yang terlalu jauh dan
animo masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan
sampah secara terpusat.
Upaya pemecahan terhadap masalah ini adalah pengelolaan
sampah secara mandiri oleh masyarakat. Selanjutnya pada
akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan penanganan
sampah dapat mencakup di 17 Kecamatan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2
Kegiatan. Program tersebut yaitu antara lain:
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan
kegiatan Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional. Bentuk
dari kegiatan ini meliputi:
1) Pengadaan alat berat/container sebagai pengganti
container yang telah rusak dan mencukupi kebutuhan
container untuk penampungan sampah sementara yang
selanjutnya diangkut ke TPA pusat.
2) Pengadaan armada pengangkut sampah yang terdiri 1
buah dump truck dan 1 buah motor roda tiga
3) Pengadaan gerobak sampah untuk mencukupi
kebutuhan masyarakat dalam mengangkut sampah ke
bak-bak penampungan sampah sementara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
202
b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dengan kegiatan Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar
Daerah.
Kegiatan Ini merupakan kerjasama antara tiga
kabupaten/kota (Kartamantul) dalam rangka penanganan
sampah secara terpadu di wilayah Yogyakartadengan sistym
sanitary land fill (urug dengan tanah) yang berlokasi di
Piyungan Bantul. Adapun dana operasional berasal dari
sharing 3 Kabupaten/kota. Maksud dilaksanakan
pengukuran indilator sasararan ini adalah untuk mengukur
kinerja organisasi dalam penanganan sampah di Kabupaten
Bantul.
15. Sasaran 15
Semua Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan
Tabel III.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
47,41% 55 % 62,08% 112,87 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (1x92,5)/1) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 15 = 92,5
Pada sasaran 15 (lima belas) terdiri dari 1 (satu) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 15 (lima belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 55%terealisir sebesar
63%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 114,55%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
203
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 63%
diperoleh dari data jumlah penduduk yang memiliki kartu
peserta jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar pada tahun
2012 mencapai sebanyak 577.527 jiwa dibanding dengan
jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 930.276 jiwa
sehingga terealisir sebesar 63%.
Jika dibanding dengan tahun 2012 realisasi prosentase
penduduk yang memiliki jaminan kesehatan mencapai sebesar
47,41%, berarti terjadi peningkatan sebesar 15,59% pada tahun
2012. Hal ini disebabkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten
Bantul mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Pada akhir
RPJMD pada tahun 2015 diharapkan Prosentase penduduk
yang memiliki jaminan kesehatan mencapai sebesar 100%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatanKemitraan
pengobatan bagi pasien kurang mampu. Bentuk dari kegiatan
ini berupa Sosialisasi Jamkesda, Evaluasi Jamkesda,Bimbingan
tehnis dan monev, Cetak Leaflet,Cetak Kartu dan Pembayaran
klaim Jamkesda.
Maksud dilaksanakan pengukuran indilator sasararan ini
adalahuntuk mengetahui jumlah penduduk yang telah memiliki
jaminan kesehatan.
16. Sasaran 16
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Tabel III.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Angka melek Huruf 91,30% 90,34% 97,50% 107,92 Sangat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
204
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
Berhasil
2. APK TK/PAUD 57,91% 56,5% 58,72% 107,92 Sangat Berhasil
3. APK SD/MI/PAKET A 92,39% 105,05% 92,91% 88,44 Sangat Berhasil
4. APK SMP/MTS 87,96% 98,85% 87,53% 91,31 Sangat Berhasil
5 APK SMA/SMK 67,90% 83,5% 71.04% 85,08 Sangat Berhasil
6 APM SD/MI 88,24% 94,75% 80,87% 85,35 Sangat Berhasil
7. APM SMP/MTS 78,47% 81.5% 67,02% 82,23 Berhasil
8. APM SMA/SMK 50,27% 65% 51.57% 79,34 Berhasil
9. Tingkat Kelulusan SD/MI 99,99% 99.99% 100% 100,01 Sangat Berhasil
10. Tingkat Kelulusan SMP/Mts 99,16% 96.50% 99,66% 103,28 Sangat Berhasil
11. Tingkat Kelulusan SMA/SMK
99,70% 98% 99.75 101,78 Sangat Berhasil
12. Nilai Nem Rata-Rata
SD/MI
7,30 (nilai) 7.25(nilai)
7.62(nilai)
105,10 Sangat Berhasil
13. Nilai Nem rata-rata SMP/MTS
7,15(nilai) 7.15(nilai)
6.79(nilai)
94,97 Sangat Berhasil
14 Nilai Nem rata-rata SMA/SMK
7,53(nilai) 7,31(nilai) 7.32(nilai) 100,14 Sangat Berhasil
15 Angka Putus Sekolah
SD/MI
0,04% 0.02% 0,05% -50 Tidak Berhasil
16 Angka Putus Sekolah
SMP/MTs
0,10% 0.08% 0,11% 62,5 Cukup Berhasil
17. Angka Putus Sekolah
SMA/SMK
1,02% 0,85% 0.75% 111,76 Sangat Berhasil
18. Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI
6,10
Tahun
6.24 Tahun
6,04
Tahun
103,21 Sangat Berhasil
19. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs
3,01
Tahun
3.01
Tahun
3,004
Tahun
100,2 Sangat Berhasil
20 Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA
3,01
Tahun
3.01
Tahun
3.01
Tahun
100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (16x92,5)/20) = 74
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = (2x77,5)/20 = 7,75
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1x62,5)/20 = 3,13
Capaian Sasaran (Kategori tidak berhasil) = (1x27,5)/20 = 1,38
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 16 = 86,26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
205
Pada sasaran 16 (enam belas) terdiri dari 20 (dua puluh
satu) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 86,26 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya
nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu)
sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Angka Melek Huruf.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90,34% terealisir
sebesar 97,50%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 97,50%diperoleh dari datajumlah penduduk usia 15
tahun ke atas dapat baca tulis sebanyak 619.340 jiwa
dibanding dengan jumlah penduduk yang usia 15 tahun ke atas
sebanyak 635.220 jiwa sehingga tercapai sebesar 97,50%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi angka melek huruf
sebesar 91,30% sehingga terjadi peningkatan sebesar 6,20%
pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena adanya
komitmendari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
pemberantasan buta huruf.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan
Nonformal dan TK dengan kegiatan Paket A keaksaraan.
Kegiatan ini dalam rangka untuk pemberantasan buta huruf
yang berdampak pada meningkatnya angka melek huruf.
Selanjutnya pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka
melek huruf dapat tercapai sebesar 91,54%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui banyaknya penduduk yg melek huruf di
Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
206
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 56,5% terealisir
sebesar 58,72%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 58,72% diperoleh dari data jumlah siswa jenjang
TK/PAUD sebanyak 36.600 siswa dibanding dengan jumlah
anak usia 0-6 tahun sebanyak 62.329 jiwa sehingga terealisir
sebesar 58,72%. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi
APK TK/PAUD mencapai sebesar 57,91% berarti terjadi
peningkatan sebesar 0,81%. Hal ini disebabkan adanya
sosialisasi pentingnya PAUD dan kesadaran masyarakat yang
meningkat akan pentingnya PAUD bagi anak balita.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan BOP, Peningkatan minat,
bakat dan kreatifitas anak usia dini, penyusunan direktori PAUD,
lomba UKS TK, pengembangan kompetensi pendididk PAUD
dan alat permainan edukatif (APE). Bentuk dari kegiatan ini
dengan tujuan untuk meringankan biaya pendidikan,
meningkatkan munculnya prestasi dan terpenuhinya fasilitas
pendidikan.
Selanjutnya pada akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka
Partisipasi Kasar (APK) TK/PAUD dapat tercapai sebesar
60,00%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat yang
bersekolah di TK/PAUD.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 105,05% terealisir
sebesar 92,91%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 88,44% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
207
sebesar 92,91% diperoleh dari data jumlah siswa di jenjang
SD/MI/Paket A sebanyak 75.538 siswa dibanding dengan
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 81.301
jiwa sehingga terealisir sebesar 92,91%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI terealisir sebesar 92,39%, sehingga terjadi
peningkatan sebesar 0,52% pada tahun 2012. Hal ini
dikarenakan adanya komitmen dan kemauan orang tua untuk
menyekolahkan anaknya di Bantul.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Penilaian
angka kredit pejabat fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis
serta verifikasi data sertifikasi Guru dalam jabatan. Bentuk
kegiatan ini adalah penilaian Angka Kredit bagi Guru, untuk
diusulkan kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi
persyaratandalam rangka peningkatan mutu pendidikan di
Kabupaten Bantul.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu
jenjang SD/MI. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak
anak usia sekolah yang bersekolah
4. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 98,85% terealisir
sebesar 87,53%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 91,31% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 87,53% dperoleh dari data Jumlah siswa di jenjang
SMP/MTs/Pkt.B dan SMP sebanyak 36.593 siswa dibanding
dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak
41.804 jiwa sehingga terealisir sebesar 87,53%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
208
Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar
(APK)SMP/Mts terealisir sebesar 87,96%, sehingga terjadi
penurunan sebesar 0,43%pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
tidak semua orangtua siswa menyekolahkan anaknya di Bantul
dan dimungkinkan anak usia sekolah SMP ini sudah menduduki
jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA/SMK). Upaya
pemecahan terhadap permasalahan ini melaksanakan
sosialisasi Sekolah Terbuka/Paket B kepada 75 Desa se
Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tercapai
sebesar 105,3%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan 1 Program dan 1 Kegiatan.
Program tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas
Sumbedaya Aparatur dengan kegiatan Penilaian angka kredit
pejabat fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis serta
verifikasi data sertifikasi Guru dalam jabatan. Selanjutnya pada
akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka
Partisipasi Kasar (APK)SMP/Mts dapat tercapai sebesar
99,75%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu
jenjang SMP/MTs. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak
anak usia sekolah yang bersekolah.
5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 83,5% terealisir
sebesar 71.04%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 85,08% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 71,04% diperoleh dari data jumlah siswa jenjang
SMA/SMK/MA/PAKET C sebanyak 30.638 dibanding jumlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
209
penduduk kelompok usia 16-18 tahun sebanyak 43.128 jiwa
sehinga terealisr sebesar 71.04%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Partisipasi
Kasar (APK)SMA/SMK terealisir sebesar 67,90%, sehingga
terjadi peningkatan sebesar 3,14% pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan adanya peran pemerintah dengan menggiatkan
sosialisasi di masyarakat bahwa pendidikan di Kabupaten
Bantul sudah berkualitas dengan dipenuhinya kebutuhan guru
kompeten, sarana pembelajaran maupun inovasi di bidang
pendidikan yang mengantarkan Bantul banyak meraih prestasi
akademik maupun non akademik.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan
Menengah dengan kegiatan BOP, Peningkatan minat bakat
kreatifitas siswa dan guru, Lomba Kompetensi Siswa,
penyediaan sarana pendidikan. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Partisipasi
Kasar (APK)SMA/SMK dapat tercapai sebesar 85,00%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah Untuk
mengetahui tinkat partisipasi anak yang bersekolah di jenjang
SMA/SMK/MA/Paket C. Semakin tinggi APK berarti semakin
banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang
SMA/SMK/MA/Paket C.
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 94,75% terealisir
sebesar 80,87%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 85,35%dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 80,87% diperoleh dari data jumlah siswa usia 7-12
tahun dijenjang SD/MI/Paket A sebanyak 65.750 siswa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
210
dibanding dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
sebanyak 81.301 jiwa sehingga terealisir sebesar 80,87%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Partisipasi
Murni (APM) SD/MI sebesar 88,24%, maka terjadi penurunan
sebesar7,37% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan karena
kurangnya minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan
pinggiran yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan
dimungkinkan anak usia sekolah SD/MI ini sudah menduduki
jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs). Upaya yang
dilakukan terhadap permasalahan ini adalah dengan
memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul diwilayah
perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun
dengan kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan pengembangan
kompentensi lulusan, pengembangan kurikulum,
pengembangan proses pembelajaran, pengembangan PTK,
pengembangan sarpras sekolah, pengembangan dan
implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan
implementasi sistem penilaian. pembinanan minat bakat dan
kreativitas dan pengembangan pengembangan budaya
karakter, MBS, KTSP SD. Selanjutnya pada akhir perencanaan
RPJMD tahun 2015 diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI dapat tercapai sebesar 96,26%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk
mengetahui banyaknya anak usia7-12 tahun yang bersekolah di
suatu jenjang pendidikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
211
7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 81.5% terealisir
sebesar 67,02%,maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 82,23 dengan kategori berhasil. Realisasi sebesar
67,02% diperoleh dari data jumlah siswa usia 13-15 tahun di
jenjang SMP/MTs/Pkt.B sebanyak28.017 siswa dibanding
dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak
41.804 jiwa sehingga terealisir sebesar 67,02%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs sebesar 78,47%, maka terjadi penurunan
sebesar 11,45%pada tahun 2012. Hal ini disebabkantidak
semua orangtua siswa menyekolahkan anaknya di bantul dan
ingin kerja. Upaya pemecahannya adalah sosialisasi kepada
penduduk Bantul diwilayah perbatasan Kab/Kota untuk
menyekolahkan anaknya di Bantul dan dimungkinkan anak usia
sekolah SMP ini sudah menduduki jenjang pendidikan yang
lebih tinggi (SMA/SMK).
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun
dengan kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs.
Kegiatan ini adalah dalam bentuk pengembangan kompentensi
lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses
pembelajaran, pengembangan PTK, pengembangan sarpras
sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah,
pengembangan dan implementasi sistem penilaian. pembinanan
minat bakat dan kreativitas serta penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi tentang pendidikan dasar.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dapat tercapai
sebesar 90,25%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
212
sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia
sekolah menengah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan
yang sesuai di suatu daerah.
8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 65% terealisir sebesar
51.57%, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 79,34%
dengan kategori berhasil. Realisasi sebesar 51,75% diperoleh
dari data Jumlah siswa jenjang SM usia 16-18tahun sebanyak
22.240 di banding jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
sebanyak 43.128 jiwa sehingga terealisir sebesar 51.57%.
Jika dibandingkan dengan tahun 2011 Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/SMK yang terealisir sebesar 50,27% berarti terjadi
peningkatan sebesar 1,3% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
adanya peran pemerintah dengan menggiatkan sosialisasi di
masyarakat bahwa pendidikan di Kabupaten Bantul sudah
berkualitas dengan dipenuhinya kebutuhan guru kompeten,
sarana pembelajaran maupun inovasi dibidang pendidikan yang
mengantarkan Bantul banyak meraih prestasi akademik maupun
non akademik.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK tercapai
sebesar 68,00%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator
sasaran ini adalah untuk mengetahui tingginya partisipasi siswa
SMA dan sederajat termasuk Paket C terhadap pendidikan usia
resmi (16-18 thn).
9. Tingkat Kelulusan SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 99,99% terealisir
sebesar 100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100,01% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
100% diperoleh dari data jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
213
sebanyak 11.657 siswa dibanding dengan jumlah siswa tingkat
tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
sebanyak 11.657 siswa sehingga terealisir sebesar 100%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 tingkat Kelulusan SD/MI
terealisir 99,99% sehingga terjadi peningkatan sebesar
0,01%pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya dukungan
dari seluruh pemangku pendidikan untuk sukses Ujian Nasional
(UN).
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun
dengan kegiatan Songsong UN SD. Bentuk dari kegiatan ini
yaitu Penajaman bedah SKL UASBN, Try out mulai dari Tingkat
Kecamatan , MKKS , Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Tingkat Kelulusan SD/MI tercapai sebesar 99,99%,
namun demikian di tahun 2012 realisasi sudah tercapai 100%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dari jenjang
pendidikan tertentu di suatu daerah.
10. Tingkat kelulusan SMP/MTs.
Pada Tahun 2012 mentargetkan sebesar 96,50% terealisir
sebesar 99,66%, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 103,28% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 99,66% diperoleh dari data jumlah lulusan pada jenjang
SMP/Mts. sebanyak 11.205 siswa dibanding dengan jumlah
siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran
sebelumnya sebanyak 11.243 siswa sehingga terealisir sebesar
99,66%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 tingkat kelulusan SMP/MTs
terealisir sebesar 99,16% berarti terjadi peningkatan sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
214
0,5% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya dukungan
dari seluruh pemangku pendidikan untuk sukses UN disamping
itu didukung pula adanya penyelenggaraan bedah SKL dan
Tryout UN.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun
dengan kegiatan Sukses UNAS melalui TPM dan Tryout serta
pemberdayaan MKKS. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa
penajaman bedah SKL UN, try out mulai dari tingkat kecamatan,
MKKS, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi serta pemetaan
kemampuan anak didik yang dibawah nilai 30% disatukan
dalam satu kelas untuk lebih dikembangkan kemampuannya.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Tingkat Kelulusan SMP/MTs dapat tercapai sebesar
99,5%. Namun demikian di tahun 2012 realisasi sudah tercapai
99,66%.
Maksud dilaksanakan pengukuran ini adalah untuk mengetahui
banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu di
suatu daerah
11. Tingkat Kelulusan SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 98% terealisir sebesar
99,75% maka nilai capaian ini sebesar 101,78%, maka nilai
capaian indikator sasaran ini dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi sebesar 99,75 % diperoleh dari data jumlah lulusan
pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 8.639 siswa di
banding jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang
SMA/SMK/MA/ Paket C pada tahun ajaran sebelumnya
sebanyak 8.657 siswa sehinga terealisir sebanyak 99,75 %.
Jika dibanding dengan tahun 2011 tingkat kelulusan SMA/SMK
terealisir sebesar 99,70, berarti terjadi peningkatan sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
215
0,05% pada tahun 2012. Hal ini karena mutu pendidikan di
Bantul yang berkualitas serta kesiapan dalam menghadapi UN.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan
Menengah dengan kegiatan Evaluasi hasil pendidikan Sukses
UN. Kegiatan ini berupa Latihan mengerjakan UN.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Tingkat Kelulusan SMA/SMK 98,35%. Namun
demikian di tahun 2012 realisasi sudah tercapai 99,75%.
Maksud dilaksanakan pengukuran ini adalahuntuk mengetahui
banyaknya siswa yang lulus dari jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA/ Paket C.
12. Nilai Nem rata-rata SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 7,25 terealisir sebesar
7,62 maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 105,10%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 7,62%
diperoleh dari data jumlah Nemrata-rata sebesar 22,86
dibanding dengan jumlah mata pelajaran yangdiUNkan
sebanyak 3 mata pelajaran, sehingga terealisir sebesar 7,62
nilainya. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi nilai Nem
rata-rata SD/MI terealisir sebesar 7,30 berarti terjadi
peningkatan sebesar 0,32 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
adanya peningkatan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
semenjak kelas 4, 5 dan 6.
Keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1
Program 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9
tahun dengan kegiatan Bedah SKL UASBN. Selanjutnya pada
akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Nilai Nem
rata-rata SD/MI dapat tercapai 7,40. Namun demikian pada
tahun 2012 Nilai Nem rata-rata SD/MI sudah tercapai sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
216
7,62 Pengukuran indikator sasaran ini dengan maksud untuk
mengetahui besaran nilai UASBN/UN tiap jenjang pendidikan di
suatu daerah.
13. Nilai Nem rata-rata SMP/MTs.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 7,15 terealisir sebesar
6,79 maka nilai capaian indikator ini sebesar 94,97% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 6,79% diperoleh dari
data jumlah Nem rata-rata sebesar 27,17 dibanding dengan
jumlah mata pelajaran yang diUNkan sebanyak 4 mata
pelajaran, sehingga terealisir sebesar 6,79.
Adapun nilai 4 mata pelajaran tersebut antara lain Bahasa
Indonesia = 8,58; Bahasa Inggris = 5,70; IPA = 6,47 dan
Matematika = 6,42, sehingga untuk nilai total 4 mata pelajaran
sebesar 27,17/4 = 6,79.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi nilai Nem rata-rata
SMP/MTs terealisir sebesar 7,15 berarti terjadi penurunan
sebesar 0,36 nilai nem rata-ratanya pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan karena tingkat kesulitan soal UNAS yang berbeda
dan tingkat kejujuran siswa masih tinggi.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun
dengan kegiatan bedah SKL UN. Kegiatan ini dalam bentuk
melaksanakan evaluasi hasilTry Out mulai dari tingkat
kecamatan, sehingga dapat ditentukan tingkat daya serap dan
penambahan jam belajar/Les pada pelajaran yang masih
dibawah rata-rata.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Nilai Nem rata-rata SMP/MTS tercapai sebesar
7,30. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
217
adalah untuk mengetahui besaran nilai UASBN/UN tiap jenjang
pendidikan di suatu daerah.
14. Nilai Nem rata-rata SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 7,31 terealisir sebesar
7,32, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100,14%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi nilai Nem rata-rata SMA/SMK terealisir sebesar
7,53 berarti terjadi penurunan sebesar 0,21 pada tahun 2012.
Hal ini disebabkan bobot UN yang tinggi. Upaya pemecahannya
adalah penguasaan materi yang lebih lengkap sesuai kisi-kisi
UN.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan
Menengah dengan kegiatan Sukses UN dan Evaluasi hasil
pendidikan. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa latihan
mengerjakan UN.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Nilai Nem rata-rata SMA/SMK tercapai sebesar
7,56. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah
untuk mengetahui prestasi siswa dilihat dari NEM lulusan pada
jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah.
15. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,02% terealisir
sebesar 0,05%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
-50% dengan kategori tidak berhasil. Realisasi sebesar 0,05%
diperoleh dari data jumlah putus sekolah pada tingkat dan
jenjang SD/MI sebanyak 35 siswa dibanding dengan jumlah
siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun
ajaran sebelumnya sebanyak 74.234 siswa, sehingga terealisir
sebesar 0,05%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
218
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Angka Putus
Sekolah (APS) SD/MI mencapai sebesar 0,04% berarti terjadi
peningkatan sebesar 0,01% pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan motivasi sekolah anak rendah. Upaya yang perlu
dilakukan adalah sosialisasi kepada 75 Pemerintah Desa dan
beasiswa serta peran serta orang tua sangat diharapkan dalam
memotivasi anaknya untuk bersekolah.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun
dengan kegiatan pendataan anak putus sekolah dan pendataan
anak usia sekolah yaitu dengan melaksanakan penjaringan data
siswa rentan DO dan program sweepping melalui Dukuh/Kades
untuk dapat menemukan anak usia sekolah yg tidak bersekolah.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI tercapai sebesar
0,01%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah
di suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara
penanggulangannya.
16. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0.08% terealisir
sebesar 0,11%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
62,5% dengan kategori cukup berhasil. Jika dibandingkan
dengan tahun 2011 realisasi Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTS mencapai sebesar 0,10%, berarti terjadi peningkatan
sebesar 0,01 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan motivasi
sekolah anak rendah dan peran orang tua belum optimal. Upaya
yang perlu dilakukan adalah dengan sosialisasi kepada 75
Pemerintah Desa dan beasiswa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
219
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 Tahun
dengan kegiatan pendataan anak putus sekolah dan pendataan
anak usia sekolah yaitu dengan melaksanakan penjaringan data
siswa rentan DO dan program sweepping melalui RT, Dukuh,
Kades untuk dapat menemukan anak usia sekolah yang tidak
bersekolah.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS tercapai
sebesar 0,05%. Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk
mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu
daerah sehingga dapat ditentukan cara penanggulangannya.
17. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,85% terealisir 0,75%,
maka nila capaian indakator sasaran ini sebesar 111,76%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK mencapai
sebesar 0,10% berarti terjadi peningkatan sebesar 0,65% pada
tahun 2012. Hal ini disebabkan masih ada siswa yang
kesadaran bersekolah masih rendah. Upaya penyelesaian
terhadap permasalahan ini adalah mengajak kembali untuk
bersekolah dengan program khusus, seperti retreivel.
Indikator sasaran dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Menegah
dengan kegiatan Retreivel (mengajak kembali sekolah dengan
memberikan subsidi).
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK tercapai
sebesar 0,70%. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator ini
adalah untuk mengetahui jumlah siswa yang putus sekolah di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
220
suatu daerah sehingga dapat ditentukan cara
penanggulanggannya.
18. Angka rata-rata lama sekolah SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan selama6.24 tahun terealisir
selama 6,04 Tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 06,62% Realisasi Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI
selama 6,04 tahun tersebut diperoleh dari data jumlah siswa
mengulang sebanyak 3.054 siswa dibagi jumlah murid
keseluruhan sebanyak 74.565 siswa dan ditambah dengan lama
belajar siswa SD/MI selama 6 tahun sehingga terealisir selama
6,04 tahun.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rata-rata lama
sekolah SD/MI selama 6,10 tahun berarti terjadi penurunan
sebesar 0,06 tahun. Hal ini disebabkan meningkatnya
kemampuan Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar
sebagai dampak dari meningkatnya kesejahteraan Guru
(tunjangan profesi).
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program Wajar 9
tahun dengan kegiatan tambahan jam belajar Les Wajar 9 tahun
yaitu pendalaman materi berdasarkan kelompok yang tinggal
kelas. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka Rata-rata lama sekolah SD/MI tercapai
sebesar 6,18%, namun demikian pada tahun 2012 sudah
tercapai selama 6,04 Tahun. Pengukuran indikator ini
dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui berapa lama
suatu jenjang pendidikan dapat terselesaikan sampai lulus.
19. Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs.
Pada tahun 2012 mentargetkan selama 3.01 tahun terealisir
3,004 tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100,20% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi Angka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
221
Rata-rata lama sekolah SMP/MTs selama 3,004 tahun tersebut
diperoleh dari data jumlah siswa mengulang sebanyak 140
siswa dibagi jumlah murid keseluruhan sebanyak 34.206 siswa
dan ditambah dengan lama belajar siswa SMP/MTs selama 3
tahun sehingga terealisir selama 3,004 tahun.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisiasi angka rata-rata
lama sekolah SMP/Mts mencapai selama 3,01tahun berarti
terjadi penurunan sebesar 0,006 pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan meningkatnya kemampuan Guru dalam proses
kegiatan belajar mengajar sebagai dampak dari meningkatnya
kesejahteraan Guru (tunjangan profesi).
Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program Wajar 9
tahun dengan kegiatan tambahan jam belajar/Les Wajar 9 tahun
yaitu pendalaman materi berdasarkan kelompok yang tinggal
kelas. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs tercapai
selama 3,01 tahun. Pengukuran indikator ini dilaksanakan guna
mengetahui berapa lama suatu jenjang pendidikan dapat
terselesaikan sampai lulus.
20. Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan selama 3,01 tahun terealisir
3,01 tahun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK
mencapai sebesar 3,01 tahun berarti tidak terjadi penurunan
maupun peningkatan pada tahun 2012. Faktor yang mendukung
keberhasilan indikator sasaran adalah penanaman kedisiplinan
bagi siswa sehingga prestasi akademik siswa semakin
meningkat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
222
Indikator sasaran ini dilaksankan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan
Menengah dengan kegiatan Biaya operasional pendidikan
(BOP) di sekolah. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD
tahun 2015 diharapkan Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK
tercapai selama 3,01 tahun. Pengukuran indikator ini
dilaksanakan Untuk mengetahui lama belajat pada jenjang
SMA/SMK/MA secara rata-rata per siswa.
17. Sasaran 17
Meningkatnya Kualitas Perpustakaan
Tabel III.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah koleksi buku 45.650
Buku
47.000
Buku
47.008
Buku
100,02 Sangat Berhasil
2. Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling)
47.707
Orang
48.000
Orang
108.432
Orang
225,90 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (2x92,5)/2 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategi 17 = 92,5
Pada sasaran 17 (tujuh belas) terdiri dari 2 (dua) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 17 (tujuh belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 47.000 buku,
terealisir 47.008 buku, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100,02% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah koleksi buku
terealisir sebanyak 45.650 buku, berarti terjadi peningkatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
223
sebanyak buku 1.358 buku atau sebesar 2,97%. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder
perpustakaan dan adanya variasi koleksi.
Indikator sasaran ini didukung dilaksanakan melalui 1
Programdan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum.
Bentuk dari kegiatan ini dengan melaksanakan Pengadaan
Buku tahun 2012 sebanyak 3.043 eks terdiri dari 535 judul,
Bantuan : buku 45 eks dan karya tulis: 585. Selanjutnya pada
akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah
koleksi buku di perpustakaan tercapai sebanyak 51.000 buku.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk
mengukur sarana yang diperlukan untuk membentuk
perpustakaan yang handal dan berkualitas.
2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan (termasuk perpustakaan
keliling).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 48.000 orang
terealisir sebanyak 108.432 orang, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 225,90% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah pengunjung
perpustakaan (termasuk perpustakaan keliling) mencapai
sebanyak 47.707, berarti terjadi peningkatan sebanyak 60.725
orang. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat butuh akan
eksistensi perpustakaan, metode layanan dengan
menggunakan sistem otomasi, paket dan manual,lokasi layanan
keliling bertambah dari 52 menjadi 102 lokasi, sarana prasarana
dan dan fasilitas khususnya layanan perpustakaan yang ada di
kantor sudah dilengkapi WIFI, ruangan ber AC, suasana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
224
nyaman serta tersedianya SDM Pengelola perpustakaan terdiri
dari 4 pustakawan, 4 calon pustakawan dan staf perpustakaan.
Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan.Program tersebut yaitu Program Pengembangan
budaya baca baca dan pembinaan perpustakaan dengan
kegiatan Pelayanan perpustakaan. Bentuk dari kegiatan ini
adalah Penjajaran bahan pustaka, Layanan perpustakaan Sabtu
dan Minggu serta Layanan Perpustakaan Keliling.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Jumlah pengunjung perpustakaan (termasuk
perpustakaan keliling) mencapai sebanyak 51.000 orang.
Namun demikian realisasi ini sudah melampaui target karena di
tahun 2012 sudah tercapai sebanyak 108.432 orang. Maksud
dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini untuk mengukur
tinggi rendahnya minat baca masyarakat.
18. Sasaran 18
Meningkatnya Sekolah Berkualitas.
Tabel III.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Rasio ruang kelas – siswa SD/MI
23 Siswa 30 Siswa
22,83 123,9 Sangat Berhasil
2. Rasio Ruang kelas - siswa SMP/MTS
31 Siswa 30 Siswa
28,25 105,83 Sangat Berhasil
3. Rasio Ruang kelas – siswa SMA/SMK
34 Siswa 32 Siswa
34 Siswa 93,75 Sangat Berhasil
4. Rasio Guru – siswa SD/MI 14 (angka)
13,6angka
13,70 angka
99,26 Sangat Berhasil
5. Rasio Guru – siswa SMP/MTS
19 (angka)
19,2angka
10,89 angka
143,28 Sangat Berhasil
6. Rasio Guru – siswa SMA/SMK
9 angka 9 angka 9 angka 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (6 x 92,5) / 6) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 18 = 92,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
225
Pada sasaran 18 (delapan belas) terdiri dari 6 (enam)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 18 (delapan belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Rasio Ruang Kelas - Siswa SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 30 siswa terealisir
sebanyak 22,83, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar
123,9% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
22,83 diperoleh dari data perbandingan antara jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu (siswa SD/MI) sebanyak
74.656 siswa dengan jumlah ruang kelas SD/MI sebanyak 3.270
ruang kelas sehingga terealisir sebanyak 22,83.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rasio ruang kelas-
siswa SD/MI mencapai 23 berarti terjadi peningkatan sebesar
0,17. Hal ini disebabkan adanya penambahan pemanfaatan
ruang kelas yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Indikator sasaran ini didukung melalui1 Program dengan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun
dengan kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana. Bentuk
dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan rehab ruang
kelas yang rusak dan penambahan mebelair.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Rasio ruang kelas-siswa SD/MI tercapai sebesar 28.
Namun demikian realisasi di tahun 2012 sudah tercapai sebesar
22,83. Angka sebesar ini sudah menunjukkan rasio ruang kelas-
siswa yang ideal. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator
sasaran ini adalah untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang
tersedia dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap
jenjang pendidikan di suatu daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
226
2. Rasio Ruang Kelas - Siswa SMP/MTs.
Pada tahun 2012 mentargetkan satu ruang kelas untuk 30 siswa
terealisir sebanyak 28,25, maka nilai capaian indikator sasaran
ini sebesar 105,83 dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 28,25 diperoleh dari data perbandingan antara jumlah
siswa pada jenjang pendidikan tertentu (siswa SMP/MTS)
sebanyak 35.119 Siswa dengan Ruang kelas SMP/MTS
sebanyak 1.243 ruang kelas sehingga terealisir sebanyak 28,25.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rasio ruang kelas -
siswa SMP/MTS terealisir sebanyak 31 Siswa berarti terjadi
penurunan sebesar 2,75. Selanjutnya pada akhir perencanaan
RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio ruang kelas – siswa
SMA/SMK tercapai sebesar 32.
Indikator sasaran ini didukung melalui1 Program dengan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Wajar 9 tahun
dengan kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana. Bentuk
dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan rehab ruang
kelas yang rusak dan penambahan mebelair.
Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia
dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang
pendidikan di suatu daerah.
3. Rasio Ruang Kelas – Siswa SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 32 siswa , terealisir
sebanyak 34 siswa, maka nilai capaian inidikator sasaran ini
sebesar 93,75% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi Rasio ruang kelas –
siswa SMA/SMK mencapai sebanyak 34 siswa berarti tidak
terjadi penurunan maupun peningkatan pada tahun 2012.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
227
diharapkan Rasio ruang kelas – siswa SMA/SMK tercapai
sebesar 32. Indikator sasaran ini tidak ada dukungan Program
maupun kegiatan.
Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mengetahui jumlah ruang kelas yang tersedia
dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang
pendidikan di Kabupaten.
4. Rasio Guru – Siswa SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan satu guru untuk 13, 6 siswa
terealisir sebesar 13,70, maka nilai capaian indkator sasaran ini
sebesar 99,26% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sebesar 13,70 tersebut diperoleh dari data jumlah siswa SD/MI
sebanyak 74.656 siswa dibanding dengan jumlah guru SD/MI
sebanyak 5.450 guru sehingga terealisir sebanyak 13,70.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi rasio guru – siswa
SD/MI mencapai sebesar 14, berarti terjadi penurunan
sebanyak 0,3. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD
tahun 2015 diharapkan Rasio Guru – siswa SD/MI tercapai
sebesar 12,5.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penataan dan
pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT). Dengan adanya
pengangkatan guru tidak tetap berdampak pada proses belajar
mengajar yang efektif dan suskesnya penerimaan peserta didik
baru (PPDB).
Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mengetahui jumlah guru yang tersedia dibandingkan
dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang pendidikan di suatu
daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
228
5. Rasio Guru – Siswa SMP/MTs.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 19 orang terealisir
sebesar 10,89, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
143,28% dengan kategori Sangat berhasil. Realisasi sebesar
10,89 dipeoleh dari data jumlah siswa SMP/MTs sebanyak
35.119 siswa dibanding dengan jumlah guru sebanyak 3.224
guru sehingga terealisir sebesar 10,89.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Rasio Guru – siswa
SMP/MTs mencapai sebanyak 19 Orang berarti terjadi
penurunan sebesar 8,11. Selanjutnya pada akhir perencanaan
RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio Guru – siswa SMP/MTs
tercapai sebesar 18,5.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu ProgamManajemen
Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penataan dan
pemerataan Guru PNS. Dengan adanya kegiatan penataan dan
pemerataan guru PNS berdampak pada Proses Belajar
Mengajar yang efektif dan efisien dan suskesnya PPDB.
Pengukuran indikator sasaran dilaksanakan dengan maksud
untuk mengetahui jumlah guru yang tersedia dibandingkan
dengan jumlah siswa yang ada tiap jenjang pendidikan di suatu
daerah.
6. Rasio Guru – Siswa SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 9 orang terealisir
sebanyak 9 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi Rasio Guru – siswa SMA/SMK
mencapai sebanyak 9 orang, berarti tidak terjadi peningkatan
maupun penurunan pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan Rasio Guru –
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
229
siswa SMA/SMK tercapai sebesar 9 juga. Indikator sasaran ini
tercapai tanpa harus dukungan program dan kegiatan.
Pengukuran indikator sasaran ini dilaksanakan dengan maksud
untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di suatu daerah.
19. Sasaran 19
Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal dan
Informal
Tabel III.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan
33 buah 35 buah 33 buah 111,43 Sangat Berhasil
2. Jumlah lembaga pendidikan informal yang aktif melaksanakan kegiatan
3 buah 1 buah 1 buah 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) / 2 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 19 = 92,5
Pada sasaran 19 (sembilan belas) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 19 (sembilan belas) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Aktif
Melaksanakan Kegiatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 35 buah terealisir
sebanyak 39 lembaga, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 111,43% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah lembaga
pendidikan non formal yang aktif melaksanakan kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
230
mencapai sebanyak 33 buah, berarti pada tahun 2012 terjadi
peningkatan sebanyak 6 buah. Hal ini disebabkan adanya peran
serta dari tokoh masyarakat yang peduli dengan pentingnya
pendidikan.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan Jumlah lembaga pendidikan non formal yang aktif
melaksanakan kegiatan dapat tercapai sebanyak 40 lembaga.
Adapun jumlah lembaga sebanyak 39 lembaga tersebut sebagai
berikut :
Tabel III.24 Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul
Tahun 2012
No Nama lembaga Alamat Jenis
Keterampilan
1 LP Swadaya Mandiri Edo Com
Jl. Wakhid hasyim, Palbapang
Computer
2 LPK Popbayo 1 Palbapang Bahasa Inggris
3 LPK Popbayo 2 Palbapang Baby Sister
4 LPK Popbayo 3 Palbapang Elektronika
5 LPK Popbayo 4 Palbapang Komputer
6 LPK Popbayo 5 Palbapang Montir mobil
7 LPK Popbayo Palbapang Montir sepeda motor
8 LPK Popbayo Palbapang Mengemudi
9 LPK Popbayo Palbapang Tata kecantikan rambut
10 LPK Popbayo Palbapang Menjahit
11 Hakindo Jl. Bantul Bahasa jepang
12 JPK Perintis Jl. Bantul Stir mobil
13 An Nur Jl. Pleret, Gerengan, Banguntapan
Stir mobil
14 Heny Maguwo, Gang Nuri Rt.14
Menjahit
15 IPPI yogyakarta Jl. Janti 331, Banguntapan, Btl
Adm perkantoran & manajemen
16 Karir 1 Yogyakarta Jl. Blpp no.3, Gedongkuning
Stir mobil
17 Karir 2 Jl. Blpp no.3, Gedongkuning
Montir mobil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
231
No Nama lembaga Alamat Jenis
Keterampilan
18 Karir 3 Jl. Blpp no.3, Gedongkuning
Montir spd motor
19 Lkp Cendana Wangi
Mantup, Baturetno, Banguntapan
Rias pengantin
20 Star Training Club (STC)
Jl. Janti 88 hu, Banguntapan, Btl
Bimbingan belajar
21 Yabbayo Jl. Karangbendo Kulon, 277. Banguntapan
Bahasa inggris
22 LPK Bayu Aji Jl. Parangtritis km.12,5 Bakulan Wetan, Jetis
Jamu dan pijat sistem akupunkur
23 LPK Nur Hidayah Jl. Imogiri Timur km.11,5, Trimulyo, Jetis, Bantul
Asisten perawat pijatgetar syaraf
24 Seni Pengobatan Timur
Jogonalan, Tirtonirmolo, Kasihan
Akupresure
25 LPK Agustin Ngeblak Rt.02 Tata kecantikan rambut
26 Mersudi Raharjo Jl. Wates km.10 Bahasa Inggris
27 Mersudi Raharjo Kuroboyo, Caturharjo Menjahit
28 Puspadanta.1 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Presenter tv
29 Puspadanta 2 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Mc
30 Puspadanta 4 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Dubber
31 Puspadanta 5 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Kepenyiaran radio
32 Puspadanta 6 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Broadcasting junior & kids
33 Puspadanta 7 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Akting
34 Puspadanta 8 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Reporter tv
35 Puspadanta3 Kerto Rt.04, Pleret, Btl Pelatihan
36 An-Nisa Tapen, Argosari Menjahit
37 Grup Gajah Mada Jl. Wates km.17, Bimbel
38 Lpk Flamboyan Jl. Kai Maksum Menjahit
39 Mitra Utama Jogja Jl Ringroad sel, Wojo Bahasa asing
Sumber : Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2013
2. Jumlah Lembaga Pendidikan Informal yang aktif melaksanakan
kegiatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1 buah terealisir
sebanyak 1 buah, maka nilai capaian indikator sasaran ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
232
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi jumlah lembaga pendidikan
informal yang aktif melaksanakan kegiatan sebanyak 1 buah
lembaga sampai dengan tahun 2012 belum ada peningkatan.
Adapun lembaga tersebut adalah Home School InstKPI yang
beralamat di Srimartani, Piyungan, Bantul. Pada akhir tahun
perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah lembaga
pendidikan informal yang aktif sebanyak 2 lembaga.
Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini
untuk mengetahui lembaga informal yang aktif melakukan
kegiatan.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator pada point 1 dan
2 di atas adalah adanya peran serta dari tokoh masyarakat yang
peduli dengan pentingnya pendidikan.
20. Sasaran 20
Meningkatnya Prestasi Pemuda Kabupaten Bantul di Bidang
Olah Raga secara Kuantitatif dan Kualitatif.
Tabel III.25 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah perolehan emas melalui kompetisi POR PROP 2 tahun sekali
8
Medali
Emas
- - - -
2. Jumlah perolehan emas melalui Kompetisi olah raga tingkat propinsi setahun sekali Pekan Olah Raga Pelajar (POP)
49
Medali
Emas
49 52 106,12 Sangat Berhasil
3 Paskibraka 8 orang
8 Orang
8 Orang 100 Sangat Berhasil
4 Pemuda pelopor 2 2 2 100 Sangat Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
233
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
5 MTQ tingkat pelajar umum 9
Medali
Emas
16 16 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 4 x 92,5 ) /4 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 20 = 92,5
Pada sasaran 20 (dua puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 20 (dua puluh) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Perolehan Emas melalui Kompetisi PorProp yang
Dilaksanakan Setiap 2 Tahun Sekali.
Pada tahun 2012 kompetisi PorProp tidak dilaksanakan karena
kegiatan ini hanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan
kegiatan tersebut sudah terlaksana pada tahun 2011.
2. Jumlah Perolehan Emas melalui Kompetisi Olah Raga Tingkat
Propinsi bagi Pelajar Setiap Setahun Sekali.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 49 medali emas
terealisir 52 emas, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 106,12% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah perolehan emas
mencapai sebanyak 49 emas, berarti sampai dengan tahun
2012 jumlah medali emas sudah mencapai sebanyak 101
medali emas. Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir
RPJMD tahun 2015 jumlah perolehan emas melalui kompetisi
olah raga tingkat propinsi bagi pelajar setiap setahun sekali
dapat mencapai sebanyak 245 medali emas.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
antara lain
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
234
Optimalnya pembinaan dan pelaksanaan kompetisi.
Dukungan sarana dan prasarana.
Rangsangan insentif bagi yang berprestasi dari KONI.
Selanjutnya indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1
Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program
Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dengan kegiatan
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga. Kegiatan ini berupa
pelaksanaan Pekan Olah Raga (POR) pelajar se Kabupaten
Bantul untuk mengikuti kompetisi Tingkat Propinsi dan yang
berprestasi masuk ke tingkat Nasional dan Internasional dengan
peserta dari pelajar seluruh Kecamatan yang berprestasi.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur keberhasilan atlet tingkat Propinsi.
3. Jumlah Pelajar yang Lolos Seleksi Paskibraka.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 8 orang terealisir 8
orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi Jumlah pelajar yang
lolos seleksi Paskibraka pada tahun 2011 juga mencapai
sebanyak 8 orang, sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah
pelajar yang lolos seleksi Paskibraka sudah tercapai sebanyak
16 pelajar.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
terpenuhinya persyaratan fisik, kecerdasan serta intensitas
pembinaan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan peran
serta kepemudaan dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
235
Kegiatan ini dalam rangka untuk menyiapkan pasukan pengibar
bendera untuk HUT Kemerdekaan RI, baik untuk pelaksanaan
di tingkat Kabupaten, DIY dan Nasional.Pada tahun 2012
Kabupaten Bantul mengirimkan sebanyak 8 orang Paskibraka
ke Propinsi DIY. Adapun 8 orang tersebut antara lain: Axel
Rizky Herdana, Fajar Rahmanto, Fitraramadhanu, Fanji Acfa
Amara, Anindya Mareta, Anisa Asri Aprilia, Gracia Oktaviadan
Wahyu Reni Perwitasari.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
munculnya generasi muda dan pelajar dalam mengikuti kegiatan
kepemudaan, bela negara dan partisipasi dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.
4. Jumlah Pemuda Pelopor.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 2 orang terealisir 2
orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi jumlah pemuda pelopor juga mencapai sebanyak
2 pemuda pelopor. Selanjutnya sampai dengan perencanaan
akhir RPJMD tahun 2015 realisasi jumlah pemuda pelopor
diharapkan tercapai sebanyak 10 pemuda pelopor.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan .Program tersebut yaitu Peningkatan peran pemuda
dengan kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Pelaksanaan atau
rekruitmen, seleksi pemilihan pemuda pelopor tingkat
Kabupaten, Propinsi DIY dan Nasional yang diselenggarakan
oleh Kemenpora dan BPO Propinsi. Kegiatan ini dengan tujuan
untuk memunculkan generasi muda dan pelajar dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
236
mengikuti kegiatan kepemudaan, bela negara dan dalam
kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. MTQ Tingkat Pelajar Umum.
Pada tahun 2012 mentargetkan perolehan medali emas
sebanyak 16 medali terealisir 16 medali emas, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori
sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi
perolehan medali emas mencapai sebanyak 9 medali emas,
sehingga perolehan medali emas sampai dengan tahun 2012
sudah mencapai sebanyak 25 medali emas. Selanjutnya sampai
dengan perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 realisasi jumlah
perolehan medali emas diharapkan tercapai sebanyak 88
medali emas.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan.Program tersebut yatu Program Pengembangan dan
keserasian kebijakan pemuda dengan kegiatan Peningkatan
keimanan dan ketakwaan pemuda. Kegiatan ini dalam bentuk
kompetisi Musabaqoh Tilawatil Qur‟an (MTQ) pelajar umum se
Kabupaten Bantul yang pada akhirnya akan diperoleh Kafilah
pelajar untuk kompetisi di Tingkat Propinsi DIY dan Bantul juara
Umum II.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pelajar.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
237
21. Sasaran 21
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Ragawan
Profesional
Tabel III.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur
15
cabor
20 cabor
21 cabor 105 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) / 1 ) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 21 = 92,5
Pada sasaran 21 (dua puluh satu) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 21 (dua puluh satu) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Cabang Olah Raga yang menjalankan Kompetisi secara
Teratur.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 cabang olah raga
terealisir 27 cabang olah raga, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 105% dengan kategori sangat berhasil.
Program dan kegiatan yang khusus untuk kegiatan pemantauan
terhadap cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara
teratur di Kabupaten Bantul dari Kantor PORA Kabupaten
Bantul tidak ada, tetapi data tersebut diperoleh dari KONI Bantul
sehingga Kantor PORA Kabupaten Bantul hanya menerima
hasilnya saja.
Adapun 7 cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara
teratur antara meliputi Atletik, PSSI, PBVSI, Percasi, IPSI,
Dansa, Tenis lapangan, Angkat Besi/Berat, PERBASI,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
238
Bulutangkis, Tenis Meja, Yudo, Karate, Hoki, Gulat, PORDASI,
Taekwondo, Sepak Takraw, tarung Drajad, dan Senam.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi cabang olah raga
yang menjalankan kompetisi secara teratur mencapai sebanyak
15 cabang olah raga yaitu Sepakbola, Pencak Silat, Bola Volly,
Bulutangkis, Catur, Tenis Meja, Karate, Tenis Lapangan, Yudo,
Atletik, Bola Basket, tarung Drajad, Sepak Takraw, Taekwondo,
dan Panah sehingga sampai dengan tahun 2012 cabang olah
raga yang menjalankan kompetisi secara teratur sebanyak 21
cabang olah raga.
Selanjutnya sampai dengan perencanaan akhir RPJMD tahun
2015 realisasi cabang olahraga yang menjalankan kompetisi
secara teratur diharapkan tercapai sebanyak 25 cabang olah
raga. Maksud dilksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengukur potensi cabang olah raga di Kabupaten
Bantul
22. Sasaran 22
Meningkatnya Kualitas Data Base dalam Format Digital di
Semua Sektor.
Tabel III.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Analisa dan perancangan data base terintegrasi semua sector
- 25% 25% 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) / 1 ) = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 22 = 92,5
Pada sasaran 22 (dua puluh dua) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Nilai capaian indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
239
sasaran pada sasaran 22 (dua puluh dua) sesuai hasil pengukuran
kinerja dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 mentargetkan
analisa dan perancangan data base terintegrasi semua sektor
dengan target sebesar 25% terealisir 25%, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat
berhasil.
