LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI...
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mendorong instansi
pemerintah melaksanakan Good Governance, karena Laporan Kinerja merupakan
dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan
dapat dipertanggungjawabkan, memberikan masukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dengan instansi pemerintah, dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Laporan Kinerja juga menjadi
kebutuhan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pemantauan kesesuaian
orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi-misi pemerintah,
serta tujuan dan sasaran organisasi secara menyeluruh.
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi sebagai instansi pemerintah
dibawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
dan juga sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja
dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan
Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
tahun 2016 bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Bina
Usaha dan Pelaku Distribusi dalam satu tahun anggaran agar dapat diambil suatu
tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan
terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan
kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis
Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja
didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Direktorat Bina Usaha
dan Pelaku Distribusi.
Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi Tahun 2016 ini merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
2
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja
dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada
pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan
penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Sebagai tindak
lanjut dari penetapan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tanggal 18
Agustus 2015 Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan
Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat
Keputusan Menteri Perdagangan “Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk
memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian
visi-misi pemerintah, serta tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan”, Nomor
794 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari Kepmendag Nomor 1011 Tahun 2012.
B. PERAN STRATEGIS DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No: 57/M-DAG/PER/8/2012
tentang Perubahan Atas Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka Direktorat Bina Usaha Perdagangan
mengemban tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan
teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha perdagangan.
Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas,
susunan organisasi Direktorat Bina Usaha Perdagangan terdiri dari :
1. Subdit Kelembagaan dan Penguatan Usaha
Subdirektorat Kelembagaan dan Penguatan Usaha mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma,
standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan penguatan usaha.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
3
2. Subdit Usaha Dagang Asing dan Keagenan
Subdirektorat Usaha Dagang Asing dan Keagenan, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma,
standar, prosedur, kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta
evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha dagang asing dan
keagenan.
3. Subdit Jasa Perdagangan
Subdirektorat Jasa Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria,
serta bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa
perdagangan.
4. Subdit Informasi Perusahaan
Subdirektorat Informasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur,
kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang informasi perusahaan
5. Subdit Pelaku Pasar
Subdirektorat Pelaku Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur,
kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang pelaku pasar.
6. Subbag Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta
kearsipan Direktorat.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
4
Struktur organisasi Direktorat Bina Usaha Perdagangan dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 1.2 - Struktur Organisasi Bina Usaha Perdagangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No: 08/M-DAG/PER/2/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, terjadi perubahan
nomenklatur semula Direktorat Bina Usaha Perdagangan
menjadi Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi yang mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman,
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha perdagangan
dan pelaku distribusi.
Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas,
susunan organisasi Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi terdiri dari :
1. Subdirektorat Distribusi Langsung dan Waralaba
Subdirektorat Distribusi Langsung dan Waralaba mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
5
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang distribusi langsung dan waralaba.
2. Subdirektorat Distribusi Tidak Langsung
Subdirektorat Distribusi Tidak Langsung mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di
bidang distribusi tidak langsung.
3. Subdirektorat Jasa Perdagangan Distribusi dan Bisnis
Subdirektorat Jasa Perdagangan Distribusi dan Bisnis mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang jasa perdagangan distribusi dan
bisnis.
4. Subdirektorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Subdirektorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan melalui sistem
elektronik.
5. Subdirektorat Informasi Perusahaan
Subdirektorat Informasi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan
pelaporan di bidang informasi perusahaan.
6. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,
administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan
rumah tangga Direktorat.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
6
Struktur organisasi Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dapat dilihat pada
tabel berikut :
Komposisi pegawai Direktorat Bina Usaha Perdagangan Tahun 2016 berdasarkan
pendidikan dapat dilihat pada table berikut :
SLTP SLTA D3 S1 S2
Jumlah 1 6 1 16 16
Tabel 1.1 - Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan
C. ANALISIS PERKEMBANGAN ISU STRATEGIS
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang berkembang
dinamis, baik internal maupun eksternal. Beberapa hal yang cukup strategis dan
berpengaruh terhadap pencapaian Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi.
Permasalahan internal, yaitu minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi terdiri dari 5 Subdit, 10 Seksi dan 1 Sub
DIREKTORAT
BINA USAHA DAN PELAKU
DISTRIBUSI
SUBDIREKTORAT
DISTRIBUSI
LANGSUNG DAN
WARALABA
SUBDIREKTORAT
PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK
SUBDIREKTORAT JASA
PERDAGANGAN
DISTRIBUSI DAN BISNIS
SUBDIREKTORAT
DISTRIBUSI TIDAK
LANGSUNG
SEKSI SISTEM DAN
PENGAWASAN
DISTRIBUSI
LANGSUNG DAN
WARALABA
SEKSI PELAKU
DISTRIBUSI
LANGSUNG DAN
WARALABA
SEKSI SISTEM DAN
PENGAWASAN
DISTRIBUSI TIDAK
LANGSUNG
SEKSI PELAKU
DISTRIBUSI TIDAK
LANGSUNG
SEKSI SISTEM DAN
PENGAWASAN JASA
PERDAGANGAN
DISTRIBUSI DAN
BISNIS
SEKSI PELAKU JASA
PERDAGANGAN
DISTRIBUSI DAN
BISNIS
SEKSI SISTEM DAN
PENGAWASAN
PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK
SEKSI PELAKU
PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT
INFORMASI
PERUSAHAAN
SEKSI
KELEMBAGAAN DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
SEKSI ANALISA
LAPORAN
KEUANGAN
TAHUNAN
PERUSAHAAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
7
Bagian Tata Usaha dengan jumlah pegawai sebanyak 40 Orang. Menurut analisa
beban kerja (ABK) 2016, idealnya Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
memiliki jumlah pegawai sebanyak 58 Orang.
Permasalahan eksternal antara lain :
1. Perlunya harmonisasi kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah mengenai kebijakan waralaba untuk hal-hal antara lain : penerbitan
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) terutama penerbitan STPW yang
penerbitannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, implementasi kebijakan
waralaba, dan pembinaan dan pengawasan usaha waralaba.
2. Masih terdapat beberapa kasus perdagangan dengan sistem penjualan langsung
yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan koordinasi
antara instansi teknis terkait (misal : OJK, BI, Dinas yang membawahi
perdagangan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, PTSP).
3. Kurangnya pemahaman aparatur daerah terhadap kebijakan jasa perdagangan
khususnya di bidang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang
mengakibatkan pelaku usaha yang bukan dibidang P4 dikenakan kewajiban
perijinan P4.
4. Pelaku usaha toko swalayan yang kurang kooperatif ketika dilakukan
pengawasan di lapangan.
5. Banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki data toko
swalayan dan pusat perbelanjaan di daerahnya.
6. Belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan Izin Usaha Toko
Swalayan (IUTS) sesuai ketentuan.
7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di daerah masih kurang terhadap
pemahaman teknologi informasi sehingga menjadi hambatan dalam
pengimplementasian penjualan secara elektronik dan pengimplementasian
SIPO.
8. Kurangnya dukungan dari Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kabupaten/Kota dalam mengimplementasian SIPO.
