lab-hukum.umm.ac.idlab-hukum.umm.ac.id/files/file/MODUL PLKH 2 CV.doc · Web viewAdanya risiko yang...
Transcript of lab-hukum.umm.ac.idlab-hukum.umm.ac.id/files/file/MODUL PLKH 2 CV.doc · Web viewAdanya risiko yang...
MODUL
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM
“PROSEDUR PENDIRIAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)”
LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2020
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 0
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ridhonya kepada kita
semua sehingga dapat terus untuk mencari ilmu yang bermanfaat Insya Allah bagi
dunia dan akhirat.
Melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) ini, kami
mengharapkan agar mahasiswa peserta yang kelak menjadi Sarjana Hukum, dapat
memiliki bekal kemampuan dan kompetensi yang mahir pada bidang praktik dan
bukan teori semata terkait isu-isu yang ada dimasyarakat dan terlebih lagi dapat
membuka lapangan kerja untuk masyarakat luas.
Sebagaimana peribahasa tiada gading yang tak retak, maka begitu pula adanya
modul atau buku panduan yang kami susun berikut ini tidak luput daripada kesalahan,
kekeliruan dan kekurangan. Maka kami sebagai tim penyusun mohon untuk
memberikan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dan
peningkatan kualitas di masa depan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Malang, 15 Maret 2020
Tim Penyusun
Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum UMM
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 1
MODUL
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM
“PROSEDUR PENDIRIAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)”
Penanggung Jawab
Dekan : Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I : Catur Wido Haruni,S.H.,M.Si.,M.Hum.
Wakil Dekan II : Dr. Haris,S.H., M.H.
Kepala Program Studi
Ilmu Hukum: Nu’man Aunuh,S.H., M.Hum.
Sekretaris Program Studi
Ilmu Hukum: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Kepala Laboratorium
Bidang Litigasi: Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.
Kepala Laboratorium
Bidang Non- Litigasi : Cholidah, S.H., M.H.
Pelaksana
1. Intan Khoirun Nisa’, S.H.
2. Mardiana, S.H.
3. Siti Wulandari, SH
4. Radhityas K. Nuryasinta, S.H., M.Kn.
5. Nur Amalina Putri Aditiya, S.H.
6. Wahyu Bening, S.H.
7. Ilham Dwi Rafiqi, S.H.
Diterbitkan Oleh :
Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2020
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Beberapa dekade ini, sektor ekonomi mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Hal ini tidak terlepas dari fenomena modernisasi dan globalisasi yang tentu
saja membawa dampak pada seluruh sektor kehidupan manusia terlepas dari
perbedaan negara, tempat dan waktu diseluruh dunia.
Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat
dipisahkan keberadaannya. Ekonomi merupakan fenomena sosial yang berkaitan
dengan kebutuhan manusia dan hukum merupakan landasan atau pijakan dari
segala aspek kehidupan manusia yang bersifat mengatur dan memaksa. Maka
ekonomi juga tak luput dari objek kajian hukum dan pengaturan-pengaturan
hukum.
Setelah menyatakan diri atas kemerdekaannya, berdasarkan asas konkordansi,
Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun
masih menerapkan hukum-hukum Belanda sepanjang belum ada hukum yang
dibentuk sesuai nilai-nilai asli yang dianut oleh Indonesia. Pengaturan hukum
Belanda yang saat ini masih digunakan antara lain yaitu wetbook van straafrecht
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana), burgerlijk wetbook (Kitab Undang-
undang Hukum Perdata), (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), dll.
Masih berlakunya hukum Belanda juga membawa dampak pada bidang
ekonomi diantaranya yaitu adanya bentuk-bentuk badan usaha yang masih
berlaku di Indonesia. Badan usaha terbagi menjadi dua yaitu badan usaha yang
berbadan hukum seperti PT (perseroan terbatas) dan badan usaha non-badan
hukum seperti CV (Comanditer Venootschap/ Persekutuan Komanditer), firma,
dll.
Comanditer Venootschap atau yang lebih dikenal dengan CV oleh masyarakat
luas merupakan badan hukum yang sering ditemui dan diminati oleh pengusaha
yang bergerak pada bidang ekonomi baik sektor jasa, produksi, dll. CV dinilai
lebih fleksibel dalam beberapa hal salah satunya yaitu mengenai jumlah modal
awal yang disetorkan tidak terdapat jumlah minimal sebagaimana PT.