Realisasi analisa dan perancangan data base terintegrasi
semua sector di tahun 2012 belum bisa dibandingkan dengan
tahun 2011 oleh karena kegiatan ini baru terlaksana pada tahun
2012. Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1
Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
dengan kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan membuat
master plan database semua sector dengan melakukan analisa
jaringan dan analisa aplikasi programnya.
23. Sasaran 23
Pengembangan Sistim Informasi yang berbasis Teknologi
Informasi (TIK)
Tabel III.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Prosentase penyusunan SOP pengembangan Sistim Informasi
50% 100% 100% 100 Sangat Berhasil
2. Prosentase Pengembangan Pusat Data
10% 50% 50% 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x92,5 ) / 2 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 23 = 92,5
Pada sasaran 23 (dua puluh tiga) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
240
92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 23 (dua puluh tiga) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase penyusunan Standart Operasonal Prosedur (SOP)
pengembangan Sistim Informasi.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir sebesar
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100%
diperoleh dari data target penyusunan Perbup tentang SOP TIK
target 1 Perbup terealisir 1 Perbup sehingga terealisir sebesar
100%.
Adapun Perbup SOP TIK yang dikeluarkan pada tahun 2012
adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Sedangkan
pada tahun 2011 juga telah mengeluarkan Perbup SOP TIK
yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang
Pengembangan dan Pengelolaan TIK.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan
Pengkajian dan pemeliharaan bidang Komunikasi, Informasi dan
Media Massa. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan
tersusunnya Standart Operating Prosedur (SOP)
pengembangan TIK. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator
sasaran ini adalah memberikan Regulasi terhadap TI.
2. Prosentase Pengembangan Pusat Data.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 50% terealisir sebesar
50%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi Pengembangan Pusat data mencapai sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
241
10% berarti terjadi peningkatan sebesar 40% pada tahun 2012,
sehingga sampai dengan tahun 2012 Prosentase
Pengembangan Pusat data sudah tercapai sebesar 60%.
Selanjutnya sampai dengan perencanaan akhir RPJMD tahun
2015 realisasi Prosentase Pengembangan Pusat data
diharapkan tercapai sebesar 100%. Faktor pendukung
keberhasilan indikator sasaran ini adalah dilaksanakan sesuai
dengan rencana.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa. Bentuk dari kegiatan ini adalah Pengembangan
sarana dan prasarana pusat data.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur kemampuan kinerja SKPD berdasarkan
kualitas data.
24. Sasaran 24
Tersedianya Informasi Melalui Media Masa Tepat Guna
Tabel III.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
5% 40% 40% 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 24 = 92,5
Pada sasaran 24 (dua puluh empat) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Nilai capaian indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
242
sasaran pada sasaran 24 (dua puluh empat)sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Prosentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Padatahun 2012 mentargetkan sebesar 40% terealisir 40%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011
realisasi prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah terealisir sebesar 5% sehingga terjadi peningkatan
sebesar 35% pada tahun 2012, , sehingga sampai dengan
tahun 2012 realisasi prosentase sosialisasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah sudah tercapai sebesar 45%. Selanjutnya
sampai pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015 realisasi
Prosentase sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
dapat tercapai sebesar 90%.
Keberhasilan indikator sasaran didukung melalui 1 Program dan
1 Kegiatan. Program tersebut yatu Program Kerjasama
Informasi dengan Media Massa dengan kegiatan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
25. Sasaran 25
Meningkatnya Jumlah DBKS.
Tabel III.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 25
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)
45Desa 48 Desa
48 Desa 100% Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 25 = 92,5
Pada sasaran 25 (dua puluh lima) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
243
sasaran pada sasaran 25 (dua puluh lima) sesuai hasil pengukuran
kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 48 Desa terealisir 48
Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi jumlah DBKS terealisir sebanyak 45 Desa
sehingga ada peningkatan jumlah DBKS sebanyak 3 Desa pada
tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah DBKS
sudah tercapai sebanyak 48 Desa. Selanjutnya diharapkan
sampai dengan akhir perencanaan RPJMD yaitu tahun 2015
realisasi jumlah DBKS dapat terealisir sebanyak 57 Desa. Desa
DBKS yang dibina pada tahun 2012 antara lain:
a. Desa Srimartani Kecamatan Piyungan.
b. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu.
c. Desa Trirenggo Kecamatan Bantul.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya dukungan dari masyarakat dan semua
stakeholder.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan
lainnya. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
pencanangan, pembinaan dan evaluasi DBKS.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur peningkatan DBKS. Dengan DBKS diharapkan
semua pemeluk agama dapat menjalankan ibadah dengan
aman dan nyaman.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
244
26. Sasaran 26
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama
Tabel III.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 26
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah Da‟i dan pemuka agama yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama
6.000 orang
6.050 orang
6.050
orang
100 Sangat Berhasil
2. Jumlah lembaga agama yang diberikan pembinaan
35
lembaga
35 lembaga
35 lembaga
100 Sangat Berhasil
3 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama
100% 90 % 100% 111,11 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) / 3 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 26 = 92,5
Pada sasaran 26 (dua puluh enam) terdiri dari 3 (tiga)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat berhasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 26 (dua puluh enam) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Da‟i dan Pemuka Agama yang Diberikan Pembekalan
Masalah Kerukunan Umat Beragama.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6.050 orang terealisir
6.050 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi jumlah Da‟i dan pemuka agama yang
diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama
sebanyak 6.000 orang.
Selanjutnya diharapkan sampai dengan akhir perencanaan
RPJMD yaitu tahun realisasi jumlah Da‟i dan pemuka agama
yang diberikan pembekalan masalah kerukunan umat beragama
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
245
tercapai sebanyak 6.200 orang. Faktor yang mendukung
keberhasilan indikator sasaran ini adalah dukungan dan
kerelaan dai untuk mengikuti program pembinaan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur peningkatan jumlah dai dan pemuka agama.
Dengan bertambahnya jumlah dai dan pemuka agama maka
pemahaman masyarakat tentang kerukunan umat beragama
juga meningkat.
2. Jumlah Lembaga Agama yang Diberikan Pembinaan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 35 lembaga terealisir
35 lembaga,maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi jumlah lembaga agama yang diberikan
pembinaan terealisir sebanyak 35 lembaga. Selanjutnya
diharapkan sampai dengan akhir perencanaan RPJMD yaitu
tahun 2015 realisasi Jumlah lembaga agama yang diberikan
pembinaan tercapai sebanyak 37 lembaga.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya dukungan lembaga keagamaan dalam kegiatan
pembinaan.
Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
dengan kegiatan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai
forum keagaman.
Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini adalah
untuk mengukur cakupan layanan dan bantuan bagi tempat
ibadah. Dengan adanya peningkatan fasilitas tempat ibadah
maka akan meningkatkan kenyamanan umat dalam
menjalankan ibadahnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
246
3. Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90% terealisir sebesar
100%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 111,11
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 100%
diperoleh dari data jumlah kegiatan FKUB pada tahun 2012
terget sebanyak 24 kali, terealisir 24 kali sehingga terealisir
sebesar 100%. Jika dibanding dengan tahun 2011 kegiatan
dalam rangka peningkatan kerukunan hidup beragama juga
mencapai sebesar 100%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena efektivitas sosialisasi ke lintas agama serta terbentuknya
FKUB tingkat Kecamatan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Terciptanya
kerukunan umat beragama di masyarakat dengan kegiatan
Pemberdayaan FKUB. Bentuk kegiatan ini berupa rapat-rapat
pengurus FKUB, penyuluhan dan pemberian rekomendasi
pendirian tempat ibadah serta memediasi konflik umat
beragama.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
mengatasi kasus kasus yang berkaitan dengan kerukunan umat
beragama.
27. Sasaran 27
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Tabel III.32 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja
Realisasi 2011
Target 2012 Realisasi
2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Pertumbuhan PDRB
5,27% 5,42 5,3** 97,99 Sangat Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
247
No. Indikator Kinerja
Realisasi 2011
Target 2012 Realisasi
2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
(ekonomi)
2. PDRB atas harga Konstan
(Trilyun)
4,177
(Trilyun)
4,25
(Trilyun**)
4,398
103,48 Sangat Berhasil
3. PDRB atas harga berlaku
(Trilyun)
10,026
(Trilyun)
11,22
(Trilyun) **
11,258
100,34 Sangat Berhasil
4. Penerimaan Daerah
(Rp)
1.180.550.742.432,00
Rp. 943.096.041.000,00
Rp.1,337,565,892,546,00
141,83 Sangat Berhasil
5. Pertumbuhan Investasi PMA
(Rp).
10.863.379,84
(Rp.)
555.205.911.284,00
(Rp)
.193.628.931.772,00
34,87 Tidak Berhasil
6. Pertumbuhan Investasi PMDN
(Rp). 200.172.644.15
0,71
(Rp)
180.445.600.020,00
(Rp)
246.782.863.739,00
136.76 Sangat Berhasil
7 Pertumbuhan Investasi Masyarakat
(Rp)
.26.062.560.802,00
(Rp)
39,027,866,936,00
(Rp)
49.037.459.830,00
125 Sangat Berhasil
8 Inflasi
3,73% 4,85% 4,13% 111,13 Sangat Berhasil
9 Peningkatan kualitas BUMD guna peningkatan kualitas pelayanan Investasi
20 Orang 20 Orang 50 Orang 200 Sangat Berhasil
10 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang Investasi
6 BH 10 - - -
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 8 x 92,5 ) / 9 = 82,22 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) / 9 = 3,05
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 27 = 85,27
Pada sasaran 27 (dua puluh tujuh) terdiri dari 10 (sepuluh)
indikator sasaran, tetapi 1 indikator tidak tercapai dikarenakan
kegiatan pendukung untuk pencapaian indikator tersebut sudah
tidak relevan sehingga pada sasaran 27 hanya terdiri dari 9
indikator sasaran. Selanjutnya nilai rata-rata capaian sasaran pada
sasaran 27 tersebut tercapai sebesar 85,27% dengan kategori
Sangat Berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 27
(dua puluh tujuh) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
248
1. Pertumbuhan PDRB (Ekonomi)
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 5,42% terealisir
sebesar 5,3**maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
97,99% dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) pada tahun 2012 tidak
mencapai target 100%, hal ini disebabkan terjadinya kontraksi
pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan
penggalian, dan sektor listrik, gas dan air bersih sehingga
pertumbuhan perekonomian Bantul mengalami perlambatan.
Upaya pemecahannya adalah pengembangan program program
intensifikasi sektor pertanian dalam rangka peningkatan
kuantitas dan kualitas produktivitas.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi pertumbuhan PDRB
(Ekonomi) mencapai sebesar 5,27% berarti terjadi peningkatan
sebesar 0,03% pada tahun 2012. Hal ini disebabkan aktivitas
perekonomian di Kabupaten Bantul secara menyeluruh.
Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir RPJMD yaitu
tahun 2015 pertumbuhan PDRB dapat tercapai sebesar 6,14%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan
bekerjasama dengan BPS Bantul dalam rangka untuk
mengetahui pencapaian perkembangan ekonomi Kab. Bantul
secara makro, yang meliputi Penyusunan PDRB Tahunan dan
TW, PDRB Kecamatan, Inflasi dan Gini Ratio. Maksud
dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengukur tingkat PDRB di Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
249
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 4,25 trilyun terealisir
4,398 trilyun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
103,48% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan realisasi tahun 2011 PDRB atas dasar harga konstan
mencapai sebesar 4,177 Trilyun, berarti terjadi peningkatan
sebesar Rp.221 M pada tahun 2012. Hal ini disebabkan
meningkatnya peran dan kontribusi di tiga sektor utama non
pertanian yang selama ini menyusun perekonomian daerah
yaitu : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri
pengolahan dan sektor jasa-jasa. Distribusi Persentase Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas
dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun
2011-2012 disajikan sebagai berikut :
Tabel III.33 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bantul Tahun 2011-2012
No. Jenis Lapangan Usaha PDRB 2011
(Rp juta) PDRB 2011
(Rp juta
1. Pertanian 950.491 941.793
2 Pertambangan dan Penggalian 36.576 40.502
3 Industri Pengolahan 680.271 707.192
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 37.969 39.874
5 Bangunan 482.930 514.803
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 844.427 895.761
7 Pengangkutan dan Komunikasi 308.199 337.604
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan
271.556 305.509
9 Jasa - Jasa 564.448 615.785
Total 4.176.867 4.398.823
Sumber : Bappeda, 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
250
Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir RPJMD yaitu
tahun 2015 PDRB atas harga konstan dapat tercapai sebesar
4,78 trilyun.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan
kegiatan tahunan yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS
Bantul dalam rangka untuk mengetahui pencapaian
perkembangan ekonomi Kab. Bantul secara makro, yang
meliputi Penyusunan PDRB Tahunan dan TW, PDRB
Kec.,Inflasi dan Gini Ratio.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur peningkatan produk barang dan jasa di
Kabupaten Bantul pada tahun 2012 berdasarkan harga tahun
2000.
3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 11,22 trilyun terealisir
sebesar 11,258 trilyun, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100,34% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi PDRB atas dasar harga
berlaku mencapai sebesar 10,026 trilyun, berarti terjadi
peningkatan sebesar 1,232 trilyun pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan meningkatnya peran dan kontribusi tiga sektor
utama non pertanian yang selama ini menyusun perekonomian
daerah yaitu : sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
industri pengolahan dan sektor jasa-jasa.
Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir RPJMD yaitu
tahun 2015 PDRB atas harga berlaku dapat tercapai sebesar
15,77 trilyun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
251
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan
kegiatan tahunan yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS
Bantul dalam rangka untuk mengetahui pencapaian
perkembangan ekonomi Kabupaten Bantul secara makro, yang
meliputi Penyusunan PDRB Tahunan dan TW, PDRB
Kecamatan, Inflasi dan Gini Ratio.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur peningkatan produk barang dan jasa di
Kabupaten Bantul pada tahun t pada harga tahun berjalan.
4. Penerimaan Daerah.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar
Rp.943.096.041.000,00 terealisir sebesar
Rp.1,337,565,892,546,00 maka nilai capaian indikator sasaran
sebesar 141,83% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi penerimaan daerah
terealisir sebesar Rp.1.180.550.742.432,00 berarti terjadi
peningkatan sebesar Rp.157.015.150.114,00 pada tahun 2012.
Selanjutnya diharapkan pada perencanaan akhir RPJMD yaitu
tahun 2015 penerimaan daerah dapat tercapai sebesar
Rp.4.962.311.118.000,00.
Keberhasilan dari indikator sasaran ini didukung oleh 1 Program
dan 8 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara
lain:
a. Operasional Pajak Daerah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
252
b. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan memanfaatkan uang
milik daerah yang sementara belum digunakan.
c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan mengoptimalkan
sumber-sumber pendapatan daerah khususnya Dana Bagi
Hasil PBB
d. Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21).
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
intensifikasi antara lain dengan sosialisasi untuk
menumbuhkan kesadaran WP membayar pph atas
penghasilan yang diterima guna mempercepat pemasukan
dana bagi hasil pph OP
e. Pengelolaan Dana Perimbangan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
intensifikasi atas PPh Op Pasal 21 guna memepercepat
dana bagi hasil PpH OP Ke kas Daerah
f. Pemberantasan Cukai Ilegal
g. Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Bentuk dari kegiatan pada point f dan g di atas adalah
Mempercepat dana bagi hasil cukai/tembakau ke kas
daerah.
Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini adalah
untuk mengukur penerimaan Daerah di Kabupaten Bantul.
5. Pertumbuhan Investasi PMA
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar
Rp.555.205.911.284,00 terealisir sebesar
Rp.193.628.931.772,00 maka nilai capaian indikator sebesar
34,87% dengan kategori tidak berhasil. Hal ini disebabkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
253
antara lain resesi global, infrastruktur yang kurang yang kurang
menunjang. Upaya pemecahannya adalah dibuat master plan,
adanya legalitas terhadap kemudahan berivestasi. Namun jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi Pertumbuhan investasi
PMA mencapai sebesar Rp. 10.863.379,84,-, berarti terjadi
peningkatan sebesar Rp193.618.068.393,00 pada tahun 2012.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur pertumbuhan investasi PMA di Kabupaten
Bantul.
6. Pertumbuhan Investasi PMDN.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar
Rp.180.445.600.020,00 terealisir sebesar
Rp.246.782.863.739,00 maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 136.76% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi investasi PMDN
mencapai sebesar Rp.200.172.644.150,71 berarti terjadi
peningkatan sebesar Rp.46.610.219.588,29 pada tahun 2012.
Hal ini disebabkan antara lain kemudahan perijinan, Iklim
investor yang kondusif dan terjalinnya kerjasama antara
pemerintah, swasta dan masyarakat. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah investasi
PMDN dapat tercapai sebesar Rp.191.059.412.062,00
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur pertumbuhan investasi PMDN di Kabupaten
Bantul.
Indikator sasaran pada point 5 dan 6 di atas dilaksanakan
melalui 2 Program dan 4 kegiatan. Program tersebut antara lain:
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
dengan kegiatan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
254
1) Koordinasi antar lembaga dalam Pengendalian
Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA.Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan investasi.
2) Workshop Potensi Investasi. Kegiatan ini dalam bentuk
melaksanakan koordinasi dengan investor dalam
membahas permasalahan investasi.
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman
Modal. Kegiatan ini adalah dengan maksud blueprint
peluang investasi yang ada Piyungan.
2) Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan
Investasi. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan
melaksanakan rapat dengan aparat pemerintah dalam
menyamakan persepsi pelaksanaan investasi
7. Pertumbuhan Investasi Masyarakat.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.39.027.866.936,00
terealisir sebesar Rp.49.037.459.830,00, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 125% dengan kategori sangat
berhasil. Angka investasi masyarakat diperoleh dari stimulan,
simpanan koperasi, KUPK, stimulan semen. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi pertumbuhan investasi masyarakat
mencapai sebesar Rp.26.062.560.802,00, berarti terjadi
peningkatan sebesar Rp22.974.899.028,00 pada tahun 2012.
Harapannya pada akhir RPJMD yaitu tahun 2015 diharapkan
kumulatif capaian pertumbuhan investasi masyarakat sebesar
Rp.208.990.324.656,00.
Indikator sasaran ini dlaksanakan melalui 1 Program 1 Kegiatan.
Program tersebut yaitu Program Peningkatan Partisipasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
255
Masyarakat dalam Membangun Desa dengan kegiatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah pemberian hibah dan bantuan
sosial kepada masyarakat dalam hal pembangunan fisik dengan
tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa khususnya pembangunan sarana umum yang bersifat fisik.
Bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan
menjadi dua jenis yaitu hibah kepada kelompok atau organisasi
masyarakat dan bantuan sosial merupakan bantuan kepada
individu atau keluarga. kelompok atau organisasi masyarakat
berupa panitia pembangunan dilingkungan RT, pedukuhan
maupun kelurahan sedangkan individu adalah keluarga miskin.
Pemberian bantuan stimulan didasarkan pada permohonan
masyarakat dengan mengirimkan proposal kepada Bupati
Bantul cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dari
proposal tersebut akan ditindak lanjuti dengan survey atau cek
lokasi oleh petugas survey yang anggotanya dari unsur Dinas
Pekerjaan Umum (DPU), Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA), Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD), dan Bagian Administrasi Pembangunan. Hasil survey
menjadi salah satu dasar dalam menentukan besarnya bantuan
stimulan yang diberikan.
Pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan dengan
mengacu pada Peraturan Bupati Bantul yaitu :
a. Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun
2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah yang diubah dalam
Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
256
b. Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan
Sosial yang diubah dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 54
Tahun 2012.
Dalam proses pencairan bantuan mulai tahun 2012 terdapat
perbedaan prosedur dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini
disebabkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri Nomor 32 Tahun 2011).
Hal–hal yang bisa dimintakan hibah bagi kelompok atau
organisasi masyarakat berupa permohonan bantuan untuk
pembangunan sarana ibadah, jalan, makam, gedung serbaguna
dan lain lain, sedangkan bantuan sosial bagi individu bisa
berupa bantuan untuk MCK, rumah dan listrik.
Masyarakat penerima bantuan sosial maupun hibah
berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai
rencana yang terdapat dalam proposal dan selanjutnya
berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan pembagunan tersebut dilampiri perincian laporan
keuangan dengan mencantumkan besarnya bantuan sosial dan
hibah yang diterima sehingga dapat diketahui besarnya
swadaya masyarakat maupun individu.
Laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah dan bantuan
sosial disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Bantul dengan tembusan kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul, bagi
panitia maupun individu yang tidak mengirimkan laporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
257
pertanggungjawaban maka bila mengajukan proposal belum
akan diterima.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan.
8. Inflasi.
Pada Tahun 2012 mentargetkan Inflasi sebesar 4,85%, terealisir
sebesar 4,31%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
111,13% dengan kategori sangat berhasil.
Hal ini disebabkan adanya kestabilan harga dan kondisi
perekonomian yang relatif stabil serta dukungan program
kegiatan pemerintah daerah yang tepat dalam mengantisipasi
gejolak dan disvaritas harga kebutuhan masyarakat.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Inflasi mencapai
sebesar 3,73%, berarti terjadi peningkatan sebesar 0,58% pada
tahun 2012. Namun demikian pada tahun 2012 realisasi Inflasi
dibawah target berarti bagus. Selanjutnya pada akhir
perencanan RPJMD tahun 2015 diharapkan Inflasi dapat
terealisir sebesar 4,42%. Namun demikian di tahun 2012 sudah
tercapai sebesar 4,31%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini untuk menghitung
tingkat inflasi dilakukan survey secara sampling. Sampel
meliputi pasar dan pedagang, dilakukan secara purposive
random sampling.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
258
9. Peningkatan Kwalitas SDM BUMD guna Peningkatan
Pelayanan Investasi.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 orang terealisir 50
orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 200%
dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan semua
pihak yang terkait baik dari nara sumber, peserta, panitia
penyelenggara maupun dengan daerah tempat study banding
serta kerjasama yang baik dan strategis antar BUMD. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi peningkatan kwalitas
SDM BUMD guna peningkatan pelayanan investasi mencapai
sebanyak 20 orang berarti terjadi peningkatan sebanyak 30
orang pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2012
realisasi peningkatan kualitas SDM BUMD sudah tercapai
sebanyak 70 orang. Selanjutnya pada akhir perencanan RPJMD
tahun 2015 diharapkan Peningkatan kwalitas SDM BUMD guna
peningkatan pelayanan investasi dapat terealisir sebanyak 100
orang.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan Promosi
dan kerjasama investasi dengan kegiatan Peningkatan kualitas
SDM guna peningkatan pelayanan investasi. Kegiatan ini
berupa Workshop bagi Direksi dan karyawan BUMD (25 orang)
selama 2 hari dan dilaksanakan 2 kali berupa peningkatan dan
penguatan pada aspek manajerial dan wawasan serta
pemberian motivasi kerja yang diharapkan dapat meningkatkan
kinerja BUMD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
259
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
bahwa untuk peningkatan pelayanan dan kinerja BUMD perlu
dilakukan pembianaan/pembekalan manajemen.
10. Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Bidang Investasi.
Pada tahun 2012 tidak melaksanakan kegiatan dikarenakan
Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
dilaksanakan di tahun 2012, tapi tidak menyasar ke target
Badan Hukum karena untuk target Badan Hukum sudah
terkoordinir di kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama
dengan dunia usaha/lembaga non pemerintah.
Sedianya dulu kegiatan tersebut untuk mewadahi disposisi
insidentil. Pada kenyataannya calon investor datang langsung
ke SKPD teknis pengampu penanaman modal. Sehingga di
tahun 2012 ini target yang di realisasikan adalah SKPD terkait
penanaman modal dan lokasi kawasan peruntukan industri
(Piyungan & Sedayu).
Selanjutnya di tahun 2013 sudah tidak di anggarkan lagi untuk
kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang
Investasi.
28. Sasaran 28
Mempermudah Akses dan Sarana Distribusi Pangan serta
Akses Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian serta
Perikanan dan Kelautan
Tabel III.34 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%)
Kategori
1. Ketersediaan Pangan 2.870
gr/kap/hr
3,650 gr/kap/hr
2.769 76 Berhasil
2 Desa Mandiri Pangan 13 Unit 10 % 18% 180 Sangat Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
260
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%)
Kategori
3. Akses Pangan 3 unit 6% 3% 50 Tidak Berhasil
4. PPH (Pola Pangan Harapan) 90,6
(nilai)
89.5 % 91,8% 103 SangatBerhasil
5. Konsumsi Ikan Perkapita 17,38 Kg/Kapita
/Tahun
22.43 Kg/
Kapita/
Tahun
17,55 Kapita/
Tahun
78,2 Kapita/
Tahun
Berhasil
6. Saluran Irigasi dalam kondisi baik
83,00% 82.5 % 85,50 103,6% SangatBerhasil
7. Prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi
82,00% 80 % 84,00
105 Sangat Berhasil
8. Pembangunan Bantul Ceed Centre
4 Komoditas
4 Komoditas
4 100 SangatBerhasil
9. Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian (program pasca panen) antara lain padi, kedelai, jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah)
1 6 Komoditas
1 183.3 SangatBerhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6 x 92,5 ) / 9 = 61,66 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 2 x 77,5 ) / 9 = 17,22 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 27,5) /9 = 3,05 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 28 = 81,93
Pada sasaran 28 (dua puluh delapan) terdiri dari 9
(sembilan) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 81,93 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai
capaian indikator sasaran pada sasaran 28 (dua puluh delapan)
sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Ketersediaan Pangan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 3.650 gr/kap/hr
terealisir 2.769gr/kap/hr, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 76% dengan kategori berhasil. Realisasi tersebut di
peroleh dari produksi bersih sebesar 2.769 gr/kap/hr. Jika
dibanding tahun 2011 ketersediaan pangan terjadi penurunan
sebesar 3,51%, berarti sampai dengan tahun 2012 jumlah
Ketersedian pangan telah tercapai sebanyak 2.769 gr/kap/hr
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
261
dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 3.650
gr/kap/hr.
Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator
sasaran tidak terealisir 100% adalah adanya alih fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan Kebiasaan pola tanam
petani yang tidak menguntungkan.
Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini adalah dengan
mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan yang belum
maksimal.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 2
Kegiatan. Progam tersebut yaitu Program Peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan :
a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang keanekaragaman pangan di kabupaten
bantul. Bentuk kegiatan ini berupa lomba cipta menu, rapat
koordinasi serta perjalanan dinas ke lapangan.
b. Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat. Kegiatan ini
merupakan pendampingan dari Kegiatan APBN. Kegiatan ini
berupa rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan pihak
terkait dan rapat koordinasi di tingkat kelompok serta
perjalanan dinas ke lapangan.
Indikator sasaran ini dengan maksud untuk mengetahui
ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui
kondisi pangan di masyarakat.
Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk
mengetahui ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga
dapat diketahui kondisi pangan dimasyarakat. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk mengetahui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
262
ketersediaan pangan bagi rakyat sehingga dapat diketahui
kondisi pangan dimasyarakat.
2. Desa Mandiri Pangan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10% terealisir 18%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 180% dengan
kategori sangat berhasil. Jika di banding dengan realisasi tahun
2011 terjadi kenaikan sebesar 38,4 % di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 jumlah Ketersedian pangan telah
tercapai sebanyak 2.769 gr/kap/hr dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebanyak 3.650 gr/kap/hr.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya peningkatnya kemampuan kelompok afinitas.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan
Pengembangan Desa mandiri pangan. Kegiatan ini merupakan
pendampingan dari Kegiatan APBN. Kegiatan ini berupa rapat
koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, penghargaan ketahanan
pangan, perjalanan dinas dalam daerah. Desa-desa tersebut
adalah :
1. Desa Muntuk,Dlingo
2. Desa Jatimulyo, Dlingo
3. Desa Wukirsari, Imogiri
4. Desa Dlingo, Dlingo
5. Desa Mangunan, Dlingo
6. Desa Temuwuh, Dlingo
7. Desa Srihardono, Pundong
8. Desa Seloharjo, Pundong
9. Desa Selopamioro, Imogiri
10. Desa Bangunjiwo, Kasihan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
263
11. Desa Triwidadi, Pajangan
12. Desa Argodadi, Sedayu
13. Desa Karangtengah, Imogiri
14. Desa Sriharjo, Imogiri
15. Desa Girirejo,Imogiri
16. Desa Bawuran, Pleret
17. Desa Segororyoso, Pleret
18. Desa Wonolelo, Pleret
Indikator sasaran ini dengan maksud untuk mengetahui desa–
desa sudah mampu membeli pangan secara cukup bagi
kebutuhan tubuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk mengetahui
Desa-desa tersebut apakah masyarakat sudah mampu membeli
pangan secara cukup bagi kebutuhan tubuh baik secara
kualitas maupun kuantiitas.
3. Akses Pangan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6%terealisir sebesar
3%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 50%
dengan kategori tidak berhasil. Jika di banding dengan realisasi
tahun 2011 maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan di tahun
2012 yaitu sebesar 3 unit, berarti sampai dengan tahun 2012
jumlah Akses pangan telah tercapai sebanyak 6 unit dari target
di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 13 unit.
Faktor yang menghambat sehingga nilai capaian indikator
sasaran tidak terealisir 100% adalah bahwa kegiatan ini
dilakukan dengan dana dari Propinsi untuk 3 (tiga) desa saja
karena propinsi menganggap 3 desa sudah mencukupi maka
selanjutnya tidak akan ada penambahan kecuali ada perubahan
kebijakan. Sedangkan dari BK PPP Kabupaten Bantul sendiri
hanya melaksanakan kegitan berupa pendampingan dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
264
pemantauan saja.Kegiatan Akses Pangan ditujukan untuk
mendekatkan akses pangan ke desa yang aksesibiitas
pangannya rendah. 3 desatersebut adalah :
1. Desa Dlingo, Dlingo
2. Desa Mangunan, Dlingo'
3. Desa Bawuran, Pleret.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk
mengetahui bahwa daerah rawan (minus) pangan dalam
menyedikan cadangan pangan bagi masyarakat.
4. PPH (Pola Pangan Harapan).
Pada tahun 2012 mentargetkan dengan nilai sebesar 89.5%
terealisir sebesar 91,8%maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 103 %dengan kategori sangat berhasil. Jika di banding
dengan realisasi tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 0,97 % di
tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 PPH (Pola
Pangan Harapan) sebanyak 91,8% dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebanyak 90,5 %.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang
diversifikasi pangan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaituProgram Peningkatan
ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan
Penyusunan Pola Pangan Harapan. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat. Kegiatan ini
berbentuk survey rumah tangga selama 1 hari. Survey dilakukan
oleh petugas gizi di Dinas Kesehatan. Data hasil survey
kemudian dianalisa untuk menentukan Pola Pangan Harapan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
265
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui konsumsi pangan terutama energi dan protein
sesuai dengan kebutuhan bagi tubuh (seseorang).
5. Konsumsi Ikan Perkapita.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 22,43
Kg/Kapita/Tahun terealisir 17,55 Kg/Kapita/Tahun, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 78,2% dengan kategori
berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh dari jumlah konsumsi
ikan sebesar 17,55 Kg/kapita dibanding target daerah 22,43
kg/kapita. Jika di banding dengan realisasi tahun 2011 terjadi
kenaikan sebesar sebesar 38,4 % di tahun 2012, berarti sampai
dengan tahun 2012 Konsumsi Ikan Perkapita sebanyak 17,55
Kg/Kapita/Tahun dari target di akhir RPJMD tahun 2015
sebanyak 25,96 Kg/Kapita/Tahun
Faktor yang menghambat keberhasilan realisasi indikator
sasaran sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan :
Untuk menghitung konsumsi ikan adalah produksi tangkap
dan budidaya, padahal target prod sangat tinggi, sehingga
angka konsumsi ikan pun tinggi juga;
Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai bagi kelompok pengolah dan pemasar ikan;
Kurangnya kegiatan promosi pemasaran ikan;
Belum terbentuknya kelembagaan kelompok pengolah dan
pemasar ikan yang solid sehingga belum mampu
menghasilkan produk olahan ikan yang berkualitas baik dan
belum mampu memenuhi selera pasar sesuai jumlah
kebutuhan serta belum terbentuk jaringan pasar yang
mampu menyerap hasil-hasil produksi sesuai kebutuhan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
266
Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini
adalah dengan melakukan :
Revisi/konsiliasi data target produksi tangkap dan budidaya
yang tertuang di RPJMD;
Peningkatan hasil olahan ikan;
Pemberian stimulan usaha pengolahan produk ikan;
Penyebarluasan/kampanye/sosialisasi mengkonsumsi ikan
di masyarakat;
Meningkatkan pelatihan teknis kelautan dan perikanan
kepada pengolah/pemasar ikan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 6
Kegiatan.Program tersebut yaitu Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi dengan kegiatan antara
lain:
a. Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah.
Dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Bantul,
Dinas Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan
kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi perikanan
seperti pelatihan budidaya, pemberian bantuan prasarana
budidaya, pemberian alat tangkap ikan laut dan pembelian
kapal. Kegiatan peningkatan produksi ini harus didukung
dengan kegiatan promosi agar masyarakat mengetahui dan
memanfaatkan hasil- hasil produksi perikanan di Kabupaten
Bantul
b. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Poklahsar.
Tujuannya meningkatkan kelembagaan Poklahsar,
Meningkatkan manajemen dan pengelolaan Usaha
Poklahsar serta mengetahui dan menjaga eksistensi dan
Dinamika Poklahsar. Manfaatnya kelembagaan Poklahsar
meningkat, manajemen dan pengelolaan Usaha Poklahsar
Meningkat serta eksistensi dan Dinamika Poklahsar terjaga.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
267
Hasilnya terlaksananya kegiatan peningkatan kelembagaan
Poklahsar, meningkatnya manajemen dan pengelolaan
Usaha Poklahsar, meningkatnya eksistensi dan Dinamika
Poklahsar. Poklahsar yang telah dibina kelembagaannya
sebagai berikut :
Tabel III.35 Pohlasar Binaan Tahun 2012
No Tanggal Kegiatan Poklahsar Sasaran
1 16 Mei 2012 Gurami segar (Baturetno, Banguntapan)
2 24 Mei 2012 Fress Fish (Sonopakis, Kasihan)
3 31 Mei 2012 KUB Mina Bahari 45 (Depok, Kretek)
4 09 Juli 2012 Kuncup Mekar (Kwasen, Piyungan)
5 11 Juli 2012 Sambel Welut Pak Sabar (Tamanan, Banguntapan)
6 12 Juli 2012 Ngudi Rejeki(Krapakan, Pandak)
7 16 Juli 2012 Mina Laras (Ngrukem, Sewon)
8 19 Juli 2012 Rajamina Group (Nglarang, Pandak)
9 21 September 2012 Mina Asih (Ngentak, Poncosari, Srandakan)
10 17 September 2012 Mina Sejahtera (Kepuhkulon, Wirokerten, Banguntapan)
11 05 September 2012 Pangenggar Rasa (Patehan, Gadingsari, Sanden)
12 10 September 2012 Berkah Bahari (Kuwaru, Poncosari, Srandakan)
13 13 September 2012 Mina Bersama (Samas, Srgading, Sanden)
14 21 Nopember 2012 Mina Laras (Ngrukem, Sewon)
15 26 Nopember 2012 Makaryo Makarti (Pantai Baru, Srandakan)
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013
c. Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perikanan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 angkatan dengan total
peserta 100 orang, per angkatan dilaksanakan selama 2 hari
yaitu pada tanggal 22-25 Oktober 2012 di RM Pavajo,
Kompleks Budidaya Air Tawar (BAT). Tujuan
dilaksanakannya pelatihan untukmeningkatkan ketrampilan
dan pengetahuan pengolah dan pemasar ikan dan
memberikan pengetahuan tentang alternatif olahan ikan dan
cara pemasarannya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
268
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah
terlaksananya Teknis Pengolahan Hasil Perikanan,
ketrampilan dan pengetahuan pengolah dan pemasar ikan
meingkat, pengolah dan pemasar ikan memperoleh alternatif
olahan ikan yang dapat dikembangkanuntuk meningkatkan
kesejahteraannya.
d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP P2HP.
Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatan kesejahteraan
poklahsar, Meningkatkan efektifitas pengelolaan PUMP
P2HP dan memperlancar Kegiatan PUMP P2HP agar dapat
berhasil dengan baik.
Manfaat dari kegiatan ini kelancaran kegiatan PUMP P2HP,
peningkatan kesejahteraan poklahsar dan efektifitas
pengelolaan PUMP P2HP meningkat. Dan hasilnya adalah
Terlaksananya Peningkatan kapasitas pengelolaan PUMP
P2HP dan kegiatan PUMP P2HPterlaksana dengan sukses
dan lancer. kelompok sasaran yang telah dibina sebagai
berikut :
Tabel III.36 Kelompok Binaan PUMP P2HP Tahun 2012
No Nama
Kelompok Alamat Jenis Usaha
1 Mino Lestari Depok Parangtritis Kretek Pedagang Ikan Keliling
2 Baros Maju Baros Tirtohargo Kretek Abon ikan, Bakso ikan, Pempek
3 Pemuda Bahari Yudha Putra
Patehan Gading sari, Sanden Abon Lele
4 Taruna Makaryo Ds. Sanden Murtigading, Sanden
Abon ikan, Bakso ikan, Pempek
5 Ulam Arum Sari Pandansimo Ngentak Srandakan
Kuliner
6 Mina Sejahtera Ngentak Poncosari Srandakan
Pemasar Hasil Ikan
7 Barunowati Ngentak Poncosari Srandakan
Kuliner
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
269
No Nama
Kelompok Alamat Jenis Usaha
8 Makaryo Makarti Ngentak Poncosari Srandakan
Kuliner
9 Ngudi Mino Ngentak Poncosari Srandakan
Kuliner
10 Sedyo Manunggal Krajan Poncosari Srandakan
11 Pemasar Ikan Segar Polosiyo
Polosiyo Poncosari Srandakan
Gurami Konsumsi
12 Fresh Fish Sonopakis Ngestiharjo Kasihan
Fillet Tuna/Marlin
13 Mina Laras Ngrukem Pandowoharjo Olahan Rumput Laut
14 Banyu Dadi Jogoripan Panggungharjo Sewon
Benih Lele, Lele Konsumsi
15 Mina Sukses Cepit, Pandowoharjo Sewon Kuliner dan Bandeng Presto
16 Gurami Segar Ibis Pelem Kidul Baturetno Banguntapan
Ikan Konsumsi
17 Mina Sejahtera Wirokerten Banguntapan Rolade Lele
18 Maju Makmur Jigudan Triharjo Pandak Pemasar Lele
19 Abon Sari Kuroboyo Caturharjo Pandak Abon Lele
20 Anggrek Kwalangan Wirejo Pandak Abon ikan, Bakso ikan, Pempek
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah semakin
banyak produksi perikanan, maka semakin meningkatkan juga
konsumsi akan ikan. Peningakatan konsumsi ikan akan
berdampak pada pendapatan masyarakat nelayan/
pembudidaya sehingga kesejahteraan meningkat.
6. Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 82.5% terealisir
sebesar 85,50%,maka nlai capaan indikator sasaran ini sebesar
103,6% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini
diperoleh dari saluran kondisi baik sepanjang 341.402,16 m
dibagi dengan jumlah panjang saluran primer-sekunder
sepanjang 413.509,91 m x 100% sehingga diperoleh angka
sebesar 85%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
270
Jika dibanding dengan realisasi tahun 2011 terjadi kenaikan
sebesar 3,01% di tahun 2012, berarti sampai dengan tahun
2012 saluran irigasi dalam kondisi baik terealisir sebesar
85,50% dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 84%.
Jadi realisasi tersebut sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah Komitmen pejabat dan petugas lapangan dalam
memanfaatkan potensi yang ada.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah meningkatkan
pelayanan pada masyarakat petani.
7. Prosentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 80% terealisir 84,00%,
makan nilai capaian indicator sasaran ini sebesar 105% dengan
kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan realisasi tahun
2011 terjadi kenaikan sebesar sebesar 2,43 % di tahun 2012,
berarti sampai dengan tahun 2012 prosentase luasan DI yang
terlayani air irigasi terealisir sebesar 84,00%, dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebanyak 84 %.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya pemanfaatan potensi air yang ada secara efektif
dan efisien. Realisasi capaian mencapai 84% diperoleh dari
Luas lahan yang terairi dengan baik sebanyak 13.551,72Ha
dibagi dengan jumlah total lahan sebanyak 16.133,00Ha
dikalikan 100%, sehingga realisasi tercapai 84%.
Indikator sasaran pada point 6 dan 7 di atas dilaksanakan
melalui 1 Program dan 5 Kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan antara
lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
271
a. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi. Tujuan
kegiatan ini adalah didapatkan data hasil survey dan produk
desain/studi-penelitian untuk keperluan konstruksi. Kegiatan
dimaksudkan untuk memperoleh desain bangunan irigasi
secara total maupun parsial dan untuk memperoleh data
kelayakan pembangunan bangunan pengambilan/bendung.
Sasaran kegiatan ini adalah DI Sono, DI Kadisono, DI
Kenalan, DI Pranti, DI Karang, DI. Grojogan, DI.
Karangploso Kiri.
Hasil pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil studi/desain
jaringan irigasi yang sebagian akan dilaksanakan pada
tahun berikutnya. Produk studi/penelitian ini dalam rangka
mendukung kegiatan konstruksi terutama DAK-2012dan
perencanaan bidang sumber daya air.
b. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun.
Tujuan kegiatan adalah mengoptimalikan jaringan Irigasi
yang telah dibangun adalah mempertahankan dan
memelihara agar irigasi tetap dapat berfungsi optimal.
Kegiatan dimaksudkan untuk operasional dan pemeliharaan
jaringan dan bangunan irigasi agar dapat tetap berfungsi
baik.
Fokus pelaksanaan pada 46 daerah irigasi kewenangan
kabupaten, serta irigasi desa yang sangat memerlukan
penanganan. Pekerjaan utama untuk kegiatan OP adalah
rehabilitasi ringan afvour ngetuk dan DI. Ewon dan berupa
penggantian pintu, alat ukur debit, baut-baut, rehab
bangunan pelengkap serta operasional termasuk buka tutup
pintu air, pemberian oli pada stang drat dan juga gali
sedimen, babat rumput.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
272
Selain itu juga pembelian peralatan pendukung berupa
genzet, derek rantai kapasitas 1 dan 3 ton, pemotong rumput
dan gergaji mesin. Pada kegiatan ini dilaksanakan rehab
ringan (tambal sulam) pada 17 lokasi, pada 16 daerah irigasi
dan 1 afvour. Pada kegiatan ini pula dilaksanakan perbaikan
darurat 3,9 sayap hulu bendung dan tanggul 179,9 m
tanggul DI. Tengah sehingga padi seluas 162,5 hektar dapat
diselamatkan. Secara keseluruhan melalui kegiatan ini telah
diperbaiki saluran sepanjang 2.414,60 m, sayap bendung
38,20 m, talud 264,9 meter, bangunan 14 unit, pintu 28 unit,
dan mistar ukur 74 buah.
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK).
Tujuan dari kegiatan ini adalah menfungsikan kembali
saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan melalui
pelaksanaan rehabilitasi. Kegiatan ini dibiayai dengan dana
APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp.2.068.962.060,-
dengan realisasi Rp. 2.042.000.000,- Kegiatan dimaksudkan
mengembalikan fungsi jaringan irigasi agar kembali baik
melalui rehabilitasi saluran, irigasi, bendung, dan bangunan.
Melalui kegiatan ini telah terehab jaringan sepanjang 4.123,7
m, dibuat plat 3 buah, sayap bendung 101,5 meter, dan
pintu 5 unit. Lokasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi adalah DI Dodogan (723,2 m) , DI. Grojogan
(641,81 m, DI. Kajor (495 m), DI. Nglaren (755,5 m), DI.
Dokaran (717,3 m), DI. Tegal Kiri (348,3 m), dan DI Sindet
(140,1 m).
d. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP).
Kegiatan dimaksudkan untuk memberdayakan Lembaga
Pengelola Irigasi (LPI) termasuk di dalamnya komisi irigasi,
GP3A/P3A, dan unsur yang terkait dengan irigasi yang ada
di kabupaten Bantul, dengan harapan dapat meningkatkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
273
peran Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)
meningkat partisipasinya dalam pengelolaan irigasi di tingkat
jaringan primer-sekunder. Selain pemberdayaan Lembaga
Pengelola Irigasi (LPI), dalam kegiatan ini juga dilakukan
pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi, dengan lokasi
rehabilitasi di DI Merdiko Kiri (sal 222 m), DI. Tengah(182
m), DI Jotawang (226 m).
e. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana
Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah-DPIPD)
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan dan memelihara
saluran yang rusak agar dapat berfungsi kembali. Kegiatan
dimaksudkan untuk memperbaiki dan membuat bangunan
baru untuk mengembalikan fungsi dan meningkatkan
kualitas saluran irigasi. Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap,
tahap I berupa rehabilitasi jaringan irigasi 12 daerah irigasi
dan rehabilitasi 2 afvour.
Pekerjaan tahap I telah direhabilitasi saluran sepanjang
5.381,2 meter, pembuatan pasangan saluran baru 599,50
meter, rehab plat 28 buah, pembuatan plat baru 1 buah,
rehab sayap bendung 12 meter, membuat pasangan sayap
bendung baru sepanjang 50 meter dan melengkapi pompa
1 unit. Lokasi kegiatan ini antara lain di DI Tanjung (sal :
594,3 m), DI. Kategan (sal:712,9), DI. Sikluwih (Sal:474,1
m), DI. Sumberan (567,8 m), DI. Klegen (451,5 m), DI. Soko
(176,8 m), DI. Putat (589.6 m), DI. Karangasem (161 m), DI.
Kadibeso (854 m), DI. Sambeng (119,2 m), DI. Pijenan (571
m), Afvour Depok (75,9 m), Afvour Kantongan (375,5 m),
Afvour Pentung (250,5 m).
Pada Tahap II Kegiatan ini dilaksanakan rehab jaringan
irigasi 45 lokasi yang merupakan usulan melalui jaring
asmara yang tersebar di Kabupaten Bantul. Dari rehabilitasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
274
tahap II dilaksanakan pembuatan pasangan baru pada
saluran sepanjang 5.307,30 meter dan perbaikan pasangan
lama 209,00 meter serta perbaikan plat 8 buah.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
meningkatkan produktifitas petani.
8. Pembangunan Bantul Ceed Centre.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 komoditas terealisir
sebanyak 4 komoditas, maka nilai capaian indicator sasaran ini
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
sesasi sebesar 4 komoditas tersebut di peroleh dari data jumlah
komoditas yang dikembangkan penangkarannya sebanyak 4
komoditas yaitu padi, shorgum, sapi dan ayam di banding target
daerah sebesar 4 komoditas maka capainnya 100%. Nilai
capaian tersebut sama dengan nilai capaian di tahun 2011 yaitu
4 komoditas, berarti sampai dengan tahun 2012 Pembangunan
Bantul Ceed Centre terealisir sebanyak 4 komoditas dari target
di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 5 komoditas.
Faktor yang mendukung keberhasilan indicator sasaran ini
karena tersedianya anggaran yang memadahi dan dan
partisipasi masyarakat.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program 3
Kegiatan. Program tersebut yaitu :
a. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
dengan kegiatan Pengelolaan aset dinas penghasil PAD.
Realisasi Kegiatan ini meliputi :
Pembelian benih-benih padi dari kelompok-kelompok
tani penangkar
Belanja bahan kimia dan non kimia, belanja
alat/perlengkapan untuk menunjang kegiatan
penangkaran benih seperti penyemaian, dan lain-lan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
275
Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan ini adalah
pencairan dana yang terlambat sehingga tidak menjangkau
keseluruhan bibit yang harus dibeli sesuai target . Upaya
yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran
yang ada sesuai waktu dan kemampuan.
b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari
2 kegiatan yaitu :
1) Pembibitan dan perawatan ternak. Tujuan dari kegiatan
ini adalah Terlaksananya penetasan dan peningkatan
populasi ternak ayam buras. Realisasi kegiatan ini
meliputi:
Belanja bibit ternak (telur calon ayam buras/Day Old
Chick (DOC))
Belanja bahan kimia (utk penetasan ayam buras)
Belanja alat-alat/perlengkapan penetasan ayam
buras
Belanja pemeliharaan alat pengolahan bermesin
(mesin penetasan ayam buras)
Operasional penetasan ayam buras
2) Peningkatan mutu genetik sapi. Bentuk kegiatan ini
berupa:
Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw.
