Kritik ideologis
-
Upload
kau-hatiku -
Category
Law
-
view
35 -
download
1
Transcript of Kritik ideologis
![Page 1: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/1.jpg)
KRITIK IDEOLOGIS(IDEOLOGICAL CRITIQUE)
![Page 2: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/2.jpg)
KRITIK IDEOLOGISKritik ideologis merup hal baru dalam Ilmu Hukum, yakni berkembang sekitar tahun 1970-an. Secara praksis, kritik ideologis ini lebih banyak dilakukan dalam pengembanan Teori Hukum dan jarang sekali dilakukan pada level pengembanan Filsafat Hukum.
![Page 3: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/3.jpg)
KRITIK IDEOLOGIS Pada level teori hukum, kritik ideologis
merupakan pengembanan untuk menampilkan ke permukaan gagasan dasar (basic ideas) yang tersembunyi dalam perundang-undangan, peradilan, dan kepustakaan hukum, dengan maksud untuk membuka selubung yang menyembunyikan gagasan dasar ini, sehingga menjadi terbuka bagi kritik dan bagi suatu diskusi terbuka;
Pada level filsafat hukum, merupakan pengembanan untuk menampilkan ke permukaan, mengoreksi sekaligus mengkritik gagasan dasar (basic ideas) yang menjadi substansi suatu teori hukum dan asas hukum;
![Page 4: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/4.jpg)
KRITIK IDEOLOGISKritik Ideologis dilanjutkan
dengan kegiatan ‘eksaminasi’ (pengujian) atau ‘re-eksamnisasi’ (pengujian kembali);
Hasil eksaminasi maupun re-eksaminasi dijadikan dasar utk melakukan ‘rekonstruksi’ atau ‘dekonstruksi’.
![Page 5: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/5.jpg)
Gagasan
Dasar
Eksaminasi dan Re-eksamninasi
Rekonstruksi atau Dekonstruksi
KRITIK
KONSEP HUKUM
ASAS HUKUM
TEORI HUKUM
PERADILANPER-UU-AN
PUSTAKA HUKUM
![Page 6: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/6.jpg)
Kritik
• Gagasan Dasar• Konteks
Eksaminas
iAtau
Re-eksaminas
i
• Kontektualisasi• Relevansi• Review thd Gagasan Dasar
Rekonstruks
iAtau
Dekonstruks
i
• Formulasi Gagasan Baru
KRITIK IDEOLOGIS
![Page 7: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/7.jpg)
KRITIK IDEOLOGISTERHADAP
ASAS LEGALITAS
Contoh:
![Page 8: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/8.jpg)
ASAS LEGALITAS
Pasal 1 ayat (1) KUHP
Makna:-Lex Temporis De- licti (Non Retro- aktif)- Non AnalogiEsensi:
1. Perlindungan individu (pelaku)2. Pembatasan kekuasaan pemerintah
-Penerobosan Prinsip Non Analogi-Penerobosan Prinsip Non Retroaktif - Keadilan
- War Crimes- Crimes against peace- Crimes Against humanity- dll
MENGAPA???
Latar Belakang Masalah:
Klausul Penyimpangan
Keterbatasan daya jangkau:1. Titik Anjak Eksternal2. Tidak ditujukan kpd
Dasar kefilsafatan Asas Legalitas
Tanpa perlindungan thdkorban dan/atau masy,jika terjd Criminal ExtraOrdinaria
Sekedar penyimpangan, tanpa menggoyahkan ke’asas’an Asas LegaLitas
1. Hrs dari Titik Anjak Internal
2. Hrs ditujukan kpd Dasar kefilsafatan Asas Legalitas
Implikasi:-Kualifikasi perbuatan pidana, uu pidana yg diberlakukan, sumber hukum dan sistem hk
Syarat Mutlak:- Keharusan adanya UU Pidana- Mala Prohibita
![Page 9: Kritik ideologis](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022071904/55c68b9fbb61eba66a8b4675/html5/thumbnails/9.jpg)
Kerangka Berpikir: DOGMA
Pasal 1 (1) KUHP
ASASLEGALITAS
-Lex temporis delicti (prinsip non-retro- aktif)-Prinsip non-analogi
-UU Pidana-Mala Prohibita
POSITIVISMEHUKUM
GAGASANDASAR
-Nullum crimen sine poena-Perimbangan hak dan perlindungan kepentingan-Kewenangan mendefinsikan perbuatan pidana-Sumber Hukum Pidana-Esensi substansial uu pidana-The Revival of Natural Law
KERANGKATEORITIS
Kritik Ideologis
DEKONSTRUKSI
Asas patut dipidananyakejahatan (perbuatan pidana): setiap kejahatan (perbuatanPidana) hrs dipidana jika berten-Tangan dgn hkm pidana
EksaminasiiRe-eksaminasi
Kebenaran Absolut
-Fungsi Perlindungan-Fungsi Pembatasan
- Perlindungan Pelaku- Pembatasan Kekuasaan
-Asas Legalitas memp daya jangkau dan ruang lingkup lbh sempit dibanding nullum crimen sine poena-Asas Legalitas menghslkan ketdkseimbangan perlindungan kepentingan dan pemberian hak-Bukan hanya lembaga legislatif yg berwenang mendefinsikan perbuatan pidana-UU pidana bukan satu-satunya sumber hkm pidana-Aspek substansial uu pidana bukanlah kehendak dan perintahPenguasa-Moral dan keadilan merupakan aspek substansial huikum
Kelemahan landasan ontologis dan aksio-Logis berakibat ber-bagai keterbatasan