Berdasarkan pengamatan penyusun, prosedur pendirian CV sering menjadi
pertanyaan yang diajukan oleh calon pengusaha kepada seseorang yang bertitel
Sarjana Hukum dibelakang namanya, maka melalui PLKH ini, diharapkan
mahasiswa calon Sarjana Hukum dapat menguasai setiap prosedur ataupun tata
cara pendirian CV sebagai bentuk kompetensi dalam bidang praktik.
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 3
B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pelaksanaan PLKH adalah prosedur pendirian CV
(Persekutuan Komanditer);
C. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut :
1. Mahasiswa mampu untuk memahami tentang pengertian CV (Persekutuan
Komanditer);
2. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perbedaan CV dengan badan usaha
yang lainnya seperti firma, Perseroan Terbatas, dll;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang subjek-subjek dalam (Persekutuan
Komanditer);
4. Mahasiswa menguasai persyaratan dan tahapan atau tata cara pendirian CV
(Persekutuan Komanditer);
5. Mahasiswa mengetahui mengenai permasalahan yang ada pada pendirian CV
(Persekutuan Komanditer).
D. Ketentuan Penilaian
Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut :
Materi Nilai
Pendidikan
a. Stadium General
b. Resume
c. Pre-test
25 %
Pelatihan
a. Pelatihan I
b. Pelatihan II
c. Pelatihan III
40 %
Target
a. Tugas Lapang
b. Laporan Observasi
c. Post-test
35 %
Total 100 %
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 4
E. Nilai Akhir
ANGKA HURUF
0-20 E
21-40 D
41-50 C
51-60 C+
61-70 B
71-80 B+
81-100 A
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 5
BAB II
TINJAUAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)
A. Pengertian CV
Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap untuk selanjutnya
disebut CV) dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu
atau beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer adalah perseroan
menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa
orang pesero yang secara lansung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu
pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.
CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai
pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang
bertanggung jawab secara tanggung renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih
orang sebagai pelepas uang.pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada sekutu
komanditer atau sekutu pasif (sleeping partner). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan
bahwa:
“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer,
didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung
menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu
orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”
Menurut Wijatno, Perseroan komanditer atau biasa disebut CV adalah suatu
bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan dan bertanggungjawab
penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan
pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab
terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan
Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, CV adalah
persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu
atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 6
Pengaturan CV dalam KUHD hanya terdapat dalam tiga pasal yaitu pasal 19,
20, dan 21 KUHD. Letak aturan persekutuan komanditer ditengah-tengah pasal-
pasal yang mengatur persekutuan firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan
komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekususannya itu
terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada.
Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk
mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan
tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang
berwenang.1 Sehingga dengan dibuatkannya akta di bawah tangan antara para
pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat
berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut.
Namun sebagian besar pendiri dari CV sering kali menggunakan akta otentik
untuk mendirikan dan menjalakan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV
memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya.
Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer
dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai
sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu
yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para
sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah dengan serta merta.
Sekali pun memiliki karakteristik yang berbeda, tanggung jawab dari sekutu
komplementer tetap tidak terbatas seperti halnya persekutuan perdata maupun
persekutuan dengan firma. Hal ini yang kemudian membatasi kewenangan CV
untuk memperluas ekspansi usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat
membahayakan harta pribadi dari sekutu komplementer itu sendiri. Sehingga CV
tidak dapat sepenuhnya melakukan spekulasi untuk memperoleh laba yang
sebesar-besarnya demi mencapai tujuan usahanya secara maksimal.
Adanya risiko yang dapat melibatkan harta pribadi dari sekutu komplementer
tersebut disebabkan CV sekali pun didirikan dengan adanya akta otentik tetap
bukan merupakan badan hukum. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHD
tidak mengharuskan pendirian CV mendapatkan pengesahan badan hukum dari
instansi yang berwenang. Sehingga segala kewenangan CV tetap merupakan
kewenangan para sekutu komplementer, bukanlah kewenangan
1 Soekardono. Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 Bagian Kedua. Jakarta: Rajawali Pers. 1991. Hlm. 101.Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum
| 7
perusahaan/persekutuan. Sehingga hal ini menuntut para sekutu meningkatkan
statusnya menjadi badan hukum agar dapat melindungi harta pribadinya.
