Kunker Reses Komisi V ke Sulsel tgl 7-8 Des 2014
Transcript of Kunker Reses Komisi V ke Sulsel tgl 7-8 Des 2014
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015
Tanggal 7 s.d 9 Desember 2014
I. PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
padaperubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib;
4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 4 Desember 2014
tentang Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada
reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 Ke Provinsi
Sulawesi Selatan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah:
a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung
hasil-hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya
Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Bidang
Perhubungan, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, serta
Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi
tanggung jawab Komisi V DPR RI.
b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi
Sulawesi Selatan, utamanya terkait pembangunan Infrastruktur
dan pembiayaannya yang didanai APBN tahun berjalan dan tahun-
tahun sebelumnya.
c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan
terkait pembangunaninfrastruktur dan pembiayaannya melalui
APBN di tahun-tahun mendatang.
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka
melaksanakan Fungsi danTugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR
RI Nomor 1/DPR-RI/ 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI,
pada Pasal 58 ayat ( 3 ) tentang Tugas Komisi, disebutkan bahwa
Tugas Komisi antara lain adalah :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya;
b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas
Komisi antara lain pada: butir a. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja
negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya; butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f
tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat
(3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan
kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam
masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan
dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
C. Susunan :
Daftar nama anggota Komisi V DPR RI peserta kunjungan spesifik ke
Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
NO. NO.
ANGG.
N A M A FRAKSI JABATAN
1. A-271 H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA FPG KETUA
2. A-225 IR. RENDY M.AFFANDI LAMADJIDO, MBA FPDIP ANGGOTA
3. A-158 SUKUR H. NABABAN, ST FPDIP ANGGOTA
4. A-198 IR. BUDI YUWONO, Dipl, SE FPDIP ANGGOTA
5. A-314 DR. IR. MARKUS NARI, M.SI FPG ANGGOTA
6. A-303 Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, SE FPG ANGGOTA
7. A-318 DRS. H. ROEMKONO FPG ANGGOTA
8. A-374 H. MOH. NIZAR ZAHRO, SH, MPD F-GERINDRA ANGGOTA
9. A-331 ADE REZKI PRATAMA, SE F-GERINDRA ANGGOTA
10. A-453 DRS. H. UMAR ARSAL FPD ANGGOTA
11. A-417 ANTON SUKARTONO SURATTO FPD ANGGOTA
12. A-452 DR. IR. H BAHRUM DAIDO, M.SI FPD ANGGOTA
13. A-466 Hj. HANNA GAYATRI, SH FPAN ANGGOTA
14. A-502 IR. H. ANDI TAUFAN TIRO FPAN ANGGOTA
15. A-54 DRS H. MOHAMMAD TOHA, S.SOS. M.SI FKB ANGGOTA
16. A-94 IR. KH. ABDUL HAKIM, MM FPKS ANGGOTA
17. A-543 HJ. FATMAWATI RUSDI, SE FPPP ANGGOTA
18 A-04 SAHAT SILABAN, SE F-NASDEM ANGGOTA
19. A-553 MIRYAM S. HARYANI, SE, M.SI F-HANURA ANGGOTA
SEKRETARIAT
20. NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, SH SEKRETRIAT
21. AAN YULIANINGSIH, S.SOS SEKRETARIAT
22. MUHAMMAD SODIK, SE SEKRETARIAT
23. ACHMAD WIRABRATA, ST, MM PENELITI
24. AANG NUGROHO PEMBERITAAN
Mitra dari berbagai Departemen dan Lembaga yang mendampingi adalah
dari:
- Departemen Pekerjaan UmumPerumahan Rakyat
- Departemen Perhubungan
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan SAR Nasional,
D. Jadwal Kegiatan.
Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2019, Komisi
V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada
tanggal 7 s.d. 9 Desember 2014. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V
DPR RImelakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi,dialog, dan
melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat
luas.
II. ISI LAPORAN
A. Sejarah
Pada abad ke XVI terdapat 3 kerajaan besar yang berpengaruh luas di
Sulawesi Selatan yaitu kerajaan Luwu, Gowa dan Bone. Sebelum Proklamasi
Kemerdekaan, Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa wilayah kerajaan yang
terdiri dan didiami 4 etnis, yaitu: Makasar, Toraja, Bugis, dan Mandar.