Pengadaan insemination gun
Pengadaan speculum
Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw belum
dapat mencukupi untuk seluruh kebutuhan di Kab. Bantul.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan
kebutuhan lokal akan ketersediaan benih pertanian yang
unggul dan berkualitas serta mengembangkan pusat
perbenihan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
276
9. Penanganan dalam rangka Kestabilan Harga Jual Hasil
Pertanian (Program Pasca Panen) antara lain padi, kedelai,
jagung, kacang tanah, cabe dan bawang merah).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6 komoditas terealisir
1 komoditas, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
183,33% dengan kategori sangat berhasil. Capain indikator ini
diperoleh dari data 2 kali komoditas yang direncanakan
sebanyak 6 di kurangi relisasi sebanyak 1 komoditas di banding
komoditas yang direncanakan sebanyak 6 di kali 100 persen.
Realisasi tersebut sama dengan realisasi di tahun 2011 yaitu
sebesar 1 komoditas, berarti sampai dengan tahun 2012
Penanganan dalam rangka kestabilan harga jual hasil pertanian
(program pasca panen) terealisir sebanyak 1 komoditas dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 6 komoditas.
Faktor yang mendukung keberhasilan inidikator sasaran ini
disebabkan harga relatif stabil, sehingga tidak terlalu
membutuhkan penanganan harga jual. 6 komoditas tersebut di
atas antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe dan
tembakau. Sedang 1 komoditas yang dipantau terebut hanya 1
komoditas yaitu padi. Dari keenam komoditas tersebut, 5
komoditas harganya sudah relatif stabil jadi tidak perlu adanya
intervensi dari pemerintah.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam menjaga kestabilan harga 6
komoditas utama pertanian daerah sehingga mencegah
kerugian di pihak petani.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
277
29. Sasaran 29
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.
Tabel III.37 Evaluasi Pencapaian Sasaran 29
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah produksi perikanan budi daya
10.450 ton
43.491
Ton
10.980,67
25,2 Tidak berhasil
2. Jumlah produksi perikanan tangkap
992 ton 1.614 Ton
1.150 Ton
71,3 Berhasil
3. Jumlah Pokdakan (kelompok budi daya)
577 klp 390 Pokdkn
740 153,9 Sangat Berhasil
4. Produktifitas Gabah Kering Pungut (GKP)
74,18
Kw/ha
76 Kw/ha
78,19 102,88 Sangat Berhasil
5. Produktifitas jagung (pipil kering)
59,30
Kw/ha
53,25 Kw/ha
54,91 103,12 Sangat Berhasil
6. Produktifitas kedelai (wose) 14,16
Kw/ha
15,2 Kw/ha
16,51 108,62 Sangat Berhasil
7. Produktifitas kacang tanah (wose)
10,83
Kw/ha
10,24 Kw/ha
12,65 123,54 Sangat Berhasil
8. Produktifitas bawang merah 13,32
Ton/ha
10,19 Ton/ha
11,9 116,78 Sangat Berhasil
9. Produktifitas cabe merah 6,10 Kw/ha
8,1 Ton/ha
5,1 62,96 Cukup Berhasil
10 Produktifitas Pisang 17,00
Kg/phon
25,2 Kg/Phon
12 47,62 Tidak Berhasil
11 Produktifitas Jamur tiram 3,05 Kg/m2
12,1 Kg/M²
5,36 44,30 Tidak Berhasil
12 Produktifitas tebu (hablor gula) 47,13
Kw/ha
50,26 Kw/ha
56,17 111,76 Sangat Berhasil
13 Produktifitas kelapa (kopra) 15,78
Kw/ha
20 Kw/ha
16,1 80,50 Berhasil
14 Produktifitas tembakau (rajang kering)
6,97
Kw/ha
6,43 Kw/ha
7,54 117,26 Sangat Berhasil
15 Produktifitas jambu mete (glondong mete)
0,26
Kw/ha
3,57 Kw/ha
1,69 47,34 Tidak Berhasil
16 Produktifitas daging (kambing, sapi, domba dan unggas)
11.231.147Kg
11.002.497Kg
10.378.083
94,32 Sangat Berhasil
17 Produktifitas telur(ayam dan itik)
5.902.742
6.275.047Kg
5.198.918
82,85 Berhasil
18 Produksi susu (sapi perah dan kambing PE)
262.705
Liter
270.000
Liter
253.148 93,76 Sangat Berhasil
19 Populasi sapi potong 59.789 ekor
56.258
Ekor
84.423 150,06 Sangat Berhasil
20 Populasi sapi perah 192 ekor 190Ekor 230 121,05 Sangat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
278
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
Berhasil
21 Populasi kambing 60.671
Ekor
61.849
Ekor
66.081 106,84 Sangat Berhasil
22 Populasi Domba 38.110 ekor
33.076
Ekor
43.563 131,71 Sangat Berhasil
23 Populasi Ayam buras 595.685 ekor
561.939
Ekor
638.655 113,65 Sangat Berhasil
24 Populasi ayam ras petelur 624.482
Ekor
704.806
Ekor
649.903 92,21 Sangat Berhasil
25 Populasi ayam ras pedaging 811.947 ekor
740.905
Ekor
844.999 114,05 Sangat Berhasil
26 Populasi itik 164.810
Ekor
208.990
Ekor
177.587 84,97 Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 17 x 92,5 ) /26 = 60,48 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 4 x 77,5 ) /26 = 11,92 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 62,5 ) /26 = 6,25 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 4 x 27,5 ) /26 = 4,23
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 29 = 82,88
Pada sasaran 29 (dua puluh sembilan) terdiri dari 26 (dua
puluh enam) indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian
sasaran sebesar 82,88 dengan kategori berhasil. Selengkapnya
nilai capaian indikator sasaran pada sasaran 29 (dua puluh
sembilan) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Jumlah Produksi Perikanan Budi Daya.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 43.491 ton terealisir
10.980,67 ton, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
43,1% dengan kategori tidak berhasil. Dibanding dengan
realisasi tahun 2011 sebesar 10.450 Kw/ha sehingga terjadi
penurunan sebesar 4,83%, berarti sampai dengan tahun 2012
jumlah produksi perikanan budi daya terealisir sebanyak
10.980,67 ton dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak
232,290 ton.
Indikator sasaran ini tidak terealisir sesuai target dikarenakan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
279
o Sarpras pengembangan usaha budidaya belum memadai
khususnya air yang tercemar yang menyebabkan faktor
kematian ikan masih tinggi;
o Banyak kolam yang diistirahatkan karena harga lele yang
jatuh;
o Masih kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan
informasi teknis pembudidayaan seperti padat penebaran,
teknik pemberian pakan, perawatan dan pengontrolan
kolam serta pengendalian hama penyakit;
o Target yang terlalu tinggi yang telah ditetapkan oleh
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KPP) padahal untuk
tahun 2011 dibanding dengan tahun 2012 produksi
mengalami peningkatan karena banyaknya bantuan sosial
dan sarpras untuk budidaya perikanan meskipun akhirnya
tidak dapat memenuhi target produksi dari Pusat tersebut.
Upaya pemecahan terhadap permasalahan ini :
o Adanya revisi/konsiliasi data target produksi yang tertuang
di RPJMD;
o Pengembangan budidaya ikan air tawar dan peningkatan
kemampuan pembudidaya melalui pelatihan;
o Peningkatan pemberian bantuan subsidi dan fasilitas untuk
bidang usaha budidaya dan pemantauan kesehatan ikan
dan lingkungan budidaya;
o Pengendalian mutu benih melalui fasilitasi pembinaan
sertifikasi UPR/ BBI;
o menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 8
Kegiatan antara lain:
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, terdiri dari 7
kegiatan, yaitu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
280
1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul.
Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa penelitian dan
pembiakan jenis-jenis ikan varitas unggul.
2) Pendampingan pada Kelompok Tani.
Kegiatan ini meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi
pada kelompok pembudidaya ikan serta koordinasi dan
konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Tujuan
dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan
pembudidaya ikan khususnya dan masyarakat pada
umumnya. Sasarannya adalah pembudidaya ikan dan
semua pihak yang berhubungan dengan para
pembudidaya ikan, sehingga akhirnya tercapai adanya
peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan
masyarakat yang berhubungan dengan perikanan.
3) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan.
Kegiatan ini berupa pemberian bansos, yaitu masing
masing kelompok 2 paket yang terdiri dari: terpal 2 buah,
probiotik 4 botol (4 liter), benih lele 2000 ekor atau gurami
1000 ekor dan pakan 12 zak, yang dilaksanakan dari
bulan September sampai dengan Desember 2012 oleh
bidang budidaya DKP Bantul. Bansos diberikan kepada
kelompok melalui proposal yang mereka ajukan ke Dinas
Kelautan dan Perikanan Bantul. Diberikan kepada 40
kelompok pembudidaya ikan, yang sebelumnya diadakan
identifikasi kelompok apakah layak untuk menerima
bansos, meliputi keaktifan kegiatan budidaya,
administrasi kelompok, ketersediaan lahan untuk
perluasan kolam dan sumber daya manusia yang ada.
Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos Sarana dan
Prasarana PerikananTahun 2012 disajikan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
281
Tabel III.38 Daftar Nama Kelompok Penerima Bansos
Sarana dan Prasarana Perikanan Tahun 2012
No Nama Pokdakan Alamat Ketua
1 Makaryo Mino Tegallurung, Gilangharjo, Pandak
Drs. Sumeh Suhartanto
2 Mina Makmur Lopati, Trimurti, Srandakan Ageng Prasetya
3 Mina Handayani Gunungpuyuh, Panjangrejo, Pundong
Agus Dwiantara
4 Mina Melati Sangkeh, Srigading, Sanden Rukito
5 Mina Jagangrejo Jagangrejo, RT 04, Pelemwulung, Banguntapan
Djumadiono
6 Mitra Usaha Ulam Cepokosari, Sitimulyo, Piyungan
Ridla Wantara
7 Sedyomino Keputren, Pleret, Pleret Suroso
8 Mina Makmur Pancuran, Terong, Dlingo Sugiyono
9 Mina Buana Kadisoro, Gilangharjo, Pandak
Gunadi
10 Murakabi Gesikan IV, Wijirejo, Pandak Paryono
11 Rias Pandak, Wijirejo, Pandak Mardiman
12 Mina Karya Jomboran, Gilangharjo, Pandak
Hadi Sukarjo
13 Amrih Mulyo Gonjen, RT 08. Tamantirto, Kasihan
Suparno
14 Mbulu Rahayu Kembaran, Tamantirto, Kasihan
Suherman
15 Muda Karya Godekan, RT 05, Gatak, Tamantirto, Kasihan
Riyanto
16 Warih Wiguna Tegalwangi, RT 04, Geblagan, Tamantirto, Kasihan
Nuryanto
17 Mina Kencana Pringgolayan, Banguntapan, Banguntapan
Tata Sulardi SW
18 Longkang Mina Rejokusuman, Sokowaten, Tamanan, Banguntapan
Riyadi
19 Tegal Makmur Condrowangsan, Potorono, Banguntapan
Sumarwan
20 Mina Angkasa Pelem Wulung RT 03, Banguntapan, Banguntapan
Sudarmaji
21 Mina Jolontoro Rukeman, Gatak, Tamantirto, Kasihan
Suparyadi
22 Sido Asih Benyo, Sendangsari, Pajangan
Sugiarto / Ngaderi
23 Mekar Jaya Keloran, Plurungan, Tirtonirmolo, Kasihan
Slamet Suprihatin
24 Jogo Mino Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan
Suparjo
25 Mina Mandiri Diro, Rt 56, Pendowoharjo, Sewon
Suprapto
26 Ulam Sari Bandung, RT 28, Pendowoharjo, Sewon
Ny. Nuryatun Nasir
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
282
No Nama Pokdakan Alamat Ketua
27 Mina Makmur Banyon, RT 70, Pendowoharjo, Sewon
Budiyanto
28 Mina Makmur Mriyan, Rt 01, Timbulharjo, Sewon
Muh. Sigit Nur Yulianto, A.Md
29 Balawana Lelaki Sintal
Wonotingal, Poncosari, Srandakan
Waluyo Kertogati
30 Mino Ngremboko Kranggan, Murtigading, Sanden
Bayudi Santoso
31 Mina Sejahtera Wonorejo, Gadingsari, Sanden
Drs. H. Saliman
32 Kenangan Jaya Wonoroto, Gadingsari, Sanden
Abdul Qodir
33 Berbudi Karya Tlukan, Gonjen, RT 08, Tamantirto, Kasihan
Suparno
34 Ikan Keong Mas Tlukan, Gonjen, RT 08, Tamantirto, Kasihan
Sarono
35 Organisasi Pemuda Putat
Putat, Selopamioro, Imogiri Muhdiyanto
36 Mina Lestari Wonokromo, Pleret Ahmad Asyhuri
37 Mina Jaya Palangjiwan, Donotirto, Kretek
Ari Wibowo
38 Mina Luhur II Tluren, Tirtomulyo, Kretek Sujiya
39 Mino Rahayu Kadibeso, RT 83, Argodadi, Sedayu
Banowo
40 KPI 7 dan 8 Pedes, RT 07/08, Argomulyo, Sedayu
Tri Wahyudi
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013
Jumlah dana untuk kegiatan Bansos ini sebesar
Rp.198.050.000,- dan terealisasi semua (100%).
Kegiatan monev untuk bansos yang sudah diberikan
terus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Bantul.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan
produksi perikanan budidaya, yang meliputi perluasan
kolam dan peningkatan jumlah pembudidaya. Hasil dari
kegiatan ini bisa dirasakan oleh pembudidaya dengan
adanya bantuan untuk meningkatkan usaha budidaya
perikanan mereka, sehingga bisa memperluas kolam dan
meningkatkan hasil panennya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
283
4) Pengawasan Penyakit Ikan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya produksi
perikanan melalui penanggulangan penyakit ikan,
sehingga bisa mengurangi atau meminimalisir kematian
ikan. Kegiatan pemantauan penyakit dilakukan dengan
kunjungan ke kelompok-kelompok pembudidaya ikan
yang melaporkan kepada dinas tentang adanya indikasi
penyakit, yang kemudian ditindaklanjuti dengan
pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium
guna mengetahui penyebab dan jenis penyakitnya.
Dari hasil uji laboratorium yang dilakakukan di
Laboratorium Fakultas Perikanan UGM Yogyakarta, rata-
rata terinveksi oleh jamur dan bakteri, disamping ada
beberapa sampel yang diakibatkan karena kualitas air
yang tidak baik atau tercemar.
Hasil dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh pembudidaya
karena dengan adanya pemantauan penyakit pada ikan
bisa menghindari kerugian akibat kematian ikan yang
dipeliharanya dan jika terserang penyakit bisa segera
terdeteksi dan bisa segera diatasi yang pada akhirnya
bisa meningkatkan hasil panen atau produksi budidaya
ikannya.
5) Pelatihan Teknis dan Manajemen Budidaya Ikan.
Bentuk kegitan ini berupa pelatihan ini dilaksanakan
untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya
kelompok pembudidaya ikan penerima PUMP perikanan
budidaya. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh
bidang perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan
Perikanan Bantul dengan capaian realisasi 100%. Materi
pelatihan teknis dan manajemen budidaya ikan meliputi :
o Kebijaksanaan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan di Kabupaten Bantul
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
284
o Pemberdayaan Masyarakat melalui Usaha Perikanan
o Teknik Budidaya Lele
o Teknik Budidaya Gurami
o Administrasi, Pelaporan dan Pendampingan
Kelompok
Materi diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta
masyarakat perikanan di kabupaten bantul, baik dari
penyuluh swadaya, maupun praktisi perikanan. Pelatihan
terdiri dari 4 angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 9
dan 10 Oktober 2012 di kawasan budidaya air tawar
Pundong, Jl. Parangtritis KM. 17,5, Derso, Pundong.
Peserta pelatihan terdiri dari masyarakat yang tergabung
dalam kelompok pembudidaya ikan yang menerima
bantuan PUMP perikanan budidaya yaitu sebanyak 15
kelompok yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten
Bantul.
6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Budidaya.
Kegiatan ini terdiri dari supervisi kepada kelompok
penerima PUMP budidaya, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan terkait PUMP budidaya.
Kelompok penerima PUMP Budidaya sebagian besar
merupakan kelompok pemula sehingga pendampingan
dan pembinaan perlu terus dilakukan untuk
menumbuhkembangkan kelompok. Penerima PUMP
Budidaya untuk tahun 2012 sebanyak 8 kelompok
sampai sekarang sudah dapat menikmati hasilnya dari
budidaya ikan, meskipun dalam perjalanannya dinamika
dalam kelompok kerap terjadi. Namun dengan adanya
pendampingan baik dari tenaga penyuluh perikanan
tenaga kontrak (PPTK) dan pembinaan serta monitoring
dari Dinas, manfaat dari PUMP Budidaya bisa dirasakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
285
oleh kelompok dan meningkatkan produktivitas perikanan
budidaya.
7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan.
Latar belakang kegiatan ini adalah perlunya peningkatan
sarana dan prasarana perikanan budidaya oleh kelompok
agar produksi meningkat. Sarana dan prasarana yang
tersebut diantaranya adalah bantuan pompa air untuk
mendukung dalam kegiatan perikanan, karena air
merupakan bagian pokok dari perikanan.
Sasaran kegiatan ini adalah kelompok pembudidaya ikan
di kabupaten Bantul yang dari hasil verifikasi dinyatakan
layak dan benar- benar membutuhkan sarana prasarana
perikanan berupa pompa air. Berdasar verifikasi tersebut
terdapat 20 kelompok pembudidaya ikan dengan daftar
kelompok sebagai berikut :
Tabel III.39 Daftar Kelompok Pembudidaya Ikan Hasil Verifikasi
Tahun 2012
No Kelompok Penerima
Alamat
1 Mina Mulya Kalipakel, Donotirto, Kretek
2 Taman Pakajur Greges, Donotirto, Kretek
3 Mina Jagangrejo Jagangrejo, RT 04, Pelemwulung, Banguntapan
4 Mina Usaha Ulam Cepokosari, Sitimulyo, Piyungan
5 Bhakti Kuroboyo Caturharjo, Pandak
6 Mina Tani Ngentak, Mangir, Wijirejo, Pandak
7 Mino Rahayu Nulis, RT 03, Geblagan, Tamantirto, Kasihan
8 Kummbangmas Kumbang, Ngebel, Tamantirto, Kasihan
9 Mina Kencana Pringgolayan, Banguntapan
10 Tegal Makmur Tegal, Condrowangsan, Potorono, Banguntapan
11 Taru Mina Dongkelan, Kauman, Tirtonirmolo, Kasihan
12 Ngudi Rejeki Selogedong, Argodadi, Sedayu
13 Gedung Mina Banyon, RT 74, Pendowoharjo, Sewon
14 Mbanyu MIli Karang, RT 43, Kaliputih, Pendowoharjo, Sewon
15 Mina Mandiri Trisigan, Murtigading, Sanden
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
286
No Kelompok Penerima
Alamat
16 Mina Sari Demangan, Gadingsari, Sanden
17 Mina Maju Perengwetan, RT 55, Argomulyo, Sedayu
18 Rukun Manunggal Karangwaru, Tirtomulyo, Kretek
19 Mina Lestari Wonokromo, Pleret
20 Mino Muditon Tonalan, RT 34, Argosari, Sedayu
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013
b. Program Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Dengan kegiatan Peningkatan Produksi Kelautan dan
Perikanan.
Kegiatan ini bersumber dari APBN adalah Kegiatan
Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan. Program
Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan
dana alokasi khusus (DAK) dengan kegiatan peningkatan
produksi kelautan dan perikanan tahun anggaran 2012
dengan sasaran kegiatan ini diantaranya Dinas Kelautan dan
Perikanan, Balai Benih Ikan, dan masyarakat kelautan
perikanan.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengukur keberhasilan pembangunan kelautan dan
perikanan dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan
yang bertujuan untuk meningkatkan produksi.
2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.614 Ton terealisir
1.150 ton, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
71,3% dengan kategori berhasil. Dibanding dengan realisasi
tahun 2011 sebesar 992 ton sehingga terjadi kenaikan sebesar
15,9 %, berarti sampai dengan tahun 2012 jumlah produksi
perikanan tangkap terealisir sebanyak 1.150 ton dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 8.168 ton.
Indikator ini tidak terealisir 100% dikarenakan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
287
o cuaca ekstrem dan gelombang tinggi sehingga nelayan
tidak berani melaut;
o dampak erupsi merapi yang masih terasa yg menyebabkan
tempat hidup ikan di perairan umum tertutup dan
pencemaran air di PU;
o pola tangkap nelayan yang melanggar aturan, seperti
menggunakan bom ikan dan alat ilegal lainnya;
o masih adanya nelayan yang melakukan eksploitasi di titik
penebaran benih.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini
adalah dengan :
o Mengoptimalkan kapal 30 GT yang baru diterima DKP dari
pusat, dan penambahan sarpras penangkapan;
o Pelatihan penangkapan ikan
o Pembangunan infrastruktur;
o pendampingan lingkungan akibat hasil eksploitasi;
o Adanya revisi/konsiliasi data target produksi dalam RPJMD;
o Penambahan stokikan terutama dilakukan pada jenis-jenis
ikan bernilai ekonomis tinggi;
o melibatkan pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat)
di PU dan laut untuk memberantas penangkapan ikan yang
tidak ramah lingkungan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 8
Kegiatan, yaitu :
a. Program Pengembangan perikanan tangkap dengan
kegiatan antara lain:
1) Fishing Ground PMT (Pemetaan). Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul bekerjasama dengan nelayan dari tiga
TPI, yaitu:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
288
TPI Pandanmino, Ngentak, Poncosari, Srandakan
TPI Mina Samudra, Samas, Srigading, Sanden
TPI Mina Bahari 45, Depok, Parangtritis, Kretek
Pelaksanaan kegiatan bulan Januari – Desember 2012.
Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan kajian
informasi kelautan (oseanografis) dengan menggunakan
analisa data penginderaan jauh multi waktu untuk
mendukung pengembangan pemodelan distribusi daerah
potensi ikan (fishing ground) di perairan selatan
Kabupaten Bantul. Keadaan ini disebabkan adanya
kontribusi fenomena alam, terutama pada kondisi
oseanografis, pada perkembangan teknologi
penginderaan jauh yang sangat berkaitan dengan
produktivitas perikanan.
Sasaran dari kegiatan ini adalah:
Diperolehnya informasi spasial perkiraan pola atau
kecenderungan distribusi fishing ground di perairan
selatan Kabupaten Bantul dengan menggunakan
data penginderaan jauh didukung dengan observasi
lapangan.
Inventarisasi kebutuhan dan kedalaman data untuk
pengembangan pemodelan pada tahap berikutnya.
Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
melalui penyebaran informasi spasial perkiraan
wilayah-wilayah fishing ground.
Mengatasi masalah pencurian ikan.
Meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan
setempat melalui sosialisasi pola distribusi dan
pengenalan karakteristik wilayah-wilayah potensi
ikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
289
Masyarakat lebih memahami peranan data spasial
untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Menarik minat Pemerintah Kabupaten Bantul untuk
meningkatkan kehidupan nelayan dengan
memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi
para nelayan.
Meningkatkan capacity building nelayan, baik
perorangan maupun kelompok, untuk mencapai
kehidupan yang lebih baik, seperti meningkatkan
kemampuan kapal maupun peralatan tangkap
mereka.
Pendugaan pemodelan fishing ground untuk nelayan
PMT di Kabupaten Bantul dilakukan dengan
menggunakan data primer berupa data koordinat titik
penangkapan ikan berdasarkan kebiasaan dari nelayan
yang sudah dibekali GPS, serta data pendukung citra
MODIS (ModerateResolutionImagingSpectroradiometer)
rerata mingguan dari satelit Aqua yang meliputi data
klorofil-a dan suhu permukaan laut.
Pendugaan pemodelan fishing ground mengalami
kendala karena resolusi citra sebesar lebih kurang 4 km
per piksel kurang mendukung untuk analisa daerah
cakupan yang sempit. Selain itu, banyaknya tutupan
awan pada data citra yang digunakan menyebabkan
banyaknya data klorofil dan suhu permukaan laut di
lokasi kegiatan tidak dapat diduga.
2) Pelatihan Teknis dan Manajemen Kader Nelayan.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan peserta
pelatihan yaitu Pemuda-pemuda ataupun lulusan SMK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
290
Kelautan di Kabupaten Bantul serta para Nelayan PMT
dan nelayan eret yang ada di Kabupaten Bantul.
Sedangkan Narasumber adalah Ir. Edy Machmud
Hidayat (Ka. DKP Bantul), Ir. Ag. Wariyanto (Kabid.
Kelautan dan Perikanan Tangkap DKP Bantul), Istriyani,
S.Pi (Kasi. Pengembangan, Penangkapan dan Sarpras
DKP Bantul), Ir. Dermawan Adenan (Kabid. Bina Usaha
dan Wasdal DKP Bantul), DR. Suwarman P, Api, MM.
(Dislautkan Prov. DIY), Nelayan Kabupaten Bantul dan
Akademi Maritim Yogyakarta
Waktu pelatihan 6 hari, 2 angkatan, (per angkatan 3
hari), Tanggal pelatihan Angkatan I pada 2,3 dan 4
Oktober 2012, Angkatan II pada 8,9 dan 10 Oktober
2012. Lokasi pelatihan : Aula Nelayan Pandansimo dan
Akademi Maritim Yogyakarta.
Tujuan dari kegiatan ini adalah :
Terpenuhinya wawasan dan motivasi pemuda-
pemuda, nelayan PMT dan eret tentang prospek
usaha berbasis sumber daya ikan di perairan Selatan
Jawa hingga Samudera Indonesia.
Tumbuh kembangnya Jiwa kewirausahaan pemuda-
pemuda, nelayan PMT dan eret.
Pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bantul
tertarik untuk terjun di dunia perikanan tangkap.
Keberlangsungan proses regenerasi nelayan terjaga.
Nelayan PMT maupun eret tertarik untuk menjadi
nelayan armada kapal ber - GT besar.
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
Memberikan wawasan dan motivasi kepada pemuda-
pemuda, nelayan PMT dan eret tentang prospek
usaha berbasis sumber daya ikan di perairan Selatan
Jawa hingga Samudera Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
291
Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan kepada
pemuda-pemuda, nelayan PMT dan eret.
Menarik minat pemuda-pemuda yang ada di
Kabupaten Bantul untuk terjun di dunia perikanan
tangkap.
Menjaga keberlangsungan proses regenerasi nelayan
sehingga eksistensi nelayan Kabupaten Bantul tetap
terjaga.
Menarik minat nelayan PMT maupun eret untuk
menjadi nelayan armada kapal ber - GT besar.
3) Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul dengan Peserta Pelatihan
yaitu Pengurus Tempat Pelelangan ikan (TPI) di
Kabupaten Bantul dan UPTD TPI Kabupaten
Bantul.Narasumber : Ir. Edy Machmud Hidayat (Ka. DKP
Bantul), Bidang Bina Usaha Dislautkan DIY, Darmadi,
A.Pi (Kasi. Pelabuhan Perikanan Dislautkan DIY), Bidang
Bina Usaha dan Wasdal DKP Bantul, DR. Suwarman P,
Api, MM. (Dislautkan Prov. DIY), Kepala Dinlutkan
Kabupaten Rembang, UPT TPI Tasik Agung Kab.
Rembang dan Ka. UPT PPUP Kab. Rembang.
Waktu pelatihan 3 hari tanggal pelatihan 25 – 26
(klasikal) dan 28 Juni 2012 (studi banding), Lokasi
pelatihan : Klasikal selama 2 hari dan studi banding 1 hari
(TPI di Kab. Rembang). Tujuan dari kegiatan ini adalah :
Terpenuhinya bekal informasi/pengetahuan yang
cukup untuk pengurus TPI menjalankan pelelangan di
masing-masing TPI.
Terciptanya iklim usaha yang sehat di bidang
produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
Mengusahakan stabilitas harga ikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
292
Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.
Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan
sumberdaya ikan menjadi lebih mudah.
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
Memberikan bekal informasi/pengetahuan tentang
sistem pelelangan yang ideal kepada nelayan dan
pengurus TPI untuk kemudian diterapkan di masing-
masing TPI.
Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang
produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
Memudahkan pembinaan dan pengawasan
pemanfaatan sumberdaya ikan.
Hasil secara umum bahwa Operasional Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) ternyata tidaklah mudah karena
hal ini merupakan muara dari rantai dingin sebelum
sampai ke tangan konsumen dan TPI mempunyai fungsi
yang lebih kompleks diantaranya memberikan jaminan
harga lelang yang kompetitif. Secara keseluruhan
peningkatan pengelolaan TPI di Kabupaten Bantul
sangat diperlukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2
(dua) jenis yaitu klasikal dan studi banding. Tempat studi
banding dilaksanakan di UPT TPI Kabupaten Rembang
yang secara pengelolaan sudah bagus dan jumlah kapal
yang membongkar ikan hasil tangkapannya banyak.
4) Operasional Kapal Ikan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bantul, pelaksanaan kegiatan
Januari - Desember 2012. Tujuan dari kegiatan ini adalah
tercukupinya kebutuhan modal awal pengoperasian kapal
dan pemanfaatan kapal berlangsung secara efektif dan
berkesinambungan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
293
Sasaran kegiatan anggota KUB calon penerima kapal
tahun 2012, yakni KUB INKA BANTUL II (Klagaran,
Gadingsari, Sanden, Bantul) dan KUB INKA BANTUL IV
(Dodokan, Srigading, Sanden, Bantul).
Manfaat dari kegiatan ini adalah menciptakan
kemandirian dalam operasional kapal 30 GT sehingga
tidak selalu bergantung kepada pemerintah daerah dan
kegiatan penangkapan ikan akan bisa terus berlangsung
secara kontinyu.
Pengoperasian kapal berukuran GT besar selain
memerlukan kemampuan teknis juga memerlukan biaya
operasional yang sangat besar. Melihat kondisi nelayan
di Bantul, faktor biaya operasional/modal menjadi
kendala utama yang dapat menghambat pengoperasian
kapal. Oleh karena itu nelayan-nelayan yang tergabung
dalam KUB calon penerima bantuan kapal diberikan
bantuan modal awal pengoperasian kapal dan
kedepannya perlu dibina dalam pengelolaan sehingga
bantuan modal awal dapat dimanfaatkan secara efektif
demi keberlangsungan pengoperasian menuju KUB yang
mandiri.
5) Pelatihan Teknis Operasional Kapal Ikan.
Peserta pelatihan berjumlah total 40 orang yang terdiri
dari KUB INKA BANTUL II (Klagaran, Gadingsari,
Sanden, Bantul) KUB INKA BANTUL IV (Dodokan,
Srigading, Sanden, Bantul) dan Generasi muda yang
berminat untuk berusaha di bidang perikanan tangkap.
Narasumber Ir. Edy Machmud Hidayat (Ka. DKP Bantul),
Ir. Ag. Wariyanto (Kabid. Kelautan dan Perikanan
Tangkap DKP Bantul), Istriyani, S.Pi (Kasi.
Pengembangan, Penangkapan dan Sarpras DKP Bantul),
Bidang Bina Usaha dan Wasdal, SDKP DKP Bantul, DR.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
294
Suwarman P, Api, MM. (Dislautkan Prov. DIY), SMK
Kelautan Sanden, dan PPP Sadeng, Gunungkidul.
Waktu pelatihan 16 hari, 2 angkatan, (per angkatan
klasikal 3 hari dan praktek melaut per angkatan selama
10 hari yang dilaksanakan dua angkatan sekaligus
secara bersamaan). Tanggal pelatihan Angkatan I
klasikal 29 – 31 Oktober 2012, Angkatan II klasikal 1, 2
dan 5 Nopember 2012 , Praktek melaut tanggal 6 – 15
Nopember 2012. Lokasi pelatihan : Klasikal di Kawasan
Budidaya Air Tawar dan Bantul Terrace dan Praktek
melaut di PPP Sadeng Gunungkidul.
Tujuan dari kegiatan ini adalah :
Memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan
pengalaman menangkap ikan dengan kapal sejenis
yang akan diterima
Memberikan wawasan dan motivasi tentang masa
depan pekerjaan yang berbasis sumber daya ikan di
Selatan Jawa hingga Samudera Indonesia
Mempercepat perluasan lapangan kerja baru,
terutama untuk generasi muda
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
Mendapatkan bekal pengetahuan, ketrampilan dan
pengalaman menangkap ikan dengan alat tangkap
yang akan diterima.
Memudahkan nelayan dalam mengelola kapal 30 GT
karena pengalaman yang diterima.
Pengelolaan kapal 30 GT termasuk di dalamnya cara
operasional kapal sangat dibutuhkan nelayan calon
penerima sehingga diharapkan nelayan calon penerima
kapal 30 GT sudah siap untuk mengoperasionalkan.
Pelatihan yang dilakukan dibagi dalam 2 (dua) kegiatan
yaitu klasikal dan praktek melaut dimana pada kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
295
klasikal diberikan materi-materi yang berkaitan
pengelolaan dan operasional kapal dengan alat tangkap
gill net. Sementara kegiatan praktek melaut dilaksanakan
selama 10 (sepuluh) hari dengan menggunakan 8
(delapan) kapal berukuran 7 dan 10 GT.
Kendala yang dialami peserta pelatihan ketika praktek
melaut adalah adanya gelombang tinggi, cuaca yang
kurang bersahabat dan sedikitnya ikan yang berada di
sekitar rumpon sehingga ikan yang didapat sedikit
bahkan terkadang tidak mendapatkan hasil sama sekali.
Disamping itu belum terbiasanya peserta pelatihan
berada di kapal besar sehingga seringkali mengalami
mabuk laut.
6) Pelatihan Teknis dan Manajemen KUB.
Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan
manajemen organisasi usaha/KUB dan memberikan
pelatihan ketrampilan teknis pembukuan keuangan
kelompok usaha.
Peserta PelatihanPengurus KUB perikanan tangkap
penerima BLM PUMP Tahun 2011 dan 2012, terdiri dari
ketua, sekretaris dan bendahara sebanyak 40 orang
terbagi dalam 2 angkatan (per angkatan 10 (sepuluh)
orang).
NarasumberIr. Edy Machmud Hidayat (Ka. DKP Bantul),
Ir. Ag. Wariyanto (Kabid. Kelautan dan Perikanan
Tangkap), Istriyani, S.Pi (Kasi. Pengembangan,
Penangkapan dan Sarpras DKP Bantul), Darmadi, A.Pi
(Kasi. Pelabuhan Perikanan Dislautkan DIY), Bendahara
DKP Bantul, PPL Kecamatan Srandakan, PPL
Kecamatan Kretek, Universitas Gajah Mada.
Waktu pelatihan 4 hari (klasikal per angkatan 2 hari dan
studi banding 2 hari dilakukan bersama-sama dalam satu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
296
waktu.Tanggal pelatihan : Klasikal 16 – 17 (angk. I) 18 –
19 Oktober 2012 (angk. II) dan studi banding 21 - 22
Oktober 2012. Lokasi pelatihan : Klasikal selama 2 hari
(BAT dan Bantul Terrace) dan studi banding 1 hari (KUB
Mina Lestari Kab. Pati).
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
Menciptakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang
mandiri dan profesional sehingga terwujudnya
koperasi primer di tiap-tiap KUB dapat terealisasi.
Pengelolaan baik secara administrasi dan keuangan
dapat sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan
organisasi usaha/bisnis.
Secara umum Pengelolaan BLM pada kegiatan
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada
kenyataannya masih belum sesuai dengan yang
diharapkan baik dari administrasi maupun keuangan
KUB. Pada pelaksanaan pelatihan tersebut peserta yang
merupakan pengurus KUB terlihat pro-aktif mengikuti
rangkaian kegiatan diselingi dengan pertanyaan-
pertanyaan menyangkut materi yang disampaikan
narasumber.
Peserta juga dihadapkan pada permasalahan-
permasalahan yang sering timbul terkait dengan
administrasi dan keuangan. KUB yang dijadikan sebagai
tempat studi banding adalah KUB Mina Lestari yang
merupakan juara II nasional Adibakti Mina Bahari 2011.
Secara administrasi dan program kerja KUB Mina Lestari
sudah terstruktur dan tertata rapi sehingga bisa diadopsi
untuk KUB perikanan tangkap yang ada di Kabupaten
Bantul. Setelah diadakan pelatihan teknis dan
manajemen KUB diharapkan peserta dapat
mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat pelatihan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
297
sehingga keinginan untuk membentuk KUB yang mandiri
dan profesional dapat terwujud.
7) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUMP Perikanan
Tangkap.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mendampingi, membina
kelompok dalam mengelola BLM PUMP 2012 dan
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di
kelompok.Sasaran dari kegiatan ini adalah 13 KUB
penerima kegiatan PUMP perikanan tangkap 2012.
Manfaat dari kegiatan ini adalah :
Pendampingan kelompok penerima PUMP
Perikanan Tangkap dapat kontinyu.
KUB penerima PUMP perikanan tangkap merasa
terbantu dalam penyelesaian administrasi KUB
maupun pengelolaan keuangannya.
Dana bantuan PUMP perikanan tangkap dapat
terserap sempurna hingga selesai masa pencairan
dan pembelanjaan sesuai RUB yang sudah dibuat.
Secara umum Kegiatan PUMP perikanan tangkap
sangat memerlukan pendampingan yang intensif di
tingkat kelompok. Kontrak kerja pemerintah pusat
dengan tenaga Pendamping PUMP 2012 hanya berjalan
10 bulan (Januari – Oktober 2012), sementara pada
Bulan Oktober – Desember 2012 BLM PUMP sampai
pada tahap pencairan yang sangat membutuhkan
pendampingan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan
BLM tersebut. Dengan adanya kegiatan ini
pendampingan dan pembinaan di tingkat kelompok
menjadi sangat penting dan bisa berjalan sesuai
Pedoman Umum dan Pedoman Teknis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
298
8) Restocking di Perairan Umum.
Tujuan dari kegiatan ini adalah memelihara kelestarian
biota ikan di perairan umum, meningkatan kesejahteraan
masyarakat di sekitar perairan umum dan meningkatkan
populasi ikan di perairan umum.Sasaran dari kegiatan ini
adalahPelaku usaha dan masyarakat umum terutama
yang berada di sekitar perairan umum.
Manfaat yang di harapkan dari kegiatan ini adalah :biota
ikan di perairan umum lestari, kesejahteraan masyarakat
di sekitar perairan umum meningkat dan populasi ikan di
perairan umum meningkat.
Hasil dari kegiatan ini adalah
Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya menjaga kelestarian ikan di perairan
umum dan tidak menangkap ikan dengan alat/bahan
beracun dan berbahaya.
Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai
sanksi pidana perbuatan menangkap ikan dengan
alat/bahan beracun dan berbahaya yang tercantum
dalam papan larangan yang telah dipasang
sebanyak 6 buah dengan rincian sebagai berikut :
Tabel III.40 Lokasi Pemasangan Papan Larangan Alat/Bahan
Beracun dan Berbahaya Tahun 2012
No Lokasi Pemasangan Jumlah
1 Celep, Srigading, Sanden 2 buah
2 Babakan, Poncosari, Srandakan
1 buah
3 Garon, Sewon 1 buah
4 Puton, Trimulyo, Jetis 1 buah
5 Brajan, Wonokromo, Pleret 1 buah
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013
Terjadinya peningkatan populasi ikan di PU sebanyak
140.000 ekor ikan ditebar di lokasi berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
299
Tabel III.41 Lokasi Penebaran Ikan Tahun 2012
No Lokasi Jumlah
Penebaran (ekor)
1 Celep, Srigading, Sanden 10.000
2 Bedukan, Pleret 10.000
3 Seropan, Muntuk, Dlingo 10.000
4 Kediwung, Mangunan, Dlingo 15.000
5 Palbapang, Bantul 3.000
6 Karang, Poncosari, Srandakan 10.000
7 Celep, Srigading, Sanden 22.000
8 Sumbermulyo, Bambanglipuro 5.000
9 Babakan, Srandakan 10.000
10 Garon, Sewon 15.000
11 Pandes I, Wonokromo, Pleret 15.000
12 Brajan, Wonokromo, Pleret 10.000
13 Karanglo, Argomulyo, Sedayu 5.000
Total 140.000
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
Mengukur keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan
dapat dilihat dari peningkatan produksi perikanan yang
bertujuan untuk meningkatkan produksi
3. Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 390 Pokdakan
terealisir 740 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 153,9% dengan kategori sangat berhasil. Di banding
dengan tahun 2011 sebesar 577 kelompok sehingga terjadi
kenaikan sebesar 28,2 %, berarti sampai dengan tahun 2012
Jumlah Pokdakan (kelompok budidaya ) terealisir sebanyak 740
kelompok dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 450
kelompok sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah Seiring berkembangnya usaha budidaya perikanan yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
300
menguntungkan dan difasilitasi dengan banyaknya bansos
sapras budidaya serta adanya PUMP Budidaya, maka makin
banyak masyarakat yang tertarik untuk berusaha dibidang
budidaya perikanan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan.Program tersebut yaitu Program Pengembangan
budidaya perikanan dengan kegiatan Evaluasi Pokdakan dan
UPR. Kegiatan ini meliputi evaluasi pada kelompok
pembudidaya ikan dan Unit Pembenih Rakyat serta
koordinasi/konsultasi ke Dislautkan DIY. Tujuan dari kegiatan ini
adalah peningkatan kualitas kelembagaan pada Pokdakan dan
UPR, yang tentu saja akan meningkatkan kualitas kelompok
tersebut, bisa berupa peningkatan kelas kelompok dan benih
yang dihasilkan. Hasil dari kegiatan ini bisa dirasakan oleh
Pokdakan dan UPR dengan adanya peningkatan kelas
kelompok mereka dan kualitas benih yang dihasilkan sehingga
harga benih bisa lebih baik.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur
keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dapat
dilihat dari peningkatan produksi perikanan yang bertujuan
untuk meningkatkan produksi
4. Produktifitas Gabah Kering (GKP).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 76,00 Kw/ha terealisir
78,19 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
102,88% dengan kategori sangat berhasil. Capaian tersebut di
peroleh dari Produktivitas Gabah Kering Pungut/GKP (kw/ha)
sebesar 78,19 Kw/ha di banding target daerah 76,00 Kw/ha.
Dibanding dengan tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 5,4%,
berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas Gabah Kering
(GKP) terealisir sebanyak 78,19 Kw/ha dari target di akhir
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
301
RPJMD tahun 2015 sebanyak 77,50 KW/ha sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor penentu keberhasilan indikator ini adalah adanya
bantuan benih, SLPTT padi, adanya bantuan ALSINTAN.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan
pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas gabah
kering pungut (GKP).
5. Produktifitas jagung (pipil kering).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 53,25 Kw/ha terealisir
54,91 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
103,12% dengan kategori sangat berhasil. Faktor penentu
keberhasilan indikator ini adalah adanya bantuan benih, SLPTT.
Dibanding dengan tahun 2011 Produktifitas jagung (pipil kering)
sebesar 59,30 Kw/ha sehingga terjadi penurunan sebesar 7,4%,
berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas jagung (pipil
kering) terealisir sebanyak 54,91 Kw/ha dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebanyak 53,80 KW/ha sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan
pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas
jagung pipil kering
6. Produktifitas kedelai (wose).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15,2 Kw/Ha terealisir
sebanyak 16,51 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 108,62 % dengan kategori sangat berhasil.
Faktor penentu keberhasilan indikator ini adalah adanya
bantuan benih, SLPTT. Dibanding dengan tahun 2011
Produktifitas kedelai (wose) sebesar 14,16 Kw/ha sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
302
terjadi kenaikan sebesar 16,5%, berarti sampai dengan tahun
2012 Produktifitas kedelai (wose) terealisir sebanyak 16,51
Kw/ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 16,00
Kw/ha sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untukmengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan
pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas
kedelai
7. Produktifitas kacang tanah (wose).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10,24. Kw/Ha
terealisir sebanyak 12,65 Kw/Ha, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 123,54 % dengan kategori sangat berhasil.
Faktor penentu keberhasilan indikator ini adalah adanya cuaca
yang mendukung. Dibanding dengan tahun 2011 produktifitas
kacang tanah (wose) terealisir sebesar 10,83 Kw/Ha sehingga
terjadi kenaikan sebesar 16,68%, berarti sampai dengan tahun
2012 Produktifitas kacang tanah (wose) terealisir sebanyak
12,65 Kw/Ha dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak
10,48 Kw/ha sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi bahan
pangan pertanian melalui pemenuhan target produktifitas
kacang tanah.
Indikator sasaran pada point 4 sampai dengan 7 di atas
dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 Kegiatan. Program
tersebut yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/perkebunan dengan kegiatan antara lain:
a. Penyusunan data base produksi pangan (analisa data
statistik).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
303
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik
pertanian yang akurat. Pendataan dilakukan oleh Mantri tani
di masing-masing kecamatan. Komoditas yang diambil
datanya adalah tanaman pangan holtikultura. Kegiatan
analisa data statistic bekerjasama dengan Badan Pusat
Statistik (BPS). Blanko yang diisi sesuai standart/peraturan
dari BPS.Urutan pelaksanaan analisa data statistik ini
adalah:
Lising Ubanan.
Pemeriksaan hasil listing.
Pengambilan sampel rumah tangga.
Pengumpulan data ubinan.
Pemeriksaan hasil ubinan.
Entry data ubinan.
Hasil pendatan tersebut dolah setiap Subround (4 bulan).
Setiap Subround dievaluasi hasilnya, serta dilakukan
peramalan produksi untuk subround selanjutnya. Hasil
analisa data statistic selama 1 tahun yang telah disahkan
oleh Dinas Peranan dan Kehutanan dan BPS didokumenkan
kedalam sebuah buku statistic pertanian.
b. Pengadaan alat dan mesin pertanian. Kegiatan ini ditujukan
untuk memberikan bantuan sarana kepada kelompok tani
yang berupa bantuan pompa air sebanyak 11 unit.
c. DAK pertanian/Peningkatan sarana dan prasarana
pertanian, peternakan untuk mendukung ketahanan pangan.
Kegiatan ini untuk peningkatan produksi dan produktivitas
pertanian maka salah satu aspek yang perlu di lakukan
adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana
pertanian yang memadai termasuk di dalamnya adalah
pembangunan infrastruktur pengairan, Optimasi lahan
melalui pemakaian pupuk organic dan juga pembangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
304
jalan pertanian.Kegiatan ini merupakan salah satu upaya
mendukung upaya pencapaian Surplus Beras 10 juta ton.
DAK bidang Pertanian Tahun 2012 Kementerian Pertanian
mencakup 8 bidang kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan
Utama dan 5 kegiatan Penunjang yaitu ada penambahan
kegiatan Pasca Panen. Dibandingkan DAK bidang Pertanian
di tahun 2011 hanya 7 kegiatan pilihan dan sementara itu
kegiatan DAK Bidang Pertanian tahun 2013 direncanakan 3
kegiatan utama dalam rangka mendukung Surplus Beras 10
juta ton.
Arah Kebijakan DAK : yaitu mendukung pengamanan dan
peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri serta
mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton
dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional.
Tujuan DAK yaitu mengamankan dan meningkatkan
kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri, serta
mendukung pencapaian target surplus beras, melalui
perluasan lahan pangan pertanian serta pembangunan dan
rehabilitasi infrastruktur pertanian disentra produksi pangan
dan daerah yang mempunyai potensi produksi pangan tinggi.
Manfaat DAK Bidang Pertanian tahun 2012 yaitu :
o Menyediakan prasarana dan sarana fisik dasar
pembangunan pertanian;
o Memperkuat kapasitas kelembagaan penyuluhan
pertanian;
o Meningkatkan ketahanan pangan dan keamanan
pangan;
o Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan dan
inseminasi buatan serta pasca panen;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
305
o Meningkatkan kualitas produk pertanian;
o Meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah.
Sasaran : yaitu pembangunan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana pertanian di tingkat desa/tingkat usaha tani, serta
sarana dan prasarana kelembagaan daerah ditingkat
kabupaten/kota atau kecamatan.
Ruang lingkup kegiatan DAK 2012 adalah :
Perluasan Areal Pertanian;
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air;
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan.
Kegiatan Penunjang ;
Penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah ;
Pembangunan/rehabilitasi/renovasi Balai Penyuluhan
Pertanian di Kecamatan dan penyediaan sarana
penyuluhan; Penyediaan Prasana dan sarana Balai
Perbenihan/Perbibitan Kabupaten/Kota untuk Tanaman
Pangan/Hortikultura/Perkebunan, Peternakan ;
Pembangunan/Rehabilitasi Pusat/Klinik/Pos Pelayanan
Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan ;
Penanganan Pasca Panen.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012
sarana prasarana pengairan dan jalan pertanian adalah
sebagai berikut :
Pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan
jaringan irigasi desa di 5 kelompok tani di kecamatan
Kasihan, Banguntapan, Sedayu dan Kretek.
Pembuatan embung di 4 Kelompok tani di kecamatan
Pandak, Pajangan,Kasihan dan Imogiri.