B. Dasar Hukum CV
1. Pasal 19 s.d. Pasal 25 KUHD;
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun
2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
3. Peraturan Menteri Huum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan
Perdata;
4. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan;
6. Surat Edaran Nomor: 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak
Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer.
C. Pendiri/ sekutu dalam CV
Dalam persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu yang menjadi unsur
penting yaitu :
1. Sekutu kerja (aktif) perusahaan yang disebut dengan sekutu
komplementer.
Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus
persekutuan, oleh karena itu sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga.
Dilain pihak, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya
dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja, sebab yang
bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif.
2. Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan yang disebut dengan sekutu
komanditer.
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 8
Sedangkan sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan, dia hanya
dibelakang layar artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak
ketiga. Sekutu pasif atau sekutu komanditer ini hanya menyediakan
modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab
sekutu komanditer terhadap utang-utang yang dimiliki perusahaan
kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang
dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komanditer ini tidak
bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya
sekutu komplementer.
Menurut pasal 20 ayat 2 KUHD, sekutu komanditer ini tidak boleh
melakukan pengurusan dalam CV meskipun dia diberi kuasa untuk itu. Jika
sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sekutu
komplementer yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.
Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif masing masing memberikan
pemasukannya, yang berwujud uang, barang, atau tenaga (fisik atau pikiran) atas
dasar pembiayaan bersama. Artinya untung rugi dipikul bersma antara sekutu
kerja dengan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer
terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan Apabila perusahaan
komanditer mengalami banyak kendala yang berkenaan dengan hutang atau jatuh
pailit kisalnya, apabila harta benda perseroan tidak mencukupi untuk melunasi
hutang-hutang maka harta benda prive dari perseroan pengurus itu dapat pula
dipertanggung jawabkan untuk melunaskan utang persero. Sebaliknya para
komanditer paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang telah di
setorkan, sedangkan harta benda prive nya tidak dapat di ganggu gugat. Adapun
tanggung jawab yang di tangguhkan penuh yang di bebankan pada persero
pengurus adalah berdasarkan pendapatan, bahwa baik buruk dan maju mundurnya
perusahaan itu adalah bergantung dari usaha dan pimpinan mereka sendiri.
Keadaan demikian akan berubah, apabila seorang komanditer turut campur
tangan dalam penyelesaian dan penyusunan perseroan, ataupun apabila ia
mengizinkan namanya di pakai sebagai nama firma oleh persero-persero
pengurus. Dalam melakukan tindakan demikian ia akan menimbulkan kesan
kepada pihak ketiga seakan-akan ia juga menjadi anggota pengurus yang
bertanggung jawab untuk menghindarkan pihak ketiga akan menderita kerugian
oleh tindakan-tindakanya, maka dalam pasal 21 KUHD di tentukan, bahwa tiap-
tiap persero komanditer yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus atau
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 9
dengan demikian seorang komanditaris yang bertingkah lakku sebagai anggota
pengurus,mempunyai tanggung jawab seperti anggota pengurus terhadap pihak
ketiga, dan pertanggung jawabanya itu diperluas terhadap persetuan-setujuan
yang diadakan komanditaris dalam penyelanggarakan tersebut, dan terhadap
persetujuan –persetujuan yang telah dilakukan.
D. Jenis-jenis CV
1. Persekutuan Komanditer Murni
Didalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu
lainnya adalah sekutu komanditer
2. Persekutuan Komanditer Campuran
Persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma jika firma
memerlukan modal tambahan. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer
sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer
3. Persekutuan Komanditer Bersaham
Bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak
diperjualbelikan, dimana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil
satu saham atau lebih. Alasan dikeluarkannya saham adalah untuk mencegah
terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk
menarik modal yang telah diserahkan.
Catatan : Dalam praktiknya, persekutuan komanditer/ CV pada angka 2 dan 3
jarang digunakan
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 10
E. Tabel Perbandingan (Sumber : academia.edu)
PERBEDAAN PERSEKUTUAN PERDATA
FIRMA CV PT
Pengertian Perjanjian antara dua orsng atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.
Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkannya.
Suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham, dan tanggung jawab dari para pemegang saham PT berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki.
Dasar hukum Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1618-1652 BW.