Setelah kemerdekaan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 21
Tahun 1950 dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi administratif
Sulawesi.Kemudian di tahun 1960 menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan
dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1960.Provinsi Sulawesi
Selatan secara resmi terpisah dengan Sulawesi Tenggara sejak tahun 1964
berdasarkan UU nomor 13 Tahun 1964. Pada tahun 2004 berdasarkan UU
nomor 26 Tahun 2004, Pemerintah Pusat mengeluarkan 5 kabupaten di
sulawesi selatan (Kabupaten Majene, Kab. Mamasa, Kabupaten Mamuju,
Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Polewali Mandar) dan
membentuknya menjadi provinsi baru yaitu Provinsi Sulawesi Barat.
Pada tahun 1971 ibukota Sulawesi Selatan ditetapkan berganti nama menjadi
kota Ujungpandang, berdasarkan PP Nomor 51 tahun 1971. Kemudian pada
tahun 1999 nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi kota
Makassar berdasarkan PP Nomor 86 tahun 1999.
B. Kondisi Fisik dan Geografis.
Letak geografis Prov. sulawesi selatan adalah di antara 0°12’ - 8°
Lintang selatan dan 116°48’ - 122°36’ Bujur Timur. Batas wilayah Prov.
selawesi selatan adalah bagian utara berbatasan dengan sulawesi Tengah
dan sulawesi Barat, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone dan
sulawesi Tenggara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan selat
Makasar, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores. Luas wilayah
sulawesi selatan mencapai 45.764,53 km2 yang terbagi menjadi 21
kabupaten dan 3 kotamadya dan terdiri dari 304 kecamatan dan 2.953
desa/kelurahan. Kab. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di sulawesi
selatan.
Wilayah provinsi ini dilalui oleh 67 sungai, dan juga terdapat 7 gunung,
serta 4 danau. Letak geografis Prov. sulawesi selatan adalah di antara 0°12’ -
8° Lintang selatan dan 116°48’ - 122°36’ Bujur Timur. Batas wilayah Prov.
selawesi selatan adalah bagian utara berbatasan dengan sulawesi Tengah
dan sulawesi Barat, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone dan
sulawesi Tenggara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan selat
Makasar, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores. Luas wilayah
sulawesi selatan mencapai 45.764,53 km2 yang terbagi menjadi 21
kabupaten dan 3 kotamadya dan terdiri dari 304 kecamatan dan 2.953
desa/kelurahan. Kab. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di sulawesi
selatan.
Tabel Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan
BAB III
GAMBARAN SINGKAT OBYEK YANG DIKUNJUNGI
Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi V DPR RI
mengagendakan 4 kegiatan kunjungan dan 1 kunjungan ke Gubernur Sulawesi
Selatan, yaitu:
A. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.
Pada tanggal 3 Maret 1987, pengelolaan Bandara Hasanuddin
dipindahkan dari Direktorat Jenderal Transportasi Udara ke Perum Angkasa
No. Kabupaten/Kota Ibu kota
1 Kabupaten Bantaeng Bantaeng
2 Kabupaten Barru Barru
3 Kabupaten Bone Watampone
4 Kabupaten Bulukumba Bulukumba
5 Kabupaten Enrekang Enrekang
6 Kabupaten Gowa Sungguminasa
7 Kabupaten Jeneponto Bontosunggu
8 Kabupaten Kepulauan Selayar Benteng
9 Kabupaten Luwu Belopa
10 Kabupaten Luwu Timur Malili
11 Kabupaten Luwu Utara Masamba
12 Kabupaten Maros Turikale
13 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkajene
14 Kabupaten Pinrang Pinrang
15 Kabupaten Sidenreng Rappang Watang Sidenreng
16 Kabupaten Sinjai Sinjai
17 Kabupaten Soppeng Watansoppeng
18 Kabupaten Takalar Pattallassang
19 Kabupaten Tana Toraja Makale
20 Kabupaten Toraja Utara Rantepao
21 Kabupaten Wajo Sengkang
22 Kota Makassar Makassar
23 Kota Palopo Palopo
24 Kota Parepare Parepare
Pura I, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/1987 tanggal 9 Januari
1987. Pada tanggal 1 Januari 1993 berubah status menjadi PT (Persero)
Angkasa Pura I. Pada tanggal 30 Oktober 1994, Bandara Hasanuddin
berubah menjadi Bandar Udara Internasional sesuai dengan keputusan
Menteri Perhubungan, KM Nomor 61/1994 tanggal 7 Januari 1995, dan
diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan
penerbangan oleh Malaysia Airlines langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara
Hasanuddin Makassar, kemudian diikuti dengan Silk Air penerbangan yang
menghubungkan Singapura dengan Hasanuddin. Sejak tahun 1990, Bandara
Hasanuddin juga digunakan sebagai embarkasi / debarkasi langsung dari
ziarah ke Jeddah pp.