Pengembangan Irigasi air tanah di 6 Kelompok tani di
Kecamatan Sedayu, Kretek, Imogiri dan Dlingo.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
306
Pembuatan jalan pertanian di 6 kelompok tani di
kecamatan Bambanglipuro, Piyungan, Kasihan, Bantul
dan Dlingo.
Pembuatan Unit Pengolahan Pupuk Organik di 6
Kelompok tani di kecamatan Pleret, Imogiri, Pundong,
Sanden dan Banguntapan.
d. Percepatan pembangunan pertanian dan perkebunan.
Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan
hibah bagi kelompok ternak dan kelompok tani tanaman
pangan agar kegiatan pertanian dan peternakan yang
mereka tekuni dapat berjalan optimal. BAntuan yang
diberikan meliputi pengadaan alat pengolah lahan pertanian
berupa 36 unit traktor, 25 sprayer, 24 pompa air.
8. Produktifitas Bawang Merah.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10,19 Ton/Ha
terealisir sebanyak 11,9 Ton/ha, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 116,78% dengan kategori sangat berhasil.
jika dibanding dengan tahun 2011 Produktifitas bawang merah
sebesar 13,32 sehingga terjadi penurunan sebesar 10,5%,
berarti sampai dengan tahun 2012 Produktifitas bawang merah
terealisir sebanyak 11,9 Ton/ha dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebanyak 10,35 Kw/ha sehingga sudah melebihi
target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah Curah hujan yang tidak terlalu tinggi mendukung untuk
pertumbuhan bawang merah.
Indikator sasaran sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
307
Pengembangan perbenihan/perbibitan (Persiapan pelepasan
bawang merah crok kuning).
Kegiatan ini diprioritaskan untuk komoditas bawang merah.
Tahun 2012 sudah dilaksanakan uji DNA yang menunjukan
Crok Kuning berbeda nyata dengan varietas lain sehingga bisa
diajukan untuk pendaftaran varietas. Dan pada tahun 2013 perlu
dilakukan pemurnian dan penangkaran untuk pelestarian dan
pengembangan varietas bawang merah yang unggul ini.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura
melalui pemenuhan target produktifitas bawang merah
9. Produktifitas Cabe Merah.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 8,1 Kw/ha terealisir
5,1 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
62,96 % dengan kategori cukup berhasil.
Indikator sasaran ini tidak mencapai target 100% dikarenakan
panen tidak panjang rata-rata hanya 5 kali karena petani ingin
segera ganti tanaman. Jika di banding dengan tahun 2011
Produktifitas cabe merah sebesar 6,10 Kw/ha sehingga terjadi
penurunan sebesar 16,3%, berarti sampai dengan tahun 2012
Produktifitas cabe merah terealisir sebanyak 5,1 Kw/ha dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 8,24 Kw/ha.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura
melalui pemenuhan target produktifitas cabe merah
10. Produksi Pisang.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 25,00 Kg/Pohon
terealisir 12,00 Kg/pohon, maka nilai capaian indikator sasaran
ini sebesar 47,62% dengan kategori tidak berhasil. Jika di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
308
banding engan tahun 2011 produksi pisang sebesar 17,00
sehingga teradi penurunan sebesar 41%, berarti sampai dengan
tahun 2012 produksi pisang terealisir sebanyak 12,00 Kg/pohon
dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 30.00
Kg/pohon.
Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan target
terlalu tinggi, musim hujan mundur sehingga produksi buah
menurun. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi hortikultura
melalui pemenuhan target produktifitas pisang
11. Produksi Jamur Tiram.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 12,1 Kg/m2 terealisir
5,36 Kg/m2, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
44,30% dengan kategori tidak berhasil. Jika di banding engan
tahun 2011 Produktifitas jamur tiram sebesar 3,05 sehingga
terjadi kenaikan sebesar 75,7%, berarti sampai dengan tahun
2012 produksi jamur tiram terealisir sebanyak 5,36 Kg/m² dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 12,20 Kg/m².
Faktor yang menyebabkan ketidak berhasilan indikator sasaran
ini adalahtarget terlalu tinggi, penurunan petani pembudidaya
disebabkan keterbatasan modal dan terbatasnya stok bibit.
Upaya yang dilakukan adalah frekuensi penyiraman
ditingkatkan. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi
hortikultura melalui pemenuhan target produktifitas jamur tiram
12. Produktifitas Tebu (hablor gula).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 50,26 Kw/ha terealisir
56,17 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
111,76% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 Produktifitas tebu (hablor gula) sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
309
47,13 Kw/ha sehingga terjadi kenaikan sebesar 19,18%, berarti
sampai dengan tahun 2012 produktifitas tebu (hablor gula)
terealisir sebanyak 56,17 Kw/ha dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebanyak 51,36 Kw/ha sehingga sudah melebihi
target di akhir RPJMD.
Faktor pendukung keberhasilan indikator sasaran adalah karena
ada cuaca mendukung, dukungan program akselerasi tebu
dalam rangka memenuhi swa sembada gula nasional. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui
kinerja dalam meningkatkan produksi perkebunan melalui
pemenuhan target produktifitas tebu.
13. Produktifitas Kelapa (kopra).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 Kw/ha terealisir
16,1 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
80,50% dengan kategori berhasil. Jika di banding dengan tahun
2011 Produktifitas kelapa sebesar 15,78 sehingga terjadi
kenakan sebesar 2%, berarti sampai dengan tahun 2012
Produktifitas kelapa (kopra) terealisir sebanyak 16,1 Kw/ha dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 20,50 Kw/ha.
Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan target
terlalu tinggi, sedangkan target Nasional sebesar 15 kw/ha jauh
di bawah dari target Kabupaten Bantul. Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam
meningkatkan produksi perkebunan melalui pemenuhan target
produktifitas kelapa.
14. Produktifitas Tembakau (rajang kering).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6,43 Kw/ha terealisir
7,54 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
117,26% dengan kategori sangat berhasil. Jika di banding
dengan tahun 2011 Produktifitas tembakau (rajang kering)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
310
sebesar 6,97 sehingga terjadi kenaikan sebesar 17,2%, berarti
sampai dengan tahun 2012 Produktifitas tembakau (rajang
kering) terealisir sebanyak 7,54 Kw/ha dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebanyak 6,75 Kw/ha sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah cuaca mendukung bagi pertumbuhan tanaman
tembakau. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan produksi
perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas tembakau
15. Produktifitas Jambu Mete (glondong mete).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3,57 Kw/ha terealisir
1,69 Kw/ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
47,34% dengan kategori tidak berhasil. Jika di banding dengan
tahun 2011 sebesar 0,26 sehingga terjadi kenaikan sebesar
550%, berarti sampai dengan tahun 2012 produktifitas jambu
mete (glondong mete) terealisir sebesar 1,69 Kw/ha dari target
di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 4,35 Kw/ha.
Hambatan yang ditemui pada indikator sasaran ini pada point 15
ini sehingga tidak tercapai 100% dikarenakan masyarakat belum
tertarik untuk membudidayakan secara serius jambu mete.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah
sosialisasi pemanfaatan hasil dari pohon mete agar minat
masyarakat meningkat. Tujuan pengukuran indikator sasaran
ini adalah untuk mengetahui kinerja dalam meningkatkan
produksi perkebunan melalui pemenuhan target produktifitas
jambu mete.
Indikator sasasaran pada point 9,10,11, 12, 13, 14 dan 15 di
atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 9 kegiatan. Program
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
311
tersebut yaitu Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna. Realisasi fisik berupa :
1) Pemeliharaan Stasiun Agribisnis (STA)
Sub terminal agribisnis di Srigading Sanden telah
dimanfaatkan/dioperasionalkan dengan adanya pasar
lelang. Kegiatan ini berlangsung setiap ada panenan
yang khususnya tanaman hortikultura seperti panen
bawang merah dan cabe merah dengan pelaksanaan
setiap 3 hari sekali.
Kendala :
Bangunan stasiun agribisnis mengalami kerusakan
yang sangat parah dikarenakan bangunan tersebut
tidak sesuai dengan lingkungan yang ada yaitu terbuat
dari besi baja padahal lokasi tersebut di wilayah pantai
selatan (pinggir pantai). Terjadi pengeroposan pada
rangka, atap dari asbes yang sudah banyak bocor.
Selain itu penataannya kurang tepat sehingga kalau
hujan banyak angin masuk bersama hujan.
Disamping itu diperlukan pagar untuk keamanan STA
Produk pertanian yang dilelang terkena air hujan dan
kurangnya tembok penangkal angin dari sebelah
selatan.
Masih banyaknya petani di luar desa Srigading yang
belum tahu tentang kegiatan STA
Pemecahan masalah
perlunya rehab bangunan dan bangunan pagar
perlunya bangunan gudang di sekitar STA untuk
menyimpan hasil panen sebelum diangkut/dipasarkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
312
Perlunya sosialisasi tentang pasar lelang baik waktu,
jenis, harga, dll diluar desa Srigading
2) Pemeliharaan Silo jagung
Bangunan silo jagung di Bongsen, Guwosari, Pajangan,
Bantul, karena silo jagung mengalami kebakaran maka
mesin yang ada di silo jagung tersebut mengalami
kerusakan. Dilakukan inventarisasi mesin/alat yang
terbakar. Akibat dari kebakaran tersebut, mesin tidak
dapat dioperasionalkan sehingga perlu perbaikan mesin
dengan pengajuan anggaran perbaikan. Untuk
sementara hanya dilakukan pertemuan dalam
meningkatkan produksi jagung dan pembahasan simpan
pinjam bersama anggota MAJ (Masyarakat Agribisnis
Jagung)
3) Pelaksanaan Pendampingan PUAP
LKM-A PUAP di Kabupaten Bantul sebanyak 75
kelompok. Telah dilaksanakan evaluasi bahwa jumlah
kelompok usaha on farm bidang tanman pangan,
perkebunan, hortikultura, dan peternakan sampai
sekarang sudah mencapai 134 kelompok, sedangkan off
farm nya telah mencapai 323 kelompok. Permasalahan
yang masih dihadapi adalah dana LKM-A belum dapat
mencukupi untuk diakses semua anggota usaha dan
sampai saat ini 80% LKM-A belum bisa mengakses ke
lembaga keuangan lain.
4) Pelaksanaan APPOP
Untuk lebih meningkatkan perkembangan dilaksanakan
pertemuan anggota Asosiasi membahas dana bergulir
yang masih terjadi tunggakan.
b. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan.
Realisasi fisik berupa :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
313
1) Rapat koordinasi tentang perencanaan kegiatan
pembibitan
2) Pembelian bahan non kimia/organik, pupuk dan
sebagainya
3) Pembelian alat-alat perlengkapan untuk pembibitan
tembakau
c. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan
hortikultura. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
populasi tanaman buah-buahan di 16 kelompok
tani/kelompok organisasi masyarakat di Kabupaten Bantul
dengan penyediaan 18.768 batang bibit buah-buahan yang
terdiri dari :
Pengadaan bibit rambutan 4000 batang
Pengadaan bibit mangga : 6000 batang
Pengadaan bibit durian : 4000 batanag
Pengadaan alpukat : 3768 batang.
d. Pengadaan benih padi unggul. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk mempercepat peningkatan produktivitas padi dengan
penanaman padi hibrida Devgen I SHS sebanyak 6.315 kg
yang diberikan pada 19 kelompok tani yang produktivitasnya
masih rendah (421 Ha).
e. Pembuatan pemurnian benih tembakau rakyat. Tujuan
kegiatan ini adalah tercapainya benih tembakau murni
(memproduksi benih tembakau rakyat varietas Kedu
Sili/Siluk yang unggul dan bermutu). Realisasi dari kegiatan
ini antara lain:
Koordinasi petugas Dipertahut Bantul BSPMBPTKP
Prov. DIY dan Balitas Malang.
Pertemuan petani/kelompok kegiatan pemurnian benih
tembakau rakyat varietas Kedu Sili.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
314
Pelaksanaan pembibitan benih yang dihasilkan pada
kegiatan pemurnian tahun sebelumnya.
Pemeliharaan tanaman mulai dari tanam hingga panen.
Pengerodongan bunga tembakau yang terpilih.
Pencatatan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar dan
panjang daun sebanyak 5 sampel x 6 blok x 4 ulangan.
Panen petik daun basah, prosesing daun rajang kering.
Didapat Data produksi tembakau daun basah dan rajang
kering
Prosesing benih tembakau
Uji laboratorium benih tembakau (kemurnian, daya
kecambah, dan kadar air)
Uji laboratorium kadar nikotin daun tembakau rajang
kering.
f. Pengembangan Agribisnis Tembakau.
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya serangkaian
sistem agribisnis tembakau yang melalui proses budidaya,
produksi, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
Selain itu juga untuk meningkatkan standarisasi kualitas
bahan baku, penanganan panen dan pasca panen,
penguatan kelembagaan kelompok dan asosiasi petani
tembakau sehingga meningkatkan nilai tambah produk fan
meningkatkan pendapatan petani tembakau. Realisasi
kegiatan ini:
Koordinasi petugas perkebunan Dipertahut Bantul,
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI Bantul), KUB
tembakau virginia dan pihak mitra PT. Sadhana Arif
Nusa.
Pertemuan petani/kel. Tani kegiatan pengembanhan
agribisnis tembakau rakyat/virginia
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
315
Fasilitasi sarana alat-alat pembibitan tanaman tembakau
pada 10 kelompk
Dukungan sistem penunjang berupa alat angkutan darat
bermotor Station Wagon sebagai sarana operasional
dalam rangka pembinaan Standarisasi Kualitas Bahan
Baku, Penanganan Panen dan Pasca Panen, Penguatan
kelembagaan kelompok dan asosiasi petani tembakau 1
unit.
Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan ini adalah gudang tembakau di Selopamioro Imogiri
belum memiliki alat pendukung pergudangan yang memadai,
sehingga gudang belum dapat dioperasionalkan untuk
penyimpanan tembakau. Budidaya tembakau dilaksanakan
pada musim kemarau, sehingga lahan marjinal tembakau
rentang akan kekurangan/ketersediaan air. Hal ini dapat
diatasi dengan adanya dukungan sarana pengelolaan lahan
air berupa embung, dam parit, irigasi air tanah
dangkal/dalam dan pompa air.
16. Produktifitas Daging (kambing, sapi, domba dan unggas).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 11.002.497 Kg
terealisir 10.378.083 Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 94,32% dengan kategori sangat berhasil. Jika di
banding dengan tahun 2011 sebesar 11.231.147 Kg sehingga
terjadi penurunan sebesar 2%, berarti sampai dengan tahun
2012 produktifitas daging (kambing, sapi, domba dan unggas)
terealisir sebesar 10.378.083 Kg dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebesar 12.276.330 kg.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalahadanya alokasi dana dan minat masyarakat terhadap
usaha ternak kambing, sapi, domba dan unggas. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
316
ketersediaan pangan produk hewani dalam hal produksi daging
(kambing, sapi, domba, dan unggas) daerah
17. Produktifitas Telur (ayam dan itik).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6.275.047 Kg
terealisir 5.198.918 Kg, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 82,85% dengan kategori berhasil. Jika di banding
dengan tahun 2011 sebesar 5.902.742 sehingga terjadi
penurunan sebesar 11.9%, berarti sampai dengan tahun 2012
Produktifitas telur (ayam dan itik) terealisir sebesar 5.198.918
Kg dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 7.734.459
kg.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanyaalokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha
ternak ayam dan itik. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengetahui ketersediaan pangan produk hewani
dalam hal produksi telur (ayam dan itik) daerah.
18. Produksi Susu (sapi perah dan kambing PE).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 270.000 liter terealisir
253.148 liter, maka nilai capaian sebesar 93,76% dengan
kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011
sebesar 262.705 sehingga terjadi kenaikan sebesar 3,6%,
berarti sampai dengan tahun 2012 produksi susu (sapi perah
dan kambing PE) terealisir sebesar 253.148 liter dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 330.000 liter.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya lokasi dana dan minat masyarakat untuk usaha
ternak sapi perah dan kambing PE. Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui ketersediaan
pangan produk hewani dalam hal produksi susu (sapi perah,
kambing PE).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
317
Indikator sasasaran pada point 16, 17 dan 18 di atas
dilaksanakan melalui 1 Program dan 3 kegiatan. Program
tersebut yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit dengan kegiatan antara lain :
a. Pendataan masalah peternakan. Target kegiatan ini adalah
koordinasi data statistik masalah peternakan. Kegiatan ini
bertujuan untuk mendata masalah-masalah peternakan,
sehingga dapat digunakan sebagai dasar upaya
penanggulangan maupun pencegahan terhadap masalah
tersebut. Kendala yang muncul pada kegiatan ini adalah
belum adanya petugas khusus untuk menangani data di
tingkat kecamatan. Masalah ini ditanggulangi dengan
mengoptimalkan peran mantri tani di kecamatan.
b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
Pemeriksaan specimen di BBV
Pemeriksaan specimen di Laboratorium C Keswan
Sosialisasi penyakit hewan
Pengadaan bahan kimia Laboratorium Kesmavet
sebanyak 1 paket
Pengadaan desinfektan sebanyak 50 liter
Pengadaan cetak leaflet penyakit hewan menular
sebanyak 1.000 lembar
c. Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah untuk mendukung operasional RPH
dan Puskeswan meliputi:
Pengobatan penyakit cacing hati 240 ekor
Sosialisasi program dan kegiatan lewat Bantul Radio 2
kali
Pembayaran honor PTT di RPH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
318
Pengadaan papan nama untuk Puskeswan dan
RPH/RPU sebanyak 11 unit
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
sebanyak 13 paket
Pengadaan obat-obatan untuk Puskeswan sebanyak 10
paket
Cetak blanko retribusi RPH
Pengawasan pemotongan hewan
Pengawasan pelayanan kesehatan hewan
Permasalahan yang dihadapi antara lain terbatasnya
tenaga/sumberdaya manusia yang ada di RPH dan
Puskeswan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang
maksimal. Kondisi ini diatasi dengan pengangkatan pegawai
tidak tetap di RPH dan di bantu dengan tenaga dari Bidang
Keswan. Sedangkan untuk Puskeswan, dengan
memanfaatkan tenaga harian lepas dokter hewan pusat
(THL drh) yang ditempatkan di Kabupaten Bantul disamping
memanfaatkan tenaga dokter hewan (drh) yang ada di
Bidang Keswan untuk bertugas mengampu Puskeswan.
19. Populasi Sapi Potong.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 56.258 ekor terealisir
84.423 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
dengan 150,06% dengan kategori sangat berhasil. Jika di
banding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 59.789 sehingga
terjadi peningktan sebesar 41%, berarti sampai dengan tahun
2012 Populasi sapi potong terealisir sebanyak 84.423 ekor dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 58.301 ekor
sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya dukungan program dr APBN dan minat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
319
masyarakat untuk usaha ternak sapi potong. Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja
pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah
populasi sapi potong daerah.
20. Populasi Sapi Perah.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 190 ekor terealisir
230 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
116,36% dengan target sangat berhasil. Jika dibanding dengan
realisasi tahun 2011 sebesar 192 sehingga terjadi peningkatan
sebesar 19,7%, berarti sampai dengan tahun 2012 Populasi
sapi perah terealisir sebanyak 230 ekor dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebanyak 300 ekor.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya dukungan program dr APBN dan minat
masyarakat untuk usaha ternak sapi perah. Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui kinerja
pembangunan peternakan dalam hal peningkatan jumlah
populasi sapi perah daerah.
21. Populasi Kambing.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 61.849 ekor terealisir
66.081 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
106,84% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan realisasi tahun 2011 sebesar 60.671 sehingga terjadi
peningkatan sebesar 8,9%, berarti sampai dengan tahun 2012
Populasi kambing terealisir sebanyak 66.081 ekor dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 76.300 ekor.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanyadukungan program dari APBN dan minat
masyarakat. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
320
untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal
peningkatan jumlah populasi kambing daerah.
22. Populasi Domba.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 33.076 ekor terealisir
43.563 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
131,71% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan realisasi tahun 2011 sebesar 38.110 sehingga terjadi
peningkatan sebesar 14,3%, berarti sampai dengan tahun 2012
populasi domba terealisir sebanyak 43.563 ekor dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 40.804 ekor sehingga
sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanyadukungan program dari APBN dan minat
masyarakat. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal
peningkatan jumlah populasi domba daerah
23. Populasi Ayam Buras.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 561.939 ekor
terealisir 638.655 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 113,65% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 595.685
sehingga terjadi peningkatan sebesar 7,2%, berarti sampai
dengan tahun 2012 populasi ayam buras terealisir sebanyak
638.655 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak
558.138 ekor sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanyadukungan program dari APBN dan minat
masyarakat. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal
peningkatan jumlah populasi ayam buras daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
321
24. Populasi Ayam Ras Petelur.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 704.806 ekor
terealisir sebanyak 649.903 ekor, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 92,21% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 624.482
sehingga terjadi peningkatan sebesar 4, 07%, berarti sampai
dengan tahun 2012 populasi ayam ras petelur terealisir
sebanyak 649.903 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015
sebanyak 890.321 ekor.
Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan
peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak
ada dana/tidak ada kegiatan khusus ayam ras petelurpenyakit,
pakan mahal, harga jual produk fluktuatif, pencemaran
lingkungan.
Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat
mengenai ternak ayam ras petelur dan sanitasi kandang.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal
peningkatan jumlah populasi ayam ras petelur daerah.
25. Populasi Ayam Ras Pedaging.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 740.905 ekor
terealisir 844.999 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 114,05% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan realisasi tahun 2011 sebesar 811.947
sehingga terjadi peningkatan sebesar 4,07%, berarti sampai
dengan tahun 2012 populasi ayam ras pedaging terealisir
sebanyak 844.999 ekor dari target di akhir RPJMD tahun 2015
sebanyak 790.888 ekor sehingga sudah melebihi target di akhir
RPJMD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
322
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya dukungan program dari APBN dan minat
masyarakat.
26. Populasi Itik.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 208.990 ekor terealisir
sebesar 177.587 ekor, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 84,97% dengan kategori berhasil. Jika dibanding
dengan realisasi tahun 2011 sebesar 164.810 sehingga terjadi
peningkatan sebesar 7,7%, berarti sampai dengan tahun 2012
populasi itik terealisir sebanyak 177.587 ekor dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebanyak 272.703 ekor.
Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan
peternak menurun, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak
ada dana/tidak ada kegiatan khusus ayam ras petelurpenyakit,
pakan mahal, harga jual produk fluktuatif, pencemaran
lingkungan.
Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi budidaya ternak itik,
mencarikan dukungann dana dari APBN dan APBD propinsi.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui kinerja pembangunan peternakan dalam hal
peningkatan jumlah populasi ayam ras pedaging daerah.
Indikator sasasaran pada point 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan
26 di atas dilaksanakan melalui 1 Program dan 4 kegiatan.
Program tersebut yaitu Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan dengan kegiatan antara lain:
a. Peningkatan mutu genetik sapi. Realisasi fisik dari kegiatan
ini adalah :
Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw.
Pengadaan insemination gun
Pengadaan speculum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
323
Pengadaan semen beku sapi sebanyak 1000 straw belum
dapat mencukupi untuk seluruh kebutuhan di Kab. Bantul.
b. Pendampingan operasional dana revolving bantuan ternak
sapi. Realisasi dari kegiatan ini adalah :
Reward/Penghargaan bagi peternak yang berprestasi
dalam angsuran dana revolving ternak sapi (17
kelompok ternak)
Pembinaan kelompok (21 kelompok ternak)
c. Penelitian dan pengolahan gizi pakan ternak
Kegiatan ini meliputi pengawasan mutu pakan ternak dan
pengembangan produksi pakan ternak dengan cara uji
laboratorium sampel pakan ternak. Tujuannya untuk
memperoleh pakan ternak yang bermutu.
d. Pembibitan dan perawatan ternak. Tujuan dari kegiatan ini
adalah Terlaksananya penetasan dan peningkatan populasi
ternak ayam buras. Realisasi kegiatan ini meliputi:
Belanja bibit ternak (telur calon ayam buras/Day Old
Chick (DOC))
Belanja bahan kimia (utk penetasan ayam buras)
Belanja alat-alat/perlengkapan penetasan ayam buras
Belanja pemeliharaan alat pengolahan bermesin (mesin
penetasan ayam buras)
Operasional penetasan ayam buras
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
324
30. Sasaran 30
Terkendalinya Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian
Tabel III.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%)
Kategori
1. Konversi lahan 0,4% 0,3 % 0,14 153,33 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5 ) /1 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 30 = 92,5
Pada sasaran 30 (tiga puluh) terdiri dari 1 (satu) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 30 (tiga puluh)sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Konversi Lahan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,3% terealisir 0,14%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 153,33%
dengan kategori sangat berhasil.Jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2011 sebesar 0,4% maka terjadi peningkatan
sebesar 35%, berarti sampai dengan tahun 2012 konversi lahan
terealisir sebanyak 0,14% dari target di akhir RPJMD tahun
2015 sebanyak 1.05%..
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya kesadaran dari masyarakat dan adanya
kebijakan pemerintah yang mendukung indikator tersebut.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan
Penyusunan data base produksi pangan (Analisa data statistik).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
325
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data statistik
pertanian yang akurat.
Pendataan dilakukan oleh mantri tani di masing-masing
kecamatan. Komoditas yang diambil datanya adalah tanaman
pangan dan hortikultura. Kegiatan analisa data statistik bekerja
sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Blangko yang diiisi
sesuai dengan standar/peraturan dari BPS.
Urutan pelaksanaan analisa data statistik ini adalah :
Listing ubinan
Pemeriksaan hasil listing
Pengambilan sampel rumah tangga
Pengumpulan data ubinan
Pemeriksaan hasil ubinan
Entry data ubinan
Hasil pendataan tersebut diolah setiap Subround (4 bulan).
Setiap subround dievaluasi hasilnya, serta dilakukan peramalan
produksi untuk subround selanjutnya. Hasil analisa data statistik
selama satu tahun yang telah disahkan oleh Dinas Pertanian
dan BPS didokumenkan ke dalam sebuah buku statistik
pertanian. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk menunjukkan kinerja dalam pencegahan alih fungsi lahan
pertanian produktif ke non pertanian.
31. Sasaran 31
Meningkatnya Program Usaha Tani dan Aktifitas
Kelembagaan Petani dan Penyuluh
Tabel III.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Peningkatan aktifitas 16 kel 21 34 161,9 Sangat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
326
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
kelembagaan petani Kelk Berhasil
2. Peningkatan kualitas penyuluh 73 orang 73 orang
70 95,9 Sangat
Berhasil
3 Peningkatan kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi
8 Kel 292 kel
315 107,88 Sangat
Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) / 3 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 31 = 92,5
Pada sasaran 31 (tiga puluh satu) terdiri dari 3 (tiga)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar92,5 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 31 (tiga puluh satu) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Peningkatan aktifitas kelembagaan petani.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 21 kelompok terealisir
sebanyak 34 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 161,9% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding kan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 16
kelompok maka terjadi peningkatan sebesar 31,25%, berarti
sampai dengan tahun 2012 peningkatan aktifitas kelembagaan
petani terealisir sebanyak 34 kelompok dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebanyak 37 kelompok.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain:
Adanya pembinaan, penyuluhan serta SDM yang baik.
Terjalinnya kemitraan yang semakin kuat antara BKP3
dengan kelembagaan agribisnis seperti Asosiasi Pengusaha
Pangan Lokal (APPL), Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok
Tani dan Kelompok Wanita Tani. Kemampuan inovasi para
anggota APPL yang tinggi sehingga tingkat akses
pemasaran produk juga tinggi. Dukungan dari Pemerintah ,
KTNA Kabupaten Bantul dan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
327
Peran aktif petugas BKP3 dan penyuluh THL-TBPP dalam
rangka mendampingi kegiatan SLPTT sehingga terjadi
peningkatan produksi beras.
Adanya pembinaan, pendampingan oleh penyuluh serta
SDM yang memadai.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 4
Kegiatan yaitu :
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan
kegiatan antara lain:
1) Pembinaan pengembangan kelembagaan petani.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk Pembinaan
Pengembangan Kelembagaan Petani penyuluh
sertameningkatkan kesejahteraan petani. Bentuk
kegiatan Peningkatan kemampuan Rapat Koordinasi
dalam rangka pembinaanpeningkatan kelembagaan
petani dan pembinaan pelaksanaan lomba penyuluh dan
kelompok, tersusunnya registrasi kelompok tani
sebanyak 803 kelompok yang telah di SK Ka BKP3,
menyewa tempatdalam rangka untuk memasarkan
olahanpangan lokal yang terletak di Bejen Bantul dan
pengadaan lemari etalase yang digunakan untuk
menempatkan contoh hasil olahan kelompok untuk
dipromosikan
2) Promosi Usaha Agribisnis.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses
pemasaran produk segar dan olahan pertanian,perikanan
dan kehutanan. Disamping itu kegiatan ini juga
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatn para
pelaku utama dan pelaku usaha pertanian,perikanan dan
kehutanan. Bentuk kegiatan meliputi Bantul Expo,
Fasilitasi Outlet Pangan Lokal dan Temu Usaha..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
328
b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
dengan 2 kegiatan antara lain :
1) Pendampingan FEATI.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan FEATI
APBN. Upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah
utnuk meningkatkan kesehjahteraan dan pendapatan
petani dan keluarganya, antara lain dengan memperkuat
kegiatan penyuluhan pertanian yaitu kegiatan pendidikan
dan formal.
2) Penyuluhan dan Pendampingan P2BN.
Kegiatan ini dimaksud untuk mendampingi kegiatan
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)
P2BN. P2BN merupakan program utama Kementrian
Pertanian dalam rangka mencapai surplus beras 10 juta
ton. Bentuk kegiatan meliputi koordinasi, pembinaan dan
fasilitasi honor THL-TBPP sebanyak 73 orang.Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk Untuk
mengetahui peningkatan aktifitas dan kemampuan
kelompok tani.
2. Peningkatan kualitas penyuluh.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 73 orang terealisir 70
orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 95,9%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding kan dengan
realisasi tahun 2011 sebesar 73 orang maka terjadi penurunan
sebesar 4,10, berarti sampai dengan tahun 2012 Peningkatan
kualitas penyuluh terealisir sebanyak 70 orang dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebanyak 74 orang.
Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan
Berkurangnya jumlah penyuluh karena telah pensiun. Upaya
yang dilakukan adalah perlu ada penambahan tenaga penyuluh.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
329
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
kesejahteraan petani dengan kegiatan Penyusunan Program
Penyuluhan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian. Program
penyuluhan disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan alat
pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
Bentuk Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan pertanian
yaitu melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan rembug
tani sebagai bahan pra Penyusunan Programa Kecamatan,
rapat atau pertemuan penyusunan Programa Penyuluhan
Tingkat Kecamatan, rapat/ pertemuan Programa Penyuluhan
tingkat Kabupaten.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk Untuk
mengetahui peningkatan kualitas penyuluh
3. Peningkatan Kapasitas SDM P3A dalam Pengelolaan Irigasi.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 292 kelompok terelisir
sebanyak 315 kelompok, maka nilai capaian indikator sasaran
ini sebesar 107,88 dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding kan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 8 kelompok
maka terjadi peningkatan yang jumlahnya sangat signifikan di
tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Peningkatan
kapasitas SDM P3A dalam pengelolaan irigasi terealisir
sebanyak 315 kelompok dari target di akhir RPJMD tahun 2015
sebanyak 292 kelompok. Faktor yang mendukung keberhasilan
ini kesadaran petani membentuk kelompok P3A.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Program
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
330
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna (Pendampingan WISMP).
Pendampingan WISMP ini bertujuan untuk memberdayakan
petani pemakai air melalui peningkatan kelembagaan (GP3A)
kemampuan dan partisipasinya dalam pengelolaan air.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
Mengetahui kinerja dinas dalam peningkatan kapasitas SDM
P3A dalam pengelolaan irigasi
32. Sasaran 32
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain
Pasar, Terminal, Jalan dan lain-lain
Tabel III.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 32
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
95,710 91 % 95,4 %
104,83 Sangat Berhasil
2. Prosentasi peningkatan penyediaan simpul transportasi
- 50 % - - -
3 Prosentase keselamatan lalu lintas (rambu)
20% 20 % 19,6 98 Sangat Berhasil
4 Prosentase keselamatan lalu lintas (marka)
20% 20 % 16,8 84 Berhasil
5 Prosentase keselamatan lalu lintas (APPIL)
- 20% 25 125 Sangat Berhasil
6 Daya angkut angkutan umum 1.531.094 Set/Orang
1.763.022Org/t
hn
1.068.480
60,61 Cukup Berhasil
7 Load Factor penumpang angkutan umum
0,29% 0,7 % 0,2 28,57 Tidak Berhasil
8 Jumlah TPA sampah dengan systim sanitary landfill
1
Unit
1
Unit
1
Unit
100 Sangat Berhasil
9 Kondisi setiap pasar dalam keadaan baik
20% 50% 43,75% 87,50% Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 5 x 92,5) /8 = 57,81 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 77,5) /8 = 9,68
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
331
Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = (1 x 62,5) /8 = 7,81 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5) /8 = 3,43
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 32 = 78,7
Pada sasaran 32 (tiga puluh dua) terdiri dari 9 (sembilan)
indikator, tetapi 1 (dua) indikator sasaran pada tahun 2012 belum
ada kegiatan untuk mengukur capaian indikator tersebut dan baru
akan dilaksanakan pada tahun 2013. Selanjutnya nilai rata-rata
capaian sasaran pada sasaran ini sebesar 78,7 dengan kategori
berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator sasaran pada
sasaran 32 (tiga puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Prosentase Panjang Jaringan Jalan Beraspal dalam Kondisi
Baik.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 91% terealisir sebesar
95,4 maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 104,83%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2011 sebesar 95,71% maka terjadi penurunan
sebesar 0,31% di tahun 2012, berarti sampai dengan tahun
2012 Prosentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi
baik terealisir sebesar 95,4% dari target di akhir RPJMD tahun
2015 sebesar 94 %.
Realisasi indikator tersebut diperoleh dari panjang jalan
Kanupaten dalam kondisi baik 833.325 M dibanding panjang
jalan kabupaten 873.325. dibanding dengan capaian tahun
2011 sebesar 95,71 sehingga terhadi penurunan sebesar 0,3%.
Keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya dukungan
tersedianya dana yang mencukupi. Indikator dilaksanakan
melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Rehab/Pemeliharaan jembatan dengan kegiatan
antara lain :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
332
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.
Bentuk dari kegiatan ini meliputiPemeliharaan jalan
kabupaten baik itu kondisi permukaan aspal maupun body
jalan yang terbagi menjadi 83 ruas tersebar di 17
kecamatan dengan panjang mencapai 178.73 km.
b. Rehabilitasi/Peningkatan Jalan.
Bentuk dari kegiatan ini meliputi peningkatan jalan
kabupaten sepanjang 22.49 km.Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah untuk Mengukur kinerja
orgnisasi dalam penanganan jalan/akses transportasi di
Kabupaten Bantul.
2. Prosentas Peningkatan Penyediaan Simpul Transportasi.
Pada tahun 2012 belum ada kegiatan untuk mengukur capaian
indikator sasaran tersebut dan baru bisa dilaksanakan pada
tahun 2013.
3. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (rambu lalu lintas).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 20% terealisir sebesar
19,6%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 98%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan
capaan tahun 2011 sebesar 20% sehingga terjadi penurunan
sebesar 2% ditahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012
prosentase fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas )
terealisir sebesar 19,6% dari target di akhir RPJMD tahun 2015
sebesar 20 %.
Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah rambu yang yang
terpasang pada tahun 2012 sebanyak 138 buah dibanding
dengan jumlah rambu yang dibutuhkan sebanyak 704 buah.
Indikator sasaran tidak mencapai target 100% dikarenakan
kenaikan harga bahan baku. Upaya yang dilakukan adalah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
333
untuk anggaran tahun 2013 telah dinaikkan 10% sebagai
antisipasi adanya kenaikan harga bahan baku.
Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan
dan pengendalian Lalu Lintas dengan kegiatan pengadaan
rambu lalu lintas. Bentuk dari kegiatan adalah dengan
melaksanakan pengadaan rambu lalu lintas sebanyak 138 unit
yang meliputi 120 unit rambu lalu lintas dari 18 unit RPPJ.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa rambu lalu
lintas dan RPPJ dengan harapan akan meminimalisir terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya akan terwujud
ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas.
Pada tahun 2012 lokasi pengadaan rambu lalu lintas meliputi :
S3 Ngipik - S.4 Wiyoro, S.4 Polsek - S.4 Tajeman, S.3 LP
Pajangan - S.3 Pijenan, S.4 Gadean - S.4 Ringinharjo, S.4 Bibis
- S.3 Sindon, S.4 Paker - S.3 Dawetan, S.3 TPR - Depok.
Sedangkan untuk RPJP lokasinya ada S.4 Bakulan, S.3 SMK
Imogiri, S.3 Kecamatan Imogiri, S.3 Siluk, S.3 Pintu Masuk
Kantor Baru, S.3 Dangwesi, dan S.4 Terong.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk
mengukur kinerja dinas dalam menyediakan rambu lalulintas
yang memadai.
4. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (marka jalan).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 20% terealisir 16,8%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 84% dengan
kategori berhasil.Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011
sebesar 20% maka terjadi penurunan sebesar 16% di tahun
2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Prosentase
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
334
keselamatan lalu lintas (marka jalan) terealisir sebesar 16,8%
dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 20 %.
Nilai ini diperoleh dari jumlah marka yang terpasang pada tahun
2012 sebanyak 630 marka jalan dibanding dengan jumlah
marka yang dibutuhkan sebanyak 3.746 marka jalan. Faktor
penghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai 100%
karena kenaikan harga bahan baku. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan ini adalah untuk anggaran tahun
2013 telah dinaikkan 10% sebagai antisipasi adanya kenaikan
harga bahan baku.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan dan
pengendalian lalu lintas dengan kegiatan pengadaan marka
jalan. Bentuk dari kegiatan ini adalah pekerjaan yang
dilaksanakan berupa pengadaan marka jalan sepanjang 630 m².
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa marka jalan
dengan harapan akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan
lalu lintas dan pada akhirnya terwujud ketertiban, kelancaran,
kenyamanan dan keamanan lalu lintas.
Untuk tahun 2012 lokasi pelaksanaan pengadaan marka jalan
antara lain : S.4 Wonocatur - Ds Pelem, S.4 Wiyoro - S.3 SMA
Bangunapan, S.3 Wiyoro - S.3 Ngipik, S.3 Ponegaran – SMP 3
Banguntapan, S.4 Jejeran - S.4 Sudirmoro, S.3 Jotawang - S.4
Wojo, S.4 Bejen - Toko Pantes, S.4 Gadean - S.4 Ringinharjo,
Lap.Paseban - S.3 Polres.
Zebra cross di : Masjid An Najwa Jl Bantul, SD Wiyoro, SMP 3
Banguntapan, Masjid Baiturrahim Soropaten, Masjid Al Irsyad
Mandingan, Masjid Adzikro Sudimoro, S.4 Wojo, S.4 Gadean,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
335
Lapangan Paseban. Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini
berasal dari APBN melalui DAK.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalahUntuk mengukur
kinerja dinas dalam menyediakan marka jalan yang memadai
5. Prosentase Keselamatan Lalu Lintas (APPIL).
Pada tahun 2012 mentargetkan 20% terealisir 25 maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 98% dengan kategori
sangat berhasil. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah APILL
yang terpasang tahun 2012 sebanyak 1 buah dibanding
dengan jumlah APILL yang dibutuhkan sebanyak 4, berarti
sampai dengan tahun 2012 prosentase keselamatan lalu lintas
(APPIL) terealisir sebesar 25% dari target di akhir RPJMD tahun
2015 sebesar 20%.
Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengamanan
dan pengendalian lalu lintas dengan kegiatan Pengadaan
APILL. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa Pengadaan
APILL sebanyak 1 unit.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi
kebutuhan akan fasilitas kelengkapan jalan berupa Alat Pemberi
Isyarat Lalu Lintas dengan harapan dapat mengurangi
terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pada akhirnya terwujud
ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas.
Untuk tahun 2012 lokasi pelak sanaan di Simpang Tiga
Sapuangin.Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur kinerja dinas dalam menyediakan APILL lalu
lintas yang memadai.
6. Daya Angkut Angkutan Umum.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.763.022
orang/tahun terealisir 1.068.480 orang/tahun, maka nilai capain
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
336
indikator sasaran ini sebesar 60,61% dengan kategori cukup
berhasil. Jika dibanding kan dengan realisasi tahun 2011
sebesar 1.531.094 maka terjadi penurunan sebesar 30,2% di
tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 daya angkut
angkutan umum terealisir sebesar 1.068.480 orang/tahun dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 1.763.022
orang/tahun.
Faktor penghambat indikator sasaran ini sehingga tidak tercapai
100% karena pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini
adalah manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutann
umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh
angkutan umum.
Keberhasilan indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program
dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
pelayanan angkutan dengan kegiatan Fasilitasi perijinan di
bidang perhubungan . Bentuk kegiatan ini meliputi : pembinaan,
pengendalian dan pengawasan manajemen penyelenggaraan
kegiatan baik pelayanan angkutan umum, parkir maupun
terminal.
Kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan pelayanan
kepada pengusaha angkutan umum dalam hal perijinan usaha
angkutan dan ijin trayek disamping merupakan upaya akselerasi
dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan dan
retribusi sektor transportasi termasuk didalamnya retribusi ijin
trayek.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai focus
pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani
pergerakan orang dan barang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
337
7. Load Factor Penumpang Angkutan Umum.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,7% teralisir 0,2%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 28,57% dengan
kategori tidak berhasil. Jika dibanding kan dengan realisasi
tahun 2011 sebesar 0,29% maka terjadi penurunan sebesar
31% di tahun 2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Load
Factor penumpang angkutan umum terealisir sebesar 0,2 % dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 0,7%.
Nilai capaian ini diperoleh dari jumlah penumpang pada tahun
2012 sebanyak 1.068.480 orang dibanding dengan kapasitas
sebanyak 5,321.700 orang. Faktor yang menghambat
keberhasilan indikator sasaran ini adalah pesatnya tingkat
pertumbuhan kendaraan pribadi.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini
adalah dengan melakukan manajemen dan pemerataan trayek
angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum
tersentuh oleh angkutan umum.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
pelayanan angkutan dengan kegiatan Pengumpulan dan
analisis data base pelayanan transportasi. Kegiatan ini diadakan
dengan maksud melengkapi data base Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul terkait dengan data base kajian kinerja lalu
lintas dan kajian kinerja angkutan umum (load factor).
Kegiatan yang dilaksanakan adalah survey arus lalu lintas dan
survey load factor. Survey arus lalu lintas bertujuan untuk
mengetahui arus lalu lintas yang melintas di kota sehingga
dapat digunakan untuk mengangkut tingkat V/C rasio kendaraan
yang melintas di kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
338
Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan
dalam pengambilan kebijakan transportasi sehingga pada
akhirnya dapat mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan
lancar. Sedangkan survey Load Factor bertujuan untuk
mengetahui tingkat pelayanan angkutan umum yang beroperasi
di Kabupaten Bantul. Hasil dari kajian ini diharapakan dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan angkutan
umum yang tepat sehingga pada akhirnya terwujud ketertiban,
kelancaran dan kelayakan angkutan umum di Kabupaten
Bantul.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalahMerupakan alat
control/pengawasan terhadap penyediaan jasa angkutan dan
dasar penentu pengembangan dan perencanaan transportasi.
8. Jumlah TPA Sampah Dengan Systim Sanitary Landfill.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1 unit terealisir
sebanyak 1 unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.Jika dibanding
kan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 1 unit maka tidak
terjadi peningkatan atau penurunan di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 jumlah TPA sampah dengan systim
sanitary landfill terealisir sebanyak 1 unit dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 1 unit.
Dukungan keberhasilan indikator sasaran ini dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu
Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
dengan kegiatan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah merupakan kerjasama antara
kabupaten/kota (Kartamantul) dalam rangka penanganan
sampah secara terpadu di wilayah Yogyakarta dengan systim
sanitary landfill (urug dengan tanah) yang berlokasi di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
339
Kecamatan Piyungan Bantul. Adapun dana operasional berasal
dari sharing antara 3 kabupaten/kota.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur
kinerja organisasi dalam penyediaan sarana pengelolaan
sampah di Kabupaten Bantul.
9. Kondisi Setiap Pasar dalam Keadaan Baik.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 50% terealisir sebesar
43,75%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
87,50% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding kan
dengan realisasi tahun 2011 sebesar 20% maka terjadi
peningkatan sebesar 118,75% di tahun 2012, berarti sampai
dengan tahun 2012 kondisi setiap pasar dalam keadaan baik
terealisir sebesar 43,75% dari target di akhir RPJMD tahun 2015
sebesar sebanyak 100% (16 pasar).
Realisasi capaian ini diperoleh dari data kondisi pasar dalam
keadaan baik sebanyak 7 Pasar (pasar : Dlingo, Niten, Klithikan,
Piyungan, Imogiri, Pijenan, Jejeran) dibagi dengan jumlah
keseluruhan Pasar sebanyak 16 Pasar di Bantul. Realisasi
indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan Masalah
koordinasi antar SKPD yang terlibat dlm perencanaan
pembangunan pasar yg belum optimal. Upaya yang dilakukan
untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan peningkatan
intensitas koordinasi antar SKPD.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 program dan 2
Kegiatan. Program tersebut yaitu:
a. Program peningkatan sarana dan prasarana pasar dengan
kegiatan Pemeliharaan dan rehab pasar. Untuk mewujudkan
kondisi pasar yang bersih, rapi dan menarik untuk
dikunjungi, yang pada akhirnya masyarakat dapat lebih
tertarik berbelanja di pasar tradisional, maka dibutuhkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
340
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara
terintegrasi.
Berangkat dari kondisi pasar tradisional di Kabupaten Bantul
saat ini, dari 30 pasar tradisional yang ada terbagi menjadi 3
jenis /klasifikasi pasar yaitu :
1. Pasar tradisional konvensional yang beroperasi pada
pagi hari
2. Pasar Klithikan yang beroperasi dari siang hingga malam
hari
3. Pasar kuliner yang beroperasi pada Sore hari (khus
Pasar janten, Ngestiharjo)
Kriteria pasar dalam kondisi baik yaitu :
Bangunan pasar memenuhi standart kualitas, keamanan
& kebersihan.
Penataan layout pasar rapi dan proporsional.
Fasilitas pasar memenuhi standar minimal; Km/Wc,
Mushola, Bak sampah, drainase, tenaga keamanan,
tenaga kebersihan.
Pengelolaan los daging memperhatikan faktor hiegenitas
Maka dalam melaksanakan pengembangan masing-masing
sesuai dengan karakteristik pasar tersebut. Dalam hal
perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fisik bangunan,
maka harus ada kesesuaian antara biaya dan kontribusi
pendapatan yang akan dihasilkan. Meskipun secara
keseluruhan masing-masing tetap mendapatkan porsi biaya
pemeliharaan bangunan dan sarana pasar lainnya.
Biaya rehabilitasi pasar tradisional yang bersifat ringan
selama ini dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Kantor
Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, Sedang apabila
diperlukan rehab berat yang memerlukan perencanaan dan
perhitungan yang meliputi beberapa aspek baik teknis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
341
maupun sosial ekonomis, maka dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah Untuk
mengetahui adanya peningkatan kondisi fisik pasar
berdasarkan standar kebersihan/kriteria pasar
33. Sasaran 33
Meningkatnya Unit-Unit Usaha Industri Kecil dengan
Mengoptimalkan Penggunaan Bahan Baku Lokal, Inovasi
Produk, Akses Permodalan serta Perluasan Jangkauan
Pemasaran
Tabel III.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 33
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – TDI
61 Unit 45 Unit Usaha
121 268 Sangat Berhasil
2. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber –IUI
12 Unit 15 Unit Usaha
11 73,3 Berhasil
3 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber – SIUP
125 Unit 15 Unit Usaha
127 846,6 Sangat Berhasil
4 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP
125 Unit 15 Unit Usaha
491 736,5 Sangat Berhasil
5 Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG
14 Unit 15 Unit Usaha
16 106,6 Sangat Berhasil
6 Peningkatan kapasitas SDM UKM
240 Orang 250 Orang
285 114 Sangat Berhasil
7 Fasilitasi pembinaan IRT 25 Unit 70 Unit Usaha
25 33,3 Tidak Berhasil
8 Fasilitasi peningkatan koperasi ber Badan Hukum (BH)
15 Koperasi
10 Unit 8 80 Berhasil
9 Meningkatnya penyerapan modal UKM
120 Unit 90 Unit 291 323 Sangat Berhasil
10 Peningkatan promosi melalui pameran
8 Kegiatan
8 kali 8 100 Sangat Berhasil
11 Peningkatan kualitas pasar tradisional
- 2 unit 3 150 Sangat Berhasil
12 Peningkatan ketrampilan pelaku usaha
- 40 unit usaha
30 75 Berhasil
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
342
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
Eksport/pemasokan produk Eksport.
13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM
4 Kegiatan
4 kegiatan
30 750 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 9 x 92,5) / 13 = 64.03 Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 3 x 77,5) /13 = 17,88 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1 x 27,5 ) /13 = 2,11
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 33 = 84,02
Pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) terdiri dari 13 (tiga belas )
indikator sasaran. Nilai rata-rata capaian sasaran pada sasaran ini
sebesar 84,02 dengan kategori berhasil. Selengkapnya nilai
capaian indikator sasaran pada sasaran 33 (tiga puluh tiga) sesuai
hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 45 unit terealisir
sebanyak 121 unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 268% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 61 unit
maka terjadi peningkatan sebesar 98,36% di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 fasilitasi dan pembinaan unit usaha
ber – TDI terealisir sebanyak 121 unit dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 60 unit sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD. Tujuan pengukuran indikator
sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha
ber- TDI.
2. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – IUI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15 unit terealisir
sebanyak 11 Unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 73,3 % dengan kategori sangat berhasil. Jika
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
343
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 12 unit
maka terjadi penurunan sebesar 8,3% di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 fasilitasi dan pembinaan unit usaha
ber – IUI terealisir sebanyak 11 unit dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit. Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit
usaha ber- IUI.
3. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – SIUP.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15 unit terealisir
sebanyak 127 unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 846,6% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 125 unit
maka terjadi peningkatan sebesar 1,6% di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 fasilitasi dan pembinaan unit usaha
ber – SIUP terealisir sebanyak 127 unit dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD. Tujuan pengukuran indikator
sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha
ber- SIUP.
4. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDP.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15 unit terealisir
sebanyak 491 unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 736,5% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 125 unit
maka terjadi peningkatan sebesar 292,8% di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 fasilitasi dan pembinaan unit usaha
ber – TDP terealisir sebanyak 491 unit dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD. Tujuan pengukuran indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
344
sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan unit usaha
ber- TDP
5. Fasilitasi dan Pembinaan Unit Usaha ber – TDG.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15 unit terealisir
sebanyak 16 unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 106,6% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 14 unit
maka terjadi peningkatan sebesar 14,28% di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 fasilitasi dan pembinaan unit usaha
ber – TDG terealisir sebanyak 16 unit dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebesar sebanyak 22 unit. Tujuan pengukuran
indikator sasaran ini adalah mengetahui peningkatan unit usaha
ber- TDG.
6. Peningkatan Kapasitas SDM UKM.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 240 orang terealisir
sebanyak 240 orang, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 240 orang
maka tidak terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun
2012, berarti sampai dengan tahun 2012 Peningkatan kapasitas
SDM UKM terealisir sebanyak 240 Orang dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 300 orang. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk meningkatkan
kualitas SDM berkualitas dan mempunyai daya saing.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada
point 1 s/d 6 di atas karena adanya penyuluhan, sosialisasi,
pembinaan, bintek, booklet, leaflet, workshop, seminar yang
dilakukan kepada pelaku usaha yang akan memohon ijin.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
345
7. Fasilitasi Peningkatan IRT.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 70 unit terealisir
sebanyak 25 unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 33,3% dengan kategori tidak berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 25 unit
maka tidak terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun
2012, berarti sampai dengan tahun 2012 fasilitasi peningkatan
IRT terealisir sebanyak 25 unit dari target di akhir RPJMD tahun
2015 sebesar sebanyak 100 unit. Tujuan pengukuran indikator
sasaran ini adalah untuk mengetahui Terwujdnya peningkatan
unit usaha ber- IRT.
Indikator sasaran pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 atas
dilaksanakan melalui 3 Program dan 8 Kegiatan. Program
tersebut yaitu :
a. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif, terdiri dari 2
kegiatan yaitu :
1) Perencanaan, Koordinasi dan Penembangan UKM.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk
perencanaan dan pengembangan UKM supaya kegiatan
sesuai sasaran dan terserah peruntukannya.
2) Fasilitas pengembangan UKM. Kegiatan ini untuk
memfasilitasi UKM yang kesulitan mengakses
permodalan dengan bunga lunak bagi 30 UKM. Kegiatan
ini sangat penting mengingat banyaknya UKM yang
belum mampu mengakes permodalan engan bunga lunak
yang telah disediakan perbankandi peruntukan usaha
kecil dan menengah
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
UMKM terdiri dari 5 kegitan yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
346
1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah
bagi UMKM.
Kegiatan ini sebagai upaya untuk melakukan identifikasi
dan monev dana-dana yang bersumber dari APBN dan
APBD Propinsi terhadap pengelolaan dan penggunaan
dana pemerintah agar dapat berjalan berjalan sesuai
dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk
monev anatara pengajuan dana dengan peruntukan,
apakah ada sesuai atau tidak.
2) Pengembangan sarana pemasaranproduk UMKM.
Kegiatan tersebut berupa pelaksanaan pasar rakyat dan
pembangian paket sembako sebanyak 550 paket bagi
keluarga kurang mampu dilaksanakan pada tanggal 8 – 9
Agustus 2012. Kegiatan ini dalam rangka membantu
masyarakat yang berdaya beli rendah untuk dapat
membeli paket sembako yang dijual murah dan
dilakasanakan menjelang lebaran.
3) Penyelenggaraaan Pembinaan Industri Rumah Tangga
dan IKM.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk dapat
terwujudnya SP-IRT bagi 25 UKM sebagai upaya
meningkatkan ketrampilan peserta di bidang makanan.
Kegiatan ini diselengarakan pada tanggal 3 – 5 April
2012 bertempat di Kompag Bantul. Hal ini dilakukan
sebagi upaya meningkatkan kualitas baik kemasan,
higenitas makanan baik kandungan dan cara pengolahan
sesuai dengan peraturan, dan nantinya akan
memperoleh SP-IRT. Kegiatan ini sangat bermafaat
sekali dan banyak UKM-UKM yang memafaatkan
kegiatan ini terbukti bnayaknya proposal yang masuk ke
Dinas Perindakop Kabupaten Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
347
4) Pengembangan UKM melaluiProgram OVOP.
Kegiatan ini berupa pendampingan pelatihan sentra
Gerabah Kasongan dan Pundong di laksanakan pasa
tanggal 12 November 2012, bertempat di KPRI kompak
sebanyak 40 orang. Kegiatan ini merupakan kegiatan
dengan biaya tambahan mengingat pentingnya kegiatan
tersebut.
5) Pendampingan dan Monev dana Hibah.
Kegiatan ini sebagai upaya melakukan identifikasi dan
monev pengelolaan dana–dana yang bersumber dari
APBD sebanyak 104 UMKM. Monev ini penting dilakukan
untuk mengetahui penggunaan dana yang telah
disalurkan UMKM apakah sesuai peruntukan atau tidak.
c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
dengan kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Industri Kecil.
Kegiatan ini berupa pemberian pelatihan sebanyak 12 kali
dan 3 kali study kompensasi juga pemberian batuan
peralatan dalam pelatihan tersebut.
Peserta dari kegiatan tersebut 240 orang, dengan pengrajin
gerabah, bambu, sangkar burung, makanan Srandakan,
tembaga, perak, kayu, makanan Dlingo, batik, batik kayu,
kulit tatah sungging, pisau. Kegiatan ini merupakan kegitan
yang penting karena langsung terkait dengan UMKM supaya
dapat lebih maju.
8. Fasilitasi Peningkatan Koperasi ber – BH.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10 koperasi terealisir
sebanyak 8 koperasi, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 80% dengan kategori berhasil. Jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2011 sebesar 15 koperasi maka terjadi
penurunan sebesar 46,6% di tahun 2012, berarti sampai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
348
dengan tahun 2012 fasilitasi peningkatan koperasi ber – BH
terealisir sebanyak 8 koperasi dari target di akhir RPJMD tahun
2015 sebesar sebanyak 30 unit koperasi.
Realisasi indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan
ada koperasi yang mengajukan BH hanya sekedar untuk
memperoleh fasilitas.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini
adalah prinsip kehati-hati andalam pemberian legalitas BH
sesuai aturan dan harus benar dicek ke lapangan ketika ada
koperasi yang mengajukan BH dari sisi usahanya, anggotanya
dan laian-lain. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui tercapainya peningkatan kesejahteraan
koperasi dan angggota.
9. Meningkatnya Penyerapan Modal UKM.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 90 unit terealisir
sebanyak 291 unit, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 323% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, bintek, booklet,
leaflet, workshop, seminar yang dilakukan kepada pelaku usaha
yang akan mengajukan kredit.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 120 unit
maka terjadi peningkatan sebesar 142,5% di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 meningkatnya penyerapan modal
UKM terealisir sebanyak 291 unit dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebesar sebanyak 100 unit sehingga sudah
melebihi target di akhir RPJMD. Tujuan pengukuran indikator
sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya UKM yang
menyerap modal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
349
10. Peningkatan Promosi Melalui Pameran.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 8 kegiatan terealisir
sebanyak 8 kegiatan, maka nlai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 8 kegiatan
maka tidak terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun
2012, berarti sampai dengan tahun 2012 peningkatan promosi
melalui pameran terealisir sebanyak 8 kegiatan dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 8 Kegiatan.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena terjalinnya kerjasama antar instansi terkait dan
terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan
masyarakat. Selain itu juga adanya sosialisasi, penyuluhan,
pembinaan kepada pelaku usaha karena banyaknya pelaku
usaha yang menginginkan mengikuti pameran tetapi sangat
sedikit sekali yang terakomodir sehingga harus selektif dalam
memilih yang prospektif dan berpotensi tinggi. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui
tercapainya peningkatan penjualan produk melalui pameran.
Indikator sasaran pada point 8, 9 dan 10 atas dilaksanakan
melalui 4 Program dan 10 Kegiatan. Program tersebut yaitu :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 2012.
Kegiatan ini dalam rangka menarik investor supaya
menanamkan investasinya ke Kabupaten Bantul, dengan
memberikan peluang/produk unggulan yang ada di
Kabupaten Bantul melalui pameran 3 kali (otonomi Ekspo,
Bali Titex, KTI Invesment).
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
UMKM dengan kegiatan Penyelenggaraan Gelar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
350
PotensiKoperasi, UKM. Kegiatan ini dalam rangka Harkop
berupa pameran 15 UKM, di lapangan Trirenggo tanggal 30
Juni s/d 1 Juli 2012, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk
mendukung pemasaran prodik UKM dalam memasarkan
hasil produknya.
c. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah terdiri
dari 2 kegiatan yaitu :
1) Fasilitasi terhadap Industri Kecildan Menengah. Kegiatan
ini dalam rangka untuk menaikan omset penjualan
dengan melalui Bantul Expo pada bulan Juli 2012.
Kegiatan ini sebagai ajang untuk mempromosikan hasil
produk UMKM dengan kegiatan melalui pameran Bantul
Expo, penting karena denagn pameran maka hasil
produk akan lebih di kenal oleh masyarakat dan di
harapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam
arti yang luas.
2) Penyelenggaraan Jogja TTI Ekspo. Kegiatan ini berupa
pameran UMKM.
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi terdiri
dari 6 kegiatan, yaitu :
1) Koordinasi pelaksanaan kebijakandan program
Pembinaan Koperasi. Kegiatan ini dalam rangka
membuat rencana agar lebih tepat sasaran dan
peruntukannya dalam bentuk Juknis bagi koperasi
berkualitas dan kegiatan lebih terarah melalui rapat 4 kali.
2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan perkoperasian.kegiatan ini berupa pelatihan
yang terealisasi sebanyak 2 kali, tiap kegiatan sebanyak
30 orang peserta dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16
Mei 2012 dan tanggal 13 dan 14 Juni 2012 bertempat di
KPRI kesehatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
351
Kegiatan ini di peruntukan bagi pengurus koperasi
sehingga koperasi dapat melaksanakan ketentuan sesuai
dengan peraturannya perundang-undangan yang ada,
antara lain dapat melaksanakan RAT tepat waktu,
koordinasi antara pengawas dan pengurus dapat berjalan
harmonis.
3) Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi
Berprestasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan
kelembagaan koperasi yang berkualitas dan
melaksanakan pra pemeringkatan koperasi. Kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2012 di
KPRI Kesehatan Bantul untuk 60 koperasi.
Pemeringkatan ini sangat penting dalam ragka
memotivasi bagi koperasi-koperasi yang belum bagus
agar dapat menjadi lebih bagus.
4) Penyebaran Model-model PolaPengembangan Koperasi.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas
kinerja koperasi dengan melakukan berbagai model
koperasi. Kegiatan ini intuk mendidik 30 orang siswa
calon pengurus koperasi siswa dan Kosika dari 24
lembaga pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan
pelatihan pada tanggal 30 Oktober s/d 1 november 2012
bertempat di KPRI Kesehatan.
5) Pelatihan Manajemen Koperasi. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk mewujudkan kelembagaan koperasi
yang mantap dengan di adakannya pelatihan manajemen
Koperasi sebanyak 2 kali masing-masing 30 koperasi 10-
13 sepetember 2012 dan 17 s/d 20 sepetember 2012
bertempat di KPRI Kesehatan.
6) Kecamatan Penggerak Koperasi. Kegiatan ini dalam
pembinaan di 8 kecamatan (Sanden, Kasihan, Imogiri,
Sewon Piyungan, Jetis, Bantul, Dlingo) masing-masing
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
352
40 Peserta, dilaksanakan dari tanggal 12 November 2012
s/d 26 November 2012. Kecamatan yang di bina ini di
harapakan sebagai lokomotif dalam menggerakan
koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing.
11. Peningkatan Kualitas Pasar Tradisional.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 2 unit usaha terealisir
sebanyak 3 unit usaha, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 150% dengan kategori sangat berhasil, berarti sampai
dengan tahun 2012 peningkatan kualitas pasar tradisional
terealisir sebanyak 3 unit usaha dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebesar sebanyak 5 unit. Faktor yang mendukung
keberhasilan indikator sasaran ini karena adanya skala prioritas
dalam identifikasi yang selektif terhadap unit usaha. Tujuan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui
terwujudnya pasar tradisional yang dapat bersaing di pasar
bebas.
12. Peningkatan Ketrampilan Pelaku Usaha Export/Pemasokan
Produk Export.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 40 orang terealisir
sebanyak 30 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 75% dengan kategori berhasil, berarti sampai dengan
tahun 2012 peningkatan ketrampilan pelaku usaha
export/pemasokan prodak export terealisir sebanyak 30 orang
dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 70
orang. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran
ini karena adanya data potensi pelaku ekport dan komodite
yang diekspot. Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah
mengetahui terwujudnya peningkatan ketrampilan pelaku usaha.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
353
13. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pameran Prodak UMKM.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 kegiatan terealisir
30 kegiatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2011 sebesar 4 kegiatan maka tidak
terjadi peningkatan maupun penurunan di tahun 2012, berarti
sampai dengan tahun 2012 monitoring evaluasi dan pelaporan
pameran prodak UMKM terealisir sebanyak 30 kegiatan dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 20
kegiatan sehingga sudah melebihi target di akhir RPJMD.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
mengetahui perkembangan UMKM yang ada.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya Data potensi pelaku ekport dan Komodite yang
diekspot.
Indikator sasaran pada point 11,12 dan 13 di atas dilaksanakan
melalui 4 Program dan 8 Kegiatan.Program tersebut yaitu:
a. Program Pembangunan Infrastruktur Pesedaan dengan
kegiatan Pembangunan Pasar Pedesaan. Bentuk dari
kegiatan ini adalah renovasi 3 paar tradisional/pasar
kabupaten (jejeran, Imogiri, Barongan)
Renovasi pasar Jejeran di buat pagar sepanjang 47,66 m
dan kioas pasar seluas 92,38 m. Pasar Imogiri berupa
pemasangan konblok seluas 3.295,97 m. Pasar Barongan
berupa pembuatan gorong-gorong sepenjang 79,5 m,
normalisasi saluran drainase, dan pembuatan Los sepeda 4
x 24 m.
b. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor dengan
kegiatan Pelatihan Manajemen PerdaganganLuar Negeri.
Kegiatan ini dalam rangka menyelenggarakan pelatihan bagi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
354
pengrajin/pengusaha yang berpotensi eksport sebanyak 30
orang, diselengarakan tanggal 6 dan 8 November 2012,
dilaksanakan di Bantul Tersa di lanjutkan study lapangan di
pelabuhan Tanjung Perak untuk melihat secara langsung
tatacara eksport barang-barang industri yang mereka
hasilkan.
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeridengan kegiatan antara lain:
1) Fasilitasi kemudahan perajinan pengembangan usaha.
Kegiatan ini dalam rangka memfasilitasi perijinan di
bidang perdagangan sebanyak 95 UKM untuk
memepreoleh ijin dalam usaha dan kegiatan pengawasan
terhadap perusahaan yang belum memiliki/habis masa
berlakunya ijin supaya terwujud tertib usaha melalui
monev pengawasan perijinan. Kegiatan ini sangat
penting karena mengajak pelaku UKM untuk dapat tertib
sebagai persyaratan ketika mereka akan mengakses
permodalan maupun ketika mereka akan eksport.
2) Pegembangan kelembagaan kemitraan. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan egiatan
operesional pengelolaan Pasar Seni Gabusan, baik
pengelolaan maupun personil yang bekerja di PSG. PSG
dilaksanakan sebagai wadah untuk betemunya
perajindan pembeli terhadap produk-produk unggulan
yang ada di kabupaten Bantul.
3) Peningkatan sistem informasi dan jaringan informasi
perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui promosi
dalam pameran (Ina craft, PRJ, Pameran Indocraft,
TEI/PPE, Crafina)
4) Pengembangan Gudang dengan sistem Resi
Gudang.Kegiatan ini dalam rangka untuk pendapingan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
355
pengelolaan sistim resi gudang, agar sarana prasarana
gudang lengkap dan sesuai standar.
d. Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan
Perdagangan dengan kegiatan antara lain:
1) Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa.
Kegiatan dalam rangka untuk pengendalian, memantau
barang-barang strategis dan bersubsidi yang kadaluarsa,
dilakukan pada pasar-pasar yang besar seperti pasar
Bantul, Pasar Piyungan dan Pasar Barongan, dan lain-
lain.
2) Pengawasan dan PengendalianBBM Bersubsidi.kegiatan
ini dilakukan dalam rangka untuk memonitor dan
mengendalikan/manajemen ketersediaan dalam
pendistribusian BBM.
34. Sasaran 34
Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa
Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian
Tabel III.46 Evaluasi Pencapaian Sasaran 34
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah Desa Wisata 24 Desa 20 Desa 26 Desa 130 Sangat berhasil
2. Jumlah peristiwa budaya 136 event
budaya
130 133 102,31 Sangat berhasil
3 Jumlah kelompok kesenian 805
Kelompok
708
Kelompok
1.050 148,31 Sangat berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) /3 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 34 = 92,5
Pada sasaran 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 3 (tiga)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
356
sasaran pada sasaran 34 (tiga puluh empat) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Desa Wisata.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 Desa wisata
terealisir sebanyak 26 Desa Wisata, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 130% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah Desa Wisata terealisir
sebanyak 24 Desa Wisata sehingga terjadi peningkatan
sebanyak 2 Desa Wisata pada tahun 2012.
Realisasi jumah desa wisata pada tahun 2012 yang terealisir
sebanyak 26 Desa Wisata sudah melebihi target perencanaan
akhir RPJMD tahun 2015 yang diharapkan terealisir sebanyak
26 Desa Wisata. Dengan penambahan jumlah Desa Wisata ini
akan meningkatkan khasanah obyek-obyek wisata di Kabupaten
Bantul untuk menarik wisatawan ke Bantul. Realisasi jumlah
Desa Wisata sebanyak 26 Desa sebagai berikut :
a. Canden
b. Candran
c. Gilangharjo
d. Goa Cemara
e. Guwosari
f. Imogiri
g. Jagalan
h. Kalibuntung
i. Karangtengah
j. Kasongan
k. Kebonagung
l. Krebet
m. Kwaru
n. Lopati
o. Manding
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
357
p. Mangunan
q. Panjangrejo
r. Parangtritis
s. Puton
t. Seloharjo
u. Srigading
v. Srunggo
w. Tembi
x. Tirtosari
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah
Desa Wisata di Kabupaten Bantul.
2. Jumlah Peristiwa Budaya.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 130 event budaya
terealisir sebanyak 133 event budaya atau tercapai sebesar
102,31%,maka nilai capaian indikator sasaran ini dengan
kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011
jumlah event budaya terealisir sebanyak 136 event budaya,
berarti total sampai dengan tahun 2012 sudah terealisir
sebanyak 269 event budaya. Sedangkan berdasar perencanaan
akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah peristiwa budaya
diharapkan tercapai sebanyak 140 peristiwa budaya, namun
realisasi ini sudah melampaui target yang ada di RPJMD.
Adapun event budaya pada tahun 2012 sebanyak 133 event
sebagai berikut :
Tabel III.47 Peristiwa Budaya Tahun 2012
No Kegiatan Tanggal
1 Pentas Seni Campursari di Joglo Parangtritis 1-1-2012
2 Pentas Seni Campursari di OW. P. Goa Cemara 1-1-2012
3 Pentas Seni Reog di OW. Pandansimo 1-1-2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
358
No Kegiatan Tanggal
4 Pentas seni tari Jaranan pd acara dinner dlm rangka Jogja Air Show di Pantai Depok
11-2-2012
5 Pentas seni Tari pada keg. Festival Dirgantara di Pantai Parangtritis
12-2-2012
6 Pentas seni Tari pada keg. Jogja Air Show di Pantai Depok Parangtritis
12-2-2012
7 Pentas seni musik kroncong di Joglo Parangtritis 19-2-2012
8 Pentas seni Jatilan di OW. Parangtritis 26-2-2012
9 Pentas seni Campursari di Parangtritis Baru 4-3-2012
10 Pentas seni Reog Wayang di Parangtritis Baru 11-3-2012
11 Pentas seni Campursari di Joglo Parangtritis 23-3-2012
12 Pentas Seni Jatilan di Pantai Depok 25-3-2012
13 Pentas seni Elekton di OW. Goa Cemara 31-3-2012
14 Pentas seni Jatilan di OW. Parangtritis 1-4-2012
15 Pentas seni elekton di Joglo Parangtritis 6-4-2012
16 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 7-4-2012
17 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 8-4-2012
18 Pentas seni Jatilan di OW. Parangtritis 15-4-2012
19 Pentas seni musik koes ploes di OW. Parangtritis
22-4-2012
20 Pentas seni kroncong di OW. Depok 29-4-2012
21 Pentas seni Tari Jaranan di OW. Depok 29-4-2012
22 Pentas Parade tari anak-anak dan remaja di Joglo Parangtritis
6-5-2012
23 Pentas seni Jatilan di Parangtritis Baru 17-5-2012
24 Pentas Elekton di Joglo Parangtritis 18-5-2012
25 Pentas Campursari di Parangtritis Baru 19-5-2012
26 Pentas musik Keroncong di Parangtritis Baru 20-5-2012
27 Pentas Campursari di Parangtritis Baru 27-5-2012
28 Pentas Jatilan di Parangtritis Baru 3-6-2012
29 Pentas Musiki Koesploes di Pantai Depok 10-6-2012
30 Pentas seni tari anak-anak dalam rangka pembukaan festival parangtritis
16-6-2012
31 Pentas jatilan dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
16-6-2012
32 Pentas jatilan dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
16-6-2012
33 Pentas Elekton dalam rangka Festival Parangtritis
16-6-2012
34 Pentas musik Koes ploes dalam rangka Festival Parangtritis
16-6-2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
359
No Kegiatan Tanggal
35 Pentas jatilan dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
17-6-2012
36 Pentas jatilan dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
17-6-2012
37 Pentas jatilan dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
17-6-2012
38 Pentas seni musik bambu dalam rangka Festifal Parangtritis
17-6-2012
39 Pentas Campursari dalam rangka Festival Parangtritis
17-6-2012
40 Pentas Reog Wayang dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
18-6-2012
41 Pentas Reog Wayang dalam rangka Festival Parangtritis di Parangtritis Baru
18-6-2012
42 Pentas Elekton dalam rangka Festival Parangtritis
18-6-2012
43 Pentas Tari anak-anak dalam rangka penutupan Festival Parangtritis
18-6-2012
44 Pentas seni Wayang orang dalam rangka penutupan Festival Parangtritis
18-6-2012
45 Pentas wayang kulit di Parangkusumo dalam rangka Labuhan Pisungsung jaladri
19-6-2012
46 Pentas karawitan dalam rangka labuhan kraton 20-6-2012
47 Pentas Gejog Lesung pada perayaan Peh Cun di Parangtritis Baru
22-6-2012
48 Pentas Reog Wayang pada perayaan Peh Cun di Parangtritis Baru
22-6-2012
49 Pentas Jatilan pada perayaan Peh Cun di Parangtritis Baru
23-6-2012
50 Pentas musik Koesploes dalam rangka Festival Perahu Naga di Bendung Tegal
23-6-2012
51 Pentas elekton pada acara welcome dinner dlm rangka festival perahu naga di Bendung Tegal
23-6-2012
52 Pentas seni Campursari di Parangtritis Baru 24-6-2012
53 Pentas seni jatilan di Parangtritis baru 1-7-2012
54 Pentas seni jatilan di Parangtritis baru 2-7-2012
55 Pentas seni jatilan di Parangtritis baru 3-7-2012
56 Pentas seni jatilan di Parangtritis baru 4-7-2012
57 Pentas seni jatilan di Parangtritis baru 5-7-2012
58 Pentas seni Musik Keroncong di Parangtritis Baru
7-7-2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
360
No Kegiatan Tanggal
59 Pentas tari anak dalam rangka kunjungan tamu FORKOM se Indonesia di Joglo Parangtritis
7-7-2012
60 Pentas seni Parade Tari anak-anak di Parangtritis Baru
8-7-2012
61 Pentas seni tari Sanggar Kembangsore di Joglo Parangtritis
8-7-2012
62 Pentas seni Campursari di Parangtritis Baru 9-7-2012
63 Pentas seni musik Koes ploes di Parangtritis Baru
10-7-2012
64 Pentas seni musik Koes ploes di Parangtritis Baru
11-7-2012
65 Pentas seni Campursari di Parangtritis Baru 12-7-2012
66 Pentas seni Campursari di Parangtritis Baru 14-7-2012
67 Pentas seni musik bambu di Parangtritis Baru 15-7-2012
68 Pentas seni campursari di Plaza parangtritis 19-7-2012
69 Pentas Campursari di OW. Kwaru 21-8-2012
70 Pentas seni Jatilan di OW. Goa Slarong 21-8-2012
71 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 21-8-2012
72 Pentas Campursari di OW. Goa Cemara 21-8-2012
73 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 22-8-2012
74 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 23-8-2012
75 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 24-8-2012
76 Pentas Elekton di Joglo Parangtritis 25-8-2012
77 Pentas Musik Bambu di Joglo Parangtritis 26-8-2012
78 Pentas Campursari di OW. Goa Cerme 26-8-2012
79 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 1-9-2012
80 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 2-9-2012
81 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 8-9-2012
82 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 9-9-2012
83 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 15-9-2012
84 Pentas Parade Tari anak-anak di OW. Parangtritis
16-9-2012
85 Pentas Jatilan di OW. Parangtritis 23-9-2012
86 Pentas Jatilan di OW. Parangtritis 24-9-2012
87 Pentas Jatilan di OW. Parangtritis 29-9-2012
88 Pentas Jatilan di OW. Parangtritis 30-9-2012
89 Pentas musik Campursari di OW. Parangtritis 6-10-2012
90 Pentas seni Musik Koes ploes di OW, parangtritis
7-10-2012
91 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 13-10-2012
92 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 14-10-2012
93 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 20-10-2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
361
No Kegiatan Tanggal
94 Pentas parade Band remaja di Joglo Parangtritis
21-10-2012
95 Pentas musik Koesploes di OW. Depok Parangtritis
26-10-2012
96 Pentas seni musik Keroncong di Joglo Parangtritis
27-10-2012
97 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 28-10-2012
98 seni Jatilan di OW. Pantai Goa Cemara 28-10-2012
99 Pentas seni musik dan badut pada Lomba Kreatifitas seni 2012 di Tirta Tamansari
28-10-2012
100 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 3-11-2012
101 Pentas Campursari di OW. Parangtritis 4-11-2012
102 Pentas seni Jatilan di OW. Goa Cerme 4-11-2012
103 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 10-11-2012
104 Pentas Musik Koes Ploesan di OW. Parangtritis 11-11-2012
105 Pentas wayang orang di Joglo Parangtritis 14-11-2012
106 Pentas Musik Kroncong di Joglo. Parangtritis 15-11-2012
107 Pentas seni Jatilan di OW. Samas 15-11-2012
108 Pentas seni Reog di OW. Goa Cemara 15-11-2012
109 Pentas seni Jatilan di OW. Kwaru 15-11-2012
110 Pentas seni Jatilan di OW. Goa Slarong 15-11-2012
111 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 16-11-2012
112 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 17-11-2012
113 Pentas Campursari di Joglo Parangtritis 18-11-2012
114 Pentas seni Jatilan di OW Parangtritis 24-11-2012
115 Pentas Campursari di joglo Parangtritis 25-11-2012
116 Pentas seni Kethoprak di OW. Parangkusumo 28-11-2012
117 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 1-12-2012
118 Pentas seni Musik Koes Ploesan di OW. Parangtritis
2-12-2012
119 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 8-12-2012
120 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 9-12-2012
121 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 15-12-2012
122 Pentas seni Musik Keroncong di Joglo Parangtritis
16-12-2012
123 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 22-12-2012
124 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 23-12-2012
125 Pentas Parade Tari anak di Joglo Parangtritis 24-12-2012
126 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 25-12-2012
127 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 26-12-2012
128 Pentas seni Musik Koes Ploesan di OW. Depok Parangtritis
27-12-2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
362
No Kegiatan Tanggal
129 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 28-12-2012
130 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 29-12-2012
131 Pentas seni Campursari di OW. Parangtritis 30-12-2012
132 Pentas seni Campursari Dangdut di OW. Parangtritis
31-12-2012
133 Pentas seni Elektone di Pandansimo Baru 31-12-2012
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah
Peristiwa Budaya.
3. Jumlah Kelompok Kesenian.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 708 kelompok
kesenian terealisir sebanyak 1.050 kelompok, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 148,31% dengan kategori
sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 jumlah
kelompok kesenian terealisir sebanyak 805 kelompok kesenian
sehingga sampai dengan tahun 2012 jumlah kelompok
kesenian meningkat sebanyak 245 kelompok kesenian.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD pada tahun 2012
diharapkan jumlah kelompok kesenian dapat tercapai sebanyak
737 kelompok kesenian. Namun demikian pada tahun 2012
realisasi jumlah kelompok kesenian sudah tercapai melampaui
target di akhir tahun RPJMD karena tercapai sebanyak 1.050
kelompok kesenian.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada
point 1, 2 dan 3 di atas karena adanya intensifikasi fasilitasi dan
komunikasi dengan pelaku seni budaya serta pemberdayaan
Organisasi Seni Budaya di Kabupaten Bantul dalam
menggerakkan minat masyarakat untuk melestarikan seni
budaya daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
363
Indikator sasaran pada point 1,2 dan 3 di atas dilaksanakan
melalui 3 Program dan 3 Kegiatan, yaitu:
a. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan
Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah. Kegiatan
ini dalam bentuk pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah
dalam rangka mengapresiasi dan upaya pelestarian seni
budaya masyarakat Kabupaten Bantul.
Wujud pelaksanaannya adalah dalam hal penyelenggaraan
Gelar Kesenian Luar Daerah TMII Jakarta, Gelar Seni
Budaya Yogyakarta TMII Jakarta, Pagelaran Wayang
Kulit,Pekan Pesona Bantul, Sarasehan Budaya, Festival
Kesenian Tradisional (Karawitan) 17 Kec, Festival Dalang
Cilik, Festival Sendratari 1dan Verifikasi Kegiatan Seni
Budaya.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dengan
kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Kekayaan Budaya. Kegiatan ini dalam bentuk
fasilitasi penyelenggaraan aktivitas seni budaya masyarakat
di Kabupaten Bantul.
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan seleksi seni budaya
yang akan diikutsertakan dalam lomba dan festival seni
budaya ke tingkat Propinsi dan Nasional. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain Gelar Seni Pertunjukan dan Parade
Tari Nusantara. Dan untuk kategori Gelar Seni Pertunjukan,
Tim Kesenian Kab Bantul berhasil menjadi Juara I dan
mewakili Prop DIY ke Tk Nasional.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
364
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui peningkatan dan pengembangan jumlah
Desa Budaya.
35. Sasaran 35
Meningkatnya Pengunjung Jumlah Obyek Wisata.
Tabel III.48 Evaluasi Pencapaian Sasaran 35
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Meningkatnya kunjungan wisata nusantara
1.738.808
Orang
1.570.916
Orang
2.340.081
Orang
148,96 Sangat Berhasil
2. Meningkatnya kunjungan wisata mancanegara
17.654
Orang
15.868 Orang
16.497
Orang
103,96 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) /2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 35 = 92,5
Pada sasaran 35 (tiga puluh lima) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berthasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 35 (tiga puluh lima) sesuai hasil pengukuran
kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang
terealisir sebanyak 2.340.081 orang, maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 148,96% dengan kategori sangat
berhasil. Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi kunjungan
wisata nusantara mencapai sebanyak 1.738.808 orang, berarti
terjadi peningkatan sebanyak 601.273 orang atau sebesar
25,69% pada tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
365
Sedangkan pada akhir perencanan RPJMD tahun 2015
diharapkan kunjungan wisata nusantara dapat tercapai
sebanyak 1.909.459 orang.
2. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15.868 orang
terealisir sebanyak 16.497 orang, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 103,96% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi kunjungan wisata
mancanegara mencapai sebanyak 17.654 orang berarti terjadi
penurunan sebanyak 1.786 orang atau sebesar 10,11% pada
tahun 2102.
Meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan tetapi kalau
berdasarkan target di tahun 2012, realisasi sudah melebihi
target. Sedangkan pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan kunjungan wisata mancanegara dapat tercapai
sebanyak 19.287 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada
point ini 1 dan 2 di atas antara lain:
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya
tarik destinasi wisata.
Pengembangan kawasan-kawasan wisata baru sebagai
alternatif tujuan wisatawan.
Ekstensifikasi promosi pariwisata melalui media massa dan
pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam promosi pariwisata
Indikator sasaran pada point 1 dan 2 di atas dilaksanakan
melalui 2 Program dan 5 Kegiatan. Program tersebut yaitu:
a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan
Luar Negeri. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
366
pariwisata Kabupaten Bantul yang diwujudkan dalam bentuk:
Java Promo, Travel Dialog, Pameran Pariwisata 2 dan
Penerbitan Bahan Promosi Calender Event dan Leaflet
Wisata serta Pemilihan Putra-Putri Bantul 2012.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan
kegiatan antara lain:
1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan. Kegiatan ini
dalam bentuk penyelenggaraan event dan atraksi wisata
dalam upaya meningkatkan daya tarik obyek wisata..
2) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata. Kegiatan ini dalam
bentuk pelaksanaan pelayanan bagi wisatawan di obyek
wisata khususnya pada hari-hari besar seperti Lebaran,
Natal, Suro dan Malam Tahun Baru, sehingga diharapkan
selain dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan
juga memberikan optimalisiasi terhadap pencapaian PAD
dari sektor retribusi pariwisata.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Obyek Wisata. Kegiatan ini dalam bentuk pelaksanaan
rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata sehingga
dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi
wisatawan yang pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten
Bantul.
4) Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan. Kegiatan ini
dalam bentuk pemberian pelayanan premi asuransi bagi
pengunjung obyek wisata sehingga kenyamanan dan
keamanan pengunjung obyek wisata terjamin oleh
asuransi yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
367
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
Untuk mengukur tingkat kunjungan wisata di Kabupaten Bantul.
36. Sasaran 36
Meningkatnya Jumlah Investasi Kepariwisataan
Tabel III.49 Evaluasi Pencapaian Sasaran 36
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja
Realisasi 2011
(RP)
Target 2012
(RP)
Realisasi 2012
(RP)
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Naiknya PAD pariwisata
5.335.241.250,00 4.432.530.165,00 8.640.795.116 ,00
194,94% Sangat Berhasil
2. Jumlah usaha pariwisata
14 unit 10 52 520% Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x92,5 ) / 2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 36 = 92,5
Pada sasaran 36 (tiga puluh enam) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 36 (tiga puluh enam) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut:
1. Naiknya PAD Pariwisata.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.4.432.530.165,00
terealisir sebesar Rp.8.640.795.116,00,maka nilai capaian
indikator sasaran ini sebesar 194,94%% dengan kategori sangat
berhasil. Sedangkan jika dibanding dengan 2011 PAD
Pariwisata terealisir sebesar Rp.5.335.241.250,00, maka terjadi
peningkatan sebesar Rp.3.305.553.866,00 atau sebesar
61,96% pada tahun 2012.
PAD bidang Pariwisata ini diharapkan pada akhir perencanaan
lima tahun yaitu pada tahun 2015 dapat tercapai sebesar
Rp.5.387.768.120,00. Maksud dilaksanakan pengukuran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
368
indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui peningkatan
PAD.
2. Jumlah Usaha Pariwisata.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 10 unit terealisir
sebanyak 52 unit, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 520% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 jumlah unit usaha pariwisata terealisir
sebanyak 14 unit, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 38
unit atau sebesar 271,42% pada tahun 2012.
Jumlah unit usaha pariwisata diharapkan sampai akhir
perencanaan lima tahun (2015) dapat tercapai sebanyak 75 unit
usaha pariwisata.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran
pada point 1 dan 2 di atas adalah antara lain:
Optimalisasi kinerja SDM dalam pelayanan retribusi
pariwisata.
Peningkatan kapasitas pelayanan SDM Pelaku
Pariwisata di Obyek Wisata.
Fasilitasi kemudahan dalam pelayanan investasi bidang
pariwisata
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui peningkatan investasi kepariwisataan.
Realisasi unit usaha pada tahun 2012 yang terbagi dalam
bidang usaha Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga,
selengkapnya sebagai berikut :
Tabel III.50 Usaha Pariwisata Tahun 2012
NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA
1 SUNARNI WIDODO
"CV MAHANANI MAKMUR"
NAWUNGANI RT 003, SELOPAMIORO
PENGADAAN
BARANG DAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
369
NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA
IMOGIRI BANTUL T : 081 227 03 498
JASA
2 ANDI NUGROHO BAKMI SURABAYA "PODO MORO"
JL. WATES KM 10 KARANGLO, ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL T : 081 565 23 047
PERDAGANGAN
MAKANAN DAN
MINUMAN
3 NI KETUT DONNA PRISILIA T
"D PIZZA & RESTO"
JL. KH. WAKHID HASYIM, BADEGAN
RESTORAN /
RT 01/12, BANTUL, BANTUL, BANTUL
RUMAH MAKAN
4 NIA RAHMA YUSITA "CV. ERNITA BOGA"
MAGUWO RT 26, BANGUNTAPAN,
JASA BOGA
BANGUNTAPAN, BANTUL
T : ( 0274 ) 383553
5 MINANG PUTRA PRATAMA
"PT. MURAH MERIAH"
JL. KRESNA NO. 216 NGEBEL, TAMANTIRTO
PERDAGANGAN BERBAGAI MACAM BRG & JASA
KASIHAN, BANTUL. T :( 0274 ) 4342308
6 SUPRAPTO, SE ":LANGGENG TIMUR"
JL. WONOSARI KM. 14 SANDEYAN,
RUMAH MAKAN
SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL
T: ( 0274 ) 7823215
7 ENDAH SUSETYO INDRIYANI
"TOKO KEMBAR 2"
JOTAWANG, BANGUNHARJO, SEWON
RUMAH MAKAN
BANTUL. T : ( 0274 ) 381297
8 ROSNA DWI PURWANTARI
"CV GERINDO PERKASA"
PERUM KASONGAN PERMAI JL. NURI 258 /
PERDAGANGAN BERBAGAI MACAM BRG & JASA
DK XII RT 05 / 32 BANGUNJIWO, KASIHAN
BANTUL T : ( 0274 ) 9328777
9 UMI INDRIASTUTI "BU MENTIK ORGANIZER"
JL. SUGIYO PRANOTO DK BANTUL WARUNG
KATERING
BANTUL BANTUL T : ( 0274 ) 7447198
10 EDDY SUGIONO SWADIE " BEBEK PLENGKUNG RESTAURANT "
JL PARANGTRITIS KM 5 PELEMSEWU
RESTORAN
NO 364, PANGGUNGHARJO, SEWON,
BANTUL. T : ( 0274 ) 370013
11 H. WIDJIANTO "GULE KEPALA IKAN MAS AGUS"
JL. JEND. SUDIRMAN NO 40 BANTUL
RUMAH MAKAN
WARUNG, BANTUL, BANTUL
T : ( 0274 ) 367364
12 MOHAMMAD SOLIHIN " UD. SAUDARA" JL IMOGIRI BARAT KM 4 NO 44 JOTAWANG,
RUMAH MAKAN
BANGUNHARJO, SEWON, BANTUL
T : 082 143 389 888
13 MUJIYATI, S.Pd "GRIYA AJI" JL. BANTUL KM. 7,5 MONGGANG,
RESTORAN /
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
370
NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA
PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL
T : ( 0274 ) 6466065
14 SRI WIDYA SUPENA " CV. QUSWA BUANA"
PERUM BUGISAN INDAH A.2 RT 011 / 021
KATERING JASA BOGA
NGESTIHARJO,KASIHAN, BANTUL
T : 081 328 258 088
15 YULI HAMDANI "MITRA KATERING"
SALAKAN RT 002, BANGUNJIWO,
JASA BOGA
KASIHAN, BANTUL. T : ( 0274 ) 262 8028
16 ANIF ARKHAM HAIBAR, SP.d
"RUMAH MAKAN LARASATI"
SUDIMORO RT 003, TIMBULHARJO, SEWON,
RUMAH MAKAN
BANTUL. T : ( 0274 ) 439 6193
17 YUNIANINA OKTAVIATI "UD. SIMPLER" JL. WONOSARI KM. 12 RT 04 / 05 PAYAK
RUMAH MAKAN
DURENAN, SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL
18 ANDREAS BUDI SUSETIA "RESTORAN BUKIT INDAH"
JL. WONOSARI, PLESEDAN, SRIMULYO,
RESTORAN
PIYUNGAN, BANTUL. T : ( 0274 ) 749 4155
19 H. JUSUF TJAHJONO "PAVAJO ( PARIS VAN JOGJA )"
JL PARANGTRITIS KM 17,5 DERSO,
RESTORAN
SRIHARDONO, PUNDONG, BANTUL
20 MARYANI "UD. RIANA JAYA" KWENI RT 05 PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL
KATERING
21 WAHYU WULANDARI "CV. MAWAR PUTIH"
PERUM. ALAM CITRA BLOK F NO. 7
JASA BOGA
PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL
22 AGUNG PURWOKO "CATERING YENI" PANDAK RT 04 WIJIREJO, PANDAK, BANTUL
KATERING
T : ( 0274 ) 367 046
23 ARIA JAYA BAHARI NASUTION, SE
"YOPI CATERING" CANGKRING MALANG RT 06 / DK MRIYAN
KATERING
TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL
T : ( 0274 ) 936 78 73
24 JAYA PUTRA "RUMAH MAKAN PUTRI MINANG"
JL. PARANGTRITIS KM 6 NO. 272 RT 08
RUMAH MAKAN
JETIS GLONDONG, PANGGUNGHARJO,
SEWON, BANTUL 55188
T : 085 292 201 161
25 SUPRIYATI "VIDA'S DONAT & CATERING'
MANTUP RT 012 BATURETNO,
KATERING
BANGUNTAPAN, BANTUL. T :(0274) 4353841
26 EDI PARJAKA "WARUNG WOJO, BANGUNTAPAN, RUMAH MAKAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
371
NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA
JEMBATAN WOJO"
SEWON, BANTUL
27 SYAIFUL MUSLIM "CV. ARSA BERKAH MEDIKA JOGJA"
JL. JALAK J. 07 PERUM. CEPOKO INDAH
JASA BOGA
RT 09 RW 45 SITIMULYO, PIYUNGAN,
BANTUL. T : ( 0274 ) 453 60 81
28 MARDINAL RAFAIN, Bsc RESTORAN "RESTY BEBEK GORENG"
JL. PARANGTRITIS 212 BANGUNHARJO,
RESTORAN
SEWON, BANTUL. T : (0274) 411 071
29 BERNADETA LIES RATNA APRIYANI
"CV. BROJO KARYA MANDIRI "
BROJOGATEN RT 002, BATURETNO,
JASA BOGA
BANGUNTAPAN, BANTUL.
T : ( 0274 ) 7190 736
30 NARDI PRIYANTO / SARGANDUNG
"CV. GANDUNG GROUP"
MANCINGAN XI RT 001, PARANGTRITIS,
RUMAH MAKAN
KRETEK, BANTUL. T : ( 0274 ) 368 037
31 SALEH INDRA " BAKSO MERCON DAN
JL. IMOGIRI TIMUR, DLADAN, TAMANAN
RUMAH MAKAN
MIE AYAM GONDOWULUNG"
BANGUNTAPAN, BANTUL.
T : ( 0274 ) 713 45 45
32 EKO RIWANTO "CAKRUK PENYET"
NGEBEL RT 02 / 05 TAMANTIRTO, KASIHAN
RUMAH MAKAN
BANTUL. T : 087 724 757 669
33 ISBIYANTO "CANTIA MINANG" JL. PARANGTRITIS KM 5,7 PANDES,
RUMAH MAKAN
PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL
T : ( 0274 ) 367 200
34 SUTOPO "WARUNG MAKAN SUKA SEBA"
JL. SUKUN NO 269 RT 08 / 04 KARANG
RUMAH MAKAN
BENDO KULON, BANGUNTAPAN, BANTUL
T : 0821 3421 7007
35 RR. FENTY KISWANDARY
"KATERING NING FENTY"
PERUM. BANGUNJIWO SEJAHTERA RT 008
KATERING
BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL
T : 081 227 096 83
36 RINI ASTUTI S,SI "MAJU JAYA CATERING"
PERUM SATRIA NUSANTARA NO. 16 RT 10 GILANG, BATURETNO, BANGUNTAPAN, BANTUL
KATERING
37 ERNASARI "AGROS CATERING"
JEDIKAN DK. PASUTAN RT 06, TRIRENGGO,
KATERING
BANTUL, BANTUL 55714
T : ( 0274 ) 784 09 75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
372
NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA
38 BRANKA VERA ADI AYU CAHYANI
"GUDEG YOGYA YU DJUM"
JL. WATES KM 12 RT 02 KALAKAN
RUMAH MAKAN
ARGOREJO SEDAYU BANTUL
T : ( 0274 ) 867 6667
39 KUSUMARINI HENIWATI "CV. PAWON MAS"
TAMAN GRIYA INDAH I B- 115, NGESTI
JASA BOGA
HARJO, KASIHAN, BANTUL. 55182
40 H.M. MARWAN, MS "PUSAT KULINER, OLEH-OLEH, TAMAN BERMAIN DAN RUANG PAMER NITEN"
JL. BANTUL KM 4,5 GLONDONG,
RUMAH MAKAN
TIRTONIRMOLO, KASIHAN, BANTUL
41 SUKADI "YOGYA CHICKEN"
JL. PANEMBAHAN SENOPATI, PALBAPANG,
RUMAH MAKAN
BANTUL, BANTUL. T : ( 0274 ) 547 576
42 PARINEM "CATERING BU PAR "
PELEM SEWU RT 004 PANGGUNGHARJO,
JASA BOGA
SEWON, BANTUL. T : 085 670 572 73 /
(0274) 587 42 72
43 MURTINI / NY. RENGGO DIHARJO
"CATERING BU MURTINI "
PELEMSEWU DK PELEMSEWU RT 01
JASA BOGA
PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL 55188
T : ( 0274 ) 933 2232
44 WULAN KUS WIJAYANTI " RUMAH MAKAN SOTO PAK TEMBONG "
JL. GEDONGKUNING NO 38 RT 01 JARANAN
RUMAH MAKAN
BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN, BANTUL
T : ( 0274 ) 451 116
45 SOESANTI SAPTORINI,Amd
"CV YU TITI" JL IMOGIRI TIMUR DUSUN BOTOKENCENG
JASA BOGA
SADAKAN RT 003 WIROKERTEN,
BANGUNTAPAN, BANTUL
T : 081 349 308 269
46 ASEP IRAWAN "CV. LIBRA JAYA" PERUM PENDOWO ASRI A - 38 RT 008
JASA BOGA
PENDOWOHARJO, SEWON, BANTUL
T : 087 738 173 190
47 HENY RATNAWATI, SE "PELANGI BUNDA CATERING"
BANGUNTAPAN GRAHA CITRA D 5 / 6
JASA BOGA
BUMEN WETAN GILANG RT 09 BATURETNO,
BANGUNTAPAN, BANTUL
T : ( 0274 ) 666 2587
48 HANA WULANDARI SOTO BABAT " BU MULYONO "
JL. BANTUL PIRINGAN RT 02,
JASA BOGA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
373
NO NAMA NAMA USAHA ALAMAT USAHA JENIS USAHA
PENDOWOHARJO, SEWON, BANTUL
49 SISWANTINI, SH " CV. BIJAKSANA" JL. BRATAJAYA NO . 14 SOKOWATEN,
JASA BOGA
PLUMBON, RT 004 BANGUNTAPAN,
BANGUNTYAPAN, BANTUL
T : ( 0274 ) 453 5000
50 TRI DALYATUN "SOTO GIRI PUTRO"
SEBAPANG DK / KALIPUTIH RT 40
RUMAH MAKAN
PENDOWOHARJO, SEWON, BANTUL
T : ( 0274 ) 646 6241
51 DEWI ARISTYAWATI, S.Si "G 7 PENDOWO ASRI"
PERUM. PENDOWOHARJO ASRI BLOG G
JASA BOGA
NO 7, CEPIT, PENDOWOHARJO, SEWON,
BANTUL. T : ( 0274 ) 82 77 849
52 TJUS KADARUSMAN " UD. ARIZTA " JL. PRINGWULUNG GG. MAYANG V RT 01
JASA BOGA
BANGUNTAPAN, BANGUNTAPAN, BANTUL
T : 085 743 732 233
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013
37. Sasaran 37
Berkembangnya Kawasan APY, Pantai Selatan
Tabel III.51 Evaluasi Pencapaian Sasaran 37
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Pengembangan kawasan KPY
5 Paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat Berhasil
2. Pengembangan kawasan pantai selatan
5 paket 4 Paket 4 Paket 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) /2 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 37 = 92,5
Pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
374
sasaran pada sasaran 37 (tiga puluh tujuh) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengembangan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta
(APY).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 paket terealisir 4
paket, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi Pengembangan kawasan Aglomerasi Perkotaan
Yogyakarta (APY) mencapai sebanyak 3 paket berarti sampai
dengan tahun 2012 sudah mencapai sebanyak 7 paket yang
diharapkan sesuai perencanaan sampai tahun ke lima 2015
mencapai sebanyak 25 Paket.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah koordinasi secara intensif sehingga dapat
menyelesaikan dan mengantisipasi masalah yang timbul dalam
pembangunan wilayah di wilayah aglomerasi perkotaan
Yogyakarta yang diwadahi dalam Sekber Kartamantul yang ada
di Propinsi yang menangani masalah administrasi batas daerah,
sampah, irigasi dan transportasi. Sekber yang ini bertugas
memfasilitasi sesuai permasalahan yang berkembang.
Perlu diketahui Kabupaten Bantul secara adminstratif
berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, di
kawasan perbatasan tersebut sering muncul permasalahan
lintas batas, yang perlu disinergikan dan perlu dikomunikasikan
antar lintas/daerah. Forum kerjasama perbatasan tersebut
dalam bentuk sekretariat bersama antara Yogyakarta, Sleman
dan Bantul (Sekber Kartamantul) yang sekretariatnya berada di
Propinsi DIY.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengendalian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
375
Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
pengendalian pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan
dan pemanfaatan ruang dan mengkoordinasikan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kawasan sehingga ada keterpaduan
penggunaan dan pemanfaatan ruang dan infrastruktur kawasan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur jumlah kegiatan yang dilakukan guna
mendukung kawasan KPY pada tahun 2012.
2. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 4 paket terealisir 5
paket, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 125,00%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi Pengembangan kawasan Pantai Selatan
mencapai sebanyak 5 paket berarti pada tahun 2012 sudah
tercapai sebanyak 9 paket dan diharapkan pada tahun 2015
tahun kelima perencanaan dapat terealisir sebanyak 23 paket.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya sinkronisasi dan kolaborasi dengan stakeholder
yang mempunyai komitmen untuk pemanfatan inovasi dalam
pembangunank antara lain dari unsur kementeriaan, perguruan
tinggi dan masyarakat.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program perencanaan
pembangunan daerah dengan kegiatan Pengembangan
Kawasan Pantai Selatan.Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan
melaksanakan pendampingan kegiatan-kegiatan di pantai
selatan termasuk persiapan pembangunan energi baru
kapasitas 50 MW.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
376
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk menghitung jumlah kegiatan yang dilakukan untuk
mendukung pengembangan kawasan Pantai Selatan pada
tahun 2012.
38. Sasaran 38
Meningkatnya Ketrampilan Pencari Kerja
Tabel III.52 Evaluasi Pencapaian Sasaran 38
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%)
Kategori
1. Pelatihan bagi pencaker 588
Orang
800 Orang
1.152
Orang
144 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = (1x92,5)/1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis = 92,5
Pada sasaran 38 (tiga puluh delapan) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 38 (tiga puluh delapan)sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
1. Pelatihan bagi Pencaker.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 800 orang terealisir
sebanyak 1.152 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 144% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi pelatihan bagi pencaker mencapai
sebanyak 588 orang berarti terjadi peningkatan sebanyak 564
orang pada tahun 2012. Sedangkan harapan pada akhir
perencanan RPJMD yaitu tahun 2015 pelatihan bagi pencaker
sebanyak 1.120 orang dan ini sudah tercapai di tahun 2012
bahkan melebihi target karena banyaknya digulirkan dana untuk
pelatihan baik dari APBN maupun APBD Kabupaten.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
377
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah Komitmen dari Pemda dan Dinas untuk melatih para
pencari kerja agar tercipta tenaga kerja yang berkualitas.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan yaitu Program Peningkatan kualitas dan produktifitas
tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi
pencari kerja. Bentuk kegiatan ini adalah pelatihan secara
Institusioanal di BLK. Selain di BLK mengingat bahwa sebagian
besar angkatan kerja tinggal di pedesaan jauh dari pusat/BLK
maka pelatihan dilaksanakan melalui Sistim Pelatihan Keliling
(MTU) yaitu sistim pelatihan yang dapat memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara optimal.
Realisasi Tahun 2012 meliputi : Pelatihan ketrampilan MTU
berbasis masyarakat sebanyak 28 Paket (448 orang) dan
pelatihan Institusional berbasis kompetensi sebanyak 14 paket
(224 orang) berasal dari sumber dana APBD. Sedangkankan
dari dana APBN (Dekonsentrasi) sebanyak 30 paket (480
orang) untuk pelatihan institusional di BLK. Keseluruhan
sebanyak 72 paket dengan peserta jumlah yang dilatih
sebanyak 1152 orang.
Namun demikian secara riil tidak semuanya bisa langsung kerja
baik melalui penempatan maupun wirausaha. Kurang lebih
sekitar 70% dari lulusan pelatihan yang masuk dunia kerja.
Meskipun pelatihan bagi pencaker terjadi peningkatan dengan
tahun sebelumnya, namun masih banyak peminat yang belum
bisa diikutkan dalam pelatihan. Dengan begitu banyaknya
peminat/pendaftar, diadakan seleksi bagi pendaftar. Bagi yang
memenuhi persyaratan mendapatkan prioritas.
Untuk pelatihan berbasis masyarakat diutamakan bagi
kelompok keluarga miskin, penganggur, diajukan oleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
378
pemerintah desa setempat, pendidikan minimal SD, sedangkan
pelatihan berbasis kompetensi diutamakan bagi yang telah
mempunyai ketrampilan khusus dan tinggal memoles serta
meningkatkan ketrampilannya supaya bisa bersaing di dunia
kerja
Maksud dilaksanakannya pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk meningkatkan besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan.
39. Sasaran 39
Meningkatnya Lapangan Pekerjaan
Tabel III.53 Evaluasi Pencapaian Sasaran 39
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1 Jumlah angkatan kerja 505.786
orang
485.000
Orang
530.068
Orang
90,70 Sangat Berhasil
2 Penempatan tenaga kerja 2.164 orang
2.200 Orang
2.503
Orang
113,77 Sangat Berhasil
3 Perluasan kerja 300 orang 300 orang 672
Orang
224 Sangat Berhasil
4 Tingkat pengangguran 5.8 % 6,5 % 5,3% 118,46 Sangat Berhasil
5 Prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja
94.2% 93,5 % 94,7% 101,28 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (5 x 92,5 ) /5 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 39 = 92,5
Pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) terdiri dari 5 (lima)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori Sangat Berhasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 39 (tiga puluh sembilan) sesuai hasil
pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
379
1. Jumlah Angkatan Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 485.000 orang
terealisir sebanyak 530.068 orang, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 90,70 % dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah angkatan
kerja mencapai sebanyak 505.786 orang sehingga terjadi
peningkatan sebanyak 24.282 orang pada tahun 2012.
Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
diharapkan jumlah angkatan kerja dapat tercapai sebanyak
498.500 orang.
Indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan
dan pengumpulan data. Kegiatan ini berupa pengumpulan data
ketenagakerjaan yang diperoleh dari Desa-Desa dengan
melakukan survey dan menyebar quisioner yang diisi oleh
perangkat desa yang membidangi. Data yang dihasilkan berupa
data ketenagakerjaan seperti penduduk, usia kerja, angkatan
kerja, penganggur, jumlah yang bekerja dan sector lain. Data ini
sebagai dasar pembuatan kebijaksanaan dan penentuan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini adalah
untuk mengukur perkiraan tingkat partisipasi angkatan kerja.
2. Penempatan Tenaga Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 2.200 orang terealisir
sebanyak 2.503 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 113,77% dengan kategori sangat berhasil.
Indikator sasaran ini tidak tercapai 100% dikarenakan banyak
perusahaan yang menutup usahanya dan minat kerja ke luar
negeri berkurang. Upaya pemecahan terhadap masalah ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
380
adalah Job Canvasing/pencarian lowongan dan sosialisasi ke
perusahaan lebih digalakkan.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi penempatan tenaga
kerja mencapai sebanyak 2.164 berarti sampai dengan tahun
2012 sudah terealisir sebanyak 3.974 orang dan realisasi ini
sudah melebihi target di akhir RPJMD tahun 2015 yaitu
sebanyak 3.000 orang.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
kesempatan kerja dengan kegiatan Penempatan pencari kerja.
Bentuk dari kegiatan ini adalah menempatkan pencari kerja
melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah (AKAD)
dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Maksud dilaksanakan
pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengukur
besaran pencari kerja yang ditempatkan.
3. Perluasan Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 300 orang terealisir
sebanyak 672 orang, maka nilai capaian ini sebesar 224%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi perluasan kerja dapat tercapai sebanyak 300
orang. Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015
diharapkan realisasi perluasan kerja tercapai sebanyak 400
orang. Namun demikian realisasi perluasan kerja di akhir
perencanaan RPJMD sudah tercapai di tahun 2012 bahkan
melebihi target.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran adalah
kerjasama yang baik dengan pengguna tenaga kerja dan
Komitment dari pemerintah Kabupaten Bantul untuk
memperluas kesempatan kerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
381
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
kesempatan kerja dengan kegiatan antara lain:
a. Penempatan Pencari Kerja.
Bentuk dari kegiatan ini adalah menempatkan pencari kerja
melalui Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Daerah
(AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
b. Perluasan kerja melalui Padat Karya Teknologi Tepat
Guna (TTG), Wira Usaha Baru (WUB).
1) Perluasan kerja melalui padat karya terlaksana di 7
Desa. Kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam
pengurangan pengangguran yaitu :
Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 88
orang setiap Desa dari 7 Desa.
Menginvestasikan awal untuk pengembangan
kelompok
Menumbuhkembangkan perekonomian di daerah
sekitar lokasi kegiatan
Membangun jiwa gotong rotong serta
menumbuhkembangkan rasa kebersamaan.
2) Perluasan kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG).
Bentuk dari kegiatan ini dengan memberikan
pembinaan tenaga kerja mandiri yaitu Pengembangan
Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan
Kewirausahaan Berbasis Masyarakat dengan
menerapkan Teknologi Tepat Guna. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang
mampu bekerja secara mandiri menjadi pengusaha
kecil, meningkatkan kemampuan managerial dan
ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro .
Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama
angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
382
memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk
memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama.
Sasaran adalah kelompok muda berjumlah 20 orang, di
Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon dengan
kegiatan pengolahan makanan holtikultura (APBD) dan
Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri dengan usaha
pembuatan jamu tradisional (APBN). Dan satu paket
sejumlah 20 orang, melalui Dana Luncuran Pusat.
3) Perluasan kerja melalui Wira Usaha Baru (WUB).
Perluasan kerja dilakukan dengan melalui kegiatan
pembinaan tenaga kerja mandiri yaitu Pengembangan
Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan
Kewirausahaan Berbasis Masyarakat. Kegiatan yang
dilaksanakan adalah menciptakan tenaga kerja yang
mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha
baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan
managerial dan ketrampilan teknis pemula usaha dan
usaha mikro .
Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama
angkatan kerja muda lulusan minimal SLTP yang
memiliki bakat, minat dan motivasi yang tinggi untuk
memasuki dunia usaha sebagai lapangan kerja utama.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Wonolelo Kecamatan
Pleret dengan usaha pengembangan dan pengolahan
makanan bahan dasar pati garut dengan sasaran
adalah kelompok muda berjumlah 15 orang.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah untuk mengukur mengukur besaran pencari
kerja yang menerima program.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
383
4. Tingkat Pengangguran.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 6.5% terealisir
sebanyak 5.3% maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
118,46 % dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
5,3% diperoleh dari data jumlah pengangguran pada tahun
2012 sebanyak 28.075 orang dibanding dengan jumlah
angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 530.068 orang,
sehingga terealisir sebesar 5,3%.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur prosentase pengangguran dari angkaatan
kerja.
5. Prosentase yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 93.5% terealisir
sebesar 94.7%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
101,28% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
94,7% diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada tahun
2012 sebanyak 431.959 orang dibanding dengan jumlah
penduduk angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 530.068
orang, sehingga terealisir sebesar 94,7%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 prosentase yang bekerja
terhadap angkatan kerja tercapai sebesar 94.2% berarti terjadi
peningkatan sebesar 0,5% pada tahun 2012. Selanjutnya
diharapkan pada akhir perencanaan RPJMD tahun 2015
prosentase yang bekerja terhadap angkatan kerja diharapkan
tercapai sebesar 94,00 dan ini sudah tercapai di tahun 2012
dengan pencapaian sebesar 94,7%.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada
point 4 dan 5 di atas adalah perhatian yang tinggi terhadap
pengurangan pengangguran dengan berbagai macam
program/kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
384
Indikator sasaran pada poit 4 dan 5 di atas dilaksanakan
melalui 1 Program dan 1 Kegiatan . Program tersebut yaitu
Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan
kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah.
Kegiatan ini berupa pengumpulan data ketenagakerjaan yang
diperoleh dari Desa-Desa dengan melakukan survey dan
menyebar quisioner yang didisi oleh perangkat desa yang
membidangi. Data yang dihasilkan berupa data ketenagakerjaan
seperti penduduk, usia kerja, angkatan kerja, penganggur,
jumlah yang bekerja dan sektor lain. Data ini sebagai dasar
pembuatan kebijaksanaan dan penentuan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.
40. Sasaran 40
Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Tabel III.54 Evaluasi Pencapaian Sasaran 40
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah Serikat Pekerja 62 perushn
52 Perushn
53
Perushn
121 Sangat Berhasil
2. Jumlah Peraturan Perusahaan
172 perushn
168 Perushn
168
Perushn
100 Sangat Berhasil
3 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
47
perushn
50 Perushn
34
Perushn
68 Cukup Berhasil
4 Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit
52 perushn
65 Perushn
65 Perushn
100 Sangat Berhasil
5 Angka sengketa kerja per tahun
185 kasus 75 kasus
36 kasus
152 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 4 x 92,5 ) /4 = 92,5 Capaian Sasaran (Kategori Cukup Berhasil) = ( 1 x 62,5 ) /1 = 12,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 40 = 86,5
Pada sasaran 40 (empat puluh) terdiri dari 5 (lima) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 86,5
dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
385
pada sasaran 40 (empat puluh) sesuai hasil pengukuran kinerja
dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Serikat Pekerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 52 perusahaan
terealisir sebanyak 53 perusahaan, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 121% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah Serikat Pekerja
mencapai 62 perusahaan, berarti jumlah Serikat Pekerja
mengalami penurunan sebanyak 10 perusahaan pada tahun
2012. Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa
perusahaan di Kabupaten Bantul. Sedangkan Jumlah Serikat
Pekerja di akhir perencanaan RPJMD pada tahun 2015
diharapkan tercapai sebanyak 60 perusahaan
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur jumlah Serikat Pekerjadi Kabupaten Bantul.
2. Jumlah Peraturan Perusahaan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 168 perusahaan
terealisir sebanyak 168 perusahaan, maka nilai capaian
indikator ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah Komitmen yang tinggi untuk membentuk SP, PP, PKB,
LK Bipartit, dan untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek
juga dalam menangani perselisihan hubungan industrial dalam
rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada
pekerja.
Jika dibanding dengan tahun 20121 realisasi jumlah Peraturan
Perusahaan mencapai sebanyak 172 perusahaan, berarti berarti
terjadi penurunan sebanyak 4 perusahaan pada tahun 2012.
Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa perusahaan di
Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
386
tahun 2015 jumlah Peraturan Perusahaan diharapkan tercapai
sebanyak 183 Peraturan perusahaan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur jumlah peraturan perusahaan.
3. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 50 perusahaan
terealisir sebanyak 34 perusahaan, maka nilai capaian indikator
ini sebesar 68 % dengan kategori cukup berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi jumlah Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) mencapai sebanyak 47 Perjanjian Kerja Sama (PKB),
berarti terjadi penurunan sebanyak 13 Perusahaan pada tahun
2012. Hal ini disebabkan adanya penutupan beberapa
perusahaan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya pada akhir
perencanaan RPJMD tahun 2015 jumlah Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) diharapkan tercapai sebanyak 57 Perusahaan
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur jumlah perjanjian kerja bersama di Kabupaten
Bantul.
4. Jumlah Lembaga Kerjasama (LK) Bipartit.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 65 perusahaan
terealisir sebanyak 65 perusahaan, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi jumlah Lembaga
Kerjasama (LK) Bipartit pada tahun 2011 tercapai sebanyak 52
perusahaan berarti terjadi peningkatan sebanyak 13 perusahaan
pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD
tahun 2015 diharapkan realisasi jumlah Lembaga Kerjasama
(LK) Bipartit dapat tercapai sebanyak 80 perusahaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
387
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur jumlah Lembaga Kerjasama Bipartit di
Kabupaten Bantul.
5. Angka Sengketa Kerja per Tahun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 kasus terealisir
sebanyak 36 kasus, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 152 % dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi angka sengketa kerja per tahun
mencapai sebanyak 185 kasus berarti terjadi penurunan
sebanyak 149 kasus pada tahun 2012.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalahuntuk mengukur besaran kasus yang ada di perusahaan
di Kabupaten Bantul.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran pada
point 1 sampai dengan 5 di atas adalah adanya Komitmen yang
tinggi untuk membentuk SP,PP, PKB, LK Bipartit,dan
untukmeningkatkan kepesertaan Jamsostek juga dalam
menangani perselisihan Hubungan Industrial dalam rangka
memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada pekerja.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program perlindungan
pengembangan lembaga ketenaga kerjaan dengan kegiatan
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan hubungan
Industrial.
Selanjutnya Indikator sasaran ini pada point 4 dan 5 di atas
dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program
tersebut yaitu Program perlindungan pengembangan lembaga
ketenaga kerjaan dengan kegiatan antara lain :
a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan hubungan
Industrial .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
388
Sasaran kegiatan adalah perusahaan, tenaga kerja dan
Serikat Pekerja (SP). Tujuannya adalah meningkatkan
keserasian hubungan kerja dan terwujudnya keadilan
sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan
dan kondusif bagi pekerja dan pengusaha. Kegiatan ini juga
dalam rangka melakukan pencegahan agar tidak terjadi
perselisihan dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan
semua pengaduan yang masuk ke Disnakertrans apabila
terjadi perselisihan Hubungan Industrial secara cepat, tepat
dan murah sesuai Peraturan per Undang-undangan yang
berlaku (Undang Undang No.2 Tahun 2004). Kasus yang
ditangani biasanya kasus yang tidak bisa diselesaikan
secara Bipartit antara pekerja dan pengusaha
b. Fasilitasi peyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
41. Sasaran 41
Terjaminnya Hak-Hak Pekerja
Tabel III.55 Evaluasi Pencapaian Sasaran 41
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Kepesertaan jamsostek 18.956 Orang
19.700
Orang
20.003
Orang 101,54 Sangat
Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1x92,5) / 1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 41 = 92,5
Pada sasaran 41 (empat puluh satu) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 41 (empat puluh satu) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
389
1. Kepesertaan Jamsostek.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 19.700 orang
terealisir sebanyak 20.003 orang, maka nilai capaian indikator
sasaran ini sebesar 101,54% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya Komitmen yang tinggi untuk membentuk SP, PP,
PKB, LK Bipartit, dan untuk meningkatkan kepesertaan
Jamsostek juga dalam menangani perselisihan Hubungan
Industrial dalam rangka memberikan kesejahteraan dan
perlindungan kepada pekerja.Jika dibanding dengan tahun 2011
realisasi Kepesertaan jamsostek mencapai sebanyak 18.957
orang, berarti terjadi peningkatan sebanyak 1.046 orang pada
tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan RPJMD tahun
2015 diharapkan dapat tercapai sebanyak 21.800 orang.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program 1 Program
dan 2 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perlindungan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan kegiatan
sebagai berikut :
a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan hubungan
Industrial .
Sasaran kegiatan adalah perusahaan, tenaga kerja dan
Serikat Pekerja (SP). Tujuannya adalah meningkatkan
keserasian hubungan kerja dan terwujudnya keadilan
sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan
kondusif bagi pekerja dan pengusaha.
Kegiatan ini juga dalam rangka melakukan pencegahan agar
tidak terjadi perselisihan dan melakukan mediasi untuk
menyelesaikan semua pengaduan yang masuk ke
Disnakertrans apabila terjadi perselisihan Hubungan
Industrial secara cepat, tepat dan murah sesuai Peraturan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
390
per Undang-undangan yang berlaku ( Undang Undang No.2
Tahun 2004). Kasus yang ditangani biasanya kasus yang
tidak bisa diselesaikan secara Bipartit antara pekerja dan
pengusaha
b. Fasilitasi peyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur besaran pekerja yang menjadi program jamsostek.
42. Sasaran 42
Terciptanya Penempatan Transmigran
Tabel III.56 Evaluasi Pencapaian Sasaran 42
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Jumlah transmigran yang ditempatkan
75 KK 100 KK 80KK 80 Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Berhasil) = ( 1 x 77,5 ) /1 ) = 77,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 42 = 77,5
Pada sasaran 42 (empat puluh dua) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
77,5 dengan kategori berhasil. Nilai capaian indikator sasaran pada
sasaran 42 (empat puluh dua) sesuai hasil pengukuran kinerja
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 100 KK terealisir
sebanyak 80 KK, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 80% dengan kategori berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi jumlah transmigran yang ditempatkan
mencapai sebanyak 75 KK. Selanjutnya pada perencanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
391
akhir RPJMD tahun 2015 diharapkan Jumlah transmigran yang
ditempatkan sebanyak 100 KK.
Realisasi pada indikator sasaran ini tidak tercapai 100% hal ini
disebabkan adanya pembatalan dari daerah penempatan yang
disebabkan lokasi penempatan trans belum siap untuk ditempati
dan Quota sudah ditentukan oleh Pusat. Upaya yang perlu
dilakukan adalah terhadap permasalahan ini adalah MOU antar
daerah lebih detail, monitoring cek lokasi lebih diintensifkan dan
pendekatan ke Pusat. Selanjutnya pada perencanaan akhir
RPJMD tahun 2015 diharapkan jumlah transmigran yang
ditempatkan tercapai sebanyak 100 KK.
Indikator sasaran ini dilaksanlkan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program transmigrasi umum
dengan kegiatan pengarahan dan penempatan transmigrasi.
Kegiatan bertujuan memindahkan penduduk miskin yang
mempunyai minat di bidang pertanian untuk ditempatkan di
kawasan transmigran di wilayah Luar Jawa.
Untuk penempatan transmigrasi di awal tahun mentargetkan
sebanyak 100 KK. Dalam realisasinya hanay dapat
menempatkan sebanyak 80 KK. Hal itu disebabkan karena
Pemerintah Pusat hanya memberikan quota sebanyak 90 KK.
Selanjutnya karena lokasi tujuan/ lahan sampai dengan akhir
Desember belum siap untuk ditempati maka penempatan
Sumatera Barat sebanyak 10 KK batal.
Adapun penempatan transmigrasi tahun 2012 sebanyak 80 KK
dengan rincian sebagai berikut :
a. Kabupaten Ogan Komiring Ilir UPT Simpang III Provinsi
Sumatera Selatan sebanyak 10 KK.
b. Kabupaten Kubu Raya UPT Permata Provinsi Kalimantan
Barat sebanyak 10 KK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
392
c. Kabupaten Kubu Raya UPT Sei Bulan C Provinsi Kalimantan
Barat sebanyak 5 KK.
d. Kabupaten Musi Banyuasin UPT Air Balui Provinsi Sumatera
Selatan sebanyak 20 KK.
e. Kabupaten Gunung Mas UPT Tumbang Jatuh Provinsi
Kalimantan Tengah sebanyak 10 KK.
f. Kabupaten Sukamara UPT Pulau Nibung Provinsi
Kalimantan Tengah sebanyak 15 KK
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
Untuk mengukur besaran transmigran yang ditetapkan
43. Sasaran 43
Menyatukan Pemahaman Program PUG dan Perlindungan
Anak di semua Lapisan Masyarakat, Organisasi Pemerintahan
dan Lembaga Kemasyarakatan
Tabel III.57 Evaluasi Pencapaian Sasaran 43
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Indeks pembangunan gender 64,00% 71 % 71,33% 100,46 Sangat Berhasil
2. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan
7,8% 6 % 103,4% 1.523 Sangat Berhasil
3 Peningkatan perempuan dalam berbagai bidang.
8,90% 10,2 % 48% 470,58 Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x 92,5 ) /3 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 43 = 92,5
Pada sasaran 43 (empat puluh tiga) terdiri dari 3 (tiga)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 43 (empat puluh tiga )sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
393
1. Indeks Pembangunan Gender.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 71 % terealisir sebesar
71,33%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
100,46% dengan kategori sangat berhasil.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Indeks
pembangunan gender mencapai sebesar 64,00% berarti terjadi
peningkatan sebesar 7,33% pada tahun 2012. Hal ini
disebabkan berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia
antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pada akhir RPJMD
tahun 2015 diharapkan Indeks Pembangunan Gender (PG/GDI)
tercapai sebesar 72,50.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 5
Kegiatan. Program tersebut yaitu:
a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak dengan kegiatan antara lain:
1) Advokasi dan fasilitasi PUG Bagi perempuan.
Pada tataran implementasi di tingkat daerah, anggaran
responsif gender belum dapat dilaksanakan secara
optimal terutama oleh SKPD sebagai perencana
sekaligus pelaksana anggaran. Melalui kegiatan ini
diperoleh gambaran mengenai implementasi
pengarusutamaan gender dalam perencanaan
penganggaran di Kabupaten Bantul.
Adanya peningkatan pemahaman para perencana
program di SKPD tentang Anggaran Responsif Gender
serat adanya tindaklanjut berupa implementasi anggaran
responsif gender di SKPD. Kegiatan pelatihan
dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta 45 orang
perwakilan SKPD se Kab. Bantul.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
394
2) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang
kesetaraan dan keadilan gender.
Pemberdayaan perempuan, perlu diintegrasikan dalam
wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan
pembangunan berprespektif gender. Peserta sebanyak
100 orang berasal dari unsur DPRD, SKPD, LSM,
Akademisi, dan dunia usaha.
Kegiatan ini dengan materi meliputi :
Urgensi Strategi Pengarasutamaan Gender (PUG)
dalam pembangunan dari BPPM Prop DIY
Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam
Implementasi Pengarasutamaan Gender (PUG)
untuk pencapaian MGD‟s oleh Ketua DPRD Bantul
Implementasi Pengarasutamaan Gende (PUG) di
daerah dalam upaya pencapaian MDG‟s oleh Kepala
Bappeda
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
oleh IDEA Yk
Penyusunan RKTL Responsif Gender oleh IDEA Yk
3) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak.
Kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa tindak kekerasan
terhadap anak dengan segala bentuknya makin hari
semakin meningkat. Kasus kematian anak yang masih
cukup tinggi. Ada kebutuhan dasar anak yang belum
dipenuhi pemerintah atau belum dianggap isu anak
sebagai masalah penting dalam pembangunan manusia.
Perlu adanya kebijakan pemerintah mengenai kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
395
dan kota layak anak (KLA) yang mengintegrasikan
sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk
meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha di kabupaten Bantul dalam upaya
mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap
hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak
(PUHA). Pada kegiatan ini hadir 50 orang dari berbagai
elemen masyarakat yang peduli pada kesejahteraan
perempuan dan anak.
4) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak.
Untuk mewujudkan KLA, pemerintah kabupaten/kota
perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber
daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak
kedalam dokumen perencanaan dan implementasi
pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota. P
ercepatan pelaksanaan Program KLA secara terfokus
dan berdasarkan prioritas diperlukan adanya pembagian
peran dan fungsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah, pemangku kepentingan di bidang anak dan
dunia usaha diuraikan secara sistematis, terstruktur dan
terukur dalam Rencana Aksi Daerah KLA. Lokakarya
diikuti oleh anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
berjumlah 40 orang, yang terdiri dari unsur SKPD
Kabupaten Bantul : 25 orang, PSW dan LSM peduli anak:
10 orang dan perwakilan Forum Anak Bantul : 5 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
396
b. Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan antara lain:
1) Perumusan Kebijakan Peningkatan peran dan posisi
perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah gerakan bersama
antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas hidup perempuan utamanya dalam percepatan
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka
Kematian Bayi (AKB) dalam rangka peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Penurunan AKI dan AKB
berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) daerah. Penilaian Kecamatan sayang ibu
selalu dilaksanakan untuk menentukan Kecamatan
Sayang Ibu terbaik di Tingkat Propinsi yang dilombakan
setiap tahun dalam rangka Hari Ibu. Pada tahun 2012,
kec. Pleret ditunjuk menjadi wakil kabupaten Bantul
dengan desa Wonolelo sebagai sampelnya. Kriteria
pemilihan wilayah ini adalah tidak adanya kematian ibu
dan bayi selama setahun terakhir.
2) Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan anak.
Pada dasarnya isu gender bukan hanya sekadar
menyangkut permasalahan hubungan laki-laki dan
perempuan, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah
sosial.
Komitmendaerah untuk membangun kesetaraan hak
antara laki-Iaki dan perempuan diwujudkan melalui
penerapan kriteria pembangunan yang responsif gender
yang bersifat sistemik. Salah satu upaya membangun
kesadaran kritis dan menciptakan relasi kuasa yang
seimbang anatara laki-laki dan perempuan adalah
melalui proses penyadaran baik pada perempuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
397
maupun pihak yang terkait. Sosialisasi bagi 100 orang
tokoh masyarakat ini dilaksanakan dengan materi PUG,
KDRT dan Perlindungan Anak.
2. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 6 %, terealisir sebesar
103,4%, maka nilai capaian indicator sasaran ini sebesar
1.523% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
103,4% diperoleh dari data jumlah kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) pada tahun 2012 sebanyak 120 kasus dikurangi
dengan Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada
tahun 2012 dibagi dengan jumlah kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) pada tahun 2011 sebanyak 59 kasus sehingga
terealisir sebesar 103,4%.
Jumlah kekerasan pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011
yaitu sebanyak 61 kasus. Indikator sasaran ini dikategorikan
sangat berhasil, oleh karena diasumsikan bahwa dengan
meningkatnya jumlah kasus kekerasan itu semakin baik, oleh
karena dari sisi korban berani melapor adanya tindak kekerasan
terhadap anak dan perempuan dengan telah meningkatnya
kesadaran/pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan
anak dan perempuan yang dapat berakibat hukum.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3
kegiatan. Program tersebut yaitu Program peningkatan kualitas
hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan antara
lain:
a. Sosialisasi Sistim Pencatatan dan Pelaporan KDRT.
FPK2PA Kabupaten Bantul memfasilitasi anggotanya
yangterdiri dari lintas sektor, LSM, Organisasi wanita.
Diharapkan mampu memberikan pelayanan penanganan
korban, memberikan perlindungan, menumbuhkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
398
partisipasi masyarakat agar mempunyai kepekaan dan
kepedulian terhadap korban kekerasan.
b. Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan dan operasional FPK2PA. Kegiatan ini mencakup
pertemuan rutin koordinasi forum dengan peserta seluruh
anggota yang terdiri dari berbagai unsur pendamping korban
KDRT. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pengkajian
penanganan kasus dan tindak lanjut yang diperlukan,
termasuk penelusuran kasus terlapor. Pendampingan juga
dilaksanakan melalui kegiatan ini berupa penanganan medis,
trauma healing dan konseling. Sampai dengan akhir tahun
2012 kasus terlapor dan tertangani sebanyak 120 kasus.
c. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah.
Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah
seluruh capaian dari pelaksanaan PUG, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak selama
tahun 2011 – 2012. Tujuan pemantauan untuk memperoleh
gambaran yang utuh tentang kondisi pelaksanaan
pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak di pusat dan daerah.
Gambaran ini sangat bermanfaat sebagai masukan untuk
langkah tindak lanjut bagi Kementerian PP dan PA, dan bagi
pusat dan daerah untuk perencanaan pada tahun-tahun
mendatang, sehingga tujuan, sasaran dan target yang
direncanakan, dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
Pemantauan dilakukan oleh para asisten deputi sebagai
Mitra Kerja bagi Kementerian/Lembaga, dan Koordinator
Wilayah bagi Pemerintahan Provinsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
399
3. Peningkatan perempuan dalam berbagai bidang.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 10,2% terealisir
sebesar 48%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
470,58% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar
48% dipoeroleh dari data jumlah pekerja perempuan yang
bekerja di lembaga sosial, pemerintah dan swasta pada tahun
2012 sebanyak 260.033 orang dibanding dengan jumlah seluruh
angkatan kerja pada tahun 2012 sebanyak 541.869
orang,sehingga terealisir sebesar 48%.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Peningkatan
perempuan dalam berbagai bidang mencapai sebesar 8,90%
berarti terjadi peningkatan sebesar 31,9% pada tahun 2012. Hal
ini disebabkan paradigma lama pemahaman gender.
Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015
reaIisasi peningkatan perempuan dalam berbagai bidang
diharapkan tercapai sebesar 13%. Namun target ini sudah
tercapai di tahun 2012 bahkan sudah melebihi target.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 4
kegiatan. Program tersebut yaitu :
a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan dengan kegiatan antara lain:
1) Pembinaan Organisasi Perempuan.
Pembinaan 23 organisasi wanita yang mempunyai
ketugasan sesuai misi organisasi bergerak dibidang
sosial ekonomi, mental dan pelatihan ketrampilan,
mengadakan pertemuan rutin yang difasilitasi bidang PP,
melaksanakan kegiatan hari Ibu dan hari Kartini
2) Penyuluhan Membangun Keluarga Sejahtera
Berwawasan Gender.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
400
Penyuluhan dengan sasaran ibu-ibu keluarga miskin.
Diharapkan mampu membantu suaminya dalam
menambah penghasilan keluarga. Peserta dilatih
ketrampilan memasak, menjahit, kewirausahaan.
Difasilitasi untuk mendapatkan permodalan sehingga
mampu mengurangi KDRT
b. Program Program Pemberdayaan Perempuan dengan
kegiatan antara lain:
1) Sarasehan PP di Hari Kartini dan Hari Ibu.
Peringatan Hari Kartini dan Ibu (PHI) dimaksudkan agar
seluruh warga negara Indonesia laki-laki dan perempuan,
senantiasa mengenang dan menyegarkan kembali
ingatannya akan pentingnya pemahaman, penghayatan
serta arti perjuangan dan kebangkitan kaum perempuan
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebangkitan
bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia.
Kegiatan ini diwujudkan dalam seminar yang diikuti oleh
200 peserta dari unsur organisasi wanita, SKPD, tokoh
masyarakat dan perwakilan anak.
2) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
Kegiatan ini dilaksanakan berkaitan dengan Permendagri
No 32/2011 terkait bantuan hibah bagi Organisasi
Perempuan yaitu PKK, Dharma Wanita dan GOW.
Pemantauankegiatan dan pertanggungjawaban
keuangan merupakan pokok pembahasan dalam
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan antara unsur
BKKPPKB dan pengurus organisasi perempuan
penerima bantuan hibah. Monev dilakukan secara rutin
setiap triwulan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
401
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengetahui peran serta perempuan diukur dari
partisipasi.
44. Sasaran 44
Meningkatnya Partisipasi Kompetensi Ketrampilan Organisasi
Pemerintah, Masyarakat dan Individu
Tabel III.58 Evaluasi Pencapaian Sasaran 44
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat pedesaan
75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 Sangat Berhasil
2. Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
75 Desa 90 kali 75 Desa 100 Sangat Berhasil
3 Jumlah desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas LKD
75 Desa 75 Desa 75 Desa 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 3 x92,5 ) / 3 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 44 = 92,5
Pada sasaran 44 (empat puluh empat) terdiri dari 3 (tiga)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil.Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 44 (empat puluh empat) sesuai
hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 Desa, terealisir 75
Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi Pelatihan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat
pedesaan juga tercapai di 75 Desa. Selanjutnya pada
perencanan akhir RPJMD tahun 2015 realisasi juga diharapkan
tercapai sebanyak 75 Desa.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
402
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah adanya semangat kewirausahaan dari masyarakat.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 2
kegiatan . Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan antara lain:
a. Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa
(UED).
Wujud dari kegiatan ini adalah dengan menyelenggarakan
workshop dengan menghadirkan pengelola Pasar Desa dan
pengelola Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)
yang tersebar di 75 desa dalam rangka meningkatkan
statusnya menjadi BUMDes. Namun, dari jumlah tersebut
hanya separuhnya yang beroperasi secara aktif. Sisanya
tidak sehat alias hidup segan mati tak mau.
Kegiatan ini bekerjasama dengan Balai Pemberdayaan
Masyarakat Desa Yogyakarta yang banyak memberikan
pembekalan berkenaan dengan program dimaksud. Perlu
diketahui bahwa Kabupaten Bantul sudah memiliki Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang BUMDes sebelum
terbitnya Permendagri pada tahun 2010. Sehingga untuk
menyesuaikan dengan Permendagri tersebut maka diadakan
revisi, sekaligus untuk mengakomodir berbagai saran dan
pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes
serta aturan main pembagian SHU.
b. Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
pengolahan bahan pangan dan pengembangan industri kecil
skala rumah tangga dengan sentuhan teknologi tepat guna,
antara lain pembuatan nata de coco, roti/kue dari umbi-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
403
umbian, jamu gendong yang higienis, kerajinan perak, dan
sebagainya.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur keberhasilan ekonomi pembangunan.
2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Pada tahun 2011 mentargetkan memfasilitasi di 75 Desa
terealisir 75 Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Jika
dibandingkan dengan tahun 2012 realisasi Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam membangun desa juga terealisir di 75 Desa.
Selanjutnya pada perencanan akhir RPJMD tahun 2015
realisasi juga diharapkan tercapai sebanyak 75 Desa.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
partisipasi dalam pembangunan desa dengan kegiatan antara
lain:
a. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
(Musrenbang Desa).
Wujud dari Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan
Desa (Musrenbangdes) yaitu penyelenggaraan
Musrenbangdes di 75 desa. Tujuan Musrenbangdes adalah
menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa
yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa, dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada di desa yakni Lurah Desa dan
pamong desa, BPD, LPMD, organisasi profesi (dokter, guru,
bidan, politisi, kelompok tani, nelayan), para dukuh, PKK,
Karang Taruna, akademisi, LSM, tokoh agama dan tokoh
masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
404
Agenda penting lainnya adalah menyepakati Tim Delegasi
Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di
desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk
penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun
berikutnya. Partisipasi masyarakat selain dapat diukur dari
tingkat kehadiran dan eksistensi para pemangku
kepentingan yang ada di desa juga dari sumbangsih dana
swakarsa, dukungan tenaga, pemikiran dan waktu.
b. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan
Program dan Kebijakan Publik.
Wujud dari Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam
Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik adalah
kegiatan Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum
musyawarah pembangunan bersama para pemangku
kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaranya menjadi
tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan
dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dan Kepala Kantor
PMD Kabupaten.
Sasaran musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi,
demokratis/partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,
focus serta mengarah pada pemecahan masalah dengan
kebersamaan. Peserta musrenbang kecamatan sekurang-
kurangnya terdiri atas: delegasi hasil musrenbang desa,
institusi/lembaga/organisasi masyarakat tingkat kecamatan,
pengusaha/asosiasi dan lembaga pendidikan yang ada di
kecamatan, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Narasumber meliputi Bappeda, perwakilan SKPD
Kabupaten, Kepala-kepala cabang SKPD dan Kepala unit
pelayanan di Kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
405
daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, Camat, Aparat
Kecamatan dan para ahli/professional yang dibutuhkan.
Pokok bahasannya adalah mensinergikan hasil musrenbang
desa tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan/atau Kecamatan
serta rancangan kerja pembangunan kecamatan.
Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan
pembangunan kecamatan dan urutan faktor penyebabnya.
Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan
dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Keluaran Musrenbang
kecamatan meliputi :
Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah
kecamatan menurut fungsi/SKPD yang siap dibahas
pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang
diusulkan untuk didanai melalui APBD Kabupaten
maupun sumber pendanaan lainnya;
Daftar delegasi kecamatan untuk mengikuti forum
SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan
c. Penunjang kegiatan TMMD.
Wujud dari Penunjang Kegiatan TMMD selama tahun 2012
meliputi perkerasan dan pengaspalan jalan berlokasi di Desa
Bangunjiwo Kecamatan Kasihan dan Desa Sitimulyo
Kecamatan Piyungan. Tentu yang menjadi penggerak utama
kegiatan ini adalah personil TNI dan Polri yang didukung
oleh sejumlah anggota masyarakat setempat. Dukungan
nyata dari Pemerintah Kabupaten melalui berbagai SKPD
terkait antara lain adalah sumbangan peralatan kerja,
penyuluhan pekat, bibit tanaman, bantuan pangan, dan
sebagainya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
406
Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini ialah
memperlancar arus lalu lintas dan menggiatkan roda
perekonomian desa.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur perencanaan pembangunan.
3. Jumlah Desa yang diberikan sosialisasi peningkatan kualitas
LKD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 75 Desa terealisir 75
Desa, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran ini
dilaksanakan melalui 1 Program dan 2 Kegiatan. Program
tersebut yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan dengan kegiatan antara lain :
a. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat
(Profil Desa).
Wujud kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat berupa penyusunan dan pendayagunaan Profil
Desa, melakukan monitoring dan evaluasi ke 75 desa,
sekaligus melakukan pendampingan dan bimbingan teknis.
Berbagai sarana perangkat lunak dan perangkat keras telah
dimiliki oleh semua desa yang ada di Kabupaten Bantul,
hanya saja yang menjadi kendala adalah dari sisi
SDM/operatornya yang sebagian belum menguasai IT.
b. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD.
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD rutin
diadakan setiap tahun yang berlangsung selama 1 (satu)
bulan penuh. Diawali dengan pencanangan kegiatan melalui
sebuah acara serimonial di desa yang dihadiri seluruh SKPD
yang ada di Kabupaten, dilanjutkan dengan acara talk show
dan sosialisasi kelembagaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
407
Kegiatan inti lainnya adalah kerja bakti bergotong royong
seluruh warga masyarakat membenahi sarana dan
prasarana fisik baik milik pribadi maupun milik
bersama/umum yang ada di desa. Output yang diharapkan
dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas lembaga,
prakarsa dan kreatifitas dalam melaksanakan pembangunan
di desa.
Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini
adalah untuk mengukur terciptanya lembaga pemberdayaan
masyarakat yang berkualitas.
45. Sasaran 45
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS/Tuna Sosial serta
Tertanganinya Korban NAPZA dan Penduduk Usia Lanjut
Tabel III.59 Evaluasi Pencapaian Sasaran 45
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia)
190 Orang
190 Orang
330 173 Sangat Berhasil
2. Cakupan penanganan para penyandang cacat
572 Orang
428 orang
398 92.99 Sangat Berhasil
3 Peningkatan penyuluhan P4GN
250 Orang
250 Orang
270 108 Sangat Berhasil
4 Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat
3.000 Orang
3.000 Orang
- - -
5 Bimbingan mental sosial bagi PMKS
100 25 orang
160 640 Sangat Berhasil
6 Fasilitasi pembinaan anak yatim
1.700 Orang
1.500 Orang
1.700 113 Sangat Berhasil
Capaian sasaran ( Kategori (5x92,5)/5 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 45 = 92,5
Pada sasaran 45 (empat puluh lima) terdiri dari 6 (enam)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
408
indikator sasaran pada sasaran 45 (empat puluh lima) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Cakupan layanan bagi Lanjut Usia (Lansia).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 190 orang terealisir
sebanyak 330 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 173% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi cakupan layanan bagi Lanjut Usia
(Lansia) mencapai sebanyak190 orang, berarti terjadi
peningkatan sebanyak 140 orang atau sebesar 73,68% pada
tahun 2012. Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun
2015 diharapkan realisasi Cakupan layanan bagi Lanjut Usia
(Lansia) dapat tercapai sebanyak 950 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalahtingginyasemangat dan peran aktif Lansia potensial
dalam melakukan kegiatan UEP dan UKS.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan
Pemberdayaan Lanjut Usia Potensial.Kegiatan ini adalah dalam
bentuk memberikan pembinaan pada kelompok lansia potensial
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
mengukur cakupan pelayanan program pemberdayaan lansia.
2. Cakupan penanganan para penyandang cacat.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 428 orang terealisir
398 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
92,99 dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi cakupan penanganan para penyandang
cacat mencapai sebanyak 572 orang berarti terjadi penurunan
sebanyak 144 orang atau sebesar 25,17% pada tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
409
Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015
realisasi cakupan penanganan para penyandang cacat
diharapkan dapat tercapai sebanyak 2.140 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalahtingginyasemangat Penca untuk melaksanakan Usaha
Sosial Ekonomis Produktif (USEP) dan mampu mandiri.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan . Program tersebut yaitu ProgramProgram Pembinaan
Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan kegiatan
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
Bentuk dari kegiatan ini adalahpemberian pelatihan ketrampilan
usaha dan bantuan barang modal kepada penyandang cacat
dan eks trauma.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
mengukur cakupan pelayanan program pemberdayaan lansia.
3. Peningkatan penyuluhan P4GN.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 250 orang terealisir
270 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
108%dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi penyuluhan P4GN mencapai sebanyak 250
Orang berarti terjadi peningkatan sebanyak 20 orang atau
sebesar 8% pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir
perencanaan akhir tahun 2015 diharapkan dapat tercapai
sebanyak 1.250 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalahadanya kesadaran dan peran aktif dari masyarakat,
mantan pengguna,remaja dan pelajar sangat tinggiserta
adanya gerakan anti narkoba di sekolah-sekolah.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Peningkatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
410
Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan kegiatan
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan Sosialisasi P4GN bagi
pelajar dan dialog publik bagi guru Bimbingan Konseling (BK).
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur penanganan dalam menekan angka
penyalahgunaan NAPZA.
4. Peningkatan program BSK untuk anggota masyarakat.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 3.000 orang tidak
terealisir, oleh karena Proposal yang masuk tidak mengandung
resiko sosial
5. Bimbingan mental sosial bagi PMKS.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 25 orang terealisasi
160 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
640% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 realisasi Bimbingan mental sosial bagi PMKS
mencapai sebanyak 100 orang berarti terjadi peningkatan
sebananyak 60 orang atau sebesar 60% pada tahun 2012
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu ProgramProgram Pelayanan
dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan
Pembinaan mental sosial bagi PMKS.Kegiatan ini dalam bentuk
memberikan Pelatihan ketrampilan usaha bagi 5 jenis PMKS
(napi, WRSE,waria, ODHA,gepeng).
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur jumlah PMKS yang ditangani.