9. Keterbatasan koneksi jaringan internet di daerah yang belum merata di daerah
(infrastruktur) dalam pengimplementasian SIPO.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
8
10. Dengan adanya pengalihan wewenang penerbitan perijinan dari Dinas yang
membidangi sektor perdagangan di daerah kepada PTSP, menimbulkan potensi
permasalahan koordinasi yang kurang maksimal terutama terkait dengan
pelaporan penerbitan perijinan dan non perijinan. Hal ini berimbas kepada
sulitnya pemerintah pusat mendapatkan data dan informasi mengenai
perijinan dan non perijinan tersebut.
11. Masih ada usulan atau masukan subtansi perpajakan untuk transaksi
e-commerce dari Kementerian Keuangan yang masih membutuhkan
pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait.
12. UKM belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi.
13. Keterbatasan pemahaman aparat di daerah mengenai kebijakan terkait
transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
9
BAB II
PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Perencanaan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen Perdagangan
Dalam Negeri dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun
2015 – 2019. Hal ini dikarenakan Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi tidak mempunyai rencana strategis sendiri.
Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, 2015-2019
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang disusun sebagai implementasi
pelaksanaan kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan
selama periode 2015-2019, yang menjadi tugas pokok dan fungsi
Kementerian Perdagangan. Rencana Strategis ini disusun dengan
mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik, baik di
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh
dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Kementerian
Perdagangan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional,
pengendalian inflasi, peningkatan penerimaan devisa dari ekspor,
penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi regional. Secara
singkat rencana strategis tersebut dapat dikemukakan dalam perumusan
visi, misi tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
dimaksud dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :
VISI
Pemerintahan periode 2015-2019 berkeyakinan bahwa bangsa
Indonesia mampu bertahan apabila dipandu oleh suatu ideologi yaitu
Pancasila dan Trisakti. Adapun Trisakti dijabarkan dalam: 1) Kedaulatan
dalam politik, 2) Berdikari dalam ekonomi, dan 3) Kepribadian dalam
kebudayaan. Dengan Trisakti sebagai dasar merupakan pembangunan
Indonesia dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka visi pemerintahan tahun
2015 - 2019 adalah sebagai berikut:
”Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Visi dan Misi Kementerian Perdagangan 2015-2019
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
10
MISI
Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi pemerintah dalam
melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan
memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:
1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang
berkelanjutan.
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan
berkualitas.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor
perdagangan.
Dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) mengemban amanah:
1. Peningkatan surplus neraca perdagangan yang bertumbuh dan
berkelanjutan.
2. Penguatan konsumsi dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas.
3. Tata kelola reformasi birokrasi/pemerintahan yang baik di sektor
perdagangan.
TUJUAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan
beberapa program utama yang diusung Ditjen PDN periode 2015−2019
sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan perizinan/non-perizinan sektor perdagangan
dalam negeri melalui penyederhanaan prosedur dan waktu, serta
harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri.
2. Stabilisasi harga bahan pokok yang terkendali, agar kemampuan/daya
beli masyarakat terjaga.
3. Penurunan disparitas harga bahan pokok antar provinsi.
4. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB)
5. Pengembangan sarana distribusi perdagangan dalam mendukung
kinerja logistik nasional.
6. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan perubahan pola
konsumsi.
Tujuan dan Sasaran Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
11
SASARAN
Dari tujuan tersebut maka Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi menetapkan sasaran kinerja yang hendak dicapai seperti yang
tertuang di dalam Sasaran Strategis Ditjen PDN Tahun 2015 antara lain :
1. Meningkatnya Pelayanan dan Kemudahan Berusaha Bidang PDN;
2. Kontribusi PDB Sub Sektor Perdagangan terhadap PDB Nasional Tanpa
Migas.
Adapun dari sasaran tersebut, ditetapkanlah indikator kinerja
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi yang hendak dicapai dan
dijadikan tolak ukur keberhasilan sasaran dalam perencanaan strategis ini
antara lain :
1. Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah
dengan sistem informasi Kemendag;
2. Jumlah Pemberi/Penerima Waralaba Baru;
3. Jumlah Pelaku Usaha Jasa yang Bersertifikat;
4. Jumlah Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Kelembagaan dan
Pelaku Usaha
5. Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang diperdagangkan di Toko
Swalayan;
6. Jumlah Penyusunan Rekomendasi Peraturan Terkait Kebijakan Usaha
Perdagangan.
Berkenaan dengan restrukturisasi organisasi Kementerian
Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka Renstra
Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 perlu dilakukan beberapa
perubahan, khususnya terkait dengan Program dan Kegiatan. Perubahan
tersebut dilakukan mengingat nomenklatur Program dan Kegiatan
mengacu pada unit kerja yang menjadi penanggungjawabnya. Disamping
itu, perubahan Renstra ini juga dilakukan terhadap sasaran dan indikator
serta target-target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2016.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
12
Dalam melakukan perubahan Renstra ini, Kementerian
Perdagangan senantiasa berkoordinasi dengan para pemangku
kepentingan, berpegangan kepada RPJPN 2005−2025 yang telah
dielaborasi dalam RPJMN 2015−2019 dan secara aktif melakukan analisis
terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan
permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dihasilkan sebuah rencana
strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan
berkesinambungan dengan RPJPN. Adapun Kontrak Kinerja pada
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terlaksananya
kebijakan dan
bimbingan teknis
di bidang
pembinaan usaha
perdagangan
dalam negeri
dalam rangka
meningkatkan
pertumbuhan
PDB sektor
perdagangan
besar dan eceran
Terintegrasinya layanan perijinan
perdagangan dalam negeri di daerah
dengan sistem informasi Kemendag
40 Kab/Kota
200 pelaku
usaha terdaftar
Jumlah Pemberi/Penerima Waralaba
Baru
186 Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha Jasa yang
Bersertifikat
Jumlah Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Pelaku Usaha Distribusi
Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang diperdagangankan di Toko Swalayan
10 Pelaku Usaha
Jumlah Penyusunan Rekomendasi
Peraturan Terkait Kebijakan Usaha
Perdagangan
4 Rancangan
Tabel 2.1 - Tabel Indikator Kinerja
Dari keenam Indikator Kinerja tersebut, Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi telah menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:
1. Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah
dengan sistem informasi Kemendag
2. Jumlah Pemberi/Penerima Waralaba Baru
3. Jumlah Pelaku Usaha Jasa yang Bersertifikat
4. Jumlah Pembinaan/Bimbingan Teknis di bidang Pelaku Usaha Distribusi
5. Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang diperdagangankan di
Toko Swalayan
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
13
6. Jumlah Penyusunan Rekomendasi Peraturan terkait Kebijakan Usaha
Perdagangan
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka dapat dicapai dengan cara mengembangkan kebijakan, program dan
kegiatan secara optimal. Dimana hal tersebut dituangkan dalam formulir
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis
strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan
petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Direktorat Bina
Usaha dan Pelaku Distribusi. Kebijakan yang ditetapkan untuk mendorong
dan memfokuskan pada usaha mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan
untuk Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi yang selengkapnya
dapat dilihat dalam Renstra Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri 2015-2019.
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah
dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan
pelaksanaan tujuan dan sasaran serta berkewajiban yang ditetapkan.
Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.
Program-program Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri secara
rinci dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019.