Bandar Udara Internasional Hasanuddin sejak tahun 2006 juga
melayani pengendalian lalu lintas penerbangan wilayah Timur Indonesia ,
yang meliputi wilayah udara bagian barat Kalimantan sampai ke perbatasan
negara Papua Nugini di timur, dan dari perbatasan wilayah Udara Australia ke
selatan ke perbatasan wilayah Filipina.
Bandar Udara Internasional Hasanuddin sejak tahun 2006 juga
melayani pengendalian lalu lintas penerbangan wilayah Timur Indonesia,
yang meliputi wilayah udara bagian barat Kalimantan sampai ke perbatasan
negara Papua Nugini di timur, dan dari perbatasan wilayah Udara Australia ke
selatan ke perbatasan wilayah Filipina.
Pada tanggal 20 Agustus 2008 terminal baru Bandar Udara
Internasional Sultan Hasanuddin Makassar beroperasi.Memiliki luas terminal
5 kali lebih besar dari yang lama dan dapat menampung sebagian besar jenis
pesawat dari pesawat kecil sampai kelas Boeing 747. Bandara baru ini
dilengkapi dengan fasilitas terbaik diantaranya landasan pacu 3100 m, 6 buah
garbarata, terminal penumpang yang dapat menampung 7 juta penumpang
pertahun dan parkir kendaraan bermotor untuk 1100 mobil dan 400 motor.
Bandara Hasanuddin mengalami peningkatan kapasitas yang
segnifikan dari tahun ke tahun. Data peningkatan yang terjadi sebagai berikut:
- Peningkatan jumlah pergerakan penumpang sebesar 18 persen pertahun
atau 9,634 juta penumpang sampai dengan tahun 2013.
- Peningkatan jumlah pergerakan pesawat sebesar 17 persen pertahun
atau 94.699 pergerakan sampai dengan tahun 2013.
- Peningkatan jumlah pergerakan pengiriman barang sebesar 22 persen
pertahun atau 69.594 tonkargo sampai dengan tahun 2013.
Saat ini, kapasitas bandara hanya sekitar 7,5 juta penumpang per
tahun. Rencana ekspansi ultimate Bandara Hasanuddin sebenarnya
ditargetkan mampu menampung 20 juta penumpang per tahun hingga tahun
2023 dengan penambahan runway dan terminal baru. Pembangunan dibagi
beberapa fase, yaitu:
- Rencana pembangunan fase pertama (2016-2018) dapat menampung
kapasitas pergerakan 15 juta orang penumpang.
- Rencana pembangunan fase kedua (2020-2023) dapat menampung
kapasitas pergerakan 20 juta orang penumpang.
Detail rencana pengembangan bandara adalah sebagai berikut:
Tabel Rencana Pengembangan Bandara.
Sebagai bandara yang berada ditengah-tengah Indonesia, maka
sangat potensial menjadi hub utama. Hub utama yang menghubungkan
Wilayah Indonesia Timur dan Wilayah Indonesia Barat.Estimasi pendanaan
ekspansi Bandara Hasanuddin yang mencapai Rp2,4 triliun itu mengadopsi
konsep airport city, dengan rincian Rp2 triliun untuk konstruksi fisik,
sedangkan Rp478 miliar untuk pembebasan lahan. Saat ini untuk
pembebasan 60 Ha lahan untuk Kabupaten Maros sudah selesai di akhir
Desember 2014, tetapi untuk Makassar belum dibebaskan.