6. Fasilitasi pembinaan anak yatim.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.500 orang terealisir
sebanyak 1.700 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
411
sebesar 113 % dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 realisasi fasilitasi pembinaan anak yatim
mencapai sebanyak 1.700 orang berarti tidak terjadi
peningkatan maupun penurunan pada tahun 2012. Selanjutnya
pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015 realisasi fasilitasi
pembinaan anak yatim dapat tercapai sebanyak 8.500 anak.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalahSemangat dan partisapasi anak yatim sangat tinggi.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatanFasilitasi Anak
Yatim Piatu. Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan pemberian
motivasi, uang saku dan perlengkapan sekolah pada anak
yatim/piatu di 17 kecamatan.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur peningkatan anak yatim yang diberi santunan.
46. Sasaran 46
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya
Masyarakat Miskin
Tabel III.60 Evaluasi Pencapaian Sasaran 46
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Tingkat kemiskinan turun 2,79% 12% 15,69 76,48 Berhasil
2. Membaiknya Indek Gini 0,2445, 0,2505 0.2351** 106,15 Sangat Berhasil
3 Data base keluarga miskin 51Skor nilai
51 Buku 51 Buku 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5 ) /3 = 61,66 Capaian Sasaran (Kategori Tidak Berhasil) = ( 1x 27,5 ) /3 = 25,83
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 46 = 87,49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
412
Pada sasaran 46 (empat puluh enam) terdiri dari 3 (tiga)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
87,49 dengan kategori Sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 46 (empat puluh enam)sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tingkat Kemiskinan Turun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 15,69%
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 76,48% dengan
kategori berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan
indikator sasaran ini adalah dengan penggalakan berbagai
program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan di
Kabupaten Bantul.
Realisasi sebesar 15,69% diperoleh dari data Jumlah KK miskin
tahun 2012 sebanyak 40.551 KK dibanding dengan jumlah
keseluruhan KK pada tahun 2012 sebanyak 258.294 KK.
Secara riil jumlah KK miskin pada tahun 2012 menurun
sebanyak 230 KK dan secara prosentase terjadi penurunan dari
tahun 2011 (0,57%). Selanjutnya pada perencanaan akhir
RPJMD di tahun 2015 diharapkan tingkat kemiskinan tercapai
sebesar 9,5%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 4
Kegiatan, sebagai berikut :
a. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya dengan kegiatan :
1) Promosi hasil usaha GAKIN.
Kegiatan ini guna membuka peluang pasar bagi produk-
produk PEKM dan UPPKS.
2) Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
413
Kegiatan ini berupa bimbingan manajemen usaha
dengan peserta 34 orang dari kelompok-kelompok usaha
mikro yang telah mendapatkan akses permodalan dari
pemerintah. Memberikan manajemen usaha,
administrasi sederhana, pengemasan yang benar, cara-
cara memperoleh ijin usaha dan pemasaran produk
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
dengan kegiatan pendampingan program layanan bagi
keluarga miskin dan PMKS. Kegiatan ini dalam bentuk
operasional pengembangan model BKB berkembang di 17
kelompok agar dapat berjalan sesuai pedoman.
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi
usaha Mikro kecil dan menengah.
Bentuk dari kegiatan ini adalah dengan melaksanakan
pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah
bagi usaha kecil menengah.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur perkembangan keluarga miskin
2. Membaiknya Indek Gini.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,2505 terealisir
sebesar 0.2351, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 106,15 % dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang
mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah karena
pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap
tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti
perdagangan, industri pengolahan dan jasa.
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Indek Gini
mencapai sebesar 0,2445 berarti terjadi penurunan sebesar
0,0095 pada tahun 2012. Selanjutnya pada akhir perencanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
414
RPJMD tahun 2015 diharapkan realisasi Indek Gini mencapai
sebesar 0,2454.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan
kegiatan tahunan yang dilaksanakan bekerjasama dengan BPS
Bantul dalam rangka untuk mengetahui pencapaian
perkembangan ekonomi Kabupaten Bantul secara makro, yang
meliputi Penyusunan PDRB Tahunan dan TW, PDRB
Kecamatan,Inflasi dan Gini Ratio.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur indek gini di Kabupaten Bantul.
3. Data base keluarga miskin.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 51 buku terealisir 51
buku, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100%
dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung
keberhasilan penyusunan data base keluarga miskin adalah
adanya partisipasi lini dilapangan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
data/informasi/ statistik daerah dengan kegiatan antara lain :
a. Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendataan yang dilakukan
oleh kader IMP dengan dukungan para toga dan toma di 75
desa dan 17 kecamatan dengan sasaran selurh keluarga
dan anngota keluarganya yang bertempat tinggal diwilayah
Kabupaten Bantul dengan parameter indikator yang tertuang
dlm SK bupati no 21 A tahun 2007. Data yang diperoleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
415
adalah data basis keluarga menurut klasifikasinya yaitu
Gakin, Gawankingakin sekali dan ga tidak miskin
b. Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik daerah
Data pilah yang disusun berdasarkan jenis kelamin
diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan keadaan baik
kondisi, kemajuan maupun perubahan berdasarkan indikator
tertentu. Data pilah dapat juga digunakan sebagai bahan
pencermatan hasil intervensi pembangunan terhadap
masyarakat, baik perempuan dan laki-laki berdasarkan
akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak pada kondisi
tertentu.
Selain itu, data pilah juga dapat berfungsi sebagai informasi
yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan pembangunan. Data pilah meliputi
kondisi laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan,
kesehatan dan sosial ekonomi. Data pilah bersumber dari
data yang tersedia di berbagai instansi pemerintah maupun
organisasi-organisasi massa dan sektor publik, tahun 2009 -
2011. Data yang terkumpul setelah dilakukan klarifikasi dan
pencermatan kemudian dicetak dalam bentuk buku
sebanyak 65 eksemplar
c. Jaring informasi riset Daerah
Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana komunikasi bagi
kelancaran proses pencatatan pelaporan kegiatan program
KB-KS dan program Pembangunan lainnya secara on line
sehingga informasi yang tersedia di BKK PP KB dapat
diakses secara terbuka Sebagai program pengembangan
data informasi riset daerah untuk mendukung adanya
transparansi program KB KS di Kabupaten Bantul secara on
line. Dengan sewa jaringan ini memudahkan kelancaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
416
akses data dan informasi program KB KS dan kemiskinan di
Kabupaten Bantul.
Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran ini
adalah tersediannya data sasaran pragmatis dan data
system informasi program kemiskinan.
47. Sasaran 47
Meningkatnya Kualitas Keluarga.
Tabel III.61 Evaluasi Pencapaian Sasaran 47
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3
21,92% 3,2% 25,23% 788 Sangat Berhasil
2. Prosentase keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga
41,22% 30,44 % 39% 128 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 2 x 92,5) /2 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 47 = 92,5
Pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 47 (empat puluh tujuh) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Prosentase keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 3,2% terealisir sebesar
25,23% , maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 788%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi sebesar 25,23% ini
diperoleh dari jumlah KK dengan anak kurang dari 3 pada tahun
2012 sebanyak 69.002 KK dibanding dengan total keseluruhan
KK pada tahun 2012 sebanyak 273.563 sehingga terealisir
sebesar 25,23%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
417
Jika dibanding dengan tahun 2011 realisasi Prosentase
keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3 terealisir sebesar
21,92%. Realisasi sebesar 21,92 % diperoleh dari jumlah KK
dengan anak kurang dari 3 pada tahun 2011 sebanyak 56.634
KK dibanding dengan total keseluruhan KK pada tahun 2011
sebanyak 258.294 KK sehingga terealisir sebesar 21,92%.
Dengan itu jika dibanding dengan tahun 2011 Prosentase
keluarga dengan jumlah anak kurang dari 3 terjadi peningkatan
sebesar 3,31% pada tahun 2012.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
dikarenakan adanya Partisipasi PUS dalam ber- KB dan
perencanaan keluarga.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 5 Program dan 7
Kegiatan . Program tersebut antara lain :
a. Program Keluarga Berencana dengan kegiatan antara lain:
1) Pembinaan Keluarga berencana .
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian PUS
dalam ber-KB (menggunakan kontrasepsi) dalam upaya
pengendalian jumlah penduduk dengan melibatkan 7.002
IMP (Kader KB).
2) Pendampingan Kegiatan HARGANAS XIX.
Kegiatan ini berupa upacara peringatan Hari Keluarga
Nasional Ke XIX tingkat Kabupaten yang dipusatkan di
Desa Palbapang, Kecamatan Bantul. Kegiatan ini
dipadukan dengan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM).
3) Promosi pelayanan KHIBA (Mupen).
Kegiatan ini berupa KIE massa melalui pemutaran film
menggunakan media Mobil Unit Penerangan (MUPEN).
Dengan sasaran masyarakat luas dalam upaya
penurunan kematian ibu saat melahirkan, kematian bayi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
418
dan anak. Selain itu juga KIE tentang program KB-KR
serta pembangunan pada umumnya. Dilaksanakan di 6
desa di 6 kecamatan dalam 1 tahun.
b. Program kesehatan reproduksi remaja dengan kegiatan
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja.
sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi
remaja dengan sasaran remaja baik melalui jalur sekolah
maupun non sekolah.
c. Program Pelayanan Kontrasepsi dengan kegiatan Pelayanan
Pemasangan Kontrasepsi KB melayani masyarakat tidak
mampu yang akan melaksanakan program KB , khusus
untuk pasang IUD dan implant serta cabut implant dengan
sasaran 120 peserta pasang IUD dan implant serta 107
peserta cabut implant
d. Program Program Penyiapan Tenaga Pendamping
Kelompok Bina Keluarga dengan kegiatan Fasilitasi Kegiatan
Pengembangan Program Posdaya. Kegiatan ini ditujukan
untuk menggiatkan kegiatan pos pemberdayaan keluarga
hingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jumlah posdaya yang mencapai 933 kelompok se
Kabupaten Bantul diharapkan mampu menggerakkan
kegiatan yang ada di masyarakat.
e. Program Program Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-PAUD dengan kegiatan Fasilitasi kegiatan
keterpaduan BKB-Posyandu-Padu. Kegiatan dilaksanakan
untuk mengembangkan dan memadukan kegiatan yang
sudah ada dimasyarakat agar efisien dan efektif. Kegiatan ini
merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga
melalui pengasuhan anak dan pemantauan tumbuh
kembang anak secara rutin.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
419
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur dampak program KB.
2. Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan dengan jumlah
total keluarga.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 30,44% terealisir
sebesar 39% maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
128% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung
keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah meningkatnya
kesejahteraan masyarakat.
Realisasi capaian sebesar 39% di atas diperoleh dari data
jumlah keluarga Pra sejahtera dan Sejahtera 1 pada tahun 2012
sebanyak 106.469 KK dibanding dengan jumlah keseluruhan
keluarga pada tahun 2012 sebanyak 273.563 KK sehingga
terealisir sebesar 39%.
Jika dibandingkan dengan tahun 2011 Prosentase keluarga
prasejahtera dibandingkan dengan jumlah total keluarga
mencapai sebesar 41,22%, berarti terjadi penurunan sebesar
2,2% pada tahun 2012. Realisasi sebesar 41,22% ini diperoleh
dari Jumlah keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1 pada tahun
2011 sebanyak 106.469 KK dibanding dengan jumlah KK pada
tahun 2011 sebanyak 258.294 KK, sehingga terealisir sebesar
41,22%.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melaui 1 Program dan 1
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Penyediaan Informasi
Data Mikro dengan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga.
Bentuk dari kegiatan ini dengan hasil diperolehnya Data
kependudukan dan keluarga.
Selanjutnya pada perencanaan akhir RPJMD tahun 2015
diharapkan Prosentase keluarga prasejahtera dibandingkan
dengan jumlah total keluarga mencapai sebesar 27,09%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
420
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini
adalah mengukur keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.
48. Sasaran 48
Mantapnya Penanganan Bencana
Tabel III.62 Evaluasi Pencapaian Sasaran 48
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Peningkatan relokasi tanah longsor
- - - - -
2. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi.
6
Unit
20 % 100% 500 Sangat Berhasil
3 Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di sepanjang pantai dan togor EWS
- 7 Unit 10 Unit 142, 86 Sangat Berhasil
4 Peningkatan kualitas SDM
tenaga penanggulangan bencana
300 Orang
100 Orang
810 Orang
810 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = (3 x 92,5) /3 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 48 = 92,5
Pada sasaran 48 (empat puluh delapan) terdiri dari 4
(empat) indikator, tetapi baru terealisir 3 indikator sasaran yang
dilaksanakan di tahun 2012. Nilai rata-rata capaian sasaran
sebesar 92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 48 (empat puluh delapan) sesuai
hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Peningkatan relokasi tanah longsor.
Pada tahun 2012 indikator sasaran ini belum dilaksanakan, dan
kemungkinan akan di laksanakan pada tahun yang akan
datang.
2. Penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan
peralatan evakuasi, rambu evakuasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
421
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 500% dengan
kategori sangat berhasil. Realisasi tersebut diperoleh dari data
jumlah sarana prasarana, peralatan evakuasi, rambu evakuasi
sebanyak 7 unit di banding dengan jumlah target penambahan
sarana prasarana, peralatan evakuasi sebanyak 20 % (7 unit).
Jika di banding dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar 6
unit berarati ada peningkatan sebesar 400 % di tahun 2012,
berarti sampai dengan tahun 2012 penambahan dan
pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu
evakuasi terealisir sebanyak 500 % dari target di akhir RPJMD
tahun 2015 sebesar sebanyak 100% berarti sudah mencapai
target yang di harapkan di akhir RPJMD.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan
kendaraan dinas/operasional. Bentuk kegiatan ini berupa
pengadaan 7 kendaraan yang di gunakan melakukan evakuasi
dan kegiatan penanggulangan kebencanaan yaitu 2 unit sepeda
motor Trail, 2 unit ATV (motor roda empat), 2 unit mobil
pemadam kebakaran dan 2 unit sepeda motor bebek. Tujuan
pengukuran indikator ini adalah untuk memperjelas dan
mempertegas arahan evakuasi saat terjadi bencana.
3. Penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di
sepanjang pantai dan togor EWS. Pada tahun 2012
mentargetkan sebanyak 7 unit terealisir 10 unit, maka nilai
capaian indikator sasaran ini sebesar 143% dengan kategori
sangat berhasil. indikator ini baru dilaksanakan di tahun 2012
sedang di tahun 2011 belum dilaksankan. Sampai dengan tahun
2012 penambahan rambu-rambu bahaya, pengeras suara di
sepanjang pantai dan togor EWS terealisir sebanyak 7 unit dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 28 unit.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
422
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator adalah teknologi
yang digunakan berupa teknologi lokal dan untuk penempatan
peralatan ini sebagian dititipkan di masjid-masjid sekitar
sehingga ada penghematan pada beberapa peralatan.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 2
Kegiatan, yaitu :
a. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan
kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Bentuk kegiatan ini berupa belanja modal rambu larangan
bahaya yang di tempatkan di pantai.
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan kegiatan pemeliharaan rutin peralatan dan
perlengkapan EWS.
Bentuk kegiatan ini berupa pembelian suku cadang
peralatan TEWS yang sudah aus ( karena berada di udara
yang mengandung garam/pesisir pantai), untuk
melaksanakan perbaikan dan penggantian suku cadang di
togot TEWS (Pantai Parang Endog, Pantai Parangtritis,
Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, TPR Pantai Samas,
Pandansari, Pantai Kuwaru, Masjid Ngepet, Masjid
Cangkring, Masjid Tegalrejo).
Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengurangi
Jumlah kecelakaan laut karena masih kurangnya rambu-rambu
dan peringatan melaui pengeras suara.
4. Peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana.
Pada tahun 2012 melaksanakan diklat penanggulangan
bencana dengan target sebanyak 100 orang terealisir sebanyak
810 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
810% dengan kategori sangat berhasil. Jika di banding dengan
tahun 2011 yang terealisasi sebesar 300 orang berarati ada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
423
peningkatan sebesar 170 % di tahun 2012, berarti sampai
dengan tahun 2012 Peningkatan kualitas SDM tenaga
penanggulangan bencana terealisir sebanyak 810 orang dari
target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 250 orang.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena adanya beberapa kegitan yang juga mendapat suport
dari BPBD dan BNPB.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 5
Kegiatan, yaitu :
a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri
dari 6 kegiatan, yaitu :
1) Pendidikan dan pelatihan tehnis.
Kegiatan ini berupa pelatihan teknis yang diikuti oleh
PBK, SAR, PUSDALOPS sebanyak 100 orang.
2) Peningkatan Ketrampilan dan kualitas penanggulangan
bencana.
Kegiatan ini berupa seminar Nasional mengenai
penanggulangan bencana yang di ikuti sebanyak 100
orang peserta.
3) Pengembangan desa siaga bencana.
Kegiatan ini berupa pelatihan kepada dua desa tentang
penanggulangan bencana yaitu Desa Wonolelo dan Desa
Mulyodadi yang diikuti oleh 60 orang.
4) Penguatan dan fasilitasi Forum PRB berbasis
masyarakat dan organisasi.
Kegiatan ini berupa pelatihan kepada perwakilan 75 desa
sekabupaten Bantul yang di ikuti oleh 150 orang peserta.
5) Gladi Posko. Kegiatan ini mengenai penanggulanagn
bencana banjir dan angin kencang di kabupaten Bantul di
ikuti oleh lima kecamatan dan pihak penggiat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
424
kebencanaan seperti LSM, SAR, TNI/POLRI, SKPD
terkait, PMI,RS dan lain-lain.
b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dengan kegitan sosialisasi peraturan perundangan.
Kegiatan ini berupa sosialisasi peraturan perundangan
bencana di 17 kecamatan kepada para tokoh masyarakat,
dunia usaha dan pemerintah desa dihadiri oleh 300 orang.
Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk meningkatkan
kualitas SDM bagi pelaku penanganan penanggulangan
bencana.
49. Sasaran 49
Mantapnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Publik
Tabel III.63 Evaluasi Pencapaian Sasaran 49
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Peningkatan jalur evakusi
1,8 km 2 km 2,32 km 116 Sangat Berhasil
2. Jumlah sarana evakuasi
- 1 unit 1 unit 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x92,5) / 1 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 49 = 92,5
Pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) terdiri dari 2 (dua)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian indikator
sasaran pada sasaran 49 (empat puluh sembilan) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Peningkatan Jalur Evakuasi.
Pada tahun 2012 mentargetkan sepanjang 2 km terealisir
sepanjang 2,31 km, maka nilai capaian indikator sasaran ini
sebesar 116% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
425
dengan tahun 2011 realisasi jalur evakuasi mencapai sepanjang
1,8 km berarti sampai dengan tahun 2012 jalur evakuasi sudah
mencapai sepanjang 3,8 km yang sampai di akhir tahun RPJMD
tahun 2015 diharapkan pembangunan jalur evakuasi mencapai
sepanjang 10 km.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
karena optimalnya anggaran yang tersedia. Keberhasilan
indikator sasaran ini didukung melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan dengan kegiatan Pembangunan Jalan
dan Jembatan Pedesaan. Bentuk dari kegiatan ini antara lain :
Pembangunan Jalan Lingkungan Sukorame
Pembangunan Jalan Lingkungan Kalidadap Selopamioro
Pembangunan Jalan Lingkungan Dukuh - Daleman
Gadingharjo
Pembangunan Jalan Lingkungan Pandeyan Srimulyo
(Sunan Geseng)
Maksud dilaksankan pengukuran indikator sasaran ini adalah
untuk mengukur kinerja organisasi dalam penyedian akses/jalur
evakuasi yang memadai.
2. Jumlah Sarana Evakuasi.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1 unit terealisir 1 unit,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan
kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan
indikator sasaran ini karena optimalnya anggaran yang tersedia.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pengembangan
Pariwisata dengan kegiatan Pembangunan Kamar Jenasah
Pantai Parangtritis. Tersedianya sarana evakuasi dalam laka
laut di Pantai Parangtritis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
426
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
mengukur kinerja organisasi dalam penyedian sarana evakuasi
yang memadai.
50. Sasaran 50
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan SDA, Perlindungan
Fungsi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
Tabel III.64 Evaluasi Pencapaian Sasaran 50
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Tingkat kerusakan akibat penggalian dan penambangan turun
9,60 Ha 6 Ha 5.25 Ha 112.50 Sangat Berhasil
2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100% 70 % 100% 142,85 Sangat Berhasil
3 Informasi status kerusakan lahan
59,95% 35 % 75,41 % 215,46 Sangat Berhasil
4 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
62,5% 65 % 75 % 115,38 Sangat Berhasil
5 Pencegahan pencemaran air 85,71% 60 % 85,71 % 142,85 Sangat Berhasil
6 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satu wilayah
20,77% 30 % 26,98% 89,93 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 6 x 92,5 ) /6 = 92,5
Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 50 = 92,5
Pada sasaran 50 (lima puluh) terdiri dari 6 (enam) indikator
sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5
dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 50 (lima puluh) sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tingkat Kerusakan Akibat Penggalian dan Penambangan Turun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 6 ha terealisir sebesar
5,25 ha, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
427
112,50% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding
dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar 9,60 ha berarti ada
peningkatan sebesar 82,85% di tahun 2012, berarti sampai
dengan tahun 2012 tingkat kerusakan akibat penggalian dan
penambangan turun sebanyak 5,25 Ha dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 3 Ha. Faktor yang
mendukung berhasilan indikator sasaran ini adalah
meningkatnya tingkat kesadaran pemerintah dan pengawasan,
pengendalian dilaksanakan dengan baik.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 3
Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan dengan kegiatan antara
lain :
a. Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan
Galian C.
Kegiatan sosialisasi regulasi dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan sebagian masyarakat (tokoh,
masyarakat, perangkat desa) tentang aturan pertambangan
serta aturan yang berkaitan dengan sumber daya air.
Kegiatan sosialisasi regulasi dilaksanakan 13 kali meliputi;
Kecamatan Bantul 2 kali, Sewon 2 kali, Kasihan 1 kali,
Pundong 1 kali, Pajangan 1 kali, Sedayu 1 kali, Imogiri 1 kali,
Pandak 1 kali, Srandakan 1 kali, Sanden 1 kali dan
Kecamatan Piyungan 1 kali.
Pelaksanaan mulai bulan April 2012 sampai dengan
November 2012, dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat
desa dan masyarakat penambang, atau yang berkaitan
dengan bangunan irigasi. Sasaran diutamakan warga
disekitar penambangan, warga yang mempunyai bangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
428
di jaringan irigasi, serta warga yang mempunyai potensi
permasalahan dengan bidang Sumber Daya Air.
b. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan
Bahan Galian C.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengendalikan
penambangan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun
oleh penambang berijin agar efek buruk pada lingkungan
dapat diminimalisir. Kegiatan ini dilaksanakan 12 kali meliputi
monitoring penggalian tanah urug di 9 lokasi (4 berijin dan 5
lokasi ilegal) di Kecamatan Sedayu, Pleret, Imogiri,
Pajangan, dan Kecamatan Kasihan sedangkan monitoring
penambangan pasir ilegal di Kecamatan Srandakan dan
Jetis, serta monitoring penambangan batu putih di
Kecamatan Pajangan.
Selain monitoring juga dilaksanakan reklamasilahan
bejkerjasama dengan Dipertahut dengan penanaman
tanaman hutan, serta sebagian buah-buahan. Reklamasi
dilaksanakan pada lahan 2,60 hektar. Melalui kegiatan ini
penambangan disekitar bangunan fital sudah jauh
berkurang.
c. Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang
Pertambangan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data volume
dan jenis hasil tambang rakyat yang ada di Kabupaten
Bantul. Sasaran dari kegiatan ini adalah produksi tambang
rakyat di kecamatan-kecamatan. Pelaksanaan dapat
berjalan dengan baik dan dapat diketahui bahwa tahun 2012
produksi tambang rakyat kabupaten bantul untuk
pasir/kerikil/krakal/batu lantai sebesar 174.616 m³ terutama
dari Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, dan Kecamatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
429
Sewon. Bahan batu bata 469.281 m³ terutama dari
Kecamatan Piyungan, Sewon, Banguntapan dan Kecamatan
Kasihan.
Batu putih/batu pondasi 33.558 m³ terutama dari Kecamatan
Pandak, Piyungan, Pleret, Pajangan dan Kecamatan Dlingo.
Tanah liat 3.960 m³ terutama dari Kecamatan Pleret dan
Kecamatan Dlingo. Phospat 900 m³ dari Kecamatan Dlingo.
Sedangkan produk tambang berupa tanah urug yang
dihasilkan oleh pengusaha sebesar 38.500 m³.
Tujuan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk
Pengendalian kerusakan lingkungan.
2. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
yang ditindak lanjuti.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 70% terealisir 100%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 142,85%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar
100% diperoleh dari jumlah pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 sebanyak 24
pengaduan dibagi dengan jumlah pengaduan yang diterima
instansi lingkungan hidup pada kurun waktu 1 tahun sebanyak
24 pengaduan, sehingga realisasi capaian sebesar 100%.
Realisasi tersebut sama engan realiasi di tahun 2011 yaitu
sebesar 100%, berarti sampai dengan tahun 2012 prosentase
jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
ditindak lanjuti telah terealisasi sebesar 100% dari target di akhir
RPJMD tahun 2015 sebesar sebesar 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
430
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 3
Kegiatan. Program tersebut yaitu:
a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH
dengan kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa LH.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan
masyarakat akan aturan hukum yang ada serta kesadaran
masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan
lingkungan sekitar serta toleransi antar warga masyarakat.
b. Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup dengan kegiatan pengkajian dampak
lingkungan (WASDAL RIG).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalian dampak
lingkungan akibat dari kegiatan usaha, yaitu pemantauan
terhadap pelaku usaha sebanyak 12 kali. Wujud dari
kegiatan ini adalah terpantaunya RIG dari 180 unit usaha
sehingga di harapkan terkendalinya dampak pencemaran
dari kegiatan usaha.
c. Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
Monitoring pengelolaan dokumen lingkungan kegiatan/usaha
sebanyak 3 dokumen AMDAL, 20 dokumen UKL/UPL, dan
enam kali monitoring ke lapangan untuk mengecek
kesesuaian dokumen dengan penerapan di lapangan.
Penilaian monitoring dan evaluasi meliputi kepemilikan
dokumen pengelolaan lingkungan hidup, pelaporan secara
periodik, dan kesesuaian dokumen dengan penerapan di
lapangan. Kriteria penilaian meliputi tiga kategori yaitu
cukup, kurang, dan buruk. Dari hasil kegiatan ini diketahui
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
431
empat kegiatan/usaha dinilai cukup, dan sepuluh
kegiatan/usaha dinilai kurang.
3. Informasi Status Kerusakan Lahan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 35% terealisir sebesar
75,41%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
215,46% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian
sebesar 75,41% diperoleh luas lahan 32.603,10 Ha yang
diperuntukkan untuk produksi biomassa, tanah seluas 24.585,28
Ha sudah dapat diinformasikan status kerusakan lahan/ tanah
untuk produksi biomassa.
Jika di banding dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar
59,95% berarati ada peningkatan sebesar 25,78% di tahun
2012, berarti sampai dengan tahun 2012 informasi status
kerusakan lahan telah terealisir sebanyak 75,41 dari target di
akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 50 % jadi sudah
melebihi target dari kumulatif di akhir RPJMD.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 3 Program dan 8
Kegiatan. Program tersebut yaitu :
a. Program Perlindungan dan Konservasi SDA terdiri dari 3
kegiatan, antara lain :
1) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.
Kegiatan ini bertujuan untuk menguji kualitas tanah (1
kali) di 10 lokasi dengan sampling di 6 kecamatan
dengan 10 parameter uji serta tersusunnya laporan.
2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Perlindungan dan Konservasi SDA (Kalpataru).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan SDA dan peningkatan
prestasi warga di bidang lingkungan. dengan hasil :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
432
Satyalencana Pembangunan (a/n Endang
Maryatun);
Juara 2 Penyelamat Lingkungan (a/n Kel Tani Amrih
Maju);
Juara 3 Pembina Lingkungan (a/n Rahmad
Tobadiyana, S.Pd);
Pengabdi Lingkungan (a/n ListutiPatwindiyati, SIP).
3) Pengelolaan keanekaragaman hayati.
Kegiatan ini untuk menyusun buku keanekaragaman
hayati (flora fauna) sebanyak 7 eksemplar.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup dengan kegiatan pemantauan kualitas
lingkungan (akibat limbah industri kulit). Kegiatan ini dalam
bentuk pelaksanaan pemantauan terhadap kualitas sawah
disekitar industri kulit di Piyungan.
c. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA
dan LH. Terdiri dari 4 kegiatan, antara lain :
1) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang LH.
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan dan
meningkatkan prestasi sekolah berwawasan lingkungan.
Hasil dari kegiatan ini adalah :
Adiwiyata Nasional Mandiri (a/n SMAN 1 Jetis);
Adiwiyata Nasional (a/n MIN Jejeran Pleret);
Adiwiyata Propinsi I (SMAN 2 Banguntapan);
Adiwiyaya Propinsi I ( a/n SMP Pangudiluhur
Sedayu):;
Adiwiyata Propinsi II (a/n SD Muhammadiyah Bodon
Banguntapan); dan
Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan (a/n
Ponpes Al-Furgon Sanden).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
433
2) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
Kegiatan ini berupa tersusunnya CD tentang Profil LH
Kab. Bantul, Leaflef tentang pengelolaan sampah,
Sekolah Adiwiyata dan Profil BLH, serta kalender dan
sticker yang dimanfaatkan untuk penyebarluasan
informasi bidang lingkungan.
3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi SDA dan LH.
Bentuk kegiatan ini berupa memonitoring dan
mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh
BLH yang terdiri dari 9 program kegiatan sebanyak 4 kali.
Tersusun dalam 12 eksemplar buku.
4) Penyusunan Data SDA dan Neraca Sumber Daya Hutan
(NSDH) Nasional dan Daerah (LSLHD).
Bentuk kegiatan ini berupa tersusunnya Buku Status
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2011
sebanyak 10 set @ 2 eksemplar dan Tersusunnya draf
laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)
Tahun 2012 sebanyak 1 set.
4. Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 65% terealisir sebesar
75%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 115,36%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian ini diperoleh
dari 8 usaha, baru 6 usaha yang memenuhi persyaratan
administrasi dan tehnis.
Jika dibanding dengan tahun 2011 yang terealisasi sebesar
62,5% berarti ada peningkatan sebesar 20% di tahun 2012,
berarti sampai dengan tahun 2012 pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak telah terealisasi sebanyak 75
% dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak
100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
434
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 2 Program dan 4
Kegiatan. Program tersebut yaitu :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup. Terdiri dari 3 kegiatan, sebagai berikut :
1) Koordinasi penilaian langit biru.
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kualitas udara
ambient dan sumber pencemar industri dalam
mendukung SPM. Wujud kegiatan ini adalah
pengawasan di usaha penghasil emisi di 8 lokasi,
pemantauan emisi sumber bergerak dari 150 kendaraan
DAN terpantaunya kualitas udara di 6 titik yaitu
perempatan Gowongan, Klodran, Madukismo, Ketandan
dan Pasar Piyungan.
2) Pemantauan kualitas lingkungan (penerapan manajemen
limbah industri hasil tembakau dan kawasan tanpa asap
rokok/cukai).
Hasil dari kegiatan ini adalah terpantaunya kualitas
lingkungan di 3 industri rokok, pembangunan tempat
merokok di kantor kecamatan Bantul dan terlaksananya
pengujian kualitas tanah ( 6 titik), udara (12 titik) dan air
(18 titik).
3) Koordinasi Penilaian Kota Sehat (Adipura).
Kegiatan ini untuk mewujudkan kota yang bersih dan
sehat dengan cara melakukan koordinasi dan
pemantauan di titik pantau penilaian kota sehat Adipura
serta evaluasi K2LH dari Propinsi yg dipusatkan di Desa
Palbapang.
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas
udara (DAK). Kegiatan ini untuk meningkatkan data kualitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
435
LH dan pencapaian SPM berupa pembelian 1 set alat
pemantau kualitas udara.
5. Pencegahan Pencemaran Air.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 60% terealisir 85,71%,
maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 142,85%
dengan kategori sangat berhasil. Realisasi capaian sebesar
85,71% diperoleh dari 7 unit usaha, baru ada 6 unit usaha yang
memenuhi persyaratan adminstrasi dan tehnis.
Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 Program dan
4 Kegiatan. Program tersebut yaitu:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
dengan kegiatan Koordinasi pengelolaan
prokasih/superkasih.
Kegiatan ini bertujuan untuk pemantauan kualitas air sungai
dan SPM. Hasil dari kegiatan ini adalah pengadaan reagen
kimia, pengujian kualitas air sungai (2 kali di 5 sungai, 15
titik), tersusunnya buku laporan kualitas air (8 eks),
monitoring sumber pencemar dan sosialisasi prokasih di 2
kelompok masyarakat.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup. Terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
1) Pengembangan produksi ramah lingkungan (pembuatan
teknologi biogas) DAK. Kegiatan ini bertujuan untuk
memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi menjadi energi
alternatif. Wujud kegiatan ini adalah pembangunan IPAL
Biogas sebanyak 9 unit untuk Kecamatan
Bambanglipuro (3), Kasihan (1), Sanden (2), Sewion (1),
Pundong (1) dan Jetis (1).
2) Pemantauan kualitas air (pengadaan sarana prasarana).
Kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit alat pemantau
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
436
kualitas air (Spectrophotometers) dan diadakan sebagai
pendukung kegiatan pengembangan kapasitas
laboratorium lingkungan milik BLH Bantul.
3) Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan.
Kegiatan ini berupa pengadaan 1 paket bahan kimia
(reagen) dan alat-alat pendukung kegiatan laboratorium
lingkungan serta pengujian air, tanah dan udara dengan
27 parameter uji
6. Rasio Ruang Terbuka Hijau Persatu Wilayah.
Pada tahun 2012 mentargetkan seluas 30% terealisir seluas
29,98%, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar
89,93% dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan
tahun 2011 yang terealisasi sebesar 20,77% berarti ada
peningkatan sebesar 6,21% di tahun 2012 dari tahun
sebelumnya, berarti sampai dengan tahun 2012 rasio ruang
terbuka hijau persatu wilayah telah terealisasi sebesar 26,98%
dari target di akhir RPJMD tahun 2015 sebesar sebanyak 40%.
RTH sesuai dengan RTRW direncanakan sampai dengan 20130
sebesar 30%, sementara tahun 2012 sebesar 26,98% sehingga
per tahun pertambahannya 0,156% (seluas 30,22 ha/th).
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini
adalah diberlakukan terhadap pengembang perumahan untuk
menyediakan ruang terbuka hijau publik sebanyak 30% dari
luasan yang dikembangkan.
Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program dan
1 Kegiatan. Program tersebut yaitu: Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan penggunaan
dan pemanfaatan ruang dan mengkoordinasikan pelaksanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
437
pembangunan infrastruktur kawasan sehingga ada keterpaduan
penggunaan dan pemanfaatan ruang dan infrastruktur kawasan.
51. Sasaran 51
Terkelolanya Sumberdaya Hutan
Tabel III.65 Evaluasi Pencapaian Sasaran 51
Pengukuran Kinerja
No. Indikator Kinerja Realisasi
2011 Target 2012
Realisasi 2012
Nilai Capaian
(%) Kategori
1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan
17 Kec. 17 Kec. 17 Kec. 100 Sangat Berhasil
Capaian Sasaran (Kategori Sangat Berhasil) = ( 1 x 92,5) /1 = 92,5 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 51 = 92,5
Pada sasaran 51 (lima puluh satu) terdiri dari 1 (satu)
indikator sasaran dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar
92,5 dengan kategori sangat berhasil. Selengkapnya nilai capaian
indikator sasaran pada sasaran 51 (lima puluh satu)sesuai hasil
pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 17 Kecamatan
terealisir 17 Kecamatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini
dengan kategori sangat berhasil. Jika dibanding dengan tahun
2011 realisasi pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan
dan lahan pada tahun 2011 juga sudah terealisir sebanyak 17
Kecamatan. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator
sasaran ini adalah sosialisasi ke masyarakat dan bimtek.
Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 4
kegiatan. Program tersebut yaitu Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
438
a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan
rehabilitasi hutan dan lahan (DAK Bidang Kehutanan).
Kegiatan ini dalam bentuk:
1) Pembuatan Hutan Rakyat di 13 Kelompok yang terdiri
dari:
Kelompok Tani Ngudi Mulyo, Putat, Selopamioro,
Imogiri (20 Ha)
Kelompok Tani Tani Makmur, Plencing, Wukirsari,
Imogiri (20 Ha)
Kelompok Tani Tepat Rejo, Jetis, Selopamioro, Imogiri
(15 Ha)
Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Cempluk, Mangunan,
Dlingo (25 Ha)
Kelompok Tani Ngudi Rahayu, Cempluk, Mangunan,
Dlingo (25 Ha)
Kelompok Tani Tani Maju, Semuten, Jatimulyo, Dlingo
(25 Ha)
Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Kenalan, Bangunjiwo,
Kasihan (20 Ha)
Kelompok Tani Sido Makmur, Kaligatuk, Srimulyo,
Piyungan (20 Ha)
Kelompok Tani Sumber Alam, Mrangi, Seloharjo,
Pundong (25 Ha)
Kelompok Tani Lestari Mulyo, Dadabong,
Sendangsari, Pajangan (15 Ha)
Kelompok Tani Handini Sari, Kaliurang, Argomulyo,
Sedayu (15 Ha)
Kelompok Tani Pasir Sari, Grogol X, Parangtritis,
Kretek (15 Ha)
Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Banyakan II, Sitimulyo,
Piyungan (20 Ha)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
439
2) Pembuatan hutan pantai di 2 kelompok meliputi :
Kelompok Tani Alam Raya, Grogol VII, Parangtritis,
Kretek (20 Ha)
Kelompok Tani Rukun Tani, Grogol VIII, Parangtritis,
Kretek (20 Ha)
3) Pembuatan gully plug di 3 kelompok meliputi :
Kelompok Tani Amrih Maju, Nglingseng, Muntuk,
Dlingo (2 Unit)
Kelompok Tani Sumber Waras, Soko, Seloharjo,
Pundong (2 Unit)
Kelompok Tani Rukun Santoso, Kedungrejo,
Wonolelo, Pleret (2 Unit)
4) Pembuatan Sumur Resapan di 5 kelompok meliputi :
Kelompok Tani Condong Raos, Kemloko, Srimartani,
Piyungan (6 Unit)
Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Karangkulon, Wukirsari,
Imogiri (5 Unit)
Kelompok Tani Ngudi Lestari, Lanteng II,
Selopamioro, Imogiri (6 Unit)
Kelompok Tani Sumber Rejo, Banyakan II, Sitimulyo,
Piyungan (6 Unit)
Kelompok Tani Mandiri, Ngemplaksari, Srimulyo,
Piyungan (5 Unit)
5) Pembuatan embung air di 2 kelompok meliputi :
Kelompok Tani Subur, Ngajaran, Sidomulyo,
Bambanglipuro (1 Unit)
Kelompok Tani Ngudi Rejo, Banyusumurup, Girirejo,
Imogiri (1 Unit)
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan
dan lahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
440
Bentuk dari kegiatan ini adalah mengikuti lomba penghijauan
dan konservasi alam sebagai berikut :
Lomba Kelompok Tani Hutan
Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional
Lomba untuk Penyuluh Kehutanan
3. Pengadaan bibit jati dan buah untuk anak SD.
Tabel III.66
Pengadaan Bibit Jati dan Buah untuk Anak SD
No
Kecamatan
(UPT Diknas Kec)
Jenis dan Volume Bibit (batang)
Jati Mangga Sawo Durian Jumlah
1 Kretek 2085 75 250 200 2610
2 Sanden 2340 75 250 200 2865
3 Srandakan 2150 75 250 200 2675
4 Pandak 4175 75 250 200 4700
5 Bambanglipuro 500 300 250 1050
6 Pundong 2625 75 250 200 3150
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, 2013
4. Pengadaan bibit penghijauan lingkungan
Pengadaan bibit untuk penghijauan lingkungan tahun 2012
sebanyak 6.678 batang yang terdiri dari beberapa jenis
tanaman antara lain : Bibit Glodogan Tiang, Bibit Mangga, Bibit
Rambutan, Bibit Klengkeng, Bibit Jati, Bibit Karet, Bibit Sengon,
Bibit Durian, Bibit Kepel, Bibit Nyamplung, Bibit Trembesi, Bibit
Ketapang, Bibit Keben, Bibit Tanjung, Bibit Jati APB, Bibit
Kenari, Bibit Cemara, Bibit Kaliandra, Bibit Sawo, Bibit Mahoni.
Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah
Mengukur kinerja dinas dalam pencegahan dan pengendalian
kerusakan hutan dan lahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
441
Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja sasaran beserta
simpulan rata-rata sesuai dengan “Metode rata-rata data kelompok”,
maka hasil penyimpulan sasaran untuk capaian masing-masing sasaran
dapat dijelaskan sasaran sebagai berikut :
Tabel III.67 Rekapitulasi Capaian Sasaran Tahun 2012
No Sasaran Capaian Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat Berhasil
Di atas 85
Berhasil
70 s.d. 85
Cukup Berhasil
55 s.d.70
Tidak Berhasil
< 55
1. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah dan Desa serta Lembaga Pemerintah Daerah
91,09
2 Meningkatnya Transparasi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi
89,5
3 Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
92,5
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
92,5
5 Penyingkatan Waktu Penyelesaian Ijin
27,5
6 Penyingkatan Waktu Penyelesaian Pengaduan
92,5
7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
92,5
8 Terciptanya Kepastian Hukum dan Ketertiban Masyarakat
85,01
9 Meningkatnya Pemahaman Prinsip-Prinsip Dasar Hukum dan HAM
68,73
10 Tersedianya Sarana Berupa Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Kepentingan Umum
27,5
11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
92,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
442
No Sasaran Capaian Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat Berhasil
Di atas 85
Berhasil
70 s.d. 85
Cukup Berhasil
55 s.d.70
Tidak Berhasil
< 55
12 Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat
92,5
13 Meningkatnya Desa Siaga Kategori Baik (Purnama dan Mandiri )
92,5
14 Meningkatnya Prosentase Rumah dan Lingkungan Sehat
92,5
15 Semua Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan
92,5
16 Meningkatnya Kualitas Pendidikan
86,26
17 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan
92,5
18 Meningkatnya Sekolah Berkualitas
92,5
19 Meningkatnya Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal
92,5
20 Meningkatnya Prestasi Pemuda Kabupaten Bantul Dibidang olah Raga secara Kuantitatif dan Kualitatif
92,5
21 Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olah Ragawan Professional.
92,5
22 Meningkatnya Kualitas Data Base dalam Format Digital di Semua Sektor.
92,5
23 Pengembangan Sistim Informasi yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
92,5
24 Tersedianya Informasi Melalui Meda Masa Tepat Guna
92,5
25 Meningkatnya Jumlah DBKS
92,5
26 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
92,5
27 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
85,27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
443
No Sasaran Capaian Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat Berhasil
Di atas 85
Berhasil
70 s.d. 85
Cukup Berhasil
55 s.d.70
Tidak Berhasil
< 55
Daerah
28 Mempermudah Akses dan Sarana Distribusi Pangan serta Akses Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian serta Perikanan dan Kelautan
81,93
29 Meningkatnya Produksi Bahan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Agropolitan.
82,88
30 Terkendalinya Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian
92,5
31 Meningkatnya Program Usaha Tani dan Aktifitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh
92,5
32 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain Pasar, Terminal, Jalan dan lain – lain
78,7
33 Meningkatnya unit-unit usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, inovasi produk, akses permodalan serta perluasan jangkauan pemasaran.
84,02
34 Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian.
92,5
35 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
92,5
36 Meningkatnya Jumlah Investasi Kepariwisataan
92,5
37 Berkembangnya Kawasan APY, Pantai Selatan
92,5
38 Meningkatnya Ketrampilan Pencari
92,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
444
No Sasaran Capaian Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat Berhasil
Di atas 85
Berhasil
70 s.d. 85
Cukup Berhasil
55 s.d.70
Tidak Berhasil
< 55
Kerja.
39 Meningkatnya Lapangan Pekerjaan
92,5
40 Meningkatnya Keamanan dan Perlindungan Tenaga Kerja
86,5
41 Terjaminnya Hak-hak Pekerja
92,5
42 Terciptanya Penempatan Transmigrasi.
77,5
43 Menyatukan Pemahaman Program PUG dan Perlindungan Anak di semua Lapisan Masyarakat, Organisasi Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan
92,5
44 Meningkatnya Partisipasi Kompetensi Ketrampilan Organisasi Pemerintah Masyarakat dan Individu.
92,5
45 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS/Tuna Sosial serta Tertanganinya Korban NAPZA dan Penduduk Usia Lanjut
92,5
46 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Masyarakat Miskin.
87,49
47 Meningkatnya Kualitas Keluarga
92,5
48 Mantapnya Penanggulangan Bencana
92,5
49 Mantapnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Publik
92,5
50 Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan SDA, Perlindungan Fungsi
92,5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
445
No Sasaran Capaian Kinerja
Skala Pengukuran Ordinal
Sangat Berhasil
Di atas 85
Berhasil
70 s.d. 85
Cukup Berhasil
55 s.d.70
Tidak Berhasil
< 55
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
51 Terkelolanya Sumberdaya hutan
92,5
Rata-rata capaian sasaran : 87,64
C. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta
diikuti dengan perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu
dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya
peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi
pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun
belanja.
Selain kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa
peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan
keuangan daerah, antara lain :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
446
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Darah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah
terakhir kalinya dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk
mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi
berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan,
perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik
utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan
yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan
penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas
dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan
daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya
komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga
tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat.
Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas
keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:
APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2012 untuk anggaran
pendapatan sebesar Rp.1.302.131.101.144,47 dan belanja sebesar
Rp1.345.680.130.604,54 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
447
Rp43.549.029.460,07 yang ditutup dengan pos pembiayaan yang
berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (Silpa). Sedangkan
realisasi APBD Kabupaten Bantul TA 2012 untuk pendapatan sebesar
Rp1.337.566.093.259,50, realisasi belanja Rp1.282.878.383.296,48
dan surplus pembiayaan Rp49.415.331.723,63 sehingga untuk Tahun
2012 terdapat Silpa Rp104.103.041.686,65.
Dari realisasi pendapatan sebesar Rp.1.337.566.093.259,50,
Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar
Rp.166.593.145.905,50 realisasi PAD ini melebihi target dari yang
direncanakan sebesar Rp.141.642.239.103,43 atau melebihi target
117,63%.
Untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan Kabupaten
Bantul dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki berupaya
menggali dana pembangunan dari berbagai sumber dari sektor jasa,
perdagangan, dan sektor sekunder lainnya.
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan
Negara.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
448
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi pajak daerah
kabupaten/kota. Dengan amanat undang-undang tersebut maka
kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul mulai 1 Januari tahun
2011 telah mulai melaksanakan pengelolaan BPHTB dan pajak
daerah lainnya serta retribusi daerah dan telah
diimplementasikan dalam regulasi daerah.
Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya
good governance dalam pengelolaan keuangan dan barang
daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab,
ditempuh dengan :
1) Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan
keuangan daerah;
2) Membentuk kerjasama dengan instansi terkait untuk
mengadakan pelatihan pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah (SIMDA Keuangan);
3) Mengikuti pelatihan dan workshop mengenai
perkembangan peraturan pengelolaan keuangan yang
dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga
keuangan lainnya;
4) Mengikutkan SDM magang di KPP Pratama dalam rangka
pengelolaan PBB P2;
5) Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari
Pemerintah agar prediksi penerimaan daerah yang masuk
ke dalam APBD makin realistis;
6) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak
Daerah yang terintegrasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
449
7) Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor
dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi
tanggung-jawabnya;
8) Mengupayakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Barang Daerah yang terintegrasi SIMDA
Keuangan dan SIMBADA;
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan
produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha
Daerah (BLUD). Terbentuknya BLUD ini diharapkan dapat
menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen
keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat.
b. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang
Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan
mengoptimalkan sumber pendapatan daerah untuk
meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan
memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih
banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan
yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu
daerah menuju ke tingkat kemampuan keuangan yang lebih
baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
450
fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu
dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal
dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah
yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Beberapa
strategi yang akan dilakukan untuk menutup terjadinya
kesenjangan fiskal :
3) Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi :
a) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama
ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance)
dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara
umum, proses ini meliputi :
Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi)
sistem perpajakan dan retribusi daerah;
Penyempurnaan landasan hukum serta law
enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi;
Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai
kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah
dan retribusi daerah;
Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemungutan pendapatan daerah;
Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit
satuan kerja terkait; dan
Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
b) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama
ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses
ini meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
451
Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi
pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak
BPHTB yang telah dilaksanakan pengelolaan mulai
Januari 2011 dan PBB P2 yang akan didaerahkan.