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
14
z
Tabel 2.2 - Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri 2015-2019
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT BINA USAHA DAN
PELAKU DISTRIBUSI
Secara umum rencana kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi tahun 2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra
Kementerian Perdagangan tahun 2015-2019 yang diselaraskan dengan
Renstra Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 2015-2019. Hal tersebut
merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai
selama tahun 2016. Oleh karena itu, rencana kinerja ini harus diwujudkan
melalui pengelolaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Berikut
adalah tabel rencana kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
tahun 2016:
Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
15
Pengembangan Kelembangan Dan Pelaku Usaha Perdagangan
Uraian Indikator Target SATUAN
Terlaksananya
kebijakan dan
bimbingan
teknis di
bidang
pembinaan
usaha
perdagangan
dalam negeri
dalam rangka
meningkatkan
pertumbuhan
PDB sektor
perdagangan
besar dan
eceran
Terintegrasinya layanan
perijinan perdagangan dalam
negeri di daerah dengan
sistem informasi Kemendag
40 Kab/Kota
200 pelaku usaha
terdaftar
Jumlah Pemberi/Penerima
Waralaba Baru
186 Pelaku
Jumlah Pelaku Usaha Jasa
yang Bersertifikat
Jumlah
Pembinaan/Bimbingan Teknis
di Bidang Pelaku Usaha
Distribusi
Persentase Barang Produksi
Dalam Negeri yang
diperdagangankan di Toko
Swalayan
10 Pelaku Usaha
Jumlah Penyusunan
Rekomendasi Peraturan
Terkait Kebijakan Usaha
Perdagangan
4 Rancangan
Tabel 2.3 - Rencana Kinerja
Untuk mencapai rencana kinerja tersebut di atas, maka secara detail
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :
1. Identifikasi Pelaku Usaha
2. Temu Usaha Antara Pemasok dan Toko Swalayan
3. Dalam Rangka Pengawasan Toko Swalayan
4. Perumusan/Penyusunan Kebijakan di Bidang Jasa Perdagangan
5. Penyempurnaan Kebijakan Perpasaran
6. Perumusan/Penyusunan Kebijakan di Bidang E-Commerce
7. Penyusunan/Penyempurnaan Kebijakan di Bidang Perdagangan Langsung Waralaba
8. Perumusan/Penyempurnaan Kebijakan Izin Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
16
9. Deseminasi Peraturan Jasa Perdagangan
10. Deseminasi Kebijakan Distribusi Tidak Langsung
11. Penilaian Kegiatan Usaha Sistem Waralaba dan Penjualan Langsung
12. Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Jasa Perdagangan
13. Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
14. Pengawasan Jasa Perdagangan, Distribusi dan Bisnis
15. Sosialisasi dan Penjaringan Penghargaan Waralaba Indonesia
16. Seleksi Penghargaan Waralaba Indonesia
17. Penilaian dan Penjurian Penghargaan Waralaba Indonesia
18. Penyerahan Penghargaan Waralaba Indonesia
19. Pengawasan Distribusi Langsung dan Waralaba
20. Sinergy Kebijakan Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi dengan Daerah
21. Fasilitasi UKM Waralaba/Potensial Waralaba dan Partisipasi Klinik Bisnis pada Expo di Dalam dan Luar Negeri
22. World Franchise Summit Indonesia 2016 (WFSI 2016)
23. Pengembangan dan Perluasan Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO)
24. Optimalisasi Implementasi SIPO
25. Pelayanan Informasi Perusahaan dan Pendaftaran Kartu Manual Garansi
26. Verifikasi dan Pengolahan Data Keagenan/Distributor dan P3A
27. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
17
Rencana Aksi Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi di Tahun 2016
sesuai dengan kontrak kinerja Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi pada
triwulan ke 1, yaitu persiapan dari segi teknis maupun administratif dalam
rangka pelaksanaan kegiatan di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
Pada triwulan ke 2, Direktorat menargetkan telah melaksanakan kegiatan
sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), Diseminasi, Temu Usaha dengan
daerah serta beberapa kegiatan yang sifatnya sinergi dengan stakeholders di
daerah. Triwulan ke 3, Direktorat menargetkan finalisasi/penyelesaian
rumusan kebijakan menjadi Permendag/PP/Perpres serta pelaksanaan
sosialisasi kebijakan baru tersebut. Target triwulan ke 4, Direktorat
menargetkan menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada, baik yang sifatnya
teknis maupun administratif.
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran
Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan barang hasil produksi dalam negeri
Pelaku Usaha 10 1.008.939.000
Rancangan kebijakan di bidang usaha perdagangan
Rancangan 4 5.582.509.000
Pelaku Jasa di bidang perdagangan yang mendapat pembinaan
Pelaku 186 12.653.295.000
Daerah yang layanan perijinannya sudah terintegrasi dengan sistem informasi Kemendag
Kab/Kota 40 1.551.073.0001
Layanan Perijinan dan Non Perijinan kepada pelaku usaha
Pelaku Usaha
Terdaftar 200 587.804.000
Layanan Perkantoran Bulan
Layanan 12 5.196.380.000
Tabel 2.4 - Rincian Kontrak Kinerja Dit. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU
DISTRIBUSI TAHUN 2016
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Kementerian
Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk hal itu
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi telah mengimplementasikan ke dalam
Indikator Kinerja Tahun 2016 yang lebih lanjut dituangkan ke dalam kontrak kinerja
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016, serta memperhatikan
kebutuhan stakeholders.
Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan
gambaran kemampuan suatu negara untuk menciptakan output (nilai tambah) pada
suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan laporan ini, digunakan data PDB yang
diperoleh melalui pendekatan sektoral, yaitu data PDB yang merupakan hasil
penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh
sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Ruang lingkup
perhitungan PDB dalam laporan ini meliputi PDB sektor Perdagangan Besar dan
Eceran.
Sasaran dari indikator kinerja ini ditujukan untuk mendukung sasaran dari
indikator kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yaitu terjadinya
peningkatan pertumbuhan PDB pada sektor perdagangan.
Kinerja perdagangan, selain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia,
juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi Indonesia. Dinamika ekonomi Indonesia
mempengaruhi kinerja perdagangan melalui berbagai mekanisme, antara lain:
stabilitas makro, kondisi sarana dan prasarana, kebijakan iklim usaha dan investasi,
serta kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri. Secara kualitas, semakin
pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih
mengedepankan kegiatan usaha perdagangan untuk mendukung sektor lain seperti
sektor industri, telekomunikasi, transportasi, pertanian, kehutanan, perikanan,
Capaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
19
turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan
pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam
pembangunan ekonomi secara nasional. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi
perbaikan pelayanan publik, peningkatan iklim usaha, pembangunan/revitalisasi
pasar tradisional, peningkatan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok dan
barang strategis, penurunan disparitas harga antar provinsi serta stabilisasi harga
dengan harga yang layak untuk konsumsi masyarakat.