Terdapat rencana pembangunan fly over dan underpass dari bandara ke
akses jalan utama Trans-Sulawesi. Rencananya akan dibangaun akses jalan
dan transportasi yang memadai bagi masyarakat dari dan ke bandara.
Phase I(2019)
Phase II(2024)
Phase III(2034)
Phase IV(2044)
Terminala. Domesticb. International
126,684 m217,800 m2
159,377 m244,187 m2
196,022 m265,702 m2
233,603 m285,322 m2
Total 144,484 m2 203,564 m2 261,724 m2 318,925 m2
Parking Standa. Domestic
Code C Code E
b. International Code C Code E
321
4-
381
71
443
161
534
201
Total 37 47 64 78
Runway 03-21 LRunway 03-21 R (Runway Baru)
3,500 m-
3,500 m-
3,500 m3,500 m
3,500 m3,500 m
Rencananya bandara akan diintegrasikan dengan kereta api. Ini bagian dari
skema pengembangan Bandara Hasanuddin.
Gambar Skema Pengembangan Bandara Hasanuddin
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menilai bahwa pengembangan
Bandara Hasanuddin adalah sudah merupakan suatu kebutuhan yang wajar
mengingat bahwa saat ini jumlah penumpang yang melalui Bandara
Hasanuddin telah melampaui kapasitas terminal penumpang yang ada saat
ini yaitu sebesar 7,5 juta penumpang.
B. Basarnas, Kantor SAR Makassar
Basarnas berpartisipasi untuk melaksanakan operasi SAR pada
saatkejadian dari suatu bencana dlm pencarian, pertolongan dan evakuasi
korban.Kantor SAR merupakan unit pelaksana teknis di bidang
menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau
menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau
bencana dan musibah lainnya.
Wilayah kerja Kantor SAR Makassar memiliki luas wilayah 79.278,93
Km2, meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.
Berdasarkan PK 06 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pos SAR,
Kantor SAR Makassar terbagi dalam 3 pos SAR yaitu Pos SAR Mamuju,
Bone dan Selayar.
Gambar Lokasi Pos SAR
Data musibah yang ditangani oleh Kantor SAR Makassar dari bulan
Januari sampai dengan September 2014, yaitu:
Saat ini sumberdaya manusia yang dimiliki adalah 107 orang yang
terdiri dari 53 orang rescuer, 8 orang operator radio, 18 orang ABK, Pos SAR
Bone 12 orang, Pos SAR Selayar 9 orang, dan Pos SAR Mamuju 7 orang.
Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai adalah sebagai berikut:
Daftar sarana yang dimiliki oleh SAR adalah:
Tabel Sarana Milik SAR
Daftar peralatan yang dimiliki oleh SAR adalah
Tabel Peralatan Milik SAR
Permasalahan yang saat ini dihadapi dan harapan yang disampaikan
Kantor SAR Makassar antara lain:
- Wilayah operasi yang besar, tetapi hanya memiliki 3 pos saja, sehingga
memiliki hambatan waktu penanganan.
- Belum memiliki personil yang cukup, sehingga masih memerlukan
penambahan personil mengingat wilayah kerja yang luas yang meliputi
daratan dan lautan.
- Dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia/ Personil, maupun sarana dan
prasarana, Kantor SAR Makassar masih terbatas.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
untukmendukung operasi sar, diantaranya :
a. Rescue boat 20 m sangat tidak layak utk menjangkaudaerah perairan
yg pd saat-saat tertentu dgn cuaca ygsangat ekstrim (idealnya min. 40
m terbuat dari logam),
b. Belum tersedia hellycopter, untuk mempercepat proses pencarian dan
pertolongan.