4) Meningkatkan kontribusi penerimaan dari BUMD melalui
upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang
dapat ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan
profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan
BUMD.
5) Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil
perpajakan melalui kerjasama pusat dan daerah dalam
menyerap basis pajak terkait.
6) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan
daerah dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan,
walaupun kontribusi PAD terhadap APBD saat ini masih rendah.
Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan
identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk
mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan
daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis
penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap
rata-rata total penerimaan.
Salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi
daerah adalah besarnya pendapatan daerah pada pos
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya PAD secara umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
452
menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada
masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu,
pencapaian target PAD merupakan faktor penting dalam menilai
laju pembangunan di daerah. Dalam rangka memacu roda
perekonomian masyarakat, Kabupaten Bantul menerapkan
kebijakan insentif dan disinsentif untuk obyek-obyek pungut
tertentu. Dari hal ini diharapkan akan mampu memberi
kontribusi terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.
Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun
2009 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel III.68
Perkembangan PAD Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012
Tahun Target PAD Realisasi PAD APBD Proporsi
2009 77.286.936.022,99 88.691.362.690,38 849.127.917.104,99 9,10%
2010 89.015.027.964,59 81.646.839.293,07 992.649.725.261,43 8,97%
2011 115.321.898.743,75 128.896.456.173,41 1.165.047.061.158,75 9,90%
2012 141.624.239.103,47 166.593.145.905,50 1.302.131.101.144,47 10,88%
Sumber : DPPKAD, 2013
Dari tabel tersebut di atas terlihat adanya peningkatan
realisasi PAD dan peningkatan proporsi pendapatan asli daerah
terhadap APBD. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah ini
diperoleh Rp.166.593.145.905,50 dari target
Rp.141.624.239.103,47 atau capaiannya hingga 117,63% serta
proporsi terhadap APBD mencapai 10,88%. Pendapatan Asli
Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dapat
digambarkan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
453
Tabel III.69
Target dan Realisasi PAD TA 2012
No PAD Target Realisasi Prosent
ase
141.624.239.103,47 166.593.145.905,50
1 Pajak Daerah 39.922.684.800,00 51.768.352.231,50 31,07
2 Retribusi Daerah 19.821.987.200,00 20.595.098.751,00 12,36
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
8.183.669.625,92 8.184.263.102,01 4,91
4 Lain-Lain PAD 73.695.897.477,55 86.045.431.820,99 51,65
Sumber : DPPKAD, 2013
Grafik III.1 Proporsi PAD Dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012
b. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan menjadi salah satu komponen yang
cukup penting bagi APBD Kabupaten Bantul. Dalam 4 (empat)
tahun terakhir dana perimbangan Kabupaten Bantul mendapat
alokasi dana sebagai berikut :
Pajak Daerah; 31,07
Retribusi Daerah; 12,36
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan;
4,91
Lain-Lain PAD; 51,65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
454
Tabel III.70
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Bantul
Tahun 2009-2012
Tahun Dana
Perimbangan r (%) APBD Proporsi
2009 668.488.989.539,37 849.127.917.104,99 78,73%
2010 688.676.566.702,00 2,93% 992.649.725.261,43 69,38%
2011 717.123.249.858,00 3,97% 1.165.047.061.158,75 61,55%
2012 885.352.411.354,00 19,00% 1.302.131.101.144,47 67,99%
Sumber : DPPKAD, 2013
Melihat alokasi selama dua tahun terakhir, Dana
Perimbangan untuk Kabupaten Bantul naik dari 2.93 % pada
periode 2009-2010 menjadi 3.97 % pada periode tahun 202010-
2011, namun pada tahun 2012 kenaikan dana perimbangan
19% dari tahun 2011. Ini menandakan bahwa ketergantungan
Kabupaten Bantul pada Pemerintah Pusat dan Propinsi
terhadap APBD Kabupaten Bantul cukup besar dalam
membiayai pembangunan Kabupaten Bantul. Adapun proporsi
sumber-sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel dan
gambar berikut :
Tabel III.71
Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012
Dana Perimbangan Target Realisasi Prosentase
878.391.333.111,00 885.352.411.354,00
1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
47.075.299.111,00 54.036.377.354,00 6,10
2 Dana Alokasi Umum 768.034.584.000,00 768.034.584.000,00 86,75
3 Dana Alokasi Khusus 63.281.450.000,00 63.281.450.000,00 7,15
Sumber : DPPKAD, 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
455
Grafik III.2
Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kabupaten
Bantul Tahun 2012
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain
Pendapatan yang sah yang terdiri atas penerimaan dari provinsi
dan penerimaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya Perkembangan
Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada
Tabel berikut :
Tabel III.72
Perkembangan Dana Lain-Lain Yang Sah Kabupaten Bantul Tahun
2009-2012
Sumber : DPPKAD, 2013
Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak; 6,1
Dana Alokasi Umum; 86,75
Dana Alokasi Khusus; 7,15
Tahun
Lain-lain Pendapatan yang
Sah r (%) APBD Proporsi
2009 124.969.436.200,00 849.127.917.104,99 14,72%
2010 216.553.236.368,00 42,29% 992.649.725.261,43 21,82%
2011 334.527.406.400,00 35,27% 1.165.047.061.158,75 28,71%
2012 285.620.536.000,00 -17,12% 1.302.131.101.144,47 21,93%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
456
Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode
tahun 2009-2012 pendapatan dari Dana Lain-Lain Yang Sah
mengalami fluktuatif, pada tahun 2009 sebesar Rp.
124.969.436.200 atau 14,72% dari APBD,- menjadi Rp.
285.620.536.000,- pada tahun 2012 atau 21,93% dari APBD,
Sedangkan komponen yang paling besar dalam pendapatan
dari Dana Lain-Lain Yang Sah berasal dari Tunjangan Profesi
Guru yang semakin tahun semakin meningkat. Adapun proporsi
sumbernya dapat dilihat pada table dan gambar berikut :
Tabel III.73
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2012
Lain-lain Pendapatan yang sah
Target Realisasi Prosentasi
282.115.528.930,00 285.620.536.000,00
1 Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00
0
2 Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya
57.631.810.000,00 64.463.325.000,00 22,57
3 Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya
13.764.027.930,00 15.437.520.000,00 5,40
4 Dana Penyesuaian & otonomi khusus
0
5 Tunjangan profesi guru 205.719.691.000,00 205.719.691.000,00 72,03
Sumber : DPPKAD, 2013
Grafik III.3 Proporsi Sumber Dana Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dalam
APBD Kabupaten Bantul Tahun 2012
Pendapatan Hibah; 0
Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda
lainya; 22,57 Bantuan Keuangan dr
Prop atau Pemda
lainnya; 5,4
Dana Penyesuaian
& otonomi khusus; 0
Tunjangan profesi guru;
72,03
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
457
3. Pengelolaan Belanja Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
peningkatan pelayanan publik pengaturan alokasi belanja
diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah
dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk
meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan
kepada masyarakat.
a. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan
prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran
yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan
fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai
potensi dan permaslahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi
pada tahun depan.
Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa belanja daerah
dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari :
1) Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak
terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang
terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga.
2) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
458
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang
didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang
terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal.
Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem
jaminan sosial. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang
direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang jelas untuk
setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1) Prioritas penggunaan dana perimbangan
a) Dana bagi hasil pajak: untuk mendanai perbaikan
lingkungan pemukiman di perkotaan dan perdesaan,
pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
b) Dana alokasi umum: untuk mendanai kebutuhan belanja
pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan
pelayanan dasar dan pelayanan umum.
c) Dana alokasi khusus: untuk mendanai kebutuhan fisik,
yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah
(antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan
lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
2) Kebijakan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak Terduga)
Dalam pengelolaan anggaran, belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
459
kegiatan terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas komponen
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga, dengan rincian kebijakan penggunaan sebagai
berikut :
a) Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan
tunjangan lainnya (gaji PNS) dan accres sebesar 2,5%,
kebutuhan kekurangan kenaikan tunjangan tenaga
kependidikan, adanya pengadaan CPNS baik dari
tenaga honorer maupun dari umum, dan gaji sekretaris
desa yang diangkat menjadi PNS; tambahan
penghasilan PNS sesuai dengan Peraturan Bupati;
penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan;
belanja DPRD yang dianggarkan untuk pembayaran
penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, termasuk
untuk pemberian jasa pengabdian bagi pimpinan dan
anggota DPRD; belanja gaji kepala daerah dan wakil
kepala daerah, termasuk belanja penunjang operasional
kepala daerah dan wakil kepala daerah; uang
perangsang PBB; kesejahteraan karyawan RSUD
Panembahan Senopati; gaji pamong desa Jagalan dan
Trimurti; dan belanja penunjang operasional pimpinan
DPRD;
b) Belanja bunga ditujukan untuk membayar bunga
pinjaman;
c) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi
hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau
pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah
lainnya;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
460
d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum
atau khusus, bantuan kepada desa untuk pemerataan
kemampuan keuangan; dan
e) Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang
sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan
bencana sosial serta mendesak untuk dilaksanakan.
3) Belanja langsung terdiri atas komponen belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, dan belanja modal
Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung
digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Belanja barang dan jasa digunakan untuk
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah.
Sedangkan belanja modal digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringannya, dan aset tetap
lainnya. Adapun strategi yang akan ditempuh dalam
pengelolaan belanja daerah yaitu :
a) Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi,
misi, dan sasaran RPJMD Tahun 2011-2015;
b) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan
analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur
kinerja, dan standar pelayanan minimal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
461
Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut,
pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada
memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan
pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta
kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak
langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk
meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu
wujud reformasi birokrasi. Namun dengan adanya prediksi
kenaikan gaji pegawai sebesar 5% setiap tahun maka hal ini
akan mempengaruhi pula prediksi kenaikan belanja tidak
langsung. Secara umum kebijakan belanja daerah harus
diarahkan berdasarkan prinsi-prinsip sebagai berikut :
a) Efisiensi dan efektivitas anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik
mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada
masyarakat yang harapan selanjutnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan
dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan
kepentingan masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan
efektivitas anggaran diharapkan mempertimbangkan
analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur
kinerja, dan standar pelayanan minimal.
b) Ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas
Penggunaan anggaran tahun 2011-2015 diprioritaskan
untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pelayanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
462
publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan
masyarakat serta pembangunan sektor-sektor yang
memiliki daya dukung tinggi pada pertumbuhan ekonomi
daerah.
c) Target pencapaian kinerja program
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur
dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi
masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas
pokok, fungsi dan peran.
b. Target dan Realisasi Belanja
Sejak Tahun 2009 sampai tahun 2012 proporsi Belanja
Tidak Langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan
Belanja Langsung. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak
Langsung terdapat pos belanja pegawai untuk gaji perangkat
daerah dan tunjangan sertifikasi guru yang merupakan belanja
yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.74
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2009-2012
Tahun Belanja tidak
Langsung r (%) Belanja Langsung Proporsi
2009 634.893.132.281,00 70,25 268.873.868.148,00 29,75
2010 725.494.255.717,49 71,66 286.872.331.518,00 28,34
2011 817.126.901.965,97 70,94 334.759.050.362,00 29,06
2012 885.972.980.787,48 69,06 396.907.256.009,00 30,94
Sumber : DPPKAD, 2013
Adapun Proporsi Belanja Tidak Langsung dengan
Belanja Langsung dalam APBD KabupatenBantul Tahun 2009-
2012 dapat dilihat pada table gambar berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
463
Grafik III.4
Proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung
(BL) dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2010
Jika dilihat dari komposisinya, untuk Tahun anggaran
2012 belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar
69,06% dari realisasi belanja daerah Kabupaten Bantul di tahun
2012 dan sisanya sebesar 30,94% disumbangkan oleh belanja
langsung. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing
Belanja untuk Tahun Anggaran 2012, dapat diuraikan sebagai
berikut :
Tabel III.75
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
(Sebelum diaudit oleh BPK-RI)
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
I Belanja Tidak Langsung
921.663.602.128,54 885.971.127.287,48 35.692.474.841,06
a. Belanja Pegawai 842.912.215.299,00 818.671.801.730,00 24.240.413.569,00
b. Belanja Bunga 120.145.200,00 37.873.282,48 82.271.917,52
c. Belanja Subsidi - - -
0 20 40 60 80 100
2009
2010
2011
2012
70,25
71,66
70,94
69,06
29,75
28,34
29,06
30,94
Belanja tidak Langsung Belanja Langsung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
464
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Bertambah/ (Berkurang)
d. Belanja Hibah 15.348.373.200,00 14.952.495.000,00 395.878.200,00
e. Belanja Bantuan Sosial 10.525.137.912,00 6.895.326.112,00 3.629.811.800,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota/Desa
1.949.182.600,00 1.949.182.600,00 -
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota/ Desa dan Partai Politik
43.970.671.500,00 43.254.230.563,00 716.440.937,00
h. Belanja Tidak Terduga 6.837.876.417,54 210.218.000,00 6.627.658.417,54
II Belanja Langsung 424.016.528.476,00 396.907.256.009,00 27.109.272.467,00
a. Belanja Pegawai 80.793.157.457,00 75.488.327.565,00 5.304.829.892,00
b. Belanja Barang & Jasa 193.258.493.536,00 181.312.175.634,00 11.946.317.902,00
c. Belanja Modal 149.964.877.483,00 140.106.752.810,00 9.858.124.673,00
Belanja Daerah 1.345.680.130.604,54 1.282.878.383.296,48 62.801.747.308,06
Sumber : DPPKAD, 2013
c. Kondisi Pembiayaan
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang
bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan
belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.76
Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bantul
Tahun 2009-2012
Tahun Penerimaan r (%) Pengeluaran r (%)
2009 84.776.365.285,09 2.115.230.676,26
2010 61.043.922.609,57 -38,88 446.230.676,26 -374,02
2011 35.107.747.060,00 -73,88 4.115.230.676,26 89,16
2012 62.686.562.399,89 43,99 13.271.230.676,26 68,99
Sumber : DPPKAD, 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
465
Selama tahun 2009-2012 Kabupaten Bantul mengalami
defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang didapat
dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih anggaran tahun lalu.
Pertumbuhan tahun 2010 untuk penerimaan daerah dalam
pembiayaan sebesar -38.88%, sedangkan pengeluaran daerah
dalam pembiayaan tahun 2010 sebesar -374,02 %. Adapun
untuk target dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012
sebagai berikut :
Tabel III.77
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bantul
Tahun 2012
No Uraian Target Realisasi Selisih
PENERIMAAN DAERAH 62.216.920.839,07 62.686.562.399,89 469.641.560,82
1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu 59.653.676.489,07 59.581.049.143,07 (72.627.346,00)
2 Transfer ke Dana Cadangan - - -
2 Penerimaan Piutang Daerah 2.563.244.350,00 3.105.513.256,82 542.268.906,82
3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi - - -
4 Penjualan aset daerah yg dipisahkan
- - -
-
PENGELUARAN DAERAH 18.667.891.379,00 13.271.230.676,26 (5.396.660.702,74)
1 Transfer Dana Cadangan - - -
2 Penyertaan Modal 18.552.660.379,00 13.156.000.000,00 (5.396.660.379,00)
3 Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo
115.231.000,00 115.230.676,26 (323,74)
4 Pemberian Pinjaman Daerah - - -
SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN
43.549.029.460,07 49.415.331.723,63 5.866.302.263,56
Sumber : DPPKAD, 2013
4. Permasalahan dan Solusi Keuangan Daerah
a. Pengelolaan Pendapatan Daerah
Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha belum
sesuai dengan harapan, walaupun secara bertahap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
AKUNTABILITAS KINERJA
466
pertumbuhan ekonomi ada peningkatan namun belum secara
signifikan meningkatkan pendapatan daerah.
Solusi Permasalahan Pendapatan Daerah
Penggalian sumber pendapatan baru dan potensi daerah
yang dimungkinkan oleh undang-undang;
Peningkatan pola kerjasama dan kemitraan swasta dan
masyarakat yang saling menguntungkan;
Penetapan target penerimaan pendapatan asli daerah
berdasarkan perhitungan-perhitungan potensi riil yang
berkembang di masyarakat dengan berbagai pendekatan
dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi
masyarakat;
Memberdayakan dan meningkatkan peran perusahaan
daerah agar lebih profesional.
b. Belanja Daerah
Permasalahan Belanja Daerah
Mengingat keterbatasan jumlah anggaran, dalam tahun
anggaran 2010 masih belum mampu membiayai secara
menyeluruh program/kegiatan yang diharapkan.
Solusi Permasalahan Belanja Daerah
Solusi yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan
program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen-dokumen
perencanaan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA dan PPAS) dan yang
berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
467
BAB IV.
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012yang merupakan tindak lanjut
dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.Berdasarkan analisis pengukuran kinerja sasaran, nilai
capaian sasaran dari 51 sasaran diperoleh rata-rata sasaran sebesar
87,64 dengan kategori Sangat Berhasil.
Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsidi Pemerintah Kabupaten Bantul sudah terlaksana dengan baik
dalam artian keseluruhan program–program yang mendukung
tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisir dengan baik sesuai
dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Namun demikian ada beberapa indikator sasaran
yang perlu menjadikan perhatian dan diharapkan di tahun mendatang
akan lebih dioptimalkan kinerjanya dikarenakan ditemui
kendala/hambatan. Dalam pelaporan LAKIP Kabupaten Bantul Tahun
2012 disamping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Dalam rangka untuk memberikan layanan imunisasi lengkap kepada
seluruh bayi di Kabupaten Bantul target di 75 desa secara
keseluruhan dapat terlaksana sesuai target di 75 desa atau tercapai
sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang
mendukung keberhasilan ini karena kesadaran masyarakat sudah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
468
tinggi pentingnya imunisasi bayi dan adanya kemitraan dengan
institusi pelayanan kesehatan negeri dan swasta.
2. Cakupan Balita Gizi buruk yang Mendapat Perawatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 100% terealisir 100%, maka
nilai capaian ini dengan kategori sangat berhasil. Data tersebut dari
jumlah bayi yang mendapat perawatan gizi buruk dari target sebanyak
80 balita terealisir sebanyak 80 balita. Faktor yang mendukung
keberhasilan ini karena adanya komitmen petugas tinggi, survelians
gizi sudah berjalan baik dalam menangani kasus gizi buruk serta
dukungan anggaran sehingga balita gizi buruk mendapatkan makanan
tambahan dan dirawat jalan/inap.
3. Angka Kematian Bayi (AKB).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 9/1.000 KH, terealisir
8,,47/1.000 KH, maka nilai capaian ini sebesar 105,88% dengan
kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan ini
karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mengenai tanda
awal dan cara mencegah dengan memanfaatkan pemeriksaan di
Posyandu.
4. Angka Kematian Ibu (AKI).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90/100.000 KH terealisir
52,2/100.000 KH, atau tercapai sebesar 142% dengan kategori sangat
berhasil. Angka kematian ibu realisasinya melebihi target, disebabkan
adanya peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda
bahaya dan cara mencegah selama kehamilan, bersalin dan nifas ,
perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan
tepat dalam kegawat daruratan.
5. Angka Kesakitan DBD.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 53/1.000 penduduk, terealisir
29,8/1.000 penduduk atau tercapai sebesar 143,77% dengan kategori
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
469
sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan indikator
sasaran ini adalah KIE kepada masyarakat.
6. Penemuan Kasus TB.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 60%, terealisir 51,02% atau
tercapai sebesar 85,03% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi
tidak tercapai 100% dikarenakan masyarakat merasa malu jika
diketahui bahwa dirinya menderita TB. Upaya yang dilakukan adalah
memberikan KIE kepada masyarakat
7. Penyembuhan Kasus TBC.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 87%, terealisir 86,12%, atau
tercapai 98,98% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang
mendukung keberhasilan ini antara lain adanya komitmen dari tenaga
kesehatan, komitmen penderita untuk taat minum obat dan komitmen
keluarga sebagai pendamping minum obat.
8. Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 55% terealisir 62,08% atau
tercapai 112,87 dengan kategori sangat berhasil.Faktor yang
mendukung keberhasilan ini karena kuota dari APBN, APBD Propinsi
besar.
9. Angka Melek Huruf.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 90,34% terealisir 97,50%atau
tercapai sebesar 107,92% dengan kategori sangat berhasil.Faktor
yang mendukung keberhasilan ini karena adanya komitmen dari
Pemerintah Kabupaten Bantul untuk pemberantasan buta huruf.
10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 94,75% terealsir sebesar
80,87% atau tercapai sebesar 85,35% dengan kategori sangat
berhasil. APM SD/MI tidak tercapai 100% dikarenakan kurangnya
minat sekolah di Bantul khususnya pada Kecamatan pinggiran yang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
470
berbatasan dengan Kabupaten/Kota.Upaya yang dlakukan terhadap
permasalahan ini adalah dengan memberi motivasi dan subsidi
pendidikan.
11. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 81,5% terealisir sebesar
67,02% atau tercapai sebesar 82,23% dengan kategori berhasil. APM
SMP/MTs tidak tercapai 100% dikarenakan tidak semua orang tua
siswa menyekolahkan anaknya di Bantul dan anak punya keinginan
untuk bekerja.Upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini adalah
dengan melaksanakan sosialisasi melalui mass media dan
mengadakan sekolah terbuka/Paket B.
12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 65% terealsr 51,57% atau
tercapai sebesar 79,34% dengan kategori berhasil.APM SMA/SMK
tidak tercapai 100% dikarenakan masih ada warga Bantul yang
memilih sekolah di luar Bantul. Upaya yang dilakukan adalah dengan
melaksanakan sosialisasi pendidikan bahwa pendidikan di Bantul
sudah berkualitas.
13. Tingkat Kelulusan SD/MI.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 99,99% terealsir 100% atau
tercapai 100,01% dengan kategori sangat berhasil.
14. Tingkat kelulusan SMP/MTs.
Pada Tahun 2012 mentargtekan sebesar 96,50% terealisir sebesar
99,66%, atau tercapai sebesar 103,28% dengan kategori sangat
berhasil
15. Tingkat Kelulusan SMA/SMK.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 98% terealisir sebesar
99,75% atau tercapai sebesar 101,78% dengan kategori sangat
berhasil.Faktor yang mendukung keberhasilan tingkat kelulusan SD/MI,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
471
SMP/MTs. dan SMA/SMK di atas karena mutu pendidikan di Bantul
yang berkualitas
16. Pertumbuhan Investasi PMA.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.555.205.911.284,00
terealisir sebesar Rp.193.628.931.772,00, atau hanya tercapai sebesar
34,87% dengan kategori tidak berhasil. Faktor yang menghambat
keberhasilan ini karena banyaknya PMA yang meninggalkan Bantul
dan belum adanya pendataan ulang investasi. Upaya yang dilakukan
terhadap permasalahan tersebut adalah penciptaan situasi yang
kondusif dan pendataan ulang rasionalisasi investasi.
17. Pertumbuhan Investasi PMDN.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar Rp.180.445.600.020,00
terealisir sebesar Rp.246.782.863.739,00, atau tercapai sebesar
136,76% dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung
keberhasilan investasi PMDN di Kabupaten Bantul antara lain
kemudahan perijinan, Iklim investor yang kondusif, serta terjalinnya
kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
18. Inflasi.
Pada Tahun 2012 mentargetkan Inflasi sebesar 4,85% terealisir 4,13%
atau tercapai sebesar 111,13% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan ini karena tingkat harga barang
dan jasa di tingkat konsumen terkendali dan stabil.
19. Pertumbuhan PDRB (Ekonomi) (Pertumbuhan Domestik Regional
Bruto).
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 5,42% terealisir sebesar 5,3%
atau tercapai sebesar 97,99% dengan kategori sangat berhasil.Faktor
yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini karena semua
lapangan usaha pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan positif
dengan andil terbesar pada sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
472
20. Membaiknya Indek Gini.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 0,2505% terealisir 0,2351%
atau tercapai sebesar 106,15% dengan kategori sangat berhasil.
Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah
karena pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang menyerap
tenaga kerja banyak dan berpendapatan rendah seperti perdagangan,
industri pengolahan dan jasa.
21. Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 1.570.916 orang terealisir
sebanyak 2.340.081 orang atau tercapai sebesar 148,96% dengan
kategori sangat berhasil.
22. Meningkatnya Kunjungan Wisata Mancanegara.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 15.868 orang terealisir
sebanyak 16.497orang atau tercapai sebesar 103,96% dengan
kategori sangat berhasil. Faktor yang mendukung keberhasilan
peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul di atas antara
lain peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan daya tarik
destinasi wisata, pengembangan kawasan-kawasan wisata baru
sebagai alternatif tujuan wisatawan, serta ekstensifikasi promosi
pariwisata melalui media massa dan pengembangan kerjasama
dengan berbagai pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata
23. Tingkat kemiskinan turun.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 12% terealisir 14,82%, atau
tercapai sebesar 76,5% dengan kategori berhasil. Nilai capaian ini
diperoleh dari jumlah KK miskin tahun 2012 sebanyak 40.321 KK
sedang pada tahun 2011 KK miskin sebanyak 258.294 KK, sehingga
hanya terjadi penurunan sebanyak 230 KK (0,57%)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
473
24. Prosentase yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja.
Pada tahun 2012 mentargetkan sebesar 93% terealisir sebesar 94,7%
atau tercapai 101,28% dengan kategori sangat berhasil. Nilai capaian
ini diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 431.959
orang dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak
530.068 orang. Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah
adanya perhatian yang tinggi terhadap pengurangan pengangguran
dengan berbagai macam program/kegiatan.
Dengan disusunnya LAKIP diharapkan dapat memacu untuk
terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi kinerja instansi
pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik
bersih dan produktivitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
474
LAMPIRAN I
PRESTASI DAN PENGHARGAAN
DALAM URUSAN WAJIB
A. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pendidikan
Prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam urusan
Pendidikan selama tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel V.1.
Tabel IV.1
Daftar Prestasi dalam Urusan Pendidikan tahun 2012
No. Bidang Tingkat Nama Prestasi
A. SD
1 Atletik (Kanga,
s Escape)
Nasional Juara II Nasional atas nama Bayu Hermawan Nugroho dari SD N Baturetno, Banguntapan
Juara II Nasional atas nama Muhammad Dedy Susanto dari SD 1 Bantul
Juara II Nasional atas nama Larasati Azizah Suryarini dari SD Baturetno
2 Dokter Kecil Propinsi Juara 1 Provinsi atas nama Rahmandha Desti Wulansari dari SD N Gunturan Pandak
Juara 1 Provinsi atas nama Nuridha Ajeng Dinira dari SD N 1 Bantul
Juara 1 Provinsi atas nama Tyas Nur Aisyah dari SD N Pelem, Dlingo
3 Kreatifitas
Anyam
Propinsi Juara 1 Provinsi atas nama Rizki Dantik Amilia dari SD Tangkil, Pundong
4 Olimpiade
MIPA SD
Propinsi Juara I Provinsi atas nama Fathan Anata Nur dari SD Unggulan Aisyiyah
5 Senam (Artistik
Putra)
Propinsi Juara I Provinsi atas nama Bayu Nur Seto dari SD N Kaligondang
6 Senam (Artistik
Putri)
Propinsi Juara I Provinsi atas nama Sri Lestari dari SD N Tulasan
7 Volly Mini
(Putri) (TIM)
Propinsi Juara I Provinsi atas nama Natha Niela Tiara Dewi, Nigita Apriliana, Anindita Tiara Dewi, Misdellala Wulandari, Rona Herjulia Rusdi dari SD 2 Parangtritis
8 Pencak Silat Propinsi Juara I Provinsi atas nama Naufal Aditya Rahman dari SD Budi Mulia Dua
Juara I Provinsi atas nama Naylia Yumma dari SD N 1 Padokan
9 Catur (Standar
Putra)
Propinsi Juara I Provinsi atas nama Hikam Yanuar Pradana dari SD N Bantul Timur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
475
No. Bidang Tingkat Nama Prestasi
10 Tenis Meja
(Putra)
Propinsi Juara II Provinsi atas nama Isnaini Prasetyo dari SD N 3 Bantul
11 Sepak Bola Propinsi Juara II Provinsi atas nama Dwi Andika Putra dari SD N Winongo
12 Senam (Ritmik
Putri )
Propinsi Juara II Provinsi atas nama Gita Pratiwi dari SD N Bantul Timur
13 Sepak Takraw
(Putra)
Propinsi Juara II Provinsi atas nama Sulistiyo dari SD N Bondalem
14 Catur (Standar
Putri)
Propinsi Juara II Provinsi atas nama Felicia Adventa Andjani Susilo dari SD Kans. Bantul
15 Bulu Tangkis
(Tunggal Putra)
Propinsi Juara II Provinsi atas nama Muhammad Nur Faishal dari SD 1 Bantul
16 Cabang
Renang
Propinsi Juara II Propinsi atas nama Muhammad Ardis
Susatyo dari SD Budi Mulia 2 Sedayu
17 Atletik (Kanga,
s Escape)
Propinsi Juara III Provinsi atas nama Maria Novelita Dewi dari SD Kanisius Manding Bantul
B. SMP
1 FLS2N Nasional Juara II Tingkat Nasional Lomba Cabang Tartil Baca Al Qur‟an FLS2N 2012 di Mataram, An Widdat „Ulya, Siswa SMP 1 Pleret
2 UN Propinsi Juara I Provinsi, memperoleh rangking 1 nilai UN Tingkat Provinsi DIY atas nama Budi Susilowati
3 FLS2N Propinsi Juara I Provinsi, Kreativitas Seni tari, An. Mutiara Dian Purnaningsih; Anisa Hanum Pangesti; Fitri Maghfiroh; Dwi Agustina; Repsi Selviana Rufli dari SMP 1 KasihanDhimas Rifai A., dari SMP 1 Bantul;
Juara I Provinsi, Cipta Puisi, An. Resmadian Fathi Shafarizki, dari SMP 1 Bantul.
Juara I Provinsi, Desain Motif Btik, An. Layli Noor Ifadhoh, dari SMP 1 Bantul.
Juara II Provinsi, Baca Al Qur‟an Putri, An. Widdat „Ulya dari SMP 1 Pleret
4 O2SN Propinsi Juara I Provinsi, Bola Voli Putra, An. Krismilia Jananta; Rizal Ardiansyah; dari SMP 2 Kretek; Noby Bantara, dari SMP N 1 Sanden.
Juara I Provinsi, Karate Putri, An. Ramadhan Setya Wibawa; dari SMP 1 Banguntapan;
Juara I Provinsi, Bulutangkis Putri, An. Wara Rizki; dari SMP 1Piyungan;
Juara I Provinsi, Biologi, An. Muhammad Farhan, dari SMP Kesatuan Bangsa; An. Diannovi Islamiati dari SMP 1 Bantul.
Juara I Provinsi, IPS, An. Nony Nurhasith, dari SMP 1 Bantul.
Juara I Provinsi, Fisika, An. Muhammad Ghazian Rasis. R dari SMP 1 Bantul dan An. Himmawati Qonita Yunus dari SMP 1 Sanden
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
476
No. Bidang Tingkat Nama Prestasi
C. Guru dan
Pengawas
1 UNY AWARD Nasional Juara II UNY AWARD 2012, An Trismi Haryatining, Guru SMP 1 Pleret
2 Lomba
Pengawas
Berprestasi
Nasional Juara III Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Propinsi Lomba Pengawas Berprestasi Jenjang SD, An. Dra. Suprihatin.
Juara X Tingkat Nasional dan Juara I Tingkat Propinsi Lomba Pengawas Berpretasi Jenjang SMP, An. Drs. Kuwatana, MPd.
3 Lomba Guru
Berprestasi
Propinsi Juara II Tingkat Propinsi Lomba Guru Berprestasi Jenjang SD, An. Istiani Nur Hasanah, SPd dari Guru SD 1 Bantul.
Juara II Tingkat Propinsi Lomba Guru Berprestasi Jenjang SMP, An. Windarti, SPd dari Guru SMP N 1 Bantul.
Sumber: Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Januari 2013
B. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kesehatan
Beberapa penghargaan dalam urusan Kesehatan yang diraih
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 dapat dilihat
pada Tabel V.2.
Tabel IV.2
Prestasi dalam Urusan Kesehatan
No. Tingkat Jenis
Penghargaan Jenis Prestasi
1 Penghargaan Tingkat Provinsi DIY
a. Tenaga Kesehatan Teladan - Juara II, doktergigi teladan - Juara II, paramedis teladan
b. Juara I, Pelaksana Terbaik Posyandu dalam Hari Kesatuan Gerak PKK diraih Dusun Sanden
c. Lomba Sekolah Sehat : - Juara I, SD Tamanan - Juara I, SMPN I Bantul - Juara I, SMAN I Banguntapan
d. Akreditasi Puskesmas dengan 3 Indikator penilaian: Pelayanan Kesehatan Dasar, KIA, dan Manajemen
e. Rintisan Kabupaten Percontohan ASI Eksklusif
f. Juara I, pelaksanaan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu), diraih Desa Tamanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
477
No. Tingkat Jenis
Penghargaan Jenis Prestasi
g. RSUD Panembahan Senopati Juara II RSSIB pada tahun 2012
2 Penghargaan Tk Nasional
k. Lencana Satya Bhakti Utama, untuk kepedulian terhadap penyakit TB
l. RSUD Panembahan Senopati lulus akreditasi tipe B pendidikan dan 12 pelayanan
Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, 2012
C. Prestasi/Penghargaan dalam Urusan Kepemudaan dan
Olah Raga
Prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Bantul dalam urusan
Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2012 disajikan pada Tabel
V.3.
Tabel IV.3
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pora
No. Uraian Program Kegiatan Prestasi/Penghargaan
1 Atlet berprestasi TK. Internasional, Nasiona
Pembinaan dan pemasyarakatan OR
Penyelenggaraan kompetisi OR
Atlet Tenis lapangan, CaturPanahan, Atletik dan sepak bola
4 Dalam rangka untuk menyiapakan pasukan pengibar bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI baik pelaksanaan di Kabupatgen, DIY dan Nasional
Peningkatan peran serta kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Kegiatan ini dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan pembentukan PASKIBRAKA
Kab, Bantul mengirimkan
8 Paskibraka ke DIY yaitu :
1. Axel Rizky Herdana
2. Fajar Rahmanto
3. Fitraramadhanu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
478
No. Uraian Program Kegiatan Prestasi/Penghargaan
4. Fanji Acfa Amara
5. Anindya Mareta
6. Anisa Asri Aprilia
7. Gracia Oktavia
8. Wahyu Reni Perwitasari
5 Pelaksanaan atau rekruitmen, seleksi pemilihan pemuda pelopor tk. Kab DIY dan Nasional
Peningkatan peran Pemuda
Pemb. Pemuda pelopor keamanan
Kegiatan Pemuda pelopor dan wirausaha diselenggarakan oleh Kemenegpora dan BPO DIY, Kab. Bantul mengririmkan, Dedy Prasetiawan Bid. Wirausaha dan Umi Kasanah Bid. Pendidikan. Dan mendapat juara Nasional II yaitu Dedy Setiawan
7 Pelaksanaan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang diikuti oleh pelajar umum se Kabupaten Bantul dan pemenangnya mewakili Kab. untuk maju ke Tk. DIY.
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda
Kegiatan ini dalam bentuk kompetisi MTQ pelajar umum se Kab. Bantul akan diperoleh Kafilah pelajar untuk kompetiisi di TK. DIY, Kabupaten Bantul juara umum II
Sumber: Kantor Pora, 2013
D. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Penghargaan dalam urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun
2012 dapat dilihat pada Tabel V.4.
Tabel IV.4
Prestasi/Penghargaan Koperasi di Kabupaten Bantul Tahun 2012
No Nama Penerima
Penghargaan Jenis Penghargaan Tahun
1 Hj. Sri Suryawidati Satya Lencana Pembangunan di Bidang Koperasi
2012
2 KSU. BMT Artha Amanah
- Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Simpan Pinjam)
- Koperasi Berprestasi Tk. Nasional
2012
3 Koperasi Taksi Setia Kawan
- Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Jasa)
- Koperasi berprestasi TK. Nasional
2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
479
No Nama Penerima
Penghargaan Jenis Penghargaan Tahun
4 KPRI KGD Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Konsumen)
2012
5 KOPKAR Sejahtera (PT Samitex)
Juara I Tk. Propinsi (Koperasi Produsen)
2012
6 SMAN 1 Bantul - Juara I. Tk. Propinsi (Lomba Tangkas terampil SMA se-DIY)
- Juara II Tk. Nasional
2012
7 SMPN 1 Bantul Juara II Tk Propinsi (Lomba Tangkas terampil SLTP se-DIY)
2012
8 KOPMA UPY Juara III Tk. Prop. (Lomba Tangkas terampil KOPMA se DIY)
2012
Sumber: Dinas Perindagkop, tahun 2013
E. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Ketahanan
Pangan
Pada tahun 2012 Kabupaten Bantul telah mendapatkan
prestasi dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh petani dan
penyuluh, disajikan pada Tabel V.5.
Tabel IV.5
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Ketahanan Pangan
No. Nama Kejuaraan Peringkat Keterangan
1 UP-FMA Desa Sidomulyo, Bambanglipuro
UP-FMA Berprestasi I Tingkat nasional
2 Kurnia Dwi Lestari, SP, Sidomulyo, Bambanglipuro
Penyuluh Swadaya Berprestasi
I Tingkat Nasional
3 Rubikem , Terong, Dlingo PKA Wana Lestari Th. 2012 Kategori : Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
I Tingkat Nasional
4 Edy Priyatno, STP
PKA Wana Lestari Th. 2012 Kategori : Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL)
Harapan I
Tingkat Nasional
5 Nurwatoni, Lurah desa Karang Talun
Adhikarya Pangan Nusantara Tk. Pembina
I Nasional dan Propinsi
6 Kelompok Lembaga Keuangan Desa (LKD) Sri Katon, Desa Mandiri Pangan Srihardono, Kec. Pundong
Adhikarya Pangan Nusantara, pelaku pembangunan ketahanan pangan
I Nasional dan Propinsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
480
Sumber: Dipertahut, 2013
F. Prestasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Berikut ini disampaikan beberapa prestasi yang diperoleh
terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Anugerah Parahita Ekapraya Nasional Kategori Madya
b. Juara 2 Lomba P2WKSS tingkat DIY
c. Juara Harapan 3 Lomba KSI tingkat DIY.
G. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Sosial
Pada tahun 2012 dalam urusan Sosial, Kabupaten Bantul telah
berhasil memfasilitasi mitra kerja dan lembaga sosial sehingga
mendapatkan prestasi sebagai berikut:
a. Orsos LPPM Bina Insan Mandiri Juara I Tk.Propinsi
b. Karang Taruna Jaya Kusuma,Juara Tk I Propinsi ( Evaluasi
Karang Taruna Berprestasi)
c. PA. Amanah, Juara I Tk. Propinsi
d. PSM Berprestasi Juara I Tk. Propinsi atas nama Sarjuni,
Bawuran, Pleret
e. Karang Taruna Jaya Kusuma, Desa Singosaren, Banguntapan
Juara I Tk. Nasional
f. Orsos Panti Asuhan Amanah , Trimulyo, Jetis , Juara Harapan I
Tk. Nasional
g. DBKS Desa Singosaren , Banguntapan Juara II Tk. Propinsi
7 Lumbung Lestari Boga, Desa Munthuk, Kec. Dlingo
Penghargaan Ketahanan Pangan – Lumbung
I Propinsi
8 BPP Kecamatan Pandak BPP Kecamatan Pandak II Propinsi
9 Gapoktan "Ngumar", Triwidadi, Pajangan
Gapoktan berprestasi II Propinsi
10 Ir. Lestari, Klangon, Argosari, Sedayu
Gapoktan Berprestasi II Propinsi
11 Nur Biantoro, SP BPP Kecamatan Sewon
THL-TBPP Teladan III Propinsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
481
h. MTQ Juara Umum Tk. Propinsi
i. Pondik Pesantren berwawasan lingkungan atas nama PP Al-
Furqon , Bongoskenti , Sanden Juara I Tk. Propinsi
j. SMA N 1 Jetis Juara III Tingkat Propinsi Lomba Sekolah Bersih
Narkoba
k. Pengelola PKH dari 6 kategori yang dilombakan semua masuk
nominasi
l. KUBE Sejahtera 10 Projotamansari 121 , Bangunjiwo , Kasihan
Juara I Tingkat Propinsi dan maju ke tingkat Nasional
m. Pendamping KUBE Desa Karangtengah , Imogiri atas nama
Sutardi Juara I Tingkat Propinsi dan maju ke Tingkat Nasional
H. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kebudayaan
Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
urusan Kebudayaan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.6.
Tabel IV.6
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kebudayaan
No. Nama Kegiatan Prestasi
1 Festival Musik Remaja (Gelar Seni Pertunjukan : Sayuk) Juara Umum Tingkat
Nasional
2 Festival Tari Nusantara (Satrio Selarong) Juara Umum Nasional
3 Festival Bentara Upacara Adat Juara I Tingkat Propinsi
4 Festival Sendratari Juara IV Tingkat Propinsi
5 Festival Kethoprak Juara III Tingkat Propinsi
6 Festival Dalang Anak Juara II Tingkat Propinsi
7 Festival Dalang Remaja Juara Harapan Tingkat
Propinsi
8 Festival Langen Carito Juara II Tingkat Propinsi
9 Festival Kethoprak Remaja Juara II Tingkat Propinsi
10 Festival Jathilan Juara I Tingkat Propinsi
11 Festival Reog Juara IV Tingkat Propinsi
Sumber : Disbudpar 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
482
I. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perpustakaan
Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
urusan Perpustakaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
1. Juara II Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Propinsi DIY
2. Juara Harapan I dan II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Prop.
DIY
J. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kelautan dan
Perikanan
Pada tahun 2012 ini, tidak ada kegiatan kejuaraan/lomba yang
diadakan baik oleh kabupaten, Propinsi, maupun Pusat. Namun
demikian, beberapa pencapaian keberhasilan pada tahun 2012
urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:
1. Mengantarkan lima kelompok pembdidaya ikan memperoleh
sertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).
2. Mampu memacu semangat para pembudidaya ikan sehingga tetap
konsisten dan terus mengembangkan usahannya melalui bantuan-
bantuan baik sarana prasarana maupun permodaan.
3. Meningkatkan kemampuan kelompok pembudidaya ikan baik teknis
dan manajemen melalui pelatihan teknis dan manajemen budidaya
ikan
4. Bertambahnya armada penangkapan ikan yang berbobot 30 GT
menjadi 3 (tiga) buah.
5. Terbentuknya KUB Inka Bantul II dan KUB Inka Bantul IV yang
menerima bantuan kapal 30 GT sebagai bentuk alih teknologi
penangkapan ikan dari nelayan PMT ke nelayan kapal.
6. Beroperasinya kapal 30 GT (Inka Mina 165) yang dikelola KUB
Bantul Purse Seine I dan memperoleh hasil tangkapan yang cukup
memuaskan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
483
7. Diluncurkannya Kartu Nelayan dari Kementrian Kelautan dan
Perikanan sebagai identitas nelayan dan mempunyai banyak
manfaat untuk kehidupan masyarakat nelayan.
8. Semakin banyaknya nelayan Kabupaten Bantul yang memiliki
sertifikat ANKAPIN III sebagai syarat untuk menjalankan kapal
dengan bobot > 5 GT
9. Jumlah KUB penerima BLM PUMP Perikanan Tangkap Tahun 2012
lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2011.
10. Pemetaan daerah penangkapan ikan (fishing ground) Jalur 1
Kabupaten Bantul untuk kali kedua.
11. Berkembangnya Pantai Pandansimo Baru sebagai pantai yang
memiliki pembangkit listrik tenaga angin dan menjadi salah satu
objek wisata pantai di Kab. Bantul.
12. Berkembangnya Pantai Patihan sebagai salah satu objek wisata
pantai di Kab. Bantul.
13. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui bentuk –
bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir.
14. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam mengemas produk
sehingga menarik dan memenuhi standar pengemasan yang benar
serta produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran
15. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam memanfaatkan
teknologi pengolahan ikan sehingga mampu menghasilkan produk
dengan kuantitas dan kualitas yang baik.
16. Meningkatnya pengelolaan dan manajemen kelembagaan
Poklahsar, sehingga mampu menjadi kelompok yang bankable dan
feasible.
17. Meningkatnya keterampilan Poklahsar dalam promosi produk
sehingga permintaan akan produk perikanan dari pasar meningkat
baik jumlah maupun harga jual dan meningkatkan pendapatannya.
18. Meningkatnya produksi produk perikanan baik jumlah maupun
kualitasnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
484
19. Semakin bertambahnya jumlah Poklahsar di Kabupaten Bantul dari
35 kelompok pada tahun 2011 Menjadi 50 kelompok pada tahun
2012.
20. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di perairan
umum.
21. Meningkatnya populasi ikan di perairan umum sehingga dapat
meningkatkan perbaikan kondisi lingkungan.
22. Menurunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam
menangkap ikan dengan alat/bahan terlarang.
23. Meningkatnya manajemen kelembagaan Pokmaswas di Kabupaten
Bantul.
24. Semakin bertambahnya jumlah Pokmaswas di Kabupaten Bantul
dari 24 kelompok pada tahun 2011 Menjadi 26 kelompok pada
tahun 2012
K. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pertanian
Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
urusan Pertanian pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.7.
Tabel IV.7
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Pertanian
No. Urusan Tingkat Nama Prestasi
1 Pertanian Kabupaten Juara I Lomba GP3A (Pengelolaan Irigasi GP3A Tirto Mulyo Kujon , Sriharjo, Imogiri)
2 Pertanian Propinsi Juara I Lomba GP3A (Pengelolaan Irigasi GP3A Tirto Mulyo Kujon , Sriharjo, Imogiri)
3 Pertanian Nasional Peringkat VII Lomba GP3A (Pengelolaan Irigasi GP3A Tirto Mulyo Kujon , Sriharjo, Imogiri)
4 Pertanian Kabupaten Juara I Lomba P3A (Pengelolaan Irigasi P3A Priyan)
5 Pertanian Propinsi Peringkat IV Lomba P3A (Pengelolaan Irigasi P3A Priyan)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
485
No. Urusan Tingkat Nama Prestasi
6 Pertanian Nasional Juara III Intensifikasi Padi (Kelompok TAni Lestari, Setran, Karangtengah, Imogiri)
7 Pertanian Propinsi Juara II Intensifikasi Jagung (Kelp. Tani Suko Lestari, Dodokan, Jatimulyo, Dlingo)
8 Pertanian Propinsi Juara II Intensifikasi Kedelai (Kelp. TAni Tani MAnunggal, Tunjungan, Caturharjo, PAndak)
9 Pertanian Propinsi Juara III Lomba Dokter Hewan Puskeswan (drh. Sri Sumarsih Lestari)
10 Pertanian Propinsi Juara II Lomba kelompok ternak sapi (Kelompok Ternak Ngudi Mulyo, Pleret)
11 Pertanian Propinsi Juara Harapan I Lomba Kelompok Ternak Kambing (Kelompok Ternak Ngudi Mulyo, Srandakan)
12 Pertanian Propinsi Juara Harapan II Lomba Kelompok Ternak Ayam buras (Kelompok Ternak Bebadradadi, Banguntapan)
13 Propinsi Juara III Lomba Inseminator (Winarto, Pleret)
14 Propinsi Juara III Lomba Dokter Hewan (Sri Minarsih, Piyungan)
15 Nasional Juara III Lomba Inseminator (Yusliyanto, Dlingo)
Sumber: Dipertahut, 2013
L. Penghargaan/prestasi dalam urusan Kehutanan
Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
urusan Kehutanan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.8.
Tabel IV.8
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Kehutanan
No. Urusan Tingkat Nama Prestasi
1. Kehutanan Nasional Juara III Kategori Kelompok Tani Penghijauan (Kelompok Tani Metes, Argorejo, Sedayu)
2. Nasional Juara I kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) (Rubikem selaku PKSM Kec. Dlingo)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun 2012
LAKIP |
PENUTUP
486
No. Urusan Tingkat Nama Prestasi
3. Propinsi Juara Harapan I kategori Kebun Bibit Rakyat (KBR) (Kelompok Tani Tunas Harapan, Selopamioro, Imogiri)
Sumber: Dipertahut, 2013
M. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perindustrian
Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
urusan Perindustrian pada tahun 2012 diterimanya penghargaan
Upakarti Bidang Pengabdian yang diraih oleh Edi Gunarto untuk
prestasi pembuatan briket kulit kacang.
N. Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan
Prestasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam
urusan Perdagangan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel V.9.
TabelIV.9
Prestasi dan Penghargaan dalam Urusan Perdagangan
No Nama Penerima Peghargaan Jenis Penghargaan Tahun
1 Pasar Imogiri Penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur Tingkat .Nasional
2012
2 CV. Yani‟s Gallery Primanivarta Tk. Nasional 2012
Sumber: Disperindagkop, 2013