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi menetapkan beberapa indikator
kinerja untuk tahun 2016, antara lain:
No. Indikator Kinerja Satuan Target 2016
Capaian 2016
Capaian (%)
1 Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan sistem informasi Kemendag
Daerah 40 Kab/
Kota 56 140
2 Jumlah Pemberi/Penerima Waralaba Baru
Pelaku 20 59 295
3 Jumlah Pelaku Usaha Jasa yang Bersertifikat
Pelaku 200 150 75
4 Jumlah Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Pelaku Usaha Distribusi
Pelaku 20 42 210
5 Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang diperdagangkan di Toko Swalayan
Persen 65 88 135
6 Jumlah Penyusunan Rekomendasi Peraturan Terkait Kebijakan Usaha Perdagangan
Rancangan 4 10 250
Rata-rata 184
Tabel 3.1 - Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dit. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
20
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1
Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan sistem informasi Kemendag
Daerah - 40 40 10 45 56
2 Jumlah Pemberi/Penerima Waralaba Baru
Pelaku 10 10 20 45 34 59
3 Jumlah Pelaku Usaha Jasa yang Bersertifikat
Pelaku - 100 200 - 100 150
4 Jumlah Pembinaan/Bimbingan Teknis di bidang Kelembagaan dan Pelaku Usaha
Pelaku - 20 20 - 20 42
5
Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang diperdagangkan di Toko Swalayan
Persen - 60 65 - - 88
6
Jumlah Penyusunan Rekomendaasi Peraturan terkait Kebijakan Usaha Perdagangan
Rekomendasi
1 4 4 3 7 10
Tabel 3.2 - Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016
Jika melihat dari tabel di atas terjadi peningkatan kinerja Direktorat Bina
Usaha dan Pelaku Distribusi tercermin dari jumlah capaian yang dihasilkan telah
melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat Bina
Usaha dan Pelaku Distribusi ikut mendukung program pengembangan perdagangan
dalam negeri khususnya pengembangan pelaku usaha perdagangan dan distribusi.
Disamping itu berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Direktorat Bina
Usaha dan Pelaku Distribusi sangat serius dalam melaksanakan pelayanan publik
tercermin dari tingkat pelayanan yang lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan
publik merupakan salah satu indikator tercapainya good governance. Kementerian
Perdagangan berkewajiban mewujudkan good governance melalui pelayanan prima
dibidang perizinan dan non perizinan di sektor perdagangan, guna mendorong
pertumbuhan investasi yang lebih kondusif. Dalam hal penerbitan perizinan dan non
perizinan, kecepatan dan kepastian waktu penerbitan merupakan suatu hal yang
penting bagi pelaku usaha, karena bagi pelaku usaha waktu mencerminkan biaya
yang harus dikeluarkan.
Indikator peningkatan output Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang
digunakan adalah pertumbuhan PDB riil tahunan Sektor Perdagangan Besar dan
Eceran. Pertumbuhan Sektor Perdagangan tidak terlepas dari kondisi perekonomian
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
21
nasional. Oleh karena itu, penentuan target pertumbuhan tahunan sektor
perdagangan besar dan eceran selain mengacu pada kondisi periode 5 tahun lalu,
juga mengacu pada target pertumbuhan tahunan PDB nasional yang telah
ditentukan oleh pemerintah. Sasaran dari indikator kinerja ini ditujukan untuk
mendukung sasaran dari indikator kinerja Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam
Negeri yaitu terjadinya peningkatan pertubuhan PDB pada sektor perdagangan untuk
tahun 2016 sebesar 6.9%.
Metodologi pengukuran pencapaian dalam indicator kinerja secara umum
digunakan dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I dan II, dipakai dengan
mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Adapun rumus
pengukuran capaian kinerja secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Rumus I
Presentase
Pencapaian Target =
Realisasi
x 100%
Rencana
Rumus II
Presentase
Pencapaian Target =
Rencana – (Realisasi – Rencana)
x 100%
Rencana
Tabel 3.3 - Rumus Pengukuran Capaian Kinerja Secara Umum
Penggunaan rumus I akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi
mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukan pencapaian kinerja
yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukan
hubungan linear. Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian
realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukan pencapaian
kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik.
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi Tahun 2016
Analisis dan evaluasi kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
berisikan penjabaran hasil capaian kinerja menurut indikator-indikator yang
tertuang dalam kontrak kinerja secara terperinci meliputi pengukuran target dan
realisasi, membandingkan dengan capaian tahun lalu, serta mengulas kembali
capaian Indikator Kinerja. Keenam indikator kinerja tersebut dapat menggambarkan
keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi pada
tahun 2015 yang berdasarkan realisasi dan rata-rata capaiannya yaitu sebesar 184 %.
Adapun pencapaian dari masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :
Analisis dan Evaluasi Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Disrtribusi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
22
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi dalam mendorong penerapan aplikasi Sistem Informasi Perusahaan
Online (SIPO) oleh instasi-instansi penerbit perijinan perdagangan dalam negeri di
daerah sehingga informasi perusahaan dapat diakses secara luas oleh masyarakat
secara cepat dan mudah.
Selama periode 2015-2019, ditargetkan jumlah Kabupaten/Kota yang
memberikan pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri yang terintegrasi
secara online dengan Kementerian Perdagangan mengalami peningkatan mulai dari
40 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 hingga menjadi 200 Kabupaten/Kota pada
tahun 2019. Di tahun 2015 target kinerja untuk indikator ini adalah sebanyak 40
Kabupaten/Kota dan terealisasi sebanyak 45 Kabupaten/Kota sedangkan untuk
tahun 2016, target 40 Kabupaten/Kota telah tercapai sebanyak 40 Kabupaten/Kota.
Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah membangun aplikasi Sistem
Informasi Perusahaan Online (SIPO) yang dapat menghimpun data-data SIUP, TDP,
STPW dan IUTM secara online dari kantor-kantor instansi penerbit tingkat
kabupaten/kota (PTSP) untuk disimpan secara terpusat di database Kementerian
Perdagangan. Pembangunan SIPO dimaksudkan untuk menyediakan data dan
informasi tentang usaha dan perusahaan di tingkat nasional secara cepat dan akurat
bersumber dari penerbitan SIUP, TDP, STPW dan IUTM serta untuk memberikan
kemudahan bagi instansi penerbit dalam menyampaikan pelaporannya.
Pada tahun 2016, Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi telah
melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Perluasan SIPO. Kegiatan pengembangan
SIPO meliputi pembuatan modul penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG),
penambahan hak akses petugas loket, pembuatan modul penerbitan SIUP dan TDP
simultan, pembuatan fitur lihat cetakan dan hasil upload scan sertifikat perizinan
pada menu tracking administrator, pembuatan fitur rekapitulasi penerbitan,
pembaruan dan penghapusan SIUP dan TDP berdasarkan bentuk perusahaan serta
penambahan data master KBLI 2015. Perluasan SIPO mencakup kegiatan integrasi
SIPO (proses membangun saluran koneksi database dari sistem milik daerah ke
aplikasi SIPO, kegiatan ini diperuntukkan bagi PTSP kabupaten/kota yang sudah
memiliki sistem aplikasi penerbitan perizinan) dan kegiatan asistensi SIPO (kegiatan
ini diperuntukkan bagi PTSP kabupaten/kota yang belum memiliki aplikasi
penerbitan perizinan sehingga digunakan aplikasi SIPO).