C. BMKG Provinsi Sulawesi Selatan
BBMKG ini melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebarandata,
pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama dibidang
meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yangbertanggungjawab
atas:
1. 39 Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan
Sensor Seiscom
2. Stasiun/Poskerja Sama
3. Stasiun Geofisika Internasional
Stasiun BMKG yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan adalah:
1. Stamet Kelas I di Bandara Hasanuddin.
2. Staklim Kelas I di Maros.
3. Stageof Kelas II di Gowa.
4. Stamar Kelas II di Paotere.
5. Stamet Kelas III di Majene dan Masamba
6. Stamet Kelas IV di Tanah Toraja.
Jaringan pengamat otomatis Provinsi Selatan, terdiri dari:
1. AWS 5 unit.
2. AAWS 4 unit.
3. ARG 9 unit.
Permasalahan:
- Peringatan cuaca yang kurang optimal, karena terdapat perbedaan iklim
antara daerah barat dan timur.
- Informasi warning cuaca masih lambat, saat ini masih menggunakan SMS.
- Terdapat tumpang tindih penggunaan lahan oleh Pelindo.
D. AirNav Indonesia, Makassar Air Traffic Service Center
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2012:
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia adalah badan usaha yang menyelenggarakan
pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi
mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh
modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara.
Perum LPPNPI atau lebih dikenal sebagai AirNav Indonesia bertekad untuk
menjadi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan standar
Internasional yang mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan.
Ujung Pandang Flight Information Region and Adjasment:
Fasilitas yang disediakan:
1. Communication.
VHR-ER 23 lokasi
HF
CPDLC
2. Navigation.
ILS, DVOR/DME, NDB
3. Surveillance
Raddar MSSR 17 lokasi.
ADS-B 21 lokasi.
Total data lalu lintas pergerakan dari 2008 sampai dengan 2013 selalu
mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 383.467 menjadi 421.837
di tahun 2013.
Tabel Data Total Traffic Movement
Setiap tahun selalu terjadi peningkatan presentase lalu lintas udara:
Permasalahan:
- Navigasi Negara Singapura akan dialihkan ke Indonesia, infrastruktur
yang ada masih belum modern dan mendukung navigasi internasional.
- Masih terbatasnya SDM yang tersedia.
E. Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar
Fasilitas yang dimiliki pelabuhan adalah:
Fasilitas terminal peti kemas yang dimiliki pelabuhan:
1. Container crane 7 unit.
2. RTG 14 unit
3. Headtrucj 30 unit.
4. Reach stacker 2 unit.
5. Side loader 1 unit
6. Reefer plug 64 plugging.
Rencana Pengembangan
1. Pengembangan Makasar New Port:
Reklamasi sekitar 450.000 m 3
New Terminal
- Dermaga : 320 m2
- Lapangan Penumpukan : 13 Ha.
Peralatan bongkar / muat
- CC : 2 unit
- RTG : 4 unit
- HT dan Chasis : 8 set
2. Revitalisasi Dermaga dan Lapangan (2014-2018)
Perluasan lapangan penumpukan sekitar 19 Ha.
Penambahan alat bongkar / muat.
- CC : 2 unit
- MHC : 4 unit
- RTG : 4 unit
- HT dan Chasis : 4 set
Penataan zoning.
Permasalahan:
- Back up area terbatas.
- Kapasitas fasilitas sudah mendekati kapasitas optimal.
- Imbalance cargo
- Daya dukung struktur rendah.
- Kegiatan diluar pelabuhan belum mendukung optimalisasi 24 jam.
F. Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013
tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, maka pelabuhan Garongkong
ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul.
Pelabuhan Garongkong diproyeksikan sebagai pelabuhan curah kering non
pangan, sebelumnya berada di Pelabuhan Soekarno, Makassar. Kegiatan
bongkar muat curah kering non pangan dipindah dari Pelabuhan Soekarno
agar, kegiatan bongkar muat curah kering pangan dan non pangan terpisah
Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada
di Sulawesi Selatan berada pada pesisir pantai barat Selat Makassar
dengan panjang garis pantai 78 Km.
Secara geografis terletak diantara Koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35” Lintang
Selatan dan 199º35’00” - 119º49’1” Bujur Timur, berada ± 102 Km
disebelah 6Utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.
Luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dengan jumlah penduduk
169.351 Jiwa.
Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan
yang terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa.
Pertumbuhan ekonomi dari 7,41 persen pada tahun 2011 menjadi 7,72
persen pada tahun 2013. Pendapatan per kapita dari Rp. 11.358.620
tahun 2011 menjadi Rp. 14.175.305 pada tahun 2013 dan
diperkirakan mencapai Rp. 16.344.713 pada tahun 2015.
Pelabuhan laut Garongkong dengan panjang dermaga 250 meter,
kedalaman kolam labuh 15 – 25 meter dan kapasitas labuh sampai
60.000 DWT; Memiliki breadwater alami berupa Pulau Panikiang
sehingga aman di layari selama 12 bulan setahun.
Pelabuhan penyeberangan (Fery);
Pembangunan terminal Semen Bosowa yang terpadu dengan Pelabuhan
Khusus dengan panjang dermaga 1000 meter;
Pembangunan Pabrik Semen Bosowa Barru; yang saat ini sudah pada
proses pembuatan dokumen Amdal dan jalan akses masuk ke pabrik
semen.
Pembangunan pengantongan dan pergudangan pupuk PT. Petrokimia;
yang saat ini pada proses pematangan lahan.
Pembangunan terminal bahan bakar minyak dan pelabuhan curah khusus
kapal tanker serta rencana pembangunan kilang minyak
Kondisi prasarana dan sarana pelabuhan saat ini:
Causeway : 1.125 m X 15 m.
Trestel I : 135 m X 8 m
Trestel II : 129 m X 8 m
Dermaga : 250 m X 20 m
System Dermaga : Multi Purpose
Reklamasi seluas 1,47 Ha untuk lahan petikemas dan 0,5 Ha untuk lokasi
pembangunan sarana dan prasarana perkantoran.
Dapat disandari Kapal Barang (General Cargo) sampai dengan 35.000
DWT untuk sisi dalam dan Kapal Curah (Bulk Carries) sampai dengan
60.000 DWT sisi luar.
G. Proyek Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar – Parepare
Profil:
- Panjang jalur KA: 145 km
- Jumlah jalur yang dibangun: 1 (single track)
- Lebar jalan rel: 1.435 mm
- Kelas jalan rel: Kelas I
- Tipe rel: R 60
- Beban gandar (axle load): 25 ton
- Kecepatan maks prasarana KA: 200 km/jam
- Jumlah stasiun: 23 stasiun
- 31 buah perlintasan jalan dan 26 buah jembatan.
Anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan kereta api Makassar-
Parepare, adalah:
Groundbreaking Kereta Api untuk tahap I, berhasil dilaksanakan di
Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Selasa, 12 Agustus
2014. Merupakan wilayah pertama yang proses pembebasan lahannya
sepanjang 30 hektar tengah dirampungkan oleh Pemprov Sulsel.
Sulsel sebagai pilar utama pembangunan di Indonesia.Energi
Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga ada di Sulsel.Karena itu, kehadiran KA
sangat strategis, karena tidak hanya mengangkut orang, tapi juga barang.
Keberadaaan kereta api di Sulsel tentunya akan memberi kontribusi bagi
provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia, karena kedepannya semua
akan terkoneksi dari Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Groundbreaking KA tersebut merupakan impian masyarakat Sulsel
yang menjadi kenyataan.Beberapa puluh tahun lalu, Pemerintah Belanda
sempat menjanjikan pembangunan KA di Sulsel, bahkan relnya pernah ada di
Kabupaten Takalar.
Di Barru ada dua pabrik semen, yang dibangun yakni Fajar dan
Bosowa serta marmer, komoditi pertanian, karena itu modal transportasi ini
sangat penting.
Adapun, kereta api Trans Sulawesi direncanakan bakal dibagi menjadi
tiga jalur utama, yakni jalur lintas barat, jalur lintas utara dan jalur lintas
selatan. Sementara itu, untuk pembangunan tahap I proyek tersebut akan
dimulai pada jalur lintas Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari
jalur utama lintas barat Trans Sulawesi dengan panjang trase sekitar 145
kilometer. Khusus pembangunan lintas Makassar-Parepare diperkirakan
bakal menelan anggaran Rp 9,65 triliun, yang dialokasikan untuk
pembebasan lahan, prasarana KA, fasilitas penunjang, serta pengadaan
sarana berupa lokomotif, kereta dan gerbong. Pada jalur ini, akan dibangun
dengan pola single track yang dipersiapkan untuk kebutuhan jalur ganda
angkutan barang maupun penumpang.
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan.
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi
Selatan adalah:
1. Komisi V memberikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur yang
ada di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama akan dibangunnya jalur kereta
api Makassar-Parepare, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan
memudahkan dalam pendistribusian barang.
2. Komisi V memberikan dukungan pengajuan anggaran oleh mitra kerja
untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia
Timur pada umumnya.
3. Komisi V sangat mendukung dibangunnya jalur kereta api Trans Sulawesi
sebagai kebutuhan transportasi yang menghubungkan daerah-daerah
industri.
B. Rekomendasi
1. Angkasa Pura.
- Pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Dengan
meningkatnya jumlah penumpang dan penerbangan, diharapkan
tidak terjadi keterlambatan. Manajemen pelayanan penerbangan
tetap harus prima, instrumen yang mendukung keselamatan
konsumen perlu disediakan secara optimal.
- Pembangunan Airport City tetap harus memperhatikan unsur
pelayanan, tidak hanya unsur bisnis.
- Perenacanaan pengembangan bandara harus diperhatikan baik-
baik, sebaiknya perencanaan pembangunan minimal untuk 20
tahun, dan perhatikan pertumbuhan kapasitas penumpang,
kapasitas terminal, dan kapasitas kargo serta landasan.
- Segera diajukan anggaran pembangunan bandara baru.
- Kerjasama yang sinergi dengan BMKG dan AirNav, untuk
menghindari terjadinya kecelakaan pesawat.
2. Basarnas.
- Penambahan fasilitas SAR harus diimbangi dengan peningkatan
kualitas SDM.
- Segera ajukan standar sebagai acuan penggunaan alat, sehingga
tidak terjadi over kapasitas.
3. BMKG.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Stasiun
BBMKG dalam rangka peningkatan pelayanan bagi sektor
penerbangan, pelayaran, harian dan informasi cuaca lainnya.
- Meningkatkan System komunikasi agar produk yang dihasilkan
BMKG dapat dirasakan oleh seluruh sektor, wilayah serta lapisan
masyarakat yang membutuhkan
4. AirNav
- Segera lakukan evaluasi terhadap kebutuhan sarana dan
prasarana yang mendukung navigasi internasional.
- Sebagai otoritas pengatur navigasi, semakin diperkuat kedaulatan
otoritas.
5. Pelabuhan Soekarno-Hatta
- Tingkatkan pelayanan kapal penumpang yang menuju utara dan
selatan yang masih kurang, dan pertahankan pelayanan menuju
barat dan timur.
6. Pelabuhan Garongkong
- Memprioritaskan pengembangan pelabuhan Garongkong untuk
mengatasi ketidakmampuan pelabuhan lainnya dalam melayani
angkutan kapal.
- Pendanaan 2015 sudah diberhentikan, karena sudah beroperasi
tetapi masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan yang
masih berjalan. Segera lakukan evaluasi kebutuhan anggaran dan
daya serap pembangunan pelabuhan agar bisa diajukan
permintaan kembali.
- Evaluasi terhadap kontraktor yang menghambat percepatan
pembangunan pelabuhan.
- Memperkuat peran pelabuhan sebagai hub internasional di
Kawasan Timur Industri.
7. Proyek Kereta Api Trans Sulawesi.
- Pemerintah harus mendukung program kereta api trans
sulawesi yang sudah groundbreaking.
- Pembebasan lahan pembangunan prasarana kereta bisa
diselesaikan secepatnya.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sulawesi
Selatan pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2015 yang
dilaksanakan dari tanggal 7 s.d 9 Desember 2014. Semoga berbagai temuan
yang telah dituangkan didalam laporan ini dapat menjadi masukan bagi
peningkatan kualitas kerja komisi V DPR-RIterutama dalam bidang
pengawasan, dan semoga temuan-temuan tersebut dapat ditindaklanjuti
oleh Pemerintah dengan melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan
prasarana bagi kesejahteraaan rakyat khususnya di Provinsi Sulawesi
Selatan dan Indonesia pada umumnya.
Jakarta, … Desember 2014
KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI
KE SULAWESI SELATAN
H. Muhidin Mohamad Said, SE.,MBA