Firma diatur dalam KUHD pada Pasal 16-35. Disamping itu,terdapat beberapa ketentuan lain yang berkaitan dan relevan dengan firma didalam BW, yaitu ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan.
CV diatur dalam Pasal 19-21 KUHD. Disamping ketentuan khusus tersebut, terdapat beberapa ketentuan umum yang berkaitan dan relevan dengan CV didalam BW, yaitu ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan.
PT diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pendirian Persekutuan Perdata dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian saja, dan tidak mengharuskan adanya syarat tertulis. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk mendirikan sebuah Persekutuan Perdata, dapat dilakukan secara lisan saja.
Firma harus didirikan dengan akta otentik, hal ini diatur dalam pasal 22 KUHD. Namun, jika Firma tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, pendirian tanpa akta notaris pun telah dianggap berdiri. Kenudian akta pendirian
Lihat BAB III Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 antara lain: 1. Pendiri minimal dua orang
atau lebih (Pasal 7 ayat 1)2. Akta notaris yang berbahasa
Indonesia 3. Setiap pendiri harus
mengambil bagian atas saham,
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 0
Jadi, dapat disimpulkan dalam Pendirian Persekutuan Perdata, tidak memerlukan suatu formalitas tertentu.
tersebut harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui berita negara, hal ini diatur dalam pasal 23 dan 28 KUHD. Walaupun pembuatan firma telah selesai dilakukan, namun untuk menjalankan operasi bisnisnya, masih perlu dilengkapi beberapa izin lainnya, seperti daftar perusahaan (UU Nomor 3 Tahun 1982, UKL-UPL/AMDAL (UU Nomor 32 Tahun 2009), dsb.
kecuali dalam rangka peleburan (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (Pasal 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal lima puluh juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (Pasal 32 dan Pasal 33)
6. Minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris (Pasal 92 ayat 3 dan Pasal 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA
Modal Modal dalam Persektuan Perdata terdapat pengaturannya di dalam Pasal 1619 BW, yaitu:1. Uang2. Barang3. Tenaga/ kerajinan
Tiap-tiap sekutu dalam firma diwajibkan memasukkan dalam kas persekutuan modal berupa uang,benda atau tenaga. Pemasukan ini disebut dengan inbreng. Pengaturan mengenai hal ini juga terdapat dalam pasal 1619 BW.
Modal yang dimasukkan dalam CV berupa uang, benda, atau tenaga (inbreng).Sekutu Komanditer memasukkan modalnya kedalam CV dan hanya bertanggungjawab sebesar modal yang disetorkan kedalam CV. Para persero harus membuat kesepakatan
Modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Modal tersebut terdiri dari sekumpulan saham. 1. Modal dasar merupakan
keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 1
tentang pembagian modal, karena CV tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dan kekayaan pribadi perseronya.
permodalannya. Menurut UUPT besarnya modal dasar adalah minimal Rp. 50.000.000,-.
2. Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam perseroan. Menurut pasal 33 UUPT besarnya modal ditempatkan adalah minimal 25% dari modal dasar.
3. Modal disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil karena telah benar-benar disetorkan kedalam PT. Menurut UUPT, besarnya modal disetor sebesar modal ditempatkan- paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh (pasal 33 ayat 1 UUPT)
Laba/ Rugi Sesuai dengan tujuan dari Persekutuan Perdata yaitu memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi diantara para sekutu. Pembagian tersebut didasarkan pada Anggaran
Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam firma, diatur dalam pasal 1633-1635 BW. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai cara pembagian keuntungan dan kerugian
Pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan, namun jika tidak diperjanjikan maka pembagiannya didasarkan pada Pasal 1633 BW.
Pembagian keuntungan dalam PT, antara lain:1. Pembagian deviden intern
tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajbannya pada kreditor atau
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 2
Dasar. Namun, jika tidak diperjanjikan di dalam Anggaran Dasar,maka perhitungan laba/rugi didasarkan pada pasal 1633 BW. Maka dari itu sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian diatur secara tegas di dalam perjanjian pendiriannya. Namun di dalam BW dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus berdasarkan ketentuan sebagai berikut:1. Tidak diperbolehkan
memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja. Hal ini berdasarkan pasal 1635 BW
2. Diperbolehkan membebankan seluruh kerugian pada satu orang tertentu saja
3. Apabila cara pembagiannya tidak diatur secara jelas, maka pembagiannya didasarkan pada pemasukan dari
yang tidak diperjanjikan diantara para sekutu. Batasan ketentuan dari pembagian keuntungan dan kerugian yaitu: 1. Tidak diperbolehkan
memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja.
2. Diperbolehkan jika membagi kerugian pada salah seorang sekutu saja.
3. Penetapan pembagian keuntungan oleh pak ketiga tidak diperbolehkan .
Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugia n tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan berimbang. Mengenai sekutu yang memasukkan berupa tenaga, maka bagiannya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau benda yang paling sedikit.
Berdasarkan ketentuan pasal 1131 dan 1132 BW, bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas bahkan harta pribadinya pun menjadi jaminan bagi seleuruh kerugian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambahkan pemasukannya guna menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Hal ini diatur dalam pasal 1625 BW dan Pasal 20 ayat 3 KUHD.
mengganggu kegiatan perseroa.
2. Deviden hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif
3. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut deviden yang besarnya terantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas
4. Pembagian deviden atas keuntungan perusahaan akan diputuskan dalam RUPS
5. Apabila terjadi kerugian maka kerugian terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan.
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 3
masing-masing sekutu. Hal ini didaarkan pada pasal 1633 ayat 1 BW
Ciri-ciri Untuk mencari keuntungan Cara pendirian sederhana Cara pembubaran tidak
memerlukan persyaratan formal
Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri.
Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpi.
Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma.
Pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian
Sulit untuk menarik modal yang telah disetor
Modal besar karena didirikan banyak pihak
Ada anggota aktif yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
Relatif mudah untuk didirikan
Kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu
Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
Modal dan ukuran perusahaan besar
Kelangsungan hidup perusahaan PT ada ditangan pemilik saham
Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
Kepemilikan mudah berpindah tangan
Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan/ pegawai
Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/ saham dalam bentuk deviden
Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
Pajak berganda pada pajak penghasilan/ PPH dan pajak deviden
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 4
Jenis dan Macam Persekutuan perdata umum/ penuh: Dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun .
Persekutuan perdata khusus: Dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.
Menggunakan nama bersama (nama sekutu yang dijadikan nama perusahaan)
CV diam-diam: Persekutuan Komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai peresekutuan komanditer
CV terang-terangan: Persekutuan Komanditer yang telah menyatakan diri sebagai CV kepada pihak ketiga
CV dengan saham: Persekutuan Komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham
PT tertutup: Perseroan Terbatas yang saham perusahannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembaranagan.
PT terbuka: Jenis PT dimana saham-saham tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah diperjualbelikan oleh masyarakat.
PT domestik: PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional didalam negeri sesuai dengan aturan yang berlaku diwilayah Republik Indonesia
PT asing: PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi didalam negeri
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 5
berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dab hukum yang adadi Indonesia
PT publik/ umum: PT yang kepemilikan sahamnya bebas dimiliki oleh siapa saja dan terdaftar di bursa efek.
Tanggungjawab Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggungjawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya.
Pasal 1642-1645 KUHPER: a. Sekutu melakukan
hubungan dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggungjawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan
Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan AD (akta pendirian) firma.
Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan BNRI (supaya pihak ketiga mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.
Semua anggota dianggap dapat diperbolehkan bertindak keluar atas nama firma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya.
Tanggungjawab intern:a. Sekutu komanditer:
Tanggungjawab terbatas pada inbreng yang disetor
b. Sekutu biasa: Tanggunjawab secara pribadi untuk keseluruhan , meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga
Tanggungjawab ekstern: Sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas hubungan dengan pihak ketiga
Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum mandiri yang terpisah dari pribadi para pemegang saham, bertindak atas nama dan untuk kepentingannya dan bertanggungjawab sendiri terhadap tindakannya tersebut.
Para pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh perseroan atas nama perseroan
Para pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi terhadap perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 6
untuk kepentingan persekutuan.
b. Perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain, keuntungan yang didapat nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
c. Beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihal ketiga,maka para sekutu bertanggungjawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada perimbangan inbreng dengan pertanggungjawaban.
d. Apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat
Semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dab untuk kepentingan firma .
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 7
langsung menggugat pihak ketiga itu.
Berakhirnya Persekutuan perdata dapat berakhir karena (pasal 1646 – 1651 KUHPerdata)1. Lewatnya waktu untuk
mana persekutuan telah di adakan.
2. Musnahnya barang atau di selesaikannya perbuatan yang menjadi poko persekutuan.
3. Kehendak semata – mata dari beberapa atau seorang sekutu.
4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah .
Salah seorang sekutu meninggal, di letakkan di bawah pengampuan atau di nyatakan pailit.
1. Lampaunya waktu yang di perjanjikan.
2. Pengakhiran oleh seorang sekutu.
3. Kematian salah seorang sekutu.
4. Adanya kepailitan.5. Menjalankan usaha yang
tidak sesuai dengan akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim.
Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan. Firma yang bubar di anggap masih tetap ada apabila maih ada hak dan kewajiban yang belum di selesaikan.
Pemberesan di lakukan oleh pemberes. Pemberes adalah mereka yang di tetapkan di AD.
Jika dalam AD tidak di
Lampaunya waktu yang di perjanjikan.
Pengakhiran oleh salah seorang sekutu.
Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah.
Selesainya suatu perbuatan. Musnahnya benda yang
menjadi objek persekutuan. Adanya pengampuan atau
kepailitan.
Menurut pasal 142 ayat (1) Undang – undang perseroan terbatas yang menyatakan pembubaran perseroan terjadi karena :1. Berdasarkan keputusan RUPS.2. Karena jangka waktu
berdirinya yang di tetapkan dalam AD telah berakhir.
3. Beradasarkan penetapan pengadilan.
4. Dengan di cabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
5. Karena harta pailit perseroan telah di nyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana di atur dalam undang – undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau ;
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 8
tentukan, maka pemberes adalah sekutu pengurus atau dapat juga menunjuk sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak.
Apabila suara terbanyak tidak tercapai maka pemberes di tetapkan oleh PN.
Tugas pemberes adalah menyelasaikan sema utang firma dengan menggunakan uang kas firma.1. Jika masih ada sisa
/saldo maka di bagi untuk para sekutu.
2. Jika ada kekayaan berupa barang maka sepeti pembagian warisan (pasal 1652 KUHPerdata).
3. Jika ada kekurangan maka berlaku pasal 18 KUHD.
6. Karena di cabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 9
BAB III
PROSEDUR PENDIRIAN CV (PERSEKUTUAN KOMANDITER)
A. Prosedur Pendirian CV
Adapun prosedur pendirian CV adalah sebagai berikut (visualisasi langkah-
langkah dapat dilihat di manual book yang menjadi lampiran buku ini) :
1. Mempersiapkan 1 (satu) calon nama CV dan 2 (dua) nama alternatif;
2. Mempersiapkan AD/ART (Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) atau
Company profile (profil perusahaan) CV;
3. Mempersiapkan dokumen pribadi masing-masing para pendiri berupa:
a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (Beserta aslinya);
b. Foto Copy Kartu Keluarga (Beserta aslinya);
c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi (Beserta aslinya);
d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak CV (dibuat setelah akta
dibacakan).
4. Notaris melakukan pengajuan nama CV (sebagaimana poin 1) ke dalam
Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) https://sab.ahu.go.id/ ;
Catatan : Apabila nama belum dipakai, maka proses pengajuan nama
CV di setujui dan Proses CV dapat dilanjutkan. (Pembayaran PNBP di
aplikasi YAP Notaris)
5. Pembuatan akta pendirian CV dengan akta autentik dihadapan Notaris. Akta
pendirian CV terdiri atas:
a. Identitas diri para pihak atau para persero;
b. Kedudukan kantor CV;
c. Jumlah modal yang ditanamkan masing-masing persero;
d. Ruang lingkup usaha CV (sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia);
e. Batas waktu berdirinya CV (berdasarkan kesepakatan para pihak, dapat
dibatasi waktu atau selamanya) ;
6. Persero dengan membawa salinan akta mengurus dokumen lain yang
dibutuhkan yaitu NPWP CV (harus mengurus sendiri ke kantor pajak/
tidak dapat dikuasakan), surat keterangan domisili usaha;
7. Setelah semua persyaratan diatas terpenuhi, maka notaris melakukan
pendaftaran CV di https://sab.ahu.go.id/ dan mengisi :
a. Nama CV, singkatan CV, no telp, jangka waktu/ batasan waktu;
b. Kegiatan Usaha (KBLI);Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum
| 10
c. Alamat lengkap Kantor CV;
d. Nomor NPWP Pribadi dan CV;
e. Nomor Akta dan data notaris;
f. Jumlah modal yang ditanamkan;
g. Data pribadi pendiri;
h. Data pribadi pengurus;
i. Data pemilik manfaat CV (Didasarkan pada Perpres 13 tahun 2018
tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Koorporasi
(PT, yayasan,Perkumpulan, Koperasi, CV, Firma dll) dalam rangka
mencegah tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme;
j. Mengisi Pernyataan Elektronik Bahwa Data yang di isi Benar;
k. Konfirmasi Transaksi Daftar CV (Sudah Masuk);
l. Upload akta pendirian CV;
8. Melakukan pengunduhan Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenkumham (Di
print dan di serahkan Notaris Ke Pemilik CV);
B. Pendaftaran pada Online Single Submision (OSS)
Online Single Submission (Selanjutnya disebut dengan OSS) adalah perizinan
berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri,
pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui
sistem elektronik yang terintegrasi berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. Tahapan ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau menggunakan
jasa notaris yang bersangkutan.
Setelah melakukan pendaftaran pada Sistem OSS maka nantinya akan
diterbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berisi KBLI (Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia), yaitu jenis usaha apa saja yang dapat dikerjakan oleh
Badan Usaha tersebut. NIB ini adalah single identity number sekaligus sebagai
Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), API (Angka
Pengenal Import), Akses Kepabeanan.
Berikut merupakan tata cara pendaftaran pada OSS :
1. Membuat akun dalam sistem OSS https://oss.go.id/
2. Setelah akun aktif, login ke dalam sistem OSS;
3. Ikuti langkah-langkah dengan mengisi formulir yang ada;
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 11
4. Isi seluruh data dengan benar dan harus sesuai dengan isi dari akta pendirian
CV;
5. Sebelum mengisi KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
sebaiknya periksa terlebih dahulu daftar KBLI dan dicatat nomor dari KBLI
yang sesuai dengan usaha dari CV;
6. Pemilihan KBLI bisa lebih dari satu;
7. Setelah semua proses dan blanko terisi maka akan diterbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB);
8. Dilanjutkan dengan proses pengisian form Izin Usaha yang akan diterbitkan
izin usaha;
9. NIB dan Ijin Usaha tersebut di serahkan ke Kantor Perizinan setempat untuk
membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Catatan penting :
Untuk CV lama yang sudah didaftarkan dan tercatat secara manual di
Pengadilan Negeri tapi belum terdaftar secara elektronik, pemohon TIDAK
PERLU MELAKUKAN PENGAJUAN PERMOHONAN NAMA ke
AHU (SABU) terlebih dahulu. Bisa langsung melakukan pendaftaran dengan
Nama CV yang lama melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sama seperti
proses di atas. Akan tetapi ditambah dengan meng-upload Surat Keterangan
Terdaftar dari Pengadilan Negeri
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 12
BAB IV
PENUTUP
Comanditer Venootschap atau yang lebih dikenal dengan CV oleh masyarakat
luas merupakan badan hukum yang sering ditemui dan diminati oleh pengusaha
yang bergerak pada bidang ekonomi baik sektor jasa, produksi, dll. CV dinilai
lebih fleksibel dalam beberapa hal salah satunya yaitu mengenai jumlah modal
awal yang disetorkan tidak terdapat jumlah minimal sebagaimana PT.
Persekutuan komanditer (Commanditaire Vennootschap untuk selanjutnya disebut
CV) dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau
beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer adalah perseroan
menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa
orang pesero yang secara lansung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu
pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.
CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai
pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang
bertanggung jawab secara tanggung renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih
orang sebagai pelepas uang.pada dasarnya selain ada sekutu aktif juga ada sekutu
komanditer atau sekutu pasif (sleeping partner). Pada Pasal 19 KUHD disebutkan
bahwa:
“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer,
didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung
menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu
orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”
Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dorongan percepatan, maka
pendaftaran CV saat ini dilakukan secara sistematis dan sebagian besar berbasis
online melalui website resmi pemerintah, sehingga menghemat waktu, biaya dan
tenaga.
Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 13