Indikator Kinerja 1: Terintegrasinya layanan perijinan perdagangan dalam negeri di daerah dengan sistem informasi Kemendag
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
23
Hingga tahun 2016, jumlah PTSP yang diimplementasikan sebanyak 104 PTSP
kabupaten/kota baik melalui proses integrasi maupun kegiatan asistensi. Pada
tahun 2016, kegiatan pengembangan dan perluasan SIPO telah dilaksanakan
sebanyak 40 (empat puluh) PTSP kabupaten/kota. Kegiatan ini terdiri dari proses
pengintegrasian data di 20 (dua puluh) PTSP kabupaten/kota dan kegiatan asistensi
untuk 20 (dua puluh) PTSP kabupaten/kota, Kab/kota yang telah melakukan proses
pengintegrasian data SIPO pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. BPMPPT Kota Tasikmalaya
2. BPPTPM Kota Bogor
3. BPMPPT Kota Banjar
4. KPPT Kab. Brebes
5. BPMP2T Kab. Boyolali
6. BPMPT Kab. Cilacap
7. BPPT Kab. Karanganyar
8. BPPTPM Kab. Demak
9. BPMPP Kab. Banyumas
10. KPPT Kab. Pemalang
11. BPMPPT Kab. Magelang
12. KPMPT Kab. Purworejo
13. BPTPM Kab. Sragen
14. BPMPT Kab. Kendal
15. BPMPT Kab. Sukoharjo
16. KPPT Kota Blitar
17. KPPT Kab. Magetan
18. KPMP Kab. Probolinggo
19. KPPM Kab. Sampang
20. BPPT Kab. Banyuwangi
Kegiatan asistensi dilakukan di Kementerian Perdagangan bagi 20 (dua puluh)
PTSP kabupaten/kota yang terdiri dari:
1. BPPMPB Kab. Dharmasraya
2. BPMPPT Kab. Kudus
3. BPPTPM Kota Salatiga
4. BPPT Kota Tidore
5. BPMPPT Kab. Pasaman Barat
6. KPUP Kab. Solok Selatan
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
24
7. BPPTPM Kab. Padang Lawas Utara
8. BPMPPT Kab. Belitung
9. KPPTPM Kab. Pasaman
10. BPMPPTSP Kab. Kerinci
11. KPMPT Kab. Sekadau
12. BPPMPPT Kab. Belitung Timur
13. KPT Kab. Tanah Laut
14. BPMPTSP Kab. Pulau Morotai
15. BPPTPM Kab. Padang Lawas
16. Sekda Kab. Mahakam Ulu
17. Kota Bontang
18. Kab. Gunung Mas
19. Kab. Semarang
20. Kab. Bogor
Implementasi yang telah berjalan hingga saat ini tentunya tidak selalu
berjalan baik. Terkadang ada beberapa persoalan yang menyebabkan terhentinya
aliran data penerbitan SIUP, TDP, STPW, dan IUTM. Salah satu persoalan yang
terjadi adanya pelimpahan wewenang penerbitan yang sebelumnya berada di Dinas
yang terkait Perdagangan menjadi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
sebagaimana diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal-hal tersebut perlu
diselesaikan dengan segera agar aliran data yang bersumber dari aplikasi SIPO dapat
diteruskan. Di sisi lain pihak PTSP sebagai penerbit SIUP, TDP, STPW, dan IUTM
masih belum memahami secara baik kebijakan-kebijakan yang terkait penerbitan
perijinan dimaksud.
Dalam rangka mengemban fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap usaha perdagangan sehingga dapat terciptanya perusahaan yang jujur,
transparan dan berdaya saing tinggi, diperlukan ketersediaan data dan informasi
usaha dan perusahaan yang bersumber antara lain dari penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Melalui pembangunan Sistem Informasi
Perusahaan Online (SIPO) diharapkan data dan informasi tentang usaha dan
perusahaan yang bersumber SIUP, TDP, STPW dan IUTM dapat diakses secara online,
cepat dan akurat serta memberikan kemudahan bagi instansi penerbit dalam
mengoptimalkan pelaporannya. Dengan tersedianya data secara nasional melalui
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
25
Implementasi SIPO diharapkan juga dapat memberikan gambaran secara lebih detil
tentang struktur usaha di Indonesia dan dapat digunakan sebagai bahan rumusan
kebijakan secara nasional.
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Dit. Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan dalam negeri
melalui upaya mendorong pemanfaatan sistem perdagangan waralaba yang pada
akhirnya dapat memberikan kontribusi pada PDB perdagangan dalam negeri melalui
penciptaan lapangan kerja dan total konsumsi. Target untuk indikator ini adalah
sebanyak 20 (dua puluh) dengan realisasi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Surat
tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Banyaknya penerbitan STPW (dalam hal ini
melebihi target dari 20 menjadi 59) karena upaya yang dilakukan oleh Direktorat
Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, selain melalui kegiatan-kegiatan Fasilitasi pada
Pameran Waralaba baik di dalam dan luar negeri serta Penghargaan Waralaba
Indonesia yang berhasil menjaring banyak pelaku usaha Business Opportunity di
seluruh Indonesia. Selain itu, melalui Sosialisasi Penghargaan Waralaba Indonesia
berhasil menjaring minat pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha waralaba
atau STPW. Jumlah STPW yang sudah diterbitkan oleh Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi adalah sebagai berikut:
No. Tahun
Pemberi Waralaba
Penerima Waralaba
Pemberi Lanjutan
Penerima Lanjutan Jumlah
Penerbitan LN DN LN DN LN DN LN DN
1. 2014 18 8 17 - 2 - - - 45
2. 2015 16 14 3 - 1 - - - 34
3. 2016 17 30 11 - 1 - - - 59
Tabel 3.4 - Data penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) periode 2014 s/d 2016
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Dit. Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi dalam mendorong penerapan standar bagi tenaga jasa sehingga usaha jasa
perdagangan secara nasional memiliki daya saing yang baik. Sehubungan Direktorat
Bina Usaha dan Pelaku Distribusi tidak mengeluarkan sertifikat tenaga jasa, maka
keberhasilan indikator ini diukur dari banyaknya izin usaha yang dikeluarkan di
bidang jasa perdagangan, khususnya Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) dan Surat
Indikator Kinerja 2: Jumlah Pemberi/Penerima Waralaba Baru
Indikator Kinerja 3: Jumlah Pelaku Usaha Jasa yang Bersertifikat
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
26
Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4). Hal ini dikarenakan
kedua izin tersebut mensyaratkan pelaku usaha untuk memiliki tenaga jasa yang
tersertifikasi dalam jumlah tertentu, yaitu 2 (dua) orang untuk perusahaan perantara
perdagangan property dan 5 (lima) orang untuk perusahaan jasa survey. Target untuk
indicator ini adalah 200 (dua ratus) pelaku usaha dengan realisasi sebanyak 150
pelaku usaha, sehingga capaian indikator ini adalah 75%. Realisasi tersebut terdiri
dari 90 (sembilan puluh) SIUJS dan 60 (enam puluh) SIU-P4.
Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang
kelembagaan dan pelaku usaha dimaksudkan untuk mendorong masyarakat terutama
dunia usaha untuk menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga dapat
tercipta tertib berusaha dan iklim usaha yang sehat untuk melindungi masyarakat
dari kegiatan-kegiatan perdagangan yang tidak baik. Kegiatan pembinaan dan
bimbingan teknis yang dilaksanakan selama tahun 2016 sebanyak 42 (empat puluh
dua) dengan rincian sebagai berikut:
1. Penilaian dan Pengawasan Kegiatan Usaha Sistem Waralaba dan Penjualan
Langsung sebanyak 6 daerah, yaitu: Lombok, Surabaya, Medan, Batam, Semarang,
Yogyakarta.
2. Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Jasa Perdagangan sebanyak 2
daerah, yaitu: Padang dan Surabaya.
3. Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik sebanyak 3 daerah, yaitu: Malang, Denpasar, Mataram
4. Sosialisasi dan Penjaringan Penghargaan Waralaba Indonesia sebanyak 8 daerah,
yaitu: Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Jakarta, Palembang, Semarang,
Surabaya, Yogyakarta.
5. Seleksi Penghargaan Waralaba Indonesia sebanyak 7 daerah, yaitu: Solo,
Semarang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang.
6. Penilaian dan Penjurian Penghargaan Waralaba Indonesia sebanyak 1 kali di
Jakarta.
7. Penyerahan Penghargaan Waralaba Indonesia sebanyak 1 kali di Jakarta.
8. Pengawasan Distribusi Langsung dan Waralaba sebanyak 4 daerah, yaitu: Bandung,
Indramayu, Denpasar, Medan.
Indikator Kinerja 4: Jumlah Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang
Pelaku Usaha Distribusi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
27
9. Fasilitasi UKM Waralaba/Potensial Waralaba dan Partisipasi Klinik Bisnis pada Expo
di Dalam Negeri sebanyak 5 daerah, yaitu: Jakarta, Bandung, Makassar,
Semarang, Surabaya.
10.World Franchise Summit Indonesia 2016 di Jakarta.
11.Sinergy Kebijakan Direktorat Bina Usaha Perdagangan dengan Daerah sebanyak 4
daerah (kali), yaitu: Kepulauan Riau (Batam), Nusa Tenggara Barat (Lombok),
Papua Barat (Sorong) dan Jakarta.
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi dalam mendorong penggunaan produksi dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan domestik/nasional. Target untuk indikator ini pada tahun
2016 adalah sebesar 65%. Berdasarkan dari hasil Kegiatan survey dan pembinaan
dalam rangka pengawasan yang dilakukan pada 66 (enam puluh enam) Toko
Swalayan di 14 kab/kota, yaitu Balikpapan, Banda Aceh, Palembang, Yogyakarta,
Denpasar, Surabaya, Semarang, Bogor, Pekanbaru, Serang, Karawang, Banjarmasin,
Kupang dan Malang didapatkan data bahwa rata-rata toko swalayan yang telah
disurvey telah memperdagangkan barang produksi dalam negeri sebesar 88,07%,
mengingat kewajiban penyediaan barang produksi dalam negeri baru efektif per
September 2016. Rincian dari kegiatan survey di 14 kab/kota dapat dijabarkan
dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3.5 - Data Presentase Barang Produksi Dalam Negeri yang Diperdagangkan Di Toko Swalayan
No Lokasi Jumlah Toko Swalayan Yang
Disurvey (66 Toko Swalayan)
Persentase (%) Penggunaan
Produk Dalam Negeri
1. SURABAYA 5 93.60 %
2. SEMARANG 5 92.00 %
3. BANDA ACEH 4 89.25 %
4. PALEMBANG 6 87.50 %
5. YOGYAKARTA 5 83.00 %
6. BALI 4 96.25 %
7. BOGOR 4 95.25 %
8. SERANG 4 84.75 %
9. BANJARMASIN 6 95.50 %
10. BALIKPAPAN 5 94.40 %
Indikator Kinerja 5: Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang diperdagangkan di Toko Swalayan
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
28
Tabel 3.5 Lanjutan - Data Presentase Barang Produksi Dalam Negeri yang Diperdagangkan Di
Toko Swalayan
Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja Direktorat Bina Usaha
dan Pelaku Distribusi dalam mendorong peningkatan iklim usaha yang sehat melalui
rekomendasi peraturan yang mendukung peningkatan kinerja perdagangan
domestik. Target untuk indikator ini di tahun 2016 adalah 4 rekomendasi dengan
realisasi 9 rekomendasi/rancangan peraturan. Rincian realisasi indikator ini di
tahun 2016 adalah sebagai berikut.
1. Rancangan Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-
DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan
sistem penjualan langsung telah melalui FGD sebanyak 2 kali dengan para
pemangku kepentingan seperti Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, YLKI,
BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan serta
instansi/lembaga terkait. Saat ini draft Permendag dimaksud telah berada di
Biro Hukum.
2. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perusahaan Perantara
Perdagangan Properti.
Rapermendag in disusun untuk menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan
Properti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara
Perdagangan Properti, dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7
No Lokasi Jumlah Toko Swalayan Yang
Disurvey (66 Toko Swalayan)
Persentase (%) Penggunaan
Produk Dalam Negeri
11. PEKANBARU 3 83.33 %
12. KUPANG 4 93.50 %
13. SURAKARTA 3 96.00 %
14. MALANG 4 95.75 %
15. BATAM 4 47.50 %
RATA – RATA 88.07 %
Indikator Kinerja 6: Jumlah Penyusunan Rekomendasi Peraturan terkait Kebijakan Usaha Perdagangan dan Pelaku Distribusi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
29
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal-hal baru yang diatur dalam
Rapermendag ini adalah :
a. Perizinan SIU-P4 secara online melalui portal http://sipt.kemendag.go.id;
dan
b. Pemohon SIU-P4 yang belum memiliki Tenaga Ahli yang telah memiliki
Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti dapat mengajukan
permohonan SIU-P4 dengan menggunakan sertifikat pelatihan yang
diterbitkan oleh asosiasi perusahaan perantara perdagangan properti
dengan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Rapermendag
berlaku. Selanjutnya pemohon SIU-P4 harus menyesuaikan SIU-P4 yang
dimiliki dengan ketentuan Rapermendag tersebut paling lambat 6 (enam)
bulan sejak Rapermendag berlaku.
3. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Jasa
Survei Komoditas Perdagangan.
Tujuan dari pembentukan RSKKNI ini adalah untuk meningkatkan kompetensi
tenaga kerja di bidang jasa survei di Indonesia agar menjadi tenaga kerja
yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia.
Rapermendag ini terdiri dari 45 unit kompetensi dan telah melalui tahap
verifikasi. Pada tahun 2017, pembahasan RSKKNI difokuskan pada pra konvensi
dan konvensi, sebelum kemudian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam
bentuk Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI). Rancangan Standar
Kompetensi ini mengatur lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan yang menyatakan ”Penyedia Jasa yang bergerak di
bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan”. Selain itu, sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional,
standar kompetensi ini akan menjadi acuan bagi Lembaga Diklat Profesi dalam
mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi serta Lembaga
Sertifikasi Profesi dalam rangka sertifikasi profesi.
4. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Tenaga Jasa Ritel
Sama halnya dengan RSKKNI Tenaga Jasa Survei Komoditas Perdagangan,
RSKKNI Tenaga Jasa Ritel bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga
kerja di bidang jasa ritel di Indonesia agar menjadi tenaga kerja yang
profesional dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia. Rancangan
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
30
standar kompetensi ini juga mengatur lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor
7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan ”Penyedia Jasa yang
berggerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang
kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional, standar kompetensi ini juga akan menjadi acuan bagi
Lembaga Diklat Profesi dalam mengembangkan program pelatihan berbasis
kompetensi serta Lembaga Sertifikasi Profesi dalam melaksanakan uji
kompetensi dalam rangka sertifikasi profesi di bidang ritel di Indonesia.
Rancangan standar kompetensi ini terdiri dari 86 unit kompetensi. Pada tahun
2017, pembahasan RSKKNI difokuskan pada verifikasi, prakonvensi dan
konvensi, sebelum kemudian ditetapkan.
