kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor...

9

Transcript of kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor...

Page 1: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 2: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 3: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 4: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 5: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 6: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 7: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 8: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal
Page 9: kpu-bulelengkab.go.id · Penetapan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 pasal 12 dilakukan dengan cara sebagai berikut a. Berdasarkan pasal

kpu-kedirikota.go.id KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

kpu-kedirikota.go.id KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

KPUduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU (3) Berdasarkan Pasal 13 KPU Provirusi menyampaikan bahan/data berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara

KPUduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU (3) Berdasarkan Pasal 13 KPU Provirusi menyampaikan bahan/data berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara

kab-lomboktimur.kpu.go.id...Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Lombok Timur Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lombok Timur KPU Berdasarkan ketentuan

kab-lomboktimur.kpu.go.id...Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Lombok Timur Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Lombok Timur KPU Berdasarkan ketentuan

SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN PASAL … · 2018. 8. 15. · SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN PASAL 480 KUHP DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Analisis Putusan

SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN PASAL … · 2018. 8. 15. · SANKSI PIDANA TERHADAP PENADAH BERDASARKAN PASAL 480 KUHP DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (Analisis Putusan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,kpu-sintangkab.go.id/kpu/media/pdf/penetapan.pdf · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,kpu-sintangkab.go.id/kpu/media/pdf/penetapan.pdf · KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11

. DB-KPU...MODEL DB-KPU Lembar 3 dari 5 Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk mengambil keputusan berdasarkan prosedur rekap menurut peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan

. DB-KPU...MODEL DB-KPU Lembar 3 dari 5 Panwascam merekomendasikan kepada PPK untuk mengambil keputusan berdasarkan prosedur rekap menurut peraturan yang berlaku, bukan berdasarkan

LAMPIRAN - LAMPIRAN - kpu-jembranakab.go.id Renstra KPU... · Teriaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu--- ... berdasarkan stock opname dengan 1 Unit 1 Unit 1 Unit

LAMPIRAN - LAMPIRAN - kpu-jembranakab.go.id Renstra KPU... · Teriaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu--- ... berdasarkan stock opname dengan 1 Unit 1 Unit 1 Unit

TENTANG - kpu-gianyarkab.go.id KPU No 05 Tahun 2008.pdfBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ... rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang

TENTANG - kpu-gianyarkab.go.id KPU No 05 Tahun 2008.pdfBAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ... rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal ...

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal ...

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI BERDASARKAN PASAL 1320 …

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI BERDASARKAN PASAL 1320 …

KPU Jepara · 2018. 3. 23. · DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN JEPARA Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal

KPU Jepara · 2018. 3. 23. · DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 TINGKAT KABUPATEN JEPARA Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal

kpu-kedirikota.go.id · dengan surat pernyataan penyumbang. 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan —Pasal 14 dan Pasal IS Peraturan Dana Kampanye: (1) Porto/ Politik Peserta pemilu

kpu-kedirikota.go.id · dengan surat pernyataan penyumbang. 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan —Pasal 14 dan Pasal IS Peraturan Dana Kampanye: (1) Porto/ Politik Peserta pemilu

JDIH KPU RI NOMOR 5.pdfNomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum tahun 2004; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

JDIH KPU RI NOMOR 5.pdfNomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilihan umum tahun 2004; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2)

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang …...- 2 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyidikan terhadap

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang …...- 2 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyidikan terhadap

-2- - KPU Kabupaten Bantulkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/PER KPU 15 TH 2014... · Bakal Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Pasal 13 Dokumen persyaratan

-2- - KPU Kabupaten Bantulkpud-bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2014/09/PER KPU 15 TH 2014... · Bakal Pasangan Calon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Pasal 13 Dokumen persyaratan

kab-pangandaran.kpu.go.idkab-pangandaran.kpu.go.id/wp-content/uploads/2019/11/...3. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaran Pemilihan Tahun

kab-pangandaran.kpu.go.idkab-pangandaran.kpu.go.id/wp-content/uploads/2019/11/...3. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Penyelenggaran Pemilihan Tahun

Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang

Implementasi Pembinaan Anak Pidana Berdasarkan Pasal 20 Undang

2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Penyebutan KPU Provinsi

2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana...Peraturan Bawaslu mengenai Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1) Penyebutan KPU Provinsi

KPU menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV). Pasal 7 KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil

KPU menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV). Pasal 7 KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil