KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
Transcript of KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI
“Penanganan Tumpahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kebakaran
di Teluk Balikpapan”
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2017-2018
8 – 10 April 2018
SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2 0 1 8
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Tumpahan bahan bakar minyak (BBM) kapal atau Marine Fuel Oil
(MFO) menyebabkan kebakaran hebat di perairan Teluk Balikpapan,
Kampung Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Maret 2018.
Tumpahan minyak itu kini terancam meracuni biota. Tumpahan MFO sudah
mulai menyebar dan mencemari pesisir pantai di Kabupaten Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di perairan Teluk
Balikpapan cukup mengkhawatirkan. Karena itu pemerintah melalui
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan manaruh perhatian khusus
dalam kasus ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
merespon dengan cepat kejadian tersebut dengan menugaskan 3 (tiga)
Dirjennya yaitu Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Gakkum), Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan
(P2KL) dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE).
Tangggung jawab Kementerian LHK adalah mengawasi pemegang izin untuk
bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran dan menghitung ganti
rugi. Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan (P2KL)
akan mengikuti proses untuk melihat pelanggaran dan unsur-unsur
pelanggaran serta sanksi, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
(KSDAE) bertugas untuk melihat dampak terhadap sumber daya hayati.
Sambil melakukan evakuasi dan penelitian lanjutan.
Hingga Selasa sore, 3 Maret 2018, tim gabungan yang dipimpin
Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan
masih berkonsentrasi meminimalisir dampak negatif atas tumpahnya minyak
di perairan tersebut. Tim mengumpulkan 'oil boom' dari sejumlah perusahaan
yang ada di sekitar lokasi. 'Oil boom' itu digunakan untuk menggiring
genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina.
1.2. DASAR HUKUM
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
3. Rapat intern Komisi VII DPR RI terkait jadual Komisi VII DPR RI
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke teluk Balik Papan, Provinsi
Kalimantan Timur antara lain:
1. Mengetahui kronologis kejadian terjadinya kebakaran dan tumpahan
bahan bakar minyak (BBM)/Minyak (Oil Spills) di teluk Balik Papan,
2. Mengetahui koordinasi yang dilakukan dalam menangani kejadian
kebakaran dan penanganan tumpahan bahan bakar minyak
(BBM)/Minyak (Oil Spills) di teluk Balik Papan,
3. Mengetahui teknis penanganan kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil
Spills) yang terjadi di teluk Balikpapan (penggunaan oil boom,
absorbent, chemical, in-situ burning, atau lainnya).
4. Mengetahui dampak terjadinya kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil
Spills) terhadap masyarakat sekitar teluk Balik Papan;
5. Mengetahui dampak terjadinya kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil
Spills) terhadap lingkungan terutama biota laut;
6. Mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menangani
dampak BBM/minyak (Oil Spills)
7. Mengetahui langkah-langkah perhitungan yang diakibatkan oleh
kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil Spills) terhadap masyarakat dan
lingkungan hidup (biota laut).
1.4. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Pimpinan Komisi VII
DPR RI ke Provinsi Papua Barat adalah tanggal 8-10 April 2018. Dengan
agenda antara lain sebagai berikut:
1. Kunjungan Lapangan ke Lokasi terjadinya pencemaran Bahan Bakar
Minyak di Teluk Balikpapan.
2. Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero) Balikpapan, dengan
didampingi oleh pihak-pihak terkait.
1.5. TIM KUNJUNGAN SPESIFIK
Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang
merupakan representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana daftar berikut:.
Tabel 1. Daftar anggota Tim kunjungan kerja spesifik ke Teluk Balikpapan
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Kunjungan Lapangan ke Lokasi terjadinya pencemaran Minyak
dan Kebakaran di Teluk Balikpapan.
Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi
terjadinya tumpahan minyak dan kebakaran kapal di daerah teluk
Balikpapan. Sebagaimana terlihat dalam dokumentasi berikut:
Gambar 1. Kondisi perairan lokasi terjadi tumpahan minyak
Gambar 2. Tim kunspek meninjau ke tengah laut
Gambar 3. Tim kunspek meninjau ke tengah laut
Gambar 4. Kapal ever judger yang terbakar bagian buritan
Gambar 5. Kondisi buritan kapal yang terbakar
2.2. Pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen
Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan,
Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero), Perwakilan Polda
Kaltim, dan unsur masyarakat.
Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM
RI, Dirjen Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan,
Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero), Perwakilan Polda Kaltim, dan
unsur masyarakat. Dalam pertemuan ini diperoleh informasi antara lain:
- Harusnya persoalan ini yang menghadiri adalah direktur utama PT.
Pertamina (Persero), karena permasalahan yang muncul merupakan isu
nasional terkait dengan hilir migas, pengolahan, dampak yang
ditimbulkan tumpahan minyak, permasalahan social yang harus
diselesaikan, dan lain-lain. Sehingga tidak cukup apabila hanya direktur
pengolahan yang hadi dalam pertemuan ini.
- Dirjen Migas Kementerian ESDM RI mengapresiasi atas kinerja tim
lapangan yang bekerja dengan baik sehingga saat ini bisa berjalan
normal operasional kilang. Sebagai tindak lanjut akan dibentuk tim
gabungan akibat putusnya pipa. Dampak pencemaran dan kerugian agar
segera diselesaikan terutama masyarakat terdampak.
- Kombes Pol Yustan Alpiani, SIK SH. M.Hum sebagai Dirreskrimsus Polda
Kaltim. Menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, pukul 10.30
ramai terjadi kebakaran yang merembet ke kapal nelayan. Dan
membakar buritan kapal Ever Jadder. Pada saat itu belum terkoordinir,
Polda Kaltim menginisiasi dilakukan Rapat pada hari senin, diundang
seluruh stakeholder. KSOP bertanggungjawab untuk melakukan tindakan.
- Polda Kaltim bertanggung jawab melakukan penyidikan dan
penyelidikan.Setelah 2 hari baru diketahui tumpahan dari lawe-lawe.
Pada kedalaman 18-27 kedalaman, kalua air surut bisa 16 meter. Dalam
kasus ini dibagi 2 kelompok: 1. Kasus pencemaran baku mutu air laut 2.
Kasus pipa pertamina bisa putus.
- Sudah berkoordinasi dengan kementerian LHK, jarak pandang 50 cm.
Kerjasama dengan pertamina, menyelam hinga dapat memfoto dilokasi
terputusnya 20” tebalnya 12”. Indikasi awal: pipa tersebut karena tertarik.
Pipa bergeser hingga 100 m. setelah tertarik sejauh 100 m tidak kuat
menahan, terjadi putus di lokasi las-lasan.
- Polda kaltim akan mengambil sampel bisa diambil. Kami akan
mengundang ahli pipa, sehingga dapat membuktikan penyebab putusnya
pipa.
- Sudah memanggil 26 saksi yang merupakan korban, antara lain:
o 2 orang Polisi airut yang datang ke lokasi TKP,
o 4 orang keluarga korban,
o 1 orang agen kapal, Panascope maritime Indonesia, MV Ever Jgger,
Pemilik kapal adalah Holding Ever Jagger company milik china, ABK
kapal semua berkebangsaan China,
o 1 orang dari Pihak KSOP
o 4 orang pelindo yang bertugas memandu kapal yang masuk ke teluk
Balikpapan
o Kapten kapal, mualim 3
o 9 orang karyawan Pertamina
o KLHK akan dipanggil ahli-ahli.
- SPDP, sudah dikirim ke kejaksaan. Yaitu hari senin.dengan posisi naik
sidik. Minyak yang diangkut sebanyak 1 jam dapat dipompa 1.100 Ton.
Perlu ada kesesuaian waktu, dari lawe-lawe hingga pengolahan di
Balikpapan. Kami membutuhkan waktu, hingga dapat diperoleh siapa
yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
o Perlu adanya tindakan terhadap korban kejadian tersebut, yaitu korban
meninggal dan 181 orang hilang mata pencariannya. Kami meminta
sanksi tegas terhadap Pertamina, karena melakukan kebohongan.
Karena hingga hari ketiga masih terjadi kebohongan public.
Pertanggungjawaban pertamina terhadap korban meninggal sebesar
2.5jt per jiwa.
o Berdasarkan keterangan untuk ganti rugi / kompensasi masih dalam
perhitungan berdasarkan pertanggungan asuransi.
Gambar 6. Pertemuan di kantor pertamina balikpapan
Gambar 7. Pertemuan di kantor pertamina balikpapan
BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR
RI ke teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dapat diambil kesimpulan
dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di perairan Teluk
Balikpapan sangat mengkhawatirkan, karena telah merenggut
korban sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia. Hingga saat ini
proses investigasi masih terus dilakukan guna mengetahui penyebab
putusnya pipa penyalur minyak mentah PT. Pertamina (Persero)
sehingga terjadi tumpahan minyak di teluk Balikpapan, terjadinya
kebakaran, dan menyebarnya tumpahan minyak mentah yang
mencemari lingkungan.
2. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI merekomendasikan
untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Migas
Kementerian ESDM RI, Dirjen Pengendalian dan Pencemaran
Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK RI, Dirjen Penegakan Hukum
KLHK RI, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)
beserta seluruh Direksi PT Pertamina (Persero) dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda :
Pertanggungjawaban PT. Pertamina (Persero) terhadap korban
tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan.
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR
RI ke Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan tata
kelola hulu Migas dapat berjalan dengan baik.
Balikpapan, 10 April 2018
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,
Gus Irawan Pasaribu