5. Permendag Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Permendag
Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan
perdagangan. Permendag ini disusun untuk mendukung pencapaian peringkat
kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) di Indonesia dengan pokok-
pokok pikiran sebagai berikut:
a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berkas diterima
lengkap dan benar. Peraturan ini mengubah lama penerbitan SIUP dan TDP
simultan dari 3 (tiga) hari menjadi 2 (dua) hari kerja.
b. Adapun untuk penolakan apabila berkas tidak lengkap dan benar menjadi 1
(satu) hari sejak berkas diterima dari sebelumnya 3 (tiga) hari kerja.
c. Penyatuan formulir isian pendaftaran SIUP dan TDP simultan dari
sebelumnya menggunakan format isian dari masing-masing perijinan.
d. Penggunaan aplikasi SIPO pada penerbitan SIUP dan TDP simultan.
6. Permendag Nomor 48/M-DAG/PER/6/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan kepada Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Karimun, dan Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang. Permendag tersebut mengatur
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
31
pendelegasian kewenangan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dengan
kriteria tertentu menggunakan aplikasi SIPO.
7. Rancangan Permendag tentang Izin Usaha Perdagangan. Rancangan tersebut
sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan.
8. Rancangan Perpres (RPerpres) Tentang Pengembangan, Penataan Dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. RPerpres
telah melalui beberapa tahapan pembahasan di internal Kementerian
Perdagangan, anggota Forum Komunikasi, antar kementerian/lembaga serta
harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Sekretariat
Negara. RPerpres disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(3) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. RPerpres juga dilakukan dalam rangka memberikan pedoman bagi
penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta
norma-norma keadilan, perlindungan terhadap pasar rakyat, saling
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang
dengan toko swalayan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil,
sehingga tercipta tertib persaingan usaha dan keseimbangan antara
kepentingan produsen, pemasok, toko swalayan dan konsumen.
Inti dari pengaturan lebih lanjut dari RPerpres, yaitu agar dunia usaha sektor
ritel, sarana distribusi dan konsumsi domestik dapat menggeliat sehingga dapat
mendorong perekonomian nasional namun dengan tetap memberikan
perlindungan kepada pasar rakyat dan toko-toko eceran tradisional. Hal ini
sangat terkait dengan perubahan acuan pengaturan pendirian pasar rakyat,
pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang semula harus mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
termasuk peraturan zonasi diubah menjadi mengacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau peraturan zonasi.
9. Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberian dan Penggunaan
Nomor Identitas Pendaftaran secara Elektronik yang merupakan amanat dari
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (RPPTPMSE) yang saat ini dalam tahap finalisasi akhir. Permendag ini
akan mengatur kewajiban pelaku usaha transaksi perdagangan melalui sistem
elektronik untuk melakukan pendaftaran sebagai Pelaku Usaha Transaksi
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
32
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pelaku usaha yang telah terdaftar
sebagai Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan
mendapatkan Nomor Identitas Pendaftaran Secara Elektronik yang dapat
dicantumkan dan/atau digunakan sebagai identitas hukum. Pemberian nomor
identitas ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dalam
rangka mengidentifikasi siapa saja pelaku usaha e-commerce di Indonesia.
Penyusunan Permendag ini dilakukan melalui rapat dan FGD dengan para
pemangku kepentingan, antara lain dengan asosiasi, pelaku usaha, pakar, dan
instansi teknis terkait lainnya.
10. Permendag Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi
Barang. Permendag ini mengatur tentang ketentuan distribusi dari berbagai
Pelaku Usaha Distribusi Perdagangan yang meliputi Produsen, Distributor/Sub
Distributor, Agen/Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer, Waralaba, Importir.
C. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
Capaian Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016
secara keseluruhan belum optimal. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
mendapat alokasi anggaran dalam DIPA APBN (DIPA awal) sebesar Rp.
30.780.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah),
kemudian direvisi pemotongan menjadi Rp. 26.580.000.000,- (dua puluh enam
milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah). Dari total anggaran sebesar Rp
26.580.0000,- dilakukan self blocking sehingga anggaran menjadi Rp.
23.962.299.000,- dan hanya terserap sebesar Rp. 22.024.985.513,- (dua puluh
dua milyar dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima
ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 82,84% dari pagu anggaran yang tersedia
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.555.014.487,- atau 17.16%. Penyerapan
(realisasi) keuangan di bawah 90% dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
1. Adanya sisa lelang dari kegiatan direktorat.
2. Adanya sisa anggaran dari perjalanan dinas karena biaya perjalanan dinas sudah
dilakukan secara at cost.
3. Adanya penghematan anggaran kegiatan dan dilakukan self blocking.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi mendapat alokasi anggaran dalam DIPA APBN (DIPA awal) sebesar
Rp. 28.018.028.000 (dua puluh delapan milyar delapan belas juta dua puluh delapan
ribu rupiah), kemudian direvisi penghematan menjadi Rp. 23.111.135.000 (dua
Penyerapan anggaran Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016 mencapai 82.86%
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
33
puluh tiga milyar seratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari total
anggaran tersebut dapat direalisasi sebesar Rp. 19.387.982.414 (sembilan belas
milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu
empat ratus empat belas rupiah) atau sebesar 83,85% dengan sisa anggaran sebesar
Rp. 3.723.152.586 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh
dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) atau 16,15%. Sehingga jika
dibandingkan tahun 2015, pada tahun 2016 terjadi penurunan penyerapan anggaran
sebesar 0,99%.
Perbandingan anggaran dan realisasinya untuk tahun 2015 dan tahun 2016
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
No. Keterangan 2015
(Rp)
2016
(Rp)
1 Pagu Awal 28.018.028.000 30.780.000.000
2 Pagu Revisi 23.111.135.000 26.580.000.000
3 Realisasi 19.387.982.414 22.024.985.513
4 Prosentasi 83,85% 82,86%
Tabel 3.6 - Perbandingan Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2016
Untuk mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016,
maka diperlukan tersedianya anggaran yang memadai dengan penggunaan yang se-
efisien mungkin. Alokasi anggaran pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
NO.
SASARAN IKU PAGU (Rp)
REALISASI (Rp)
% SISA (Rp)
1.
Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan usaha perdagangan dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran
Pelaku Usaha Toko Swalayan yang Memasarkan Barang Hasil Produksi Dalam Negeri
1.008.939.000 837.936.740 83,05 171.002.260
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan
5.582.509.000 4.493.543.154 80,49 1.088.965.846
Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan
12.653.295.000 10.237.580.307 80,86 2.415.714.693
Daerah yang Layanan Perijinannya sudah Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kemendag
1.551.073.000 1.433.115.750 92,39 117.957.250
Layanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Pelaku Usaha
587.804.000 381.217.338 64,85 206.586.662
Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
Tabel 3.7 - Pagu dan Realisasi Anggaran Dit. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi menurut IK Tahun 2015
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
34
Realisasi anggaran pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun
2016 yang terdistribusi menurut kegiatan pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku
Distribusi, rincian anggaran dan realisasinya dapat terlihat pada tabel berikut ini :
NO KEGIATAN PAGU
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
SISA
(Rp)
1.
Pelaku Usaha Toko Swalayan yang Memasarkan Barang Hasil Produksi Dalam Negeri
1.008.939.000 837.936.740 83,05 171.002.260
2. Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan
5.582.509.000 4.493.543.154 80,49 1.088.965.846
3. Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan
12.653.295.000 10.237.580.307 80,86 2.415.714.693
4. Daerah yang Layanan Perijinannya sudah Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kemendag
1.551.073.000 1.433.115.750 92,39 117.957.250
5. Layanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Pelaku Usaha
587.804.000 381.217.338 64,85 206.586.662
6. Layanan Perkantoran 5.196.380.000 4.641.592.224 89,32 554.787.776
T O T A L 26.580.000.000 22.024.985.513 82,86 4.555.014.487
Tabel 3.8 - Realisasi Anggaran Dit. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Menurut Output Kegiatan Tahun
2016
Keterangan : Pagu yang digunakan merupakan Pagu setelah direvisi.
Berdasarkan tabel di atas, dapat kami sampaikan bahwa pagu kegiatan yang
terbesar adalah Output Jumlah Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan
yang Mendapat Pembinaan sebesar Rp. 12.653.295.000,- atau sekitar 47,6% dari
total anggaran Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
Capaian realisasi anggaran pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
untuk Tahun 2016 adalah sebesar 82,86%. Berdasarkan tabel diatas, capaian
realisasi anggaran yang terkait dengan masing-masing output indikator kinerja pada
Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi sebesar 83,05% untuk Pelaku Usaha
Toko Swalayan yang Memasarkan Barang Hasil Produksi Dalam Negeri; 80,49% untuk
Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan; 80,86% untuk Pelaku Usaha dan
Rata-rata penyerapan anggaran menurut output kegiatan
Realisasi Anggaran dan Prosentase pada Direktorat Bina Usaha Perdagangan mencapai 82,86%
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
35
Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan; 92,39% untuk Daerah
yang Layanan Perijinannya Sudah Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kemendag;
64,85% untuk Layanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Pelaku Usaha, dan
89,32% untuk Layanan Perkantoran. Berdasarkan realisasi anggaran diatas, dapat
kami sampaikan bahwa Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mengalokasikan
anggaran secara efektif dan efisien untuk indikator kinerja utama.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran terbagai kedalam 2 (dua) bagian, yaitu
belanja barang dan belanja modal. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 26.580.000.000,- yang
terealisasi sebesar Rp. 21.938.188.713,-. Dari dana yang terealisasi, belanja barang
dialokasikan sebesar Rp 25.819.908.000,- dan terealisasi sebesar Rp
21.186.206.153,- sehingga dana yang tersisa sebesar Rp 4.633.701.847. Sedangkan
belanja modal dialokasikan sebesar Rp 760.092.000,- dan terealisasi sebesar Rp
751.982.560,- sehingga dana yang tersisa sebesar Rp 8.109.440,-.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran terbagai kedalam 2 (dua) bagian, yaitu
belanja barang dan belanja modal. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
mendapat alokasi anggaran untuk tahun 2016 sebesar Rp. 26.580.000.000,- yang
terealisasi sebesar Rp. 22.024.985.513,-. Dari dana yang terealisasi, belanja barang
dialokasikan sebesar Rp 25.819.908.000,- dan terealisasi sebesar Rp
21.186.206.153,- sehingga dana yang tersisa sebesar Rp 4.633.701.847. Sedangkan
belanja modal dialokasikan sebesar Rp 760.092.000,- dan terealisasi sebesar Rp
751.982.560,- sehingga dana yang tersisa sebesar Rp 8.109.440,-.
Alokasi anggaran Direktorat Bina Usaha Perdagangan berdasarkan jenis belanja
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
36
BAB IV
PENUTUP
Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dan berkelanjutan
apabila terdapat kerjasama yang intensif antara semua pihak yang terlibat di dalam
implementasi program dan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada.
Pada tahun 2016, Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi telah
melaksanakan berbagai kegiatan dengan output yang mendukung pencapaian
indikator kinerja utama yang dimiliki Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.
Sebagian besar dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan
dapat diselesaikan pada tahun 2016 walaupun dari hasil yang didapat memang tidak
sesuai dengan yang direncanakan, namun diharapkan hal ini dapat menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.
Kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan yang dimiliki
Direktorat Bina Usaha Perdagangan telah berjalan dengan sangat baik, tercermin
dari semua target indikator kinerja kegiatan telah terealisasi lebih dari 100%.
Berikut tabel yang menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama yang
dimiliki Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi beserta prosentase
pencapaiannya.
No. Indikator Kinerja Satuan Target 2016
Capaian 2016
Capaian (%)
1 Pelaku Usaha Toko Swalayan yang Memasarkan Barang Hasil Produksi Dalam Negeri
Persen 65 88 135
2 Rancangan Kebijakan di Bidang Usaha Perdagangan
Rancanga 4 10 250
3 Pelaku Usaha dan Aparatur di Bidang Perdagangan yang Mendapat Pembinaan
Pelaku 186 234 126
4 Daerah yang Layanan Perijinannya Sudah Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kemendag
Kab/Kota 40 56 140
5 Layanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Terdaftar
200 500 250
6 Layanan Perkantoran Bulan Layanan 12 12 100
Rata-rata 166,83
Capaian Direktorat Bina Usaha Perdagangan Pada Tahun 2016
Tabel 4.1 - Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dit. Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Tahun 2016
LAKIP DIT. BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI 2016
37
Sesuai dengan fungsi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku
kepentingan (stakeholders), maka informasi dan analisis kinerja yang diungkapkan
dalam laporan ini tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya mencapai
target yang sudah ditetapkan, tetapi juga mencakup informasi kinerja dari sasaran
yang tidak memenuhi target disertai penjelasannya. Oleh karena itu, dalam laporan
akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Usaha Perdagangan ini, secara umum
dijelaskan mengenai informasi dan analisis pencapaian kinerja tahun 2016.
Penetapan kinerja tahun 2016, mengandung program dan sasaran yang ingin
dicapai, dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perdagangan
Dalam Negeri dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015–2019.
Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi
yang disampaikan dalam LAKIP ini juga meliputi analisis, yang bertujuan
mengidentifikasi umpan balik guna perbaikan kinerja dimasa mendatang. Beberapa
umpan balik yang dapat digunakan sebagai strategi untuk perbaikan kinerja
Direktorat Bina Usaha Perdagangan dimasa mendatang antara lain :
❖ Penyusunan program dan sasaran yang akan dicapai hendaknya disusun secara
realistis dengan indikator yang jelas berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas
pencapaian sasaran, serta tetap mengacu kepada Renstra Ditjen Perdagangan
Dalam Negeri dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2015–2019;
❖ Penyusunan program dan sasaran yang hendak dicapai perlu disertai dengan
analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis), guna mengetahui suatu
program layak atau tidak untuk dilaksanakan;
❖ Perlu disusun jadwal pelaksanaan yang jelas untuk setiap program agar dapat
dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan;
❖ Mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi secara optimal untuk mewujudkan sasaran yang hendak
dicapai.
Strategi pemecahan masalah tersebut di atas, kiranya dapat dilaksanakan di
tahun-tahun mendatang guna lebih meningkatkan kinerja Direktorat Bina Usaha dan
Pelaku Distribusi, terutama dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri secara khusus dan Kementerian Perdagangan
secara umum melalui tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab
Direktorat.
LAKIP Direktorat Bina Usaha Perdagangan Pada Tahun 2016